Indonesia pada Masa
Demokrasi Liberal
(Parlementer)
Presented by:
Lia Selviana, S.Pd.
SMA Negeri 1 Mayong
Demokrasi di Indonesia
1945-1950 • Demokrasi era perjuangan
1950-1959 • Demokrasi Parlementer (Liberal)
1959-1965 • Demokrasi Terpimpin
1966-1998 • Demokrasi Pancasila
1999-sekarang • Reformasi
SMA Negeri 1 Mayong
Sejarah Demokrasi di Indonesia
Awal kemerdekaan Indonesia menganut
sistem pemerintahan presidensial
( Presiden sebagai kepala pemerintahan
sekaligus kepala negara).
Tampak adanya sentralisasi kekuasaan,
kekuasaan presiden dianggap tak
terbatas (absolut).
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
tentang perubahan sistem
pemerintahan presidensial menjadi
pemerintahan parlementer.
SMA Negeri 1 Mayong
Demokrasi Liberal (Parlementer)
Setelah berakhirnya pemerintahan RIS pada 1950,
Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan,
memberlalukan UUD Sementara (UUDS) berdampak
penerapa demokrasi parlementer yang liberal.
Periode 1950 -1959 = Demokrasi Parlementer / liberal
• Parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan
• Dibentuk kabinet
• Kekuasaan tertinggi dipegang perdana menteri sbg kepala pemerintahan, Presiden hanya
berkedudukan sebagai kepala negara
• Perdana menteri bersama para menteri (kabinet) bertanggungjawab kpd parlemen (DPR)
SMA Negeri 1 Mayong
Demokrasi Liberal (Parlementer)
Demorasi Liberal : demokrasi yang memberi
kebebasan seluas-luasnya kpd warganya.
dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu
atau golongan untuk berserikat.
Ditandai banyaknya partai politik sebagai sarana
menyalurkan aspirasi dalam berserikat
SMA Negeri 1 Mayong
Perkembangan Politik Masa
Demokrasi Liberal
Kabinet Natsir
Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Djuanda
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Natsir (6 Sept 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet Natsir merupakan koalisi yg dipimpin
Masyumi. Berintikan Masyumi dan PSI.
Perdana menteri : Moh. Natsir
Program Kerja:
1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi
kerakyatan
5. Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat
Pada masa kabinet ini, pertama kali dilangsungkan
perundingan Belanda – Indonesia menyangkut Irian
Barat, tapi menemui jalan buntu.
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Natsir (6 Sept 1950 – 21 Maret 1951)
Jatuhnya kabinet :
Kebijakan Natsir yang mengutamakan
pembangunan perekonomian dianggap oleh partai
oposisi mengabaikan masalah kedaulatan Papua.
Munculnya mosi tidak percaya dari parlemen
kepada kabinet
Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo (PNI)
menyatakan mosi tidak percaya dengan
pencabutan PP No. 39 tahun 1950 ttg DPRS dan
DPRDS yang diterima parlemen.
Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada
presiden 21 Maret 1951
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Dipimpin Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi)
Masalah utama jatuhnya kabinet :
Pertukaran Nota antara menteri luar negeri Ahmad
Soebardjo dan duta besar Amerika Marle Cochran.
Nota berisi pemberian bantuan ekonomi dan militer dari
AS kepada Indoensia didasarkan pd ikatan Mutual
Security Act (MSA) atau Undang-Undang kerjasama
keamanan.
Dalam MSA terdapat pembatasan thd kebebasan politik
luar negeri yg bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih
memperhatikan Amerika .
Tindakan Sukiman dipandang melanggar politik luar
negeri Indonesia bebas aktif, dan dianggap cenderung
ke blok barat.
DPR menggugat kebijakan kabinet Sukiman, akhirnya
mengembalikan mandat kpd presiden
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 2 Juni 1953)
Dipimpin Wilopo (PNI) sebagai perdana menteri.
Merupakan Zaken kabinet (kabinet yg terdiri dari pakar dan ahli
dibidangnya).
Program kerja :
1. Mempersiapkan pemilihan umum
2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI
3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5. Melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.
Kesulitan yg dihadapi :
- Gerakan separatisme disejumlah daerah
- Peristiwa 17 oktober 1952 (gerakan sejumlah perwira AD yg
menekan Soekarno membubarkan parlemen krn menganggap
politisi mencampuri urusan internal AD).
- Peristiwa Tanjung Morawa (pemerintah sesuai persetujuan KMB
mengizinkan pengusaha asing utk kembali mengusahakan
tanah2 perkebunan).
- Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya kpd
kabinet Wilopo, akhirnya menyerahkan mandat kpd presiden
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Perdana menteri Ali Sastroamijoyo (PNI) dan wakil Wongsonegoro
(Partai Indonesia Raya / PIR)
Kabinet hasil koalisi PNI dan NU
Program kerja :
Dalam Negeri :
• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran,
• Segera diselenggarakan pemilu
• Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Luar Negeri :
• Pelaksanaan kembali politik bebas aktif
• Peninjauan kembali persetujuan KMB
• Penyelesaian pertikaian konflik
Prestasi paling menonjol : diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA)
di Bandung 18-24 April 1955
Penyebab jauthnya kabinet :
Masalah TNI AD (pengangkatan pimpinan baru kepala staf AD yg
ditolak panglima AD krn dianggap tidak menghiraukan norma yg
berlaku di lingkungan AD
Keadaan ekonomi yg memburuk (korupsi, inflasi), kepercayaan
rakyat merosot.
NU memutuskan menarik menteri-menterinya diikuti partai2 lainnya
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Perdana menteri Burhanuddin Harahap (Masyumi)
Program kerja :
Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah (kepercayaan
AD dan Masyumi)
Melaksanakan Pemilihan Umum, desentralisasi, inflasi, dan
pemberantasan korupsi
Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Prestasi menonjol paada kabinet ini adalah berhasil
menyelenggarakan pemilihan umum pertama kali di Indonesia
tahun 1955.
Prestasi lainnya, yaitu pembubaran Uni Indonesia – Belanda.
Penyebab jauthnya kabinet :
Berakhirnya pemilihan umum , maka tugas Kabinet
Burhanuddin Harahap dianggap telah selesai, shg perlu
dibentuk kabinet baru.
3 Maret 1966 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan
mandat kepada presiden.
Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR Sementara ke
DPR hasil pemilu
SMA Negeri 1 Mayong
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955
Tujuan • memilih wakil2 rakyat yg akan duduk di
Tahapan parlemen dan dewan konstituante
Sistem Kepartaian
• 29 September 1955 utk memilih anggota DPR
• 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante
• Multi Partai
• Jumlah partai peserta pemilu 172
Latar belakang pelaksaan • Syarat agar sistem pemerintahan yg demokratis
berfungsi
Hasil pemilu 1955 • 4 partai yg meraih kursi terbanya : Masyumi, PNI,
NU, dan PKI
Keberhasilan pemilu
1955 • Tonggak demokrasi pertama Indonesia dan
paling demokratis (berlangsung aman saat
kondisi negara tdk kondusif)
• Tingkat partisipan tinggi, jujur, dan adil.
• Persaingan pemilu secara sehat
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Perdana menteri Ali Sastroamijoyo
Merupakan kabinet koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU.
Program kerja :
Pembatalan KMB
Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI
Pemulihan keamanan, ketertiban, pembangunan ekonomi,
keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian
Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Penyebab jauthnya kabinet :
Terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi.
Masyumi menghendaki Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandat
kpd presiden sesuai tuntutan daerah, sementara Ali berpendapat
kabinet tidak wajib menyerahkan mandat kpd presiden hanya
karena tuntutan daerah.
Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet, shg
kedudukan kabinet Ali Sastroamijoyo melemah, akhirnya
menyerahkan mandat
SMA Negeri 1 Mayong
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
Perdana menteri Ir. Djuanda.
Wakil : Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimena.
Disebut sebagai Zaken Kabinet.
Menyusun program yg terdiri dari 5 pasal yg disebut
PANCAKARYA
Isi Program kabinet karya / panca karya:
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan republik Indonesia
Melanjutkan pembatalan KMB
Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
Mempercepat pembangunan
Prestasi berhasil mendeklarasikan hukum teritorial
kelautan nusantara yang dikenal Deklarasi Djuanda
SMA Negeri 1 Mayong
Wilayah Indonesia Sebelum DEKLARASI DJUANDA
Laut teritorial Indonesia
lebarnya 3 mil diukur dari
garis air rendah
(laagwaterlijn) dari pulau2
dan bagian pulau yg
merupakan bagian dari
wilayah daratan
(grondgebeid) dari
Indonesia.
Dampak :
Menyebabkan adanya
laut-laut bebas yg
memisahkan pulau2
Indonesia
Kapal2 asing bebas
mengarungi lautan
tanpa hambatan
Menyulitkan
Indonesia melakukan
pengawasan wilayah
SMA Negeri 1 Mayong
Wilayah Indonesia sesudah DEKLARASI DJUANDA
Pengaruh Deklarasi
Djuanda bagi Indonesia
Wilayah Indonesia semakin luas dari
2.027.087 km2 mjd 5.193.250 km2
(tanpa Papua)
Garis batas wilayah Indonesia
semakin panjang
Batas kontinen laut diubah dari 3 mil Batas laut teritorial mjd semakin
batas air terendah mjd 12 mil dr batas jauh
pulau terluar
Mjd sumber histioris konsep
Walaupun Deklarasi Djuanda belum wawasan Nusantara
mendapat pengakuan internasional,
pemerintah menetapkan mjd UU No.
