PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA SITI MARYAM BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR 2024

i KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang teleh memberikan kesempatan penyusunan bahan ajar Penyiapan pengendalian Ekosistem Hutan pada Pelatihan Fungsional Pengendali EKosistem Hutan 2024. Pelatihan ini ditujukan bagi para fungsional PEH Ahli Pertama yang telah atau akan menduduki jabatan fungsional. Mata pelatihan ini mata pelatihan inti dan merupakan kegiatan awal bagi fungsional PEH. Kegiatan ini disusun pada awal tahun. Fungsional PEH sudah harus dapat menyusunnya sebelum beraktifitas di Kawasan hutan. Mata peletihan ini memberika output berupa rencana kerja. Layaknya sebagai agenda kegiatan tahunan, rencana kerja juga menghimpun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun. Akhirnya ucapan terimakash, Saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya bahan ajar ini. Saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan bahan ajar ini. Terima kasih. Penyusun, Januari 2024

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………….. ii DAFTAR ISI ……………………………….. Iii I. PENDAHULUAN ……………………………….. 1 A. Latar Belakang ……………………………….. 1 B. Deskripsi Singkat ……………………………….. 1 C. Tujuan Pembelajaran ……………………………….. 2 D. Materi dna Sub Materi Pokok ……………………………….. 2 II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH) ……………………………….. 3 III. RENCANA KERJA ……………………………….. 13 A. Komponen Rencana Kerja ……………………………….. 13 B. Aspek Rencana Kerja ……………………………….. 14 IV. ANALISIS RENCANA KERJA ……………………………….. 16 A. Bahan Penyiapan Rencana Kerja ……………………………….. 16 B. Bahan Analisis rencana Kerja ……………………………….. 16 V. Laporan Penyusunan Rencana Kerja ……………………………….. 21 VI. Kesimpulan ……………………………….. 23 DAFTAR PUSTAKA ……………………………….. 24

1 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengendali ekosistem hutan (PEH) sebagai sumberdaya manusia pada pembangunan kehutanan harus melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan dengan terencana. Kegiatan kehutanan yang melibatkan banyak sektor atau stakeholder perlu direncanakan dengan baik dan tepat. Karakteristik PEH yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural menjadi modal dasar dalam menyikapi pengendalian ekosistem hutan. Mengawali kegiatan pengendalian ekosistem hutan, PEH perlu memulai dengan melakukan penyiapan pengendalian ekosistem hutan. Adapun kegiatan ini adalah menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun. Untuk memulai kegiatan ini, PEH dapat melakukannya bersama dengan PEH-PEH dan pihak terkait di unit kerjanya. Penyiapan dimaksud adalah sehubungan dengan pelaksana teknis di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan mencakup metode, prosedur, strategi, dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi. B. Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PF PEH, dapat menyusun laporan rencana kerja dan dapat menganalisisnya. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi dan latihan-latihan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam mengidentifikasi tupoksi pada jenjangnya tugas, keaktifan dalam pembelajaran dan penyelesaian tugas praktik.

2 C. Tujuan Pembelajaran 1. Kompetensi Dasar: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menyusun dan menganalisis rencana kerja pengendalian ekosistem hutan. 2. Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat: a. Menjelaskan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) pengendali ekosistem hutan b. Menyusun Rencana Kerja c. Menganalisis konsep/merumuskan rencana kerja d. Menyusun Laporan Rencana Kerja D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 1. Tugas pokok dan fungsi Pengendali Ekosistem Hutan 2. Rencana Kerja a. Komponen rencana kerja b. Aspek rencana kerja 3. Analisis Rencana Kerja a. Analisis rencana kerja b. Metode analisis rencana kerja 4. Penyusunan Laporan Rencana Kerja

3 BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH) A. Tugas Pokok dan Fungsi Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Pertama Saat ini jabatan fungsional telah berada pada era transformasi tugas fungsional. Dalam hal ini fungsional tidak menggunakan angka kredit dalam penyampaian atau hasil kinerjanya. Peraturan terkait adalah Perenpan RB No 1 Tahun 2023 tetang Jabatan fungsional. Artinya saat ini Pejabat fungsional tidak lagi menggunakan butir-burit kegiatan dalam pelakansaan tugasnya dan tidak ada nilai angka kredit pada setiap butir kegitan tersebut. Namun demikian dalam peraturan tersebut memiliki makna adanya penyesuaian tugas fungsional ke dalam ruang lingkup.. Ruang lingkup tersebut akan diterbitkan oleh BKN. Terkait hal tersebut, terdapat penyesuaian hingga 5 tahun ke depan dalam penentuan ruang lingkup. Oleh karena itu maka Permenpan RB No.74/2020 tentang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) masih dapat menajdi acuan minimal bagi para pejabata fungsional PEH. Pejabat fungsioanal PEH adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk melaksanakan pengendalian ekosistem hutan. PEH Tingkat Ahli, adalah jabatan fungisonal yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan. Jenjang jabatan PEH Tingkat Ahli terdiri dari: 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama; 2. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; 3. Pengendali Ekosistem Hutan Madya; Adapun yang dimaksud dengan pengendalian ekosistem hutan yaitu segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi, dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.

4 Tugas-tugas tersebut meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi. Output atau hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PEH sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PEH. PEH berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan pada instansi pembina dan instansi daerah pemerintah provinsi. PEH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PEH. Pelaksanaan tugas yang dilakukan PEH dikelompokkan pada bidang-bidang sebagai berikut: 1. bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan 2. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem 3. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung 4. bidang pengelolaan hutan produksi lestari 5. bidang pengendalian perubahan iklim 6. bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan Uraian tugas jabatan PEH Ahli Pertama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat PEH yang ditetapkan ke dalam butirbutir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan pengendalian ekosistem hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh PEH jenjang Pertama adalah: 1. Bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan meliputi: a. melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan; b. melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan dan alam; c. menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris; d. melakukan analisis hasil pengolahan data global positioning system; e. melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara manual; f. melakukan penggabungan citra;

5 g. menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 (tiga) dimensi; h. melakukan analisis data terkait inventarisasi sumber daya hutan dan alam; i. melakukan potret udara; j. melakukan orientasi pal batas dalam rangka rekonstruksi batas kawasan hutan; k. melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan; l. menyusun konsep surat keputusan penetapan kawasan hutan; m. memverifikasi perubahan terkait pemantapan wilayah; n. menyusun konsep surat keputusan terkait pemantapan wilayah; o. melakukan pemutakhiran data; p. melakukan analisis terkait unit pengelolaan hutan; q. memverifikasi rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan; r. melakukan fasilitasi terkait penyusunan rencana kehutanan dan tata lingkungan; s. melakukan penelaahan dan verifikasi di bidang informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan; t. menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; u. mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; v. menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan w. membuat database spasial atau nonspasial; 2. Bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi a. melakukan analisis penyusunan program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; b. melakukan penataan zona atau blok kawasan konservasi; c. melakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi; d. melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan; e. melakukan pembahasan draf dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan; f. menyusun dokumen pengawetan keanekaragaman hayati; g. menyusun dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati; h. melakukan verifikasi dokumen pemanfaatan keaneka-ragaman hayati;

6 i. melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; j. melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan; k. melakukan identifikasi kawasan ekosistem esensial; l. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; m. mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; n. menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan o. membuat database spasial atau nonspasial; 3. Bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung meliputi: a. menganalisis penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; b. menyusun instrumen sesuai tema peta; c. melakukan survei potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu; d. pemutakhiran data pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek; e. melakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengkajian perubahan fungsi hutan lindung; f. pemutakhiran data personil; g. melakukan survei lapangan terkait penataan batas blok dan petak; h. melakukan pemutakhiran peta batas blok dan petak unit manajemen; i. menelaah proposal bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; j. menentukan populasi jenis prioritas; k. membuat peta kerja analisis vegetasi; l. mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi areal sumber daya genetik; m. mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi calon sumber benih, demplot, dan arboretum; n. menyusun rencana kerja eksplorasi; o. menelaah kelengkapan dokumen pengajuan penilaian sumber benih; p. menelaah kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi mutu benih; q. menelaah kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi mutu bibit;

