Surat Penunjukan mentor

Latsar CPNS XXXVIII / Kelompok 4
Sub Kelompok 2

Implementasi

SMART ASN &
Manajemen ASN

Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Sub Kelompok 2 :

Celvin Habib Maulana Surudin
Dyan Suci Prasetyowati
Gurny Powel Damanik
Tika Amanda Ikhsan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan Makalah Implementasi Manajemen ASN dan Smart ASN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada
Agenda III terkait Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI dalam rangka Pelatihan Dasar bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi. Makalah ini didasarkan pada observasi yang dilakukan oleh
kelompok kami secara virtual melalui situs-situs web resmi Pemprov Jawa Barat, artikel dan
video youtube.

Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan pada penyusunan makalah ini, oleh
karena itu kami menerima kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun agar
menghasilkan makalah yang baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 14 September 2022

Kelompok 4
Latsar Angkatan XXXVIII

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………... ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………….. 1
1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………………………………. 3
1.3 Tujuan ………………………………………………………………………………... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………………………… 4
2.1 Manajemen ASN ……………………………………………………………………... 4
2.2 Smart ASN ………………………………………………………………………….... 5
BAB III PEMBAHASAN …………………………………………………………………… 8
3.1 Profil Pemerintah Provinsi Jawa Barat ………………………………………………. 8
3.2 Implementasi dan Kesesuaian Manajemen ASN …………………………………….. 9
3.3 Implementasi dan Kesesuaian SMART ASN ………………………………………. 16
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………... 22
4.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………. 22
4.2 Rekomendasi ………………………………………………………………………... 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan
tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Sebagai aparatur
Negara, ASN juga sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang harus mengabdi kepada
tugasnya, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2014 tentang Disiplin
PNS. Dengan disahkannya UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara menandai
proses medernisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan
zaman dan perkembangan dunia. Visi lahirnya UU ini, diharapkan dapat mewujudkan ASN
yang memiliki integritas, professional, melayani dan sejahtera. UU tersebut juga memuat
sejumlah perubahan dalam sistem manajemen kepegawaian ASN secara keseluruhan. Mulai
dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier dan promosi, penggajian, serta
sistem dan batas usia pensiun.

Sistem manajemen kepegawaian ASN didasarkan kepada sistem merit yang
mengedepankan prinsip profesionalisme, kualifikasi, kinerja, transparasi, obyektivitas, serta
bebas dari intervensi politik dan KKN. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat,
khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja dan
produktifitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik serta pengawasan
akuntabilitas ASN. Sesuai dengan Visi 2045, terdapat 2 (dua) pilar utama yang dapat menjadi
arahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yaitu pembangunan sumber daya manusia
yang berkualitas dan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung dan menciptakan iklim
investasi yang baik.

Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang
dibutuhkan melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada
sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Pemerintah melalui
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan
Human Capital Management Strategy yang mencakup 6P yaitu: 1. Perencanaan, 2. Perekrutan
dan seleksi, 3. Pengembangan kompetensi, 4. Penilaian kinerja dan penghargaan, 5. Promosi,
rotasi, dan karir, 6. Peningkatan kesejahteraan.

Sejalan dengan profil Smart ASN 2024, pemerintah dalam hal ini Kementrian PANRB
mencanangkan untuk segera penerapkan Smart ASN di semua
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu contoh lembaga pemerintah
yang telah menerapkan hal tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintatah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan sistem merit pada pelaksanaan tugas
pemerintahannya. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat memperbaiki birokrasi dalam
pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas Penerapan Sistem Merit pada aspek pengembangan karir, promosi dan rotasi serta
aspek penggajian, penghargaan dan disiplin. Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Sistem Merit
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2021 mendapat kategori “Baik” menjadi
“Sangat Baik” di tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi dan kesesuaian implementasi manajamen ASN di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana implementasi dan kesesuaian implementasi SMART ASN di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan dari penyusunan makalah
ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi serta kesesuaian implementasi Manajamen
ASN di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi serta kesesuaian implementasi SMART
ASN di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi
pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang
unggul selaras dengan perkembangan zaman.

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang
menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas
dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan
kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai Pelaksana kebijakan publik;
Pelayan publik; dan Perekat dan pemersatu bangsa.

