Revisi Proposal Skripsi Tugas Akhir Ernita Asri

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, INVESTASI
DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

PROPOSAL SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Ekonomi

ERNITA ASRI
B1012171045

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNITA ASRI

NIM : B1012171045

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi :-
Judul proposal Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah,

Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal Skripsi dengan judul tersebut
di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat
dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka
sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat
terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada
pembatalan proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Desember 2021

ERNITA ASRI
NIM B1012171045

i

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR
PERBAIKAN UJIAN PERTAMA

Dengan ini, Tim Seminar Proposal Skripsi untuk mahasiswa :

Nama : Ernita Asri

NIM : B1012171045

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi :-
Dosen Pembimbing
Akademik : Yanto, SE, M.Sc
Tanggal Seminar
: 13 Oktober 2021
Judul Proposal terbaru
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah,

: Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di

Kalimantan Barat

menyatakan menyetujui perbaikan proposal skripsi tersebut dan dapat dilanjutkan
pada penulisan skripsi.

Tim Seminar

No Nama Tgl/Bln/Thn Tanda Tangan
.

1. Yanto, SE, M.Sc
NIP. 19770615 200312 1 004

2. Dr. Erni Panca Kurniasih, SE.M.Si 26 Januari 2022
NIP. 19720607 199803 2 001

3. Dr. Sri Kurniawati, SE, M.Sc 13-01-2022
NIP. 19620612 198903 1 004

*Coret yang tidak perlu

ii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR PERBAIKAN
UJIAN PERTAMA ............................................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ v

BABIPENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1Latar Belakang........................................................................................ 1
1.2Rumusan Masalah................................................................................... 8
1.2.1 Pernyataan Masalah ..................................................................... 8
1.2.2Pertanyaan Penelitian.................................................................... 9
1.3 Tujuan Penelitian................................................................................... 9
1.4Kontribusi Penelitian .............................................................................. 9
1.4.1Kontribusi Teoritis........................................................................ 9
1.4.2 Kontribusi Praktis ........................................................................ 10

BAB IITINJAUAN PUSTAKA............................................................................ 11
2.1Landasan Teori ....................................................................................... 11
2.1.1Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ............................................... 11
2.1.2Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi........ 11
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi....................................................... 13
2.1.4 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 17
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah .............................................................. 18
2.1.5.1 Teori Pengeluaran Pemerintah...................................... 18
2.1.5.2 Efek Ekonomi dari Pengeluaran Pemerintah ................ 19
2.1.6 Investasi ....................................................................................... 21
2.1.7 Angkatan Kerja.................................................................... 22
2.2 Kajian Empiris....................................................................................... 23
2.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi................................................................ 23
2.2.2Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.................. 25
2.2.3Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi ...................................................................................... 26
2.3Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian...................................... 27
2.3.1Kerangka Konseptual ................................................................... 27
2.3.2Hipotesis Penelitian ...................................................................... 28

BAB IIIMETODE PENELITIAN......................................................................... 29
3.1Bentuk Penelitian.................................................................................... 29
3.2 Jenis dan Sumber Data .......................................................................... 29
3.3 Variabel Penelitian dan DefinisiOperasional......................................... 29
3.4 Metode Analisis Data ............................................................................ 31
3.4.1 Ekonometrika Spasial .................................................................. 31
3.4.2 Model Spasial Panel Data............................................................ 32

iii

3.4.3Pengujian Hipotesis ...................................................................... 35
3.4.3.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)........................................ 35
3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)..................................... 35
3.4.3.3Uji Parsial (Uji t)............................................................ 36

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 37

iv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kabupaten/KotaProvinsi

Kalimantan Barat ............................................................................. 3
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah (Rupiah) Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Barat............................................................... 5
Gambar 1.3 Investasi (PMDN) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat ..... 6
Gambar 1.4 Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat ......... 7
Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian ............................................................. 27

v

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh

sebab itu, hasil dari pembangunan itu sendiri harus dapat dinikmati seluruh rakyat
sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.
Menurut Kuncoro (2004), pembangunan pertumbuhan ekonomi adalah suatu
proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya daerah
yang tersedia dan bekerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk
menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut.

Pembangunan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian keseluruhan dari
pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi
daerah guna meningkatkan kesejahteraan menuju masyarakat madani yang bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Sukirno (2011), tingkat Pertumbuhan
Ekonomi yang dicapai suatu Negara diukur dari besarnya pendapatan nasional rill
yang dicapai suatu negara/daerah, karena itu semakin tinggi Pertumbuhan
Ekonomi suatu daerah maka kesejahteraan masyarakat juga semakin tinggi.

Sekarang ini Indonesia sudah melaksanakan otonomi daerah yang memberi
tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomiannya.
Ini ditandai dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dearah diberi
kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit
mungkin campur tangan pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah tidak lagi
sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai
kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang
selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan
semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan
hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan

1

2

pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat
partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Pertumbuhan Ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah
daerah, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk
menjelaskan bahwa suatu daerah itu mampu secara finansial atau sejahtera.
Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari
suatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa
Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan. Semakin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya
semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Masalah Pertumbuhan Ekonomi di
suatu daerah tergantung kepada banyak faktor salah satunya adalah kebijakan
pemerintah itu sendiri, ini harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya
faktor tersebut dapat mempengaruhi laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari jumlah barang dan
jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau wilayah. Faktor ekonomi yang
mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di antaranya adalah
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan keahlian atau
kewirausahaan. Sumber daya alam yaitu kekayaan atau potensi alam di daerah
tersebut yang bisa di olah menjadi nilai ekonomi dan dapat meningkatkan output
daerah tersebut.Sumber daya manusia disini yaitu jumlah penduduk dan kualitas
penduduknya yang baik akan memberi pengaruh positif terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di suatu wilayah. Apabila penduduk-penduduknya produktif maka
sangat baik untuk Pertumbuhan Ekonomi dan sebaliknya apabila jumlah
penduduk disuatu wilayah terus meningkat namun kualitas penduduknya tidak
ikut meningkat maka akan memberi pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan
Ekonomi. Tanpa adanya sumber daya modal maka sumber daya yang diatas tidak
akan berjalan lancar untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Putra, 2018).

