Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 - Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

masjid, mimbar dan mihrab, serta atap masjid. Berdasarkan hasil pengumpulan data,
Masjid Shiratal Mustaqiem perlu untuk dilakukan pemugaran.

b. Studi Kelayakan Paviliun Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
Kesimpulan akhir dari kegiatan

ini adalah rekomendasi tentang layak
dan tidaknya cagar budaya dipugar
dengan lebih mengedepankan pada
penilaian atas kondisi fisik cagar budaya
dan tingkat kerusakannya.

Lokasi dilaksanakannya studi
kelayakan di tahun 2021 di Paviliun Tjilik
Riwut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan
Tengah. Kegiatan yang dilakukan berupa
pendokumentasian aksesibilitas dan
lingkungan Cagar Budaya, pengumpulan data
keterawatan, luasan kerusakan, dan penyebab kerusakan serta cara penanganannya, dan
diakhiri dengan pembuatan rencana pemugaran beserta rencana anggaran biaya
pemugaran tersebut.

Kendala yang dihadapi

a. Belum optimalnya informasi yang disebarkan Langkah Antisipasi
mengenai penerbitan buku, booklet, dll pelestarian
cagar budaya;

b. Rentang waktu yang terlalu lebar dalam pemanfaatan
hasil kajian dengan kegiatan pelestarian cagar budaya;

c. Sebagian besar pemerintah daerah di Kalimantan
belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya.

a. Perlu dipersiapkan penyebaran informasi
mengenai penerbitan buku, booklet, dll;

b. Perlu melakukan rekap dan penjadwalan kegiatan
berdasarkan hasil kajian agar data dari hasil kajian
tetap mutakhir saat pelestarian dilaksanakan;

c. Terus mendorong pemerintah daerah untuk
membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja 45

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

SK 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen
Kebudayaan

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Pada tahun 2021, BPCB Tahun Target Realisasi %

Provinsi Kalimantan Timur telah 2021 BB BB 100
melakukan evaluasi mandiri atas

implementasi SAKIP dan telah dievaluasi oleh Biro Perencanaan dengan hasil masuk dalam

kategori BB dengan nilai 74,96 dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik,

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada tahun 2020, Rata-rata predikat SAKIP Satker masih belum menjadi target

kinerja di perjanjian kinerja satker BPCB Provinsi Kalimantan Timur, namun apabila

dibandingkan, rata-rata predikat SAKIP Satker mengalami peningkatkan nilai sebanyak 1,01

menjadi 74,96 dengan beberapa rekomendasi perbaikan. Begitu pula dengan target renstra,

rata-rata predikat SAKIP satker minimal masih belum tercantum di target 5 tahunan BPCB

Provinsi Kalimantan Timur hingga Januari 2022.

No. Komponen SAKIP Bobot Tahun

1. Perencanaan Kinerja 30% 2020 2021
2. Pengukuran Kinerja 25%
3. Pelaporan Kinerja 15% 24.92% 23.58%
4. Evaluasi Kinerja 10%
5. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 20% 18.44% 18.91%

TOTAL 11.16% 11.55%

5.69% 5.92%

13.75% 15.00%

73.96 74.96

Kendala yang dihadapi a. Melakukan koordinasi untuk
mendorong terbentuknya tim
a. Belum terbentuknya tim penyusun penyusun SAKIP dan evaluasi SAKIP;
dan evaluasi SAKIP;
b. Menyusun dan memenuhi
b. Belum adanya beberapa dokumen kebutuhan dokumen pendukung
pendukung untuk meningkatkan untuk meningkatkan nilai SAKIP.
nilai SAKIP.

Langkah Antisipasi
Bab III Akuntabilitas Kinerja 46

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

IKK 2.2 : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94

Total kinerja yang berhasil Tahun Target Realisasi Selisih
dicapai BPCB Provinsi Kalimantan

Timur untuk Rata-rata nilai Kinerja 2020 - 94,95

Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 2021 94,6 93,77 0.83

Satker sebesar 93,77 dengan uraian

PERBANDINGAN nilai 60% dari Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 94,57
dan 40% dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NILAI EKA sebesar 92,57. Terjadi penurunan Nilai NKA apabila
dibandingkan tahun 2020.

2020 2021 Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai EKA

sebesar 3,41 poin, dikarenakan adanya penyesuaian

97.18 nilai efisiensi yang berbeda dengan tahun 2020. Di

tahun 2021 penilaian efisiensi memiliki nilai maksimal

93.77 Evaluasi Kinerja Anggaran

98.5 100

93.31

120% per RO dan setiap RO memiliki 84.25
bobot yang berbeda berdasarkan
pagu anggaran yang direalisasikan Penyerapan Konsistensi CRO 13.7 Nilai
untuk menghasilkan 1 output di Anggaran Efisiensi Efisiensi
setiap RO-nya.
Berbanding terbalik dengan EKA, pencapaian nilai
Perbandingan Nilai IKPA BPCB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021
IKPA mengalami peningkatan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, sebesar 0,95 poin menjadi
2020 2021 92,57. Hal ini dikarenakan ada beberapa
92.57 penambahan pengukuran/indikator yang di
tahun 2021 ini mencapai nilai yang baik ataupun
91.62 maksimal.