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN. Birokrasi masih dinyatakan
sebagai hambatan dalam pembangunan, yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja
pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat
permasalahan-permasalahan lain, seperti pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik,
maupun politisasi birokrasi.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengelola ASN menjadi lebih profesional.
Undang-undang ini pun juga menjadi dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang
bertujuan agar ASN memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi
politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas bagi masyarakat.

Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS
meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan
tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan
perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin;
pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan.

2.2 Smart ASN

Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan
SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif
sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai.
Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture,
dan digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode

pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi
digital.

Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2020 menunjukkan bahwa rata-rata skor
indeks Literasi Digital masyarakat Indonesia masih ada di kisaran 3,3. Sehingga literasi digital
terkait Indonesia dari kajian, laporan, dan survei harus diperkuat. Penguatan literasi digital ini
sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan,
yaitu:

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
2. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di

pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan,
perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.
3. Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.
4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi
digital dilakukan secepat-cepatnya.

Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan
Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait
percepatan transformasi digital, dalam konteks literasi digital. Sehingga perlu dirumuskan
kurikulum literasi digital yang terbagi atas empat area kompetensi yaitu:

1. kecakapan digital,
2. budaya digital,
3. etika digital, dan
4. keamanan digital

Literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan
pada kecakapan untuk menguasai teknologi. tapi juga pada kecakapan pengguna media digital
dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif.

Kecakapan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengetahui,
memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi
digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu
dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan
kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Etika
bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan,
menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika
digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.. Sementara itu, Keamanan bermedia digital
meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis,
menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Profil

Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi ini terletak di
sebelah DKI Jakarta sehingga banyak pendatang yang menetap di provinsi ini. Ibu kotanya
ialah Bandung. Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925
ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu
sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas
kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden
(Tanah Sunda) atau Pasundan, sebagai istilah geografi untuk menyebut Pulau Jawa di sebelah
barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang
menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Provinsi Jawa Barat terdiri daripada enam belas buah kabupaten dan sembilan kota. Ibu
kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Pemerintah daerah Jawa Barat berencana
membentuk Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Ciamis Selatan yang meliputi daerah Ciamis
bagian selatan, seperti Kecamatan Pangandaran, Lakbok, Cimerak, Parigi, Pamarican,
Cijulang, Kalipucang, dll.

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah:

Visi :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Nilai religius, bahagia, adil, kolaboratif dan inovatif

Misi :

1 Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan
tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid
juara, dan ulama juara.

2 Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui
peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara,
perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara,
millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara.

3 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan
tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan
penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa
juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.

4 Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil
melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi
serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara,
lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh
juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara.

5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang
kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan sasaran
misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

3.2 Implementasi dan Kesesuaian Implementasi Manajemen ASN Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
3.2.1 Implementasi Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Implementasi Manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat dari
beberapa program, di antaranya:
1. TRK (Tunjangan Remunerisasi Kinerja)
Menurut Permenpan RB No 8 Tahun 2021 yang dimaksud Sistem Manajemen
Kinerja PNS adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja;
pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan
sistem informasi Kinerja.
Penerapan Manajemen Kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan
sistem TRK. TRK adalah aplikasi penilaian kinerja yang dijadikan dasar pemberian
insentif kepada seluruh pegawai Pemprov Jawa Barat dalam penilaian kinerja. Pemprov
Jawa Barat menggunakan aplikasi TRK dalam penerapan sistem meritnya. Melalui
aplikasi ini dapat terlihat kinerja pegawai yang dikategorikan dalam 9 (sembilan) kotak
manajemen talenta. Aplikasi ini adalah format lebih lengkap dan adil dari sistem
Tunjangan Perbaikan Penghasilan, atau TPP yang selama ini diberlakukan.

https://kinerja.jabarprov.go.id/login
Gambar 3.1. Situs TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) Pemprov Jawa Barat

Penerapan manajemen kinerja di Pemprov Jawa Barat dapat dikatakan telah cukup
baik dalam membentuk ASN yang profesional, disiplin dan berintegritas terhadap tugas
dan tanggung jawabnya. Selain itu penilaian kinerja juga sudah sesuai dengan tugas dan
fungsi dari pegawai sesuai dengan jabatannya yang pada akhirnya akan berdampak
terhadap capaian rencana strategis Pemprov Jawa Barat.
2. SIGESIT JUARA

Sigesit Juara adalah sistem manajemen kinerja khusus guru dan tenaga
kependidikan (GTK) Jawa Barat yang memuat atau mendukung pengembangan kualitas
kinerja GTK agar nantinya muncul GTK Juara pada setiap jenjang jabatan yang dapat
dinilai secara langsung, objektif dan berkualitas oleh siswa dan komite sekolah.

