TANFIDZ FINIS 100% 1

MEMBANGUN
KEMANDIRIAN
MEMBUMIKAN NALAR
GERAKAN

MEMBANGUN KEMANDIRIAN
MEMBUMIKAN NALAR GERAKAN

2| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I
Penyusun:
Tim DPP IMM

Editor:
Zelahenfi

Peneliti aksara:

Layout:
Zelahenfi

Design Cover:
Mirza

Gambar Cover:

Diterbitkan Oleh:
DPP IMM bekerjasama dengan Renaissance Publishing
Jl. Raya Tlogomas no.18 Malang
WA: 085791022287

Cetakan pertama : Agustus 2018
Halaman: viii + 70 hlm
Ukuran: 14 x 20,5 cm

Isi di luar tanggungjawab percetakan

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |3

Sambutan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Sambutan Ketua Umum
DPP IMM Periode 2018-2020

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Hadirat Ilahi

Rabbi yang senantiasa memberikan kita kekuatan dalam
berkhidmat dalam ikatan ini. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang
revolusioner yang senantiasa menjadi inspirasi sepanjang
zaman bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Alhamdulillah berkat ridha Allah SWT tanfidz
muktamar XVIII di Malang dapat diselesaikan.Adapun isi dari
tanfidz adalah keputusan muktamar XVIII Malang yang mesti
jadi pedoman bersama dalam menggerakkan ikatan selama satu
periode ini. Dalam sambutan ini juga saya akan menyampaikan
gagasan saya tentang realitas perjuangan IMM di era modern
dan globalisasi.

Freud menyebutkan bahwa peradaban adalah biang
keladi dari kehancuran di muka bumi ini,1 persepsi manusia
terhadap dunia yang serba berlebihan memunculkan hasrat
yang berlebih pula pada bentuk kehidupan yang menurutnya
baik walaupun merepresi kehidupan manusia yang lain.
Pembangunan peradaban modern adalah bagian dari usaha
pemenuhan kesejahteraan bagi manusia agar terhindar dari
penderitaan.Sayangnya selalu meninggalkan kekecewaan pada
sisi yang lain karena persepsi tentang kondisi sejahtera atau
menderita ada pada masing-masing manusia. Beberapa konflik

1―Apa yang kita sebut sebagai peradaban merupakan biang keladi sejumlah
besar penderitaan kita dan kita akan jauh lebih bahagia jika kita melepaskan
peradaban dan kembali ke kondisi primitive‖. Sigmund Freud,

4| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

akan muncul pada diri manusia karena konsekuensi peradaban
dalam mencapai kemajuan, dimana realitas pengekangan dan
pembelokan energi libido pada rutinitas semata akan
menyebabkan represi terhadap kebebasan manusia.2
Muncul sebuah pertanyaan, mungkinkah kemajuan dalam
peradaban tercapai tanpa kerja keras dan pengorbanan?Dalam
era sekarang mungkinkah manusia menghindari modernitas
sebagai sebuah realitas yang dihadapi?Pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadi tawaran dan syarat mutlak
pada pembangunan peradaban di era ini.Penguasaan ilmu
pengetahuaan di barat pada era Renaissance merupakan realitas
yang tak terbantahkan dalam upaya pembangunan peradaban di
barat.

Modernisasi menjadi sebuah kenyataan yang harus di
hadapi, dan kini peradaban bukanlah suatu yang berdiri sendiri
tanpa ada hubungan antara peradaban yang satu dengan
peradaban yang lain dalam lingkup global. Sistem ekonomi dan
pasar global, industrialisasi, komunikasi tanpa batas dsb,
sepertinya menjadi syarat mutlak untuk mengikuti penyatuan
sistem negara-negara dalam satu sistem dunia atau yang
disebut globalisasi.Sistem ekonomi kapitalisme menjadi
jantung penyokong globalisasi serta industrialisasi berfungsi
bagai paru-paru mahluk hidup yang memberikan asupan
oksigen sebagai sumber kehidupan, dan kebebasan komunikasi

2 Menurut Herbert Marcuse ―pemenuhan kebutuhan instingtif manusia
memang tidak sejalan dengan masyarakat beradab : penundaan dan
pengingkaran kesenangan adalah prasyarat bagi kemajuan. ‗kebahagiaan,‘
kata Freud , ‗bukan merupakan nilai kultural‘ kebahagiaan harus
ditindukkan pada disiplin kerja full time, pada disiplin reproduksi yang
monogamis, pada sistem hukum dan aturan yang berlaku. Pengorbanan
libido yang metodis ini mendorong pembelokan energy libido menjadi
energy-energi yang menghasilkan aktivitas-aktivitas dan ekspresi-ekspresi
yang secara sosial bermanfaat dan berguna, yaitu kebudayaan‖. Herbert
Marcuse, Op. Cit, hal. 2.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |5

bagaikan pembuluh darah yang memberikan suplai dari segala
kebutuhan sistem global.

Kepercayaan kepada kapitalisme murni atau
kapitalisme tanpa campur tangan pemerintah (laissez-faire
capitalism) adalah pilihan yang cukup logis untuk membangun
sistem ekonomi global, dengan didukung kekuatan industrial
global untuk memacu pertumbuhan ekonomi di negara-negara
dunia. Dalam pemikiran Adam Smith, dimana sistem industrial
diarahkan untuk mendatangkan keuntungan dan manfaat yang
sebesar-besarnya, yang bertujuan untuk keuntungan sendiri,
dan sistem tersebut dituntun oleh sebuah tangan yang tidak
terlihat (the invisible hand) untuk menuju ke suatu tempat yang
bukan bagian dari kehendaknya.3

Jika kita tarik pada kondisi Indonesia dalam arus pasar
global telah mengalami perkembangan demikian pesat, pada
kenyataannya apakah invisible hand ini benar-benar bermurah
hati untuk memberikan perubahan yang signifikan bagi
kesejahteraan rakyat. Soedjatmoko memberikan bantahan yang
cukup keras, bahwa pengembangan ekonomi menggunakan
proses industrialisasi, peningkatan perdagangan internasional,
dan penanaman modal asing di negara-negara yang sedang
berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, tidak
terlalu signifikan terhadap perubahan ekonomi dimasyarakat
bawah dan pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi
masalah.4

