Buku RENSTRA-KOMISI PSE KWI

Renstra 2022-2025

Lampiran 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN No. 001/SK/PSE/XII/2022,
Tentang:

PANDUAN TATA KELOLA PEMANFAATAN
DANA APP NASIONAL

YANG DIKELOLA OLEH KOMISI PSE KWI
TAHUN 2023 – 2025

Dasar:
1. Hasil Konpernas XXV Komisi PSE KWI 2022,

menetapkan bahwa perlu ada penyesuaian tata kelola
pemanfaatan dana APPN dan HPSN sesuai dengan
Rencana Strategis (RenStra) Komisi PSE KWI 2023 -
2025.
2. Keputusan Sidang Sinodal KWI 2022, tentang besaran
pemanfaatan dana APPN dan HPSN sejak tanggal 1
Januari 2023.
3. Keputusan Rapat Komisi PSE, tanggal 2 Desember
2022 tentang Pengelolaan Dana APP dan HPS Nasional
2023-2025.

Menetapkan:

1. Tujuan:
Tujuan pemanfaatan Dana Solidaritas APPN adalah

membantu keuskupan yang membutuhkan biaya
untuk mendukung kegiatan animasi/ edukasi/
fasilitasi kerasulan PSE dan pemberdayaan sumber
daya manusia dan ekonomi bagi umat/ masyarakat
yang tergolong Kecil – Lemah – Miskin – Terpinggir –
Difabel (KLMTD).

51

Renstra 2022-2025

2. Sasaran (Penerima manfaat):

a. Kaum miskin-papa: [1] mereka yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan,
sandang, tempat tinggal layak huni, biaya
pendidikan anak, dll).; [2] Kaum migran, mereka
yang menjadi korban perdagangan manusia,
gagal karena ditipu dan lain-lain; [3] Saudara kita
yang berkebutuhan khusus; [4] Masyarakat desa/
kampung/suku asli/pendatang yang tersisih dan
korban pembangunan yang tidak adil dan merata
yang tidak menyentuh mereka.

b. Keuskupan atau Paroki yang masih membutuhkan
bantuan dana untuk mengolah aset berupa lahan
(tanah) yang tersedia.

c. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan pastoral
berdasarkan keputusan Presidium KWI atau
Pengurus Komisi PSE KWI yang sifatnya
mendesak, khusus, dan temporal.

3. Strategi Pemanfaatan Dana:

a. Kesadaran bersama bahwa dana solidaritas APPN
berasal dari umat Katolik seluruh Indonesia dan
untuk menolong umat bahkan masyarakat yang
tergolong miskin dan sangat membutuhkan
bantuan. Oleh karena itu dituntut tanggung jawab
moral dalam pemanfaatan dana tersebut. Korupsi
dan menyalahgunaan pemanfaatan dana APP
adalah sebuah kejahatan.

b. Semua pemanfaatan dana solidaritas APP
Nasional 2023-2025 mengarus-utamakan
ekologis (mendukung pelestarian lingkungan).
Acuannya adalah Renstra 2023-2025 atau
Platform Aksi Laudato Si’ (LSAP: 2021-2027).

c. Bantuan dari dana APP Nasional merupakan
dana stimulan (subsidi) oleh karena itu harus
dipastikan adanya partisipasi dari penerima

52

Renstra 2022-2025

manfaat atau dari Paroki atau dari Keuskupan
dalam berbagai bentuk (dana, tenaga, material,
dll).
d. Khusus untuk bantuan pemberdayaan ekonomi
umat harus dipastikan ada pendampingan dalam
bentuk dukungan moral dan bimbingan teknis
dari Komisi PSE Keuskupan atau Dekenat atau
Paroki.
e. Khusus untuk Keuskupan atau paroki yang
memanfaatkan dana APP Nasional sesuai dengan
butir 2.b. di atas hendaknya sesuai dengan
perencanaan keuskupan dan paroki serta
diketahui oleh Bapak Uskup atau Deken setempat.