Instrumen perilaku ini untuk dapat menggambarkan perilaku pegawai disusun
dengan tepat serta optimal untuk dapat menggambarkan kinerja pegawai secara objektif,
proporsional dan faktual. Fokus dari instrumen perilaku ini ditujukan untuk mengetahui
bakat dan juga talenta Guru dan Tenaga Kependidikan.

Adapun prinsip dalam diberlakukannya review perilaku GTK Juara melalui situs
web Sigesit Juara adalah sebagai berikut:

- Adil
Adil untuk seluruh GTK untuk setiap jenjang dan jabatan

- Objektif dan Faktual
Mendapatkan GTK juara yang sesuai dengan kualitas kinerjanya di lapangan

- Sederhana dan Praktikal
Membantu mengurangi beban administrasi dan dapat digunakan sebagai
dokumen review perilaku

- Wajib
Bersifat wajib untuk seluruh GTK dalam melakukan pengisian dan review
perilaku

https://sigesitjuara.jabarprov.go.id/review
Gambar 3.2. Situs Sigesit Juara

Melalui Sigesit Juara, kinerja guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai oleh para
pengguna jasa langsung, baik dari sisi murid sebagai pihak yang diajar, maupun dari sisi
komite sekolah sebagai pihak yang memakai jasa guru dan tenaga kependidikan terkait.
Dengan begitu, penilaian kinerja tidak bersifat searah, sehingga tidak akan terjadi klaim
sepihak akan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai yang bersangkutan. Dengan begitu,
akan tercipta tenaga kerja guru dan tenaga kependidikan yang profesional, disiplin dan
berintegritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
3. K-Mob (Kehadiran Mobile)

Kehadiran Mobile merupakan aplikasi real time untuk mengukur kehadiran
pegawai di kantor maupun luar kantor secara real memanfaatkan teknologi Wi Fi dan
GPS untuk pegawai Pemprov Jawa Barat. Bisnis proses yang dirancang menyesuaikan
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pegawai negeri sipil
antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010. Skema presensi yang ditampilkan meliputi :
a. Kehadiran pegawai di kantor menggunakan Wi Fi / GPS
b. Kehadiran pegawai di Luar Kantor menggunakan GPS
c. Pengajuan dan persetujuan atasan dalam usulan:

- Dinas luar
- Cuti
- Lembur
- Izin
d. Ketidakhadiran Tanpa Keterangan dan penindakan disiplin
e. Laporan presensi personal dan unit kerja
f. Laporan Dinas Luar

https://kmob.jabarprov.go.id/
Gambar 3.3. Aplikasi K-Mob

Aplikasi Kehadiran Mobile dapat diunduh melalui Google Play Store maupun
melalui App Store, sehingga pengguna telepon genggam tipe apapun bisa menggunakan
aplikasi ini untuk melakukan absensi harian, terutama saat yang bersangkutan sedang
melakukan work from home ataupun dinas luar.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi K-Mob, Pemprov Jawa
Barat telah menerapkan sistem manajemen ASN dengan baik, dengan dimanfaatkannya
teknologi yang bisa mempermudah pegawainya dalam menuntaskan kewajibannya,
dalam hal ini adalah dengan cara melakukan absen setiap harinya melalui aplikasi ini.

3.3 Implementasi dan Kesesuaian SMART ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3.3.1 Implementasi Smart ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Adanya persaingan global yang masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem
pemerintahan membuat Negara kita mau tidak mau juga harus mengikuti arus revolusi
industri 4.0 tersebut. era evolusi industri 4.0 yang ditandai dengan lima teknologi yaitu:
Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing dan Additive
Manufacturing, memberikan kemudahan dalam melakukan banyak hal. Banyak manfaat
yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat
bidang komunikasi. Perkembangan teknologi dan revolusi industri membawa dampak
pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya pada sektor birokrasi pemerintahan.

Salah satu dampak dari perkembangan era Revolusi Industri 4.0 adalah adanya
peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah yang harus
responsif. Instansi pemerintah saat ini dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi,
manajemen inovasi dan mengelola risiko serta integrasi organisasi dalam membangun
kolaborasi dan sinergitas. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dipaksa untuk memiliki
sikap yang adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan
efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal, adalah hal yang tak bisa
disanggah.

