Rancangan Proyek Perubahan

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD

SEBAGAI PEMBENTUK PERATURAN DERAH

DISUSUN OLEH

NAMA : AGUS ANDIKA, S.Sos. M.SI
NIP : 19800817 200502 1 002
JABATAN : SEKRETARIS DPRD
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATU BARA
NDH : 03

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II
ANGKATAN XIX TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK II ANGKATAN XIX TAHUN 2022

Nama Peserta : AGUS ANDIKA, S.Sos. M.Si
NDH : 03
Instansi : Pemerintah Kabupaten Batu Bara

Nama Mentor : H. SAKTI ALAM SIREGAR, SH
NIP : 19630301 198602 1 002
No. HP Mentor : 0813 9704 0905
Gagasan Perubahan : Strategi Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD

Dalam Menunjang Fungsi DPRD Sebagai
Pembentuk Peraturan Daerah

Lima Puluh, September 2022
Disetujui Oleh,
Mentor

(H. SAKTI ALAM SIREGAR, SH)
NIP. 19630301 198602 1 002

2|Page

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat-Nya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan Rancangan Judul Proyek
Perubahan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XIX Tahun 2022 pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk membuat Rancangan Laporan
aksi proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan
XIX Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Utara. Dalam menyusun Rancangan Judul Aksi
proyek perubahan ini, kami telah banyak mendapat bantuan dari banyak pihak. Oleh
sebab itu sudah selayaknyalah kami menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes Kepala BPSDM Provinsi Sumatera

Utara;
2. Bapak Drs. Djumsadi Damanik, SH.,M..HUM yang telah memberikan petunjuk,

bimbingan, saran dan motivasi selama proses pembentukan Judul Proyek
Perubahan selaku Coach PKN Angkatan XIX Tahun 2022;
3. Bapak/Ibu Widyaswara Pengajar PKN Angkatan XIX Tahun 2022 BPSDM
Provinsi Sumatera Utara;
4. Bapak/Ibu Panitia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumatera Utara beserta jajarannya.
yang selalu memberikan fasilitas kemudahan, dukungan, bimbingan dan arahan
kepada kami selama menjalankan proses pembelajaran dari awal sampai merancang
Judul Aksi Proyek Perubahan. Kami berharap semoga dengan Rancangan Judul
Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XIX
Tahun 2022 bisa memberikan Inovasi dan manfaat bagi peserta dan pembaca
nantinya, serta bermanfaat bagi institusi peserta pelatihan untuk bisa mengadopsi
inovasi-inovasi terbaru yang baik dan benar di tempat kerja masing-masing.

Medan, 02 September 2022

AGUS ANDIKA, S.Sos, M.Si

3|Page

DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................... 2
KATA PENGANTAR ......................................................................................... 3
DAFTAR ISI ...................................................................................................... 4
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 5

A. Latar Belakang ........................................................................................... 5
B. Tujuan Perubahan ...................................................................................... 6
C. Manfaat Perubahan..................................................................................... 8
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN .......................................... 9
A. Permasalahan, Kondisi Ideal Dan Inovasi .................................................. 9

1. Identifikasi Masalah .......................................................................... 9
2. Kondisi Ideal Yang Diharapkan ......................................................... 10
3. Terobosan / Inovasi .......................................................................... 10
B. Tahapan Perubahan / Milestone Rencana Strategis ..................................... 11
C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajaran dan Rencana Strategi
Marketing................................................................................................... 13
1. Analisis Stakeholder.......................................................................... 12
2. Strategi Pemberdayaan Ornganisasi Pembelajaran ............................. 14
3. Strategi Marketing ............................................................................. 14
D. Identifikasi Potensi Resiko dan Solusinya................................................... 15
E. Faktor Kunci Keberhasilan ......................................................................... 16
F. Tata Kelola Proyek Perubahan.................................................................... 16
G. Rencan Strategi Pengembangan Potensi Diri .............................................. 18
PENUTUP .......................................................................................................... 20