Bab III Akuntabilitas Kinerja 47

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

100 100 94 100 100 100 100 99.6 95

77.27 74 80.22

0

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 tidak mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal
yang perlu diperbaiki, yaitu:

1. Efisiensi di nilai Evaluasi Kinerja Anggaran;
2. Deviasi Hal III DIPA di nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
3. Pengelolaan UP / TUP di nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran di nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kendala yang dihadapi a. Melakukan komunikasi dan koordinasi
dengan pihak terkait mengenai
a. Belum diterimanya informasi perhitungan dan bobot efisiensi;
mengenai perbedaan bobot
penilaian efisiensi; b. Melakukan perbaikan dan mendorong
pihak terkait agar tidak terjadi
b. Belum optimalnya pengelolaan keterlambatan pengelolaan UP/TUP;
UP/TUP;
c. Membuat rekap dan panjdwalan kegiatan
c. Belum optimalnya penyerapan teknis mengenai anggaran yang akan
anggaran tiap bulan dan terserap di awal triwulan agar dapat
triwulan. melakukan revisi rencana penarikan dana
tiga bulan ke depan.

Langkah Antisipasi

Bab III Akuntabilitas Kinerja 48

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun anggaran 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan
Timur memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 17.545.989.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus
Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang digunakan
untuk membiayai dua sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja kegiatan yang
digambarkan 7 (tujuh) output kegiatan dalam grafik berikut:

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

7,340,663,000

4,130,588,000

1,907,894,000 2,165,424,000
1,239,457,000
668,710,000
93,253,000

Naskah Masyarakat Cagar Budaya Layanan Layanan
Pelestarian yang Yang Prasarana
Cagar Budaya Layanan Dukungan Layanan Internal
Mengapresiasi Dilestarikan Perkantoran
Cagar Budaya Manajemen Sarana Internal 93,253,000
93,252,500
Satker

Series1 1,907,894,000 1,239,457,000 4,130,588,000 7,340,663,000 2,165,424,000 668,710,000

Realisasi 1,875,898,400 1,146,380,927 3,703,887,560 7,050,317,299 2,075,971,799 668,513,437

Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 berhasil REALISASI ANGGARAN
merealisasikan anggaran sebesar 94,69 % atau sebesar
Rp. 16.614.221.922,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus 94.69%
Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan
Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Dibandingkan dengan 79.91% 2021
tahun 2020, capaian ini meningkat, dimana realisasi tahun 2020
2020 adalah 79,91 %. Berdasarkan target dan prognosis
yang dibuat, realisasi ini tidak sesuai target dikarenakan
terdapat tidak terpenuhi belanja pemeliharaan dan
belanja perjalanan dinas pada kegiatan pemugaran
Astana Alnursari. Angka yang tidak terserap sebesar
2,28% dari total anggaran yang dikarenakan oleh kurang
mampunya penyedia bahan untuk memenuhi
ketersediaan bahan pemugaran atap Astana Alnursari.

Bab III Akuntabilitas Kinerja 49

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

Dari realisasi anggaran tersebut, maka pada tahun 2021 terdapat anggaran yang
tidak terserap sebesar Rp. 931.767.078 atau 5,31 %, terdiri dari belanja pegawai 2,12%,
belanja barang 6,19%, dan belanja modal 0,91%. Sebagian karena efisiensi belanja dan
sebagiannya lagi adalah sisa anggaran kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.

Pagu dan Realisasi Akun Belanja
Tahun Anggaran 2021

93.81%

Pagu 97.88% Belanja Barang 99.09%
Realisasi 14,310,352,000
Belanja Pegawai 13,425,210,546 Belanja Modal
1,417,468,000 1,818,169,000
1,387,422,228 1,801,589,148

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Nama Kegiatan Target Realisasi
Kegiatan
[SK 1] Meningkatnya Pelestarian dan 7,277,939,000 6,726,166,887
jumlah Cagar Budaya [IKK 1.1] Jumlah Cagar Pengelolaan
yang dikelola lewat Budaya yang Peninggalan
mekanisme BLU dilestarikan Purbakala

[SK 2] Meningkatnya [IKK 2.1] Rata-rata Dukungan 10,268,050,000 9,888,055,035
tata kelola satuan kerja predikat SAKIP Satker Manajemen dan
di lingkungan Ditjen minimal BB Pelaksanaan Tugas
Kebudayaan Teknis Lainnya Ditjen
[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kebudayaan
Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 94

Efisiensi dilakukan pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya
karena kegiatan tatap muka dengan masyarakat dialihkan menjadi daring dan hybrid yang
menghemat biaya perjalanan dinas, belanja bahan dan hanya merealisasikan honor
narasumber. Selain itu, aturan Bekerja Dari Rumah yang dimulai dari awal hingga bulan
September juga menghemat sumber daya seperti langganan daya dan jasa untuk penggunaan
listrik dan air. Efisiensi lainnya juga dilakukan pada perjalanan dinas biasa maupun paket
pertemuan, karena sebagian besar.