Kalimantan Barat merupakan bagian dari 34 Provinsi di Indonesia, dimana
Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Masing-masing dari 14
Kabupaten/Kota tersebut memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang berbeda-beda,

3

dilihat dari letak geografis serta sumber daya yang dimiliki berdampak pada
Pertumbuhan Ekonomi setiap daerah. Pada Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2020, sebagai berikut :

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Barat

Sumber : BPS Kalimantan Barat, (2021)
Berdasarkan pada Gambar 1.1, diketahui bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi

pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2014-2020
cenderung mengalami pertumbuhan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun
2019, Pertumbuhan Ekonomi tertinggi ada di Kabupaten Ketapang dengan tingkat
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,72%, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terkecil
juga pernah dirasakan Kabupaten Ketapang pada tahun 2014, dengan angka
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,76% terendah dari 14 Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi rata-rata selama kurun waktu 2014-2020,
terlihat bahwa Kabupaten Ketapang lebih unggul dari 14 Kabupaten/Kota dengan
rata-rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,33%, sedangkan Pertumbuhan
Ekonomi rata-rata terendah dari tahun 2014-2020 terdapat pada Kabupaten
Sanggau sebesar 4,17%.

Rendahnya laju pertumbuhan yang masih dirasakan oleh sebagian kecil
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat merupakan tanggung jawab pemerintah

4

Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat
Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah dan
memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal.Serta letak geografis di
masing-masing Kabupaten/Kota dinilai sangat strategis.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memberikan kebijakan-
kebijakan yang dianggap sebagai solusi dalam mengoptimalkan sumber-sumber
yang ada di Kabupaten/Kota, kebijakan yang mampu meningkatkan Pertumbuhan
Pertumbuhan Ekonomi adalah dengan menata ulang pengeluaran pemerintah
daerah dalam belanja daerah, melihat potensi-potensi investasi dari berbagai
sumber dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam pertumbuhan
Angkatan Kerja. Dengan melihat indikator-indikator yang dapat meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota, diharapkan memberikan dampak yang
positif bagi perkembangan ekonomi di daerah sehingga dari waktu ke waktu
perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang signifikan untuk kesejahteraan
masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu
suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara
menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya,
yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah
atau regional (Sitaniapessy, 2013).

Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan
fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah
daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkatkan
kegiatan perekonomian daerah. Pada Gambar 1.2 pengeluaran pemerintah daerah
setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2020, sebagai berikut,
sebagai berikut :

5

Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah (Rupiah) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat

Sumber : BPS Kalimantan Barat, (2021)
Berdasarkan pada Gambar 1.2 di atas, selama tahun 2014-2020 Provinsi

Kalimantan Barat cenderung mengalami peningkatan berfluktuasi setiap tahunnya
terlihat proporsi pengeluaran pemerintah daerah mengalami peningkatan dari
tahun 2014 sebesar Rp. 13.542.624 juta rupiah menjadi Rp. 18.370.270 juta
rupiah pada tahun 2017, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi
Rp. 12.406.800 juta rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi Rp.
12.719.700 juta rupiah. Pengeluaran tersebut diperoleh dari pendapatan yang
bersumber dari salah satunya pajak dan selanjutnya dialokasikan untuk
pembiayaan dalam bentuk pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan kurun
waktu 2014-2020 di 14 Kabupaten/Kota, terdapat satu daerah yang memiliki
jumlah pengeluaran terbesar yaitu Kabupaten Ketapang sebesar 1.993.617 juta
rupiah pada tahun 2017 dan pengeluaran terkecil berada pada Kabupaten Kayong
Utara sebesar 507.628 juta rupiah pada tahun 2014.

Investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau
perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan
produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa
yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2011). Investasi merupakan
pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

6

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah
barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Dengan adanya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada dan menciptakan
lapangan kerja baru, yang akan menyerap tenaga kerja dan akan mengurangi
angka pengangguran di masing-masing daerah. Apabila investasi meningkat
dalam setiap periode maka hal tersebut akan semakin memberikan dampak yang
positif bagi perkembangan ekonomi di daerah sehingga dari waktu ke waktu
perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada Gambar 1.3
investasi setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2020, berikut :

Gambar 1.3 Investasi (PMDN) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
Sumber : BPS Kalimantan Barat, (2021)

Berdasarkan pada Gambar 1.3, menerangkan bahwa realisasi Investasi dari
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2020 terlihat cenderung mengalami
peningkatan berfluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari
peningkatan realisasi Investasi dari PMDN Provinsi Kalimantan Barat yang mana
pada tahun 2014 sebesar Rp. 25.182.264 juta rupiah menjadi sebesar Rp.
52.764.639 juta rupiah pada tahun 2017, namun mengalami penurunan pada tahun

7

2018 menjadi sebesar Rp. 6.591.439 juta rupiah dan meningkat kembali pada
tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 7.623.834 juta rupiah. Peningkatan investasi
setiap tahunnya tidak terlepas dari peran daerah dalam memasarkan daerahnya
sehingga mempunyai daya tarik investor untuk menginvestasikan modalnya,
selanjutnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung menjadi
nilai jual bagi daerah tersebut. Investasi langsung berupa PMDN akan berdampak
pada tingginya tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat
pembangunan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Badan Pusat
Statistik penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun atau lebih.
Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 15 tahun ke atas tergolong
tenaga kerja. Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja
yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja
dan yang sedang mencari pekerjaan. Pada Gambar 1.4 Angkatan Kerja setiap
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2020, sebagai berikut :

Gambar 1.4 Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
Sumber : BPS Kalimantan Barat, (2021)

8

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2014-
2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2014
jumlah tenaga kerja sebesar 2.278.303 jiwa dan terus mengalami peningkatan
sebesar 2.734.822 jiwa pada tahun 2019. Jika dibandingkan berdasarkan 14
Kabupaten/Kota terdapat satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kayong Utara yang
memiliki jumlah tenaga kerja terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota
lainnya.

Tenaga kerja ini akan terus bertambah apabila suatu daerah mempunyai
jumlah penduduk yang bertambah pula, penambahan tersebut memungkinkan
suatu daerah untuk menambah produksi pula, penambahan tersebut
memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun disisi lain, dari
penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan
kemakmuran penduduk serta akan menimbulkan semakin banyaknya
pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Investasi dan
Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan
Barat”.