4|Page

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada prinsip-prinsip

desentralisasi dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang otonomi daerah
diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam
undang-undang tersebut telah disebutkan tentang peran dan fungsi DPRD dalam
otonomi daerah. Demi terwujudnya otonomi daerah maka suatu daerah juga
memerlukan suatu wadah bagi masyarakatnya untuk turut serta dalam proses
pemerintahan. Wadah tersebut adalah DPRD yang mempunyai tugas untuk
merumuskan kebijakan daerah atas nama pemilihnya serta mengikutsertakan
seluruh masyarakat dalam proses politik, pemerintahan maupun pembangunan
daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah yakni fungsi Pembentuk Peraturan Daerah. Fungsi ini
bahkan seringkali disebut sebagai inti dari lembaga perwakilan yakni sebagai
badan pembentuk Peraturan dalam lingkup daerah, dengan kata lain mempunyai
wewenang membentuk peraturan daerah (perda). Oleh sebab itu diperlukan
peningkatan fungsi Pembentuk Peraturan Daerah. Tidak hanya dilihat dari jumlah
Perda yang dihasilkan, yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun inisiatif
DPRD. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga diukur dari muatan
peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan

5|Page

masyarakat luas.
Semoga Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD diharapkan menjadi

agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan
instansi pemerintah. Sebagai Pelayanan Publik ini merupakan salah satu unsur
manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang
bersih (clean goverment).

Berdasarkan latar belakang serta kondisi tersebut maka peserta terdorong
untuk membuat gagasan inovasi Strategi Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD
Dalam Menunjang Fungsi DPRD Sebagai Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan Dan Manfaat
1. Tujuan
Tujuan utama gagasan Proyek Perubahan ini adalah untuk membantu peningkatan
kinerja sebagai pelayanan publik dengan memberikan layanan percepatan proses
pembentukan peraturan daerah sehingga proses pembentukan peraturan daerah
dapat dengan cepat diproses menjadi Produk Hukum oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Batu Bara. Dengan demikian pihak Sekretariat DPRD sebagai
Pelayanan terhadap Legislatif dapat mempublikasikan peraturan derah yang
disahkan oleh pihak Legislatif kepada masyarakat dengan tahapan tujuan, yaitu:

6|Page

a. Tujuan jangka Pendek
Tujuan jangka pendek adalah sebagai berikut :
1) Tersedianya Standart Operasional Prosedur tentang Pembentukan Peraturan
Daerah;
2) Tersedianya Standart Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Rapat
Paripurna;

b. Tujuan Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah adalah sebagai berikut :
1) Membuat Rancangan Pelayanan Administrasi Rancangan Peraturan Daerah
Berbasis Teknologi;
2) Membuat Rancangan Arsip Digital tentang Peraturan Daerah;
3) Efesiensi Waktu Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah.

c. Tujuan Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang adalah sebagai berikut :
1) Tersedianya Pelayanan Administrasi Rancangan Peraturan Daerah Berbasis
Teknologi;
2) Tersedianya Arsip Digital tentang Peraturan Daerah;
3) Transparansi dan akuntabilitas terkait proses Rancangan Peraturan Daerah;
4) Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD
Batu Bara;
5) Terbitnya Peraturan Bupati Batu Bara Tentang Aplikasi E-Pemperda.

7|Page

2. Manfaat
1) Memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD;
2) Tersedianya Wadah Peraturan Daerah Berbasis Teknologi;
3) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan infromasi
terkait pengesahan Peraturan Daerah;
4) Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menjadi lebih
efektif dan efesien sehingga masyarakat merasakan kehadiran Pemerintah
melalui berbagai kemudahan yang diberikan;

C. Output Dan Outcome
a. Output
Output dari Proyek Perubahan ini adalah
1) Tersedianya SOP tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan;
2) Tersedianya SOP Pelaksanaan Rapat Paripurna.
b. Outcome
Outcome Proyek Perubahan ini adalah meningkatnya pelayanan Sekeretariat
DPRD Kabupaten Batu Bara kepada seluruh perangkat Organisasi dalam
penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah dan kemudahan seluruh
masyarakat atau pihak Ormas,LSM dan Wartawan mendapatkan informasi
tentang pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.

