MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2-FATIMAH LINA_18640095

Dosen Pengampuh :
ADHI SURYA S.T.,M.T.
NIDN 1126058001
Disusun Oleh :
FATIMAH LINA
NPM 18.64.0095
KELAS REGULER SIANG BANJARMASIN

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD
AL BANJARI
BANJARMASIN

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmatNya saya dapat
merampungkan makalah ini untuk memenuhi tugas REKAYASA LINGKUNGAN saya berharap
makalah ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan mahasiswa- mahasiswi dalam memahami
“Rekayasa Lingkungan “.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapa ADHI SURYA S.T.,M.T. selaku
dosen pengampu mata kuliah “ Rekayasa Lingkungan “.yang telah membimbing kami dalam
mempelajari mata kuliah ini, dan rekan-rekan yang selalu mengingatkan tugas-tugas dan
memberi ide-ide yang positif untuk kami. Sehingga besar harapan kami, makalah yang kami
sajikan dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembang wawasan kita semua.

Pada bagian 2 ini saya berusaha lebih mendalami pengelolaan lingkungan secara
modern dan inovatif agar lebih beragam dan tidak menoton dalam kehidupan sehari – hari.
Masyarakat juga diharapakan untuk memanfaatkn sampah, memilih dan memilah yang berguna.

Semoga bermanfaat buat kita semua dalam keadaan ini lebih dkokohkan iman dan takwa
kita. Semoga pendemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali... amin......

Kuala Kapuas, 2021

FATIMAH LINA
NPM. 18.64.0095

ii

DAFTAR ISI

SAMPUL ......................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI.................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................................................. 1
C. Tujuan Penulisan .............................................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................................... 3
A. TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ......................................................................... 3
B. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) ................................................................................ 4
C. Sistem Pengolahan Limbah Padat Domestik ................................................................. 9
D. Sistem Penanggulangan Pencemaran Udara ................................................................. 12
E. UKL dan UPL ............................................................................................................... 20
F. AMDAL ........................................................................................................................ 23
G. Hukum dan UU Tentang Lingkungan Hidup ................................................................ 26

 UU 32 Tahun 2009 “ Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup” ................................................................................................................... 28

BAB III KESIMPULAN.................................................................................................................. 86
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................... 47

iii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lazimnya manusia bergantung pada bagaimana keadaan lingkungan di
sekitarnya yaitu sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari.
Sumber daya alam tersebut yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara.
Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat
diperlukan oleh manusia sebagai komponen tubuh manusia yang terbesar. Untuk
menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan
memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami
bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan
lingkungannya dalam kondisi yang baik. Lingkungan hidup di Indonesia perlu
ditangani disebabkan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhinya, salah satunya
yaitu mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang
terjadi di berbagai daerah. Komponen lingkungan hidup secara garis besar terbagi tiga
kelompok, yaitu kelompok biotik (flora dan fauna darat dan air), kelompok abiotik
(sawah, air dan udara) dan kelompok kultur (ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan
masyarakat).

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu TPS ?
2. Apa itu TPA ?
3. Bagaimana Sistem Pengolahan Limbah Padat Domestik ?
4. Bagaimana Sistem Penanggulang Pencemaran Udara ?
5. Apa itu UKL dan UPL ?
6. Apa Pengertian AMDAL ?
7. Sebutkan Hukum dan UU tentang Lingkungan Hidup !

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari makalah ini adalah :

1. Mengetahui Apa itu TPS
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 1

2. Mengetahui Apa itu TPA
3. Mengetahui Sistem Pengolahan Limbah Padat Domestik
4. Mengetahui Sistem Penanggulang Pencemaran Udara
5. Mengetahui Apa itu UKL dan UPL
6. Mengetahui Pengertian AMDAL
7. Mengetahui Hukum dan UU tentang Lingkungan Hidup

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 2

BAB II
PEMBAHASAN
A. TPS (Tempat Pembuangan Sementara)

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan /atau tempat pengelolaan sampah
terpadu. Di lokasi TPS inilah kita dapat melihat perilaku masyarakat dalam membuang
sampah dimana perilaku tersebut tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan TPS.
Kondisi fisik wadah dan lingkungan disekitar terlihat kurang baik dan posisi TPS
tersebut terletak di tepi jalan.

Adapun tujuannya adalah mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam
membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam dan mengevaluasi
TPS untuk memperoleh wadah TPS yang ideal sesuai dengan konsep perilaku
masyarakat dalam membuang sampah dan SNI 19-2454- 2002 tentang Tata Cara
Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan bagian pewadahan sampah.
Deskriptif untuk mendeskripsikan analisis perilaku masyarakat dalam membuang
sampah di TPS dan mendeskripsikan hasil evaluasi pewadahan TPS.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 3

Untuk evaluasi terhadap wadah TPS diperoleh hasil bahwa wadah TPS yang
ideal adalah wadah TPS yang tidak mudah rusak, memiliki tutup, kedap air, berbahan
fiberglass atau logam besi, memiliki landasan dasar yang massive, dilengkapi saluran
drainase, dan disediakan sesuai dengan jenis sampah yaitu TPS untuk sampah organik
dan anorganik dengan disertai warna dan keterangan.

