RANGKUMAN PERPRES 12 TAHUN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

RANGKUMAN
PERPRES 12
TAHUN 2021

UKPBJ

MUHAMMAD RINALDA
NIP. 199109132020121007

DIasfitar

03 Latar Belakang
04 Poin Perubahan kebijakan Perpres no 12 tahun 2021
05 Jenis, Cara, dan Proses PBJ
06 Pelaku Pengadaan
08 Jenis Dan Bentuk Kontrak
09 Jaminan Pengadaan
10 Metode Pemilihan, Kualifikasi, Dan Evaluasi
11 Metode Penyampaian Dokumen, Pengecualian,

Dan Penelitian
12 Teender/Seleksi International, Usaha Kecil,

Pengadaan Berkelanjutan dan PPDN
13 Preferensi Harga, E-marketplace, dan SDM PBJ

02

LATAR BELAKANG

Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak
roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan
lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat
khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka
usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi PBJ yang menduduki peringkat
kedua setelah suap.

Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 merupakan
perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan presiden ini juga merupakan peraturan induk
dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sehingga
penting bagi pelaku pengadaan memahami peraturan ini.

Penulis berharap dengan adanya rangkuman ini dapat
meningkatkan pemahaman para pelaku pengadaan dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

03

Poin Perubahan Kebijakan dalam
Perpres No 12 Tahun 2021

Usaha Mikro SDM Dan Pelaku
Kecil Koperasi Kelembagaan Pengadaan

dan Produk
Dalam Negri

Jasa Konstruksi Pembinaan E Maket Place
Penyedia Pengadaan

Barang/Jasa

Lebih detail perubahan tersebut bisa didownload pada link dibawah ini:
https://bit.ly/MatriksPerubahanPerpres12Tahun2021

04

JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

(Pasal 3)

BARANG PEKERJAAN JASA JASA
KONSTRUKSI LAINNYA KONSULTASI

jenis pengadaan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi

CARA PENGADAAN

(Pasal 3)

SWAKELOLA PENYEDIA

TIPE 1 - K/L/PD
TIPE 2 - K/L/PD Lain
TIPE 3 -ORMAS
TIPE 4 - POKMAS

GARIS BESAR PROSES PBJP

05

PELAKU PBJ (Pasal 8)

1 PA 2 KPA

Melakukan tindakan pengeluaran Melaksanakan pendelegasian dari PA
anggaran belanja. Sanggah Banding tender PK
Mengadakan perjanjian dengan pihak Mendelegasikan wewenang kepada PPK
lain. Dapat Dibantu Pengelola PBJ
Menetapkan Perencanaan KPA dapat Merangkap sebagai PPK (APBD)
Pengadaan.
menetapkan dan mengumumkan 3 PKK
RUP.
Melaksanakan Konsolidasi PBJ Menyusun perencanaan Pengadaan
Menetapkan penunjukan Langsung Melaksanakan Konsolidasi PBJ
untuk tender /seleksi ulang gagal Menetapkan Spektek dan KAK
Menetapkan pengenaan Sanksi Menetapkan Rancangan Kontrak
Daftar Hitam Menetapkan HPS
Menetapkan PPK, PP,swakelola, tim Menetapkan Besaran uang muka
teknis, tim juri, tim ahli, Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
Menyatakan tender/seleksi gagal Melaksanakan E-purchasing min. di atas
Menetapkan Pemenang tender/PL/E- 200 juta
Purchasing dengan nominal lebih Mengendalikan Kontrak
100M Menyimpan dan Menjaga dokumen
Pemenang Seleksi/PL/dengan pelaksanaan kegiatan
nominal 10M Melaporkan Pelaksanaan dan
penyelesaian Kegiatan
4 PP Menyerahkan hasil kegiatan
Menilai kinerja Penyedia
Pengadaan Langsung Menetapkan Tim pendukung, Tim ahli
Penunjukan langsung untuk atau tenaga ahli
B/PK/JL paling banyak 200 juta Menetapkan SPPBJ
Penunjukan Langsung untuk JK Dalam Hal PPK tidak ada pada
paling banyak 100 juta anggaran APBD maka PA/KPA
E-Purchasing maksimal 200 juta menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas a s.d m
06 PPTK yang melaksankan tugas sebagai
PPK wajib memenuhi persyaratan
kompetensi PPK

PELAKU PBJ (Pasal 8)

5 POKJA 6 AGEN PENGADAAN

Melaksanakan Mutatis mutandis
Pemilihan Penyedia dengan tugas Pokja
kecuali Pengadaan dan/atau PPK
langsung dan E- PBJ dalam hal K/L/Pd
Purchasing belum/tidak memiliki
Pemilihan Penyedia e- kapasitas
katalog
Pemenang tender/PL 8 PENYEDIA
s.d 100M
Pemenang Seleksi/PL Pelaksanaan kontrak
s.d 10M Kualitas barang/jasa
Anggota 3 Orang (Dapat Ketepatan jumlah/vol
ditambah gasal) Ketepatan waktu
Dapat di bantu oleh tim penyerahan
ahli atau tenaga ahli Ketepatan tempat
penyerahan
7 SWAKELOLA

Tim Persiapan
Tim Pelaksana
Tim Pengawas
Penyelenggara
Swakelola dapat
dibantu oleh PPBJ

07

JENIS KONTRAK (Pasal 27)

Barang & Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi

Lumsum Lumsum
Harga Satuan Harga Satuan
Gabungan Gabungan
Kontrak Payung Putar Kunci
Biaya Plus Imbalan Biaya Plus Imbalan

