Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat MKI.. MKI News akan hadir kembali secara berkala untuk menyebarluaskan informasi tentang berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan organisasi nirlaba di sektor ketenagalistrikan yang kita cintai ini. Sahabat MKI.. Salam Sejahtera untuk kita semua MKI News juga akan tetapmenjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan tentang perkembangan sektor energi, khususnya ketenagalistrikan. Untuk itu, harapan kamikepada semua sahabat MKI kiranya bersedia membagikan informasi, gasasan atau pemikirannya melalui buletin ini yang dituangkan dalam bentuk tulisan (artikel). Setelah vakum selama beberapa tahun, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) kembali menerbitkan buletin “MKI News” dengan wajah baru di pertengahan tahun 2023 ini. Jika sebelumnnya MKI News terbit dalam versi cetak, buletin ini kini beralih ke versi digital. Pada MKI News edisi ini, kami ingin memperkenalkan Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (DPP MKI) yang baru. Selain dihiasi wajahwajah baru, team squad yang akan menakhodai organisasi nirlaba di sektor ketenagalistrikan untuk periode masa bakti 2022-2025 ini juga banyak diisi oleh kader-kader muda dan para Srikandi. Salam, MKI News edisi ini juga mengabarkan kegiatankegiatan MKI, diantaranya kunjungan dan audiensi jajaran pengurus baru MKI dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Coffee Morning MKI 2023, Seminar Gender tentang P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n d i S e k t o r Ketenagalistrikan, rencana acara Hari Listrik Nasional Indonesia ke-78 dan Enlit Asia 2023, da pelantikan pengurus MKI Wilayah di beberapa daerah. Billahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. WB. Noesita Indriani Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pihak, sehingga buletin ini bisa hadir kembali di tengah-tengah kita. Koordinator Seperti kita ketahui, berdasarkan hasil Munas ke-IX MKI pada bulan November 2022, Evy Haryadi telah terpilih sebagai Ketua Umum MKI, dan selanjutnya pada 18 Januari 2022 telah membentuk susunan kepenguruan DPP MKI untuk periode masa bakti 2022-2025. Tentu saja, proses penyusunan pengurus DPP MKI 2022-2025 tetap dengan mempertimbangkan keahlian, pengalaman maupun jejaring yang dimiliki calon-calon pengurus. Dengan harapan, barisan kepengurusaan yang terbentuk bisa lebih mendorong peran signifikan MKI secara keberlanjutan dalam jangka panjang. Edisi Bulan Mei 2023 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Pemimpin Red : Khoiria Oktaviani – Ketua Bidang Kerjasama dan Media Pengarah : Arsyadany G. Akmalaputri - Sekretaris Jenderal Redaktur Pelaksana : Tutang Wien Penasehat : Evy Haryadi - Ketua Umum Koordinator : Noesita Indriani – Direktur Eksekutif Saras Eka Lestari Nadya Chairunnisa Ramadhani Anggota : Andry Sutanto Karolin Sabatini Tarigan MKI NEWS Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia: www.mki-ieps.id MasyarakatKetenagalistrikan MKI IEPS masyarakatketenagalistrikan mki_ieps SALAM REDAKSI
Musyawarah Nasional MKI ke-IX telah digelar pada 20 Oktober 2022. Munas tersebut telah memilih 7 orang anggota Tim Formatur yang selanjutnya mendapatkan amanat untuk membentuk susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat MKI untuk periode masa bakti 2022-2025 ini. Meski begitu, penyusunan pengurus DPP MKI 2022- 2025 tetap dengan mempertimbangkan keahlian, pengalaman maupun jejaring yang dimiliki caloncalon pengurus. Tentu saja, dengan harapan barisan kepengurusaan yang terbentuk bisa lebih mendorong peran signifikan MKI secara keberlanjutan dalam jangka panjang. ewan Pimpinan Pusat Masyarakat DKetenagalistrikan Indonesia (DPP MKI) kini dihiasi wajah-wajah baru. Team squad yang akan menakhodai organisasi nirlaba di sektor ketenagalistrikan untuk periode masa bakti 2022- 2025 ini juga banyak diisi oleh kader-kader muda dan para Srikandi. Ke 7 orang tersebut terdiri dari : Evy Haryadi, Haryanto WS, Bambang Praptono, Chairani Rachmatullah, Arsyadany G. Akmalputri, Andilo Harahap, dan Noesita Indriani. Dari susunan 7 tim Formatur ini, Evy Haryadi telah langsung ditunjuk dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum MKI untuk periode 2022-2025 pada Munas tersebut. Hasilnya kemudian dituangkan dalam peran, fungsi dan struktur DPP yang mencakup isu-isu strategis serta Program Kerja yang diamanatkan Munas MKI dan mengantar MKI menjadi organisasi yang semakin mumpuni menjadi wadah stakeholder sektor ketenagalistrikan. Usai Munas, Tim Formatur pun langsung tancap gas dengan melaksanakan beberapa putaran diskusi, termasuk juga menangkap aspirasi-aspirasi serta harapan-harapan, baik dari kepengurusan DPP periode sebelumnya maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan positif atas peran MKI di masa yang akan datang. “Langkah ini diambil agar kita secara bersama bisa mulai membangun fondasi dan membuat proyeksi arahan strategis secara lebih panjang ke depan,” ujar Evy pada acara penyampaian susunan DPP MKI Periode 2022-2025. Untuk memberikan ruang dan kesempatan para Srikandi sektor ketenagalistrikan turut memberikan sumbangsihnya melalui wadah kepengurusan MKI, dalam proses penyusunan kepengurusan ini juga menerapkan komposisi pelibatan Srikandi. Menurut Ketua Umum MKI Evy Haryadi, dalam proses penyusunan kepengurusan ini, ada beberapa pertimbangan, khususnya untuk keberlanjutan pemantapan peran MKI. Tim Formatur merekrut dan melibatkan teman-teman muda yang mempunyai keahlian dan interest yang relevan dalam kepengurusan ini. NAKHODA BARU WAJAH BARU dan HARAPAN BARU Edisi Bulan Mei 2023 02 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi BERITA UTAMA
Edisi Bulan Mei 2023 Kepengurusan DPP MKI periode 2022-2025 kini berjumlah 64 orang, yang terdiri dari Pengurus Inti (Ketua, Bendahara Umum dan Sekjen serta para Wakil Ketua), Sekretariat MKI Office yang dipimpin Direktur Eksekutif, serta 9 Bidang yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang serta dilengkapi dengan beberapa anggota, dan Pusat Usaha dan Pelaksana Kegiatan yang kedepannya diharapkan dapat melahirkan bisnis/entitas usaha yang mendukung peran MKI itu sendiri. Dari 64 anggota DPP tersebut, 78% atau 50 orang adalah anggota pengurus muda (dengan kriteria usia < 60 tahun), dan 28% atau 18 orang adalah para Srikandi Ketenagalistrikan. Komposisi ini dinilai sudah optimal untuk mendukung keberlanjutan peran signifikan MKI secara jangka panjang. Strategi ini memang membuat jumlah pengurus pada DPP 2022-2025 menjadi lebih banyak jika dibandingkan periode-periode sebelummnya. “Tetapi kami melihat inilah momentum dimana kolaborasi senior dan yunior dapat kita wadahi, untuk kepentingan keberlanjutan MKI ini sendiri, dalam menjawab harapan-harapan stakeholdernya secara jangka panjang,” kata Evy Haryadi . Pendek kata, MKI harus mampu mengintegrasikan dan mewadahi kolaborasi pengembangan sektor ketenagalistrikan yang akan semakin dinamis dan lompatan-lompatan teknologi yang semakin cepat nantinya, dan secara jangka Panjang MKI akan menjadi agent of National Capacity Building. Dewan Pengawas mengharapkan MKI mempunyai peran yang lebih signifikan lagi di masa yang akan datang dan menjadi organisasi yang modern. Bridging old and new, looking back to move f o r w a r d , m e n g a w a l p e r t u m b u h a n d a n perkembangan teknologi ketenagalistrikan yang semakin efisien dan ramah lingkungan. MKI harus menjadi hub dan integrator dalam mengakselerasi transisi energi serta membangun platform digital untuk kolaborasi. “Harapan Dewan Pengawas dan stakeholder lainnya kepada MKI memang semakin tinggi, dan kita semua harus mampu