Bab V
Indonesia pada Masa Reformasi
Daftar Isi
Pergolakan Akhir Masa Orde Baru
Krisis Multidimensional
Tuntutan Reformasi
Gerakan Reformasi
Pengunduran Diri
Presiden Soeharto
Indonesia pada Masa Reformasi Pemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf
Kalla
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Boediono
Pemerintahan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla
Krisis Multidimensional Krisis Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
Ekonomi meningkatnya harga sembako, macetnya dunia usaha, hingga
meningkatnya jumlah pengangguran.
Krisis Meningkatnya tindak kriminal, terjadinya kerusuhan dan penjarahan,
Sosial serta meningkatnya kecemburuan sosial.
Krisis Munculnya dualisme dalam tubuh partai Demokrasi Perjuangan,
Politik kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 1997, serta pelantikan
Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya.
Krisis Adanya intervensi terhadap pejabat kehakiman, hukum dijadikan
Hukum alat pembenaran penguasa, hingga maraknya rekayasa dalam
proses peradilan.
Krisis Ketidak mampuan pemerintah membangun kehidupan politik yang
Kepercaya demokratis dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan
yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan.
an
Suksesi Amandemen UUD Pemberantasan
Kepemimpinan 1945 KKN
Nasional Penegakan Pelaksanaan
Supremasi Hukum Otonomi Daerah
Penghapusan
Dwifungsi ABRI
Jakarta
• Aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada kamis
19 Februari 1998.
• Aksi mahasiswa di Jakarta juga dilakukan mahasiswa Universitas Trisakti.
Yogyakarta
• Aksi mahasiswa Yogyakarta awalnya dilakukan dengan membuat
tenda-tenda keprihatinan.
• 5 Mei 1998 mahasiswa Universitas Gadjah Mada mulai bergerak
meyampaikan protes.
• 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta mencapai
puncaknya.
Surabaya
• Pergerakan mahasiswa di Surabaya dibagi dalam empat distrik, dan gedung Grahadi
menjadi titik tumpul pergerakan di Surabaya.
• Pergerakan massa di Surabaya bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi
melibatkan berbagai unsur seperti buruh dan petani.
Pengunduran Diri Presiden Soeharto
Presiden Soeharto bertemu dengan Wakil Presiden B. J. Habibie dan
sejumlah pejabat tinggi negara setelah pulang dari Kairo pada 15 Mei
1998.
Pada 16 Mei 1998 Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan
DPR, Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan
reformasi dari masyarakat Indonesia.
21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran
dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto mengumumkan Wakil
Presiden B. J. Habibie akan melanjutkan masa jabatan presiden.
Pemerintahan B.J. Habibie
a • Pembebasan tahanan dan narapidana politik
• Kebebasan pers
b
c • Pembentukan partai politik
d • Pelaksanaan pemilu 1999
e • Mengatasi disintegrasi bangsa
f • Memperbaiki perekonomian
g • Kebijakan otonomi daerah.
Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Pemisahan Polri dan TNI
Pengakuan agama Konghucu
Mengatasi disintegrasi Irian Jaya
Kebebasan Pers
Membangun kerjasama dengan luar negeri
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Reformasi Bidang Politik dan Hukum
• Amandemen UUD 1945.
• Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
Reformasi Ekonomi
• Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha.
• Menetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM.
Pemilu 2004
• Pemilihan pertama presiden dan wakil presiden oleh rakyat.
• Diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif
dan presiden serta wakil presiden.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
dan Jusuf Kalla
Kebijakan dalam bidang politik • Mengatasi disintegrasi bangsa
• Memberantas illegal logging
• Memberantas terorisme
Kebijakan dalam bidang hukum • Penegakan hukum
• Pemberantasan korupsi
Kebijakan dalam bidang ekonomi • Memperbaiki iklim investasi
• Meningkatkan kesejahteraan
• Menanggulangi kemiskinan
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
dan Boediono
Meningkatkan pelayanan publik
Meningkatkan kualitas pendidikan
Mewujudkan sistem good governance
Menekan angka pangangguran dan
kemiskinan
Pemerintahan Joko Widodo
Perbaikan pelayanan
• Kartu Indonesia Sehat
• Kartu Indonesia Pintar
• Kartu Keluarga Sejahtera
Kebijakan ekonomi
• Menghapus subsidi BBM
• Memperkuat kerjasama ekonomi dengan beberapa negara
• Mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia
Kebijakan kelautan
• Menangkap kapal asing di perairan Indonesia
• Menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing
Kebijakan pertambangan
• Mengambil alih pertambangan minyak bumi di blok Mahakam
• Mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia