TENTANG PENETAPAN ADMIN E-LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SK BUPATI SEMARANG No. 180/0322/2021 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENETAPAN ADMIN E-LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BUPATI SEMARANG, Menimbang : a. bahwa agar proses penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Semarang dapat berjalan dengan lebih mudah, cepat, efektif, efisien, serta tersistematis mulai dari proses Penyusunan sampai dengan Penetapan dan Pengundangannya, perlu menerapkan aplikasi E-Legal Drafting; b. bahwa untuk mewujudkan penerapan sistem E-Legal Drafting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Admin E-Legal Drafting dari masingmasing Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Admin E-Legal Drafting Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN NOMOR : 180 / 0322 / 2021
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ADMIN E-LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH. KESATU : Admin E-Legal Drafting Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tugas Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: a. melakukan input/usulan Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perangkat Daerah masing-masing; b. menerima dan menginformasikan kepada pengusul Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing terkait perbaikan Rancangan Produk Hukum Daerah yang disampaikan oleh Admin Bagian Hukum; c. mengirim kembali perbaikan Rancangan Produk Hukum Daerah kepada Admin Bagian Hukum; dan
d. melakukan penataan berkas Produk Hukum Daerah yang sudah selesai diproses secara elektronik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing. KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ungaran BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.; 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; 2. Camat se- Kabupaten Semarang; 3. Arsip. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, LISTINA ARYANI NIP. 19690410 199403 2 014 pada tanggal 20 September 2021
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR : 180 / 0322 / 2021 TENTANG PENETAPAN ADMIN E-LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DAFTAR ADMIN E-LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH NO. NAMA INSTANSI 1. Carnegie Santosa, SH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Bambang Nuswantoro, SH Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Arinta Destianti, SH., MM Badan Kepegawaian Daerah 4. Adi Kirana Wijayajati, A.Md Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Arum Choirun Nisa, S.T Dinas Lingkungan Hidup 6. Tri Sugiarto Inspektorat 7. Rr. Dewi Kartika K.E, SH Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 8. Meilenita Rezky H Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olagraga 9. M. Abdul Ghofur Dinas Kesehatan 10. Indah Pratiwi, SH Dinas Sosial 11. Aznar Hamid Dinas Perhubungan 12. Suseno Hery Kristiyanto, SH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Deby Oktaviani Pertiwi Dinas Pariwisata
NO. NAMA INSTANSI 14. Fahmi Aqwa, ST Dinas Pekerjaan Umum 15. Muhammad Zulfa Miftahul Zein, A. Md Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 16. Nurul Kharisma Dinas Petanian, Perikanan dan Pangan 17. Heru Budi Utomo, SH Dinas Tenaga Kerja 18. Karsulistyowati, SH Badan Keuangan Daerah 19. Bayu Mas Setyawan, A.Md. Kom Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 20. Juni Agung Prasetyo, A. Md. T Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 21. Febriani Mustikawati Dinas Komunikasi dan Informatika 22. Dina Salafiyah, A. Md Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 23. Muhamad Syefudin, A. Md. T Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24. Firdania Rarastiti Arisadewi, S. IP, M.AP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 25. Nurul Huda Bagian Umum Sekretariat Daerah 26. Ario Permadi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 27. Dian Wahyu Wijayanti, S.E Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 28. Sri Wahyuni Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 29. Derev Navi Galuh Indra Prabowo, S, STP. MM Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 30. Rachmad Wicaksono Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 31. Joko Santoso, S.E, M.Eng Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 32. Abdul Rofik, S.H Bagian Hukum Sekretariat Daerah
NO. NAMA INSTANSI 33. Bayu Winardi, A. Md Kecamatan Ambarawa 34. Any Rahmawati, SE Kecamatan Bancak 35. Febriana Ari Sulistyawan, A. Md Kecamatan Bandungan 36. Anang Setya Prayoga, A. Md. Kom Kecamatan Bawen 37. Apriliyanto, A. Md. Kom Kecamatan Banyubiru 38. Farid Hidayat, A. Md. Kom Kecamatan Bergas 39. Aji Retmoko, A. Md Kecamatan Bringin 40. Khoirul Azizah Dwi Kurniawati Kecamatan Getasan 41. Dadi Estu Putro, A. Md. Kom Kecamatan Jambu 42. Tias Widiastuti, SE Kecamatan Kaliwungu 43. Sekar Ayu Andharini A. Md. Kom Kecamatan Pabelan 44. Rishalia Maulida, A. Md Kecamatan Pringapus 45. Doni Arifandi, A. Md Kecamatan Sumowono 46. Indah Sulistyawati, A. Md Kecamatan Suruh 47. Adhi Bagus May Maulana, A. Md Kecamatan Susukan 48. Ayu Setyawati Nur Utami, A. Md Kecamatan Tengaran 49. Layinatun Fidiyah Kecamatan Tuntang 50. Muhammad Bilal Shah A. Md. Kom Kecamatan Ungaran Barat 51. Margiyono Kecamatan Ungaran Timur BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA