Smart Pocket Book Penyediaan Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Konsultansi

SMART POCKET BOOK

Satker P2JN Sumatera Utara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI................................................................................................... 1
Acuan Normatif ........................................................................................... 3
Gambaran Umum ........................................................................................ 4

Flowchart Garis Besar Pengadaan Barang dan Jasa................................. 5
Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultansi .................................................. 7

Flowchart Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultansi.............................. 7
Identifikasi Kebutuhan .......................................................................... 11
Format Tabel Identifikasi Kebutuhan .................................................... 13
Penetapan Barang/Jasa ......................................................................... 14
Cara Pengadaan Barang/Jasa ................................................................ 14
Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Penyedia ................ 15

Penyusunan KAK............................................................................... 15
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB ..................................................... 16
Pemaketan Pengadaan ...................................................................... 18
Konsolidasi Pengadaan ...................................................................... 19
Biaya Pendukung ............................................................................... 20
Penyusunan Jadwal ............................................................................... 21
Penetapan Perencanaan Pengadaan .................................................... 21
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan .............................................. 22
Format Surat Penetapan ....................................................................... 23
Format Formulir Perencanaan Pengadaan ............................................ 24
Penetapan dan Pengumuman RUP........................................................ 25
Format Rencana Umum Pengadaan Penyedia ...................................... 26

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 1

Satker P2JN Sumatera Utara
Persiapan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Penyedia ......................... 28

Reviu dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ............................... 29
Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Badan Usaha.......................................................................................... 30
Penyusunan dan penetapan HPS........................................................... 32
Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak ................................... 36
Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga
.............................................................................................................. 39
Penetapan Rancangan Kontrak ............................................................. 41
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ...................................................... 41
Langkah Pengisian SiRUP........................................................................... 43
Langkah Pengisian SPSE............................................................................. 48

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 2

Satker P2JN Sumatera Utara

Acuan Normatif

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

e. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020, tentang tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal
Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan
Jasa Konsultansi Konstruksi; dan

i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/SE/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Susunan
Tenaga Ahli untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Melalui
Penyedia Jasa.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 3

Satker P2JN Sumatera Utara

Gambaran Umum

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan
pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak,
dan serah terima.

Tujuan pengadaan meliputi mewujudkan pengadaan yang
menghasilkan value for money, peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan
peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan
industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan
kesempatan usaha dan meningkatan pengadaan yang berkelanjutan. Salah
satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah melalui
peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan
pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan
menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan
dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk
menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan
dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 4

Satker P2JN Sumatera Utara
Flowchart Garis Besar Pengadaan Barang dan Jasa

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 5

Perencanaan
Pengadaan
Jasa
Konsultansi

Satker P2JN Sumatera Utara

Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultansi

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi
pengadaan Konsultansi, penetapan jenis Konsultansi, penetapan cara
pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan
anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan
diumumkan di dalam RUP.

Flowchart Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultansi

I d e n tifikasi Perl u i dentifikasi YA Formulir Indentifikasi
Ke b u tu han d e ti l? Ke b u tu han

Ti dak

Penetapan Jasa

Penentuan Ca ra Penyus unan Anggaran
Penga daan
Formulir Perencanaan
Mel alui Penyedia Penga daan

Penyus unan Kerangka Penetapan Perencanaan
Acua n Kerja (KAK) Penga daan

Penyus unan Perkiaraan Penyus unan RUP
Bi a ya/Rencana
Penetapan dan
Angga ran Biaya (RAB) Pengumuman RUP

Pema ketan Pengadaan

Kons olidasi Pengadaan
Ja s a Konsultansi
Bi a ya Pendukung

Penyus unan Jadwal

*Peratuan LKPP No.11 Tahun 2021

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 7

Satker P2JN Sumatera Utara
Dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan, PA/KPA dan PPK perlu
mempertimbangkan:
1. hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya;
2. analisis pasar; dan/atau
3. rekomendasi strategi pengadaan

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 8

PROSES PERENCANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PA/KPA PPK
Satker P2JN Sumatera Utara1 Menugaskan PPK untukPersyaratan Kerengkapan WaktuOutput
Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 9membuat Perencanaan
Pengadaan Jasa Konsultasi 1 Hari Disposisi

