The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Arum Ardiani, 2023-10-12 14:45:42

PANCASILA DALAM ARUS PASCA KEMERDEKAAN

PANCASILA DALAM ARUS PASCA KEMERDEKAAN

PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 2 PASCA KEMERDEKAAN Oleh : ARUM ARDIANI NIM. 2334021102 KELAS : SRJ 309 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA JAKARTA 2023


PENDAHULUAN Pancasila adalah dasar pemikiran dan ideologi negara Indonesia yang berfungsi sebagai panduan utama bagi pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terbentuk sebagai hasil perumusan para pendiri bangsa Indonesia yang diwakili oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945. Dalam Arus Sejarah Bangsa 2 Pasca Kemerdekaan, Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan dasar negara, pembangunan sosial, dan politik Indonesia. Pancasila menjadi landasan yang diterima oleh semua warga negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Arus Sejarah Bangsa 2 Pasca Kemerdekaan, Pancasila berkaitan dengan beberapa aspek penting sebagai berikut: 1. Fondasi Negara: Pancasila dijadikan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Pancasila terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 2. Konstitusi: Pancasila menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, seiring dengan pembentukan konstitusi negara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Pembangunan Sosial: Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan, persatuan, dan kesatuan. Tujuan utama pembangunan sosial adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 4. Politik Nasional: Pancasila juga menjadi dasar ideologi dalam kehidupan politik Indonesia. Partai politik dan pemimpin negara diharapkan untuk menjalankan kegiatan politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks Arus Sejarah Bangsa 2 Pasca Kemerdekaan, Pancasila memiliki peran penting dalam membawa persatuan, menjaga keadilan, dan mengarahkan negara Indonesia ke arah pembangunan yang lebih baik. Pancasila juga menjadi acuan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.


PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA 1. Periode Pengusulan Pancasila a. Perumusan Pancasila dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama. b. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. c. BPUPKI diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat dan dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase. d. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. e. Tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara yaitu Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo dan Soepomo. f. Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila pada 1 Juni 1945 sebagai berikut : 1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia 2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3) Mufakat atau Demokrasi 4) Kesejahteraan Sosial 5) Ketuhanan yang berkebudayaan g. Diterimanya Pancasila bagi dasar filsafat negara (Philosofische grondslag), kemudian dibentuk panitia kecil terdiri dari 8 orang yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Moh. Hatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. 2. Periode Perumusan Pancasila a. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. b. Pada alinea ke-empat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut : 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. c. Terjadi perubahan peta politik dunia karena jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. d. Pada 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi:


1) Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). 2) Panitia akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. 3) Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. e. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi ke Saigon, Vietnam. Untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). f. Anggota PPKI terdiri dari anggota 21 orang yaitu: Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan Bing, Muh. Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhary, I Gde Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim dan T. Moh. Hasan. g. Jatuhnya bom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah dan terpaksa menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. 3. Periode Pengesahan Pancasila a. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. b. Penculikan Soekarno dan Muh. Hatta ke Rengas Dengklok merupakan tindakan para pemuda yang mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dicetuskan pada 17 Agustus 1945. Naskah teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator yaitu Muh. Hatta dan Soekarno sehingga dinamakan Dwitunggal. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. d. 18 Agustus 1945, Soekarno menambah 6 anggota PPKI. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. e. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut: 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. 3) Membentuk KNIP, anggotanya yaitu mantan anggota PPKI dan tokohtokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo. f. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


g. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata dibelakang kata “Ketuhanan”,yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”. h. Belanda kembali ingin menguasai Indonesia dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). i. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakanlah Pemilu yang pertama pada 1955. Dibentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang bertugas membuat Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan DPR yang berperan sebagai parlemen. j. 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai berikut: Pertama, penulisan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara dilaksanakan sebagaimana amanat Batang Tubuh UUD ‘45. Dan, ketiga, membentuk MPRS dan DPAS. k. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Kekuasaan Presiden Soekarno berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan dari berbagai pihak. Salah satunya, pertentangan di antara tokoh PKI dan perwira Angkatan Darat (AD), terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI). l. Peristiwa G30S PKI, terbitlah Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto dengan nama SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu berisi perintah presiden kepada Soeharto agar “mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan”. Supersemar dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. m. Status supersemar berubah yang hanya sebuah surat perintah presiden menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. n. 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP No. XVIII/ MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.


o. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila yang sesuai dalam Pembukaan UUD 1945. p. Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Usul ini diterima dan dijadikan TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa). Dalam TAP itu diperintahkan supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan P-4. q. Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi orsospol (tercantum dalam No. 3/1985 ttg. Parpol dan Golkar) dan bagi ormas (tercantum dalam UU No. 8/1985 ttg. Ormas). Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undangundang itu. Namun, dengan kekuasaan rezim Soeharto yang kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang. 4. Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia Pancasila sebagai identitas bangsa disebut juga jati diri bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai agama, kebudayaan dan adat istiadat. Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru. B. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilainilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilainilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. C. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157). E. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur


Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. 5. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia a. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikkan Pancasila dengan P-4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. b. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, ”Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali”. 6. Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan 1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (Philosofische Grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu negara; setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat 2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


KESIMPULAN Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa 2 Pasca Kemerdekaan menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia. Pancasila menjadi panduan negara dalam merumuskan kebijakan publik, menyatukan perbedaan sosial, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menghormati dan menghargai nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat terus memperkuat persatuan, mencapai keadilan sosial, dan mendorong kemajuan nasional dengan prinsip demokrasi dan kebhinekaan. CONTOH PERTANYAAN 1. Bagaimana Pancasila berkaitan dengan arus sejarah bangsa pasca kemerdekaan? Jawaban: Pancasila memainkan peran penting dalam membimbing kebijakan politik, hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca kemerdekaan 2. Bagaimana perkembangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa pasca kemerdekaan? Jawaban: Pancasila mengalami perkembangan yang signifikan dalam arus sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Perkembangan tersebut mencakup penyempurnaan dan pengembangan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ideologi negara. 3. Mengapa Pancasila penting dalam arus sejarah bangsa pasca kemerdekaan? Jawaban: Pancasila memainkan peran penting dalam arus sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologi negara yang mengarahkan kebijakan politik, hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai prinsip panduan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta dalam membentuk demokrasi yang inklusif dan berkeadilan 4. Siapakah tokoh yang berperan dalam pembentukan Pancasila? Jawaban: Pancasila dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan tokoh yang merupakan perwakilan dari berbagai kelompok dan latar belakang di Indonesia, di antaranya Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara. 5. Sejak kapan Pancasila diakui sebagai dasar negara? Jawaban: Pancasila diakui sebagai dasar negara setelah disahkan dalam Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.


Click to View FlipBook Version