BAB 10 kredit A. Hakikat Kredit 1. Pengertian Kredit Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda untuk pengertian kredit, namun mengandung makna yang sama. Pertama, istilah kredit yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kedua, kata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk istilah yang digunakan pada bank syariah. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga (interest based), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada keuntungan yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing). Pengertian kredit disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari rumusan istilah kredit dan pembiayaan tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional, kontraprestasinya berupa bunga sebagai keuntungan. Adapun pada bank syariah, kontraprestasinya dapat berupa bagi hasil atau bahkan tanpa imbalan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama bank syariah dengan debiturnya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Adapun dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (aset), baik yang didasarkan pada konsep jual-beli, sewa-menyewa, maupun bagi hasil. 2. Unsur-Unsur Kredit Dalam kata kredit terkandung beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. a. Kepercayaan Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang diberikan yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit dapat dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik internal maupun eksterenal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi kredit sekarangdan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah terhadap bank.
BAB 10 kredit b. Kesepakatan Unsur kepercayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. c. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang angsuran kredit yang sudah disepakati sesuai kebutuhan. d. Risiko Akibat adanya jangka waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagih atau kredit macet. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang tidak sengaja, misalnya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. e. Balas Jasa Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Pada bank konvensional balas jasanya disebut bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan pendapatan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya disebut bagi hasil. 3. Tujuan Kredit Penyaluran kredit mempunyai beberapa tujuan tergantung bank. Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan pemberian kredit dalam praktinya terdiri atas mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah, dan meningkatkan hubungan internasional. a. Mencari Keuntungan Tujuan utama penyaluran kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan penting untuk kelangsungan hidup bank. Selain itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. b. Membantu Usaha Nasabah Tujuan berikutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan meminjam dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini, baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. c. Membantu Pemerintah Bank membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, semakin baik karena semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.
BAB 10 kredit Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan banyaknya kredit yang disalurkan perbankan adalah sebagai berikut: 1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menampung tenaga kerja yang masih menganggur. 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor. Apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit akan dapat menghemat devisa negara. 5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. 4. Fungsi Kredit Kredit memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: a. Meningkatkan Daya Guna Uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan disalurkannya dalam bentuk kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dalam bentuk kredit akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 miliar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar 1 miliar dolar Singapura. c. Meningkatkan Daya Guna dan Peredaran Barang Kredit yang disalurkan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dapat dipakai menjadi barangbarang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. d. Alat Stabilitas Ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. e. Meningkatkan Kegairahan Berusaha Bagi penerima kredit, dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya. f. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan
BAB 10 kredit tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti membuka warung atau menyewakan rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di lokasi pabrik. g. Meningkatkan Hubungan Internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. 5. Jenis-Jenis Kredit Dalam praktiknya, kredit yang disalurkan bank ke masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Jenis kredit tersebut terdiri sebagai berikut: a. Jenis Kredit Dilihat dari Kegunaan 1) Kredit Investasi Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru. Contohnya kredit untuk membangun pabrik atau untuk membeli mesin-mesin. 2) Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Contohnya kredit untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. b. Jenis Kredit Dilihat dari Tujuan Kredit Dilihat dari tujuan kredit, kredit dibagi menjadi sebagai berikut. 1) Kredit Produktif Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang akan menghasilkan barang, kredit pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan yang akan menghasilkan bahan tambang, atau kredit industry yang akan menghasilkan barang industri. 2) Kredit Konsumsi Kredit konsumsi digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. 3) Kredit Perdagangan Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya kredit ekspor dan impor.