2 Menintervintarisir kegiatan - Disposisi 9 bulan - Formulir Identifikasi
serta menidentifikasi - Renja Keutuhan
kebutuhan jasa konsultansi - Formulir Perencanaan
yang berdasarkan Rencana - Konsep KAK Pengadaan
Kerja (RENJA), menyusun - Konsep RAB/Perkiraan - Konsep KAK
KAK, RAB/Perkiraan Biaya, Biaya - Konsep RAB/Perkiraan
Pemaketan dan Biaya
menyampaikan kepada - Usulan Metode
PA/KPA Pemilihan
- Konsep Pemaketan
3 Menetapkan dan
mengumumkan KAK, 1 bulan - KAK
RAB/Perkiraan Biaya, - RAB/Perkiraan Biaya
Pemaketan dan Rencana - Pemaketan
Jadwal Pengadaan yang - DIPA
terdapat pada Rencana Umum - RUP
Pengadaan (RUP) melalui
aplikasi SiRUP

Keterangan :
= Awal/Akhir Proses
= Proses

Kapan Melakukan Perencanaan Pengaadaan ?

(Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (2) & Lampiran Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021)
Satker P2JN Sumatera Utara
Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 10PenyusunanArah kebijakandanPenyusunanPenyusunanPenyusunanPenetapan
RKA -K /L Prioritas dan Penetapan RenjaK /L RKAK /L Alokasi
Pagu indikatif Anggaran
Pembangunan
Nasional

Penyusunan APBN Perencanaan Pengumuman
Perencanaan Pengadaan Bahan Masukan RUP
Pengadaan

JANUARI- MARET APRIL - JUNI JULI - DESEMBER

- Bersamaan dengan proses penyusunan Renja Kementerian setelah penetapan pagu indikatif
- Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA
K/L
- Penyusunan Perencanaan Pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun Anggaran
berjalan.

Satker P2JN Sumatera Utara
Identifikasi Kebutuhan

Peraturan Keterangan
Lampiran Bersamaan dengan pembahasan RUU APBN, PPK
Peraturan LKPP melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level
No. 11 Tahun Komponen/Sub komponen pada RKA K/L dimana terdapat
2021 akun belanja pengadaan barang/jasa berdasarkan penugasan
Peraturan LKPP dari PA/KPA.
No. 7 Tahun 2018 Identifikasi kebutuhan pada Jasa Konsultansi untuk
Pasal 11 mengetahui:
- Kesesuaian kebutuhan jasa konsultansi
Peraturan - Fungsi/manfaat yang akan diperoleh
Menteri PUPR No. - Target yang ditetapkan
14 Tahun 2020 - Pihak yang menggunakan
Pasal 17 - Waktu pelaksanaan pekerjaan
- Ketersediaan pelaku usaha yang sesuai
Lampiran - Jasa konsultansi untuk Pekerjaan Konstruksi
Peraturan LKPP Penyusunan identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi
No. 11 Tahun Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut:
2021 a. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan;
b. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi;
c. fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi;
d. target yang ditetapkan;
e. pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut;
f. waktu pelaksanaan pekerjaan;
g. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan
h. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak
- Dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada didalam
Renja Kementerian
- Identifikasi kebutuhan TA berikutnya dilakukan pada TA
berjalan
- Bertujuan untuk menunjang tusi organisasi, maka jumlah
kebutuhan barang/jasa mempertimbangkan :

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 11

Satker P2JN Sumatera Utara

Peraturan LKPP • Besaran oranisasi/jumlah pegawai dalah satu organisasi
No. 7 Tahun 2018 • Beban tugas serta tanggungjawabnya
Pasal 11 • Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

Peraturan (Riwayat rencana kebutuhan jasa dari masing-masing
Menteri PUPR No. unit/satker Kementerian)
14 Tahun 2020 Identifikasi kebutuhan pada Jasa Konsultansi untuk
Pasal 17 mengetahui:
- Kesesuaian kebutuhan jasa konsultansi
Peraturan - Fungsi/manfaat yang akan diperoleh
Menteri PUPR No. - Target yang ditetapkan
14 Tahun 2020 - Pihak yang menggunakan
Pasal 17 - Waktu pelaksanaan pekerjaan
- Ketersediaan pelaku usaha yang sesuai
- Jasa konsultansi untuk Pekerjaan Konstruksi
Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa
pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang
perlu diketahui:
a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;
b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan
c. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian
masing-masing yang diperlukan.
Dalam hal Jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan
Kontrak tahun jamak harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila
dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan ke dalam formulir
Perencanaan Pengadaan :
- Nama Barang/Jasa

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 12

Satker P2JN Sumatera Utara

Peraturan LKPP - Kriteria Barang/Jasa
No. 12 Tahun - Kriteria pelaku Usaha (kecil/non kecil)
2021 Pasal 6 ayat - Uraian Pekerjaan (Penjelasan singkat tentang pekerjaan
(3)
yang akan dilakukan)
- Lokasi Pekerjaan (Tempat/Lokasi Pekerjaan)

Apabila dibutuhkan analisis lebih detail terhadap suatu
kebutuhan barang/jasa maka PPK dapat menggunakan:
1. Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan
2. Tabel Identifikasi Kebutuhan
3. Peta Identifikasi Kebutuhan Dokumen Lainnya (Dokumen

SKB, RKBMN/D)

Format Tabel Identifikasi Kebutuhan

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 13

Satker P2JN Sumatera Utara

Peraturan Penetapan Barang/Jasa
Peraturan LKPP
No. 7 Tahun 2018 Keterangan
Pasal 14 dan 15 Identifikasi Kebutuhan dituangkan ke dalam dokumen
penetapan barang/jasa dengan memperhatikan kodefikasi
Peraturan LKPP pada :
No. 7 Tahun 2018 • Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
Pasal 11 • Kodefikasi yang dikeluarkan Kemneterian teknis terkait
Penetapan jenis Jasa Konstruksi berupa:
- Jasa Konsultansi Konstruksi; atau
- Pekerjaan Konstruksi.

Peraturan • Cara Pengadaan Barang/Jasa
Perpres No. 16 •
Tahun 2018 Pasal Keterangan
3 Cara Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan:
swakelola; dan/atau
penyedia

Sumber: Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 14

Satker P2JN Sumatera Utara

Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Penyedia
Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia :
• Penyusunan KAK;
• Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
• Pemaketan Pengadaan;
• Konsolidasi Pengadaan; dan
• Biaya Pendukung

Peraturan Penyusunan KAK
Perpres No. 16
Tahun 2018 Pasal Keterangan
19 KAK dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa dari
Kementerian PUPR. KAK disusun dengan memperhatikan :
Peraturan a. produk dalam negeri;
Menteri PUPR No. b. produk bersertifikat SNI;
14 Tahun 2020 c. produk usaha mikro dan kecil serta ko dari hasil produksi
dalam negeri; dan
d. produk ramah lingkungan hidup.
e. Tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali :
• komponen barang/jasa;
• suku cadang;
• bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
KAK untuk pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
meliputi:
a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas
akhir efektif tahun anggaran;
c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
d. kemampuan badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi
Konstruksi;
e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya
pekerjaan; dan

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 15

Satker P2JN Sumatera Utara

uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan
risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan
Konstruksi, khusus untuk Jasa Konsultansi Konstruksi
pengawasan dan manajemen penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
Kerangka Acuan Kerja paling sedikit berisi :
• Uraian Pekerjaan
a. Latar Belakang
b. Maksud dan tujuan
c. Lokasi Pekerjaan
d. Produk yang dihasilkan
• Waktu Pelaksanaan yang diperlukan
• Spesifikasi teknis Jasa Konsultansi (kompetensi tenaga ahli
dan badan usaha)
Sumber pendanaan dan total perkiraan biaya pekerjaan.

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
Dalam melakukan Perencanaan Pengadaan melalui penyedia, PPK
menyusun perkiraan biaya/RAB yang diperoleh dari hasil Spend Analysis
paket Pengadaan periode sebelumnya, aturan yang berlaku, data harga dari
internet, informasi dari beberapa pemasok ataupun gabungan dari sumber-
sumber tersebut yang terperinci atau sumber-sumber lain.

Komponen biaya dalam Pengadaan Jasa Konsultansi:
1) Biaya langsung personil (Remunerasi) diatur dalam Permen PUPR No. 897
Tahun 2017;
2) Biaya langsung non personil (Biaya Penggantian Langsung);
3) Biaya pendukung (biaya administrasi dan biaya lainnya)

Biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk
kegiatan jasa konsultansi (Inkindo)
• Sebagai pedoman standar minimum.
• Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman, kualifikasi dan

klasifikasi/subklasifikasi tenaga ahli dan dituangkan dalam KAK

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 16

Satker P2JN Sumatera Utara
• Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional berlaku untuk Provinsi

DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
• Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli Nasional dan Tenaga

SubProfessional) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (Basic
Salary) termasuk PPh 21, Beban Biaya Sosial (Social Cost), Beban Biaya
Umum (Overhead Cost) dan Keuntungan (Profit).
• Untuk perorangan maksimal …..%

Dalam penyusunan RAB perlu dipastikan:
✓ Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan

peruntukan dan jenis pengeluaran;
✓ Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam

dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau
biaya paket pekerjaan;
✓ Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan.
Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi
dalam dokumen anggaran, maka Pengguna Anggaran (PA) melakukan
revisi dokumen anggaran. Alur penyusunan RAB dapat dilihat dalam
gambar berikut:

Sumber: Modul Diklat Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 17

Satker P2JN Sumatera Utara

Pemaketan Pengadaan

Peraturan Keterangan
Lampiran Dilakukan dengan berorientasi pada:
Peraturan LKPP a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan
No. 11 Tahun kebutuhan Kementerian;
2021 Pasal 24 ayat b. Volume Jasa Konsultansi berdasarkan kebutuhan dan
(1) ketersediaan jasa;

c. Kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi KAK yang

dibutuhkan Kementerian; dan/atau

d. Ketersediaan Anggaran pada Kementerian.

Lampiran Ketentuan pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk :

Peraturan LKPP a. nilai pagu anggaran ≤ Rp1.000.000.000,00 dialokasikan

No. 11 Tahun hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
2021 kualifikasi usaha kecil;

b. nilai pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 s/d

Rp2.500.000.000,00 hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi

Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau

c. nilai pagu anggaran Rp2.500.000.000,00 ≥ hanya untuk

Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi

usaha besar.

Permen PUPR RI Ketentuan dalam pemaketan :
Dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan dan
No. 14 Tahun a. tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa
2020 Pasal 23 ayat lokasi/daerah masing-masing;

(2), (3)

b. Dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis

pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan

penyedia yang sesuai;

c. Dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya

dilakukan oleh Usaha Kecil.

d. Dilarang memecah paket untuk menghindari

Tender/Seleksi.

e. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil

(s.d. Rp. 2,5 M) tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 18

Satker P2JN Sumatera Utara

persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis, kecuali yang menuntut kompetensi
teknis yang tidak dapat dipenuhi Usaha Kecil.

Konsolidasi Pengadaan

Peraturan Keterangan

Permen No. 14 Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh :

Tahun 2020 Pasal - PA Paket antar KPA dan/atau antar PPK
25 - KPA Paket antar PPK

- PPK Paket di area kerjanya masing-masing

Permen No. 14 Konsolidasi dapat dilakukan:

Tahun 2020 Pasal - Sebelum/sesudah mengumumkan RUP
25 - Pada kegiatan pemaketan atau perubatan RUP

- Dengan memperhatikan kebijakan pemaketan

Permen PUPR RI Ketentuan konsolidasi dapat diaplikasikan sebagai
No. 14 Tahun berikut:
2020 Pasal 23 ayat a. Ketika pengguna dalam Kementerian memiliki mempunyai
(2), (3)
kebutuhan yang sama dan dapat menerima suatu standar,

tertentu, maka konsolidasi dapat dilakukan;

b. Ketika penggabungan paket pengadaan akan lebih

memberikan posisi nilai tawar bagi Kementerian untuk

mendapatkan harga yang lebih baik dari volume gabungan

dibandingkan dengan volume masing-masing.

c. Ketika paket-paket yang terpisah dan dilakukan sendiri-

sendiri akan membutuhkan waktu pemrosesan dan

pemborosan waktu dibanding dengan menggabungkan

paket pengadaan.

d. Ketika konsolidasi pengadaan tidak menghilangkan

kesempatan usaha kecil dan koperasi mendapatkan

kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan

pengadaan.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 19

Satker P2JN Sumatera Utara

Peraturan Biaya Pendukung
Permen No. 14
Tahun 2020 Pasal Keterangan
25 Biaya pendukung dapat meliputi namun tidak
terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing,
Permen No. 14 biaya administrasi dan/atau biaya lainnya. Biaya
Tahun 2020 Pasal administrasi dapat meliputi namun tidak terbatas pada
25 biaya :
- Biaya pengumuman;
Permen PUPR RI - Biaya survey lapangan;
No. 14 Tahun - Biaya survey pasar;
2020 Pasal 23 ayat - Honorarium para pihak yang terlibat dalam
(2), (3) pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- Penggandaan dokumen
Biaya administrasi dialokasikan di tahun anggaran
berjalan untuk:
- Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
berjalan; dan/atau
- Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
yang akan dating namun pelaksanaan
pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran
berjalan.
Biaya lainnya namun tidak terbatas pada biaya:
a. Biaya pendapat ahli hukum kontrak;
b. Biaya uji coba
c. Biaya sewa;
d. Biaya rapat; dan/atau
e. Biaya komunikasi.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 20

Satker P2JN Sumatera Utara

Peraturan Penyusunan Jadwal
Peraturan LKPP
No. 7 Tahun 2018 Keterangan
Pasal 26 Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia
meliputi:
Peraturan LKPP - pelaksanaan pemilihan Penyedia;
No. 7 Tahun 2018 - pelaksanaan kontrak; dan
Pasal 26 - serah terima hasil pekerjaan.
Dalam menyusun jadwal, mempertimbangkan:
- Jenis/karakteristik barang/jasa
- Metode dan waktu pengiriman
- Waktu pemanfaatan barang/jasa
- Metode pemilihan
- Jangka waktu proses pemilihan Penyedia
- Ketersediaan barang/jasa di pasar

Penetapan Perencanaan Pengadaan
PA/KPA menetapkan Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh
PPK. Dalam menetapkan Perencanaan Pengadaan PA/KPA dapat
menggunakan Surat Penetapan atau menggunakan dokumen lain, seperti
Nota Dinas,Surat Keluar, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan
penetapan Perencanaan Pengadaan.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 21

Satker P2JN Sumatera Utara

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

Peraturan Keterangan

Perpres No. 16 PPK menyusun RUP berdasarkan hasil Penetapan

Tahun 2018 Pasal Perencanaan Pengadan menggunakan aplikasi SiRUP.
18 ayat (8) dan
Peraturan LKPP RUP Penyedia memuat paling sedikit:

No. 7 Tahun 2018 - nama dan alamat PA/KPA;

- nama paket Penyedia;

- kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;

- peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;

- uraian pekerjaan;

- volume pekerjaan;

- lokasi Pekerjaan;

- sumber dana;

- besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;

- KAK;

- metode pemilihan; dan

- perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 22

Satker P2JN Sumatera Utara
Format Surat Penetapan

Sumber: Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 23

Format Formulir Pere

Sumber: Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengemba
Perencanaan Pengadaan

encanaan Pengadaan

angan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Barang/Jasa Pemerintah

Satker P2JN Sumatera Utara
Penetapan dan Pengumuman RUP

• PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP yang telah melalui
aplikasi disusun oleh PPK melalui aplikasi SIRUP

• PA/KPA memeriksa dan memastikan kembali RUP yang telah disusun.
• RUP yang diumumkan mencakup seluruh belanja pengadaan
• PA/KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK sebelum

penetapan dan pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP
• Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran
• Pengumuman RUP kementerian/lembaga dilakukan setelah

penetapan alokasi anggaran.
RUP diumumkan kembali apabila terdapat :

• Perubahan/revisi paket
• Perubahan/revisi DIPA/DPA

RUP dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan
pengumuman resmi, murat kabar, media lainnya. Tata cara penggunaan
aplikasi SIRUP ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 25

Satker P2JN Sumatera Utara
Format Rencana Umum Pengadaan Penyedia

Sumber: Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 26

Persiapan
Pengadaan
Jasa
Konsultansi

Satker P2JN Sumatera Utara

Persiapan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Penyedia

Persiapan pengadaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan
dari kegiatan proses pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan oleh PPK
maupun Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan. Persiapan
oleh PPK meliputi Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa (RPP) yaitu
KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak, sedangkan
persiapan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen
pengadaan adalah penetapan sistem pemillihan yang meliputi metode
pemilihan, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran.

PROSES PERSIAPAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PA/KPA PPK
1 Menyampaikan RUP dan dokumen Persyaratan Kerengkapan Waktu Output
terkait perencanaan lainnya kepada
PPK 1 jam - RUP

2 Meriviu KAK, RAB/Perkiraan Biaya - Dokumen Terkait
uang terdapat pada RUP dan
menyampaikan PA/KPA - RUP 2 bulan - Hasil reviu KAK
- Dokumen terkait - Hasil reviu
3 Memberikan persetujuan Hasil RAB/Perkiraan Biaya
Reviu KAK, RAB/Perkiraan Biaya - Hasil reviu KAK
uang terdapat pada RUP dan - Hasil reviu 7 hari - Hasil reviu KAK
menyampaikan kepada PPK untuk RAB/Perkiraan Biaya - Hasil reviu
ditetapkan RAB/Perkiraan Biaya

4 Menetapkan Dokumen Persiapan - Hasil reviu KAK 2 hari Dokumen Persiapan
Pengadaan Jasa Konsultansi dan - Hasil reviu Pengadaan (DPP) terdiri
membuat draft paket pada aplikasi RAB/Perkiraan Biaya dari Rancangan Kontrak,
SPSE KAK, Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) dan draft
Program Mutu

Keterangan :
= Awal/Akhir Proses
= Proses

Persiapan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan oleh PPK
meliputi:
a. Reviu dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b. Penyusunan dan penetapan HPS;
c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan
d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 28

Satker P2JN Sumatera Utara
*Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Reviu dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
KAK digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi. (*Permen No. 14
Tahun 2020 Pasal 23)

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

(Perpres No.12 tahun 2021 Pasal 19)

Ketentuan Boleh menyebut Merk

• Green industry (Perpres 12 Tahun 2021

- Kertas Fotocopy Pasal 19 ayat (2))

- Peralatan Kantor • Komponen B/J

- Furnitur SVLK • Suku cadang

• SNI • Bagian dari system existing

• Produk Dalam Negeri (Perpres • E-katalog

12 Tahun 2021 Pasal 66) • Tender cepat

- Sepanjang terpenuhi

- TKDN + BMP = 40%

- Boleh impor : belum ada di INA,

Vol. DN belum mencukupi

- Prefensi harga, HEA

KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:
1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang,

maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan
(output);
2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaar
dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
3) Spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan diadakan, mencakup
kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan dan untuk badan usaha
termasuk juga kompetensi badan usaha penyedia Jasa Konsultansi;
dan
4) Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 29

Satker P2JN Sumatera Utara

Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi
Konstruksi Badan Usaha

Format KAK Pengadaan Jasa Format KAK Pengadaan Jasa

No. Konsultansi Konstruksi Badan No. Konsultansi Konstruksi
Usaha (*Peraturan LKPP No. 12 Badan Usaha (*Permen

Tahun 2021) PUPR No. 14 Tahun 2020)

Uraian Pendahuluan Uraian Pendahuluan

1 Latar Belakang 1 Latar Belakang
2 Maksud dan Tujuan 2 Maksud dan Tujuan
3 Sasaran 3 Sasaran
4 Lokasi Pekerjaan 4 Lokasi Pekerjaan
5 Sumber Pendanaan 5 Sumber Pendanaan
6 Nama dan 6 Nama dan

Organisasi Pejabat Pembuat Organisasi Pejabat Pembuat
Komitmen Komitmen

Data Penunjang Data Penunjang
7 Data Dasar 7 Data Dasar
8 Standar Teknis 8 Standar Teknis
9 Studi-Studi Terdahulu 9 Studi-Studi Terdahulu
10 Referensi Hukum 10 Referensi Hukum

Ruang Lingkup Ruang Lingkup
11 Lingkup Pekerjaan 11 Lingkup Pekerjaan
12 Keluaran 12 Keluaran
13 Peralatan, Material, Personel 13 Peralatan, Material,

dan Fasilitas dari Pejabat Personel dan Fasilitas dari
Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen
14 Peralatan dan Material dari 14 Peralatan dan Material dari
Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia Jasa Konsultansi
15 Lingkup Kewenangan Penyedia 15 Lingkup Kewenangan
Jasa Penyedia Jasa

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 30

Satker P2JN Sumatera Utara

16 Jangka Waktu Penyelesaian 16 Jangka Waktu Penyelesaian
Pekerjaan Pekerjaan

17 Personel 17 Personel
18 Jadwal Tahapan Pelaksanaan 18 Jadwal Tahapan

Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan Laporan
19 Laporan Pendahuluan 19 Laporan Pendahuluan
20 Laporan Bulanan 20 Laporan Bulanan
21 Laporan Antara 21 Laporan Antara
22 Laporan Akhir 22 Laporan Akhir

Hal-Hal Lain Hal-Hal Lain
23 Produksi dalam Negeri 23 Produksi dalam Negeri
24 Persyaratan Kerja sama 24 Persyaratan Kerja sama
25 Pedoman Pengumpulan Data 25 Pedoman Pengumpulan

Lapangan Data Lapangan
26 Alih Pengetahuan 26 Alih Pengetahuan

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 31

Satker P2JN Sumatera Utara

Penyusunan dan penetapan HPS
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

(Perpres No.12 tahun 2021 Pasal 26)

Ketentuan Umum Fungsi HPS Tidak perlu HPS

- Dihitung secara keahlian - Menilai kewajaran harga - PBJ s/d Rp10.000.000,00
- E-purchasing
- Data yang dapat penawaran &/ kewajaran - Tender pekerjaan
terintegrasi.
dipertanggungjawabkan harga satuan

- Nilai HPS bersifat tidak rahasia - Dasar untuk menetapkan

- Rincian HPS bersifat rahasia batas tertinggi penawaran

- Tidak menjadi dasar yang sah dalam pengadaan

perhitungan besaran kerugian B/PK/JL; dan

negara - Dasar untuk menetapkan

- Penetapan HPS paling lama 28 besaran Jaminan

hari kerja sebelum batas akhir Pelaksanaan bagi

pemasukan penawaran penawaran yang <80% nilai

(pascakualifikasi) atau total HPS

pemasukan dokumen kualifikasi

(prakualifikasi).

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang
ditetapkan oleh PPK. Nilai HPS merupakan perkiraan harga Barang/Jasa
yang telah memperhitungkan semua komponen biaya sampai dengan siap
digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Nilai total HPS merupakan
nilai HPS ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada pengadaan
barang/jasa pemerintah setelah KAK ditetapkan, langkah berikutnya adalah
menyusun harga perkiraan sendiri(HPS) yang akan digunakan menjadi dasar
menilai kewajaran dari calon penyedia.

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas
memberikan masukan dalam peyusunan HPS.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 32

Satker P2JN Sumatera Utara
Ketentuan dalam Penyusunan dan Penetapan HPS yaitu:
a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
b. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung
(overhead cost).
c. Keuntungan (Laba) adalah selisih lebih antara harga penjualan yang
lebih besar dari harga pembelian atau biaya produksi (KBBI, 2018).
d. Manajemen Fee (biaya manajemen/pengelolaan) adalah prosentase
tertentu yang dialokasikan (dikutip) sebagai imbalan jasa dalam
mengelola suatu pekerjaan.
e. Biaya tidak langsung (overhead cost) adalah biaya yang tidak secara
langsung berkaitan dengan produksi.
f. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
g. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah

disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses

yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu
Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah;
dan
c. Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasu
komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 33

Satker P2JN Sumatera Utara

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara
lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia;
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi.
d. daftar potongan harga/biaya/tarif barang/jasa (apabila ada)
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha; setelah yang dikurangi
dikeluarkan rabat/ oleh pabrikan /distributor/agen/pelaku usaha.
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh
konsultan perencana (perkiraan insinyur);
h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk
tender/seleksi internasional; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:
1) Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis
biaya terdiri dari :
a. Biaya langsung personel (Remuneration); dan
b. Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost).

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya
Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary),

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 34

Satker P2JN Sumatera Utara

beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead cost),
dan keuntungan (profit/fee).

Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan
waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam
(SBO))), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1
Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1
Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3
Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan
mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya
Non Personel dapat dibayarkan secara :
a) Lumsum, diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar,
workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya
tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.
b) Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek,
sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK,
biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan
harian
c) penggantian biaya (reimbursable cost) diantaranya dokumen
perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan
proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web
Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40 %
(empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis Pekerjaan
konsultansi yang bersifat khusus.
2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis
pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan
keluaran pekerjaan/output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
3) Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis
keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 35

Satker P2JN Sumatera Utara

keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultan
tersebut.

Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak
(Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021)

PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat:
- Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak;
- Naskah Perjanjian;
- Uang Muka;
- Jaminan Pengadaan;
- Penyesuaian Harga;
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK); serta
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Karakteristik Pekerjaan yang Perlu Dipertimbangkan

(Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021)

Rancangan Surat Perintah Kerja Rancangan Kontrak
a. Jenis kontrak; a. jenis Kontrak;
b. Lingkup pekerjaan; b. lingkup pekerjaan;
c. Keluaran hasil pekerjaan; c. keluaran/output hasil pekerjaan;
d. Kesulitan dan risiko pekerjaan; d. kesulitan dan risiko pekerjaan
e. Masa pelaksanaan; e. masa pelaksanaan;
f. Masa pemeliharaan untuk Pekerjaan f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan
Konstruksi; Konstruksi;
g. Cara pembayaran; g. cara pembayaran;
h. Sistem perhitungan hasil pekerjaan; h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
i. Besaran uang muka; i. umur konstruksi dan pertanggungan
j. Bentuk dan ketentuan Jaminan; terhadap kegagalan bangunan;
k. Besaran denda; dan j. besaran uang muka;
l. Pilihan penyelesaian sengketa Kontrak. k. bentuk dan ketentuan Jaminan;
l. ketentuan penyesuaian harga;
m. besaran denda;
n. keterlibatan subpenyedia/subkontrak; dan
o. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 36

Satker P2JN Sumatera Utara

Jenis Kontrak dalam Jasa Konsultansi Konstruksi

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Pasal 32)

No. Jenis Kontrak Digunakan dalam Hal Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan

1 Kontrak - Kontrak yang didasarkan atas Berdasarkan tercapainya tahapan

Lumsum produk/keluaran (output based ); produk/keluaran yang dicantumkan

- Ruang lingkup kemungkinan kecil dalam Kontrak tanpa rincian biaya

berubah; dan personel dan biaya nonpersonel

- KAK lengkap dan akurat disertai dengan

kebutuhan minimal tenaga ahli

2 Kontrak waktu - Kontrak yang didasarkan atas unsur a. Pembayaran biaya personel dilakukan

penugasan personel dan nonpersonel (input based) ; dengan remunerasi sesuai dengan daftar

