FTA-SCNEWSLETTEREdisi: Juni 2025Indonesia dan Thailand telah menjalin kerja sama perdaganganmelalui ATIGA (ASEAN Trade in Good Agreement), ASEAN+1FTA, dan RCEP (Regional Comprehensive EconomicPartnership Agreement), yang seharusnya mendukungkelancaran arus barang termasuk produk herbal. Namun,penerapan regulasi teknis baru oleh Thailand terhadap produkherbal perlu dipastikan agar selaras dengan prinsiptransparansi dan non-diskriminasi dalam perjanjian-perjanjiantersebut, guna menghindari hambatan non-tarif yang dapatmengganggu kelancaran ekspor Indonesia.Ringkasan EksekutifTHAILANDADOPSIREGULASI BARUUNTUK PRODUKHERBAL: APADAMPAKNYABAGI EKSPORTIRINDONESIALatar BelakangThailand sebagai salah satu mitra dagang utamaIndonesia di sektor produk herbal telah mengadopsiregulasi baru melalui notifikasi resmi ke WTO, yaitudokumen G/TBT/N/THA/743/Add.1. Regulasi ini berjudul“Notification of the Herbal Product Committee Re: TheQuality Control Methods and Specifications of HerbalProduct and the Criteria, Procedures and Conditions forthe Issuance of Certificate of Analysis of Herbal Products(3rd edition) B.E. 2567 (2024)” dan mulai berlaku sejak27 Desember 2024.Sumber Regulasi: WTO TBT Notification – G/TBT/N/THA/743/Add.1Pada Tanggal 27 Desember 2024, Thailand telahmemberlakukan regulasi baru terkait pengendalian mutu dansertifikasi produk herbal. Peraturan ini mewajibkan produkherbal yang masuk ke Thailand memiliki Certificate of Analysis(CoA) sesuai standar teknis terbaru. Kebijakan ini berdampaksignifikan terhadap ekspor herbal Indonesia, terutama bagiUMKM yang belum siap memenuhi standar tersebut. Datamenunjukkan adanya penurunan nilai dan volume ekspor pada2024, menandakan perlunya respons cepat dari pelaku usahadan pemerintah untuk mempertahankan akses pasar.Kebijakan tersebut merupakan bentuk penerapan hambatanteknis perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) yangdapat memengaruhi kelancaran ekspor produk herbal keThailand. Dalam konteks ini, isu tersebut menjadi penting karenaIndonesia merupakan salah satu pengekspor produk herbal keThailand, dan banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, belumsepenuhnya siap dalam hal pemenuhan standar mutu dansertifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam regulasi tersebut.Tanpa penyesuaian yang cepat dan strategis, potensi kehilanganakses pasar dan penurunan daya saing produk herbal Indonesiamenjadi sangat nyata.FTA Support Center Bandung/Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasioal, Kementerian Perdagangan RI
Produk Herbal Contoh Status UmumJamu Cair/KapsulJamu Kunyit, Temulawak,SambilotoTerdampak LangsungSuplemen HerbalEkstrak Daun Sirsak, JaheMerahTerdampakProduk Topikal Herbal Minyak Gosok, BalsemMungkin terdampak (TergantungFormulasi dan Kategori)ISI UTAMAREGULASI TERKAITFTA Support Center Bandung/Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasioal, Kementerian Perdagangan RISumber Regulasi: WTO TBT Notification – G/TBT/N/THA/743/Add.1Notification of the Herbal Product Committee Re: The Quality Control Methods andSpecifications of Herbal Product and the Criteria, Procedures and Conditions for the Issuanceof Certificate of Analysis of Herbal Products (3rd edition) B.E. 2567 (2024). Nomor Notifikasi:G/TBT/N/THA/743/Add.1 Sumber Hukum: Disampaikan melalui WTO TBT Notification.Regulasi ini mengatur secara teknis metode pengendalian mutu dan spesifikasi produk herbal,serta ketentuan untuk penerbitan Certificate of Analysis (CoA) bagi produk herbal yang masukke pasar Thailand. Ini merupakan versi ke-3 (2024) dari standar yang berlaku.Kategori Produk Herbal Indonesia yang Berpotensi Terdampak meliputi Jamu cair dan kapsul(temulawak, kunyit, sambiloto); Ekstrak herbal (sirsak, jahe merah); Produk herbal topikal(minyak tradisional, balsem); Teh herbal dan infus herbal.Deskripsi RegulasiKomoditas yang Terdampak