4. Jenis Program Kegiatan:

a. Program kegiatan yang sifatnya memberi
motivasi, animasi dan penyadaran umat tentang
ASG, Spiritualitas PSE, APP dan HPS, Ekologi,
UMKM, LKM, dan lain-lain yang relevan dengan
Kerasulan PSE.

b. Pemberdayaan sumber daya manusia, seperti:
v Peningkatan keterampilan dan pengetahuan
dalam bentuk kursus dan pelatihan di
bidang pertanian terpadu di lembaga yang
berkaulitas, seperti KPTT Salatiga atau
tempat/bentuk lain yang memenuhi syarat
untuk belajar.
v Peningkatan pengetahuan dan pelatihan
keterampilan untuk LKM yang tergabung
dalam Forum CU Keuskupan supaya
memenuhi standar “Access Branding”.
Direkomendasikan di LKM CU Sauan
Sibarrung atau tempat lainnya yang
memenuhi syarat untuk belajar.
v Peningkatan dan Pelatihan tata kelola Usaha
ekonomi skala kecil dan rumah tangga
(UMKM), pelatihan pemanfaatan IT dalam

53

Renstra 2022-2025

bisnis UMKM, dan lainnya yang dibutuhkan.
c. Pengembangan sumber daya ekonomi atau usaha

produktif:
v Perintisan dan peningkatan usaha seperti

budi daya pertanian terpadu, kebun sayur
(holtikultura) dan tanaman dengan media
hidroponik di Kota, perikanan darat (kolam
ikan, bioflok, keramba), ternak unggas, babi,
kambing, sapi, dan lain sebagainya.
v Jasa pelayanan (misalnya laundry, catering,
dll),
v Warung atau kios rakyat: sembako, makanan
dan minuman, kios BBM dan lainnya sesuai
dengan kondisi atau situasi setempat.
d. Bantuan sarana dan infrastruktur penunjang
(4.b dan 4.c) seperti: alat pertanian, alat kerja
produksi, dll)
e. Bantuan Pengadaan dan pelayanan air bersih yang
layak (WASH/Water Sanitation and Hygiene) dan
penyehatan lingkungan sumber air.
f. Bantuan sarana perlengkapan atau peralatan
asrama pelajar atau mahasiswa/i milik atau di
kelola oleh keuskupan atau paroki bagi kelompok
tergolong LKMTD. Misalnya perlengkapan rumah
tangga, rehab ringan, alat kerja, alat belajar, dll)
g. Bantuan untuk pemanfaatan lahan Keuskupan
atau Paroki seperti tanaman produktif yang tidak
merusak lingkungan. Catatan: dana APP Nasional
tidak membiayai sarang walet, toko atau warung
Keuskupan/Paroki.
h. Mengakomodir kegiatan yang mengacu pada
Tujuh Tujuan Laudato Si’ sesuai dengan Laudato
Si’ Action Platform (LSAP) dengan mencantumkan
Tujuan nomor berapa dan aksinya apa.
i. Rapat koordinasi Komisi PSE baik tingkat Nasional
maupun Regio.

54

Renstra 2022-2025

5. Syarat Permohonan Bantuan

a. Mengikuti Format Proposal yang sudah
disediakan.

b. Nilai bantuan dari dana APPN adalah Rp.
35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per-
proposal.

c. Pemohon atau penerima manfaat wajib memiliki
swadaya 25% dari nilai anggaran program
kegiatan. Bentuknya seperti: tenaga kerja,
material, jasa, dana, dan aset atau potensi lain
yang dimiliki.

d. Proposal permohonan kegiatan dibuat/disusun
oleh kelompok penerima manfaat. Anggota
kelompok diwakili oleh ketuanya yang bertindak
sebagai pemohon.

e. Semua kegiatan pemanfaatan dana APP Nasional
oleh komunitas penerima manfaat berada di
bawah tanggung jawab Paroki. Oleh karena itu
Pastor Paroki (atau yang ditunjuk mewakilinya)
bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.
Bentuk tanggung jawab tersebut adalah
pendampingan (monitoring) dan lainnya sesuai
dengan tata kelola paroki dan Komisi PSE
Keuskupan. Hindari pemohon dan penanggung
jawab orang yang sama, kecuali disetujui oleh
Ketua PSE/ Uskup setempat.