1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Pernyataan Masalah

Rendahnya laju pertumbuhan yang masih dirasakan oleh sebagian kecil
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat merupakan tanggung jawab pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat
Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah dan
memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal.Serta letak geografis di
masing-masing Kabupaten/Kota dinilai sangat strategis. Adanya permasalahan
dalam Pertumbuhan Ekonomi dengan mempunyai angka yang fluktuasi padahal
tingkat Pengeluaran Pemerintah Daerah, Investasi, dan Angkatan Kerjadi
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat semakin tahunnya meningkat. Maka

9

dari itu penelitian ini berfokus pada variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah,
Investasi, dan Angkatan Kerjauntuk diteliti.
1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ?
3. Apakah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Angkatan Kerja terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat dan kegunaan antara lain sebagai berikut :
1.4.1 Kontribusi Teoritis

Adapun kontribusi teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Temuan penelitian ini bermanfaat sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu

pengetahuan dengan fokus tujuan penelitian tentang pengaruh Pengeluaran
Pemerintah Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

10

2. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai referensi bacaan dan bahan masukan
bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan
pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

1.4.2 Kontribusi Praktis
Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengeluaran Pemerintah Daerah,
Investasi dan Angkatan Kerja berpengaruh pada perekonomian masyarakat suatu
Kabupaten/Kota, sehingga dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan yang
mengarah pada proses pembangunan daerah serta sebagai dasar yang dapat
digunakan dalam pengambilan kebijakan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012), Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan
kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan
pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun
tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun
sebelumnya. Sementara itu, Subandi (2011), mendefinisikan Pertumbuhan
Ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu
lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi
perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan Ekonomi yang pesat secara
terus-menerus memungkinkan negara-negara industri maju memberikan segala
sesuatu yang lebih kepada warga negaranya, sumber daya yang lebih banyak
untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi, pendidikan universal untuk
anak-anak dan pensiun publik.
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Samuelson (2004), ada empat roda atau faktor yang dapat
memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, antara lain :
1. Sumber Daya Manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan
angkatan kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang
berupa keterampilan, pengetahuan dan disiplin angkatan kerja merupakan
unsur terpenting dalam Pertumbuhan Ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja
yang terampil dan terlatih, barang-barang modal yang tersedia tidak akan dapat
digunakan secara efektif. Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi
proses produksi itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang
ataupun dalam jumlah hari kerja orang (mandays) maupun jam kerja orang
(manhours). Dapat saja terjadi jumlah orang yang bekerja tetap tetapi jumlah

11

12

hari kerja orang atau jam kerja orangnya bertambah. Untuk itu perlu diketahui
bahwa tersedianya jam kerja dalam proses produksi itu dipengaruhi oleh
kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Teori ekonomi telah menemukan
bahwa kemauan seseorang untuk bekerja lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat
upah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat upah, semakin
tinggi kemauan seseorang untuk bekerja. Sementara itu, kemampuan bekerja
seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, kecakapan, keterampilan dan
keahliannya. Lebih jauh lagi, tingkat kecakapan, keterampilan dan keahlian
seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun non-formal
seperti latihan-latihan kerja.
2. Sumber Daya Alam

Dikategorikan sebagai sumber daya alam ini diantaranya tanah yang baik
untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air serta bahan-bahan mineral.
Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan
sumber daya yang sangat besar dengan output besar dalam bidang pertanian,
perikanan dan kehutanan. Namun, pemilikan sumber daya alam bukan
merupakan keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Ada pula
negara-negara maju yang meraih kemakmuran pada sektor industri. Hal ini
dikarenakan adanya pemusatan perhatian pada sektor-sektor yang lebih
bergantung pada tenaga kerja dan modal.
3. Pembentukan Modal

Akumulasi modal selalu menghendaki pengorbanan konsumsi pada saat ini
selama beberapa tahun. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung
berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-negara dengan
pertumbuhan paling pesat, 10-20 persen output akan masuk dalam
pembentukan modal bersih.
4. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan
standar hidup yang pesat. Dewasa ini, terjadi ledakan-ledakan teknologi baru,
khususnya dalam informasi, komunikasi dan sains kehidupan. Perubahan
teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk

13

dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom
sejak lama mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin
lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi bukan hanya sekedar prosedur
mekanis untuk menemukan produk dan proses yang lebih baik. Sebaliknya,
inovasi yang cepat memerlukan pemupukan semangat kewirausahaan.
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006), mengklasifikasikan teori-teori Pertumbuhan
Ekonomi dalam empat pendekatan, antara lain teori pertumbuhan linier (linier
stages of growth), teori pertumbuhan struktural, teori revolusi ketergantungan
internasional (dependensia) dan teori neo-klasik.
a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Linier

1. Teori Adam Smith : Teori Pertumbuhan
Adam Smith membagi tahapan Pertumbuhan Ekonomi menjadi lima

tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak,
masa bercocok tanam, masa perdagangan dan yang terakhir masa
perindustrian. Dari tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah
memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan. Dalam teori ini,
Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input dalam proses
produksi. Pembagian kerja merupakan hal utama dalam upaya
meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh
tiap-tiap pelaku ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong, yaitu
peningkatan keterampilan kerja dan penemuan mesin-mesin yang dapat
menghemat tenaga.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan
dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Peningkatan kinerja
pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal,
mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas
pasar. Hal-hal tersebut yang nantinya akan mendorong Pertumbuhan
Ekonomi menjadi semakin pesat.

14

2. Teori Rostow : Tahap-Tahap Pertumbuhan
Menurut W.W. Rostow menyatakan bahwa proses Pertumbuhan

Ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahapan, antara lain masyarakat
tradisional, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerak menuju
kematangan dan tahap konsumsi masa tinggi. Menurut Rostow, setiap
negara berada dalam salah satu dari tahap-tahap tersebut. Tahap-tahap
pertumbuhan ini sebenarnya berpangkal pada keadaan-keadaan dinamis dari
permintaan, penawaran dan pola produksinya. Tahap-tahap pertumbuhan ini
tidak dapat dipisahkan dari adanya kekuatan permintaan dikarenakan tahap-
tahap perkembangan yang pesat dalam sektor tertentu tidak hanya tercermin
dari segi produksi saja, tetapi juga dari harga dan pendapatan yang tinggi.
Sektor-sektor yang berperan penting dalam Pertumbuhan Ekonomi tidak
hanya ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat teknologi dan
kemauan para pengusaha untuk berinovasi, tetapi juga oleh kekuataan
permintaan dalam hubungannya dengan harga.
b) Teori Pertumbuhan Struktural
1. Teori Pembangunan Arthur Lewis : Dualisme Ekonomi

Teori pertumbuhan struktural ini pada dasarnya membahas proses
pembangunan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Teori ini
juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan termasuk
juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern. Teori ini
pertama kali ditulis oleh Arthur Lewis dengan judul artikel “Pembangunan
Ekonomi dengan Penawaran Tenaga Kerja yang Tidak Terbatas”. Pokok
permasalahan yang dikaji Lewis adalah adanya asumsi bahwa dalam
perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua struktur
perekonomian yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern.

Teori ini mengatakan bahwa adanya pengangguran tidak tertata di
sektor pertanian mengakibatkan sektor industri berada dalam posisi untuk
berkembang secara cepat, tergantung hanya pada akumulasi modal. Laju
pertumbuhan tersebut akan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk

15

sehingga pada akhirnya semua pengangguran tidak tertata akan terserap ke
sektor industri.
2. Teori Harrod-Domar : Akumulasi Modal

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes
mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja.
Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan
masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harrod-Domar menganalisis
syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan
berkembang dalam jangka panjang (Steady Growth).

Teori Harrod-Domar menyebutkan bahwa investasi merupakan kunci
dalam Pertumbuhan Ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan
agregat melalui penciptaan pendapatan dan penawaran agregat melalui
peningkatan kapasitas produksi. Analisis Harrod-Domar menggunakan
asumsi-asumsi berikut : (a) barang modal telah mencapai kapasitas penuh,
(b) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (c) rasio
modal-produksi (capital-output ratio) nilainya tetap, dan (d) perekonomian
terdiri dari dua sektor. Dalam analisisnya, walaupun pada suatu tahun
tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, maka
kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya.
Maka dalam pengeluaran agregat ini kapasitas penuh akan tercapai kembali.
Analisis tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi dua sektor investasi
harus terus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut mengalami
pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi diperlukan untuk
meningkatkan pengeluaran agregat.
c) Teori Dependensia (revolusi ketergantungan internasional)

Teori dependensia berusaha menjelaskan penyebab keterbelakangan
ekonomi yang dialami oleh negara-negara berkembang. Asumsi dasar teori ini
adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yang pertama
adalah perekonomian negara-negara maju dan kedua adalah perekonomian
negara-negara sedang berkembang. Pada pendekatan ini, terdapat tiga aliran

16

pemikiran yang utama, yaitu model ketergantungan neo-kolonial, model
paradigma palsu serta tesis pembangunan dua-listik.

Model ketergantungan neo-kononial menghubungkan keberadaan negara-
negara terbelakang terhadap evolusi sejarah hubungan internasional yang tidak
seimbang antara negara-negara kaya dengan negara miskin dalam sistem
kapitalis internasional. Sementara itu, model paradigma palsu mencoba
menghubungkan antara negara maju dengan negara miskin melalui kebijakan-
kebijakan yang sebenarnya akan mendoktrin para pemimpin dan pembuat
kebijakan di negara berkembang. Dengan demikian, tanpa disadari mereka
akan menelan konsep asing dan model teoritis yang serba maju walaupun
sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan di wilayahnya sendiri. Lain halnya
dengan tesis pembangunan dua-listik yang memandang dunia dalam dua
kelompok besar, yaitu negara-negara kaya dan miskin. Pada negara miskin
terdapat segelintir penduduk yang kaya di antara penduduk yang miskin.
d) Teori Neo-Klasik

Teori neo-klasik muncul untuk menjawab sanggahan teori dependensia
yang cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat revolusioner. Para
ekonom penganut teori ini mengatakan bahwa semakin besar campur tangan
pemerintah dalam perekonomian maka semakin lambat laju Pertumbuhan
Ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Para ekonom tersebut
merekomendasikan agar NSB menuju sistem perekonomian yang didasarkan
pada pasar bebas. Namun, teori ini hanya tepat diterapkan di negara-negara
maju daripada negara sedang berkembang. Perbedaan struktur masyarakat dan
kelembagaan yang dimiliki oleh negara maju dan negara sedang berkembang
menyebabkan teori ini gagal dilaksanakan di negara-negara sedang
berkembang.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomitergantung kepada
perkembangan faktor-faktor produksi. Sumbangan terpenting dari teori
pertumbuhan neo-klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang
memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi tetapi dalam sumbangannya untuk
menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam

17

menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam
mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi. Menurut teori neo-klasik, rasio modal
tenaga kerja yang rendah pada negara-negara berkembang menjanjikan tingkat
pengembalian investasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, reformasi pasar
bebas akan memicu investasi yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas
dan meningkatkan standar kehidupan. Namun kenyataannya, banyak negara
berkembang yang tidak tumbuh atau hanya tumbuh sedikit dan gagal menarik
investasi asing.
2.1.4 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang
sebenarnya atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu
perekonomian. Dengan demikian untuk menentukan tingkat Pertumbuhan
Ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil,
yaitu Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto.
1) Produk Domestik Bruto

Bagi negara-negara berkembang, konsep Produk Domestik Bruto (PDB)
atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan suatu konsep yang paling
penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk
Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang
diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Dalam suatu
perekonomian, barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya dihasilkan oleh
perusahaan milik warga negara tersebut melainkan juga perusahaan milik
warga negara lain. Pada umumnya, hasil produksi nasional juga berasal dari
faktor-faktor produksi luar negeri. Output yang dihasilkan merupakan bagian
yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, nilai
produksi yang disumbangkan perlu dihitung dalam pendapatan nasional.
2) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai alat
ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan
penduduk. Hal ini disebabkan perhitungan PDRB yang lebih menyempit dari

18

perhitungan PDB. PDRB hanya mengukur pertumbuhan perekonomian di
lingkup wilayah, pada umumnya wilayah provinsi atau kabupaten.
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sitaniapessy (2013), pengeluaran pemerintah adalah bagian dari
kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya
perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran
pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal
ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan
kerja dan memacu atau mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Bahwa peranan atau
campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian
sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak
selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan
ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang
lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi
yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak
hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan
dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai
pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk
intervensi secara langsung maupun tidak langsung.
2.1.5.1 Teori Pengeluaran Pemerintah
1) Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator
besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah.
Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula
pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro,

19

pengeluaran pemerintah terdiri dari pos utama yang dapat digolongkan sebagai
berikut :

a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro
ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat
permintaan secara tidak langsung.
c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di
pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pembelian langsung
kepada warganya yang meliputi, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan
langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun,
pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara
ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama
dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.
2) Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah
adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan
barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan
jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah
barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan
permintaan akan barang lain.
2.1.5.2 Efek Ekonomi dari Pengeluaran Pemerintah
1) Pembelian Barang dan Jasa

Membeli barang dan jasa dari perusahaan swasta dan mempekerjakan
para pekerja, pemerintah menyediakan berbagai macam layanan, biasanya
tanpa biaya eksplisit, ke seluruh masyarakat. Sifat dari kegiatan atau barang-
barang ini, yaitu mencakup barang-barang penting seperti jalan raya, rudal,
pendidikan dan polisi. Di sini difokuskan dengan dua karakteristik kesamaan

20

dari semua program tersebut. Fakta bahwa barang dan jasa ini melibatkan
penggunaan dalam sumber daya pemerintah dan bahwa jasa yang dihasilkan
diberikan kepada masyarakat baik secara gratis atau harga nominal.

Pekerjaan pemerintah pada sumber daya riil seperti tanah, tenaga kerja,
bangunan dan mesin mengartikan bahwa tidak ada barang yang bisa digunakan
untuk menghasilkan output di sektor swasta. Untuk sebagian besar, belanja
semua barang dan jasa pemerintah melibatkan pengorbanan untuk output
swasta. Dari sudut pandang ekonomi, program pemerintah seperti yang
diinginkan tercipta hanya jika manfaat terhadap masyarakat melebihi nilai
kerugian barang dan jasa sektor swasta. Idealnya dalam kata lain, nilai dari
penggunaan sumber daya baru dalam program pemerintah harus seimbang
terhadap program pemerintah yang lebih unggul lainnya. Jika satu program
pemerintah lebih baik dari yang lainnya, maka yang terakhir harus ditolak dan
bahkan yang pertama harus dilepaskan jika sektor swasta menggunakan
sumber daya yang sama yang akan menghasilkan manfaat yang lebih besar.
2) Pembayaran Transfer

Pengeluaran pemerintah seperti hibah bantuan pengangguran,
pembayaran jaminan sosial kepada orang tua atau subsidi produsen,
meningkatkan pendapatan dari penerima tetapi tidak membawa layanan atau
produk yang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. Transfer unilateral
ini diesensikan negatif dalam pajak dan pengaruhnya juga.

Pembayaran transfer biasanya meningkatkan permintaan untuk output
kurang dari pada jumlah yang sama dari belanja barang dan jasa pemerintah
yang baru. Yang terakhir ini tidak hanya meningkatkan output nasional dengan
jumlah uang yang dihabiskan, tetapi dengan meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan aliran sekunder belanja konsumen yang terus meningkat
untuk beberapa waktu. Pembayaran transfer bisa sama-sama ekspansif jika
penerima menghabiskan jumlah penuh pada keluaran baru. Karena dalam
sebagian besar keadaan, bagian dari transfer akan diselamatkan oleh penerima,
peningkatan langsung dalam pengeluaran akan lebih kecil dari jumlah transfer.

21

3) Pembelian tanah dan aset yang berjalan
Tanah sering diperlukan dan pembelian aset digunakan untuk berbagai

jenis alasan ekonomi, terutama jika pemerintah atau kongres bertekad untuk
menekan tingkat pengeluaran pemerintah. Sementara pembelian tanah dan aset
lainnya tidak membawa peningkatan output nasional, pembelian meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan penawaran atas harga aset yang bersangkutan.
4) Pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta

Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan
permintaan untuk output baru atau menghasilkan tambahan pendapatan swasta,
mereka biasanya akan mendorong peminjam untuk melakukan keduanya.
Setidaknya bagian dari pencairan pinjaman, dengan kemungkinan besar akan
digunakan untuk membeli barang dan jasa baru yang lain, transaksi ini akan
menciptakan tambahan pendapatan masyarakat dan pendapatan tambahan
tersebut akan memulai aliran sekunder pengeluaran yang meningkat. Dengan
bersaing dengan bank swasta, instansi kredit pemerintah dapat membawa
liberalisasi tentang persyaratan pinjaman swasta yang akan meningkatkan
permintaan baik untuk kredit dan untuk output baru pada bagian dari semua
peminjam.

Pemerintah menjamin pemberi pinjaman swasta terhadap kerugian
pinjaman macet yang mungkin memiliki efek ekonomi yang sama seperti
pinjaman langsung pemerintah. Sebagai akibat dari pergeseran kredit yang
berisiko, pemerintah pemberi pinjaman swasta tidak hanya menawarkan
pinjaman kepada debitur yang dinyatakan tidak akan mampu untuk memenuhi
syarat untuk kredit. Dalam hal ini, jaminan pinjaman dapat meningkatkan
aliran kredit swasta. Terlepas dari efek penting, bagaimanapun jaminan
pinjaman pemerintah biasanya akan melibatkan pengeluaran masyarakat
dengan jumlah hanya sangat kecil.
2.1.6 Investasi

Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-
barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti
dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan

22

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi
merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan
untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi
untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang
tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2011).

Menurut Profesor Nurkse dalam Jhingan (2012), pembentukan modal
terjadi saat masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat
ini untuk membeli barang-barang konsumsi, tetapi menggunakan sebagian untuk
membuat barang-barang modal yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat
produktif. Artinya masyarakat tidak menghabiskan seluruh pendapatannya
sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi semata melainkan
juga menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membuat barang-barang modal,
alat-alat, perlengkapan dan lain-lain yang dapat menaikan stok modal, output
nasional dan pendapatan nasional. Pada negara berkembang, untuk mempercepat
laju Pertumbuhan Ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal yang
cukup besar. Namun, kemampuan untuk berinvestasi dalam negeri cenderung
rendah. Oleh karena itu, perekonomian tidak hanya ditopang penanaman modal
dalam negeri (PMDN) tetapi juga penanaman modal asing (PMA).
2.1.7 Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Badan Pusat
Statistik penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun atau lebih.
Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 15 tahun ke atas tergolong
tenaga kerja.

Berdasarkan The Labour Force Concept yang disarankan oleh the
Interrnational Labor Organization (ILO), BPS membagi penduduk usia kerja atau
angkatan kerja menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang
dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan
kerja. Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang
bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja dan

23

yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga
kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai
pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang
kegiatannya sekolah menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan
langsung atas jasa kerjaanya.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari
lapangan kerja yang tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia maka
akan semakin besar total produksi yang dapat dihasilkan di suatu negara, dimana
salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja
menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai
presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan
jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam suatu
perekonomian merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan
ekonomi. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan
modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang
sama terhadap angka produksi, bahkan lebih besar mengingat terus bertambahnya
jumlah manusia (Todaro, 2002).

2.2 Kajian Empiris
2.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi
Penelitian pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terdapat hubungan yang positif
dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam kurung waktu 17 tahun pada
Provinsi-Provinsi di Indonesia (Kusriyawanto, 2014). Kemudian penelitian yang
dikemukakan dengan hasil peranan sektor publik lokal dengan variabel konsumsi
pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi regional memberikan kontribusi
yang positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional
dalam kurung waktu 14 tahun di wilayah Surakarta (Rahayu, 2004).

24

Penelitian tentang pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi ditemukan bahwa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Fadillah dan Anis, 2020), penelitian lainnya
menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Solo Raya (Ratno, 2020),
penelitian sejenis ditemukan bahwa variabel pengeluaran belanja pemerintah
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional
di Provinsi Jawa Timur (Hidayat dan Nalle, 2017), hasil penelitian menyatakan
bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Nurmainah, 2013),
hasil estimasi pada kelompok daerah dengan angka IPM tinggi, terlihat bahwa
pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Nugroho, 2016), dan hasil analisis
menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan (Wahana, 2020).