8|Page

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Permasalahan, Kondisi Ideal Dan Inovasi

1. Identifikasi Masalah

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong
terwujudnya visi dan misi Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, Sekretariat
DPRD Kabupaten Batu Bara telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan
yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan
dimaksud, terdiri dari:

1) Kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan jadwal/kegiatan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah
DPRD, menjadi tantangan yang harus dijawab kedepannya;

2) Belum optimalnya fungsi layanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD melalui kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan
dewan, rapat paripurna, kunjungan kerja dan kegiatan hearing Pimpinan
dan Anggota DPRD;

3) Perlunya peningkatkan kapasitas DPRD dalam pembahasan produk
legislasi daerah. Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang
dijadwal melalui prolegda harus menjadi perhatian kedepannya.

Faktor penghambat yang dapat menyebabkan adanya permasalahan dalam
upaya peningkatan kinerja layanan DPRD adalah :

1) Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam
pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan
handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi;

2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung anggota dewan dan

tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

9|Page

2. Kondisi Ideal Yang Diharapkan
Faktor pendorong yang dapat membantu upaya peningkatan capaian

terhadap permasalahan tersebut adalah :
1) Terjalinnya hubungan yang harmonis Antara Sekretariat DPRD dengan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara;
2) optimalisasi pembahasan Draf Rancangan Peraturan Daerah;
3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai;
4) Percepatan Informasi yang di publikasikan dapat lebih cepat diterima
oleh unsur-unsur yang membutuhkan.

3. Terobosan / Inovasi / Aksi Perubahan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara

mempunyai tugas melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari segi
memfasilitasi kegiatan-kegiatan rapat dan kegiatan lainnya. Untuk
mengoptimalkan kegiatan – kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara dalam mempublikasikan kepada media – media cetak dan
online. Dalam hal ini Project Leader mengambil terobosan berupa aplikasi yang
akan di buat untuk percepatan pembentukan rancangan peraturan daerah yang
akan disahakan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini upaya
mewujudkan peran Legislatif atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

10 | P a g e

B. Tahapan Perubahan / Milestone Rencana Strategis

Milestone Proyek Perubahan Milestone yaitu urutan capaian-capaian

yang sangat penting pada periode tertentu (minggu, bulan, tahun) yang harus

diperhatikan untuk menjamin terlaksananya proyek perubahan secara tepat waktu

dan tepat sasaran.

NO TAHAPAN/KEGIATAN PELAKSANA OUTPUT WAKTU
 Project Leader
A JANGKA PENDEK  Surat
 Project Leader Persetujuan
1 Konsultasi dan Koordinasi  Tim Internal
 Pernyataan
a. Konsultasi dengan  Project Leader Dukungan
Sekretaris Daerah selaku  Tim Internal
mentor  Stakeholder  Surat
Undangan
b. Konsultasi dengan Coach Terkait
2 Pembentukan Tim Kerja  Notulen Rapat
 Daftar Hadir
a. Membuat surat undangan  Draft SK
rapat  SK
 Draf SOP
b. Rapat pembentukan tim  SK SOP
c. Tersusunnya Draft SK Tim
d. Legalisasi SK Tim  Rancangan
3 Pembuatan SOP Pembentukan Aplikasi

Perda dan SOP Pelaksanaan  Pendaftaran
Aplikasi
Rapat Paripurna
 Akun demo
a. Menyusun daftar SOP internal
b. Penerbitan SK SOP
 Hasil evaluasi
B JANGKA MENENGAH uji coba
Aplikasi
1 Pembuatan Aplikasi  Programmer
 Penerbitan
a. Membuat rancangan/ design  Tim Efektif Perbup

