Penerapan SMK3 terkait pemeliharaan kapal

Nama : Rosmila Sari
NPM : 2017.23.1.086
Penerapan smk3 terkait pemeliharaan kapal Ditpolairud Polda Sulsel

Latar Belakang
Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah
perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri. Menurut
Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan
yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah
yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.
22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi
kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di
perairan, Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau
perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. PP tersebut pada hakikatnya
mewajibkan bagi setiap kapal untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi
keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan
pencemaran dari kapal, pemuatan dan status hukum kapal. Juga diatur tentang tindakan untuk
keselamatan di atas kapal, yaitu kapal harus dilengkapi dengan alarm darurat umum, anak buah kapal
harus terlatih apabila terjadi musibah atau meninggalkan kapal, petugas yang melakukan dinas jaga
pertama harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup, latihan peran kebakaran, peran kebocoran,
peran pertolongan orang jatuh ke laut dan peran meninggalkan kapal dilakukan satu kali dalam satu
minggu atau paling sedikit satu kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang dari satu minggu.
Selanjutnya, bagi kapal-kapal yang mengalami kecelakaan diatur bahwa hasil pemeriksaan kecelakaan
kapal harus dievaluasi dan dinilai dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan keselamatan kapal,
menentukan apakah sertifikat yang bersangkutan masih dapat diberlakukan dan menentukan perlu
tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pendekatan Root Cause Analysis yaitu kecelakaan diperairan setidaknya dipengaruhi oleh faktor teknis,
non teknis dan faktor manusia. Faktor teknis contohnya kekurangcermatan di dalam desain kapal,
penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan bagian-bagian kapal atau
pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan atau prosedur yang ada. Sementara terkait faktor non
teknis misalnya faktor cuaca buruk seperti badai, gelombang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau
badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas. Ketiga, faktor manusia.
Kecerobohan di dalam menjalankan kapal, kekurangmampuan awak kapal dalam menguasai berbagai
permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal, secara sadar memuat kapal secara
berlebihan. Lebih detail bisa dijelaskan dengan teori “Human Factors in Ship Operation”. Ada banyak
faktor manusia dalam kejadian insiden ataupun kecelakaan perairan. Menurut ‘Safety & Shipping
Review’ terbaru yang dilakukan oleh Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), human error
menyumbang 75% dari 15.000 klaim asuransi kewajiban laut yang dianalisis selama lima tahun terakhir.
Di samping itu juga terkait safety management System yang belum banyak diterapkan secara maksimal.
Tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sangat dibutuhkan ketika karyawan melakukan
aktivitas kerja. Terutama bagi karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang memiliki risiko
keselamatan dan kesehatan yang tinggi, karena keselamatan kerja di perusahaan tidak hanya
ditimbulkan oleh sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan tetapi juga kesadaran setiap individu
untuk menghindari kecelakaan kerja. Seiring berkembangnya industrialisasi dan globalisasi serta

kemajuan ilmu dan teknologi, maka keselamatan dan kesehatan kerja juga semakin berkembang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan sebagai dasar hukum penerapan K3 di
Indonesia telah diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
dimana pada Pasal 164-165 tentang Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa semua tempat kerja wajib
menerapkan upaya kesehatan baik sektor formal maupun informal termasuk Aparatur Sipil Negara, TNI
dan Kepolisian. Beriringan dengan segala macam perkembangan yang terjadi, perusahaan-perusahaan
yang ada di Indonesia pun mulai beralih untuk menerapkan keilmuan maupun teknologi baru yang dapat
meningkatkan produktivitas perusahaan. Penggunaan keilmuan maupun teknologi yang lebih baru
memang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun disamping itu, resiko terhadap
keselamatan dan kesehatan pekerja pun semakin meningkat.

Keselamatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 ayat (3), yang berbunyi : “Dengan peraturan perundangan ditetapkan
syarat-syarat keselamatan kerja untuk” :
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledak.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian

lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physic maupun psychis,

peracunan, infeksi dan penularan.
8. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.
10. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya

bertambah tinggi.