Smart ASN yang akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia menuju ke
birokrasi 4.0, yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Pada perkembangannya, semua
jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan
terintegrasi. Maka kita perlu memahami konsep SMART ASN. Konsep SMART ASN
merupakan kemampuan untuk mengoperasikan alat dan menggunakan media digital
dengan penuh tanggung jawab, sehingga kompetensi literasi digital dilihat dari tujuhbelas
kecakapan menggunakan media digital (digital skills), budaya menggunakan digital
(digital culture), etis menggunakan media digital (digital ethics), dan aman menggunakan
media digital (digital safety).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan contoh bahwa SMART ASN dapat
dilaksanakan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Pemerintah Provinsi Jawa
Barat membuktikan bahwa ASN dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
telah berkontribusi dalam literasi digital dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi
yang hasilkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif, efektif dan
efisien. Sistem SMART ASN juga diterpakan dengan tujuan untuk peningkatan

akuntabilitas dan transparansi serta responsif yang tinggi dan cepat. dari Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat.

Implementasi dari Sistem SMART ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat
dilihat melalui website Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu https://jabarprov.go.id/.
Berikut implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1. PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa Barat)

PIKOBAR merupakan media komunikasi dan informasi penanganan Covid-19 satu
pintu di Jawa Barat. Aplikasi ini memuat data dan visualisasi perkembangan kasus terkini
Covid-19. Dilengkapi ragam layanan kesehatan digital pendukung kedaruratan pandemi.
PIKOBAR dapat diakses melalui website Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Menu
Layanan Publik, maka akan terdapat menu PIKOBAR, atau dapat juga melalui alamat
url: https://pikobar.jabarprov.go.id/. Aplikasi PIKOBAR juga dapat didownload di
Android dengan nama PIKOBAR Jawa Barat.

Aplikasi PIKOBAR dikembangkan dengan tujuan agar warga Jabar dapat
mengakses data, melihat peta sebaran, berinteraksi, mengakses nomor darurat, periksa
gejala mandiri dan seputar informasi mengenai COVID-19 melalui unduhan di
handphone masing-masing.

Gambar 3.4. Tampilan Aplikasi PIKOBAR
PIKOBAR sebagai aplikasi yang tersedia pada Smartphone menggambarkan
layanan tanpa batas yang sesuai dengan prinsip mobile first. Aplikasi ini telah
didownload oleh lebih dari 500.000 pengguna dan mendapatkan rating 4.1. Informasi
yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain :
a. Nomor Emergency
Untuk mendapatkan informasi mengenai nomor telepon rumash sakit dan call center
berdasarkan kota atau daerah di Jawa Barat.
b. Data Jabar
Untuk mendapatkan data terakhir terkait penyebaran virus Covid-19 yang tersebar di
Provinsi Jawa Barat.

c. Data Nasional
Untuk mendapatkan data terakhir terkait penyebaran virus Covid-19 dalam skala
Nasional

d. Data Dunia
Untuk mendapatkan data terakhir terkait penyebaran virus Covid-19 dari berbagai
negara.

e. Survey
Survei dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan dalam
menangani kasus Pandemi Covid-19.

f. Periksa Mandiri
Untuk mendapatkan bantuan diagnosis secara mandiri dibantu oleh Prixa' yaitu
artificial intelligence yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

g. Logistik
Untuk mendata permohonan darurat logistik yang meliputi logistik alat kesehatan dan
logistik vaksin yang dibutuhkan oleh instansi, rumah sakit, puskesmas, & klinik untuk
selanjutnya akan disaring sesuai dengan prioritas wilayah kedaruratan terdampak
COVID-19 di Jawa Barat.

h. Saber Hoax
Untuk melaporkan dan mengumumkan klarifikasi dari berita hoax yang ditemukan di
internet.

i. Daftar Relawan
Untuk mendaftar dan berpartisipasi sebagai relawan Covid-19.

j. Aduan
Untuk menyampaikan keluhan terkait aplikasi ini.

k. Tanya Jawab
Forum untuk menjawab pertanyaan terkait kasus covid-19.

l. Cek Sebaran
Untuk mengecek dan memonitor sebaran kasus covid-19 di lokasi yang ditentukan.

m. Dokumen
Untuk mendapatkan dokuken atau publikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
terkait dengan protokol kesehatan di Provinsi Jawa Barat terhadap pandemi.

n. Share Video
Untuk membagikan video yang terkait dengan pandemi covid-19

o. Info practical
Untuk mendapatkan informasi dalam bentuk infografis.