menjawabnya,” tandas Evy Haryadi. Dalam proses penyusunan kepengurusan ini juga mempertimbangkan serta memperhatikan beberapa arahan strategis dari Ketua Dewan Pengawas. Secara tegas dan lugas, Ketua Dewan Pengawas yang juga Direktur Utama PLN menyampaikan arahan dan harapan kepada MKI yang disampaikan pada saat pembukaan Pameran dan Seminar HLN tanggal 29 November 2022. Evy mengatakan, dalam mengisi struktur pengurusan mempertimbangkan banyak hal. Terutama tentunya dengan pengharapan bahwa keahlian, pengalaman maupun jejaring yang dimiliki para calon-calon pengurus akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar melalui wadah MKI. “Harapan Dewan Pengawas dan stakeholder lainnya kepada MKI memang semakin tinggi” tandas Evy 03 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Evy Haryadi Chairani Rachmatullah Anggota : Adhi Satriya, Luluk Sumiarso, Haryanto WS, Wiluyo Kusdwiharto Dewan Pengawas Ketua : Darmawan Prasodjo Dewan Pakar Kord : Bambang Praptono Ketua Umum Wakil Ketua Umum I Wakil Ketua Umum II Andri Doni Wakil Ketua Umum IV Sekretaris Jenderal Arsyadany G Akmalaputri Wakil Ketua Umum III Andilo Harahap Alihuddin Sitompul Transisi Energi & Sustainability Wakil : Kamia Handayani Bambang Hermawanto Fitria Lely Bidang 1 Bidang 2 Ricky Andrian Ketua : Karyawan Aji Teknologi Utility Hany Stenvil Wakil : Zainal Arifin Iyus Sofyan Eko Janu irianto Ketua : Moh. Sofyan Bidang 4 Bidang 3 Rochamukti Rizcanofana Ketua : George Djohan Dewanto Heny Pratiwi Didik Sudarmadi Energi Baru Terbarukan Wakil : Norman Ginting Waluyo N Astri Kartika EV dan Digitalisasi Bernard Permatista Ketua : Rainier Haryanto Djuniarman Kurnia Rumdhony Wakil : Suroso Isnandar Berikut adalah SUSUNAN PENGURUS MKI 2022 – 2025: Edisi Bulan Mei 2023 04 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Achmad Soeharto Achmad Rizal Niken Novianty Rizka Sasongko Pengembangan Organisasi , Pendidikan & Pelatihan Wakil : Pawenary Rio Andrianto Nike Destia N Uty Bonita Dody Arsadian Kajian Kebijakan & Regulasi Wakil : Nyoman Ngurah Widiatnya Wakil : Muhammad Adipati Mada Ayu Habsari Industri Jasa & Produk Ketenagalistrikan Pendampingan Listrik Swasta Bidang 6 Peter Wijaya Kerjasama & Media Ketua : Dharma Djojonegoro Ketua : Derina Wakil : Kirana Sastrawidjaya Soni Fahruri Nayusrizal Bidang 5 Bidang 7 Bidang 8 Stefanus Johan Ketua : Vernon Sapalatua Ketua : Khoiria Oktavia Wakil : Roestomo S. Brigita Manohara Habibie Razak Bidang 9 Ketua : Syaiful B Ibrahim Hendry Piliang Direktur Eksekutif Noesita Indriani Staf : 1. Andry Sutanto, 2. Karolin S. Tarigan, 3. Rizky Aulia Pusat Usaha & Pelaksana Kegiatan Ketua : Bakti S Luddin Wakil : Richard Manurung Angg. 1. Wasistho Adjinugroho 2. Alfitra Gintings 3. Anne Kusumawhardhany Edisi Bulan Mei 2023 05 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
MASUKAN MKI SANGAT DIHARAPKAN PEMERINTAH “MKI diharapkan bisa memberi masukan kepada regulator dan bisa menyamakan suara untuk membuat sektor listrik lebih baik. Tidak hanya berfokus pada NZE, tetapi juga banyak hal yang lebih penting seperti masalah rasio elektrifikasi, program bantuan pasang baru, dan lainnya,” imbuh Jisman. Jisman juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan peta jalan NZE, yaitu tentang rencana Early Retirement PLTU, semakin tingginya gap target EBT pada tahun 2025, dan pentingnya digitalisasi dalam sektor ketenagalistrikan. Ketua MKI Evy Haryadi pada kesempatan yang sama memaparkan keberadaan, peran dan kontribusi MKI di sektor ketenagalistrikan selama ini. Evy menyatakan bahwa MKI hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk turut serta menentukan arah kebijakan kedepan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu mengatakan bahwa Pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi MKI untuk memberikan masukan-masukan dan bersama-sama membuat sektor ketenagalistrikan menjadi lebih baik lagi. “Kami sangat menyambut baik dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendapat dukungan dan masukan dari MKI,” ujar Jisman Hutajulu. ndonesia masih menghadapi banyak tantangan I di sektor ketenagalistrikan untuk memenuhi permintaan energi listrik yang terus meningkat, menyediakan akses listrik yang adil, dan mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. MKI sebagai perwakilan masyarakat di bidang ketenagalistrikan untuk menyampaikan aspirasi kepada regulator/pemerintah, diharapkan dapat turut serta terlibat dan memberi masukan dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ketenagalistrikan tersebut. Harapan tersebut disampaikan Jisman saat menerima kunjungan jajaran pengurus baru MKI periode 2022-2025 ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (17/3). Disamping memperkenalkan kepengurusan baru, kunjungan MKI ini juga untuk melakukan audiensi dengan Dirjen Gatrik. Menurut Jisman, dalam waktu dekat ini pemerintah akan melakukan penyusunan roadmap menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Ia berharap MKI dapat turut serta terlibat dan memberi masukan dan dukungan dalam penyusunan roadmap tersebut. Edisi Bulan Mei 2023 06 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi BERITA UTAMA
Edisi Bulan Mei 2023 Sejak tahun 2014, MKI telah mendapatkan penugasan dari Kementerian ESDM cq Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN sebagai Sejak berdiri pada September 1998, MKI telah melaksanakan melakukan kegiatan-kegiatan strategis/supportif secara rutin, seperti penyelenggaraan FGD/Seminar/Webinar/Coffee Morning, melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka Capacity Building, melakukan kajian akademik regulasi, dan kegiatan-kegiatan strategis/suportif lainnya di sektor ketenagalistrikan. Dalam menjalankan perannya, MKI juga sudah mencoba memberikan beberapa masukan diantaranya melalui Buku Putih secara berkala, dan k a j i a n d e w a n p a k a r y a n g m e m b e r i k a n rekomendasi/usulan untuk mewujudkan sasaran NZE 2060. “Kami berterima kasih atas keterbukaan Ditjen Gatrik untuk menerima masukan-masukan MKI selama ini, dan kami juga berharap Ditjen Gatrik bisa terus mendukung dan bekerjasama dengan MKI," pungkas Evy. 07 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Penyelenggaran HLN oleh MKI dilaksanakan melalui kegiatan seminar dan pameran, yang melibatkan s e l u r u h Pe m a n g k u Ke p e n t i n g a n s e k t o r Ketenagalistrikan dan Energi secara nasional. Disamping itu, MKI juga menjalin Kerjasama kemitraan dengan penyelenggara Seminar Kelistrikan tingkat Dunia (Powergen, Enlit Asia) untuk meningkatkan skala peringatan HLN di tingkat internasional. Melalui program kerja 2022-2025, MKI akan terus berupaya menyumbangkan kontribusinya bagi kemajuan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. “Kami berterima kasih atas keterbukaan Ditjen Gatrik untuk menerima masukan-masukan MKI selama ini, dan kami juga berharap Ditjen Gatrik bisa terus mendukung dan bekerjasama dengan MKI," pungkas Evy. organisasi penyelenggara Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN)