f. Jika penerima manfaat adalah Paroki sebagai
pemohon yang diwakili oleh Pastor Paroki atau
Seksi Sosial Ekonomi atau yang ditunjuk maka,
penanggung jawab adalah Deken atau Komisi PSE
keuskupan. Hindari pemohon dan penanggung
jawab orang yang sama, kecuali disetujui oleh
Ketua PSE/ Uskup setempat.

g. Rekomendasi diberikan oleh Bapak Uskup atau
cukup Ketua PSE Keuskupan sesuai dengan SK
yang diberikan oleh Uskup.

h. Permohonan dibuat rangkap tiga: satu untuk

55

Renstra 2022-2025

Komisi PSE KWI, satu untuk Komisi PSE
Keuskupan, dan satu untuk Paroki.
i. Permohonan dapat disampaikan dalam bentuk
soft-copy dengan scan tanda tangan pihak:
pemohon, penanggung jawab, dan rekomendasi
Komisi PSE Keuskupan.
j. Pelaporan pelaksanaan (LPJ) dan hasil kegiatan
dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak
dana diterima oleh kelompok/ panitia penerima
manfaat
k. Komisi PSE Keuskupan dapat membuat kebijakan
lain dengan acuan panduan dari Komisi PSE
Keuskupan dan memberitahukannya kepada
Komisi PSE KWI.
6. Format Permohonan Pemanfaatan dana APPN
v Lihat Format permohonan dana APPN dan HPS
7. Format Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan
Dana APPN
v Lihat format pertanggungjawaban pemanfaatan
dana APPN dan HPS

Jakarta, 2 Desember 2022.

56

Renstra 2022-2025

Lampiran 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN No. 001/SK/PSE/XII/2022,
Tentang:

PANDUAN TATA KELOLA PEMANFAATAN DANA HPS
NASIONAL YANG DIKELOLA OLEH KOMISI PSE KWI

TAHUN 2023 – 2025

Dasar:
1. Hasil Konpernas XXV Komisi PSE KWI 2022,

menetapkan bahwa perlu ada penyesuaian tata kelola
pemanfaatan dana APPN dan HPSN sesuai dengan
Rencana Strategis (RenStra) Komisi PSE KWI 2023 -
2025.
2. Keputusan Sidang Sinodal KWI 2022, tentang besaran
pemanfaatan dana APPN dan HPSN sejak tanggal 1
Januari 2023.
3. Keputusan Rapat Komisi PSE, tanggal 2 Desember
2022 tentang Pemanfaatan Dana APP dan HPS
Nasional 2023-2025.

Menetapkan:

1. Tujuan Pemanfaatan Dana Solidaritas HPSN adalah
membantu keuskupan yang membutuhkan dana
untuk mendukung kegiatan seperti: animasi dan
edukasi pangan sehat, pengelolaan pangan sehat
dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan serta
membantu saudara kita yang berkekurangan pangan.

57

Renstra 2022-2025

2. Sasaran dan penerima manfaat bantuan dana HPSN:

a. Keuskupan (paroki, lembaga pendidikan katolik,
stasi, dll) untuk mendukung tujuan HPS di atas.

b. Papa miskin atau masyarakat rentan lainnya
untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dalam
bentuk pemberdayaan.

c. Lain-lain yang mengacu pada Tujuh Tujuan
Laudato Si’ seperti tercantum dalam Laudato Si’
Action Platform (LSAP).

3. Strategi:

a. Semua pemanfaatan dana HPS Nasional 2023-
2025 mengarus-utamakan ekologis (mendukung
pelestarian lingkungan dan pangan lokal).

b. Program kegiatan dipastikan berkelanjutan dan
bukan sebatas seremonial belaka.

c. Dana bantuan yang digunakan untuk kaum
papa miskin harus dipastikan dapat membantu
penerima manfaat bertumbuh dan berbuah
kemandirian. Jadi bukan bantuan dana karitatif
(sekali beri habis) melainkan pemberdayaan.

d. Tim HPS KWI, Ketua Komisi PSE dan tim
HPS Keuskupan bertanggung jawab untuk
melaksanakan pendampingan, monitoring dan
evaluasi bagi kelompok penerima manfaat dana
HPS.

