Direktur Sistem Informasi Statistik Jakarta, 13 Januari 2021 UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
2
3 Instansi AHLI TERAMPIL Bukan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Grand Total Pertama Muda Madya Mahir Penyelia Terampil Badan Pusat Statistik 45 261 7 5 2 5 22 347 Kementerian dan Lembaga 602 204 21 56 10 183 42 1118 Pemerintah Kab/Kota 225 52 98 5 199 25 604 Pemerintah Provinsi 100 46 1 21 34 13 215 Perguruan Tinggi 15 14 3 3 35 Grand Total 987 577 29 180 17 424 105 2319
4 WEB 1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 1.0 2.0 INFORMATION WEB [1995 – 2000] • Kepmenpan No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. • Perka BPS Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer SOCIAL WEB [2000 – 2010] SEMANTIC WEB [2010 – 2020] WEB 4.0 SYMBIOTIC WEB [2010 – 2020] • Permenpan RB No. 32 Th. 2020 tanggal 27 Mei 2020
5 Permenpanrb No. 32 Tahun 2020 Peraturan Badan Tahun 2021 Pembaharuan Dan Perubahan Pada Area Jabatan Fungsional Prakom: Penyesuaian Jenjang Prakom, Penambahan Unsur-sub Unsur Kegiatan, Ada 3 unsur yang dicakup di dalam juknis ini: 1) Tata Kelola dan Tata Laksana TI, 2) Insfratruktur TI, dan 3) Sistem Informasi & Multimedia Penambahan Jumlah Butir Kegiatan, Jumlah butir kegiatan yang baru sebanyak 280 kegiatan dibandingkan yang lama 139 kegiatan Penyesuaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Prakom
6 • Juknis Jabatan Fungsional Prakom berisikan penjelasan secara detail untuk setiap: • BUTIR KEGIATAN KATEGORI KETERAMPILAN (TUGAS JABATAN) • BUTIR KEGIATAN KATEGORI KEAHLIAN (TUGAS JABATAN) • BUTIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN UNSUR PENUNJANG • Kerangka Juknis Jabatan Fungsional Prakom mencakup: Deskripsi, Cakupan, Batasan, Satuan Hasil, Bukti Fisik, Angka Kredit, Pelaksana , dan Contoh untuk setiap butir kegiatan • Panduan pengusulan dan penilaian Angka Kredit pada kegiatan yang dimulai sejak tanggal 27 Mei 2020 • Panduan dalam menyusun SKP 2021 (Januari 2021)
7 PERATURAN MENTERI PANRB NO 32 2020 tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia (2 -1) BERFOKUS PADA TI Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer (Pasal 1 ayat 8)
8 AMBIGUOUS VOLATILE COMPLEX UNCERTAIN VUCA T A U N TURBULENT UNCERTAIN NOVEL AMBIGUOUS
9 “When companies adopt technology, they do old things in new ways; when companies internalize technology, they find disruptive new things to do.”
10 Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer Excellent Reformasi Birokrasi Capable Bersih & Accountable Layanan Prima
11 DISRUPTIVE INNOVATION 1 AGILE WORK CULTURE 2 3 4 Pejabat Prakom Unggul Indonesia Maju UPDATED TECHNOLOGY COLLABORATION LEADERSHIP
12 Leadership Strategy Structure Process People
13 • PP 11 th 2017, Instansi Pembina memiliki tugas untuk memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF • 7 November 2017: Perkumpulan Pranata Komputer Indonesia, iPrakom didirikan di Jakarta • Wadah bagi profesi Pranata Komputer pada Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia • 26 Desember 2018: Akta Pendirian Perkumpulan Pranata Komputer, iPrakom • iPrakom mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat Kebutuhan Dasar
14 Visi: Menjadi organisasi profesi yang mendukung BPS dalam membangun pejabat fungsional pranata komputer yang profesional, bermartabat, bersahabat, dan bertekad membantu terwujudnya pemerintahan digital. Misi: • Mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan di bidang ICT serta inovasi berbasis teknologi digital. • Meningkatkan kompetensi sikap yang bermartabat dan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kepemimpinan berjiwa pelayan. • Membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu, menjaga kekinian dan relevansi teknologi digital yang diadopsi dalam pemerintahan. • Mewujudkan organisasi yang dapat mengeratkantali persaudaraan, kekeluargaan, selalu menjaga keharmonisan dan kebersamaan, serta kewibawaan.