Edisi Bulan Mei 2023 08 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi irektur Jenderal Ketenagalistrikan DKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu melantik Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Periode 2022-2025. Pelantikan berlangsung di kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jumat (19/5). Dalam sambutannya, Jisman menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal penyediaan listrik yang handal bagi masyarakat Indonesia. "Pelaksanaan program-program ketenagalistrikan membutuhkan dukungan dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, termasuk MKI untuk berkolaborasi sehingga Lantik Kepengurusan DPP MKI 2022-2025, Dirjen Gatrik Tekankan Kolaborasi untuk Akselerasi Program Ketenagalistrikan Adapun, tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam sektor ketenagalistrikan, urai Jisman, meliputi peningkatan pemerataan akses kelistrikan untuk masyarakat, dimana penopang dari pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit yang berasal dari energi fosil, khususnya PLTU, dengan bauran sebesar 67%. "Di sisi yang lain, laju perkembangan EBT masih lambat di tengah tuntutan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kami melihat terdapat mismatch antara lokasi pusat beban dan potensi EBT, contohnya potensi hydro sangat besar di Sumatera dan Kalimantan, tetapi pusat beban berada di Pulau Jawa," jelas Dirjen Jisman. program ketenagalistrikan bisa diakselerasi," imbuhnya di Jakarta. BERITA UTAMA Sumber: Website ESDM
Edisi Bulan Mei 2023 09 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tantangan lainnya adalah proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan bisa sesuai dengan RUPTL dan selesai tepat waktu, serta mengendalikan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP), juga m e m a s t i k a n p e r c e p a t a n p e n y e l e s a i a n pembangunan jaringan interkoneksi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Jisman mengatakan MKI harus mengambil peran dalam mendukung kemajuan sektor ketenagalistrikan dan dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. "Khususnya dalam program Road Map Early Retirement PLTU, Pengembangan EBT sesuai target RUPTL, penyelenggaraan diskusi dalam mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan, serta upaya-upaya dalam menjamin keselamatan ketenagalistrikan," tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP MKI periode 2022-2025 Evy Haryadi mengatakan bahwa MKI akan menjadi mitra pemerintah untuk memberikan masukan dan pandangan yang professional dan tajam mencakup aspek perkembangan teknologi, perkembangan bisnis dan iklim investasi, evaluasi dan masukan atas aspek regulasi. "Sesuai Amanah MUNAS-IX MKI, DPP MKI bertugas melakukan upaya pengawalan untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Nett Zero Emission, maka peran MKI diharapkan menjadi semakin signifikan, sebagai mitra Pemerintah yang menjadi katalis dan hub serta jembatan komunikasi Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan sector ketenagalistrikan dalam mensukseskan target-target penting Pemerintah," Pungkas Evy. Untuk diketahui, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 3 September 1998 oleh para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Filosofi pendiriannya adalah untuk menjadi wadah yang merepresentasikan kepentingan masyarakat pada ekosistem sektor ketenagalistrikan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 UU no 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, yaitu : 'dalam upaya mengembangkan suatu landasan yang luas dan terpadu dari rancangan umum ketenagalistrikan nasional, Pemerintah Indonesia perlu memperoleh masukan serta pendapat dan pandangan dari masyarakat dan industri'. MKI sendiri menjadi organisasi yang mewadahi seluruh stakeholder Ketenagalistrikan yang diantaranya bertujuan untuk menghimpun segenap potensi di bidang tersebut, guna membangun sinergi dan saling melengkapi untuk mendukung sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang memenuhi prinsip cukup, terjangkau, berkelanjutan dan merata. (DAN)
“MENCAPAI NZE BUKANLAH PERKARA MUDAH” Untuk itulah, Masyarakat Ketenagalistrikan I n d o n e s i a ( M K I ) , s e b a g a i o r g a n i s a s i ketenagalistrikan nasional mengambil peran sebagai integrator terbentuknya sinergi nasional untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 MKI bersama dewan pakar, sambung Evy, akan menyelenggarakan rangkaian FGD yang diharapkan menjadi masukan kepada regulator sebagai bentuk output dari diskusi Coffee Morning. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum MKI, Evy Haryadi pada acara Coffee Morning MKI 2023 bertajuk “Membangun Sinergi Nasional Untuk Mencapai Target NDC-2030 dalam Mempersiapkan Transisi menuju NZE – 2060” di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (21/3). Dalam kesempatan berikutnya, imbuh Evy, FGD dapat mengelaborasi dan menyimpulkan secara komprehensif bentuk Sinergi Nasional mulai dar Planning hingga Financing. Diharapkan menjadi encapai Net Zero Emission (NZE) di sektor Me n e r g i , k h u s u s n y a s e k t o r ketenagalistrikan, bukanlah perkara mudah. Banyak tantangan yang dihadapi seperti pendanaan proyek infrastruktur, perluasan dekarbonisasi, pengembangan teknologi, hingga pengembangan kapasitas dari sumber daya manusia. "Hari ini dilaksanakan satu langkah lompatan oleh pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan, yaitu ikut berkontribusi dalam merencanakan Sistem Kelistrikan Nasional ke depan menyongsong NDC di tahun 2030 dan mempersiapkan NZE di tahun 2060 dengan referensi RUPTL 2024-2033, melalui MKI," ujar Evy membuka keynote-nya. masukan khususnya kepada Kementerian ESDM dan PLN dalam merencanakan sektor ketenagalistrikan, setidaknya dalam 10 tahun mendatang. Indonesia menargetkan mengurangi emisi GRK sebesar 32% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan dunia internasional. "Target pengurangan emisi GRK sektor energi pada tahun 2030 yaitu sebesar 358 juta ton CO2 dengan kemampuan sendiri dan 446 juta ton CO2 dengan bantuan internasional dari skenario business as usual," jelas Jisman. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu saat menyampaikan keynote melalui video conference mengungkapkan, pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang dibuktikan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dimana pada tahun 2030. Edisi Bulan Mei 2023 “Mencapai Net Zero Emission (NZE) di sektor energi, khususnya sektor ketenagalistrikan, bukanlah perkara mudah.” 10 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 Untuk itu, sambung Jisman, diperlukan beberapa strategi untuk mengakselerasi dalam mengurangi emisi GRK sektor energi. Pertama, mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan interkoneksi melalui supergrid. "Berdasarkan peta jalan tersebut, emisi GRK sektor energi diproyeksikan akan turun sebesar 93% dari skenario business as usual, dimana sisa emisi yang dihasilkan adalah sebesar 129,4 juta ton CO2 di tahun 2060," imbuh Jisman. "Pada peta jalan transisi energi, proyeksi kebutuhan listrik Indonesia pada tahun 2060 akan mencapai 1.942 Tera Watt Hour (TWh) dan konsumsi listrik per kapita sebesar 5.862 KWh. Listrik tersebut akan dihasilkan 100% dari EBT dengan total kapasitas sekitar 708 Giga Watt (GW) pada tahun 2060," jelas Jisman. Untuk mewujudkan komitmen pengurangan emisi GRK, Jisman menyebutkan bahwa Kementerian ESDM telah berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta stakeholder terkait untuk melakukan pemodelan guna menghasilkan peta jalan transisi energi, yang berisikan target dan milestone yang akan ditempuh Indonesia dari sisi supply dan demand energi untuk menuju Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Strategi selanjutnya adalah dengan moratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta mempensiunkan secara dini PLTU yang sudah ada. Kemudian, menerapkan prinsip-prinsip efisiensi Acara Coffee Morning ini bertujuan menggali masukan "strategic issues" dari Stakeholders Sektor Ketenagalistrikan sampai Perwakilan Organisasi (METI, MEBI, APLSI, HAKIT, APINDO, KADIN maupun pemerintah dan Perrguruan Tinggi dalam mendukung target NDC - 2030 dan mempersiapkan transisi menuju NZE-2060. Aspirasi dan masukan dari Stakeholder tersebut akan dirumuskan lebih lanjut dalam "Round Table Discussion" yang akan diselenggarakan di bulan J i s m a n b e r h a r a p d a r i p e r t e m u a n y a n g diselenggarakan MKI ini bisa menghasilkan dan memberikan suatu rekomendasi kepada pemerintah dalam mengurangi GRK dan mencapai NZE, khususnya di sektor ketenagalistrikan. energi secara masif. Strategi keempat adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik serta kompor induksi secara massal. Terakhir, yaitu dengan pengembangan smart grid untuk mengatasi intermittency pada variable renewable energy. Kegiatan ini mengundang 4 narasumber, yaitu Kepala Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Bayu Nugroho, Dewan Energi Nasional, DR. Herman Darnel Ibrahim, EVP System Planning PT PLN (Persero), Warsono, Akademisi ITB, DR. Nanang Hariyanto. Acara ditutup dengan sesi pendalaman oleh para pemangku kepentingan sebagai penanggap dibidangnya masing-masing, Ketua Kadin Net Zero Hub, Muhammad Yusrizki, IRID, Kuki Soejachmoen, METI, Andhika Prastawa, MEBI, S. Milton. 