Tingginya angka kemiskinan terhadap masyarakat
Indonesia masih menjadi masalah yang serius, di tahun 2011
kemiskinan di Indonesia dinyatakan turun oleh badan pusat
statistic Indonesia (BPS) data angka kemiskinan per Maret
2011 turun 1 juta orang atau 3,2 persen mencapai 30,02 juta
orang, dibandingkan periode Maret 2010 berjumlah 31,02 juta

3 Ian Bremmer, Op. Cit, hal.26.
4 Soedjatmoko, kebudayaan Sosialis, Yogyakarta: MELIBAS, 2001, Hal.
231.

6| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

orang.5 Akan tetapi jika dikalkulasi dengan jumlah
pertambahan populasi masyarakat Indonesia maka pada tahun
2010, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 22,9 juta
jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk
Indonesia,dibandingkan pada tahun 2011 jumlah penduduk
hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa atau sekitar
10,28 persen dari total populasi.

Lebih parah lagi kondisi alam yang porak-poranda,
rusaknya kebudayaan, dan kemiskinan akibat ekplorasi
perusahaan asing contohnya freeport, tanpa ada pertimbangan
nasib pada Indonesia beserta rakyatnya dimasa depan dan hal
ini mendapat dukungan pemerintah dari masa-kemasa sejak
rezim Suharto sampai SBY saat ini. Amin Rais melemparkan
kritik pedas tentang eksplorasi Freeport di tanah papua,
―sesungguhnya Freeport telah melakukan berbagai kejahatan:
yang pertama, pembunuhan terhadap lingkungan (ecocide)
secara sistematik, secara terus menerus, dan sengaja. kedua,
kejahatan pelanggaran pembayaran pajak. ketiga, telah terjadi
kejahatan kemanusiaan yang berupa pelenyapan hak hidup, hak
ekonomi, sosial, dan budaya sebagian warga masyarakat yang
telah dilakukan oleh Freeport‖.6

Dengan kondisi realitas yang dihadapi rakyat saat ini,
muncul pertanyaan masih adakah peluang untuk
memperjuangkan kesejahteraan rakyat?, dan bagaimanakah
memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat?.Bagaimana IMM
dapat berkontribusi bagi kepentingan rakyat?. Muncul
kegelisahan yang mendalam bagi saya atas realitas pergerakan
ikatan (IMM) yang selama ini menjadi motor gerakan
intelektual, sosial, dan agama kini hanya menjadi motor tua
yang tak dapat lagi digerakkan dan hanya menjadi hiasan di
etalase narasi sejarah pergerakan mahasiswa. Asas organisasi
yaitu Islam yang selama ini di bangga-banggakan tak mampu

5http://www.pikiran-rakyat.com/node/166871
6 M. Amin Rais. Op.Cit .Hal.264-265.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |7

menjadi moral dasar dalam melakukan pergerakan sosial,
bahkan jargon yang sering di dengung-dengungkan yaitu
fastabiqul khairat hanya menjadi penghias salam penutup
dalam sebuah ceramah semata.

Islam sebagai nilai dasar organisasi harus menjadi
moral dasar pergerakan IMM. Dalam bahasa Asghar Ali
Engineer kasih sayang sebagai nilai dasar religiusitas yang
artinya melalui proses penghambaan kepada Allah SWT akan
menimbulkan rasa kasih sayang yang teraktualisasikan dalam
gerakan pembebasan terhadap masyarakat yang mengalami
penindasan dalam hidupnya.Hal ini pun dilakukan oleh para
nabi-nabi yang diturunkan di bumi misalnya Nabi Muhammad
SAW yang melakukan pembebasan pada budak dll.Sama
halnya ketika 1 Abad yang lalu Ahmad Dahlan ketika
memahami agama secara mendalam yang selanjutnya muncul
kesadaran untuk meng-kontekstualisasi-kan semangat
keberagamaannya terhadap realitas yang dihadapinya, sehingga
munculah kesadaran baru untuk melakukan
liberasi/pembebasan dan humanisasi/emansipasi.

Dalam perspektif yang lain Hasan Hanafi mengatakan
Min al-Aqidah ila al-Tsaurah diartikan dalam bahasa indonesia
adalahDari Akidah ke Revolusi mengapa demikian, dalam
pandangannya adalah adanya proses pewacanaan ulang
terhadap nilai-nilai keagamaan terhadap konteks kekinian.
Lebih dari itu adalah mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan
terhadap pergerakan sosial yang lagi-lagi membebaskan. Sudah
seharusnya nilai-nilai islam menjadi kekuatan konfrotatif
terhadap penindasan, islam menjadi keyakinan bagi masyarakat
dapat berevolusi menjadi gerakan sosial melaui proses kultur
keagamaan yang terbentuk didalamnya. Salah satunya adalah
semangat Al Ma‘un dan semangat ideologis dalam Tri
Kompetensi Dasar agama islam saat itu menjadi ideologi
pergerakan sehingga mampu memobilisir, mentransformasi,dan
melindungi.

8| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Tetapi sebelum membangun sebuah pergerakan, kader-
kader IMM perlu membangun Habitus / kebiasaan yang
didalamnya membangun struktur mental atau kognitif tentang
kehidupan sosial.Sehingga kader-kader IMM mampu
mempunyai kesadaran kritis, sehingga kader-kader mampu
merasakan, memahami, menyadari, dan mempunya keberanian
untuk berfikir dan bergerak melakukan perubahan terhadap
kondisi sosialnya.Kondisi kader yang kritis tersebut dapat
terwujud jika IMM mau untuk serius membangun
perkaderannya dengan baik, sehingga mampu menghasilkan
modal kebudayaan, sosial, simbolik, dan modal ekonomi
sehingga mampu mempunyai kekuasaan untuk melakukan
pergerakan.