Aplikasi PIKOBAR merupakan wujud penerapan SMART ASN yaitu dengan
memanfaatkan sistem aplikasi untuk mewujudkan ASN yang dituntut tetap cepat dalam
memberikan pelayanan ditengah era disrupsi. Aplikasi PIKOBAR memiliki fitur Bantu
Kita, yakni berfungsi menghimpun aspirasi warga yang ingin memberikan donasi dalam
bentuk tunai atau logistik untuk penanggulangan COVID-19. Aplikasi PIKOBAR sendiri
dirancang dengan semangat open source untuk terus dikembangkan oleh komunitas IT.
PIKOBAR dikembangkan atas kontribusi dari mitra komunitas Jabar Digital Service,
antara lain relawan COVID-19, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, BSSN, Kawal
Covid-19, Prixa.ai, Kita Bisa, Jasnita, Karta.id dan Sociomile serta memanfaatkan
informasi dari Jabar Saber Hoax dan Base Labs.

2. Portal Layanan Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat
Portal Layanan Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat merupakan sistem

aplikasi yang dibuat untuk mempermudah dinas kependudukan dan catatan sipil dalam
mewujudkan good governance dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Di dalam
portal ini terdapat beberapa aplikasi yang membantu masyarakat untuk mendapatkan
layanan kependudukan di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Aplikasi Portal Layanan
Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dapat diakses melalui website
https://disdukcapil.jabarprov.go.id/portal-layanan-internal.

Gambar 3.5. Tampilan Aplikasi Portal Layanan Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat
Konsep 5 SMART yang diterapkan dalam Aplikasi tersebut adalah :
- Smart Governance, yaitu penyempurnaan tata kelola pengembangan aplikasi.
- Smart Input, yaitu peningkatan kecerdasan aplikasi dalam menerima input data.
- Smart Processing, yaitu peningkatan dalam proses supervisi, validasi dan
analisa data.
- Smart Connecting, yaitu peningkatan jangkauan dan interaksi dengan publik.
- Smart Monitoring, yaitu peningkatan pada model penyajian dan pelaporan data.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat aplikasi Portal Layanan Internal

Disdukcapil Provinsi Jawa Barat untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan
untuk mengefektifkan sistem pelayanan dengan menerapkan Smart ASN. Aplikasi Portal
Layanan Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa menu antara lain:

a. Aplikasi Sisolid
Sisolid atau Sistem Informasi Konsolidasi Data Kependudukan Jawa Barat
merupakan aplikasi yang digunakan dalam meningkatkan akurasi data
kependudukan skala provinsi sehingga berjalan efektif dan menghasilkan data
kependudukan yang relatif realtime.

b. Aplikasi Sidatuk
Sidatuk atau Sistem Informasi Data Kependudukan merupakan sebuah aplikasi
yang dikembangkan oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi untuk
memfasilitasi pemadanana/penyandingan/pencocokan dan pencarian data
kependudukan pada Data Warehouse kependudukan se-Jawa Barat yang
nantinya bisa digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa
Barat dalam hal pemanfaatan Data Kependudukan.
c. Aplikasi Simonesa
Simonesa atau Sistem Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana
merupakan sistem yang memaksimalkan pengelolaan maupun inventasir sarana
dan prasarana sekaligus mengevaluasi dan memonitoring melalui aplikasi
berbasis Mobile )Android)/ Web dengan tujuan untuk membantu
Kabupate/Kota agar bersinergi dalam menyampaikan laporan administarsi
kependudukan dan memperbaiki pengelolaan data kependuudkan sehingga
menghasilkan pelayanan yang bertanggung jawab, profesional dan
berintergrasi.
d. Aplikasi Sigepuk
Sigepuk atau Sistem informasi Data Agregat Kependudukan merupakan sistem
informasi untuk mengolah data agregat kependudukan dengan lebih mudah dan
cepat berbasis Dekstop. Data agregat kependudukan merupakan kumpulan data
tentang peristiwa kependuudkan, peristiwa pending, jenis kelamin, kelompok
usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
3. Ekosistem Data Jabar

Ekosistem Data jabar merupakan penerapan platform ekosistem smart city 4.0.
Adanya Ekosistem Data Jabar yang merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan,
keterbykaan, dan kemudahan akses data bagi warga dan pemerintah Jawa Barat. Smart
City yang ditandai dengan 6 indikator yaitu :

- Smart Governance (pemerintahan transparan, informatif dan responsif),
- Smart Economy (menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan

semangat inovasi),
- Smart People (peningkatan kualitas SDM dan fasilitas hidup layak),
- Smart Mobility (penyediaan sistem transportasi dan infrastruktur),
- Smart Environment (manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan),

dan
- Smart Living (mewujudkan kota sehat dan layak huni).