11 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 April. Output kegiatan Coffee Morning dan Round Table Discussion akan disampaikan kepada Pemerintah, PLN, serta Stakeholders terkait. Untuk mencapainya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan (aktivitas) manusia pada kurun waktu tertentu, atau lebih sering dikenal dengan jejak karbon. Net Zero Emission Program NZE menjadi istilah populer setelah diadakannya Paris Climate Agreement tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menekan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Energi menjadi salah satu sektor yang difokuskan dalam upaya mencapai program NZE. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru dalam hal penyediaan energi listrik yang disesuaikan dengan program NZE, termasuk di Indonesia. Apa sebenarnya yang disebut sebagai net zero emissions itu? Net zero emissions atau nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. 12 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 13 Rubrik Pakar Berbagi Komitmen pengurangan emisi GRK tersebut tentunya memerlukan langkah-langkah yang terukur, dimana upaya untuk mencapai target tersebut tetap harus memperhitungkan potensi dan kemampuan kita sendiri. Karena itulah, kini muncul istilah periode transisi energi, suatu periode menuju transformasi sektor energi menjadi nol-karbon. Salah satu pertimbangan munculnya periode transisi energi adalah infrastruktur yang telah terpasang (installed) sebagian besar berbasis energi fosil, yang tentunya dibangun dengan investasi yang besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sementara itu, untuk membangun infrastruktur nol-karbon dibutuhkan investasi yang besar pula. Di sisi lain, ndonesia merupakan negara yang cukup agresif I dalam menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)-nya. Dalam dokumen updated nationally determined contributions (updated NDC’s) atau target kontribusi penurunan emisi GRK yang ditetapkan secara nasional, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen (sebelumnya 29 persen) tanpa dukungan internasional pada 2030. Sedangkan bila terdapat dukungan internasional, target pengurangan emisinya menjadi 43,2 persen (sebelumnya 41 persen). Dan pada 2060, Indonesia menargetkan mencapai net zero emission (NZE). Namun, untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas sebagai energi transisi juga memiliki tantangan. Meskipun neraca gas secara nasional mengalami surplus, terdapat isu dislocation yang cukup serius antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). Kedua, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang relatif besar. Neraca gas (gas balance) secara nasional masih surplus, meskipun kita mengimpor LPG. Sehingga, dalam periode transisi ini, kita relatif siap untuk mendorong pemanfaatan gas. Sehingga tidak mengherankan, dalam konteks Indonesia, gas kini disebut sebagai energi transisi. Dalam periode transisi energi, setiap negara masih memiliki keleluasaan mengemisi dalam batas tertentu, sambil mempersiapkan langkah-langkah menuju NZE. Namun, selama periode transisi, setiap negara juga didorong untuk mengurangi emisinya antara lain melalui penggunaan energi yang lebih rendah emisi (lower emission). Pertama, Indonesia telah memiliki infrastruktur energi dan industri berbasis gas yang cukup besar, meskipun kita masih memerlukan infrastruktur gas yang lebih besar. teknologi berbasis energi terbarukan banyak yang belum memenuhi kriteria keterjangkauan (affordability). Dalam konteks penggunan energi yang lebih rendah emisi ini, kedudukan energi gas bumi menjadi vital, khususnya bagi Indonesia. Pasokan gas terbesar terdapat di wilayah yang kebutuhan gasnya rendah, sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan gas tinggi justru pasokan gasnya kurang. Lokasi pasokan gas terbesar berada Oleh: Sunarsip*) - Dewan Pakar MKI | dimuat di REPUBLIKA, Senin 22 Mei 2023 | Rubrik Analisis | Kebijakan Gas Sebagai Energi Transisi Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 14 Kondisi ini menimbulkan dua tantangan sekaligus. Pertama, tingginya kebutuhan investasi di tingkat hulu (upstream). Ini mengingat, sebagian besar cadangan gas berada di wilayah perairan yang jauh (off-shore). di luar Jawa seperti Maluku dan Papua. Sedangkan konsumen yang membutuhkan gas (industri dan rumah tangga) sebagian besar berada di Jawa. Oleh karenanya, agar surplus gas di luar Jawa dapat dimanfaatkan maka dibutuhkan lebih dari sekali proses tambahan. Pertama, gas terlebih dulu dikonversi menjadi LNG (liquid natural gas) atau compressed natural gas (CNG), agar mudah diangkut ke lokasi konsumen. Kedua, setelah sampai di lokasi konsumen, LNG/CNG harus dikonversi kembali menjadi gas, sehingga memerlukan proses regasifikasi. Ketiga, setelah menjadi gas, perlu jaringan pipa dari lokasi regasifikasi ke lokasi konsumen. Dengan kata lain, agar gas dapat dimanfaatkan konsumen maka diperlukaninvestasi untuk (i) konversi gas menjadi LNG/CNG, (ii) transportasi ke lokasi konsumen, (iii) infrastruktur regasifikasi, dan (iv) jaringan pipanisasi. Kedua, gas bukanlah komoditas yang mudah dipindahkan. Idealnya, di lokasi dimana sumber gas tersedia di situ pula seharusnya terdapat konsumen yang menyerapnya. Sehingga, konsumsi gas dapat difasilitasi melalui pembangunan pipa dan harga gas ke konsumen bisa menjadi lebih murah. Dalam konteks ini, harga (pricing) gas yang terbentuk baik di tingkat hulu, midstream dan niaga (trading), dan konsumen sangat menentukan. Harga di tingkat hulu penting bagi kontraktor hulu untuk menjaga minat berinvestasi pada kegiatan eksplorasi dan produksi. Sementara itu, di bisnis midstream dan niaga, harga yang favourable penting untuk menjaga Sedangkan bila harga di konsumen tinggi, berpotensi menjadi beban bagi konsumen. Karenanya, kebijakan harga perlu mengakomodir berbagai kepentingan tersebut. Tidak hanya HGBT, pemerintah juga memberikan alokasi gas dalam jumlah tertentu agar industri tertentu tidak mengalami shortage gas. minat investasi pada pembangunan infrastruktur gas baru dan pengembangan infrastruktur gas eksisting. Sejak 2016, pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri tertentu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 yang direvisi melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Melalui kebijakan HGBT, harga gas untuk industri tertentu ditetapkan paling tinggi 6 dollar Amerika Serikat (AS) per MMBTU di titik serah pengguna gas bumi (plant gate). Mengapa? Pertama, terlalu lama mempertahankan kebijakan HGBT tanpa diikuti dengan insentif (fiskal dan