Adapun penelitian tentang pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang
positif dan tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam
kurung waktu 11 tahun di Kabupaten Malinau (Fitriadi dkk, 2017), penelitian
lainnya menunjukkan pengeluaran pemerintah secara langsung tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali (Martaningsih dan Marhaeni,
2020). Kemudian adanya penelitian yang ditemukan bahwa besarnya pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan
signifikan dalam kurung waktu 8 tahun di Provinsi Jawa Timur (Suindyah, 2011),
penelitian secara parsial menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah
berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Di Sulawesi Utara
(Kamba dkk, 2021). Selanjutnya, penelitian pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
pada pertumbuhan ekonomi dalam kurung waktu 5 tahun pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah (Haryanto, 2013).

25

2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Penelitian yang dikemukakan bahwa hasil investasi mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurung waktu 13
tahun di Provinsi Aceh (Alisman, 2016), penelitian tentang variabel investasi
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia (Fadillah dan Anis, 2020), penelitian lainnya menunjukkan investasi
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Jawa Timur (Hanim dkk, 2017), hasil analisis menjelaskan bahwa
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Sulawesi Selatan (Wahana, 2020), hasil estimasi menjelaskan bahwa
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB
Provinsi Jawa Tengah (Atmanti, 2013), kemudian adanya penelitian yang
ditemukan bahwa besarnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai
pengaruh positif dan signifikan dalam kurung waktu 8 tahun di Provinsi Jawa
Timur (Suindyah, 2011).

Adapun penelitian tentang investasi terhadap pertumbuhan ekonomi
ditemukan bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif dan tidak
berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam kurung waktu 11 tahun
di Kabupaten Malinau (Fitriadi dkk, 2017), hasil analisis secara parsial investasi
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali
(Barimbing dan Karmini, 2015), variabel investasi swasta tidak berpengaruh dan
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Di Sulawesi Utara (Kamba dkk,
2021) dan penelitian lainnya menunjukkan hasil analisis investasi berpengaruh
tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi provinsi di Indonesia (Sulistiawati, 2012).

Selanjutnya, penelitian yang dikemukakan dengan hasil peranan sektor
publik lokal dengan variabel investasi pemerintah daerah dalam pertumbuhan
ekonomi regional memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional dalam kurung waktu 14 tahun di wilayah
Surakarta (Rahayu, 2004), penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel
investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

26

Provinsi Kalimantan Timur (Rochaida dan Fitriadi, 2014), hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara parsial investasi berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua (Gwijangge dkk, 2018).
2.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan dalam kurung waktu 8 tahun yang menghasilkan
Angkatan Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Suindyah, 2011), penelitian
tentang variabel angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Fadillah dan Anis, 2020), secara parsial
tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Bali (Barimbing dan Karmini, 2015), hasil penelitian menunjukkan
tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Hanim dkk, 2017), hasil estimasi menunjukkan
penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertmbuhan
ekonomi di Provinsi Bali (Martaningsih dan Marhaeni, 2020).

Kemudian adanya penelitian yang dilakukan dalam kurung waktu 13 tahun
yang menghasilkan Angkatan Kerja berpengaruh signifikan dan mempunyai
hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
(Alisman, 2016), hasil penelitian ditemukan bahwa variabel tenaga kerja
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional
di Provinsi Jawa Timur (Hidayat dan Nalle, 2017), hasil analisis menyatakan
bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Nurmainah, 2013), hasil estimasi
menjelaskan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan (Wahana, 2020), hasil
penelitian lainnya menjelaskan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah (Atmanti, 2013).

Adapun penelitian tentang Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
ditemukan bahwa Angkatan Kerja mempunyai hubungan yang positif dan
berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam kurung waktu 11 tahun
di Kabupaten Malinau (Fitriadi dkk, 2017), hasil penelitian secara parsial

27

menunjukan bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Kamba dkk, 2021).Selanjutnya,
penelitian yang dikemukakan dengan hasil peranan sektor publik lokal dengan
variabel Angkatan Kerja dalam pertumbuhan ekonomi regional memberikan
kontribusi yang positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional dalam kurung waktu 14 tahun di wilayah Surakarta (Rahayu,
2004), penelitian lainnya secara parsial tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua (Gwijangge dkk, 2018).

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
2.3.1 Kerangka Konseptual

Suatu penelitian diperlukan adanya kerangka konseptual guna
mengarahkan proses penelitian agar lebih berkesinambungan.Kerangka
konseptual akan menunjukkan bagaimana proses berfikir dalam menjawab tujuan
penelitian.Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka
kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

28

2.3.2 Hipotesis Penelitian
Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah

kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara.
Maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
H2 : Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadapPertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
H3 : Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deksriptif dengan

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri baik satu
atau lebih, tanpa bermaksud untuk membuat perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel lain. Penelitian kuantitatif, digunakan untuk mengukur suatu
hubungan atau korelasi dan berfokus terhadap pertanyaan tingkat pengaruh atau
keeratan hubungan dua variabel atau lebih.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Menurut Sugiyono (2014),

data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dapat memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen-dokumen
terkait. Dalam penelitian ini data sekunder, berupa data yang diperoleh dari buku-
buku literatur, jurnal, skripsi, internet dan bahan referensi lainnya. Jenis data yang
digunakan berupa data panel yaitu gabungancross section(silang)dan time
series(deret waktu).Data crosssectionyang digunakan yaitu data 14
kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sedangkan data time seriesyang digunakan
yaitu data periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sumber data dari
penilitian ini yaitu Badan Pusat Staistik (BPS) Kabupaten/Kota di Kalimantan
Barat.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian
ini, terdapat dua variabel yang di gunakan antara lain :

29

30

1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Menurut Sugiyono (2014), variabel bebas merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen (terikat). Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini adalah
Pengeluaran Pemerintah Daerah (X1), Investasi (X2) dan Angkatan Kerja (X3).

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Menurut Sugiyono (2014), variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen
(bebas). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah
Pertumbuhan Ekonomi (Y).
Definisi operasionaldalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1) Pertumbuhan Ekonomi (Y), menurut Sukirno (2012) adalah perkembangan
kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan
pendapatan nasional riil semakin berkembang.
2) Pengeluaran Pemerintah Daerah (X1), menurut Sitaniapessy (2013) adalah
bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur
jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan
pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.
3) Investasi (X2), Investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran
penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal
dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam
perekonomian (Sukirno, 2011).
4) Angkatan Kerja (X3), menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tenaga
kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai
pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari
pekerjaan.