Kecelakaan Kapal (Ship Accident) / Kecelakaan Laut (Marine Casualty)
adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hal-hal berikut:
1. Kematian/hilangnya nyawa seseorang, cedera/luka berat atas seseorang yang disebabkan karena

atau berkaitan dengan kegiatan pelayaran atau operasional kapal; atau
2. Hilangnya seseorang dari kapal atau sarana apung lainnya yang disebabkan karena atau berkaitan

dengan kegiatan pelayaran atau pengoperasian kapal; atau
3. Hilangnya, atau menghilangnya sebuah kapal atau lebih; atau
4. Kerusakan material pada sebuah kapal atau lebih; atau
5. Kerusakan material pada sebuah kapal atau lebih; atau
6. Kandasnya atau tidak mampunya sebuah kapal atau lebih, atau keterlibatan sebuah kapal dalam

kejadian tabrakan; atau
7. Kerusakan material/barang yang disebabkan karena atau berkaitan dengan, pengoperasian kapal;

atau
8. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya sebuah kapal atau lebih, atau berkaitan

dengan pengoperasian kapal.

Kecelakaan Berat (Serious Casualty)
adalah sebuah kecelakaan yang tidak dikategorikan sebagai kecelakaan sangat berat tetapi terkait
dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Terjadinya kebakaran di kapal, ledakan, kandas, senggolan (contact), kerusakan akibat cuaca buruk,

keretakan badan kapal (hull cracking) atau dugaan cacat pada badan kapal (suspected hull defect)
dll;
2. Kerusakan konstruksi yang menjadikan kapal tidak laik laut, misalnya ada kebocoran pada badan
kapal di bawah garis air, tidak berfungsinya mesin induk kapal, kerusakan besar pada akomodasi
dsbnya; atau
3. Pencemaran laut, tidak peduli jumlah atau besarnya tumpahan; atau
4. Ketidak berdayaan kapal sehingga memerlukan ‘penundaan’ (towage) atau bantuan dari darat;
dan/atau
5. Setiap kejadian berikut yang dengan memperhitungkan keadaan sekelilingnya dapat memungkinkan
menjadi penyebab cedera serius atau gangguan kesehatan sese-orang dikarenakan kejadian atau
peristiwa dibawah ini:
• meledaknya (bursting) atau lumpuhnya (collapse) suatu bejana tekan, saluran pipa atau katup;

dan/ atau
• lumpuhnya (collapse) atau tidak bekerjanya dari suatu alat angkat, atau peralatan untuk

memasuki ruangan (access equipment), atau penutup palka, peranca (staging); dan/atau
• jatuhnya muatan (cargo), pergeseran muatan yang tidak dikehendaki atau tolak bara kapal

(ballast) yang menjadi sebab kemiringan kapal yang membahayakan atau jatuhnya muatan
kelaut; dan/atau
• terjadinya kontak seseorang dengan serat asbes (asbestos fibre) yang terlepas, kecuali yang
bersangkutan mengenakan pakaian pelindung lengkap;dan/ atau
• tersebarnya bahan berbahaya atau unsur yang dapat mencederai seseorang.

Cedera Berat (Major Injury)
adalah cedera yang dialami oleh seseorang yang mengakibatkan:
1. Patah tulang (tidak termasuk jari-jari tangan, ibu jari dan jari-jari kaki);dan/atau
2. Kehilangan tungkai, lengan atau bagian dari lengan; dan/atau
3. Pergeseran (dislocation) bahu (shoulder), pinggul (hip), lutut/dengkul (knee), tulang belakang

(spine); dan/atau
4. Kehilangan penglihatan (sementara ataupun permanen); atau
5. Luka penetrasi dimata; atau
6. Hypothermia atau kehilangan kesadaran; atau
7. Membutuhkan alat guna menyadarkan diri korban (resuscitation); dan/atau
8. Perlu perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan sejenis sampai dengan jangka waktu lebih

dari 24 jam; atau
9. Bila masih di tengah laut, korban harus terus dibaringkan ditempat tidur lebih dari 24 jam.
Cedera Serius (Serious Injury)
adalah cedera yang mengakibatkan bersangkutan tidak mampu melakukan tugas/kewajiban untuk
jangka waktu 72 jam dihitung sejak 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian;
Cedera Fatal (Fatal Injury)
adalah cedera yang mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 30 hari setelah terjadi kecelakaan;

Kapal Negara
adalah kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum serta
tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya penelitian di laut, pemasangan sarana bantu navigasi
pelayaran dan lain sebagainya;

CARA BERTINDAK FUNGSI POLAIR PREVENTIF
melakukan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di lingkungan perairan
Dalam melaksanakan tugas Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat

pantai di daerah hukum Ditpolairud Polda Sulsel
2. pemberian bantuan SAR di laut/perairan
3. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan
4. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Ditpolairud

Resiko tugas Polair yaitu karena bertugas di wilayah perairan dan tentunya berbeda dengan fungsi
lainnya. Fungsi Polair tentu saja beresiko ketika melaksanakan patroli laut karena jarak antara laut dan
darat yang jauh dan memakan waktu yang lama untuk menjangkau apabila terjadi kecelakaan laut.
Sebelum melaksanakan tugas patroli, Polair harus memperhatikan hal-hal yang dapat beresiko bagi
keselamatan anggota maupun orang lain yang menggunakan kapal tersebut. Dalam pembahasan ini
akan dibahas tentang pemeliharaan kapal.

Pemeliharaan Kapal adalah kegiatan perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan sendiri atau
pihak lain baik pada masa operasi atau diluar masa operasi kapal, dalam rangka mempertahankan
kelayakan kapal sehingga dapat beroperasi secara maksimal.

Pentingnya Harwat (Pemeliharaan dan Perawatan) kapal Ditpolairud Polda Sulsel
Pentingnya melaksanakan pengecekan dan perawatan kapal secara rutin agar kapal selalu siap
operasional bilamana sewaktu - waktu di pergunakan dan mencapai usia pakai yang maksimal dan agar
dalam pelaksanaan patroli tidak mengalami masalah sehingga berlayar/patroli dalam keadaan aman
dan lancar. Tujuan melakukan pemeliharaan kapal untuk meminimalisir kesalahan di saat pelaksanaan
patroli terlebih masalah kerusakan kapal karena akan berakibat sangat fatal terhadap keselamatan crew
kapal dan alutnya dan juga agar body kapal tidak cepat rusak. Pengecekan dan perawatan kelengkapan
Inventaris dinas kapal patroli yaitu meliputi :
- pembersihan tritip pada lunas kapal
- perawatan kelengkapan alat keselamatan (life jacket)
- Apar (alat pemadan api ringan)
- alat komunikasi diatas kapal
- sistem navigasi kapal kapal
- Sistem kelistrikan
- pengapian Kapal

Contoh kecelakaan-Kecelakaan:
1. Sebuah kapal terbalik dan tenggelam yang diakibatkan oleh salah satu yang menjadi penyebab, yaitu

adanya suatu kebocoran pada pelat dinding kedap air (sekat) pemisah tangki dasar ganda sisi kiri
dan sisi kanan yang dipergunakan sebagai tangki ballast air laut akibat kurang cermat / teliti dalam
pemeriksaan tangki-tangki (internal inspection) oleh pihak-pihak terkait pada waktu kapal naik dok
terakhir sebelum terjadi kecelakaan. Pada waktu kapal miring kekiri, Nakhoda berupaya
menegakkan kapal dengan mengisi salah satu tangki dasar ganda sisi kanan. Tetapi tindakan
tersebut justru menyebabkan kapal semakin miring kekiri, yaitu akibat air laut sebagai ballast yang
diisikan ke dalam tangki tersebut, lewat lubang-lubang kebocoran pada pelat sekat pemisah masuk
ke tangki sisi kirinya yang sebelumnya masih kosong.
2. Sebuah kapal barang tipe ”Open Shelter Deck” dirombak menjadi ”Closed Shelter Deck”. Sistem
ventilasi ruang palka untuk udara masuk meng-gunakan kipas angin (fan) yang digerakkan motor
listrik sedangkan pengeluaran udara dari palka memakai sistem ventilasi alam. Keadaan motor listrik
sudah tua, kemampuan untuk menyediakan udara segar dari luar kedalam ruang palka kurang
memadai, sehingga terjadi pembakaran (combustion) dari salah satu muatan yang di padat dipalka
yaitu tepung batok kelapa yang dikemas dalam karung. Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya
kebakaran di kapal saat dalam pelayaran.
3. Akibat lengketnya saluran kabel listrik di dalam kolom kemudi di anjungan sebuah kapal barang yang
memakai mesin kemudi hidrolik listrik (electro hydraulic), menyebabkan terjadinya hubungan
pendek pada arus listrik dan kemudi langsung tidak berfungsi. Kapal saat itu sedang berlayar
meninggalkan pelabuhan dan melewati beberapa kapal yang sedang berlabuh jangkar.