B. TPA ( Tempat Pembuangan Akhir )

TPA adalah singkatan dari Tempat Pemprosesan Akhir yaitu tempat untuk
memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

Mempersepsikan TPS dan TPA sebagai Tempat Pembuangan Sampah
mengandung bahaya dalam hal pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan: Warga
kota menaruh semua jenis sampah yang dihasilkannya ke TPS! Hal ini akan berakibat
pada tingginya volume sampah dan meningkatnya beban kerja petugas pengangkut
sampah, apalagi pada kota yang memiliki personil, alat angkut dan biaya operasional
sampah yang terbatas.

Dalam kondisi demikian, bila semua sampah dari semua TPS diangkut dan
ditimbun di TPA maka akan memperpendek umur pakai TPA tersebut karena lekas
menjadi penuh. Bila TPA sudah menjadi penuh mau kemana lagi sampah kota
dibawa? Mencari lokasi baru untuk membuat TPA baru? Jangan lupa
bahwa pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan meningkat seiring
berjalannya waktu dan berakibat pada berkurangnya ketersediaan lahan.

Kalaupun suatu kota masih memiliki ketersediaan lahan untuk lokasi TPA
baru, tentulah harus membayar dengan harga yang tinggi, belum lagi harus
menghadapi masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang belum tentu bisa menerima
rencana pembangunan TPA. Jadi dalam hal pengelolaan sampah perkotaan yang
berkelanjutan penting untuk bukan saja mengedukasi masyarakat untuk membuang
sampah pada tempatnya, namun juga agar secara aktif melakukan pengurangan
sampah dan penanganan sampah. Memilih untuk menggunakan tas belanja daripada
kantong kresek dan menggunakan saputangan daripada tissue adalah contoh dari
upaya pengurangan sampah. Sementara penanganan sampah dapat masyarakat lakukan
dengan melakukan pemilahan sampah, membuat kompos dan mendaur ulang sampah.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 4

Dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan, Pemerintah Kabupaten/Kota
perlu beranjak dari pendekatan kebersihan dan keindahan kota kepada pengelolaan
sampah perkotaan yang terintegrasi mulai dari sumber sampah hingga ke TPA. Sesuai
dengan definisi TPS (Tempat Penampungan Sementara) dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan pelaksananya, tidak serta merta semua sampah
dari TPS diangkut ke TPA. Sampah yang sudah terpilah di TPS semestinya diangkut
lebih dahulu ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan
sampah terpadu. Persoalannya kebanyakan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki
fasilitas pengolahan sampah antara (intermediate waste processing facility).

Berbeda dengan Jepang, sebagaimana penulis saksikan selama mengikuti Staff
Enhancement Program dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana -
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS) di
Tokyo tanggal 2-28 Oktober 2017. Tidak ada TPS berupa kotak beton seperti di
Indonesia, warga kota Tokyo mengumpulkan sampahnya sesuai jenis pada hari yang
telah ditentukan ke titik pengumpulan (collection points).

Dari collection points sampah diangkut oleh petugas kebersihan kota ke
beberapa fasilitas yang berbeda sesuai jenis sampahnya. Sampah yang bisa didaur
ulang seperti botol plastik, botol kaca dan kaleng minuman dibawa ke Recycling
Center untuk diproses dan dimanfaatkan atau dijual. Sampah berupa sisa makanan dan
sampah dari dapur dibawa ke incineration plant untuk dibakar dengan suhu di atas
800oC.

Sampah berukuran besar seperti ranjang, lemari dan meja yang rusak diangkut
ke large-sized waste processing center untuk dipotong/dicacah. Material berharga
seperti alumunium dan besi dikumpulkan dan material sisa yang bisa dibakar diangkut
ke incineration plant. Sementara untuk sampah keramik (toilet bekas, bongkaran
lantai) dan sampah logam diangkut ke incombustible waste processing center untuk
dipotong/dicacah). Material berharga seperti alumunium dan besi dikumpulkan.

Jadi yang dibawa ke TPA hanyalah residu yaitu sisa sampah yang tidak dapat
diolah di fasilitas-fasilitas tersebut, seperti abu sisa pembakaran dari incineration
plant dan cacahan sampah yang tidak bisa dibakar. Itulah sebabnya Jepang bisa
mengurangi secara signifikan jumlah sampahnya yang ditimbun di TPA. Sebagai
contoh pada tahun 2015 dari total 43,98 juta ton timbulan sampah hanya 9,48% saja

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 5

yang diangkut ke TPA. Dengan demikian umur pakai TPA pun menjadi lebih panjang.
Tahun ini Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah
berusia 10 (sepuluh) tahun. Melalui Surat Edarannya tertanggal 15 Januari 2018
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak seluruh Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota se-Indonesia untuk memanfaatkan Hari Peduli Sampah Nasional 2018 yang
puncak peringatannya jatuh pada tanggal 21 Februari 2018 sebagai momentum untuk
melakukan corrective action serta aktualisasi gerakan bersama antara pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Indonesia Bersih Sampah Tahun
2025.

Kita dapat memulai dengan mengoreksi persepsi bahwa TPS bukanlah Tempat
Pembuangan Sampah melainkan Tempat Penampungan Sementara, dan TPA bukanlah
Tempat Pembuangan Akhir melainkan Tempat Pemrosesan Akhir. Karena itu
semestinyalah dibangun fasilitas pengolahan sampah antara TPS dan TPA. Tidak
harus membangun yang baru, Pemerintah Kabupaten/kota dapat memberdayakan
Bank Sampah yang telah ada sebagai pusat daur ulang dan pembuatan kompos. Residu
yang tidak bisa diolah di Bank Sampah barulah kemudian diangkut ke TPA.

Di TPA pun dilakukan pemrosesan antara lain menutup sampah dengan tanah
secara berlapis, serta mengelola air lindi dan gas metana yang dihasilkan dari sampah
tersebut. Konsep 3R (Reduce, Reuse & Recycle) harus dipopulerkan hingga tertanam
di kesadaran pribadi warga kota. Setidaknya warga kota sadar untuk melakukan
pemilahan sampah. Untuk menjamin sampah tetap terpilah dapat ditentukan jadwal
pengumpulan sampah yang berbeda sesuai jenisnya.

TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir
sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan
sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. Proses sampah itu
sendiri mulai dari timbulnya di sumber - pengumpulan - pemindahan/pengangkutan -
pengolahan - pembuangan.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 6

Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan
jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara
yang lain lebih lambat sampai puluhan dan ratusan tahun seperti plastik. Hal ini
memberi gambaran bahwa di TPA masih terdapat proses-proses yang menghasilkan
beberapa zat yang dapat mempengaruhi lingkungan.

Terdapat syarat – syarat lokasi TPA yaitu :
Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, rawan longsor, rawan gempa, dll)

1. Bukan daerah rawan geologis yaitu daerah dengan kondisi kedalaman air tanah
kurang dari 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air,
dll

2. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan >20%)
3. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan seperti bandara, pusat perdagangan
4. Bukan daerah/kawasan yang dilindungi.

Jenis dan Fungsi fasilitas TPA terdiri dari :

1. Prasarana jalan yang terdiri dari jalan masuk/akses, jalan penghubung, dan jalan
operasi/kerja. Semakin baik kondisi jalan ke TPA akan semakin lancar kegiatan
pengangkutan sehingga efisiensi keduanya makin tinggi.

2. Prasarana drainase, berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan
dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah.
Drainase ini umumnya dibangun di sekelilinmg blok atau zona penimbunan.
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 7

3. Fasilitas penerimaan, yaitu tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan
data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Biasanya berupa pos pengendali di
pintu masuk TPA.

4. Lapisan kedap air, berfungsi mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar
TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Biasanya lapisan tanah lempung setebal
50 cm atau lapisan sintesis lainnya.

5. Fasilitas pengamanan gas, yaitu pengendalian gas agar tidak lepas ke atmosfer.
Gas yang dimaksud berupa karbon dioksida atau gas metan.

6. Fasilitas pengamanan lindi, berupa perpipaan lubang-lubang, saluran pengumpul,
dan pengaturan kemiringan dasar TPA sehingga lindi begitu mencapai dasar TPA
akan bergerak sesuai kemiringan yang ada mengarah pada titik pengumpul.

7. Alat berat, berupa bulldozer, excavator, dan loader.
8. Penghijauan, dimaksudkan untuk peningkatan estetika, sebagai buffer zone untuk

pencegahan bau dan lalat.
9. Fasilitas penunjang, seperti pemadam kebakaran, mesin pengasap (mist blower),

kesehatan/keselamatan kerja, toilet, dan lain-lain.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 8

Petugas Membuang Sampah dari Dump Truck ke TPA

C. Sistem Pengolahan Limbah Padat Domestik

Limbah domestik adalah sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah
tangga. Berdasarkan wujudnya, limbah domestik dibedakan menjadi dua jenis, yakni
limbah cair dan padat.

Limbah cair domestik, merupakan sisa buangan berupa cairan dari kegiatan
rumah tangga. Contohnya yakni air deterjen, minyak, kotoran manusia dan lain
sebagainya. Sedangkan limbah padat domestik contohnya ialah sampah yang setiap
hari dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.

Limbah domestik yang terakumulasi menjadi satu dan tidak ditangani dengan
baik, tentunya dapat menjadi masalah bagi kehidupan organisme lain.
a) Cara Mengurangi Limbah Domestik

1. Menekan Konsumsi Energi Listrik

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 9

Melakukan penghematan energi listrik, bisa mengurangi jumlah limbah
elektronik. Pengurangan energi listrik bisa dilakukan dengan memanfaatkan
potensi cahaya alami yang masuk ke dalam rumah.

Pada siang hari, sebaiknya jangan gunaka lampu. Selain itu, pakailah barang-
barang elektronik seperlunya saja. Gunakanlah lampu yang lebih hemat energi,
seperti lampu LED. Penggunaan lampu LED bisa dua kali lebih hemat dari
penggunaan lampu biasa.

2. Kurangi Menggunakan Pendingin Ruangan

Pendingin ruangan juga bisa menghasilkan limbah rumah tangga yang
mencemari lingkungan, yaitu zat freon atau CFC yang dapat mengakibatkan
penipisan lapisan ozon. Untuk mengurangi produksi limbah rumah tangga yang
membahayakan lingkungan ini, Anda bisa mengoptimalkan sistem bukaan yang
ada di rumah untuk menghasilkan pengudaraan alami. Jendela dan ventilasi silang
dapat menjadi jalan masuk udara yang bergerak di sekitar rumah. Sehingga, Anda
bisa meminimalisisr penggunaan pendingin ruangan atau AC.

3. Tinggalkan Kantong Plastik

Selain limbah domestik cair, sampah plastik juga menjadi limbah rumah
tangga paling besar yag diproduksi setiap harinya. Hal tersebut tentu bisa
membahayakan lingkungan. Sebab, sampah plastik termasuk limbah rumah
tanggan anorganik yang sulit untuk diuraikan atau diolah kembali. Untuk
menguranginya, Anda bisa beralih dan menggunakan reusable bag atau tas kain da
kanvas saat akan berbelanja. Gunakan juga kantong kertas untuk membungkus
makanan.

4. Mengolah Sampah Organik

Dalam kegiatan rumah tangga, sampah organik juga banyak dihasilkan
setiap harinya. Namun, limbah ini bisa diolah menjadi pupuk kompos agar lebih
bermanfaat. Anda bisa memanfaatkan limbah makanan sisa dengan mengolahnya
kembali menjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk tanaman hias ataupun
kebun yang kamu buat di halaman rumah. Untuk mempermudah daur ulang
limbah rumah tangga ini, sebaiknya Anda melakukan pemilahan sampah organik

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 10

dan anorganik terlebih dahulu. Proses pemilahan dapat dilakukan saat Anda
membuang sampah, sediakan dua tempat sampah berbeda, masing-masing untuk
limbah organik dan limbah anorganik.

5. Melakukan Daur Ulang Barang yang Tak Terpakai

Beberapa limbah domestik jika dipilah kembali, mungkin saja bisa
dimanfaatkan kembali untuk dibuat menjadi barang baru. Misal, kaleng atau botol
bekas bisa dimanfaatkan untuk menanam bunga serta tanaman, kayu bekas bisa
dibuat menjadi bangku, dan lain sebagainya.

6. Batasi Pemakaian Deterjen

Limbah domestik cair, juga menjadi penyebab utama yang mengancam
rusaknya ekosistem sungai dan laut. Limbah rumah tangga ini sebagian besar
dihasilkan dari aktivitas mencuci dan mandi. Berbeda dari limbah cair lainnya
yang bisa diolah dengan aman di dalam septic tank, limbah deterjen mengandung
Volatile Organic Compound (VOC) yang justru bisa merusak saluran
pembuangannya. Pemakaian deterjen dan pelembut pakaian dapat dikurangi
dengan beralih menerapkan cara yang lebih konvensional. Campuran cuka dan
baking soda ternyata juga ampuh untuk membersihkan dan melembutkan pakaian.

b) Dampak Limbah Domestik

Limbah rumah tangga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan.
Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap
kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah
tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak
buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah
tangga ke alam bebas, antara lain:

1. Dampak dari Aspek Kesehatan, air limbah yang berasal toilet mengandung
bakteri E. Coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti typhus, diare,
dan kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke
dalam sumur apalagi bila jarak antara sumur dan septic tank tidak sesuai baku
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 11

mutu, seperti yang banyak ditemukan di permukiman padat. Jika air sumur
yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap
dapat menyebar melalui proses lain, seperti cuci piring, mandi, gosok gigi, dan
kegiatan penggunaan air sumur lainnya tanpa melalui proses memasak.

2. Dampak dari Aspek Lingkungan, jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci
mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat
keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke
sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai.
Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu
yang berkelanjutan. Air mengandung kadar oksigen, dan bisa berkurang saat
ada komponen lain masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen di dalam air
berkurang, maka kualitas air pun bisa dikatakan buruk.

3. Dampak dari Aspek Estetika, seperti halnya limbah padat, air limbah yang tidak
diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan
lingkungan yang tidak elok dipandang. Terdapat berbagai cara yang dapat
diterapkan untuk mengatasi masalah limbah cair rumah tangga, salah satunya
dengan metode Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL adalah sarana
untuk mengolah limbah cair seperti limbah dari toilet, dari air cuci dan kamar
mandi. Metode ini dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan septic tank
untuk limbah toilet.

D. Sistem Penanggulangan Pencemaran Udara

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki polusi udara, salah
satunya dengan menggerakkan masyarakat menaiki transportasi umum.

Tidak sedikit fakta menyebutkan bahwa udara yang tercemar dapat
membunuh lebih banyak orang daripada penyakit berbahaya seperti malaria atau
tuberculosis (TBC). Atau, setidak-tidaknya dapat merusak kesehatan kulit wajah.

Walaupun pemerintah sudah bergerak untuk mengurangi polusi udara,
masih banyak yang bisa kita lakukan selain rutin menggunakan produk masker
wajah untuk melindungi kulit dari bahaya polusi. Setiap individu harus
berkontribusi demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 12

Langkah kecil jika dilakukan secara serentak, akan sangat berarti untuk
mengurangi polusi.
1. Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor

Sumber Gambar: The New Humanitarian
Transportasi di jalanan merupakan penghasil oksida nitrogen terbesar.
Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-
paru. Masalah polutan yang berbahaya dari kendaraan bermotor dapat dirasakan di
kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat.
Untuk membantu mengurangi polusi dari kendaraan bermotor kamu dapat
melakukannya dengan cara seperti tidak berkendara di saat jam macet, membawa
bekal agar tidak perlu keluar berkendara saat jam makan siang, menumpang
kendaraan teman kamu.
Hindari juga untuk menggunakan mobil dengan bahan bakar diesel, karena
mobil ini mengeluarkan lebih banyak nitrogen oksida.
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 13

2. Hemat Energi

Sumber Gambar: ViewSonic
Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah
kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran fosil
untuk produksi energi menimbulkan polutan.
Seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida dan beberapa
polutan lainnya yang berbahaya. Zat ini bukan hanya berdampak buruk pada
kesehatan manusia, namun juga pada lingkungan.
Untuk itu, langkah mudah yang bisa kamu lakukan adalah dengan
mengurangi pemakaian listrik di rumah dan tempat kerja. Seperti menggunakan air
conditioner (AC) seperlunya, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan
mematikan lampu saat pagi siang hari.
3. Membeli Produk Daur Ulang

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 14

Sumber Gambar: Money Crashers
Terdapat banyak proses yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk.
Mulai dari bahan baku yang perlu ditambang, di angkut, diolah hingga akhirnya
diubah menjadi produk siap pakai. Setiap tahap pembuatan suatu barang, disertai
dengan emisi, bahan kimia gas rumah kaca, dan polutan lainnya.
Dengan menggunakan produk daur ulang, penggunaan energi dan polusi bisa
berkurang. Jadi Toppers, kamu harus mengusahakan untuk mencari produk daur
ulang ya sebelum membeli sesuatu.
4. Menggunakan Produk yang Sustainable

Sumber Gambar: Gear Patrol
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 15

Sebuah studi pada 2017 yang diterbitkan dalam International Journal of
Science menyatakan bahwa 22 persen kematian dini yang disebabkan oleh polusi
udara terjadi di negara-negara yang memproduksi barang ‘murah.’Negara yang
memproduksi barang murah tidak memiliki batasan emisi lalu udara kotor yang
berasal dari negara mereka juga menjadi udara yang kita gunakan untuk bernapas.

Sehingga, pola konsumsi kita terhadap sesuatu, mempengaruhi tingkat polusi
udara secara global. Jadi, pikir dua kali sebelum membeli barang baru demi kualitas
udara yang lebih baik. Jika kamu benar-benar membutuhkan produk baru, kamu bisa
mencari perusahaan yang berkomitmen dalam mengurangi polusi udara.
5. Menanam Pohon

Sumber Gambar: YouTube/HowToBasic
Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat
mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari
University of Southampton, pohon menyerap 850-2.000 ton partikel berbahaya dari
udara perkotaan setiap tahunnya. Selain menghilangkan partikel, pohon juga
menurunkan kadar nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida dan
monoksida, ozon, benzena, dan dioksin.
Pohon yang ditanam di rumah kamu juga mampu memperlambat udara yang
tercemar agar tidak dibawa jauh oleh angin.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 16

6. Berjalan, Bersepeda atau Memanfaatkan Transportasi Umum

Sumber Gambar: New York Post
Saat ini di Indonesia, terutama kota besar, pemerintah telah banyak
memberikan fasilitas serta kemudahan untuk menggunakan berbagai transportasi
umum. Jika kamu menggunakan transportasi umum saat bekerja, ini merupakan
langkah yang baik untuk mengurangi polusi. Bahkan, hanya satu kali atau dua kali
seminggu menggunakan transportasi umum, kamu sudah berkontribusi untuk
mengurangi polusi dan kemacetan lho. Berjalan atau naik sepeda tidak susah malah
memberi banyak manfaat untukmu. Kamu bisa mencari jalan pintas yang sempit dan
hidup lebih sehat.
7. Makan Produk Lokal dan Organik

Sumber Gambar: The Jakarta Post
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 17

Industri Konvensional merupakan penghasil amonia, nitro oksida serta dapat
memancarkan metana konsentrasi tinggi dan gas rumah kaca yang kuat. Sebuah fakta
dari penelitian, menyatakan bahwa jika polutan ini menyatu, maka akan
membentuk partikel halus yang mudah merusak sistem pernapasan kita. Untuk itu,
kamu harus mempertimbangkan lagi nih untuk membeli produk organik daripada
yang konvensional.

Selain itu, carilah produk lokal karena dengan cara ini kamu membantu
berkontribusi untuk mengurangi emisi dari transportasi dan energi yang diperlukan
untuk memperoleh makanan kamu.
8. Mengurangi Makan Daging

Sumber Gambar: Live Science
Langkah lainnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengurangi konsumsi
daging. Ilmuwan mengungkapkan bahwa daging sapi menghasilkan lima kali lebih
banyak emisi gas rumah kaca.Dengan mengurangi makan daging beberapa hari
dalam seminggu atau makan maksimum 90 gram daging sehari, kamu dapat
membantu menurunkan polusi udara, dan bahkan membuat pengeluaran makanmu
berkurang.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 18

9. Berkebun

Sumber Gambar: Big Blog of Gardening
Saat ini, semua bahan makanan dapat dibeli di supermarket. Mulai dari buah,
sayur dan rempah-rempah tersedia. Namun, apa kamu pernah berpikir bahwa bahan
makanan ini harus menempuh jarak yang jauh? Cara yang paling mudah untuk
berkontribusi mengurangi polusi adalah dengan menanam bahan makanan sendiri.
Kamu bisa dengan mudah menanam di kebun belakang rumah, selain lebih hemat,
pasti bebas dari bahan kimia.
10. Meningkatkan Kesadaran

Sumber Gambar: Ikon Clean
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 19

Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal
untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu agar mereka ikut
berkontribusi.Seperti yang sudah dibahas di atas, sebagian besar cara menangani
polusi udara ini berakar dari perilakumu sehari-hari. Kamu bisa menjadi contoh yang
baik bagi teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk melakukan perubahan.

E. UKL dan UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
Usaha dan/atau Kegiatan. (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan). Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus
melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun
AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan
keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam
memperoleh perizinan. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan diwajibkan pula bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun
belum memiliki UKL-UPL. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi,
skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan
menggunakan formulir isian yang berisi : Identitas pemrakarsa Rencana Usaha
dan/atau kegiatan Dampak Lingkungan yang akan terjadi Program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup Tanda tangan dan cap Formulir Isian diajukan
pemrakarsa kegiatan kepada : Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah
kabupaten/kota Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan
hidup Provinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota Instansi

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 20

yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian
dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu provinsi atau lintas
batas negara Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dinyatakan
berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain,
proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir
atau layak, maka dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL.

1. . Definisi UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 UU 32/2009)

2. Kriteria Usaha Kegiatan Wajib UKL-UPL

Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL (Pasal 34 Ayat 2 UU 32 / 2009)
Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di
Kabupaten Sleman telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8
Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Peraturan Bupati No 8
Tahun 2018).

3. Persyaratan UKL-UPL

1. Lokasi Rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai tata ruang;
2. Mengisi formulir UKL-UPL sesuai Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
3. Formulir UKL-UPL dilampiri:

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 21

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa;
b. Surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
d. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar

wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai
penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar
wilayah daerah;
e. IPPT sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara, atau IMB dengan
luas lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan rencana kegiatan;
f. fotokopi dokumen hak atas tanah;
g. fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan
dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
h. fotokopi rekomendasi sempadan sungai dan/atau cagar budaya dari pejabat
yang berwenang apabila diperlukan;
i. fotokopi rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang
sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
j. gambar draf site plan atau RTB yang ditandatangani pemrakarsa;
k. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan
skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan
hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup;
l. perhitungan kebutuhan air;
m. perhitungan besaran dampak;
n. gambar/design teknis pengelolaan lingkungan hidup;
o. data dan informasi lain yang dianggap perlu; dan
p. urat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 22

4. Prosedur Pengajuan Rekomendasi UKL-UPL

F. A M D A L

Pada dasarnya, AMDAL dilakukan agar bisa mengetahui
kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya suatu proyek usaha atau
kegiatan tertentu. Dengan memperkirakan dampaknya, maka setiap pelaksanaan
usaha ataupun kegiatan bisa dibuat perencanaan yang lebih matang agar kegiatan
tersebut nantinya tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan
ataupun merugikan pihak lain.

Berdasarkan pengertian AMDAL di atas, maka kita bisa simpulkan ada
beberapa fungsi AMDAL, yaitu:
 Sebagai suatu acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu

rencana usaha ataupun kegiatan lingkungan hidup.
 Sebagai masukan dalam menyusun desain yang sifatnya teknis dalam suatu

rencana dan juga kegiatan usaha.
 Sebagai masukan dalam menyusun suatu rencana pengelolaan dan juga

pemantauan suatu lingkungan hidup.
 Sebagai bentuk informasi untuk masyarakat terkait dampak yang kemungkinan

akan terjadi dari bencana usaha ataupun kegiatan tertentu.
 Sebagai acuan ataupun rekomendasi ijin usaha maupun kegiatan.
 Sebagai dokumentasi ilmiah dan legal

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 23

 Sebagai bahan acuan dalam proses perencanaan pembangunan di dalam suatu
wilayah.

Beberapa contoh kegiatan yang memang membutuhkan AMDAL adalah
pembuatan TPA yang baru, proses reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan dalam
suatu pulai, sampai membangun usaha pabrik yang besar. Seluruh bentuk
pembangunan tersebut bisa dipastikan akan berdampak besar pada lingkungan yang
ada disekitarnya, baik itu pada manusia ataupun alam.

Dengan dilakukannya AMDAL, maka diharapkan proses pelaksanaan usaha
atau pengelola bisa menekan dan juga meminimalisir dampak buruk yang bisa
ditimbulkan dari proyeknya. Selain itu, pihak pelaksana usaha ataupun pengelola
juga bisa memberikan pilihan lainnya untuk lingkungan yang terkena dampak
pengerjaan proyek.

Manfaat AMDAL

AMDAL mampu memberikan banyak sekali manfaat untuk seluruh pihak, baik
itu pihak pemerintah, pebisnis, dan juga masyarakat setempat. Sesuai dengan
pengertian AMDAL di atas, maka berikut ini adalah beberapa manfaat dari AMDAL.

1. Manfaat AMDAL untuk Pemerintah

 Melalui AMDAL, pemerintah akan bisa melakukan pembangunan yang
berkelanjutan sesuai dengan prinsip pemerintah.

 Membantu mencegah terjadinya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan
 Memastikan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan

dan juga prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
 Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola

lingkungan hidup di negaranya.

2. Manfaat AMDAL untuk Pebisnis

 Operasional usaha akan lebih aman dan juga terjamin
 Lebih mudah dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar karena

tidak memberikan dampak yang buruk pada mereka

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 24

 Bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bila ingin
membuka usaha baru atau cabang baru yang lebih dipercaya oleh investor,
pemerintah, ataupun masyarakat sekitar.

3. Manfaat AMDAL untuk Masyarakat

 Pihak masyarakat akan mengetahui lebih awal terkait dampak suatu rencana
bisnis ataupun kegiatan tertentu

 AMDAL akan memberikan ketenangan karena di dalamnya ada usaha untuk
menjaga lingkungan yang aman dan bersih.

 Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan juga
mengontrol kegiatan di dalamnya.

Komponen AMDAL

Dalam proses dilakukannya AMDAL, ada beberapa komponen penting yang
harus diperhatikan oleh setiap pihak. Sesuai dengan pengertian AMDAL di atas,
maka beberapa komponen yang harus diperhatikan tersebut adalah:

1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

Penyajian Informasi Lingkungan atau PIL adalah suatu wujud penelitian
pra proyek yang mana nantinya pihak perencana akan melakukan suatu
penelitian terkait lingkungan di sekitar lokasi yang akan dijalankan suatu
kegiatan. Penelitian pra lingkungan ini akan mencakup seluruh aspek, yaitu
aspek kimia, fisika, sosial, biologi, ekonomi, dan juga budaya yang ada di
sekitarnya.

2. Kerangka Acuan (KA)

Setelah melakukan studi informasi lingkungan, maka pihak pengelola
nantinya akan membuat suatu kerangka acuan yang dijadikan sebagai dasar
dalam melaksanakan proyek tersebut. Hasil dari kerangka acuan ini adalah
laporan dari penelitian pra lingkungan.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 25

3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Komponen AMDAL selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagian
utamanya, yakni melakukan analisis dampak lingkungan. Saat melakukan
analisa ini, maka pihak pengelola di dalamnya harus lebih mengutamakan
keamanan dan juga kesehatan lingkungan serta berusaha mengurangi dampak
buruk yang mungkin akan terjadi. Di dalam tahap ini juga nantinya akan
mereka akan memberikan kebijakan tertentu terkait proyek yang akan
dikerjakan.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Komponen AMDAL yang satu ini mencakup seluruh jenis pemantauan
pada jalannya suatu proyek, mulai dari ketika dilakukannya pembangunan,
hingga pembangunan tersebut selesai. Proses pemantauan ini harus dilakukan
secara berkelanjutan agar bisa berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Selain harus melakukan pemantauan, seluruh pihak yang terlibat di
dalamnya juga harus turut aktif dalam melakukan pengelolaan proyek.
Tujuannya adalah demi mempertahankan fungsi lingkungan dan juga
menghindari adanya penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Jenis-Jenis AMDAL

Berdasarkan pengertian AMDAL di atas, maka jenis AMDAL terbagi
menjadi dua, yaitu AMDAL tunggal dan AMDAL terpadu atau multi sektoral.

1. AMDAL Tunggal

AMDAL tunggal adalah kegiatan yang bentuk kewenangan pembinaannya
dilakukan di bawah suatu instansi atau perusahaan yang membidangi suatu bisnis
dan atau kegiatan.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 26

2. AMDAL Terpadu atau Multisektoral

Jenis AMDAL ini lebih fokus dalam hasil kajian yang terkait dengan
dampak besar dan penting untuk usaha atau kegiatan terpadu yang sudah
direncanakan pada lembaga hukum dan di dalamnya melibatkan lebih dari satu
instansi yang membidangi kegiatan tersebut.

Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

 Komisi penilai AMDAL, komisi ini bertugas dalam menilai dokumen
AMDAL yang sudah dibuat

 Pemrakarsa, adalah individu ataupun badan hukum yang bertugas atas suatu
rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan

 Masyarakat yang memiliki kepentingan, masyarakat akan turut
mempengaruhi setiap bentuk keputusan dalam proses pelaksanaan AMDAL.

G. HUKUM dan UU TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan
global.

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus
diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945.

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus
meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya
penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan
ekosistem.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 27

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. UU 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham
Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Penjelasan Atas UU 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan pada
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dan
dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah:

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 28

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan
kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh
dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim
sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu
dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dasar Hukum

Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat
(3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum UU 32 tahun 2009

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional
bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan
seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar
lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 29

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua
dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan
kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis
pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia
mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang
melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi
antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak
perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan,
terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta
penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan
punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak
merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang
semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya
dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada
akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola
dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas
keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan
kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan
penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya
suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan
konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi
lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 30

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan
hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk
membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana
dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan,
rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan
rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah
gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan
produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya
sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup,
kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat,
industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan
berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup
dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia
serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta
limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun
dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi
dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.
Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat
preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan
akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 31

lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen
amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.
Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin
lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan
perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi,
perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen,
dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah
terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh
guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan
pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik
hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum
perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di
dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan
meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun
hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan
efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan
tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi
kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman
hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi
pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan
tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap
memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan
hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya
berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran
baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 32

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang- Undang ini adalah adanya
penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola
pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan
instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup
strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan
hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran
berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen
lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan
global;
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi,
dan akses keadilan serta penguatan hak- hak masyarakat dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang lebih efektif dan responsif; dan
k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik
pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 33

8. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk
melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.
Melalui Undang- Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat
luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-
Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan
portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai
ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan
konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga
tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Isi UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berikut adalah isi UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (bukan format asli):

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 34

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya
disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,
dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya
hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal,
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 35

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak
langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi
atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi,

dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 36

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah
sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau
memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan
hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan
terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air,
flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk
mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 37

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup
dan menimbulkan keresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragamana hayati;
j. pencemar membayar;

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 38

k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian

dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 39

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui
tahapan:

a. inventarisasi lingkungan hidup;
b. penetapan wilayah ekoregion; dan
c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

1. Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri
atas inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;
b. tingkat pulau/kepulauan; dan
c. tingkat wilayah ekoregion.

2. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi
mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

1. Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 40

2. Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam;
b. daerah aliran sungai;
c. iklim;
d. flora dan fauna;
e. sosial budaya;
f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta
cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

1. RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.

2. RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan
inventarisasi nasional.

3. RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
a. RPPLH nasional;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

4. RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun
berdasarkan:
a. RPPLH provinsi;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 41

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

1. RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.

3. RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

4. RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber
daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

5. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka
panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,
serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB IV
PEMANFAATAN

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 42

Pasal 12

1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
2. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun,

pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional

dan pulau/kepulauan;
b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi

dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
peraturan pemerintah.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 43

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan
tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 44

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

3. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,
dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

1. Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

2. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya
dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

1. KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan
melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 45

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 19

1. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,
setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

2. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

1. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan
hidup.

2. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 46

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

1. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

2. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan
ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

3. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran
hutan dan/atau lahan;
d. kriteria baku kerusakan mangrove;
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara
lain:
a. kenaikan temperatur;
b. kenaikan muka air laut;
c. badai; dan/atau
d. kekeringan.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 22

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
wajib memiliki amdal.

2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

MAKALAH REKAYASA LINGKUNGAN BAGIAN 2 FATIMAH LINA_18640095 47