CONTOH BENTUK KORUPSI SESUAI DENGAN JENIS KOUPSI (ROSITA HASAN)-dikonversi

“CONTOH BENTUK KORUPSI SESUAI DENGAN JENIS-JENIS
KORUPSI"

DOSEN PENGAMPUH : IBU SITI CHOIRUL DWI ASTUTI, M. TR. KEB

DISUSUN OLEH :
NAMA : ROSITA HASAN
NIM : 751540120062
KELAS : 1B KEBIDANAN

PRODI D-III KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

TAHUN AJARAN 2021

CONTOH BENTUK JENIS KORUPSI SUAP MENYUAP

A. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Deretan Kasus Korupsi Rugikan Negara di Atas Rp100 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin
mengeluarkan peraturan baru terkait pesakitan korupsi di Indonesia. MA
menerbitkan ketentuan baru terkait pedoman pemidanaan koruptor yakni
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan itu mengamanatkan tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan
Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya mengatur
korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Dalam hal mengadili yang tercantum dalam pasal 3, kategori kerugian
keuangan negara terbagi menjadi lima. Pertama, yakni paling berat adalah
lebih dari Rp100 miliar.

Kategori berat yaitu lebih dari Rp25-100 miliar, kategori sedang untuk
yang korupsi lebih dari Rp1-25 miliar, kategori ringan untuk yang Rp200
juta-Rp1 miliar. Dan, terakhir kategori paling ringan yakni yang sampai
Rp200 juta.

Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan
tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda
Rp800 juta-Rp1 miliar.

Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan
sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan
keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-
Rp650 juta. Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan,

dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan
denda Rp50-Rp100 juta.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, ada sejumlah kasus korupsi
di Indonesia yang nilai kerugiannya divonis lebih dari 100 miliar.

Pertama, kasus Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun
penjara dan denda Rp500 juta. Setnov dinilai terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP
Elektronik (e-KTP), yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Setnov di meja hakim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, kasus korupsi di Bank Century yang menyeret nama Mantan
Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budi divonis 10 tahun penjara dan
denda Rp500 juta.

Ia dinyatakan terbukti bersalah dengan melakukan korupsi dalam hal
pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century
dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Budi terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana
Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64
ayat 1 KUHP dengan kerugian negara mencapai Rp7 triliun.

Ketiga, kasus korupsi wisma Atlet Hambalang dengan terdakwa mantan
Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia divonis 8 tahun pidana
penjara karena terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana
pencucian uang.

Selain itu, Anas dikenakan pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus
membayar uang penganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar.
Adapun kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp706 miliar dengan
menyeret nama besar lainnya seperti Mantan Kemenpora Andi
Mallaranggeng dan Angelina Sondakh.

Anas diyakini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU
jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta
Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Teranyar, kasus hukum yang masih berjalan ialah Bupati Kotawaringin
Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin usaha
pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah. Atas penerbitan IUP itu Komisi Pemberantasan Korupsi menduga
Supian telah merugikan negara hingga Rp5,8 triliun dan US$711 ribu atau
setara Rp9,9 miliar dengan asumsi kurs Rp14 ribu.

Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor
Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

B. KASUS SUAP MENYUAP
Kasus Suap, Eks Pejabat Pemprov Dituntut 8 Tahun Penjara.

Jakarta, CNN Indonesia, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Papua Mikael Kambuaya dituntut hukuman 8 tahun penjara. Selain itu,
Mikael juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsidair enam bulan

kurungan penjara. Mikael dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan
korupsi pengadaan pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre, Jayapura.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan saat membacakan surat
tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/3).

Dalam perkara ini, Mikael sebelumnya didakwa telah melakukan korupsi
yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp40,9 miliar. Perbuatan
Mikael disebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.

Korupsi itu dilakukan Mikael bersama Komisaris PT Manbers Jaya
Mandiri (MJM) David Manibui. Selain Komisaris MJM, David diketahui
merupakan pemegang saham PT Bintuni Energy Persada (BEP).

Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menyebut jika perbuatan
tidak sejalan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi yang
dijalankan pemerintah. Sedangkan, dalam pertimbangan yang
meringankan, Mikael belum pernah dihukum, masih memiliki tanggungan
keluarga, serta tidak menikmati hasil kejahatan korupsinya.

Selain menuntut Mikael, Jaksa juga menuntut agar majelis hakim
menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta
subsidair 6 bulan kurungan penjara kepada David selaku penyuap dalam
kasus ini.

Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa
uang pengganti sebesar Rp40,6 miliar. Jika tidak membayar uang

pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya akan disita.

Jika harta hasil sitaan tidak mencukupi uang pengganti, maka ia harus
menjalani masa tahanan tambahan selama tiga tahun. David dinilai telah
terbukti menyuap Mikael agar perusahaannya mendapatkan proyek
pengerjaan ruas jalan Kemiri-Depapre.
Baik Mikael dan David dinilai telah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Setelah mendengar tuntutan dari jaksa,
kedua terdakwa diberikan kesempatan menyampaikan pleidoi atau nota
pembelaan pada agenda sidang berikutnya, Rabu (18/3) pekan depan.

C. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Kasus Penggelapan dalam Jabatan, Mantan Dirut CV MSA Divonis Dua
Tahun Penjara

MALANGTIMES - Kasus penipuan dalam jabatan dengan terdakwa
Thomas Zachrias mantan Direktur CV Mitra Sejahtera Abadi (MSA),
warga Lembah Dieng, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, memasuki
sidang pembacaan vonis atau putusan hukuman (16/8/2019).

Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Noor Ichwan Ichlas Ria
Adha, dikatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan penggelapan uang perusahaaan sebesar Rp 900 juta.

"Terdakwa melanggar pasal 374 KUHP, terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melakukan penggelapan uang perusahaaan dan diputus
dengan hukuman dua tahun penjara dikurangi masa tahanan," bebernya.

Mengenai vonis atau putusan yang dibacakan Majelis Hakim, yang lebih
ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri
(Kejari) Kota Malang, Dimas Adji Wibowo selama empat tahun, pihak
JPU masih pikir-pikir mengenai putusan tersebut.

"Kami masih pikir-pikir dulu," bebernya dalam persidangan.

Sementara itu, dari pihak terdakwa dan kuasa hukumnya, Thomas
Zachrias mendengar vonis atau putusan hukuman tersebut juga
mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

"Kami pikir-pikir dahulu," ungkap kuasa hukum terdakwa dalam proses
sidang.

Juru bicara Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Djuanto,
mengungkapkan vonis yang diputuskan dari tuntutan empat tahun,
menjadi dua tahun oleh Majelis Hakim, telah melalui berbagai
pertimbangan.

Pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa, adalah pihak korban
yang dalam hal ini merupakan rekan kerja korban dalam satu CV, telah
mengalami kerugian kurang lebih Rp 900 juta.

Selain itu, dalam memberikan keterangan, terdakwa kerap berbelit-belit,
bahkan tidak mengakui perbuatannya kendati saksi-saksi
memberatkannya.

"Yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,
kemudian terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga," bebernya.

Dari pihak korban Megawati, yang diwakili oleh suaminya, yakni Herman,
menanggapi putusan Hakim selama dua tahun terhadap terdakwa,
pihaknya mengaku menerima dan menghormati putusan tersebut.

Namun, setelah kasus ini selesai dan putusan sudah berkekiatan hukum
tetap, pihaknya akan kembali menuntut secara perdata dan pidana terhadap
Thomas Zachrias dalam kasus yang lain.

"Terlapornya nanti juga sama, kami akan tuntut perdata maupun pidana
dalam kasus berbeda, namun setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap," pungkasnya.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula Kerjasama
antara Thomas Zachrias, warga Perum Bumi Mas, Desa Kalisongo,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan Megawati, warga Jalan
Kedondong, Kota Malang pada tahun 2009.

Saat itu, Megawati beperan sebagai persero pasif fan Thomas sebagai
persero aktif. Thomas sendiri memiliki jabatan sebagai Direktur pada
perusahaan percetakan tersebut.

Namun, setelah lama berjalan transparansi keuangan dan pertanggung
jawaban, dirasakan ada kejanggalan oleh Megawati.

Thomas tak pernah memberikan laporan Keuangan selama beberapa tahun.
Setelah diaudit, terdapat kerugian sebesar Rp 900 juta. Sampai akhirnya,
setelah beberapa kali, hingga melakukan somasi ke Thomas tak ada itikad
baik, akhirnya melaporkan Thomas ke polisi.

Setelah melewati sekian waktu yang cukup lama, dalam penanganan
kasusnya kemudian sampai pada tahap 2 penyerahan tersangka dan barang

bukti dari Polres Malang Kota ke Kejaksaan hingga berproses sampai
persidangan saat ini.

D. PERBUATAN CURANG

Koorlap Tahlil 266 Sindir Kecurangan Pemilu Bagian Korupsi
Jakarta, CNN Indonesia, Koordinator Lapangan Aksi Halalbihalal
dan Tahlil Akbar 226, Abdullah Hehamahua meminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk melakukan audit
terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, KPU telah melakukan perbuatan curang terkait dengan
penambahan daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sekarang bandingkan angka-angka DPT Pilkada Jatim 2018 dan data
Pilkada Jateng 2018, itu dari 1,43 persen hanya sekitar 500 ribu tambahan
untuk DPT. Tapi, data yang ada di Jatim dan Jateng itu sampai belasan
juta," ujar Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (26/6).

Perbuatan curang, menurut Abdullah, merupakan salah satu golongan dari
tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mantan penasihat KPK ini
meminta lembaga antirasuah tersebut turun tangan untuk mengaudit
kecurangan yang dilakukan KPU.

Dia melanjutkan, KPK memiliki kewenangan mengaudit jika berkaca pada
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun
2001.

"Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, itu korupsi ada 7 golongan. Salah
satunya adalah perbuatan curang. Jadi, apa yang dilakukan KPU itu adalah
(perbuatan) curang," tutur dia.

"Oleh karena itu, maka, kalau Bawaslu tidak melakukan investigasi
forensik terhadap IT KPU, saya mohon kepada teman-teman saya, junior

saya di KPK melakukan investigasi forensik terhadap IT KPU,"
sambungnya.

Seruan mantan penasihat KPK ini pun lantas disambut teriakan setuju
peserta massa aksi.
"Setuju, setuju. Pemerintah pembohong," ungkap mereka.
Sesuai jadwal rangkaian sidang, Mahkamah Konstitusi sedianya
mengumumkan hasil putusan sengketa Pilpres pada 28 Juni. Namun
demikian, Juru Bicara MK, Fajar Laksono memastikan pengumuman
putusan sidang maju sehari, atau pada 27 Juni 2019.
Fajar Laksono menyampaikan keputusan untuk memajukan sidang
putusan mempertimbangkan aturan tata laksana sidang.
"Ada ketentuan hukum acara yang harus menyampaikan panggilan itu tiga
hari sebelum sidang. Artinya, tidak bisa sekali lagi MK tiba-tiba
diputuskan, oke hari ini kita mengadakan sidang, tidak bisa seperti itu,"
kata Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/6).

Fajar menyebut percepatan jadwal sidang putusan juga dilakukan karena
kesiapan para hakim konstitusi. Ia menyebut para hakim yakin bisa
menuntaskan kajian pada 27 Juni mendatang.

E. PEMERASAN
Diduga Lakukan Pemerasan, Bupati Lombok Barat Dijadikan Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan
Bupati Lombok Barat Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan
pemerasan dalam pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat. Juru
bicara KPK Johan Budi mengatakan, Zaini diduga menyalahgunakan
wewenangnya sebagai kepala daerah untuk memeras pihak lain untuk
mengeluarkan izin pengembangan lahan.

"Dalam pengembangan kasus dugaan pemerasan dalam pengembangan
kawasan wisata, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk
menetapkan ZAR (Zaini Arony) sebagai tersangka," ujar Johan di Gedung
KPK, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Johan mengatakan, lokasi yang akan dikembangan untuk kawasan wisata
itu berada di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
Diduga, Zaini memeras pengusaha dari PT Djaja Business Group dan
menerima aliran dana sekitar Rp 2 miliar.

"Pemberian kepada ZAR tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Sekitar Rp2
miliar," kata Johan.

Johan mengatakan, kasus ini mirip dengan kasus pemerasan yang menjerat
Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah. Dalam kasus
tersebut, Ade dan Nurlatifah diduga memeras PT Tatar Kertabumi yang
meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang.