Tidak berfungsinya kemudi secara mendadak mengakibatkan kapal tidak terkendali dan menubruk
satu diantara kapal barang yang sedang berlabuh tersebut sehingga kapal yang ditubruk langsung
tenggelam. Adanya saluran listrik vital yang lengket akibat isolasi sudah tidak baik, tentunya
diakibatkan oleh kurang cermat dalam pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang harus dijalankan
pada instalasi listrik di kapal.
4. Sebuah kapal niaga tertunda keberangkatan meninggalkan suatu pelabuhan di luar negeri
sehubungan dari hasil pemeriksaan oleh petugas yang berwenang setempat (Port State Control)
mengharuskan dilaksanakan perbaikan perbaikan terlebih dahulu pada pintu-pintu kedap air di dek
garis muat berkenaan dengan pemenuhan salah satu Konvensi Internasional yang diberlakukan.
Akibatnya adalah selain terlambat keberangkatan, juga harus mengeluarkan biaya perbaikan yang
jauh lebih mahal.

Contoh kasus pada Kapal Ditpolairud Polda Sulsel
Pada Tahun 2019 tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juli, terjadi ledakan Kapal patroli milik Ditpolairud Polda
Sulsel. Penyebab meledaknya kapal patroli Polairud Polda Sulsel, karena genset yang rusak. Ledakan
terjadi pukul 16.30 Wita setelah pengisian bahan bakar kapal. Anggota kapal sedang melakukan
penjagaan dan pemeliharaan kapal yaitu mengisi bahan bakar agar selalu siap di operasikan apabila
sewaktu-waktu dibutuhkan. Setelah pengisian bahan bakar kemudian terjadi kemacetan pada genset
dan pada saat genset dihidupkan terjadilah ledakan yang mengakibatkan 1 (satu) anggota Ditpolairud
Polda Sulsel meninggal dunia dan 1 (satu) menderita patah tulang. Kapal Patroli Ditpolairud terbakar
dalam keadaan tidak sedang beroperasi dan di dalamnya ada anggota yang sedang melakukan
penjagaan dan perawatan kapal. Pemadam Kebakaran kesulitan dalam proses evakuasi karena di dalam
kapal sudah tersebar bahan bakar (BBM).

Pengendalian Resiko Kecelakaan Kerja
Menurut Depnakertrans RI dikutip oleh (Rofiah, 2009:20) Perusahaan harus merencanakan manajemen
dan pengendalian kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja
yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi
tempat kerja, perancangan pabrik dan bahan, prosedur dan intruksi kerja untuk mengatur dan
mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode :

a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi,isolasi,ventilasi,higiene dan sanitasi.

- Eliminasi : menghilangkan bahan-bahan yang mengandung potensi bahaya.

- Substitusi : mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan yang kurang

berbahaya atau tidak bahaya sama sekali.

- Ventilasi : mengalirkan udara kedalam ruang kerja agar kadar dari bahan-bahan yang berbahaya

lebih rendah dari kadar yang berbahaya yaitu kadar NAB.

- Higiene dan Sanitasi : dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya Penyakit Akibat Kerja

(PAK) agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginnya dan

pengolahan air buangan agar tidak mencemari lingkungan.

b. Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas

pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang K3.

c. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi.

- Internal audit dengan mengidentifikasi setiap kejadian-kejadian hampir celaka di dalam

perusahaan untuk selanjutnya diambil tindakan koreksi agar prosedur-prosedur yang ditetapkan

secara terprogram dapat lebih efektif.

- Penyelidikan insiden mengidentifikasi setiap kejadian hampir celaka di dalam perusahaan.

- Etiologi : mencari sumber (asal usul) terjadinya penyakit akibat kerja.

Kesimpulan

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,

permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika

kapal. Penyebab (Causes) adalah segala tindakan penghilangan / kelalaian (omissions) terhadap kejadian

yang saat itu sedang berjalan atau kondisi yang ada sebelumnya atau gabungan dari kedua hal tersebut,

yang mengarah terjadinya kecelakaan atau insiden. Kecelakaan Sangat Berat (Very Serious Casualty)

adalah suatu kecelakaan yang dialami satu kapal yang berakibat hilangnya kapal tersebut atau sama

sekali tidak dapat diselamatkan (total loss), menimbulkan korban jiwa atau pencemaran berat.

Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Sunyoto (2012:242) ada tiga alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja :

1. Berdasarkan Perikemanusiaan

Pertama-tama para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan atas dasar perikemanusiaan yang

sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit, dan

pekerja yang menderita luka serta keluarganya sering diberi penjelasan mengenai akibat kecelakaan.

2. Berdasarkan undang-undang

Karena pada saat ini di Amerika terdapat undang-undang federal, undang-undang negara bagian dan

undang-undang kota praja tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan bagi mereka yang

melanggar dijatuhkan denda.

3. Ekonomis

Yaitu agar perusahaan menjadi sadar akan keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dapat berjumlah

sangat besar bagi perusahaan.