- Waktu yang dibutuhkan untuk kuantitas dan harga berdasarkan volume

menyelesaikan pekerjaan belum bisa penugasan aktual dan ketentuan dalam

dipastikan; dan Kontrak; dan

- KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan b. Pembayaran biaya nonpersonel

dan kondisi lapangan dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas

dan harga berdasarkan pelaksanaan

aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

PPK dalam menetapkan jenis Kontrak harus memperhatikan prinsip
efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
*Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 27A

Bentuk Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Pasal 32 dan Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 28)

No. Bentuk Kontrak Metode Pemilihan Nilai
≤ Rp. 100.000.000
1 Surat Perintah Pengadaan Langsung
≥ Rp. 100.000.000
Kerja

2 Surat Perjanjian Seleksi

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 37

Satker P2JN Sumatera Utara

Naskah Perjanjian

(Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021)

No. Terdiri dari Berisi

1 Pembukaan 1) Judul Kontrak

2) Nomor Kontrak

3) Kalimat Pembuka

4) Para Pihak dalam Kontrak

(1) pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan

Kontrak (PA/KPA/PPK);

(2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk

untuk melaksanakan pekerjaan;

(3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan

atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan

(4) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu kerja

sama operasi maka harus dijelaskan nama bentuk

kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang

memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.

5) Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan

pemilihan Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak telah

menunjuk Penyedia melalui SPPBJ.

2 Isi 1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak

2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam

Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian

sumber pembiayaannya.

3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan
merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.

4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam
dokumen Kontrak maka ketentuan yang digunakan adalah
yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.

5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban
masing masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang
tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan
pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.

3 Penutup 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu tanggal dimulai
dan diakhirinya pekerjaan tersebut.

7) tanggal mulai efektif berlakunya Kontrak; dan
8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti

dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.
1) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk
2) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 38

Satker P2JN Sumatera Utara

Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian

harga

Peraturan Keterangan
Perpres No. 12 Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan
Tahun 2021 Pasal Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan,
30 ayat (5) dan Jaminan Pemeliharaan.
Uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai
Perpres No. 12 Kontrak untuk Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi

Tahun 2021 Pasal Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan
Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai
36 Kontrak. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan
penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang
Lampiran II diberikan.
• Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan
Peraturan LKPP
pemeliharaan bersifat:
No. 12 Tahun a. tidak bersyarat; dan
b. mudah dicairkan.
2021 • Jaminan harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling
lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari
Permen PUPR No. PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterbitkan.
14 Tahun 2020 • Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK
Pasal 37 senilai uang muka.
Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak
Perpres No. 16 yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
Tahun 2018 Pasal
29 ayat (3)

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 39

Satker P2JN Sumatera Utara

Sumber : Rangkuman Perpres No. 16 Tahun 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

- Syarat-Syarat Umum Kontrak - Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSUK) (SSKK)
Syarat-syarat Umum Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak
adalah ketentuan umum dalam adalah ketentuan khusus dalam
pelaksanaan Kontrak. Ketentuan pelaksanaan Kontrak. SSKK
umum ini berlaku untuk seluruh menjelaskan lebih rinci ketentuan
jenis kontrak masing-masing jenis yang tertuang di dalam SSUK yang
Pengadaan Jasa Konsultansi terkait dengan Pengadaan Jasa
Konstruksi yang mengatur tentang Konsultansi Konstruksi yang
hak dan kewajiban para pihak. diadakan. Dalam menyusun SSKK
Pengisian SSUK dilakukan mencantumkan nomor klausul
bersamaan dengan penyusunan yang diperinci pada SSUK.
rancangan kontrak Pengisian SSKK dilakukan
bersamaan dengan penyusunan
rancangan kontrak.

*Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 40

Satker P2JN Sumatera Utara
Penetapan Rancangan Kontrak

Ditetapkan oleh PPK melalui persetujuan/penetapan pada lembar
ringkasan rancangan kontrak kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau
Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.
*Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi:

Sumber: Buku Informasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar –
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 41

Langkah
Pengisian
SiRUP

Satker P2JN Sumatera Utara

Langkah Pengisian SiRUP

*Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Rancana Umum

Pengadaan (SiRUP)

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 43

Satker P2JN Sumatera Utara
Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 44

Satker P2JN Sumatera Utara
Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 45

Satker P2JN Sumatera Utara
Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 46

Langkah
Pengisian
SPSE

Satker P2JN Sumatera Utara

Langkah Pengisian SPSE

Bekerja Keras, Bergerak Cepat Bertindak Tepat! 48