31

3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Ekonometrika Spasial

Ekonometrika spasial merupakan teknik estimasi inferensi untuk
mengetahui hubungan kausalitas antar satu variabel dengan variabel lainya dengan
memperhitungkan aspek spasial atau kewilayahan. Ekonometrika spasial pertama
kali diperkenalkan oleh Jean Paelinck pada awal tahun 1970-an yang merujuk
pada perkembangan ilmu regional terutama yang berhubungan dengan estimasi
dan pengujian dengan model ekonometrika multiregional (Anselin, 1988).
Pealinck dan Klassen (1979), tidak mendefinisikan secara khusus mengenai
ekonometrika spasial namun meraka menetapkan lima prinsip penting yang
digunakan dalam perumusan model ekonometrika spasial. Kelima aturan tersebut
terdiri dari :
a) Peran interpendensi spasial dalam model spasial
b) Asimetri dalam hubungan spasial
c) Pentingnya faktor penjelas yang lokasi di wilayah lain
d) Perbedaan antara interaksi ex post daN ex ente
e) Permodelan eksplisit ruang (topologi) dalam model spasial

Kelima aturan tersebut menekankan pada pentingnya kebenaran variabel
eksplisit spasial dalam spesifikasi model ekonometrik, seperti pengukuran potensi,
fungsi kerusakan jarak dan susuan spasial. Selain itu perlu dipahami mengenai
perbedaan yang mendasar antara deret spasial dan deret waktu yang seharusnya
memberikan umpan balik dan secara bersamaan ada dalam interaksi spasial
(Anselin, 2009). Terdapat dua aspek khusus yang membedakan antara
ekonometrika spasial dan ekonometrika non-spasial yaitu ketergantungan spasial
dan heterogenitas spasial. Ketergantungan spasial ditentukan oleh gagasan tentang
lokasi relatif yang menekankan pengaruh jarak. Sedangkan heterogenitas spasial
berhubungan dengan kurangnya kestabilan atas ruang dari hubungan atau perilaku
yang diteliti (Anselin, 1988).

Dalam regresi, adanya efek spasial berhubungan dengan dua kategori
spesifikasi. Ketegori pertama berhubungan dengan ketergantungan spasial atau
hubungan lebih lemah, autokorelasi spasial dan heterogenitas spasial. Kategori

32

kedua adalah ketidakstabilan struktural, baik dalam bentuk varians kesalahan
tidak konstan dalam model regersi (heterokestasitas) atau dalam bentuk koefisien
regresi variabel (Anselin, 2011).

Dengan Ekonometrika spasial, hubungan antar wilayah tidak sebatas
pengelompokan variabel dengan nilai serupa namun juga melihat adanya pegaruh
antar wilayah atau menjelaskan hubungan kausalitas antar dua atau lebih variabel
(Pohan, 2019). Terdapat tiga macam efek interaksi dalam ekonometrika spasial.
Pertama yaitu efek interaksi endogen antar variabel dependen (Y), kedua efek
interaksi eksogen antar variabel independen (X), ketiga efek interaksi antar
residual atau eror term. Efek interaksi endogen variabel dependen atau disebut
spatial autiregressive (SAR) dan interaksi residual atau spastial eror mode (SEM)
menjadi bahan kajian diskusi mengenai metode spasial (Pohan, 2019).
3.4.2 Model Spasial Panel Data

Analisis data spasial merupakan analisis data yang berhubungan dengan
pengaruh lokasi. Pengamatan menggunakan data spasial seringkali digunakan
untuk melihat keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain atau suatu
lokasi memiliki hubungan yang mampu mempengaruhi lokasi lain yang
berdekatan (Diputra et al., 2012). Menurut Lesage (1999), yang dimaksud dengan
analisis spasial adalah hasil dari pengukuran yang terindikasi adanya
ketergantungan hasil observasi dari suatu wilayah (i) terhadap hasil observasi
wilayah yang berbeda. Dalam regresi spasial dikelompokan menjadi dua yaitu
keheterogenan spasial (spatial heteogenity) dan ketergantungan spasial. Data
panel merupakan gabungaan antara data cross-section dan data time series dimana
unit cross-section yang sama disurvei pada beberapa periode waktu sehingga data
panel meliliki dimensi ruang dan waktu (Setiawati & Setiawan, 2012).

Dalam permodelan spatial econometrics terdapat dua model spasial yaitu
Spatial Autoregressive (SAR) yang digunakan untuk melihat keterkaitan
hubungan antar variabel observasi lokasi dan variabel Y dan Spatial Error Model
(SEM) yang menambahkan lag spasial pada komponen residualnya (Karim,
2019). Spatial Autoregressive Panel Data merupakan salah satu permodelan
spasial data panel yaitu kombinasi dari Spatial Autoregressive Model dengan data

33

panel yang menggambungkan antara data lintas waktu individu dan deret waktu
dimana data tersebut mempunyai keterkaitan antar satu lokasi pengamatan dengan
lokasi pengamatan lainya, yang mempunyai kedekatan dimana pada variabel
dependen ditambahkan spasial lag. Spatial Autoregressive Panel Data
menjelaskan keterkaitan variabel dependen pada variabel independen yang
diamati dan variabel dependen unit terdekat (Tamara et al., 2016).

Dalam model SAR data panel menggunakan unsur matrix pembobot
spasial (W) dan spasial lag pada variabel dependen ini yang menjadi pembeda
antara model regresi biasa. Matrix pembobot diperolah dari informasi jarak atau
ketetanggan (neighborhood). Model regresi linier dengan efek spesifik spasial
tetapi tanpa interaksi spasial dapat dituliskan sebagai berikut (Purba & Setiawan,
2016) :

Keterangan :

Saat terjadi interaksi spasial antar unit spasial, maka model mengandung
spasial lag pada variabel dependen atau terdapat proses autoregresif spasial pada
error (Purba & Setiawan, 2016). Model spasial lag dinyatakan bahwa variabel
dependen tergantung pada variabel dependen tetangga dan merupakan bagian dari
karateristik lokal. Model spasial lag (SAR) dimodelkan sebagai berikut :

34

Keterangan :

Setelah disusun matriks bobot maka selanjutnya dilakukan pengujian
dependensi spasial untuk mengetahui ketergantuan wilayah (spatial dependency).
Hal penting dalam permodelan menggunakan pendekatan spasial adalah pengujian
dependensi untuk mengetahui model panel mana saja yang memiliki
ketergantungan spasial sehingga model tersebut dapat dimodelkan dengan spatial
autoregressive (SAR) atau spatial lag model (SLM). Dalam penelitian ini
menggunakan uji Lagrange Multiplier. Pada Lagrange Multiplier diajukan
hipotesis H0 : tidak ada interaksi spasial. H0 ditolak jika nilai p-value < α. Jika
terbukti signifikan terdapat spatial dependence pada variabel terikat, maka dapat
disusun spatial lag model dan kemudian dilakukan uji kebaikan model yang akan
digunakan dalam penelitian (Laksono et al., 2018).