Bab III Akuntabilitas Kinerja 50

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi
Kalimantan Timur (BPCB) tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BPCB di wilayah Kalimantan selama tahun 2021 yang
dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Laporan ini menyajikan capaian kinerja
atas 3 (dua) indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan meningkatnya
cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU dan Meningkatnya tata kelola satuan
kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. Indikator kinerja kegiatan ini didukung 3 (tiga)
output kinerja kegiatan teknis, yaitu Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya, Naskah
Pelestarian Cagar Budaya, dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan serta 4 (empat) output
kinerja layanan, yaitu Layanan Perkantoran, Layanan Dukungan Manajemen Satker, Layanan
Sarana Internal, dan Layanan Prasarana Internal.

Capaian kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan berhasil melampaui target
100% yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan capaian output Jumlah Masyarakat yang
Mengapresiasi Cagar Budaya dan Naskah Pelestarian Cagar Budaya.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama tahun 2021 dapat diatasi dengan
baik agar target kinerja dapat tercapai secara maksimal. Namun, di tahun mendatang BPCB
Provinsi Kalimantan Timur akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa
perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan program dan anggaran dalam upaya
meningkatkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup 51

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

Layanan Prasarana Internal 100.00% 253.84%
Layanan Sarana Internal 109.09%

Layanan Dukungan Manajemen Satker 100.00%
Layanan Perkantoran 100.00%

Cagar Budaya yang Dilestarikan 148.15%
Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya
105.00%
Naskah Pelestarian Cagar Budaya

REALISASI ANGGARAN

17,545,989,000

16,614,221,922
Pagu Realisasi

Bab IV Penutup 52

2021Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPCB Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran

• Pernyataan telah Direviu
• Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (awal)
• Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (revisi)
• Pengukuran Kinerja 2021
• Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Lampiran 53





Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya

Provinsi Kalimantan Timur
Dengan

Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muslimin A.R Effendy

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Kebudayaan Samarinda,03 Februari 2021

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Kalimantan Timur

Hilmar Farid, Ph.D Muslimin A.R Effendy

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian
# Sasaran Kegiatan Kinerja 2021
54
1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang
BB
Budaya yang dikelola lewat dilestarikan
94,6
mekanisme BLU

2 [SK 2] Meningkatnya tata kelola [IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP
satuan kerja di lingkungan Ditjen Satker minimal BB
Kebudayaan
[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 94

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No Kode Nama Kegiatan Alokasi
Rp. 12.150.733.000
1 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan Rp. 7.813.827.000
Rp. 19.964.560.000
2 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala

TOTAL

Direktur Jenderal Kebudayaan Samarinda,03 Februari 2021

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Kalimantan Timur

Hilmar Farid, Ph.D Muslimin A.R Effendy

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya

Provinsi Kalimantan Timur
Dengan

Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muslimin A.R Effendy

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Kebudayaan Samarinda,03 Desember 2021

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Kalimantan Timur

Hilmar Farid, Ph.D Muslimin A.R Effendy

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian
# Sasaran Kegiatan Kinerja 2021
54
1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang
BB
Budaya yang dikelola lewat dilestarikan
94.6
mekanisme BLU

2 [SK 2] Meningkatnya tata kelola [IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP
satuan kerja di lingkungan Ditjen Satker minimal BB
Kebudayaan
[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 94

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No Kode Nama Kegiatan Alokasi
Rp. 10.268.050.000
1 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan Rp. 7.277.939.000
Rp. 17.545.989.000
2 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala

TOTAL

Direktur Jenderal Kebudayaan Samarinda,03 Desember 2021

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Kalimantan Timur

Hilmar Farid, Ph.D Muslimin A.R Effendy

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAY
PENGUKURAN KIN

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
54
[SK 1] Meningkatnya jumlah [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya BB
Cagar Budaya yang dikelola yang dilestarikan 94.6
lewat mekanisme BLU

[SK 2] Meningkatnya tata [IKK 2.1] Rata-rata predikat
kelola satuan kerja di SAKIP Satker minimal BB
lingkungan Ditjen Kebudayaan
[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Satker minimal 94

YA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NERJA TAHUN 2021

Satuan Pagu Anggaran Realisasi
Output Anggaran
Cagar Awal Akhir
Budaya
7,813,827,000 7,277,939,000 80 6,726,166,887