Kontrak Tahun Jamak JK Konstruksi

Pekerjaan Penyelesaiannya >12 Lumsum
bulan; Waktu Penugasan
Pekerjaan Penyelesaiannya > 1
Tahun Anggaran; JK Nonkonstruksi
Pekerjaan yang memberikan manfaat
lebih apablila di kontrakan > TA dan Lumsum
paling lama 3 TA. Waktu Penugasan
Kontrak Payung

BENTUK KONTRAK (Pasal 28)

08

JAMINAN PENGADAAN (Pasal 30)

PENAWARAN SANGGAH
BANDING
PK > 10M (1% s/d 3% HPS)
Pengadaan terintegrasi > 10 M (1% PK (1% dari Nilai HPS)
s/d 3% Pagu Anggaran PK Terintegrasi (1% dari Nilai Pagu
Anggaran)

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

B/PK/JL > 200 juta PK/JL yang membutuhkan masa
>80% s.d 100% dari Nilai HPS (5% pemeliharaan nilai 5% dari Kontrak
dari Nilai Kontrak) Dikembalikan 14 hari kerja setelah
<80% dari nilai HPS (5% dari nilai masa pemeliharaan selesai
HPS) Diberlakukan bila penyedia
Untuk pekerjaan terintegrasi dihitung menerima uang retensi pada serah
bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai terima pekerjaan pertama
Pagu Anggaran

UANG MUKA

Untuk Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Maks 30% Maks 20% Maks 15%
Usaha Kecil
Non Keci & Kontrak
Jasa Tahun
Jamak
Konsultasi

Dicantumkan pada rancangan kontrak dalam dokumen pemilihan

Sifatnya Bank garansi
Tidak Bersyarat Bank Umum
Mudah Dicairkan Perusahaan Penjaminan
Harus di cairkan oleh Perusahaan asuransi
penerbit jaminan paling Lembaga Keuangan
lambat 14 hari kerja lainnya

09

METODE PEMILIHAN PENYEDIA METODE KUALIFIKASI

(Pasal 30) (Pasal 44)

prakualifikasi Pascakualifikasi

METODE EVALUASI (Pasal 39)

10

METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN

(Pasal 40)

1 File 2 File 2 Tahap

1.B/PK/JL yang 1.B/PK/JL yang memerlukan B/PK/JL :
menggunakan metode penilaian teknis terlebih 1.Spesifikasi belum bisa
evaluasi harga terendah dahulu ditentukan dengan pasti
2.Berbagai alternatif
2.JK dengan metode 2.Jasa Konsultasi yang teknologi
pengadaan langsung dan menggunakan metode 3.Dimungkinkan perubahan
penunjukan langsung seleksi spesifikasi
4.Penyetaraaan Spesifikasi

PELAKSANAAN EVALUASI KUALIFIKASI

(Pasal 44)

B/PK/JL JL

Sistem Gugur Sistem Gugur

Daftar Peserta Tender Daftar Peserta Tender

PENGECUALIAN (Pasal 61) PENELITIAN (Pasal 62)

Dilakukan oleh PA/KPA pada K/L/PD sebagai
penyelenggara penelitian dan pelaksana penelitian

Metode pelaksanaan penelitian

BADAN LAYANAN UMUM BERDASARKAN TARIF YANG Kompetisi Penugasan
& DIPUBLIKASIKAN SECARA LUAS
Dilakasanakan Ditetapkan oleh
BADAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT) melalui seleksi penyelenggara
UMUM DAERAH penelitian untuk
proposal penelitian yang
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN DIATUR DALAM PERATURAN penelitian bersifat khusus
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH PERUNDANG-UNDANGAN
MAPAN
LAINNYA

PBJ PADA BLU/BLUD DIATUR SENDIRI DENGAN
PERATURAN PIMPIINAN BLU/BLUD

DALAM HAL BLU/BLUD BELUM MEMILIKI
PERATURAN PBJ SENDIRI MAKA MENGIKUTI

PERATURAN PRESIDEN INI

11

Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman
Luar Negri atau Hibah Luar Negri (Pasal 63)

Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultasi

> Rp. 1 Triliun > Rp. 25 Miliar

Barang Jasa Lainnya

> Rp. 50 Miliar > Rp. 50 Miliar

Tender/Seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari
batasan sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada pelaku usaha dalam

negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan

USAHA KECIL (Pasal 65)

1. Nilai Paket Pengadaan B/PK/JL s.d Rp. 15 M diperuntukan untuk usaha kecil
dan Koperasi
2. Usaha Kecil = Usaha Mikro + Usaha Kecil
3. K/L/PD Wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi
4. K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran
belanja Barjas

PENGADAAN PPDN (Pasal 66)
BERKELANJUTAN(Pasal 68)
1.K/L/PD wajib menggunakan produk
1.Aspek berkelanjutan (Ekonomi, DN (TKDN +BMP min 40%
Sosial, Lingkungan Hidup)
2.Kewajiban penggunaan produk
2. Dilaksanakan: PA/KPA, PPK, Pokja DN tersebut dilakukan pada
Pemilihan tahap perencanaan, persiapan,
atau pemilihan penyedia.
12
3. Impor blm dpt diproduksi di DN &
Vol Produksi DN tdk Memenuhi

PEFERENSI HARGA (Pasal 67)

Insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa
kelebihan harga yang dapat di terima.
PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp. 1M (Nilai HPS)
Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah
25%
Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%
Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan
usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah
dari badan usaha asing
Rumus perhitungan Harga Evaluasi Akhir

HEA = (1- KP) x HP

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi Tertinggi
HP = Harga penawaran setelah koreksi aritmatik
HEA adalah Harga Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi

E-MARKETPLACE(Pasal 70)

Katalog Elektronik Toko Daring
Online Shop
(Nasional, Sektoral & Lokal)

Pemilihan Penyedia

(e-tender atau e-selection)

SDM PBJ(Pasal 74)

13