Aplikasi

C JANGKA PANJANG  Tim Efektif
1 Pendaftaran Aplikasi  Diskominfo

b. Melakukan pendaftaran

Aplikasi ke Diskominfo  Tim Internal
2 Melakukan uji coba internal  Programmer

pendataan melalui Aplikasi

a. Membuat akun demo untuk

uji coba

b. Menyiapkan data untuk uji

coba

c. Melakukan uji coba

pengisian Aplikasi

3 Penerbitan Peraturan Bupati  Project Leader

Batu Bara Tentang Aplikasi E-  Bupati Batu Bara

Pemperda  Tim Efektif

11 | P a g e

C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajaran Dan Rencana Strategi
Marketing
1. Analisis Stakeholder

Pada umumnya, stakeholder biasanya diartikan sebagai orang yang akan
mengambil peran aktif dalam eksekusi sistem mutu atau orang yang akan
merasakan dampak signifikan dari penggunanya. Stakeholder analisis
merupakan suatu kegiatan menganalisis sikap dan respon dari stakeholder
terhadap pelaksanaan kebijakan atau proyek. Biasanya stakeholder analysis
dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan proyek untuk mengetahui respon
dari stakeholders terutama mengenai kemungkinan perubahan proyek.
Identifikasi pandangan dan karakteristik dari setiap stakeholder ini sangat
penting yang merupakan dasar untuk pelaksanaan tahap berikutnya. Untuk
mengetahui sejauh mana tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan dari masing-masing
stakeholder serta merumuskan strateginya maka dilakukan identifikasi stakeholder yang
kemudian akan digunakan sebagai dasar analisis dan penentuan strategi pendekatan.

STAKEHOLDER INTERNAL STAKEHOLDER EKSTERNAL

1. Sekretaris Daerah 1. Bupati
2. Asisten I 2. Wakil Bupati
3. Sekretaris DPRD 3. DPRD Kab. Batu Bara
4. Kepala Bagian Sekretariat DPRD 4. Asisten II dan III
5. Seluruh SubKoordinator Bagian 5. Kepala OPD Kab. BatuBara
6. Camat/Lurah/Kepala Desa
Sekretariat DPRD Kab. Batu Bara 7. Media Cetak dan Online
8. Wartawan / LSM
9. Masyarakat

Gambar Stakeholder Internal dan Eksternal

12 | P a g e

Pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan ada 4 (empat)
klasifikasi, yaitu:

1) Promoters Stakeholders, yang mempunyai kepentingan tinggi terhadap rencana
aksi perubahan dan mempunyai pengaruh tinggi untuk membantu.

2) Latens Stakeholders, yang mempunyai kepentingan rendah untuk rencana aksi
perubahan tapi mempunyai pengaruh tinggi untuk mempengaruhi program.

3) Apathetic Stakeholders, yang memiliki kepentingan maupun pengaruh yang
rendah, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya rencana aksi perubahan.

4) Defenders Stakeholders, yang mempunyai kepentingan tinggi terhadap rencana
aksi perubahan dan dapat menyuarakan ke dalam komunitas tetapi mempunyai
pengaruh yang rendah.

Dalam upaya mendapatkan dukungan untuk tercapainya tujuan dari aksi
perubahan yang telah direncanakan maka dibuat pemetaan stakeholder.

HIGH LATENS PROMOTERS

 Camat  Bupati Batu Bara
 Lurah / Kepala Desa /Wakil
 Masyarakat
 DPRD Batu Bara
PENGARUH  Kepala OPD Seluruh

Kab. Batu Bara

APATHETIC DEFENDER
 Dinas Kesehatan
 Sekretaris Daerah
 Asisten I,II,III
 LSM / Media Massa

LOW LOW HIGH

KEPENTINGAN

13 | P a g e

2. Strategi Pemberdayaan Organisasi Pembelajar
Menerapkan learning organisasi dalam pencapaian tujuan organisasinya.
Diantaranya dengan membangun rancangan proyek perubahan. Hal ini diawali
dengan membangun komunikasi dengan seluruh unsur yang ada di stakeholder
internal untuk merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengerjakan
apa yang telah dibahami bersama.

3. Strategi Marketing
Strategi marketing terhadap kedua pendekatan tersebut menggunakan strategic
partnership. Strategi ini untuk mendukung keberhasilan pemasaran proyek
perubahan dengan cara kolaborasi yang erat dengan stakeholder.
Strategi Marketing Proses Penyusunan
Proyek Perubahan Strategi marketing diarahkan kepada stakeholder agar
mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi
stakeholder kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholder
tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan
seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan.
Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan
Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan
memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product,
Price, Promotion, Place dan Customer).
a. Customer
Sasaran utama sebagai customer untuk menggunakan product ini adalah seluruh
Dinas dan Badan, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu
Bara.
b. Product
Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Peraturan Bupati Strategi
Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat
Penerima Manfaat Layanan Stunting.
c. Price
Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless, proyek perubahan
ini tentunya akan menggunakan dana APBD dalam hal penerapan nya.
d . Place
Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa media,

14 | P a g e

yakni, Proyek perubahan ini menghasilkan produk yakni regulasi Peraturan Kepala
Daerah dalam sosialisasi kepada stakeholder terkait.
e. Promotion
Proyek perubahan ini akan didukung oleh Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah, dan
penyampaian dalam kesempatan rapat koordinasi dan rapat kerja di internal
pemerintah Kabupaten Batu Bara.

D. Identifikasi Potensi Resiko Dan Solusinya

NO URAIAN RESIKO PENANGAN PENANGGUNG TARGET
JAWAB KONDISI

Segera melakukan rapat Terbentuknya
SK Keputusan
1 Tidak terbentuknya tim kerja koordinasi dengan Project Tim Efektif
seluruh Leader
efektif mengundang

personil

2 Tidak Terbitnya Surat Segera melakukan Jalur Project Leader Terbitnya SK
Keputusan Tentang SOP Koordinasi kepada Seluruh SOP

Stakeholder Terkait Pembentukan
Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan dan Tim Efektif Peraturan

Daerah Daerah Daerah

3 Tidak terlaksananya Melakukan koordinasi Project Leader Pelaksanaan
koordinasi dan kosulidasi Aksi
secara berkesinambungan dan Tim efektif

dukungan Stakeholder dengan seluruh stakeholder Perubahan

4 Tidak optimalnya jaringan Melakukan koordinasi Project Leader, Tidak terjadi
gangguan saat
dengan Programer dan Stakeholder dan
aplikasi saat dijalankan aplikasi di
Diskominfo Tim Efektif
jalankan

Proses Penyelesaian Melakukan tindak lanjut Project Leader, Waktu
Tim Efektif dan penyelesaian
5 Rancangan Peraturan Daerah kepada OPD terkait untuk

tidak sesuai waktu yang di proses percepatan Stakeholder Ranperda

tentukan Terkait terpenuhi

15 | P a g e

E. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah:

a. Dukungan Mentor danTim Efektif dalam proyek perubahan dan stakeholder (pemangku
kepentingan) yang juga menerima manfaat/keuntungan dari hasil proyek perubahan;

b. Adanya komitmen dan dukungan untuk melakukan perubahan dari para stakeholder
(pemangku kepentingan) yang menerima manfaat dari hasil proyek perubahan ini;

c. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim efektif dan Project Leader dalam
proses pengembangan Aplikasi E-Pemperda;

F. Tata Kelola Proyek Perubahan

SPONSOR SPONSOR
BUPATI BATU BARA
KETUA DPRD
SAFI’I, SH H. Ir. ZAHIR. M.AP

Keterangan : MENTOR STAKEHOLDER
Arah / Petunjuk H. SAKTI ALAM SIREGAR, SH EKSTERNAL
Koordinasi/ Komunikasi