non-fiskal) bagi pelaku usaha gas (hulu, midstream dan niaga) berpotensi akan menurunkan minat investasi di industri gas. Konsekuensinya, kegiatan investasi hulu dan infrastruktur gas berpotensi terhambat dan pada akhirnya akan menghambat upaya pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Kebijakan tersebut tentu positif untuk menjaga industri mampu tumbuh, terlebih saat krisis pandemi dua tahun lalu. Namun, sebagai kebijakan yang bersifat temporer, sebagaimana semangat Perpres 121 Tahun 2020, tentunya ruang bagi evaluasi tetap terbuka. Kedua, meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi gas dan HGBT, ternyata serapan dari industri tertentu tersebut rendah. Belum lama ini, publikasi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa hingga Desember 2022, penyerapan gas dengan HGBT Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 15 Bahkan, lima dari tujuh industri penerima alokasi dan HGBT justru mengalami penurunan produksi dari tahun 2021 ke tahun 2022.Kondisi ini tentunya merugikan pelaku usaha gas, terutama di bisnis niaga gas. Pelaku usaha niaga gas telah membeli gas dari hulu pada harga dan alokasi yang telah ditetapkan untuk memasok industri tertentu. Bila penyerapannya rendah, berarti terdapat gas yang tidak terpakai dan menjadi kerugian bagi pelaku usaha niaga gas. Kebijakan alokasi gas dan HGBT memang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan tersebut dilakukan terutama untuk menjaga daya tahan industri. Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan pengakhiran kedaruratan krisis pandemi sejak tahun ini. Secara fiskal, pemerintah juga menyatakan akan kembali menjaga defisit APBN ke level normal (di bawah 3 persen dari PDB).Dalam rangka menjaga hanya sebesar 81,38 persen dari alokasi atau sebesar 1.253 BBTUD. level defisit ini, itu berarti program pemulihan ekonomi nasional (PEN), di era masa pandemi, telah berakhir. Pemerintah juga perlu memulihkan penerimaan negara. Arah kebijakan fiskal ini menjadi momentum untuk sekaligus mengevaluasi kebijakan sektoral yang bersifat khusus, termasuk kebijakan HGBT dan alokasi gas bagi industri tertentu. Kedua, kriteria industri tertentu juga perlu dievaluasi, terutama agar insentif tersebut tepat sasaran. Pengorbanan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan, tentunya perlu diimbangi dengan kompensasi yang sepadan. Penulis berpendapat, industri penerima HGBT setidaknya harus memenuhi dua kriteria. Pertama, merupakan industri hulu bagi industri lainnya, bukan merupakan industri penghasil produk akhir. Kedua, industri yang strategis untuk mendorong transisi energi. Dalam konteks ini, industri pupuk, kelistrikan, baja, dan petrokimia (termasuk kilang pengolahan) layak memenuhi kriteria ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan industri lainnya? Di sisi lain, fakta memperlihatkan bahwa biaya gas dalam komponen biaya produksi di ketujuh industri penerima HGBT tersebut sangat rendah, rata-rata tidak lebih dari 5 persen. Kata kuncinya adalah, keberlangsungan investasi di industri gas menjadi pilar penting untuk mewujudkan gas sebagai energi transisi. Karenanya, diperlukan kebijakan dan lingkungan bisnis yang favourable bagi pengembangan industri gas, baik di hulu, midstream, maupun niaga. Pembentukan harga dan kebijakan alokasi gas menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan industri gas yang favourable tersebut.**) Sunarsip adalah Ekonom Senior di The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Tulisan ini merupakan pandangan pribadi. Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi eselamatan Ketenagalistrikan (K2) Kadalah segala upaya atau langkah-langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi Andal dan Aman bagi instalasi, Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta Ramah Lingkungan. a. Andal dan aman bagi Instalasi Tenaga Listrik; 3. Bahaya Thermal; dan/atau 4. Bahaya Kimia. Merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup. Keselamatan Ketenagalistrikan BERTUJUAN untuk mewujudkan kondisi: b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang bebas dari: 1. Bahaya Tenaga Listrik; 2. Bahaya Mekanis; c. Ramah lingkungan. 1. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan,dan 2. Instalasi Tenaga Listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya Risiko kerusakan akibat Ketidaknormalan operasi dan gangguan Keselamatan Ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi: 4. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik. 6. S e t i a p Ta n a g a t e k n i k d a l a m u s a h a ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja baik yang bersifat Nasional, Khusus maupun Internasional. 5. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). K2 Menurut UU 30 / 2009 1. Setiap usaha kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) 2. Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi : Andal dan Aman (A2) bagi Instalasi (Keselamatan Instalasi), Aman dari bahaya bagi manusia dan mahluk hidup lainnya (Tenaga Kerja dan Masyarakat umum), Ramah lingkungan. 3. Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi : Pemenuhi standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, Pengamanan Instalasi tenaga listrik, Pengamanan Pemanfaat tenaga listrik. Knowledge Hub Sekilas Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan 16 Oleh: Koespraptini Ria – Dewan Pakar MKI
Edisi Bulan Mei 2023 17 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi 1. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik Dengan memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi di lapangan, seperti banyaknya kecelakaan yang diduga disebabkan oleh listrik yang menyebabkan kematian manusia (terkena sengatan arus listrik), serta kejadian kebakaran instalasi tenaga listrik akibat kesalahan pemasangan dan penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar. Serta banyaknya gangguan yang terjadi pada instalasi tenaga listrik yang menyebabkan pemadaman sehingga mengganggu kegiatan ekonomi, maka ketentuan-ketentuan pada UU 30/2009 mengenai K2 diatur lebih rinci pada ketentuan-ketentuan turunannya. • SLO (Sertifikat Laik Operasi) • SNI (Standar Nasional Indonesia) • Sertifikat Kompetensi 3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik Tujuan pengaturan itu adalah 3 hal yang telah disinggung di bagian awal, yaitu Andal, Aman dan Ramah Lingkungan 7. K e t e n t u a n m e n g e n a i k e s e l a m a t a n ketenagalistrikan : Regulasi turunan UU 30/2009 yang Menjadi Rujukan K2 2. Pengamanan instalasi tenaga listrik Salah satu rujukan penting K2 adalah sebagaimana di atur pada Permen ESDM no 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang antara lain mengatur mengenai Kewajiban bagi setiap usaha ketenagalistrikan untuk memenuhi ketentuan kjeselamatan ketenagalistrikan. Selain itu juga mengatur mengenai lingkup pengelolaan keselamatan ketenagalistrikan meliputi : Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan. Empat Pilar K2 2. Keselamatan umum adalah upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Penanggung Jawab K2 4. Keselamatan instalasi adalah upaya untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi Instalasi, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan Instalasi tidak dapat berfungsi secara normal dan atau tidak dapat beroperasi 1. Keselamatan kerja adalah upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang menimpa pekerja. 3. Keselamatan lingkungan adalah upaya untuk mewujudkan kondisi akrab lingkungan dari Instalasi, dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan / atau pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi.
Edisi Bulan Mei 2023 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi 18 1. Pemilik instalasi tenaga listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2 Tugas dan Tanggung Jawab PJK2 antara lain: 4. PJK2 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan SMK2 dan harus menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3. PJK2 merupakan penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan a t a s t e r w u j u d n y a K e s e l a m a t a n Ketenagalistrikan. 2. Dalam penerapan SMK2 pemilik instalasi tenaga listrik wajib memiliki PJK2 yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) 5. Jenis pelaporan : a. laporan singkat yang disampaikan secara bertahap paling lambat 4 (empat) jam dan pemutakhiran laporan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat; dan Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan. b. laporan lengkap yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat
Edisi Bulan Mei 2023 19 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Audit SMK2 Penilaian Ketaatan Penerapan SMK2 Predikat Ketaatan SMK2
Edisi Bulan Mei 2023 20 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi unia berada di puncak transisi energi global, Dyang belum pernah terjadi sejak revolusi industri tahun 1800-an. Sementara gas alam, minyak, dan batu bara masih menyumbang lebih dari 77 persen konsumsi energi primer dunia. Solusi penyimpanan energi baru mendapatkan momentum, salah satunya penggunaan hidrogen hijau. Berdasarkan perkembangan saat ini, hidrogen hijau dapat menjadi sumber energi yang layak dan tersebar luas dalam dekade mendatang. Beratnya, tiga kali lebih padat energi daripada bensin dan dapat diproduksi dari sumber energi terbarukan. Menurut roadmap Net Zero Emission, hidrogen dan turunannya akan menyumbang 12% dari penggunaan energi final dunia dan dua per tiga dari permintaan ini akan dipenuhi oleh green hydrogen. Green hydrogen juga memiliki dua keunggulan, yaitu true renewable karena sudah ada di alam untuk dikembangkan dan true zero emission yang maksudnya tidak terjadi emisi karbon selama proses produksi sampai ke pemanfaatannya. Lawatan kerja PT PLN (Persero) ke Prancis baru-baru ini kian membuka peluang kerja pengembangan green hydrogen di Indonesia. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo bahkan bertemu langsung dengan Asosiasi Hidrogen Prancis yaitu France Hydrogene dan Asosiasi Pengusaha Internasional Prancis, MEDEF International untuk membicarakan peluang dukungan perusahaan energi asal Prancis dalam pengembangan teknologi hidrogen sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada France Hydrogene dan mengajak seluruh perusahaan di bawah asosiasinya untuk berkolaborasi bersama PLN dalam pengembangan teknologi energi berkelanjutan khususnya green hydrogen sehingga membawa manfaat yang besar bagi kedua belah pihak,” kata Hartanto. Pada pertemuan yang diinisiasi oleh Energy Academy Indonesia (ECADIN) ini, Hartanto Wibowo memaparkan mengenai strategi dan inisiatif transisi energi PLN dalam mencapai Net Zero Emission tahun Knowledge Hub GREEN HYDROGEN Menanti Sumber Energi Menjanjikan
Edisi Bulan Mei 2023 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi 2060, di mana salah satunya adalah melalui pengembangan green hydrogen di Indonesia. Ke depannya, PLN akan membangun hydrogen plant yang akan menggantikan pembangkit-pembangkit diesel berbasis fosil di Tanah Air. Kolaborasi bersama France Hydrogene ini juga menjadi fokus dalam pengembangan teknologi hidrogen yang merupakan solusi pemanfaatan potensi alam di Indonesia. President Director France Hydrogene Phillipe Boucly menyambut baik pertemuan dengan PLN. Dia berharap Asosiasi Perusahaan di bawah France Hydrogene dapat membantu Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. “Pertemuan ini mencerminkan bagaimana kita semua bersama-sama, memiliki visi yang sama untuk mengembangkan teknologi energi berkelanjutan. Untuk itu kita tidak bisa sendirian, semoga dari pertemuan ini dapat saling berkolaborasi,” tutur Hartanto. France Hydrogene memiliki 467 anggota perusahaan yang bergerak pada bidang hidrogen di Prancis yang saat ini diketuai oleh Phillipe Boucly. Beberapa perusahaan yang hadir pada pertemuan yang berlokasi di kantor MEDEF International ini antara lain adalah Air Liquide, Arhyze, HDF Energy, Sapaic Industry, Sunna Design, Vallourec Tubes, Vinci Energies dan MEDEF International. Phillipe mengaku bangga dapat bertemu dengan PLN dan ECADIN untuk mendorong pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia. Perusahaan yang berada di bawah naungan kami bisa membantu Indonesia untuk dekarbonisasi sekaligus m e n d u k u n g u p a y a p e m e r i n t a h u n t u k mengembangkan hidrogen di Indonesia. Sehingga diperkirakan di tahun 2030, kebutuhan green hydrogen dari energi terbarukan di Eropa akan mencapai sebesar 500 terawatt hour (Twh), kapasitas elektroliser sebesar 120 gigawatt (GW) dengan kebutuhan investasi mencapai 471 miliar Euro. Pada tahun 2030, Eropa membutuhkan sebanyak 20 juta ton hidrogen, di mana 10 juta ton akan diproduksi sendiri di Eropa, sedangkan sisanya 10 juta ton akan diimpor dari luar Eropa dalam bentuk 6 juta ton hidrogen dan 4 juta ton dalam bentuk amonia dan turunan hidrogen lainnya. Phillipe Boucly juga menyampaikan bahwa hidrogen adalah energi carrier di Eropa yang sangat penting untuk mengganti impor energi fosil dari luar Eropa, untuk itu penanganan dan pengelolaan pengembangan teknologi hidrogen di Prancis sangat kompeten dan capable. “Di awal Januari 2023, beberapa perusahaan di bawah naungan kami sudah berkontrak pengembangan hidrogen di beberapa negara di dunia seperti HDF, Elogen, John Cockerill, Air Liquide dan Swen,” ujarnya. Phillipe Boucly juga menjelaskan pada 2030 di Prancis, diperkirakan akan terpasang elektroliser sebesar 6,5 GW dengan kebutuhan investasi sebesar 9 milliar Euro sehingga akan mengurangi emisi sebesar 6 juta ton CO2 dan akan menyerap tenaga kerja sebesar 150 ribu orang. ** 21
Edisi Bulan Mei 2023 Seminar yang merupakan kolaborasi bersama MKI dengan USAID – SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience) ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang bertemakan Embrace Equilty, serta menyambut Hari Kartini. Ketua Umum MKI Evy Haryadi dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah dalam mendorong kesetaraan dalam proses bisnis perusahaannya termasuk sektor ketenagalistrikan. Menurut Evy, sebuah kajian dari Catalyst- The Riple Effect: Working Women Grow Economies, menyatakan jika partisipasi Perempuan dalam ekonomi global setara dengan partisipasi laki-laki pada Tahun 2025, Produk Domestik Bruto tahunan global akan meningkat sebesar USD 28 triliun. ektor ketenagalistrikan merupakan salah satu S bidang yang masih didominasi oleh laki–laki. Untuk memberdayakan peran perempuan di sektor ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menyelenggarakan Seminar Gender dengan tema “Memastikan Pencapaian Target NDC Indonesia melalui Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ketenagalistrikan” di Jakarta (13/4). Seperti diketahui, tantangan besar sektor Ketenagalistrikan dalam mencapai Enhanced NDC tahun 2030 cukup besar. “Maka berbagai terobosan, baik kebijakan dan strategi perlu dipikirkan dengan matang. Kolaborasi berbagai pihak perlu diperkuat, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah perempuan,” ujarnya. Ketua Umum MKI ini juga menyampaikan bahwa syarat dari pendanaan salah satunya adalah aspek kesetaraan gender. Bank multilateral, Asian Development Bank mendukung isu gender dengan mempersyaratkan proyek yang diberikan dana olehnya harus memenuhi kriteria gender. Lebih lanjut Evy menyampaikan dibutuhkannya kolaborasi semua pihak untuk memperkuat peran perempuan di sektor ketenagalistrikan. “Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang yang masih didominasi oleh laki–laki dan dipandang sebagai perusahaan yang maskulin. Oleh karena itu, Evy mengajak kepada seluruh pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan untuk menjadi katalis–katalis guna mendukung bisnis yang berkelanjutan dengan medorong pengarusutaman gender di perusahaan. “Melalui acara ini, kita BERDAYAKAN SRIKANDI DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 22 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 Sementara itu, Erin Nicholson, Wakil Direktur USAID Indonesia menghargai kerja sama antara USAID dengan PLN dan MKI dalam memajukan kesetaraan gender. USAID mendukung kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Acara Seminar Gender ini dilaksanakan dalam bentuk panel diskusi dengan berbagai narasumber yang membahas terkait kebijakan dan praktek kesetaraan gender serta peluang peran perempuan di bisnis ketenagalistrikan. Selain itu, seminar ini memberikan pandangan bagi para pegawai perempuan