4/PRP/1960 tentang perairan
SMA Negeri 1 Mayong
Penyebab jatuh bangun kabinet
•Munculnya mosi •Perdebatan dalam •Kegagalan atau dianggap •Perselisihan/ persaingan
tidak percaya konstituante yang gagal dalam antar partai demi
dari partai lawan sering menimbulkan mengendalikan keuntungan golongan
konflik pemerintahan
berkepanjangan
Dampak silih bergantinya kabinet
• Stabilitas - • Kabinet yg +
nasional melakukan
• Terjadinya kesalahan •Sistem pemerintahan
-terganggu pemberontakan di berlangsung demokratis
daerah krn pemerintah +kebijakan dpt
pusat lemah
diganti
SMA Negeri 1 Mayong
Perkembangan Ekonomi pada Masa
Demokrasi Liberal
Kondisi ekonomi sangat buruk disebabkan :
Beban ekonomi hasil KMB. Utang luar negeri 1,5 T, dalam negeri 2,8 M
Politik keuangan dirancang di Belanda, bukan di Indonesia
Tidak ada ahli2 handal utk mengubah sistem ekonomi kolonial mjd sistem ekonomi nasional
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri
Defisit 5,1 M
Ekspor hanya bergantung hasil perkebunan
Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar
SMA Negeri 1 Mayong
Usaha untuk memperbaiki perekonomian
pada Masa Demokrasi Liberal
Gunting Syarifuddin Sistem Ekonomi Nasionalisasi De Sistem Ekonomi Ali Persetujuan Finansial Rencana Musyawarah
Gerakan Banteng Javasche Bank Baba Ekonomi (Finek) Pembangunan Lima Nasional
• Tindakan Tahun (RPLT) Pembangunan
pemotongan uang • Program yg •Akhir tahun • Diprakarsai menteri • Masa kabinet (Munap)
yg nilainya Rp 2,50 dicetuskan menteri 1951 perekonomian Iskaq Burhanuddin •Masa kabinet
ke atas menjadi perdagangan Sumitro nasionalisasi De Cokrohadisuryo Harahap. Perundingan Ali • Ketegangan
separuhnya. Joyohadikusumo. Javasche Bank (masa kabinet Ali Indonesia – Belanda Sastroamijoyo II pemerintah pusat
mjd Bank Sastro I) di Jenewa. dibentuk Biro dan daerah masa
•Dasar kebijakan : • Dikalangan bgs Indonesia. Perancang kabinet Djuanda
mengurangi Indonesia harus • Ali = Pribumi • Hasil kesepakatan Negara utk diredakan dg Munap
jumlah uang yg ditumbuhkan kelas •Tujuan : Baba = nonpribumi Finek: merancang
beredar agar pengusaha. Memberi menaikkan (Cina) 1. hasil KMB pembangunan • Kesulitan dlm
nilainya seimbang bantuan krediit pendapatan dan dibubarkan jangka panjang. menentukan
dg jumlah barang modal utk rakyat. menurunkan • Tujuan : memajukan 2. hubungan bilateral Tokoh : Ir. prioritas.
yg tersedia biaya ekspor pengusaha pribumi. Indonesia – Belanda Djuanda Defisit negara
• Tujuan : mengubah 3. Hubungan finek meredakan
struktur ekonomi didasarkan Undang2 pemberontakan
kolonial ke nasional Nasional
SMA Negeri 1 Mayong
Akhir Demokrasi Liberal
Jatuh bangunnya kabinet dalam waktu singkat (1950-1959)
menimbulkan ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial. Akibatnya
program-program kabinet tidak berjalan dengan baik.
Kondisi negara yang kian memburuk ditambah dengan kegagalan
konstituante menyusun UUD yg baru, mengakibatkan pemerintahan
negara tidak memiliki landasan konstitusi yang kuat.
Presiden Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal yg
dijalankan di Indonesia tidak sesuai dg jiwa bangsa Indonesia dan
merupakan demokrasi impor. Ia ingin menggantinya dg demokrasi
yg sesuai dg kepribadian bgs Indonesia, yg disebutnya Demokrasi
Terpimpin.
Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya
Demkrasi Terpimpin.
SMA Negeri 1 Mayong
THANK YOU
SMA Negeri 1 Mayong