A.Suryana, KSRAN-PG, Sireg DKP 17 Mei 2016-2

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN RENCANA AKSI
NASIONAL PANGAN DAN GIZI (KSRAN-PG)

sebagai Acuan Dasar
bagi Pembangunan Pangan dan Gizi

2016-2019

Achmad Suryana,
Ahli Peneliti/Prof. Riset di PSEKP Kementerian Pertanian

Disampaikan pada acara
“Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2016”

Surabaya, 17 Mei 2016

POKOK BAHASAN

I. KSPG dan RANPG
II. PROSES PENYUSUNAN KSRAN-PG
III. MATERI KSRAN-PG

I . KSPG dan RANPG

3

KSPG (1)

KSPG 2015-2019

• KSPG = Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
• Merupakan kelanjutan dari KUKP 2010-2014.
• Tindak lanjut/ penjabaran UU No.18/2012 tentang Pangan,

RPJMN 2015-2019, PP No 17/2015 tentang Pangan dan Gizi
• Penjabaran agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang

tercantum dlm NAWA CITA
• Memuat penjelasan tentang konsep dasar kedaulatan,

kemandirian, dan ketahanan pangan; keragaan, peluang, dan
tantangan pembangunan pangan dan gizi; dan kebijakan
strategis dan rencana aksi pembangunan pangan dan gizi.

4

KSPG (2)

Tujuan penyusunan Buku KSPG 2015-2019:

1. Sebagai acuan (common platform) bagi para pemangku
kepentingan di bidang pangan dan gizi, dalam peran dan upayanya
untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan
pangan dan gizi.

2. Sebagai acuan dasar bagi K/L dan Pemda untuk membangun
koordinasi lintas sektor sehingga terjadi sinergi program dan
kegiatan pembangunan pangan dan gizi guna mendukung
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, aktif, produktif, dan
berkualitas.

5

KSPG (3)

KSPG merupakan implementasi tiga dari
sembilan agenda prioritas Nawa Cita:
 prioritas ketiga : yaitu membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
 prioritas keempat : meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia,
 prioritas kelima: meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional.

6

KSPG (4)

Lingkup Kebijakan

7

RANPG (1)

LATAR BELAKANG

Kekhawatiran terhadap rendahnya kualitas SDM secara global yang
bermuara pada masalah gizi pada usia dini, terutama pada 1000
HPK, mendorong Ketua PBB untuk mendukung Scaling Up
Nutrition (SUN) Movement.

Berbagai studi terbaru membuktikan bahwa pendekatan yang
efektif untuk memperbaiki status gizi adalah pendekatan yang
melibatkan berbagai sektor terkait.

Intervensi gizi: UU No18/ 2012 mengamanatkan
Sektor kesehatan efektifitas 30% penyusunan RAN-PG  arah
70%  di luar sektor kesehatan pembangunan pangan dan gizi

Oleh karena itu, disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
(RANPG) dengan pendekatan multisektor

[Sumber: BAPPENAS, dimodifikasi]

RANPG (2)

TUJUAN PENYUSUNAN

Memberikan panduan pelaksanaan pembangunan SDM melalui perbaikan
konsumsi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multi sektor.
Dengan panduan ini, semua pemangku kepentingan diharapkan:
1) Menintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan dan implementasi

multisektor dalam perbaikan pangan dan gizi;
2) memahami pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai

peningkatan kualitas SDM;
3) mampu menyusun perencanaan sektor masing-masing dalam

pelaksanaan intervensi tepat dan efektif biaya (cost effective);
4) memantau dan mengevaluasi program pada sektor masing-masing

secara bersama-sama dengan pendekatan multi-sektor; dan
5) meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan

sektor lain.

[Sumber: BAPPENAS, dimodifikasi]

RANPG (3)

LANDASAN HUKUM/RUJUKAN:

• UU No.17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.
• UU No.36 /2009 tentang Kesehatan
• UU No.18/2012 tentang Pangan
• PP No.42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
• PP No. 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
• PP No.17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
• Draft Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (DKP)

[sumber: BAPPENAS, dimodifikasi]

RANPG (4)

Lingkup Kebijakan/Aksi

Konsumsi • Pedoman Gizi Seimbang
• Suplementasi zat besi-folat
Akses pangan • KIE tentang kesehatan ibu dan bayi
Pelayanan kesehatan • Fortofikasi
dan sanitasi • Pembatasan konsumsi gula garam lemak
• KMS

• SKPG
• PKH
• Penganekaragaman Pangan

• JKN
• STBM
• PHBS

Desentralisasi Kewenangan daerah untuk
Sumber: Bappenas, dimodifikasi mengatur wilayahnya sendiri

II . PROSES PENYUSUNAN KSRAN-PG

12

KROLOLOGI PENYUSUNAN
DOKUMEN KSRAN-PG (1)