BAB 10 kredit c. Jenis Kredit Dilihat dari Jangka Waktu Jenis-jenis kredit dilihat dari jangka waktu terdiri sebagai berikut. 1) Kredit Jangka Pendek Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel, dan kredit modal kerja. 2) Kredit Jangka Menengah Kredit jangka menengah adalah kredit berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah. 3) Kredit Jangka Panjang Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Bentuknya berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru. d. Jenis Kredit Dilihat dari Jaminan Jenis-jenis kredit dilihat dari jaminannya terdiri sebagai berikut. 1) Kredit dengan Jaminan Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud, barang tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. 2) Kredit Tanpa Jaminan Kredit tanpa jaminan adalah kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik). Penyaluran sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam traksaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. e. Jenis Kredit Dilihat dari Sektor Usaha Jenis kredit dilihat dari faktor usaha terdiri sebagai berikut. 1) Kredit Pertanian Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 2) Kredit Peternakan Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sector peternakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi. 3) Kredit Industri Kredit industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, maupun industri besar. 4) Kredit Pertambangan
BAB 10 kredit Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah. 5) Kredit Pendidikan Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 6) Kredit Profei Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. 7) Kredit Perumahan Kredit perumahan merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang. f. Jenis Kredit Dilihat dari Kelembagaan Jenis kredit dilihat dari kelembagaan terdiri atas kredit perbankan, kredit likuiditas, kredit langsung, dan pinjaman antarbank. 1) Kredit Perbankan Kredit perbankan adalah kredit yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. 2) Kredit Likuiditas Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia. 3) Kredit Langsung Kredit langsung adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semipemerintah (kredit program). Kredit program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan Kredit Likuiditas BI (KLBI) dalam rangka mendukung program pemerintah. 4) Pinjaman Antarbank Pinjaman antarbank adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
BAB 10 kredit B.Jaminan dan Agunan Kredit Dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut harus ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dari ketentuan tersebut di atas yang paling penting, adalah bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit, adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank sebelum menyalurkan kredit harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha yang akan diberikan kredit. Jaminan yang ideal berupa sebagai berikut: 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhnya. 2. Tidak melemahkan posisi penerima kredit untuk meneruskan usahanya. 3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998, bentuk agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang disalurkan. Termasuk tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat. Artinya, tanah yang menjadi bukti kepemilikan berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis bisa juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Meskipun adanya kemudahan, agunan tersebut harus tetap ideal karena agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi. Dalam pemberian fasilitas kredit ini pada praktiknya agunan bahkan lebih dominan atau diutamakan sehingga agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Seperti sudah dibahas di atas, bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami gagal bayar, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan, kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.
BAB 10 kredit C. Analisis, Prinsip, dan Aspek Penyaluran Kredit 1. Analisis Kredit Setiap kredit yang diajukan oleh calon debitur harus dianalisis oleh bank. Analisis kredit adalah studi kelayakan atas pemohon kredit. Analisis kredit bisa juga diartikan sebagai suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Dalam pelaksanaan penilaian kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal terkait, agar kredit yang akan disalurkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa depan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bank dalam analisis kredit adalah sebagai berikut: a. Keamanan kredit, artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. b. Arah tujuan kredit, tujuan penggunaan kredit sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurangkurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. c. Menguntungkan, baik bagi bank maupun bagi nasabah. Analisis kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis bank. Dengan adanya analisis kredit bank bisa menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman nasabah. Selain itu, analisis kredit memiliki fungsi: a. Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah, b. Sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank c. Syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya, d. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan/direksi bank dalam proses pengambilan keputusan, e. Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. 2. Prinsip Penyaluran Kredit Sebelum memberikan kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan. Dalam hal ini bank harus melakukan penelitian secara saksama terhadap berbagai aspek. Selain itu bank juga diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Keyakinan bank didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebut dengan Prinsip 5C, 5P, dan 3R. a. Prinsip 5C Prinsip 5C terdiri atas lima hal berikut: 1)Character (Watak/Kepribadian) Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. 2)Capacity (Kemampuan) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang
BAB 10 kredit yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. 3) Capital (Modal) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. 4)Collateral (Agunan) Bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat meluansi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa. 5)Condition of Economy Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. b. Prinsip 5P Prinsip 5P terdiri atas lima hal berikut. 1) Personality (Kepribadian) Dalam hal ini bank perlu mengumpulkan data-data mengenai calon debitur. 2) Purpose (Tujuan) Bank wajib menyoroti tujuan penggunaan dari kredit tersebut. 3) Payment (Pembayaran) Bank wajib memperhatikan kelancaran aliran dana (cash flow). 4) Prospect (Masa Depan) Bank wajib memperhatikan masa depan kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. 5) Protection (Perlindungan) Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. c. Prinsip 3R Sementara penilaian terhadap Prinsip 3R terdiri atas tiga hal berikut. 1) Return (Pengembalian) Hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut. 2) Repayment (Pembayaran Kembali) Repayment berarti kemampuan membayar kembali utang yang diberikan. 3) Risk Bearing Ability Kemampuan menanggung risiko. Selain prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh suatu bank terdiri sebagai berikut: a. Prinsip macthing, maksudnya harus match antara pinjaman dengan asset perseroan.