No TahunNilai Ekspor(Juta USD)VolumeEkspor (Ton)PertumbuhanNIlai (%)PertumbuhanVolume1 2020 18,2 1.325 - -2 2021 20,5 1.400 12,6 5,73 2022 21,7 1.460 5,9 4,34 2023 19,4 1.380 -11,1 -5,55 2024 17,8 1.290 -7,8 -6,5Data Ekspor Produk Herbal Indonesia ke Thailand berikut analisisdampaknya terhadap Produk Ekspor Indonesia.Data Ekspor Produk Herbal Indonesia ke Thailand 2020 - 2024Tren Ekspor Produk Herbal Indonesia ke ThailandNilai dan Volume Ekspor; Tren lima tahun terakhir (2020–2024): Nilai ekspor turun darUSD 19,3 juta (2023) ke USD 17,8 juta (2024), menurun -7,8%. Volume ekspor turun dari1.380 ton ke 1.290 ton, turun -6,5%. Penurunan ini konsisten dengan penerapan regulasibaru Thailand akhir 2024. Negara Tujuan Ekspor yang Relevan; Thailand adalah pasarutama dalam konteks ini. Eksportir juga menarget pasar ASEAN seperti Malaysia,Vietnam, serta beberapa negara non-ASEAN.Penurunan ekspor herbal Indonesia ke Thailand pada 2024 mencerminkan efeklangsung dari regulasi teknis baru. Untuk memitigasi dampak, perlu percepatanadaptasi standar mutu, peningkatan akses laboratorium terakreditasi, danpendampingan pemerintah dengan UMKM. Tanpa langkah ini, risiko pangsa pasar turunsemakin besar.Nilai Ekspor (Juta USD) Volume Ekspor (Ton)2020 2021 2022 2023 20240500100015002000
Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya penurunan baik dari sisi nilaimaupun volume ekspor pada tahun 2024. Nilai ekspor turun sebesar 7,8%,sementara volume turun sebesar 6,5%. Hal ini diperkirakan berkaitan denganpenyesuaian pasar terhadap regulasi baru dari Thailand yang mulaidiberlakukan menjelang akhir tahun.Analisis DampakANALISIS DAMPAK REGULASI TERHADAPEKSPOR HERBAL INDONESIA KE THAILANDTerjadi penurunan nilai ekspor sebesar -7,8% dan volume ekspor sebesar-6,5% pada 2024.Ini dapat dihubungkan dengan mulai diterapkannya standar mutu dan ujilaboratorium yang lebih ketat di Thailand menjelang akhir 2024.Jika tidak segera melakukan penyesuaian standarproduk dan sertifikasi, produk Indonesia bisatergantikan oleh negara kompetitor seperti India,Vietnam, atau Tiongkok yang lebih siap denganstandarisasiPenurunan Nilai dan Volume Ekspor (2023–2024)Potensi Hambatan Teknis (TBT)Ancaman Penurunan Pangsa Pasarftacenter.kemendag.go.id [email protected] 0813 1266 6635Regulasi tersebut menghadirkan tantangan teknis, khususnya bagi eksportirkecil dan UMKM di Indonesia, yang belum sepenuhnya siap dengan sistempengujian mutu dan sertifikasi CoA sesuai standar Thailand. Kegagalanmemenuhi standar ini dapat menyebabkan produk ditolak di perbatasanatau kehilangan akses pasar.CoA dan Standar Teknis Baru – Perlu sertifikat mutu sesuai persyaratanThailand.SPS dan Lab Testing – Pemeriksaan keamanan konsumen yang lebihketat.Risiko Penolakan di Impor – Produk tanpa dokumen memadai berisikoditolak.Beban Biaya dan Administratif – UMKM menghadapi peningkatan biayasertifikasi dan konsultasi ahli.Penundaan Layanan Bea Cukai & Labeling Khusus – Persyaratan lokaldapat menimbulkan hambatan administratif.UMKM dan eksportir kecil yang belum siap dengan laboratorium dandokumentasi akan menghadapi kesulitan menyesuaikan diri.
Review formula dan komposisi produk herbal agar sesuai denganspesifikasi Thailand.Mengurus Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium terakreditasiyang memenuhi metode uji yang diakui Thailand.Melengkapi dokumen teknis dan label sesuai standar Thailand, termasukbahasa lokal jika diperlukan.Konsultasi dengan importir lokal di Thailand untuk memastikan kepatuhanpada seluruh prosedur pemasukan barang.Tindakan yang Perlu dilakukan oleh EksportirREKOMENDASI/TINDAK LANJUTSosialisasi regulasi baru Thailand kepada pelaku usaha melalui webinar,pelatihan, dan panduan teknis.Fasilitasi akses uji laboratorium dan proses sertifikasi bagi eksportir,terutama UMKM, melalui Lembaga Pemeriksa resmi dan BPOM.Pengajuan klarifikasi atau penangguhan melalui jalur diplomatik dan WTOTBT Enquiry Point jika ditemukan ketentuan yang memberatkan.Pemberian subsidi teknis atau insentif untuk peningkatan daya saingekspor herbal yang terdampak regulasi ini.FTA Support Center BandungEmail: [email protected]://www.instagram.com/ftasupportcenter_bdg/Kebijakan yang dapat diambil oleh PemerintahTindakan Koordinasi yang Diperlukan AntarinstansiKontak dan Informasiftacenter.kemendag.go.id [email protected] 0813 1266 6635Kemendag, BPOM, Kemenkes, dan KBRI Bangkok perlu membentuk gugustugas untuk merespons regulasi ini.Kolaborasi dengan asosiasi industri herbal dan UMKM, seperti GP Jamudan Asosiasi Herbal Indonesia.Sinkronisasi data dan HS Code lintas instansi agar tidak terjadi kesalahanklasifikasi dan deklarasi ekspor.Website Resmihttps://www.ftacenter.kemendag.go.id