Model spatial error (SEM) menentukkan adanya korelasi antar
ruang/space dalam nilai error (Hasna, 2013). Model ini menggambarkan
keterkaitan spasial yang terjadi pada error random nya. Model spatial error
(SEM)dimodelkan sebagai berikut :

Keterangan :

35

Salah satu uji statistik untuk mengetahui adanya ketergantungan wilayah
(spatial Dependency) adalah dengan melakukan pemilihan regresi awal dengan
menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mendeteksi adanya dependensi
spasial secara lebih spesifik yaitu antara model LM (lag), LM (error) atau
keduanya yang biasa disebut Spatial Autoregresive Moving Average (SARMA),
dalam uji ini menentukan pilihan model terbaik antara spasial lag atau spasial
error berdasarkan kriteria perbandingan kebaikan model spasial.
3.4.3 Pengujian Hipotesis
3.4.3.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (Goodness of fit) digunakan untuk melihat kelayakan
suatu model regresi. Adapun pengujian goodness of fit dapat dianalisis melalui
hasil uji F (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan adalah jika tingkat
signifikansi F lebih kecil dari 0,05 (5%) maka Ho ditolak yang artinya variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan artinya model riset telah
menunjukkan goodness of fit yang baik.
3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 (0%) <R2< 1 (100%).
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
(100%) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum
koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah karena
adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk
data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi
tinggi.

36

3.4.3.3 Uji Parsial (Uji t)
Menurut Ghozali (2011), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan ini dilakukan
berdasarkan perbandingan nilai signifikansi dari nilai t hitung masing-masing
koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar
5% (α = 0,05). Jika signifikansi t hitung lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol
(Ho) diterima yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen. Sedangkan jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak
yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

Alisman, (2016). Pengaruh Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Aceh. Jurnal E-KOMBIS, Vol. II No. 1 2016.

Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics:Metodhs and Models. In Sereal Untuk.
Departments of Geography and Economics, University of California,
Santa Barbara.

Anselin, L. (2009). Thirty Years of Spatial Econometrics. Working Paper.

Anselin, L. (2011). Spatial econometrics. Economics Letters, 4(2), 223–251.

Bratakusumah dan Solihin. (2002). ”Otonomi Penyelenggara Pemerintah
Daerah”. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Chalid, Pheni. (2005). “Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi“.
Kemitraan. Jakarta.

Diputra, T. F., Sadik, K., & Angraini, Y. (2012). Pemodelan Data Panel Spasial
dengan Dimensi Ruang Dan Waktu. Indonesian Journal of Statistics,
17(1), 6–14. journal.ipb.ac.id/index.php/statistika.

Ghozali, Imam. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM
SPSS 19 (edisi kelima)”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Haryanto, Tommy Prio. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2007-2011. EDAJ, Vol. 2 No. 3 2013.

Hasna, S. (2013). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2011. Jurnal BPPK,
6(2), 1–18.

Hellen, Mintarti Sri., dan Fitriadi. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja
Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta
Kesempatan Kerja. JEBM, Vol. 13 No. 1 2017.

Jhingan, M.L. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. (Alih Bahasa:
D. Guritno). Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, A. (2019). Pemodelan Regresi Spatial: Pengaruh Infrastruktur
Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa
Tengah. 1–5.

37

38

Kuncoro, Mudrajad. (2003). “Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Bagaimana
meneliti & menulis tesis ?)”. Jakarta : Erlangga.

Kuncoro, M. (2004). Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah Dan Kebijakan.
Yogyakarta: Erlangga.

Kusriyawanto, (2014). Pengaruh Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010. E-Jurnal
Katalogis, Vol. 2 No. 7 Juli 2014.

Laksono, H., Rustiadi, E., & Siregar, H. (2018). Spillover Spasial Negatif
Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.
Tata Loka, 20(3), 266–277.

Lesage, J. P. (1998). Spatial Econometrics. Department of Economics University
of Toledo.

Lesage, J. P. (1999). The Theory and Practice of Econometrics. Department of
Economics University of Toledo. https://doi.org/10.2307/2553707.

Pohan, H. M. (2019). Mengenal Ekonometrika Spasial : Sebuah Kajian Literatur.
Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, 1–10.

Purba, O. N., & Setiawan. (2016). Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Sumatera Utara Dengan Pendekatan Ekonometrika Spasial Data Panel.
Jurnal: Sains Dan Seni ITS, 5(2), 139–143.

Rahayu, Siti Aisyah Tri. (2004). Peranan Sektor Publik Lokal Dalam
Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Surakarta (1987-2000).
KINERJA, Vol. 8 No. 2 Desember 2004.

Samuelson, Paul A., dan Nordhaus, William D. (2004). Macroeconomics 17th
Edition (Alih Bahasa: Gretta, dkk). Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Setiawati, A. K., & Setiawan, S. (2012). Pemodelan Persentase Penduduk Miskin
di Jawa Timur dengan Pendekatan Ekonometrika Panel Spasial. Jurnal
Sains Dan Seni ITS, 1(1), D183–D187.

Sitaniapessy, Harry A.P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap
PDRB Dan PAD. Jurnal Economia, Volume 9. www.journal.uny.ac.id.

Subandi. (2011). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2014). “Metode Penelitian Bisnis”, Bandung: CV Alfabeta.

39

Suindyah D, Sayekti. (2011). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran
Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur.
EKUITAS, Vol. 15 No. 4 Desember 2011.

Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Sukirno, Sadono. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. (2012). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta:
Rajawali Pers.

Tamara, I., Ispriyanti, D., & Prahutama, A. (2016). Pembentukan Model Spasial
Data Panel Fixed Effect Menggunakan Gui Matlab (Studi Kasus :
Kemiskinan Di Jawa Tengah). None, 5(3), 417–426.

Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. (2006). Pembangunan Ekonomi/Edisi
Kesembilan, Jilid 1 (Alih Bahasa: Haris Munandar dan Puji A.L.).
Jakarta: Penerbit Erlangga.

Todaro M.P dan Stephen C.S. (2002). “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”
Erlangga. Jakarta.

Wijaya, HAW. (2005). “Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia” Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.