BAB 10 kredit b. Prinsip kesamaan valuta, maksudnya penggunaan dana yang didapat dari suatu kredit sedapatdapatnya harus digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga risiko nilai valuta dapat dihindari. c. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, maksudnya harus ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. d. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset. 3. Aspek Penyaluran Kredit Aspek penyaluran kredit meliputi tujuh hal berikut: a. Aspek Hukum Penyaluran Kredit Aspek hukum merupakan aspek yang menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. b. Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. c. Aspek Keuangan Aspek keuangan merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabahnya dalam membiayai dan mengelola usahanya. d. Aspek Operasi/Teknis Aspek operasi/teknis merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya. e. Aspek Manajemen Aspek manajemen merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. f. Aspek Ekonomi/Sosial Aspek ekonomi/sosial merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya usaha terutama terhadap masyarakat. g. Aspek AMDAL Aspek AMDAL merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara pencegahan terhadap dampak tersebut. 4. Prosedur Penyaluran Kredit Dalam menyalurkan kredit, terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang calon debitur serta kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Menurut Kasmir, prosedur penyaluran kredit kredit, yaitu sebagai berikut: a) Pengajuan Berkas Apa itu berkas? Berkas yang dimaksud dalam hal ini adalah formulir pengajuan kredit. Formulir pengajuan kredit ini biasanya disediakan oleh bank yang nantinya harus dilengkapi oleh calon debitur dengan mengisi berkas tersebut dan dilengkapi berbagai syarat lain yang diminta bank, misalnya fotokopi identitas dan berbagai syarat lain terkait calon debitur.
BAB 10 kredit b) Penyelidikan Berkas Pinjaman Setelah berkas diisi lengkap, berkas tersebut dapat diserahkan ke bank dan bank akan mulai melakukan penelitian terhadap berkas yang diajukan. Nantinya bank akan meminta calon debitur untuk melengkapi berkas jika terdapat kekurangan. Bank juga akan meneliti apakah isian yang diberikan calon debitur sudah benar adan meminta perbaikan jika ada yang salah. c) Wawancara Awal Setelah semua berkas lengkap dan diisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah wawancara awal. Wawancara ini belum mendalam dan bertujuan untuk mengetahui keinginan calon debitur sebenarnya. d) On The Spot Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan untuk meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Biasanya calon debitur memberikan beberapa obyek untuk dijadikan jaminan dari kredit yang diajukannya, misalnya tanah, rumah, dan benda bergerak lainnya misalnya mobil. Jaminan ini penting agar bank bisa memperkirakan kelayakan kredit yang diajukan calon debitur. e) Wawancara Kedua Setelah peninjauan ke obyek yang dijadikan jaminan, calon debitur kembali diwawancarai oleh bank. Dalam tahap ini bank ingin meyakinkan diri mereka bahwa calon debitur layak untuk memperoleh kredit atau tidak. Nantinya bank akan menggali lebih jauh informasi tentang calon debitur agar mereka makin yakin bisa mengucurkan kredit. f) Keputusan Kredit Setelah wawancata kedua selesai, bank sudah memperoleh gambaran yang pasti tentang calon debitur sehingga dalam tahap ini bisa diputuskan memperoleh kredit yang diajukannya. Jika bank memutuskan untuk setuju menyalurkan kredit, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak setuju, berarti bank akan memberikan keterangan penolakan pengajuan kredit. g) Penandatanganan Akad Kredit Jika pengajuan kredit disetujui oleh bank, maka tahap selanjutnya adalah penandatangan akad kredit. Akad kredit biasanya berisi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur. Dalam akad kredit ini dinyatakan secara jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak dan berbagai klausul lain yang mengikat hingga kredit tersebut lunas. h) Realisasi Kredit Setelah akad kredit ditandatangani, maka kredit tersebut akan segera direalisasikan oleh bank. Biasanya debitur diminta untuk membuka rekening giro atau tabungan di bank yang akan menyalurkan kredit tersebut. Penyaluran kredit adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pembiayaan atau kredit yang sebelumnya telah diajukan dan disetujui oleh bank.