Gambar 3.6. Aplikasi Ekosistem Data Jabar

Dalam aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang membantu masyarakat dan
pemerintah untuk akses data dengan lebih mudah yang merupakan salah satu penerapan
SMART ASN yaitu menciptakan inovasi dengan memanfaatkan digitalisasi untuk
menciptakan sistem yang lebih efektif.

Fitur dalam aplikasi Ekosistem Data Jabar antara lain :

a. Dashboard Jabar, yaitu menu yang menyediakan analisis data berupa angka,
metriks dan visualisasi data Jabar dalam satu kanal. Adanya Dashboard Jabar
ini memberikan kemudahan untuk melakukan pengambilan keputusan berbasis
data dengan bantuan analisis sehingga perumusan kebijakan lebih tepat sasaran
dan terukur.

b. Satu Data Jabar, yaitu platform untuk pengelolaan dan berbagi pakai data antar
perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi jawa Barat.

c. Open Data Jabar, yaitu aplikasi untuk mengakses koleksi data dan artikel yang
lengkap di Jawa Barat dengan cepat, mudah dan akurat dibantu dengan berbagai
fitur yang bermanfaat.

d. Satu Peta Jabar, merupakan portal untuk mengelola dan berbagi pakai data
geospasial di Jawa Barat untuk mendukung upaya pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan strategis yang lebih terukur.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara virtual terhadap Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, diperoleh kesimpulan terkait implementasi SMART ASN dan
Manajemen ASN yang telag diterapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mengimplementasikan manajemen ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat
menerapkan beberapa program diantaranya yaitu Sistem TRK yang merupakan
Tunjangan Remunerisasi Kinerja, Sigesit Juara yang merupakan sistem
manajemen khusus guru dan tenaga kependidikan (GTK) Jawa Barat, dan K-Mob
yang merupakan aplikasi real time untuk mengukur kehadiran pegawai di kantor
maupun luar kantor.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan teknologi digital dengan
meluncurkan program PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa
Barat) berbasis Website maupun App mobile andoid yang merupakan media
komunikasi dan informasi penanganan Covid-19 satu pintu di Jawa Barat, Portal
Layanan Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, dan Ekosistem Data Jabar
yang merupakan penerapan platform ekosistem smart city 4.0.

4.2 Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan banyak kebijakan dari segi
Manajemen ASN dan SMART ASN. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat merupakan harapan untuk meningkatkan kualitas ASN dan juga
manajemen itu sendiri. Inovasi maupun kreatifitas dalam hal penggunaan teknologi untuk
mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas ASN sebagaimana yang telah di atur
dalam Perundang-Undangan yang berlaku. Dari banyaknya prestasi yang telah dicapai
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal Implementasi dan kesesuaian Implementasi
SMART ASN maupun Manajemen ASN, masih ada bebarapa yang harus tetap ditingkat
maupun dijaga dalam hal pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat supaya berjalan
dengan lancar seperti harapan, serta diperlukan nya sosialisasi kepada masyarakat Jawa
barat agar memiliki kemampuan literasi media, agar antara pemerintah maupun
masyarakat dapat berjalan bersama mensukseskan setiap program yang ada.

Latsar CPNS XXXVIII / Kelompok 4

Implementasi

SMART ASN &
Manajemen ASN

Pemerintah Provinsi
Jawa Barat



Sub Kelo

Celvin Habib Ma
Dyan Suci P
Gurny Powe
Tika Aman

ompok 2 :

aulana Surudin
Prasetyowati

el Damanik
nda Ikhsan

Daftar
Isi

Bahan-bahan diskusi

Latar Belakang
Tujuan
Rumusan Masalah
Profil Instansi
Implementasi Manajemen ASN & SMART ASN
Kesimpulan & Rekomendasi



Latar Belakang

Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak
hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan
melainkan juga transformasi sumber daya manusia.
Pelaksanaan Smart ASN dan Manajemen ASN ada
sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi
industri 4.0.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
menerapkan Human Capital Management Strategy
yang mencakup 6P yaitu:

Perencanaan,
Perekrutan dan seleksi,
Pengembangan kompetensi,
Penilaian kinerja dan penghargaan,
Promosi, rotasi, dan karir,
Peningkatan kesejahteraan.