Predikat BB

12,150,733,000 10,268,050,000 9,888,055,035
Nilai 93.77

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2021

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No Sasaran Indikator Satuan Target Target Capaian Analisis Progress Capaian
Kegiatan Kinerja PK Renaksi Triwulanan
Kegiatan Triwulanan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

1 [SK 1.0] [IKK 1.1] Jumlah CB 54 TW1 : 5 TW1 : 5 TW1 :

Meningkatnya Cagar Budaya Progress / Kegiatan :

jumlah Cagar yang TW2 : 13 TW2 : 53 Telah dicapai 5 output dari 2 kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu: (1)

Budaya yang dilestarikan Pelaksanaan Penanganan Laporan Temuan Cagar Budaya di Kongbeng (4 Unit);

dikelola lewat TW3 : 25 TW3 : 65 (2) Monitoring Pasca Pemugaran Istana Paser Belengkong (1 Unit). Selama

mekanisme BLU Triwulan I, BPCB Prov. Kaltim melaksanakan beberapa kegiatan yang akan

TW4 : 54 TW4 : 80 menghasilkan output Cagar Budaya yang Dilestarikan, yaitu: (1) Pelaksanaan

Pembuatan Turap Rumah Penjara; (2) Penataan Lingkungan Situs Gunung

Selendang Sangasanga; (3) Monitoring Pasca Pemugaran Rumah Bubungan

Tinggi Habirau.

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjut

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Telah tercapai 48 output dari 8 target capaian output di Triwulan II untuk
Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan. 48 capaian output tersebut diperoleh
dari pertanggungjawaban kegiatan: a. Pembuatan Turap Situs Rumah Penjara
Sangasanga (1 Unit) b. Monitoring Pasca Pemugaran Rumah Banjar (1 Unit) c.
Monitoring Pasca Pemugaran Gereja Sejiram (1 Unit) d. Penataan Lingkungan
Situs Gunung Selendang (1 Unit) e. Pemetaan dan Penggambaran Situs Candi
Negeri Baru di Ketapang (1 Unit) f. mon. keterawatan CB di Kalsel (32 Unit) g.
mon. keterawatan di Kutai Kartanegara (7 Unit) h. mon.pasca pemugaran
Masjid Tenggarong (1 Unit) i. Studi konservasi peningki lama (1 Unit) g.
Penanganan Kasus Perusakan Arca Gunung Kombeng dan Tiang Bendera Eks
Keraton Sambas (2 Unit) Untuk Triwulan II juga terdapat beberapa pelaksanaan
kegiatan: a. Koordinasi CB di kawasan Merabu b. Kegiatan Konservasi Kotak
Galian Situs Gunung Selendang Tahap Pertama c. Koordinasi Pemugaran
Astana Alnursari
Kendala / Permasalahan :
Beberapa pelaksana kegiatan terpapar virus covid-19 sehingga tertundanya
pelaksanaan kegiatan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Penyesuaian Jadwal menyesuaikan dengan kondisi pelaksana kegiatan yang
bersangkutan dan kebijakan pemerintah.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Telah tercapai 12 capaian output di Triwulan III untuk Jumlah Cagar Budaya
yang Dilestarikan. 12 Output tersebut diperoleh dari pertanggungjawaban
kegiatan: A. Penanganan Kasus Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng
Takontu (Putri Sultan) di Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat (1 Unit); B.
Studi Konservasi Koleksi Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Kab.
Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah (1 Unit); C. Monitoring
Keterawatan Cagar Budaya Dipelihara di Provinsi Kalimantan Barat (7 Unit); D.
Pelaksanaan kegiatan Survei Objek yang Diduga Cagar Budaya di Kecamatan
Muara Kaman memperoleh capaian output sebayak 3 unit yaitu Situs Tanjung
Serai, Situs Candi A, dan Situs Candi C; Di Triwulan III terdapat beberapa
kegiatan-kegiatan yang mendukung Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang
dilestarikan, di antaranya: A. Persiapan, Perencanaan, serta Proses Penyusunan
KAK, Analisis Harga Satuan Bahan, dan Rencana Anggaran Biaya untuk
kebutuhan proses Pengadaan Bahan Pemugaran Astana Alnursari; B.
Perencanaan dan Persiapan Konservasi Rumah Buntoi di Kab. Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah; C. Proses Administrasi Pembebasan Lahan Situs
Candi Negeri Baru.
Kendala / Permasalahan :
A. Proses tender pengadaan bahan pemugaran Astana Alnursari mengalami
kegagalan karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran dan
tender kedua gagal kembali karena tdak ada penyedia yang mendaftar; B.
Tidak adanya ketersediaan bahan konservasi di daerah sekitar lokasi kegiatan
Rumah Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
Strategi / Tindak Lanjut :
A. Setelah dua kali lelang gagal, maka akan dilakukan penunjukan langsung
oleh POKJA yang disetujui KPA untuk pengadaan bahan Pemugaran Astana
Alnursari.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Telah tercapai 3 capaian output di Triwulan IV untuk Jumlah Cagar Budaya
yang Dilestarikan yang telah terlaksana di Triwulan III, yaitu: A. Kegiatan
Monitoring Cagar Budaya di Kawasan Merabu (Gua Bloyot, Gua Caipar, dan Gua
Senen) (3 Unit); Di Triwulan IV terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang
mendukung Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, dan diakui
sebagai capaian output sebanyak 11 Unit, di antaranya: A. Ekskavasi Situs
Candi Negeri Baru tahap III (1 Unit); B. Pemugaran Astana Alnursari (1 Unit); -
Penunjukkan langsung penyedia bahan untuk pemugaran Astana Alnursari; -
Pengantaran Bahan, Pembuangan Pasir, dan Perbaikan Talang dalam proses
Pemugaran Astana Alnursari; C. Pembebasan lahan Situs Candi Negeri Baru (1
Unit); D. Konservasi Rumah Buntoi, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah
(1 Unit); E. Pemetaan dan Penggambaran Rumah Penjara Sangasanga (1 Unit);
F. Penanganan Kasus Kerusakan Lingkungan Candi Agung (Amuntai) di Kab.
Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan (1 Unit); G. Monitoring
Keterawatan Cagar Budaya di Bulungan, Prov. Kalimantan Utara (4 Unit); H.
Konservasi Dinding Kotak Galian Situs Gunung Selengdang Tahap II (1 Unit);
dan I. Pembuatan Turap Pos Tewet Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov.
Kalimantan Timur (1 Unit).
Kendala / Permasalahan :
A. Kesiapan alat (3D Scanner) kepunyaan instansi lain yang menunjang
kegiatan dalam melakukan penggambaran dan pemetaan Gua situs; dan B.
Bahan Pemugaran (Bagian Atap Sirap) Astana Alnursari tidak bisa di sediakan
oleh Pihak ke 3 di lokasi kegiatan dan dikarnakan kesulitan mendapatkan Atap
Sirap,di tambah kondisi cuaca/alam yang menghambat juga pengiriman bahan
ke lokasi kegiatan.
Strategi / Tindak Lanjut :
A. Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan dengan kesiapan waktu
penggunaan alat (3D Scanner) dengan instansi lain; dan B. Melakukan
pekerjaan pasir di sekitaran pondasi sembari menunggu bahan pemugaran dan
mempercepat waktu pelaksanaan pemugaran menggunakan bahan yang
tersedia di lokasi kegiatan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2 [SK 2.0] [IKK 2.1] Rata- predikat BB TW1 : - TW1 : - TW1 :
TW2 : - TW2 : - Progress / Kegiatan :
Meningkatnya tata rata predikat TW3 : - TW3 : - Di Triwulan I, BPCB Provinsi Kaltim melakukan beberapa progres untuk
TW4 : BB TW4 : BB menunjang tercapainya Predikat SAKIP Satker minimal BB, yaitu: (1) Menyusun
kelola satuan SAKIP Satker RKAKL dan DIPA tahun anggaran 2021; (2) Menyusun Perjanjian Kerja Tahun
Anggaran 2021; (3) Mengumpulkan data Capaian Output dari Setiap kegiatan
kerja di minimal BB unit kerja berdasarkan mekanisme yang telah disepakati.
Kendala / Permasalahan :
lingkungan Ditjen Tidak ada kendala
Strategi / Tindak Lanjut :
Kebudayaan Tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjut

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Sampai dengan triwulan II telah terlaksana kegiatan pengukuran kinerja
berupa pengukuran kinerja per triwulan, pengumpulan data capaian output,
dan pembuatan kertas kerja sebagai data dukung dalam pengumpulan data
kinerja.
Kendala / Permasalahan :
Belum adanya catatan atau kertas kerja sebagai data dukung penilaian SAKIP
terkait pengumpulan data mengenai capaian output kegiatan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Pembuatan kertas kerja Capaian Output dan Progres Kegiatan setiap Bulannya.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Di Triwulan III Tahun 2021, BPCB Provinsi Kaltim telah melakukan beberapa
kegiatan yang menunjang tercapaianya target Rata-rata predikat SAKIP Satker,
di antaranya: A. Melakukan Penyusunan RKT tahun anggaran 2022 dengan
menggunakan Renstra sebagai Acuan; B. Melakukan reviu dan revisi target
Renstra; C. Menyusun pengajuan anggaran RKAKL tahun anggaran 2022; D.
Mengumpulkan data kinerja berupa capaian output kegiatan berdasarkan
mekanisme yang telah ditetapkan; E. Melakukan pengukuran kinerja setiap
bulan dan triwulan; F. Melakukan percepatan kegiatan dan melakukan
refocussing untuk kegiatan yang dirasa tidak dapat dilaksanakan sampai akhir
tahun.
Kendala / Permasalahan :
Belum ada evaluasi dan analisis mendalam yang dilakukan secara bersama-
sama untuk menangani tertundanya beberapa kegiatan akibat PPKM agar daya
serap dapat dicapai sesuai target per bulannya yang dapat dibuktikan dengan
daftar hadir dan notula. Untuk penerapan reward dan punishment pegawai,
belum ada mekanisme yang jelas dan tertulis untuk dapat memberikan
penilaian yang berujung pada pemberian Reward dan Punishment.
Strategi / Tindak Lanjut :
Dibutuhkan adanya manajemen risiko yang akan memberikan gambaran
tentang perubahan-perubahan kondisi yang akan menyebabkan terhambatnya
capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Tim Manajemen Risiko,
SPI, Tim Sakip, dan Tim Evaluasi akan diaktifkan dalam mengendalikan risiko
dan memonitoring peta risiko agar rata-rata predikat Sakip dapat tercapai.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Di Triwulan IV Tahun 2021, BPCB Provinsi Kaltim telah melakukan beberapa
kegiatan yang menunjang tercapaianya target Rata-rata predikat SAKIP Satker,
di antaranya: A. Reviu atas penilaian Evaluasi Mandiri SAKIP oleh Biro
Perencanaan ; B. Melakukan pengumpulan data kinerja dan capaian output dari
setiap unit kerja tiap bulan; C. Studi tiru dengan LPMP Jawa Tengah terkait
peningkatan pengelolaan SAKIP,ZI-WBK/WBBM D. Peningkatan kapasitas SDM
terkait kelengkapan Laboratorium di BKB Borobudur dan pengelolaan ZI-
WBK/WBBM dengan Benteng Vredeburg; Berdasarkan Evaluasi Mandiri yang
dilaksanakn, Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPCB Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021 masuk kategori BB, dengan nilai 74.96 dengan intepretasi
Sangat Baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
Kendala / Permasalahan :
A. Masih belum tersusun dan diterapkannya POS mengenai Reward dan
Punishment terhadap pegawai di kantor BPCB Provinsi Kalimantan Timur; B.
Belum adanya rapat evaluasi kinerja tiap bulan atau triwulan dikarenakan
padatnya jadwal kegiatan para pegawai; dan C. Evaluasi notulensi evaluasi dari
pelaksanaan kegiatan yang di lakukan bulanan atau triwulan
Strategi / Tindak Lanjut :
A. Dibutuhkan adanya POS mengenai Reward dan Punishment terhadap
pegawai di kantor BPCB Provinsi Kalimantan Timur; B. Dibutuhkan adanya
penjadwalan rutin untuk melakukan rapat evaluasi kinerja tiap bulan dan
triwulan guna mendukung tersampaikannya kondisi dari setiap unit kerja
kepada Kepala dan tim yang lain; dan C. Dibutuhkan penetapan SK tim
penyusunan SAKIP dan evaluasi SAKIP dan Notulensi dari setiap rapat evaluasi
yang dilakukan bulanan atau triwulan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2 [SK 2.0] [IKK 2.2] Rata- nilai 94,6 TW1 : 0 TW1 : 0 TW1 :
TW2 : 0 TW2 : 0 Progress / Kegiatan :
Meningkatnya tata rata nilai Kinerja TW3 : 0 TW3 : 0 Di Triwulan I tahun 2021, progres yang telah terlaksana untuk meningkatkan
TW4 : 94 TW4 : 93 rata-rata Nilai Kinerja Anggaran yaitu: (1) Daya Serap Realisasi Anggaran
kelola satuan Anggaran atas selama Triwulan I sebesar 9,66%; (2) Melakukan koordinasi mengenai kegiatan
dari tiap unit kerja yang akan terlaksana di Triwulan II; (3) Pengumpulan data
kerja di Pelaksanaan capaian output dari kegiata-kegiatan yang telah terlaksana di Triwulan I.
Kendala / Permasalahan :
lingkungan Ditjen RKA-K/L Satker Tidak ada kendala
Strategi / Tindak Lanjut :
Kebudayaan minimal 94 Tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjut

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Beberapa Kegiatan di DIPA dan POK tetap terlaksana di triwulan ke II
diantaranya Terlaksananya pembayaran gaji, uang makan, pegawai honor, dan
pembayaran keperluan perkantoran secara bulanan, dan beberapa kegiatan
pemagangan pegawai, kegiatan koordinasi, dan persuratan. Kegiatan teknis
yang terealisasi anggarannya di triwulan II : 1. Kajian Fasilitas Pemanfaatan CB
di Provinsi Kalteng 2. Pengenalan CB melalui Media TV dan Medsos 3.
Pengenalan CB di Sekolah di Bontang 4. Sosialisasi CB melalui Bioskop Keliling
di PPU
Kendala / Permasalahan :
1. Selisih Deviasi Hal III DIPA dengan realisasi anggaran; 2. Pergantian pejabat
perbendaharaan sehingga masih perlu penyesuaian dalam menyelesaikan
adminsitrasi UP/TUP dan LPJ bendahara; 3. Terdapat blokir anggaran dan
perubahan kebijakan yang menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai
dengan rencana penarikan di halaman III DIPA. 4. Kondisi pandemi
menyebabkan kegiatan tertunda pelaksanaan sehingga mempengaruhi daya
serap realisasi anggaran
Strategi / Tindak Lanjut :
1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum terlaksana; 2.
Memproyeksikan kegiatan yang kemungkinan tidak bisa terlaksana; 3.
Melengkapi data dukung yang diperlukan dalam proses pembukaan blokir
anggaran.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Di Triwulan III tahun 2021, BPCB Provinsi Kalimantan Timur melakukan
beberapa aktivitas yang membantu untuk mencapai target Rata-rata Nilai
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker sebesar 94, yaitu: A.
Melakukan revisi DIPA sebanyak 5 kali di Triwulan III menyesuaikan keperluan
dan keadaan satker saat ini; B. Melakukan revisi Hal III DIPA untuk mengurangi
nilai penyimpangan/deviasi terhadap Rencana Penarikan Dana tiap bulannya;
C. Melakukan Koordinasi dengan setiap KUK mengenai sisa anggaran setiap
kegiatan untuk menghundari terjadinya pagu minus; D. Penyerapan anggaran
terhadap kegiatan-kegiatan di Triwulan III sebesar 22.52%; E. Melakukan
pengumpulan data capaian output RO ke setiap Unit Kerja Penanggungjawab
masing-masing kegiatan.
Kendala / Permasalahan :
Kondisi PPKM menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan
di lokasi PPKM, terlambatnya proses penyusunan dokumen untuk pengadaan
hingga proses pengadaan di PPK dan selanjutnya baru dapat dilaksanakan di
awal triwulan IV. Hal-hal tersebut menyebabkan daya serap hingga akhir
triwulan III masih dibawah 60 % dan bertumpuk di triwulan IV.
Strategi / Tindak Lanjut :
Dibutuhkan adanya komitmen dari semua pihak agar dapat menjalankan
kegiatan segera dan bersama-sama mencari solusi apabila ditemukan
hambatan yang cukup besar agar target daya serap dan volume output dapat
dicapai.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Di Triwulan IV tahun 2021, BPCB Provinsi Kalimantan Timur melakukan
beberapa aktivitas yang membantu untuk mencapai target Rata-rata Nilai
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker sebesar 94, yaitu: A.
Melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali di Triwulan IV menyesuaikan kebutuhan
dan kondisi; B. Melakukan revisi Hal III DIPA untuk mengurangi nilai
penyimpangan/deviasi terhadap Rencana Penarikan Dana tiap bulannya; C.
Melakukan Koordinasi dengan setiap KUK mengenai sisa anggaran setiap
kegiatan untuk menghindari terjadinya pagu minus dan optimalisasi sisa
anggaran; D. Penyerapan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan di Triwulan IV
sebesar 58.49%, sehingga penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember
2021 sebesar 89.67%; E. Melakukan pengumpulan data capaian output RO ke
setiap Unit Kerja Penanggungjawab masing-masing kegiatan; F. Melakukan
Revisi Target Capaian Output di aplikasi Spasikita untuk memperbaiki data nilai
efisiensi. Nilai Kinerja Anggaran BPCB Provinsi Kalimantan TImur tahun 2021
per 10 Januari 2022 sebesar 93.77%, dengan rincian nilai EKA 94.57% dan nilai
IKPA 92.57%.
Kendala / Permasalahan :
A. Terdapat anggaran pemugaran astana alnursari yang tidak terealisasi
karena penyedia tidak bisa memenuhi target bahan yang dibutuhkan sehingga
mengurangi nilai penyerapan anggaran sebesar 2.28%; B. Nilai Efisiensi di
aplikasi Spasikita hanya sebesar 84.25%, sehingga mengurangi nilai EKA; C.
Pengelolaan UP memiliki nilai 74 , Deviasi Hal III DIPA memiliki nilai 77.27,
terdapat beberapa target di Rencana Penarikan Dana yang tidak sesuai
dikarenakan beberapa kegiatan yang mundur atau berubah jadwal
Strategi / Tindak Lanjut :
A. Melakukan Koordinasi dengan bagian perencanaan DItjen Kebudayaan
perihal nilai efisiensi di spasikita yang bernilai 13.7 dari total 20; B. Perlunya
sinergi kinerja antara unit terkait bagaimana agar dapat meningkatkan nilai
IKPA Satuan kerja di periode selanjutnya.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No RO / Komponen Volume Satuan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Anggaran
0 4 12 21 Rp. 1.907.894.000
1 Naskah Pelestarian Cagar 20 Rekomendasi Kebijakan
Budaya

2 [100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar 0 0 7 12 Rp. 742.420.000

Budaya

3 [101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya 0459 Rp. 1.165.474.000

4 Masyarakat yang 2550 orang 0 2508 3008 6473 Rp. 1.239.457.000

Mengapresiasi Cagar Budaya

5 [100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai 0 2529 2529 4567 Rp. 741.827.000

Cagar Budaya

6 [102] Jalur Rempah 0 0 500 1927 Rp. 497.630.000

7 Cagar Budaya Yang 54 unit 5 54 66 80 Rp. 4.130.588.000
Dilestarikan

8 [100] Cagar Budaya Yang Dilindungi 5 53 65 79 Rp. 3.913.319.000
0111 Rp. 217.269.000
9 [101] Cagar Budaya Yang
0001 Rp. 7.340.663.000
Dikembangkan 3 6 9 12 Rp. 1.417.468.000
3 6 9 12 Rp. 5.923.195.000
10 Layanan Perkantoran 1 Layanan 0001
Rp. 2.165.424.000
11 [001] Gaji dan Tunjangan

12 [002] Operasional Perkantoran

13 Layanan Dukungan 1 Layanan
Manajemen Satker

14 [105] Layanan Ketatausahaan 0001 Rp. 2.165.424.000
0 0 1 12 Rp. 668.710.000
15 Layanan Sarana Internal 10 unit 0011
0 0 0 11 Rp. 523.045.000
16 [995] Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 145.665.000

17 [996] Pengadaan Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

18 Rehab Renovasi Bangunan 1 Unit 0111 Rp. 93.253.000

19 [052] Rehab/Renovasi Bangunan 0111 Rp. 93.253.000

TOTAL JUMLAH PAGU Rp. 17.545.989.000

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Samarinda,21 Januari 2022
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur

Muslimin A.R Effendy

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR masuk dalam
kategori : BB dengan nilai : 74.96 dengan interpretasi : Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No Komponen Sakip Bobot Nilai
1. Perencanaan Kinerja 30% 23.58%
2. Pengukuran Kinerja 25% 18.91%
3. Pelaporan Kinerja 15% 11.55%
4. Evaluasi Kinerja 10% 5.92%
5. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 20% 15.00%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :

1. Tujuan agar disertai target keberhasilan (target pada akhir periode Renstra pada unit kerja di atasnya)

2. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit
Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.

3. Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja agar dipublikasikan pada laman resmi unit kerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik

4. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi
Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP Pegawai
dan didokumentasikan dengan baik

Pengukuran Kinerja :

Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment yang diberikan kepada Pejabat /Pegawai /Tim di lingkungan unit
kerja/satker berupa Surat Keputusan Pimpinan Satker tentang penetapan penerima pengharagaan atau sertifikat/piagam, dan foto dokumentasi penyerahan
penghargaan.

Pelaporan Kinerja :

1. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

2. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat
dikuantifikasikan.

3. Informasi Capaian Indikator Kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja agar memenuhi persyaratan yaitu: target ditetapkan dengan baik, terdapat definisi
operasional/rumus perhitungan dari masing-masing indikator, dan data yang disajikan dalam laporan kinerja dapat dipercaya dan diverifikasi keandalannya

4. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan
kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Kinerja Akhir Tahun atau Awal Tahun serta didokumentasikan

Evaluasi Kinerja :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan
memanfaatkan aplikasi SPASIKITA. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan/penanggungjawab kegiatan

2. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dibuktikan dengan adanya notula/laporan yang memuat
rekomendasi yang harus ditindaklanjuti

3. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.
Diantaranya :

a. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.
b. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment yang diberikan kepada pejabat atau pegawai dilingkungan unit
kerja/satker, yang dapat berupa sertifikat, piagam, foto dokumentasi, atau SK Pimpinan.
c. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran yang dapat dikuantifikasikan.
Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :
1. Unit Kerja agar menyajikan informasi terkait Inisiatif dalam pemberantasan korupsi, yang antara lain dapat diwujudkan menjadi Unit Kerja berpredikat ZI/WBK dan
atau WBBM, Sosialisasi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi dan berupa banner tentang pemberantasan korupsi dan gratifikasi
2. Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi
3. Unit kerja agar menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek terkait kinerja

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Jakarta, 21 Desember 2021
Kepala Biro Perencanaan

M. Samsuri

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M. Rifaddin 69 Samarinda, Kalimantan Timur 75131
Telepon: (0541) 4104522;

Posel: [email protected]

v