4. Jenis Program Kegiatan Yang Dapat Menggunakan
Dana Solidaritas HPSN:

a. Pengembangan bahan animasi HPS
b. Promosi dan animasi makanan sehat bergizi (Ibu

dan anak-anak)
c. Pengembangan demplot pertanian, peternakan,

dan perikanan (terpadu)
d. Pengelolaan dan pengolahan sampah bernilai

tambah

58

Renstra 2022-2025

e. Pengembangan produk olahan hasil pertanian
dan perikanan

f. Pengembangan pangan lokal sebagai sumber
pangan sehat dan berkelanjutan.

g. Penelitian dan pengembangan benih berbasis
tanaman lokal

h. Pengembangan lumbung pangan keluarga
(pemanfaatan perkarangan rumah).

i. Pengembangan sumber dan produk pangan yang
adaptik terhadap dampak perubahan iklim

j. Konservasi atau penghijauan lahan untuk sumber
air bersih.

k. Penghijauan lahan Keuskupan atau paroki dengan
tanaman lokal dan produktif serta tahan lama.

l. Kewirausahaan pangan berbasis lokal: kuliner,
budi daya tanaman hias, warung pangan, dst.

m. Pengembangan pemasaran produk olahan
berbasis IT.

5. Syarat Permohonan Bantuan

a. Mengikuti Format Proposal yang sudah
disediakan.

b. Nilai bantuan dari dana HPSN adalah Rp.
25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) per-
proposal.

c. Pemohon atau penerima manfaat wajib memiliki
swadaya 25% dari nilai anggaran program
kegiatan. Bentuknya seperti: tenaga kerja,
material, jasa, dana, dan aset atau potensi lain
yang dimiliki.

d. Proposal permohonan kegiatan dibuat/disusun
oleh kelompok penerima manfaat. Anggota
kelompok diwakili oleh ketuanya yang bertindak
sebagai pemohon.

e. Semua kegiatan pemanfaatan dana HPSN Nasional
oleh komunitas penerima manfaat berada di
bawah tanggung jawab Paroki. Oleh karena itu

59

Renstra 2022-2025

Pastor Paroki (atau yang ditunjuk mewakilinya)
bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.
Bentuk tanggung jawab tersebut adalah
pendampingan (monitoring) dan lainnya sesuai
dengan tata kelola paroki dan Komisi PSE
Keuskupan. Hindari pemohon dan penanggung
jawab orang yang sama, kecuali disetujui oleh
Ketua PSE/ Uskup setempat.
f. Jika penerima manfaat adalah Paroki sebagai
pemohon yang diwakili oleh Pastor Paroki atau
Seksi Sosial Ekonomi atau yang ditunjuk maka
penanggung jawab adalah Deken atau Komisi PSE
keuskupan. Hindari pemohon dan penanggung
jawab orang yang sama, kecuali disetujui oleh
Ketua PSE/ Uskup setempat.
g. Rekomendasi diberikan oleh Bapak Uskup atau
cukup Ketua PSE Keuskupan sesuai dengan SK
yang diberikan oleh Uskup.
h. Permohonan dibuat rangkap tiga: satu untuk
Komisi PSE KWI, satu untuk Komisi PSE
Keuskupan, dan satu untuk Paroki.
i. Permohonan dapat disampaikan dalam bentuk
soft-copy dengan scan tanda tangan pihak:
pemohon, penanggung jawab, dan rekomendasi
Komisi PSE Keuskupan atau Bapak Uskup.
j. Pelaporan pelaksanaan (LPJ) dan hasil kegiatan
dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak
dana diterima oleh kelompok/ panitia penerima
manfaat.
k. Komisi PSE Keuskupan dapat membuat kebijakan
lain dengan acuan panduan dari Komisi PSE KWI
dan hendaknya memberitahu kepada Komisi PSE
KWI.

