PENINGKATAN KEMAMPUAN PEGAWAI PENATAUSAHAAN KEUANGAN MELALUI E-BOOK PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI Penulis : YANE SUSAN, S.E, M.M Kasubbag Program, Anggran dan Keuangan PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2023
ii DAFTAR ISI Hal BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1 B. Tujuan........................................................................................................................ 1 C. Manfaat...................................................................................................................... 1 BAB II PROFIL KINERJA PELAYANAN A. Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi................................................................ 2 B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ..................... 2 C. Struktur Organisasi ................................................................................................... 4 D. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi....................................................................... 5 E. Kinerja Pelayanan..................................................................................................... 6 BAB III SISTEM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Pelaksanaan dan Penatausahaan............................................................ 8 1. Belanja hibah........................................................................................ 8 2. Belanja Modal....................................................................................... 9 B. Pembiayaan Daerah ................................................................................ 10 1. Penatausahaan Pengeluaran ............................................................. 10 2. Penyusunan Anggaran Kas................................................................ 11 3. Uang Persediaan (UP) ........................................................................ 12 LAMPIRAN ..................................................................................................................... 17 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................19
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rotasi merupakan perpindahan pegawai dari satu tempat ke tempat lain dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar para pegawai terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Hal ini senada dengan isi pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dimana mutasi ASN dalam suatu Intansi Pusat atau Instansi Daerah sepenuhnya menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan organisasi. Rotasi juga bisa memberi dampak yang kurang baik terhadap jalannya roda organisasi di satu organisasi/lembaga hal itu dikarenakan pegawai baru yang masuk kelingkungan baru tentu saja harus bisa menyesuaikan dengan ritme kerja di lingkungan yang baru. Disamping itu juga kompetensi pegawai yang baru biasanya belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja baru tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas tergambar bahwa belum meratanya kemampuan pegawai penatausahaan dokumen keuangan di lingkup badan, dengan demikian penulis memiliki gagasan untuk Peningkatan Kemampuan Pegawai Penatausahaan Keuangan Melalui E-Book Penatausahaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. B. Tujuan 1. Meningkatkan pemahaman bendahara pengeluaran pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi; 2. Menjadikan e-book sebagai acuan semua proses penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi; 3. Mengimplementasikan proses penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi; 4. Menjadikan semua proses pelayanan penatausahaan keuangan menjadi lebih efektif, efesien, tertib dan sesuai perundang-undangan. C. Manfaat 1. Dapat Meningkatkan Kinerja Tugas Pokok Fungsi Penatausahaan Keuangan 2. Mempermudah proses penatausahaan keuangan 3. Meningkatkan kemampuan pegawai terkait penatausahaan keuangan melalui dengan adanya e-book penatausahaan keuangan 4. Semua proses penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi efektif, efisien, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
2 BAB II PROFIL KINERJA PELAYANAN A. Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerahdaerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi. Dengan demikian Visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul,berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut : a. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia,Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul; b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; c. Meningkatkan Perekonomian yang bedaya saing serta berbasis inovasi daerah; d. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan; dan e. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
3 B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Pemerintah di Kota Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi jo Peraturan Daerah 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi, diperbaharui dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Darah Kota Cimahi dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021, Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Rincian TugasPada Perangkat Daerah Kota Cimahi, merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di willayah Kota selain itu berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-44 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Wali Kota di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan yaitu sebagai berikut : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Wali kota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan
4 C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebagai berikut : Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris Badan membawahi : • Sub Bag Program, Anggaran dan Keuangan, dan • Sub Bag Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,dan Agama membawahi: • Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan • Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi: • Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan • Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; 5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi : • Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan • Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Sub Bid. Penanganan Konflik; 6. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5 Gambar 2.1 Struktur Organisasi
6 D. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang tugas fungsi dan rincian tugas pada perangkat daerah Kota Cimahi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebagai berikut : Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan; e. Serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota; g. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
7 E. Kinerja Pelayanan Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan memiliki pokok yaitu merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan serta keuangan. Fungsi : 1. Perencanaan program kegiatan urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Pelaksanaan urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan dan Politik; 3. Pembagian Pelaksanaan tugas urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai uraian tugas : 1. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan; 2. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan; 3. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang; 4. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang serta menyusun RKA dan DPA lingkup Badan; 5. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkup badan; 7. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8 BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH A. Pelaksanaan dan Penatausahaan 1. Belanja hibah Belanja hibah diberikan kepada : a. Pemerintah pusat • Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. • Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik. • Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara. • Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. b. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. • Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: • Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. c. Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota
9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: • Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; • Digunakan dalam Kegiatan PemerintahanDaerah; dan • Batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu : • Berwujud ; • Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; • Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan • Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. • Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. • Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. • Kelompok belanja modal dirinci atas jenis : • Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. • Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunanmencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dandalam kondisi siap dipakai. • Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakupaset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
10 dipakai. • Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. • Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: • dapat diidentifikasi; • tidak mempunyai wujud fisik; • dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan B. Pembiayaan Daerah 1. Penatausahaan Pengeluaran Penatausahaan Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah. • PA. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. • KPA. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • PPTK. Dalam hal Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. • PPK SKPD. Dalam hal Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKSKPD) berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Bendahara. Dalam hal Bendahara dan Bendahara Pembantu berhalangan tetap atau berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka Pengguna Anggaran (PA) mengajukan penggantian bendahara dimaksud untuk ditetapkan oleh Wali Kota sebagai bendahara baru
11 2. Penyusunan Anggaran Kas a. Ketentuan Umum 1) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluaruntuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 2) Anggaran kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasipenerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD. 3) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD. 4) Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan. 5) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. 6) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan. 7) Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD
12 b. Pembuatan SPD 1) SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD. 2) Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD, serta periode pengajuan SPD. 3) SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu (Triwulan) dan memuat informasi rincian belanja tiap sub kegiatan. 4) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 5) Rancangan Peraturan Wali kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada huruf d diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 6) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPASKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan Peraturan Wali Kota tentang belanja wajib dan mengikat. 3. UP a. Ketentuan Umum Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sistem dan prosedur penatausahaan UP meliputi proses penatausahaan mulai dari disampaikannya Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PA sampai dengan pertanggungjawabannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan SKPKD selaku pengelola keuangan daerah. Sistem dan Prosedur Penatausahaan UP terdiri atas : • Prosedur Pengajuan SPP–UP • Prosedur Pengajuan SPM–UP • Prosedur Penerbitan SP2D–UP • Prosedur Pembelanjaan UP