Selain itu IMM harus mampu menguasai Field /
lingkungan, lingkungan yang dimaksud adalah arena
pertarungan bagi IMM untuk berkompetisi memperjuangkan
kepentingan rakyat.Penguasaan terhadap Lingkungan ini harus
melalui beberapa langkah analisis, yang pertama analisis
kekuasaan politik serta menemukan jaringan hubungan dalam
lingkungan politik tersebut.Yang kedua adalah
menggambarkan struktur objektif yang menghubungkan
kekuasaan antar posisi dalam lingkungan tertentu.Yang ketiga
adalah menentukan kebiasaan/ tabiat agen pelaku yang bermain
dalam struktur politik lingkungan kita.

Jika Habitus dan Field mampu di bangun, IMM
mempunya peran yang luas untuk melakukan gerakan sosial
untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan.terdapat
beberapa peluang yang mampu di mainkan oleh IMM yang
pertama, melalui pembangunan ruang-ruang publik di
masyarakat. Kedua gerakan IMM secara langsung melawan
realitas penjajahan melalui pembangunan sector ekonomi
mikro. Ketiga, melalui pressure terhadap peran negara
menggunakan kekuasaan regulasi.Dan keempat membangun

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |9

budaya literasi sebagai upaya pembentukan nalar kritis
masyarakat.

Yang pertama adalah pembangunan ruang-ruang
publik, secara etimologis Ruang Publik dalam pandangan
Jurgen Habermas, dalam bahasa Jerman misalnya, proses
pembentukan kata benda Offentlichkeit ini adalah dari kata
sifat yang lebih tua, Offentlich, berlangsung selama abad ke-18,
yang maknanya analog dengan kata Publicate dalam bahasa
Perancis, dan Publicity dalam bahasa Inggris.7 Dalam bahasa
indonesia Publik adalah bermakna ‗umum‘, ‗masyarakat
umum‘, ‗khalayak umum‘.8 sehingga ruang publik dapat
diartikan sebagai ruang untuk masyarakat umum, atau secara
istilah ruang yang tercipta oleh masyarakat umum dan untuk
kepentingan masyarakat umum.

Tetapi pengertian ruang publik tidak hanya terbatas
pada pengertian tersebut saja, Jurgen Habermas menjelaskan
bahwa ruang publik adalah ranah tempat terjadinya pertukaran
komoditas dan kerja sosial yang diatur oleh kaidah-kaidahnya
sendiri.9 Dalam pengertian diatas juga dapat dipahami bahwa
ruang ini dibentuk atas suatu kepentingan masyarakat sipil, dan
keberfungsiannya pun tidak selamanya tetapi lebih berpatokan
kepada kaidah-kaidah yang lahir dari kesepakatan didalamnya.

Lebih jauh ruang publik tersebut sebagai media
pembangunan kekuatan rakyat ketika dihadapkan oleh dampak-
dampak dari modernisme dan globalisasi, sehingga terjadi
transformasi personal maupun sosial terhadap
realitas.Transformasi tersebut adalah bentuk tindakan

7 Jurgen Habermas, Ruang Publuk, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008, hal.
4.
8 Dewi S. Baharata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang
Terang, 1999, hal.324.
9 Jurgen Habermas, Op. Cit, hal. 4.

10| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

komunikatif yang membongkar realitas sehingga
menghadirkan ruang kesadaran (conscious) dalam personal
maupun sosial, selanjutnya ruang kesadaran menguatkan
harapan masyarakat untuk melakukan perubahan
sosial.Menurut Erich Fromm harapan—kondisi hidup yang
lebih bermakna, kondisi kehidupan yang menyenangkan, bebas
dari kejenuhan yang berkepanjangan—inilah yang menjadi
penting dalam setiap usaha mengadakan perubahan sosial
menjadi hidup, lebih sadar, dan lebih berakal.10Selain itu ruang
publik ditujukan untuk membangun kebudayaan, yang dalam
pandangan Soedjatmoko penting dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan bangsa, karena kebudayaan
memiliki fungsi sebagai penguatan identitas dalam menghadapi
budaya asing dan sebagai reorientasi arah dan tujuan
revolusi—menuju ekonomi sosialis.11 Bentuk konkrit yang
dapat dilakukan IMM misalnya melakukan pendidikan baca
tulis gratis pada anak-anak jalanan atau pengamen jalanan,
disamping memberika pengajaran baca tulis di selipkan
pengetahuan tentang enterpreuner dasar dan banyak lagi hal-
hal konkrit yang dapat dilakukan oleh IMM dengan
sumberdaya kader yang banyak dan dari latar belakang
keilmuan yang beragam.

Langkah kedua, melalui gerakan IMM secara langsung
melawan realitas penjajahan melalui pembangunan sector
ekonomi mikro, akan tetapi upaya ini dilakukan setelah
dibentuknya ruang-ruang publik dalam masyarakat.12Tujuan

10 Erich Fromm, Op.Cit, Hal.7.
11 Soedjatmoko, Op.Cit, Hal. 55.
12 Revolusi yang dimaksud oleh Soedjadmoko dalam pembangunan budaya
adalah pembangunan ekonomi sosialis yang bersentral pada kekuatan
rakyat, pembangunan kebudayaan itu berdampak pada mobilisasi mental
sebagai dasar pembangunan ekonomi sosialis, mobilisasi mental tersebut
diarahkan pada dua hal; yakni desain industri dan desain pendidikan yang
berupa lembaga-lembaga. Lihat Ibid, hal.70-76.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |11

secara khusus penguasaan sector usaha mikro oleh rakyat
adalah untuk melebur secara langsung dengan pasar dalam
penguasaan dan pengambilalihan produk yang dihasilkan pasar
global.

Penguasaan pasar global akan menjadi perdebatan yang
panjang, diantaranya karena ada kemungkinan sektor usaha
mikro masyarakat tidak akan mampu bertahan dengan
persaingan global. Penulis memiliki dua alasan logis kenapa
harus melakukan penguasaan usaha mikro, yang pertama
adalah Dominasi dimensi alam bawah sadar (unconscious)
adalah bersifat kekal, yang berarti imaginasi-imaginasi tentang
kesenangan salah satunya dalam bentuk kesejahteraan tidak
akan pernah hilang. Dalam hal ini penulis berkesimpulan
bahwa masyarakat sesungguhnya tidak akan pernah berhenti
mengejar kesejahteraan, dan ini sebagai kekuatan atau daya
saing masyarakat terhadap pasar global melalui penguasaan
usaha mikro, tinggal bagaimana kesadaran tentang realitas
dibangun dan kemampuan teknis dalam melakukan usaha di
kuasai oleh masyarakat.

Alasan yang kedua adalah, karena dalam jangka waktu
setengah Abad pasca pengambilalihan kekuasaan negara dari
rezim Orde Lama ke Orde Baru yang diikuti masuknya
imperialisme global, ternyata telah mampu mengkondisikan
sistem ekonomi, politik, budaya rakyat serta menjadikan
Indonesia sebagai negara penyuport keberlangsungan pasar
global. Sama dengan Proses yang digambarkan oleh Herbert
Marcuse dalam bukunya cinta dan peraadaban ―Apa yang
semula adalah penundukan dengan paksa, segera berubah
menjadi ‗perbudakan sukarela‘, untuk turut bekerjasama
mereproduksi suatu masyarakat diamana perbudakan semakin
dihargai dan diterima dengan baik‖13 .Proses penguasaan

13 Herbert Marcuse, Op. Cit, hal. xii. Dalam bukunya yang lain—One-
Dimensional Men—Marcuse menjelaskan ini sebagai proses ‗desublimasi
represif‘ yang awal prosesnya melalui akulturasi budaya sehingga

12| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

kekuatan global melalui proses normalisasi dan regulasi,
menurut Michel Foucault dalam K. Bertens ―Kuasa tidak
selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama
melalui normalisasi dan regulasi‖14

Proses normalisasi yang dilakukan oleh kuasa global
sungguh kompleks, mulai dari produksi tubuh diantaranya
melalui norma-norma fashion melalui budaya POP yang lahir
pada kalangan muda di Indonesia, jika para pemuda tidak
mengikuti perkembangan fashion menimbulkan perasaan panik
dan galau—panik untuk selalu mengikuti perkembangan model
busana, dan merasa galau yaitu perasaan tertekan takut jika
tidak mengikuti perkembangan fashion maka akan tidak punya
teman, terpinggirkan, sampai tidak dapat mengaktualisasikan
diri dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dilain sisi, penyedian
produk fashion oleh Nike, Gap, Addidias, Giorgio Armani
sangat gencar dan munculkan perilaku produktif hasil dari
imitasi terhadap product dan budaya yang dibawa oleh pasar
global, misalnya saat ini muncul para kaum muda untuk
menciptakan mode yang banyak bermunculan distro-distro
yang dimulai dari bandung yang saat ini merambah di kota-
kota besar lain. Hal inilah menurut penulis menjadi kekuatan
IMM untuk membangun sector ekonomi mikro rakyat untuk
mengambil alih produk yang dihasilkan pasar global, ini
bukanlah usaha yang tanpa peluang tetapi kita bisa melihat
peluang tersebut telah dikuasai cina dengan penguasaan pasar
global oleh produk industri rumahannya.

Ketiga, melalui pressure terhadap peran negara
menggunakan kekuasaan regulasi, hal ini dilatarbelakangi

menciptakan suatu bentuk dimensi realitas lain yang sesungguhnya
merepresi kehidupan manusia tanpa manusia tersebut sadar, dan cenderung
menikmati dengan bentuk kesadaran yang sesungguhnya tidak bahagia.
Lihat Herbert Macuse, One-Dimensional Man,Terj. Silvester G. Sukur.
Yusup Priasudiarja,Yogyakarta: BENTANG, 2000 , Hal. 84.
14 K. Bertens. Filsafat Barat Kontemporer Prancis.Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2006, Hal.356.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |13

karena kondisi saat ini, dimana sektor produksi internasional
yang berkembang semakin mencengkeram kuat penguasaan
terhadap pasar modal serta sumberdaya alam Indonesia. Maka
dari itu dalam hal ini penulis menaruh harapan yang pertama,
yakni pewujudan kesejahteraan melalui kuasa negara
menggunakan kekuatan regulasi untuk mengendalikan pasar
serta penguasaan dan nasionalisasi terhadap sumberdaya alam
sebagai aset negara.

Bulan Agustus 2007 Stiglitz berkunjung ke Indonesia
mengingatkan tentang beberapa hal diantaranya, mengenai
liberalisasi pasar modal yang praktikan Indonesia bukanlah
sebuah solusi, dia memaparkan ―bukti-bukti memperlihatkan
bahwa di banyak negara berkembang, liberalisasi pasar
modal, pasar keuangan tidak menjadi sumber pertumbuhan
ekonomi, tetapi bahkan menciptakan ketidak stabilan. India
dan China yang pertumbuhan ekonominya tinggi terhindar
dari krisis Asia 1997 tanpa melakukan liberalisasi―.15 Disisi
yang lain Stiglitz juga memperkenalkan kembali sebuah istilah
yang Nasionalisasi ―sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia di
nasionalisasi―.16Fungsi utama negara tetap untuk
memperdulikan kebutuhan akan kesejahteraan rakyat,
pengaturan regulasi yang ketat mengatur mekanisme pasar,
serta penguasaan aset alam oleh negara/nasionalisasi aset
negara harus tetap menjadi prioritas pemerintah, hal ini
dilakukan sebagai upaya untuk penjaminan alam bagi
kesejahteraan rakyat.