COACH PROJECT LEADER
AGUS ANDIKA, S.Sos. M.SI
Drs. DJUMSADI DAMANIK, SH.M.HUM

KONSULTAN STAF PELAKSANA TIM EFEKTIF
INDIVIDU/ PROGRAMER

Struktuk Tim Proyek Perubahan
16 | P a g e

Susunan Tim Kerja Rencana Aksi Perubahan “ Strategi Peningkatan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam Menunjang Fungsi DPRD Tentang Pembentuk

Rancangan Peraturan Daerah”. Tugas serta kewenangannya sebagai berikut :

a. Pengarah

Pengarah dalam hal ini adalah Mentor , yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten
Batu Bara (H. Sakti Alam Siregar, SH), dengan tugasnya sebagai berikut :
1. Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan Aksi perubahan.
2. Memberikan arahan pelaksanaan Aksi perubahan.
3. Mengadakan pengawasan terhadap Aksi perubahan.
4. Mengevaluasi pelaksanaan Aksi perubahan.

b. Pimpinan proyek Perubahan
Pimpinan Proyek Perubahan ini adalah Sekretaris DPRD Kab. Batu Bara (
Agus Andika, S.Sos.M.SI ), yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tanggung jawab pelaksanaan Aksi Perubahan.
2. Merancang konsep Aksi Perubahan berdasarkan analisismasalah dan
kebutuhan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan
stakehodernyang ada.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan – tahapan Aksi Perubahanyang
didelegasikan kepada anggota tim lainnya.
5. Melakukan konsultasi kepada penanggung jawab dan pimpinan lainnya
yang dianggap perlu.
6. Membuat laporan pelaksanaan Aksi Perubahan

c. Coach
Coach adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada projek
leader terhadap proses penyusunan proposal aksi perubahan,
rangkaian kegiatan serta pengawasan dan monitoring terhadap
capaian tahap kegiatan dalam aksi perubahan.

d. Tim Pelaksana Teknis
Tim Pelaksana Teknis adalah bertugas melaksanakan kegiatan aksi perubahan
mengoptimalisasikan pembuatan dan sosialisasi aplikasi E-Pemperda

17 | P a g e

G. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : AGUS ANDIKA, S.Sos.,M.Si Nama Mentor : SAKTI ALAM SIREGAR, SH
NIP : 196303011986021002
Jabatan : 198008172005021002 NIP: : SEKRETARIS DAERAH
Instansi : SEKRETARIAT DAERAH
Program : SEKRETARIS DPRD Jabatan

: SEKRETARIAT DPRD Instansi

: PKN II BPSDM PROVINSI SUMATERA UTARA

Peserta Sub Komponen Sub Komponen Nilai Komponen Rata-Rata Total Kualifikasi
Mentor Integritas Kerjasam a Sub Komponen Sub Komponen Total Sub
Nilai Rata-Rata 8.50 8.00
Per Sub Komponen 9.00 8.00 Mengelola Perubahan 8.23 Baik
Kualifikasi Per Sub 8.20 8.20 Baik
Kom ponen 8.85 8.00 7.60
8.21 Baik
7.78

Baik Baik Baik Baik

Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku

9.00-10 Istimewa 8.21
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istim ewa : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan

pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih

Baik : tMinegmgiperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan

pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan

Cukup : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan

pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan

Kurang : pMeenmgpaewrahsatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

Sangat Kurang : gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan

yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta

sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

18 | P a g e

PENUTUP
Demikianlah Rancangan Proyek Perubahan ini diperbuat semoga dapat
memberikan kontribusi yang signifikan kepada Kabupaten Batu Bara khususnya di
DPRD Kabupaten Batu Bara sehingga proses rapat – rapat yang ada di DPRD
Kabupaten Batu Bara tersedia Standard Operating Procedur.

19 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. Review Renstra
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun
2019-2023. Batu Bara: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator.