PANDUAN KEGIATAN BIMTEK IKM

PANDUAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
KABUPATEN TANAH BUMBU

MUSYAWARAH KERJA KELAPA SEKOLAH
(MKKS-SMP)

KABUPATEN TANAH BUMBU
2022



PANDUAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
KABUPATEN TANAH BUMBU

MUSYAWARAH KERJA KELAPA SEKOLAH
(MKKS-SMP)

KABUPATEN TANAH BUMBU
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, atas
rahmat dan hidayah Nya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten
Tanah Bumbu dapat menyusun panduan kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala Sekolah SMP di kabupaten Tanah
Bumbu.

Panduan ini berisi hal-hal pokok yang perlu di ketahui oleh semua pihak
yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Kurikulum Merdeka bagi Kepala Sekolah SMP di kabupaten Tanah Bumbu.
Selanjutnya panduan ini digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan seluruh
rangkaian acara kegiatan yang telah ditetapkan.

Kami berbahagia manakala semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini
dapat berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam melaksanakan kegiatan ini.
Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan
ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kemudahan dan kelancaran
kita semua. Amin

Tanah Bumbu, Desember 2022

Ketua MKKS SMP

Darwanto, M.Pd
NIP 197402081999031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. Sasaran
BAB II PELAKSANAAN
A. Penanggung Jawab
B. Peserta
C. Panitia
D. Narasumber
E. Waktu dan Tempat
F. Struktur Program
G. Jadual Kegiatan
BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan
Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi
tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-
2024. Kebijakan Kemendikburistek terkait kurikulum nasional akan dikaji
ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.
Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan
banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang
memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan
pada masa sebelum pandemi menjadi satu satuanya kurikulum yang
digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d.
2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum
2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi
rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 s.d. 2022
Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013,
Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan
SMK Pusat Keunggulan (PK).
Pada masa sebelum dan pandemi, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan
penggunaan Kurikulum 2013 kemudian Kurikulum 2013 disederhanakan
menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan
pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi
materi yang esensial. Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK menjadi angin
segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan
pertama kali tahun 2021.
Pemulihan pembelajaran tahun 2022 s.d. 2024, Kemendikburistek
mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan
Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai
dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang
merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh
satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua
satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan
pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan
evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini
menjadi acuan Kemendikburistek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca
pemulihan pembelajaran.

B. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum
Merdeka bagi Kepala Sekolah dan wakasek kurikulum seluruh SMP di
kabupaten Tanah Bumbu adalah :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi
Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah
3. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah
4. Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan
Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
5. Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang
Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum
Merdeka.
6. Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang
Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada
Kurikulum Merdeka

C. Tujuan
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala
Sekolah bertujuan agar peserta mampu untuk Membekali kepala sekolah
dengan dimensi kompetensi yang diperlukan bagi kepala sekolah dalam
melaksanakan tugasnya.

D. Sasaran
Sasaran Panduan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka bagi
Kepala Sekolah adalah penanggung jawab, narasumber, peserta, dan panitia.

BAB II PELAKSANAAN

A. Penanggung Jawab
Penanggung jawab Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka
bagi Kepala Sekolah adalah Ketua MKKS SMP Kabupaten Tanah Bumbu,
Darwanto, M.Pd

B. Peserta
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala
Sekolah akan diikuti oleh 63 orang kepala sekolah SMP di Kabupaten Tanah
Bumbu

C. Panitia
Panitia kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka bagi
Kepala Sekolah adalah pengurus MKKS SMP Kabupaten Tanah Bumbu dan
staf SMPN 2 Kusan Hilir.

D. Narasumber
Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka
bagi Kepala Sekolah adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kepala SMP Negeri 3 Banjarbaru yang telah lulus sebagai
sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh kemdikbud

E. Struktur Program
Struktur program Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka bagi
Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

Materi JP
Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu 2
Penyusunan Kurikulum Opersional Satuan Pendidikan 5
Penyusunan TP, ATP, Modul Ajar 4
Assesmen dan Pembelajaran 4
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 5
Pengolahan Hasil Assesmen 5
Erapor Kurikulum Merdeka 5
Jumlah 30

F. Jadual Kegiatan
Berikut jadual kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka
bagi Kepala Sekolah SMP Kabupaten Tanah Bumbu

Jam Waktu Hari 1 Hari 2 Hari 3
Ke- A1 B2 B5
A1 B3 B5
1 08.00 - 08.40 B1 B3 B5
Break
2 08.40 -09.20 B1 B3 B5
B1 B3 B5
3 09.20 -10.00 B1 B4 B6
Ishoma
10.00 -10.15 B1 B4 B6
B2 B4 B6
4 1015 -10.55 Break shalat asar
5 10.55 -11.35 B2 B4 B6
6 11.35 -12.15 B2 B4 B6

12.15 -13.30

7 13.30 -14.10
8 14.10 -15.10

15.10 -15.50

9 15.50 -16.30
10 16.30 -17.10

Keterangan:
A1 : Kebijakan Disdik Kab Tanah Bumbu
B1 : Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan
B2 : Penyusunan TP, ATP, Modul Ajar
B3 : Assesmen dan Pembelajaran
B4 : Proyek Penguguatan Profil Pelajar Pancasila
B5 Pengolahan Hasil Assesmen
B6 : Erapor Kurikulum Merdeka

BAB III PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis
Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala Sekolah SMP Kabupaten Tanah
Bumbu. Semoga panduan ini dapat memudahkan peserta dalam mengikuti
rangkaian kegiatan selain itu dengan panduan ini diharapkan tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai secara optimal