 Juli 2015: Draft KSPG diajukan Mentan/selaku Ketua harian DKP
kpd Presiden RI

 9 Sep 15: Surat Seskab kepada Mentan perihal perlunya
instrumen hukum untuk KSPG 2015-2019

 7 Nov 15: Mentan mengajukan permohnan izin prakarsa
penyusunan Perpres kpd Presiden RI

 16 Nop & 1 Des 2015: Rapat inter K/L di Setneg, usulan
dua dokumen ttg pangan dan gizi yi. KSPG dan
RANPG dipayungi dalam satu produk hukum

 13 Jan 16:Hasil Rapat inter K/L, menyepakati memberikan
payung bagi dua dokumen yang saling terkait,
dengan tentatif judul KS dan RAN PG.

 18 Feb 16:Terbit Kepmentan No.126/2016 tentang Tim
Penyusun Ranc.Perpres ttg KSRAN-PG 2015-2019

13

KROLOLOGI PENYUSUNAN
DOKUMEN KSRAN-PG (2)

 Jan-Feb 2016: Rapat Tim Pakar pembahasan Draft Perpres
KSRAN-PG 2016-2016 (4 kali)

 26 Feb. 2016: Rapat Tim Pelaksana (inter K/L) pembahasan
Draft Perpres KSRAN-PG 2015-2019

 4 Mar 2916: Rapat inter K/L finalisasi Draft Perpres KSRAN-PG
2016-2019

 8 Apr 2016: Menteri Pertanian kirim surat kepada Menteri Hukum
dan HAM perihal pengajuan harmonisasi Draft
Presperes KSRAN-PG 2016-2019

 10 Mei 2016: Rapat harmonisasi di Kemenkumham.

Hasilnya ???

14

TIM PAKAR Penyusunan Dokumen
KSRAN-PG 2016-2019

1. Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS(Kemtan)
2. Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, MS (UNILA)
3. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS (IPB)
4. Prof. Dr. Endang L. Achadi, MPH.,Dr.PH (UI)
5. Dr. Arum Atmawikarta, SKM., MPH. (Bappenas)
6. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si (IPB)
7. Dr. Ir. Hermanto, MS (Kemtan)
8. Ir. Entang Sastraatmadja, MS (HKTI)
9. Ir. Adhi Siswaja Lukman (KADIN)
10. (+) Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawijedja, MS (DKP)

15

SINKRONISASI KSPG DAN RANPG

Kebijakan Kebijakan DRAFT KEBIJAKAN
Umum Umum STRATEGIS
Kebijakan
Ketahanan Ketahanan Strategis DAN
Pangan (KUKP) Pangan (KUKP) Pangan dan RENCANA
Gizi (KSPG)
2006-2009 2010-2014 2015-2019 AKSI
NASIONAL
RENCANA AKSI PANGAN RENCANA AKSI NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN
DAN GIZI NASIONAL PANGAN DAN GIZI PANGAN DAN GIZI PANGAN DAN GIZI
2001-2005 2006-2010 2011-2015 2015-2019 GIZI
2015-2019

Proses
penyusunan

III . MATERI KSRAN-PG

17

Draft R-Perpres
KSRAN-PG 2016-2019 (1)

BATANG TUBUH (Peran Pusat)
 Menteri dan pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku: (i) Bertangungjawab atas pelaksanaan
KSRAN-PG dan (ii) menjabarkan dan melaksanakan KSRAN-PG
 Pelaksanaan KSRAN-PG diatur lebih lanjut oleh Mentan selaku
Ketua Harian DKP
 Pemantauan dan Evaliasi KSRAN-PG diatur dengan Pedoman
Monev yang disusun Menteri PPN/Kepala Bappenas
 Pendanaan bagi pelaksanaan KSRAN-PG bersumber dari APBN
 K/L wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan KSRAN-
PG kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali.

18

Draft R-Perpres
KSRAN-PG 2016-2019 (2)

BATANG TUBUH (Peran Daerah)
 Gubernur dan Bupati/Walkota sesuai dengan kewenangannya

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku: bertangungjawab atas pelaksanaan
RAD-PG.
 Pemda menjabarkan KSRAN-PG dengan menyusun dan
melaksankan RAD-PG.
 Penyusunan RAD-PG berberpedoman pada KSRAN-PG dan
potensi serta karakter daerah.
 Pendanaan bagi pelaksanaan RAD-PG bersumber dari APBD
 Gebernur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG
kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali

19

Isi Lampiran Draft R-Perpres
KSRAN-PG 2016-2019

 BAB I. PENDAHULUAN
 BAB II. KEBIJAKAN STRATEGIS
 BAB III. RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN

GIZI
 BAB IV. PENUTUP

20

MAKSUD DAN TUJUAN KSRAN-PG

Maksud:
Untuk mencapai perbaikan gizi dengan pendekatan multisektor
melalui terbentuknya SDM yang cerdas, sehat, produktif secara
berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Tujuan:

Sebagai acuan (common platform) bagi para pemangku

kepentingan di bidang pangan dan gizi, dalam peran dan
upayanya untuk memberikan kobtribusi yang optimal dalam
pembangunan pangan dan gizi.