13 b. Dokumen Yang Digunakan Bendahara Pengeluaran o Buku Kas Umum Pengeluaran, adalah buku yangdipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas. o Buku Pembantu Simpanan/bank, adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penyetoran dan penarikan rekening bank. o Buku Pembantu Panjar, adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran panjar (Panjar Kerja). o Buku Pembantu Kas Tunai, adalah buku yangdipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran tunai. o Buku Pembantu Pajak, adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan penyetoran pajak. o Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek Belanja, adalah buku yang digunakan untuk mencatat semuapengeluaran per sub rincian objek belanja. o Register SPP. ▪ Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendalikegiatan. ▪ Buku kas umum dikerjakan oleh Bendahara Pengeluaran sedangkan buku simpanan/bank, buku pajak, buku panjar, buku Kas Tunai, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek dan register SPP dapat dikerjakan oleh pembantu Bendahara Pengeluaran. c. Prosedur Penatausahaan UP 1) Prosedur Pengajuan SPP-UP SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan SPP-UP diajukan setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota tentang penetapan besaran UP. SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu, selanjutnya untuk mengisi saldo UP dengan menggunakan mekanisme SPP-GU. 2) Pihak-Pihak yang terkait mempunyai tugas : a) PA Menyerahkan Keputusan Wali Kota tentang Besarnya UP SKPD dan Surat Penyediaan Dana kepada Bendahara Pengeluaran dan PPKSKPD. b) Bendahara Pengeluaran Berdasarkan DPA, SPD, dan Keputusan Wali Kota tentang besarnya UP, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP, SPP-UP diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua) untuk :
14 (1) PA. (2) Arsip. c) PPK-SKPD (1) Melakukan verifikasi SPP–UP berdasarkan DPA- SKPD, SPD dan Keputusan Wali Kota tentang besaran UP. (2) Memverifikasi SPM-UP. d. Prosedur Penerbitan SPM-UP 1) Bendahara Pengeluaran a) Menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM-UP. b) Menerima SPM-UP dari PPK–SKPD. c) Melakukan penyempurnaan apabila SPP–UP dinyatakan tidak sah dan tidak lengkap. 2) PPK-SKPD a) Melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Wali Kota terhadap SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. b) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-UP. c) Menyiapkan Rancangan Perintah Membayar UP yang di dokumentasikan dalam draf SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA.) 3) Pengguna Anggaran (PA) Menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD. Dengan dilengkapi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA. b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. c) Data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) TahunAnggaran sebelumnya.
15 SPM-UP diterbitkan oleh PA dibuat rangkap 3 (tiga) untuk : a) PA/PPK SKPD; b) Kuasa BUD; dan c) Arsip. e. Prosedur Penerbitan SP2D–UP 1) PA (1) Menyerahkan SPM-UP kepada Kuasa BUD. (2) Menerima Surat Pengembalian SPM-UP dari Kuasa BUD apabila SPM-UP dinyatakan tidak sah danlengkap sehingga SPM-UP harus disempurnakan. (3) Menerima SP2D-UP dari Kuasa BUD dan transfer dari bank melalui rekening Bendahara Pengeluaran SKPD. 2) Bendahara Pengeluaran (1) Menerima SP2D-UP dan transfer dari bank melalui rekening Bendahara Pengeluaran SKPD. (2) Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D-UP pada dokumen Penatausahaan. (3) Membuat Register SP2D-UP. f. prosedur pembelanjaan UP 1) Bendahara Pengeluaran a) Menerima transfer UP dari bank melalui Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD. b) Dapat melimpahkan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai Keputusan Wali Kota tentang besaran UP. c) Membelanjakan UP sesuai dengan DPA. d) Menyetor kembali ke RKUD sisa UP yang masih ada pada kas Bendahara Pengeluaran SKPD pada akhir tahun berkenaan. 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu a) Menerima pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran. Membelanjakan UP sesuai dengan DPA. b) Bank. Menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D tersebut bank mentransfer SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
16
17 LAMPIRAN SOP Pencairan Dana Kegiatan PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI SUB BAGIAN PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI, MARDI SANTOSO, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19740919 199311 1 013 Nama SOP : Pencairan Dana Kegiatan (UP/GU) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 3. Memahami peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; 4. Memiliki kemampuan dalam menganalisis data keuangan dan menyusun laporan keuangan; 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim; 7. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 8. Teliti.
18 Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 2. SOP Pengajuan SPM Ganti Uang (GU) 3. SOP Pengajuan SPM Tambah Uang (TU) 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Term of reference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet/modem Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan berdampak pada proses pencairan GU serta menghambat proses berikutnya. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
19
20 DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2019) Buku Pintar Pengelolaan Keuangan daerah. Diakses dari https://pbj.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Buku-Pintar-PP-12-2019.pdf Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. https://bit.ly/permendagri_77_2020 Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah https://bpkad.cimahikota.go.id/peraturan-pemerintah-daerah Pengembangan Modul Penatausahaan dan Aklap Persiapan Laporan Keuangan 2022 dan Pelaksanaan APBD 2023 https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/files/TimAhliSIPD%28Gagat%29.pptx