Keempat yang tak kalah penting untuk dapat
mewujudkan hal-hal di atas perlu adanya budaya literasi yang
kuat di kalangan kader IMM. Tanpa adanya budaya literasi
maka gerakan IMM akan gagal bahkan dalam membaca
realitas zaman ini. Setelah literasi sudah berhasil menjadi
budaya organisasi, selanjutnya IMM harus menyebarkan spirit

15Kompas, 13 Agustus 2007. Dalam M. Amin Rais. Op.Cit .Hal.47.
16Seputar Indonesia, 15 Agustus 2007. Ibid. Hal.48.

14| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

literasi kepada masyarakat guna membentuk masyarakat
madani. Kekuatan literasi masyarakat akan membentuk
kesadaran kritis yang dengannya penindasan akan sulit
dilakukan.

Billaahi fii sabiililhaq, fastabiqul khairaat
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

DPP IMM 2018-2020
Ketua Umum

Najih Prastiyo

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |15

Sambutan Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum
PP Muhammadiyah
Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si

16| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang
Hasil Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |17

18| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IMM Tentang
Pengesahan Komposisi Kepengurusan DPP IMM

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |19

20| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IMM Tentang
Pengesahan Tanfidz Muktamar XVIII IMM Di Malang

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |21

Surat Intruksi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah Tentang Pelaksanaan Tanfidz Muktamar

XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

22| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Surat Keputusan Tentang Pengesahan Komposisi
Kepengurusan Lembaga Semi Otonom DPP IMM

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |23

24| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Surat Keputusan Tentang Pengesahan Komposisi
Kepengurusan Lembaga Otonom DPP IMM

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |25

26| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Surat Keputusan Tentang Pengesahan Komposisi
Kepengurusan KORPS Immawati DPP IMM

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |27

28| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum DPP IMM .............................................
Sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah ..............................
SK PP Muhammadiyah Hasil Muktamar Malang .......................
SK DPP IMM Hasil Muktamar Malang ......................................
SK DPP IMM Pengesahan Tanfidz Muktamar Malang .........
SK DPP IMM Intruksi Pelaksanaan hasil Muktamar Malang
SK DPP IMM tentang Lembaga Semi Otonom ..........................
SK DPP IMM tentang Lembaga Otonom ....................................
SK DPP IMM tentang KORPS IMMAWATI .............................
Daftar isi ...................................................................................... ix
Anggaran Dasar ........................................................................... 1
Anggaran Rumah Tangga ............................................................ 12
Garis Besar Haluan Organisasi..................................................... 38
BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 38
BAB II POLA DASAR KEBIJAKAN ........................................ 42
BAB III POLA UMUM KEBIJAKAN JANGKA PANJANG ... 48
BAB IV KEBIJAKAN PERIODE MUKTAMAR XVIII ........... 56
BAB V PELAKSANAAN KEBIJAKAN & PROGRAM .......... 63
BAB VI PENUTUP ..................................................................... 67
Rekomendasi ............................................................................... 68
Biografi BPH DPP IMM .............................................................
Biografi Lembaga Semi Otonom DPP IMM ...............................
Biografi Lembaga Otonom DPP IMM .................................
Penutup ........................................................................................
Alamat DPD IMM Se-Indonesia .................................................

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |29

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA

MUQADDIMAH

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang.
Segala Puji bagi Allah yang mengasuh semesta alam, yang
menguasai hari pembalasan. Hanya kepada engkau kami
menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan.
Tunjukanlah kami jalan yang lurus yakni jalan orang-orang yang
telah engkau beri kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang
yang engkau murkai atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang
sesat”.

Bahwa sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang
haq di sisi Allah dengan berprinsip pada aqidah tauhid dan membawa
misi sebagai hudan rahmatan lil‘alamin (petunjuk dan rahmat bagi
sekalian alam). Oleh sebab itu, Islam harus ditegakan dan
dilaksanakan dalam kehidupan bersama ditengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut merupakan sunnatullah bagi manusia, khususnya umat
islam sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar
Ma‘ruf Nahi Mungkar dan tajdid, adalah salah satu kreasi manusia
Muslim dalam upaya menggerakan dan membimbing umat agar
mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Dalam rangka
kelangsungan hakikat dan misinya, Muhammadiyah memerlukan
tumbuhnya kader pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita
sekaligus sebagai stabilisator, dinamisator dan gerakan
perjuangannya.
Maka pada 29 Syawal 1384 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret
1964 M. didirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai

30| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan
wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina
potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran dan tanggung
jawabnya sebagai kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa,
sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu
amaliyah dan kader amal ilmiah sesuai dengan Kepribadian
Muhammadiyah, Kesemuanya itu dilaksanakan secara bersama
dengan menjunjung tinggi musyawarah atas dasar iman dan taqwa
serta hanya mengharap ridha Allah SWT.
Dengan dilandasi semangat ketaqwaan kepada Allah SWT, maka
penyelenggaraan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM) berpedoman kepada Anggaran Dasar sebagai berikut:

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |31

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disingkat
IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang beraqidah Islam
bersumber Al-Qur‘an dan As-Sunah.

Pasal 2
IMM didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 H bertepatan dengan
tanggal 14 Maret 1964 M di Yogyakarta untuk waktu yang tidak
terbatas.

Pasal 3
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, GERAKAN, DAN LAMBANG

Pasal 4
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berazas Islam.

Pasal 5
IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang bergerak di bidang
keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.

Pasal 6
Lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah pena yang
berlapis dengan tiga warna, ditengah tertuliskan IMM, bunga melati

dan pita yang tercantum tulisan arab serta dengan 5 sinar
matahari.

32| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7
Tujuan IMM adalah mengusahakan terwujudnya akademisi Islam
yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan
Muhammadiyah.

Pasal 8
1. Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun
dalam studi dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk
melaksanakan ketaqwaan dan pengabdiannya kepada Allah SWT.
2. Membina para anggotanya menjadi kader persyarikatan
Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa yang senantiasa setia
terhadap keyakinan dan cita-citanya.
3. Mempergiat, mengefektifkan dan mengoptimalkan dakwah amar
ma’ruf nahi munkar kepada masyarakat, terutama Mahasiswa.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 9
Keanggotaan
1. Anggota IMM terdiri dari:
a. Anggota Biasa, ialah mahasiswa Islam yang menyetujui asas
dan tujuan IMM.
b. Anggota Luar Biasa, ialah alumni IMM yang tetap setia
kepada IMM dan Muhammadiyah.
c. Anggota Kehormatan, ialah orang-orang yang dipandang
berjasa mengembangkan dan melestarikan IMM
2. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |33

Pasal 10
Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
terdiri atas:
a. Komisariat, ialah kesatuan anggota dalam suatu Kampus,
Fakultas atau Akademi dan atau tempat tertentu.
b. Cabang, ialah kesatuan Komisariat-Komisariat dalam suatu
daerah kabupaten atau kota atau daerah tertentu.
c. Daerah, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam suatu Provinsi.
d. Pusat, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Negara Republik
Indonesia.
2. Syarat dan Ketentuan pembentukan organisasi diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
PIMPINAN

Pasal 11
Pimpinan Komisariat
1. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan tertinggi dalam
komisariatnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan,
peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam
lingkungannya.
2. Ketua umum Pimpinan Komisariat karena jabatannya menjadi
wakil Pimpinan Cabang di komisariatnya.

Pasal 12
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya
yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya,
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada
komisariat-komisariat di lingkungannya.
2. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur
kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan

34| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Tinggi, Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator
Komisariat (KORKOM) dengan ketentuan yang diatur oleh
pimpinan cabang.
3. Ketua umum Pimpinan Cabang karena jabatannya
menjadi wakil Dewan Pimpinan Daerah di cabangnya.

Pasal 13
Dewan Pimpinan Daerah
1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam
daerahnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di
atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi
dalam lingkungannya.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya
menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.

Pasal 14
Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin
organisasi

Pasal 15
Pergantian dan Pemilihan Pimpinan
1. Pergantian Pimpinan dilaksanakan pada setiap musyawarah
tertinggi di masing-masing tingkat pimpinan.
2. Pemilihan pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Unsur Pembantu Pimpinan
1. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan dapat
membentuk unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas-tugas
khusus.
2. Syarat dan ketentuan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |35

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 17
Pimpinan Komisariat
1. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Komisariat dipilih
untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
2. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Cabang dipilih untuk
masa jabatan 1 (satu) tahun.
3. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Daerah dipilih untuk
masa jabatan 2 (dua) tahun.
4. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Pusat dipilih untuk
masa jabatan 2 (dua) tahun.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 18
Permusyawaratan terdiri dari :
1. MUKTAMAR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi

yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan
Dewan Pimpinan Daerah, dan utusan-utusan Pimpinan Cabang.
2. TANWIR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di
bawah Muktamar yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan
utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan
kepentingan-kepentingan organisasi yang tidak dapat
ditangguhkan sampai berlangsung Muktamar, diadakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode muktamar.
3. MUSYAWARAH DAERAH, ialah permusyawaratan tertinggi
dalam Daerah, yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan
Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan
Pimpinan Komisariat, diadakan 2 (dua) tahun sekali.
4. MUSYAWARAH CABANG, ialah permusyawaratan tertinggi
dalam Cabang yang diikuti oleh anggota Pimpinan Cabang, dan

36| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

utusan-utusan Pimpinan Komisariat, diadakan 1 (satu) tahun
sekali.
5. MUSYAWARAH KOMISARIAT, ialah permusyawaratan
tertinggi dalam Komisariat yang diikuti oleh Pimpinan
Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1(satu) tahun sekali.
6. MUSYAWARAH LUAR BIASA, ialah permusyawaratan yang
dilaksanakan apabila organisasi dihadapkan pada situasi
kepemimpinan yang tidak mendukung untuk berlanjutnya
kepemimpinan karena hal-hal yang mendesak dan tidak bisa
ditangguhkan dengan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri
oleh 3/4 oleh pimpinan dibawahnya.

Pasal 19
Keputusan
1. Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah
yang hadir, asal yang berkepentingan telah diundang secara sah.
2. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila
tidak sah dilaksanakan dengan lobying dan apabila tidak sah
terpaksa diadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil
dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan Muktamar danTanwir berlaku setelah disetujui dan
disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ditanfidzkan
oleh DPP IMM.
4. Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah disetujui oleh
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, disahkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat IMM, dan ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah IMM.
5. Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah disetujui oleh
Pimpinan Daerah Muhammadiyah, disahkan oleh Dewan
Pimpinan Daerah IMM, dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang
IMM.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |37

6. Keputusan Musyawarah Komisariat berlaku setelah disahkan oleh
Pimpinan Cabang IMM, dan ditanfidzkan Pimpinan Komisariat
IMM.

7. Mekanisme pengesahan keputusan musyawarah ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 20
Keuangan
Keuangan organisasi diperoleh dari:
1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
2. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Dewan Pimpinan

Pusat dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, kemudian
disahkan dalam forum Muktamar.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22
Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam forum Muktamar dan
perubahannya sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 23

38| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

1. Pembubaran IMM menjadi wewenang kedaulatan Muktamar,
berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Setelah IMM dibubarkan segala kewajiban dan aset menjadi
tanggung jawab Muhammadiyah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 24
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya,
dan telah disahkan oleh forum Muktamar XVIII di Malang, Jawa
Timur dan mulai berlaku sejak disahkannya oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Malang - Jawa Timur

Tanggal : 06 Agustus 2018

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |39

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I
WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 29 syawal
1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964.

Pasal 2
1. Lambang IMM sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar

pasal 6 adalah sebagai berikut dengan ukuran 1 berbanding 2,5.

2. Penjelasan tentang lambang IMM di atur dalam pedoman
organisasi.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3
Anggota Biasa
1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah:
a. Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di perguruan
tinggi atau yang setingkat.

40| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf (a) paling
lambat 2 (dua) tahun setelah yudisium dan sebelum usia 31
tahun.

2. Prosedur menjadi anggota biasa :
a. Calon anggota harus mengikuti dan dinyatakan lulus
perkaderan Darul Arqam Dasar (DAD).
b. Permintaan menjadi anggota biasa diajukan secara tertulis oleh
Pimpinan Komisariat kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui
Pimpinan Cabang.
c. Apabila permintaan menjadi anggota diterima, kepadanya
diberikan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Daerah
atas nama DPP IMM.
d. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
e. Setiap 6 (enam) bulan sekali DPD melaporkan database
keanggotaan kepada Dewan Pimpinan Pusat IMM.
f. Anggota IMM tidak boleh merangkap pada organisasi ekstra
kampus yang sejenis.

Pasal 4
Anggota Luar Biasa
1. Anggota luar biasa adalah alumni IMM yang telah memenuhi
kriteria seperti anggota biasa sebagaimana pasal 3 dan
mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah.
2. Anggota luar biasa atas usulan pimpinan cabang IMM dan
ditetapkan oleh DPD IMM.

Pasal 5
Anggota Kehormatan
1. Anggota kehormatan adalah orang yang berasal dari luar
kalangan IMM yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada
ikatan.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |41

2. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh pimpinan IMM pada
tingkat dimana yang bersangkutan berada setelah
dipertimbangkan dan ditetapkan DPP IMM.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban
1. Anggota biasa berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan
dipilih.
2. Kewajiban anggota biasa adalah:
a. Mempelajari dan mengamalkan kepribadian dan khittah
perjuangan Muhammadiyah.
b. Menjadi tauladan utama bagi mahasiswa.
c. Tunduk dan taat kepada keputusan organisasi, peraturan-
peraturan dan menjaga nama baik IMM.
d. Turut melaksanakan dan mendukung usaha-usaha organisasi.
e. Membayar uang pangkal atau iuran yang besarnya disepakati
pimpinan setempat.

Pasal 7
Pemberhentian Anggota
Keanggotaan berhenti karena:
1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri dengan dibuktikan surat pernyataan.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Pimpinan
Cabang karena pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan
organisasi.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang pemberhentian
anggota sesuai pasal 7 ayat 3 hanya dapat dilaksanakan setelah :
a. Diadakan penelitian oleh Pimpinan Cabang;
b. Diberikan peringatan oleh Pimpinan Cabang secara tertulis;
c. Dilakukan skorsing oleh Pimpinan Cabang, apabila peringatan
tersebut pada pasal 7 ayat 4 huruf (b) tidak diindahkan;

42| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

d. Anggota yang diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah
diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah yang
diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.

e. Permintaan sendiri dengan melampirkan surat pengunduran
diri.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8
Komisariat
1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
komisariat ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan
Daerah atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
2. Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha organisasi
untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta
menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan
organisasi, minimal melaksanakan kegiatan perkaderan.

Pasal 9
Cabang
1. Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari
sekurang kurangnya 3 (tiga) komisariat yang telah disahkan.
2. Apabila poin 1 (satu) terpenuhi, maka dalam satu kabupaten atau
kota dimungkinkan adanya lebih dari 1 (satu) cabang.
3. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
cabang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat
atas usul Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
4. Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat
(KORKOM) dengan mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) unsur pimpinan cabang dan
2 (dua) orang perwakilan pimpinan komisariat.
5. Korkom adalah bagian pimpinan cabang yang bertugas membantu
sebagian tugas pokok pimpinan cabang.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |43

6. Masa jabatan korkom menyesuaikan dengan masa jabatan
pimpinan cabang.

Pasal 9A
Cabang Luar Negeri
1. Cabang Luar Negeri Dibentuk dan di SK-kan Oleh Dewan
Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Cabang di luar Negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.
3. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
cabang luar negeri ditentukan dengan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 10
Daerah
1. Daerah dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari
sekurang kurangnya 3 (tiga) cabang yang telah disahkan.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
daerah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat
atas usul Musyawarah Daerah DPD sebelumnya dan setelah
mendengar pertimbangan calon Dewan Pimpinan Daerah yang
disahkan.

BAB IV
PIMPINAN

Pasal 11
Syarat-syarat Pimpinan
Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Pimpinan
Ikatan:
1. Syarat Umum
1. Telahmenjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan
persyarikatan.

44| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

3. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan
pimpinan persyarikatan.

4. Mampu membaca Al-Qur‘an secara tartil.
5. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
6. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama

dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.
7. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan

anggota organisasi politik.
8. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat di

bawahnya.
9. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan

jika terpilih menjadi pimpinan.
2. Syarat Khusus bagi Dewan Pimpinan Pusat

a. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1
periode.

b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
c. Batas usia maksimal sebelum 31 tahun.
d. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana atau sesuai dengan

ART pasal 3 ayat 1b
3. Syarat Khusus bagi Dewan Pimpinan Daerah

a. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1
periode

b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
c. Batas usia maksimal sebelum 28 Tahun.
d. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai

dengan pasal 3 ayat 1b
4. Syarat Khusus bagi Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1
periode.

2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia maksimal 26 Tahun
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai

dengan pasal 3 ayat 1b

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |45

5. Syarat Khusus bagi Pimpinan Komisariat
1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun dibuktikan dengan syahadah.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Pasal 12
Pemberhentian Pimpinan
Berhentinya pimpinan karena :
1. Berakhirnya status masa jabatan.
2. Berhalangan tetap.
3. Permintaan sendiri.
4. Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan.

Pasal 12A
Pemberhentian Ketua Umum
1. Berhentinya ketua umum karena: (a) berakhirnya masa jabatan
(b) Berhalangan tetap (c) Permintaan sendiri (d) Melanggar
konstitusi ikatan dan persyarikatan.
2. Apabila ketua umum berhenti dalam kondisi huruf b,c dan d.
maka diadakan rapat pleno diperluas yaitu melibatkan pimpinan
setingkat dibawahnya yang diselenggarakan khusus untuk itu.
3. Rapat pleno dipeluas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diikuti
oleh: pimpinan harian yang ketua umumnya mengundurkan diri
dan melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan, kecuali
pimpinan komisariat yang dapat mengadakan rapat pleno
pimpinan dihadiri pimpinan setingkat diatasnya.