Rumusan Masalah

BAGAIMANA IMPLEMENTASI DAN KESESU
IMPLEMENTASI MANAJAMEN ASN DI LINGKUN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT?

BAGAIMANA IMPLEMENTASI DAN KESESU
IMPLEMENTASI SMART ASN DI LINGKUN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT?

UAIAN
NGAN

UAIAN
NGAN

T

Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami implementasi
serta kesesuaian implementasi Manajamen ASN
di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengetahui dan memahami implementasi
serta kesesuaian implementasi SMART ASN di
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Profil

Ibu kota Provinsi Jaw
daripada enam belas

Visi :

“Terwu
Batin d

Nilai religi

Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

wa Barat adalah Bandung. Provinsi Jawa Barat terdiri

s buah kabupaten dan sembilan kota.

ujudnya Jawa Barat Juara Lahir
dengan Inovasi dan Kolaborasi”

ius, bahagia, adil, kolaboratif dan inovatif

Misi :

1.Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa.
2.Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia

dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang
inovatif.
3.Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang
berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah
dan penataan daerah
4.Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat
yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi
digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta
pelaku pembangunan
5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan
kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Implementasi
Manajemen ASN

TRK (Tunjangan Remunerisasi
Kinerja)

Aplikasi penilaian kinerja yang dijadikan dasar
pemberian insentif kepada seluruh pegawai Pemprov
Jawa Barat dalam penilaian kinerja.



Implementasi
Manajemen ASN

SIGESIT JUARA

Sistem manajemen kinerja khusus guru dan tenaga
kependidikan (GTK) Jawa Barat yang memuat atau
mendukung pengembangan kualitas kinerja GTK agar
nantinya muncul GTK Juara pada setiap jenjang
jabatan yang dapat dinilai secara langsung, objektif
dan berkualitas oleh siswa dan komite sekolah.



Implementasi
Manajemen ASN

K-Mob (Kehadiran Mobile)

Aplikasi real time untuk mengukur kehadiran pegawai
di kantor maupun luar kantor secara real
memanfaatkan teknologi Wi Fi dan GPS untuk
pegawai Pemprov Jawa Barat.



Dokum

mentasi

Im
SM

mplementasi
MART ASN

PIKOBAR (Pusat Informasi dan
Koordinasi Provinsi Jawa Barat)

Media komunikasi dan informasi penanganan Covid-
19 satu pintu di Jawa Barat. Aplikasi ini memuat data
dan visualisasi perkembangan kasus terkini Covid-19.
Dilengkapi ragam layanan kesehatan digital
pendukung kedaruratan pandemi.

Im
SM

mplementasi
MART ASN

Portal Layanan Internal Disdukcapil
Provinsi Jawa Barat

sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah
dinas kependudukan dan catatan sipil dalam
mewujudkan good governance dengan memanfaatkan
teknologi yang ada.

Im
SM

mplementasi
MART ASN

Ekosistem Data Jabar

Penerapan platform ekosistem smart city 4.0. Adanya
Ekosistem Data Jabar yang merupakan portal
terintegrasi untuk pengelolaan, keterbykaan, dan
kemudahan akses data bagi warga dan pemerintah
Jawa Barat.

Dokum

mentasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara virtual
terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diperoleh
kesimpulan terkait implementasi SMART ASN dan
Manajemen ASN yang telag diterapkan, yaitu sebagai
berikut :

Dalam mengimplementasikan manajemen ASN
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan beberapa
program diantaranya yaitu Sistem TRK yang merupaka
Tunjangan Remunerisasi Kinerja, Sigesit Juara yang
merupakan sistem manajemen khusus guru dan tenaga
kependidikan (GTK) Jawa Barat, dan K-Mob yang
merupakan aplikasi real time untuk mengukur kehadira
pegawai di kantor maupun luar kantor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan
teknologi digital dengan meluncurkan program PIKOBA
(Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa Barat)
berbasis Website maupun App mobile andoid yang
merupakan media komunikasi dan informasi
penanganan Covid-19 satu pintu di Jawa Barat, Portal
Layanan Internal Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, dan
Ekosistem Data Jabar yang merupakan penerapan
platform ekosistem smart city 4.0.

KESIMPULAN