Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Kehidupan Politik dan
Ekonomi Indonesia Masa

Demokrasi Terpimpin

Feby Dewi Pratiwi
200210302045

Media Pembelajaran B

Sejarah Kelas XII

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan 2
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi 5
9
Daftar Isi 13

DEMOKRASI TERPIMPIN

PERKEMBANGAN POLITIK

PERKEMBANGAN EKONOMI

DAFTAR PUSTAKA

1

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Demokrasi Terpimpin

Sejarah Indonesia (1959–1965) adalah masa ketika

sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan

di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah

sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta

pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala

itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi

Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden

Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada

tanggal 10 November 1956. Demokrasi Terpimpin

menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan

musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di

antara semua kekuatan nasional yang progresif

revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.

2

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi
terpimpin oleh Presiden Soekarno:

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan
separatis pada masa demokrasi liberal,
menyebabkan ketidakstabilan negara.

2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya
pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal
menyebabkan program-program yang dirancang
oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh,
sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam
menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS
1950.

3

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh
Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar
Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan
UUDS 1950 adalah UUD 1945. Presiden Soekarno
mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret
Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:
1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

4

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Perkembangan Politik

Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi
Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai
kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti
membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan
sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling
bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih
mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing.
Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui
Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan
tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia.
Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar
terhadap Pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana
untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki
dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya
terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI.
Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki
dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri
dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Lebih
jauh Presiden juga menekankan bahwa Demokrasi
Liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi
impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat
bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan
suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa

5

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi
Terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan
yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957.
Demokrasi Terpimpin juga merupakan suatu gagasan
pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial dan
kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini
dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957.

Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu
upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di
Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan
dekrit yang memuat tiga hal pokok yaitu :

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan
dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara
(UUDS).
3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota
DPR ditambah dengan utusan-utusan dan
golongan, serta pembentukan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

6

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Dekrit juga mendapat sambutan baik dari masyarakat
yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan
kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekrit
akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekrit pun
dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit
juga didukung oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan
PKI serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu
konseptor dekrit, mengeluarkan perintah harian kepada
seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan
mengamankan Dekrit Presiden.
Melalui Dekrit Presiden, Konsep Demokrasi Terpimpin
yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi
1957 direalisasikan pemberlakukan melalui
Staatsnoodrecht, hukum negara dalam keadaan bahaya
perang. Langkah politik ini terpaksa diambil karena
keadaan tatanegara dalam keadaan krisis yang
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga
mengancam keutuhan NKRI.

7

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Penyimpangan terhadap UUD 1945 :

1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS). Seharusnya anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan
diangkat oleh Presiden.

2. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan
Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan
menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan
Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya
kedudukan Presiden dan DPR adalah setara.
Presiden tidak dapat membubarkan DPR,
sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan
Presiden.

3. Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya
Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui
pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan
diangkat seumur hidup.

Kekuatan Politik Nasional

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik
terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu: Presiden
Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI
Angkatan Darat.

8

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Perkembangan Ekonomi

Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi
Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya
ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi
etatisme, dimana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan
dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial,
ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan
oleh Presiden Ir. Soekarno di tahun 1959. Sistem
ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal
membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu
bersaing dengan pengusaha asing. Sehingga, dibentuklah
Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang
sama yang dipimpin oleh Moh. Yamin untuk
mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan
nasional.
Sayangnya, pasca kemerdekaan kehidupan ekonomi
Indonesia masih sangat lemah dan kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa itu
belum mampu memperbaiki keadaan.

9

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Penyebab krisis ekonomi pada masa demokrasi
terpimpin:

1. Adanya kekacauan politik pada masa demokrasi
liberal.

2. Soekarno menolak pembentukan Federasi
Malaysia sehingga IMF tidak memberikan
pinjaman dana kepada Indonesia.

3. Adanya kebijakan dari menteri DJUANDA yang
mengurangi subsidi dan memeangkas anggaran
dana pemerintah.

4. Adanya kebijakan Soekarno yang lebih
menguntungkan golongan kiri dan menolak
segala hal yang berhubungan dengan dunia barat.

10

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh
pemerintah antara lain :

➢ Pembentukan Dewan Perancang Nasional
(Depernas)

Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-
undang pembangunan nasional yang berencana serta
menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini
diketuai oleh Mohammad Yamin.

➢ Devaluasi Mata Uang Rupiah
Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin,
Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi
(menurunkan nilai mata uang) Rp 1.000 dan Rp 500
menjadi Rp 100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan
pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang
melebihi jumlah Rp 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi
dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi
banyaknya uang yang beredar demi kepentingan
perbaikan keuangan dan perekonomian negara.

11

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

➢ Deklarasi Ekonomi
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno
menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta,
Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi
nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari
mperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada
bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda
pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi
pada konfrontasi dengan Malaysia. Harga barang-barang
naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga
pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan
mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1
(uang baru). Penggantian uang lama dengan uang baru
diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan
bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat
turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat
(Tritura).

12

KD 3.4 Menganalisis Perkembangan Ekonomi dan
Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi

Daftar Pustaka

Ariyantoro Sandy D. Liana Corry. 2018. Politik Luar
Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin.
Ejournal.Unesa
Mariana. 2020. Modul Pembelajaran SMA Sejarah
Indonesia Kelas XII: Kehidupan Politik Dan Ekonomi
Bangsa Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin.
Repositori.Kemdikbud
S Sulfachriadi. 2016. Politik Luar Negeri Indonesia Pada
Masapemerintahan Soekarno (1949-1966). Eprints.Unm

13