21

22

INDIKATOR OUTCOME PERBAIKAN
PANGAN DAN GIZI (1)

Terbentuknya SDM yang cerdas, sehat, produktif secara
berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

No Indikator Status Target
awal 2019
1. Ketersediaan energi (kap/hr) (2014)
2. Konsumsi energi (kap/hr) 2.400 Kkal
4.130 Kkal 2.150 Kkal
3. Ketersediaan protein (kap/h)
4. Konsumsi protein (kap/hr) 1.949 Kkal 63 gr
5. PPH ketersediaan 57 gr
6. PPH konsumsi 87,04 gr 96,32
56.60 gr 92,50

-
83,40

INDIKATOR OUTCOME PERBAIKAN
PANGAN DAN GIZI (2)

Terbentuknya SDM yang cerdas, sehat, produktif secara
berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

No Indikator Status awal Target
7. Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) (2013) 2019

37,1 28,0

8. Bayi dg berat badan lahir rendah (%) 10,2 8,0
38,0 50,0
9. Bayi usia <6 bln yg mendapatkan ASI
19,6 17,0
eksklusif (%) 12,0 9,5
10. Prevalensi underweight anak balita (%) 32,9 28,0
11. Prevalensi wasting anak balita (%)
12. Prevalensi stunting anak baduta (%)

13. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas - 15,4
penduduk usia >18 thn (%)

KEBIJAKSANAAN STRATEGIS KSRAN-PG
(program/kegiatan/input) (1)

A. Ketersediaan Pangan

1. Peningkatan produksi pangan domestik
2. Penguatan cadangan pangan (CPP, CPPD, CPM)
3. Perdagangan pangan
4. Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal

B. Keterjangkauan (akses) Pangan

1. Efisiensi pemasaran pangan
2. Penguatan sistem logistik pangan
3. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan penting
4. Pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah
5. Penanganan kerawanan pangan dan gizi
6. Pemenuhan gizi masyarakat
7. Penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

25

KEBIJAKSANAAN STRATEGIS KSRAN-PG
(program/kegiatan/input) (2)

C. Pemanfaatan (konsumsi) Pangan

1. Pengembangan pola konsumsi pangan B2SA
2. Pengembangan jejaring dan informasi pangan
3. Peningkatan pengawasan kemananan pangan.

D. Perbaikan Gizi Mayarakat (pelayanan kesehatan)

1. Perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat
yang B2SA

2. Perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu
3. Penegakan regulasi persyaratan khusus komposisi pangan
4. Pemenuhan kebutuhan gizi bagi remaja, ibu hamil, dan balita
5. Penguatan sistem surveilan pangan dan gizi
6. Penguatan program gizi lintas sektor (program sensitif gizi).

26

KEBIJAKSANAAN STRATEGIS KSRAN-PG
(program/kegiatan/input) (3)

E. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

1. Penguatan peran sentral pangan dan gizi dalam pembangunan,
dengan membentuk kelembagaan pangan nasional yang memiliki
wibawa dan otoritas kuat

2. Penguatan fungsi DKP di pusat dan daerah dalam merumuskan
kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian, guna
mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat daerah dan nasional

3. Pengefektifan Gugus Tugas Gerakan Nasional Perbaikan Gizi

4. Pengembangan kemitraan ABGC (academic, business, government,
civil society), dengan mengembangkan kerja sama yang setara serta

meningkatkan governasi kemitraan.

27

RENCANA AKSI NASIONAL
PANGAN DAN GIZI (RAN-PG)

 Kebijakan strategis dalam RAN-PG terdiri dari intervensi
gizi spesifik dilaksanakan terutama oleh Kemenkes, dan
intervensi gizi sensitif yang menjadi tanggungjawab
Kementan dan K/L terkait.

 Matrik RAN-PG 2016-2019 terdiri dari 4 kolom yang merinci

(1) hasil akhir (outcome), (2) hasil (output), (3) program
dan/atau kegiatan (input) dan (4) Unsur pelaksana terdiri

dari K/l, Pemda, BUMN.
 Untuk hasil akhir no.1 sampai 6, teridentifikasi 32

program/kegiatan.
 Untuk hasil akhir no.7 sampai 13, teridentifikasi 87

program/kegiatan.

28

TERIMA KASIH
selesai

29