"Ini mirip yang di Karawang, soal izin. Kalau tidak diberi sesuatu, maka
tidak dikeluarkan izinnya," ujar Johan.

Johan mengatakan, penyidik masih melakukan pengembangan terhadap
kasus tersebut, termasuk menelusuri sejumlah uang yang mengalir ke
Zaini. Atas perbuatannya, Zaini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e
atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Pasal
20 tahun 2001 jo Pasal 421 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH
Pidana.

F. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
Potensi Persoalan Vaksinasi Covid-19, KPK: Dari Benturan Kepentingan
hingga Distribusi

JAKARTA, KOMPAS.com , Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Lili Pintauli Siregar membeberkan sejumlah potensi permasalahan
yang dapat muncul dalam program vaksinasi Covid-19.

Salah satu potensi masalah yang diidentifikasi KPK adalah benturan
kepentingan yang dapat terjadi dalam pengadaan alat pendukung vaksin
Covid-19.

"Penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin Covid-19
itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai harga
yang ada di pasaran," kata Lili dalam sebuah webinar, Kamis (14/1/2021).

Lili menuturkan, kegiatan vaksinasi tentu memerlukan alat pendukung
seperti alat suntik, tisu hingga biaya untuk membayar petugas yang juga
akan memakan biaya.

Lili mengingatkan, penunjukkan alat pendukung tersebut harus mengikuti
ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Ini kita harus lakukan dgn ketat agar tidak terjadi kepentingan pribadi,
kepentingan golongan, kelompok salah satu penyelenggara daerah
tersebut," ujar Lili.

Benturan kepentingan itu juga dikhawatirkan dapat terjadi di badan usaha
yang melaksanakan vaksinasi Covid-19.

"Antarbadan usaha itu punya benturan kepentingan jika ternyata memang
tidak tahu batasannya. Ini mana menjadi layanan publik, mana menjadi
nilai bisnis," ujar Lili.

Sementara itu, dari sisi teknis, Lili menyoroti proses distribusi vaksinasi
Covid-19 ke daerah-daerah, terutama daerah pelosok.

Menurut Lili, hal itu dapat menjadi soal karena vaksin Covid-19 harus
selalu disimpan dalam keadaan dingin.

"Seperti apa mendistribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang
berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan
indahnya, tapi juga belum semua punya sarana dan prasana yang baik,"
kata Lili.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai pada Rabu (13/1/2021), di
mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntikkan
vaksin.

Selanjutnya vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan kepada tenaga
kesehatan dan petugas pelayanan publik sebelum menyasar masyarakat
umum.

G. GRATIFIKASI
KPK Periksa Eks Dirut PT Asuransi Jasindo Terkait Kasus Gratifikasi

Jakarta, KPK hari ini memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah, terkait kasus dugaan
penerimaan gratifikasi. Kasus dugaan penerimaan gratifikasi ini terkait
dengan jasa konsultansi bisnis asuransi dan reasuransi oil dan gas pada PT
Asuransi Jasindo.

"Hari ini (21/4/2021) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi gratifikasi
terkait dengan jasa konsultansi bisnis asuransi dan reasuransi oil dan gas
pada PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero) tahun 2008 sampai
dengan tahun 2012," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada
wartawan, Rabu (21/4/2021).

Solihah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain
Solihah, KPK juga memeriksa empat saksi lainnya.

Empat saksi itu ialah Erika Puspitasari dan Refi Tolani selaku pihak
swasta, salah seorang wiraswasta bernama Doddy Hendartono, serta
General Manager PT Prestasi Retail Innovation, Adrian Arief Riyadi.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan penerimaan
gratifikasi di PT Asuransi Jasindo. Pengusutan dugaan korupsi di PT
Asuransi Jasindo telah masuk tahap penyidikan sejak November 2020 lalu.

"Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan
tindak pidana korupsi terkait dengan jasa konsultasi bisnis asuransi dan
reasuransi oil and gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tahun
2008 sampai dengan 2012," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada
wartawan, Selasa (24/11/2020).

Namun Ali tidak mengungkapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Pengumuman tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penetapan
penahanan.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dan pihak yang akan
ditetapkan sebagai tersangka akan kami umumkan bersamaan dengan
penangkapan atau penahanannya," terang Ali.