Pasal 13
Dewan Pimpinan Pusat
1. Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh Ketua Umum terpilih dan
formatur yang dipilih oleh forum Muktamar.

46| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

2. Dewan Pimpinan Pusat memimpin organisasi, mentanfidzkan
keputusan serta mengawasi pelaksanaannya.

3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pimpinan
Pusat dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi
tugas dan menyelenggarakan pekerjaan khusus.

4. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua
Umum, 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal, 1 (satu) orang
Bendahara Umum, 14 (Empat belas) orang Ketua bidang, 14
(Empat belas) orang sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil
bendahara umum.

Pasal 14
Dewan Pimpinan Daerah
1. Dewan Pimpinan Daerah disusun oleh Ketua Umum dan formatur
yang dipilih oleh forum Musyawarah Daerah dan disahkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah wakil Dewan Pimpinan Pusat di
daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Unsur Pembantu
Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Dewan Pimpinan Daerah harus memberikan laporan kepada
Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
5. Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua
umum, 1 (satu) orang Sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara
umum, 13 (Tiga belas) orang ketua bidang, 13 (Tiga belas) orang
sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara umum.
6. Dalam keadaan tertentu Struktur Dewan Pimpinan Daerah
sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (Tiga belas) orang Pimpinan
Harian.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |47

Pasal 15
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang disusun oleh Ketua Umum dan formatur yang
dipilih oleh forum Musyawarah Cabang dan disahkan oleh
Dewan Pimpinan Daerah.
2. Pimpinan Cabang adalah wakil Dewan Pimpinan Daerah di
daerahnya.
3. Pimpinan Cabang dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pimpinan Cabang memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan
Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan atau apabila ada
hal-hal yang dianggap perlu.
5. Struktur Pimpinan Cabang terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum,
1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara umum,
13 (Tiga belas) orang ketua bidang, 13 (Tiga belas) orang
sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara umum.
6. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Cabang sekurang-
kurangnya terdiri dari 13 (Tiga belas) orang Pimpinan Harian.

Pasal 15A
Pimpinan Cabang Luar Negeri
1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
Pimpinan cabang luar negeri ditentukan dengan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Pimpinan Cabang Luar Negeri memberikan laporan kepada
Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan
atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
3. Periodesasi Pimpinan Cabang Luar Negeri untuk masa jabatannya
selama 2 (dua) tahun.

48| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

Pasal 16
Pimpinan Komisariat
1. Pimpinan Komisariat disusun oleh Ketua formatur dan anggota
formatur yang dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan
oleh Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Komisariat adalah wakil Pimpinan Cabang di
daerahnya.
3. Pimpinan Komisariat dapat membentuk Unsur Pembantu
Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pimpinan Komisariat memberikan laporan kepada Pimpinan
Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau apabila
ada hal-hal yang dipandang perlu.
5. Struktur Pimpinan Komisariat terdiri dari 1 (satu) orang ketua
umum, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara
umum, 13 (Tiga belas) orang ketua bidang, 13 (Tiga belas) orang
sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara.
6. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Komisariat sekurang-
kurangnya terdiri dari 13 (Tigabelas) orang Pimpinan Harian.

Pasal 17
Unsur Pembantu Pimpinan
1. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Lembaga Semi Otonom
(LSO) dan Lembaga Otonom (LO).
2. Lembaga Semi Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang
menjalankan sebagian tugas pokok IMM.
3. Lembaga Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang
menjalankan tugas pendukung IMM.
4. Unsur Pembantu Pimpinan dibentuk dan disahkan oleh pimpinan
yang bersangkutan.
5. Ketentuan tentang pembentukan dan tugas Unsur Pembantu
Pimpinan diatur dalam Pedoman Organisasi.

T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |49

Pasal 18
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
2. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan mekanisme pemilihan
ketua umum dan formatur, kecuali di tingkatan komisariat
pemilihan pimpinan menggunakan mekanisme pemilihan
formatur.
3. Pelaksanaan pemilihan pimpinan dilakukan oleh Panitia
Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan masing-
masing tingkatan bersama pimpinan dibawahnya melalui rapat
pleno untuk satu kali pemilihan.
4. Pelaksanaan pemilihan pimpinan diatur berdasarkan tata tertib
pemilihan pimpinan yang ditetapkan oleh Tanwir dan telah
ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 19
Pergantian dan Perubahan Pimpinan
1. Pimpinan IMM yang telah habis masa jabatannya tetap
menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan
dengan pimpinan yang baru.
2. Dalam satu masa jabatan, dapat dilakukan perubahan pimpinan.
3. Perubahan pimpinan diatur dalam peraturan khusus yang
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus menjamin
adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas jalannya
kepemimpinan.
5. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus memenuhi
syarat-syarat sesusai dengan ketentuan.

50| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 20
Muktamar
1. Muktamar dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan
Pimpinan Pusat.
2. Muktamar dihadiri oleh :
a. Peserta
1) Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.
2) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4 (empat)
orang.
3) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 2 (dua) orang.
3. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih dan
dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara, peninjau Muktamar
berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda
Muktamar ditetapkan dalam forum Tanwir.
5. Acara Pokok Muktamar:
a. Laporan Dewan Pimpinan Pusat tentang :
1) Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
2) Organisasi.
3) Keuangan.
4) Pelaksanaan keputusan Muktamar/Tanwir.
b. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Garis-garis
Besar Haluan Kerja, dan Program Kerja.
d. Pemilihan Ketua umum dan Formatur Dewan Pimpinan Pusat.
e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen.
f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Muktamar dibuat oleh Dewan
Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Muktamar.