untuk ikut berpartisipasi mendukung pencapaian NDC Indonesia. Melalui apa yang dipaparkan narasumber, diharapkan mampu menstimulasi masukan dan diskusi untuk menjaring aspirasi stakeholders sekaligus menjawab concerns dari peserta seminar gender. Seminar yang diadakan di Kantor Pusat PLN ini menghadirkan 6 narasumber dengan panel pertama yaitu Dikshya Thapa (USAID Sinar Gender and Social Inclusion Advisor), Dr Dwini Handayani (FEUI Expert), Ruly Marianti (Principal Advisor GIZ). Panel kedua diisi oleh Riana Puspasari (ADB), Imam Muttaqien (VP ESG PT PLN), dan Chairani Rahmatullah (Direktur Utama PLN Engineering). Pentingnya Kesetaraan Gender Kesetaraan gender itu mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Ketika kita bicara tentang kesetaraan gender, kita bicara tidak hanya pada sisi keadilan, moralitas, namun juga penting bagi ekonomi. Mengapa kesetaraan gender penting? Dari sisi ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh McKinsey baru-baru ini menunjukkan akibat ketidaksetaraan “Kami senang dapat bekerja dengan PLN dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia untuk isyu kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif guna memperluas kesempatan bagi perempuan di sektor energi,” kata Erin Nicholson. mengetahui bahwa banyak pihak sedang berusaha menciptakan lingkungan kerja yang setara,” lanjutnya. Meskipun kesetaraan gender begitu penting, namun tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak hambatan untuk mewujudkannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya ketidaksetaraan gender, Pemerintah Indonesia fokus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong kemudahan akses bagi kesetaraan gender. gender di seluruh dunia mengakibatkan kehilangan produk domestic bruto (PDB) sebesar $12 triliun atau sekitar 16,5% dari total PDB di seluruh dunia. Kesetaraan gender penting dalam memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. “Kesetaraan gender itu mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki.” 23 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 24 ntuk mendorong pengembangan teknologi Uenergi bersih di Kawasan ASEAN, pertemuan sektor listrik dan energi paling berpengaruh se-ASEAN bakal kembali digelar di Jakarta tahun ini, bertepatan dengan tahun Keketuaan Indonesia pada ASEAN Summit. Acara Enlit Asia 2023 dan Hari Listrik Nasional Indonesia ke-78 (HLN 78) akan dibuka bersama pada 14 November 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE). Acara gabungan ini melanjutkan kemitraan yang telah berhasil menghadirkan Powergen Asia yang pertama di Indonesia dan Hari Listrik Nasional Indonesia ke-73 pada tahun 2018. Pertemuan ini merupakan kemitraan Enlit Asia bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) yang akan menggelar dua acara terdepan di industri dan bisnis ketenagalistrikan di Kawasan ASEAN, dengan dukungan PT PLN (Persero) sebagai Utility Host dan juga Kementerian ESDM. Kerjasama ini akan menghadirkan lebih dari 350 peserta pameran dari seluruh dunia yang akan memamerkan teknologi dan inovasi terbaru yang mendukung transisi energi di seluruh ASEAN. Ditargetkan 12.000 pengunjung dari seluruh wilayah Indonesia dan ASEAN akan mendapat manfaat lebih dari 75 jam konten gratis yang disampaikan oleh penyedia teknologi dan solusi terkini, dan studi kasus tentang pemanfaatan teknologi terkini di lapangan oleh IPP dan utilitas listrik. Pertemuan ini akan fokus pada isu-isu komersial dan strategis yang akan mempercepat transisi ke sistem tenaga listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan. Lebih dari 150 pembicara terkemuka di industri akan berbagi wawasan mereka secara bersamaan, dimana evolusi sistem tenaga tradisional, integrasi MKI DUKUNG KOMITMEN DUNIA MENUJU TRANSISI ENERGI LEBIH BERSIH “Pertemuan ini akan fokus pada isu-isu komersial dan strategis yang akan mempercepat transisi ke sistem tenaga listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan. “ teknologi bersih generasi berikutnya dan kerangka kerja serta pembiayaan yang mendukung transisi ini, akan menjadi fokus pembahasan. Dengan semakin banyak perusahaan yang mengikuti pameran, termasuk yang berfokus pada Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, teknologi Hidrogen, Energy Storage, Smart Grid, dan solusi Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Acara ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan ketenagalistrikan di kawasan ASEAN, mulai dari penyedia teknologi dengan teknologi terbarunya, investor yang berkomitmen tinggi Acara Hari Listrik Nasional Indonesia ke-78 dan Enlit Asia 2023, akan mengusung tema "Strenghtening ASEAN Readiness in Energy Transition: Your Guide to The Energy Transition in Asia". Program tahun ini akan berbeda dari yang sebelumnya, dimana dukungan terhadap komitmen dunia untuk melaksanakan transisi energi menuju energi yang lebih bersih telah dideklarasikan. integrasi RE termasuk di dalamnya Solar PV dan Energi Angin,serta teknologi pembangkit Nuklir acara tersebut semakin mengukuhkan diri sebagai pertemuan industri terkemuka di kalender ASEAN. Arsyadany G Akmalaputri, Sekretaris Jenderal MKI, menjelaskan bahwa Peringatan Hari Listrik Nasional Indonesia tahun ini merupakan kali ketiga MKI b e r m i t r a d e n g a n E n l i t A s i a d a l a m menyelenggarakan acara konferensi dan pameran. Sejalan dengan Keketuaan ASEAN yang diamanatkan kepada Indonesia, ASEAN akan terus menjadi episentrum pertumbuhan masyarakatnya y a n g k u a t d a n b e r d a y a . “A c a r a y a n g diselenggarakan oleh MKI dan Enlit Asia ini menjadi sangat relevan mengingat cakupan peserta pameran dan konferensi yang mencakup negaranegara ASEAN,” ujar Arsyadany. terhadap energi bersih, kontraktor dan konsultan teknik serta operator yang berpengalaman dalam mengoperasikan pembangkit listrik. “Dengan berkumpulnya seluruh komunitas ketenagalistrikan, acara ini akan sangat berkontribusi dalam memperkuat dan mempercepat transisi energi di kawasan ASEAN terutama di Indonesia,” imbuhnya. “Pada tahun 2023 ini, kami dapat menjanjikan bahwa acara ini sepenuhnya mencerminkan antusiasme yang kuat untuk mendorong transisi energi ASEAN, didukung oleh keinginan untuk berinvestasi, dari pemerintah, regulator, utilitas, dan IPP di kawasan ini," kata Richard Ireland. Richard Ireland, Chief Executive Officer Clarion Events Asia mengaku senang bisa kembali ke Jakarta dan sekali lagi bermitra dengan MKI. Indonesia adalah pasar yang sangat penting di kawasan ASEAN, dengan permintaan listrik tertinggi, perkiraan pertumbuhan dan langkah-langkah aktif yang diambil untuk mencapai target keberlanjutan dan memperbarui infrastruktur jaringan. Edisi Bulan Mei 2023 25 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 26 MKI WILAYAH HARUS BERKONTRIBUSI NYATA BAGI PEMERINTAH DAERAH Ketua Umum MKI Evy Haryadi menyampaikan hal itu secara online pada acara Pelantikan Pengurus MKI Wilayah Jawa Tengah & DIY periode 2022 - 2026, di Semarang, Senin (20/3). Untuk itu, MKI Wilayah Jateng dan DIY harus mampu membangun ekosistemnya, yang melibatkan unsurunsur stakeholder terkait untuk berperan serta, eberadaan MKI di daerah dituntut untuk Kdapat memberi manfaat yang besar dan nyata bagi Pemerintah Daerah/Provinsi. MKI harus dapat menjalankan fungsinya sebagai forum untuk menghimpun potensi serta pemikiran masyarakat dan memberi masukan strategis dan konseptual di sektor ketenagalistrikan kepada Pemerintah Daerah. Evy berharap, MKI Wilayah Jateng & DIY akan menjadi wadah pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan yang secara signifikan mampu 'berbicara' dan mendorong kesiapan Provinsi Jawa Tengah & DIY dalam Transisi Energi. meliputi unsur PLN, Pemerintah Provinsi, DPRD, Asosiasi, Akademisi/Institusi Pendidikan, Swasta ( P a b r i k a n , K o n t r a k t o r , I P P ) d a n Konsumen/Pelanggan Besar PLN; serta tak lupa tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati sektor Ketenagalistrikan dan lingkungan. “Seluruh unsur pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan tersebut agar dapat mampu bersinergi, menuangkan pemikiran, masukan, kajian maupun kegiatan-kegiatan usaha yang konkret yang dapat secara tajam dan jeli memahami local issues di Provinsi Jawa Tengah & DIY,” jelas Evy. Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Edisi Bulan Mei 2023 27 “Evy berharap, MKI Wilayah Jateng & DIY akan menjadi wadah pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan yang secara signifikan” Dalam kesempatan acara tersebut diatas dilaksanakan juga Penandatanganan MOU/Naskah Kerja Sama antara Ketua MKI Wilayah Jateng & DIY Ir Soewondo Koesoemo dengan Dekan Fakultas Teknik Undip Prof Ir M Agung Wibowo MM MSc PhD, Dekan Sekolah Vokasi Undip Prof Dr Ir Budiyono MSi dan Direktur Polines Prof Dr Totok Prasetyo BEng MT IPU ACPE dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan sumber daya melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bersamaan dengan Pelantikan Pengurus MKI Wilayah Jawa Tengah & DIY periode 2022 - 2026, MKI Wilayah Jawa Tengah & DIY menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Meningkatkan Peran serta MKI dlm Mengawal Transisi Menuju Net Zero Emission". FGD dihadiri oleh kurang lebih 100 undangan yang terdiri dari para Kepala DinasTk I, Para Rektor Perguruan Tinggi, Para Pegiat Badan Usaha Ketenagalistrikan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi & Lembaga Inspeksi Teknik se Jawa Tengah & DIY . Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi Bidang Pendidikan (peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyedia tenaga ahli, seminar dll), Bidang Penelitian (meliputi pengkajian ilmu Pendidikan, penelitian Pendidikan, teknologi serta penelitian pengembangan), dan Bidang Pengabdian Masyarakat (pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis riset dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta Bidang Pengembangan Potensi Daerah. Acara FGD di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang ini dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Prov Jawa Tengah, dengan narasumber Powenary dari DPP MKI dan Prof Ir Tumiran MEng dari UGM. Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
KI Sumatera Barat menggelar seminar Mnasional bertajuk “Strategi Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik sebagai Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission". Seminar nasional yang diikuti peserta dari berbagai instansi dan mahasiswa, dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy Seminar berlangsung di Kryad Hotel Bumi Padang pada 9 Maret 2023, dan dihadiri oleh Ketua Umum MKI Pusat Evy Haryadi, General Manager PLN UID Sumbar Eric Rossi Priyo Nugroho, dan General Manager PLN UIP3B Sumatera Daniel Eliawardhana. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan apresiasi pada MKI Sumbar atas Tak tanggung-tanggung, seminar nasional yang berlangsung secara hybrid tersebut menghadirkan pembicara-pembicara hebat mulai dari staf ahli Kementrian ESDM Bidang Kelistrikan Sripeni Inten Cahyani dan KADIN Indonesia Bidang Perhubungan Adrianto Djokosoetono. Tidak hanya itu, hadir Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia diwakili oleh Jaka Purwanto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Barman Uhum Tambunan, Perkumpulan Pemangku Kepentingan Penunjang Jasa Ketenagalistrikan (PPKPJK) sekaligus Ketua MKI Sumbar periode pertama Insannul Kamil, para Rektor, dan Ketua Sekolah Tinggi. Sementara Ketua Umum MKI Evy Haryadi sangat mengapresiasi prakarsa dari MKI Wilayah Sumatera Barat menyelenggarakan seminar yang mengambil tema Strategi Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik, sebagai Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission. Hal ini menunjukkan pemikiran yang kontribusinya mendukung pertumbuhan kelistrikan Sumatera Barat. “MKI Sumatera Barat terus membangun kolaborasi di Provinsi Sumatera Barat sehingga menjadi lebih maju. Kami dari Pemprov juga akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat mengenai kendaraan listrik,” ujarnya. Lebih lanjut Audy menjelaskan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik merupakan bagian dari target pemerintah untuk optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menerangkan saat ini Sumbar termasuk salah satu provinsi dengan penggunaan EBT tertinggi dengan capaian 28,19%, lebih tinggi dari rata-rata penggunaan EBT nasional sebesar 14%.. Edisi Bulan Mei 2023 28 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Dukung Pencapai NZE dengan Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik
Edisi Bulan Mei 2023 29 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi “MKI Wilayah Sumatera Barat telah melihat bahwa terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di tanah air merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong transisi energi. Hal ini juga sejalan dengan spirit MKI secara nasional melalui gagasan Electrifying Everything,” ungkapnya. visioner dari para pengurus, untuk menempatkan dan memposisikan MKI Wilayah Sumatera Barat menjadi integrator dalam membangun sinergi untuk kesiapan Provinsi Sumatera Barat berkontribusi dalam target NDC (Nationally Determined Contribution) menuju NZE. Hal senada diungkapkan Pengurus MKI Sumbar Insanul Kamil dalam sambutannya seminar ini sekaligus merupakan sinergi dan kolaborasi untuk memajukan sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Barat menjadi terbaik khususnya dalam transisi energi mewujudkan ekosistem kendaraan. Insanul mengatakan hasil dari seminar ini diharapkan bisa semakin mempertegas kontribusi MKI Sumbar dan masyarakat ketenagalistrikkan khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat kebijakan- kebijakan transisi energi, perubahan iklim untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik sebagai komitmen Indonesia mencapai Nett Zero Emission. Seminar sekaligus Musyawarah Daerah kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Ketua MKI Sumbar yang mengamanahkan Insannul Kamil kembali untuk periode 2023 - 2026. Pelantikan ditandai penyerahan Pataka MKI kepada Insannul Kamil yang diserahkan langsung Wakil Ketua Umum IV Andri Doni disaksikan Wakil Ketua Umum III MKI Pusat Alihuddin Sitompul Sekretaris Jenderal Arsyadany G. Akmalaputri dan Direktur Eksekutif Noesita Indriani. “MKI Sumatera Barat terus membangun kolaborasi di Provinsi Sumatera Barat sehingga menjadi lebih maju. Kami dari Pemprov juga akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat mengenai kendaraan listrik,”
Edisi Bulan Mei 2023 30 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Kerjasama PLN - Pengembang Swasta Perlu Keselarasan M KI tahun 2022 – 2025 memiliki program kerja yang bertujuan menghasilkan “Kerangka Kerja Sama Strategis terhadap Pokok Kerjasama Pengembangan Listrik antara PLN dan Pengembang Swasta”. Dibutuhkan peran serta d a n a s p i r a s i d a r i b e b e r a p a A s o s i a s i Ketenagalistrikan dan juga Pemerintah sehingga nantinya terbentuk keselarasan dalam Kerjasama antara PLN dan Pengembang Swasta tersebut. Selain membahas tantangan yang dihadapi Asosiasi dalam pemenuhan Kerjasama antara PLN dan Pengembang Swasta, juga topik-topik lainnya yang sedang menjadi fokus dari Asosiasi yang memerlukan dukungan Pemerintah dan Stakeholder ketenagalistrikan lainnya. Untuk tujuan itulah, MKI menggelar diskusi interaktif dengan beberapa Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) serta jajaran Pemerintah dalam industri ketenagalistrikan pada Jumat, 5 Mei 2023 Auditorium - Kantor PLN Pusat. Diskusi ini sebagai inisiasi menuju rekomendasi MKI terkait kerjasama PLN & Pengembang Swasta berupa terobosan yang dapat diterapkan oleh para Stakeholder untuk memajukan Kerjasama PLN dan Pengembang Swasta. Beberapa catatan penting dari diskusi tersebut yang menyangkut pengembangan pembangkit EBT (Energi Baru Terbaruka) diantaranya adalah perlunya mendorong pendanaan kompetitif untuk pertumbuhan EBT, dan skema Tarif PPA yang bankable sehingga dapat mengakomodasi EPC untuk EBT yang cenderung naik. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan aspirasi untuk masuk di dalam dokumen Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dan Pengembang Swasta, untuk memudahkan agar tercipta keselarasan dalam setiap kerjasama antara PLN dan Pengembang Swasta untuk pengembangan industri ketenagalistrikan dan energi di Indonesia.
Edisi Bulan Mei 2023 31 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Kesiapan manufaktur lokal untuk menangkap peluang manufaktur EBT juga dinilai masih terbatas, sehingga memerlukan breakthough dan diharapkan dapat melakukan audiensi dengan Kementerian Perindustrian. Pengembangan Geothermal juga perlu didorong dengan insentif (antara lain aspek lingkungan, eksplorasi, infrastruktur jalan, fleksibilitas kontrak dan tarif) Terkait dengan Carbon Credit, APLS mengusulkan diadakan dialog dengan Kementerian terkait mengenai penentuan Batas Atas Emisi (BAE) yang lebih sesuai dengan perkembangan proyeksi demand (DSSP), bukan dengan realisasi 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk Carbon Trading masih terdapat keterbatasan verifikator independen sehingga proses implementasi menjadi cukup panjang. Regulasi carbon trading diharapkan dapat mendorong inovasi sesuai berbagai jenis teknologi unit pembangkit. Disamping itu, diharapakan terdapat mekanisme sharing benefit carbon dan skema offset carbon untuk fasilitas dalam satu lingkungan infrastruktur milik. **
Edisi Bulan Mei 2023 32 Berita Seputar Sektor Ketenagalistrikan dan Energi UID JAKARTA RAYA UID JAWA BARAT UID JAW TENGAH & DIY TAHUN DIRGAHAYU PT PLN (Persero) UIK SBS PT PLN (Persero) UIK SBU CHARTER MEMBER