6. Format Permohonan Pemanfaatan dana HPSN

v Lihat Format permohonan pemanfaatan dana
APPN dan HPSN

60

Renstra 2022-2025

7. Format Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan
Dana HPSN
v Lihat format pertanggungjawaban pemanfaatan
dana APPN dan HPSN
Jakarta, 2 Desember 2022

61

Renstra 2022-2025

Lampiran 3

FORMAT PERMOHONAN

PEMANFAATAN DANA APPN & HPSN

2023-2025

1. Nama Kegiatan

a. Acuan Renstra K.PSE KWI :

b. Acuan Renstra Keuskupan :

2. Lokasi (alamat lengkap) :

3. Pemohon (Ketua kelompok) :

Alamat Stasi dan Paroki

dan No. HP.

4. Penanggung Jawab :

(Pastor Kepala / yang ditunjuk)

No. HP dan alamat.

5. Anggaran Biaya :

a. Total : Rp.
b. Swadaya : Rp.
c. Dimohon dari Dana APPN : Rp.
(lihat lampiran rincian)
6. Rekening Penerima Bantuan :

(a/n. Bagian Ekonom Keuskupan)

7. Uraian Kegiatan:

a. Latar Belakang:
v Fakta (konteks) setempat Stasi/Paroki/
Organisasi.
v Landasan mengajukan proposal permohonan
dana berisi Arah Strategis Komisi PSE KWI
2022-2025: BKU dan Orientasi, Sasaran dan
Indikator yang mana.

b. Penerima Manfaat Dana Bantuan (kelompok):
v Siapa mereka? (ada data diri kelompok,
minimal 5 orang)

62

Renstra 2022-2025

v Struktur Pengurus/Panitia Kelompok atau
organisasi.

v Mengapa mereka tidak mampu secara
finansial/ miskin?

v Mengapa memilih program kegiatan ini?
v Aset apa yang mereka miliki: [1] aset individu:

harta-benda yang dimiliki keterampilan,
bakat&minat, [2] aset komunitas: kumpulan
aset individu, [3] aset lembaga/institusi yang
ada di sekitar kelompok: Paroki, Pemdes/
PemKab, dll. [4] Aset Jaringan: pasar, dll.
c. Tujuan yang mau dicapai (terukur dan masuk
akal) pada akhir program kegiatan:
v Dapat diukur secara kuantitas dan kualitas
v Dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
d. Indikator Hasil (kulitatif dan kuantitatif) Yang
Diperjuangkan:
e. Dampak Program (manfaat) untuk:
v Untuk umat stasi atau lingkungannya
v Untuk Paroki atau Keuskupan
f. Rencana kerja (time- line) kegiatan:
v Kapan
v Buat apa
v Siapa penanggung jawab.

……………………….. , Tanggal ………………………

Pemohon Penanggung Jawab
Ttd. Ttd.

Rekomendasi Ketua PSE
Ttd.

63

Renstra 2022-2025

Lampiran 4
FORMAT LAPORAN

PEMANFAATAN DANA APPN DAN HPSN

1. Nama Program :

v No. Registrasi Kegiatan :

v Acuan RenStra K.PSE-KWI :

2. Nama Pemohon :

3. Nama Penanggung jawab :

4. Tanggal Program dimulai :

5. Tanggal Program selesai :

6. Laporan Naratif Kegiatan

a. Tujuan Kegiatan (sama dengan dalam proposal

permohonan):

b. Capaian Hasil dari Kegiatan yang sudah dilakukan:

Indikator Awal Hasil Yang Dicapai:

c. Apa yang menjadi faktor keberhasilan?
d. Apa yang menjadi faktor kegagalan?
e. Apa rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan

program kegiatan ini setelah tidak dibantu dari
dana solidaritas APP/HPS Nasional?
f. Foto-foto Kegiatan (cukup 3: pada awal kegiatan
– pertengahan – akhir)
7. Laporan Keuangan Program Keuangan:

a. Rekapitulasi:

Pemasukan Pengeluaran Saldo (Defisit)

b. Rincian dan Salinan Nota terlampir.
……………………, tanggal …………………

Pemohon Penanggung Jawab Menyetujui
Ketua PSE Keuskupan

Ttd. Ttd. Ttd.

64