BAB 10 kredit Jika digambarkan prosedur penyaluran kredit terlihat seperti gambar berikut. Pengajuan Berkas Penyelidikan Berkas Wawancara Awal On The Spot Wawancara Kedua Diterima Penandatanganan Akad Realisasi Kredit Tidak
BAB 10 kredit D. Penanganan Kredit Bermasalah Bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, sehingga bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah sendiri dapat digolongkan menjadi berbagai katagori sebagai berikut: 1. Penggolongan Kredit Bermasalah Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terakhir terdapat dalam Peraturan BI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang telah diubah oleh PBI No.8/2/PBI/2006. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005, kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Dengan memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PBI No. 7/2/PBI/2005, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi lima kriteria berikut. a. Lancar. b. Dalam perhatian khusus. c. Kurang lancar. d. Diragukan. e. Macet. 2. Penyelesaian Kredit Secara operasional penanganan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut: a. Penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Penyelesaian di atas merupakan langkah yang merupakan alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial. 3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Hukum Beberapa upaya penanganan penyelesaian kredit bermasalah yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum meliputi sebagai berikut: a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). b. Melalui badan peradilan. c. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BAPS)
BAB 10 kredit E. Perjanjian Kredit Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktiknya, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dan bank yang lainnya tidaklah sama. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. 2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. 3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, diantaranya berikut ini: 1. Klausul mengenai syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement clause). 2. Klausul mengenai maksimum kredit (amount clause). 3. Klausul mengenai jangka waktu kredit. 4. Klausul mengenai bunga pinjaman (interest clause). 5. Klausul mengenai barang agunan kredit. 6. Klausul mengenai asuransi (insurance clause). 7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (negative clause). 8. Klausul mengenai hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir (tigger clause/opeisbaar clause). 9. Klausul mengenai denda (penalty clause). 10. Klausul mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit (expence clause). 11. Klausul mengenai pendebetan rekening pinjaman debitur harus dengan seizin debitur (debet authorization clause). 12. Klausul mengenai debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan (representation an warranties clause). 13. Klausul mengenai ketaatan pada ketentuan bank. 14. Klausul mengenai pasal-pasal tambahan (miscellaneous clause). 15. Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur, jika terjadi (dispute settlement clause). 16. Pasal penutup.
BAB 10 kredit F.Kualitas Kredit Bagi dunia perbankan, kredit merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Makin banyak kredit yang disalurkan, maka makin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Saat ini hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (spread based). Penghasilan lainnya diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yang membeli jasa-jasa bank lainnya yang dikenal dengan istilah Fee Based. Kedua sumber utama ini harus dikombinasikan agar laba bank dapat dioptimalkan. Dalam praktiknya agar laba bank optimal, maka jumlah kredit yang disalurkan haruslah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap periode. Manajemen juga harus memperhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas kredit berkaitan dengan risiko kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas kredit yang diberikan, makin kecil risiko kredit tersebut macet atau bermasalah. Banyak cara yang dapat dilakukan agar kualitas kredit meningkat atau kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari kredit bermasalah, perbankan perlu memperhatikan dua unsur penting yang meliputi tingkat perolehan laba dan tingkat risiko. 1. Tingkat Perolehan Laba Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit dalam suatu periode. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Dalam rangka memenuhi tingkat perolehan laba, perbankan harus memperhatikan faktor-faktor seperti berikut. a. Tingkat Return On Assets (ROA). b. Tingkat Return On Equity (ROE). c. Timing of Teturn (waktu perolehan laba). d. Future Prospect (prospek ke depan/di masa yang akan datang). Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut. Tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi meliputi sebagai berikut: a. Risiko Lingkungan Risiko lingkungan merupakan risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan. b. Risiko Manajemen Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal) seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan. c. Risiko Penyerahan Risiko penyerahan merupakan risiko yang dipengaruhi oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik.
BAB 10 kredit d. Risiko Keuangan Risiko keuangan risiko yang berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko leverage, dan risiko internasional. 2. Tingkat Risiko Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Risiko kredit perlu diperhatikan mengingat berbagai kondisi yang dapat mempengaruhinya, baik ekonomi, hukum, politik, atau lainnya penuh dengan ketidakpastian.