7 r. menyiapkan bahan eksplan; s. melakukan multiplikasi planlet; t. memelihara planlet di laboratorium; u. memelihara sarana dan prasarana kultur jaringan; v. melakukan penyusunan desain persemaian; w. melakukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana; x. menyiapkan kebutuhan personil; y. membuat peta penanaman bibit bidang perbenihan tanaman hutan; z. menyusun desain laboratorium kultur jaringan; aa. menyusun jenis kebutuhan alat dan bahan; bb. menyusun rencana produksi bibit; cc. melakukan inisiasi eksplan; dd. melakukan regenerasi eksplan; ee. menyiapkan tempat dan media aklimatisasi; ff. mengkondisikan bibit di area terbuka; gg. memelihara bibit; hh. memverifikasi kesehatan dan jumlah bibit di lapangan bibit yang akan di keluarkan; ii. memeriksa kelengkapan terkait ekspor impor bidang perbenihan tanaman hutan; jj. mengukur dan menghitung volume tegakan; kk. melakukan pengecekan lapangan kegiatan inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional; ll. menyusun konsep kerjasama atau nota kesepahaman kegiatan pengelolaan perairan darat; mm. melakukan fasilitasi rencana pengelolaan perairan darat; nn. menyusun desain konstruksi atau sedimen trap; oo. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana perangkap sedimen; pp. menyusun desain instalasi pemanenan air hujan; qq. mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi instalasi pemanenan air hujan; rr. menyusun risalah umum lokasi instalasi pemanenan air hujan; ss. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana instalasi pemanenan air hujan;

8 tt. menyusun desain konstruksi bangunan penguatan tebing secara ekohidrolika; uu. mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi penguatan tebing secara ekohidrolika; vv. menyusun risalah umum lokasi ekohidrolika; ww. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penguatan tebing secara ekohidrolika; xx. melakukan prakondisi rehabilitasi hutan dan lahan; yy. memverifikasi dan validasi data bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; zz. menginventarisasi kebutuhan data; aaa. mengolah data global positioning system termasuk unduh data dalam rangka menyusun baseline data; bbb. mengolah data global positioning system termasuk unduh data dalam rangka pembuatan peta bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; ccc. melakukan koreksi, mozaik, kompilasi peta, dan citra;melakukan interpretasi dan digitasi awal; ddd. melakukan pengecekan hasil digitasi; eee. melakukan impor data global positioning system; fff. mengumpulkan data primer; ggg. elakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; hhh. mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; iii. menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan jjj. membuat database spasial atau nonspasial; 4. Bidang pengelolaan hutan produksi lestari meliputi: a. menganalisis penyusunan program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari; b. menyusun rencana inventarisasi hutan produksi; c. mengolah dan menganalisis data hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; d. melakukan penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;

9 e. memverifikasi dokumen inventarisasi hutan menyeluruh berkala; f. menganalisis laporan pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan; g. melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan; h. memverifikasi administrasi permohonan izin industri; i. melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri; j. melakukan penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan; k. mengolah dan menganalisis data penilaian kegiatan industri hasil hutan; l. melakukan penyusunan rencana inventarisasi pemanfaatan hasil hutan; m.mengolah dan menganalisis data dan informasi hasil inventarisasi hasil hutan; n. memverifikasi dan validasi hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan nonkayu; o. melakukan penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari; p. menginventarisasi dan mengolah data pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan; q. melakukan pemeriksaan lapangan pemanfaatan hasil hutan; r. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; s. mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; t. menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan u. membuat database spasial atau nonspasial; 5. Bidang pengendalian perubahan iklim meliputi: a. menganalisis penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim; b. menginventarisasi kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim pada suatu wilayah dan/atau sektor; c. mengidentifikasi data iklim dan kejadian iklim historis; d. mengidentifikasi indikator sektor spesifik untuk pengembangan sistem; e. memperbaharui data dan informasi pada sistem; f. melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim;

10 g. membuat peta wilayah aksi adaptasi; h. menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ i. mengolah data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ j. mengevaluasi pelaksanaan REDD+ k. mengumpulkan data capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi; l. mengumpulkan data untuk penyusunan biennial updating report atau national communication; m.menganalisis potensi simpanan karbon dari lahan; n. menganalisis kehilangan karbon dari lahan; o. menginventarisasi data faktor emisi; p. Entry data dalam inventarisasi gas rumah kaca; q. melakukan pengukuran perencanaan aksi mitigasi; r. melakukan pengukuran pelaksanaan aksi mitigasi; s. memverifikasi capaian penurunan emisi gas rumah kaca; t. melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten; u. melaksanakan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan; v. membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan; w. menganalisis data informasi pemantauan titik panas atau hasil pengecekan lapangan; x. melaksanakan pengecekan lapangan titik panas; y. mengidentifikasi bahan bakaran atau umpan api pada lokasi kebakaran; z. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; aa. mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan; bb. mengidentifikasi data pembuatan peta areal kebakaran hutan dan lahan; cc. membuat peta areal kebakaran hutan dan lahan; dd. menyusun usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; ee. mengumpulkan data dan informasi pengelola kawasan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan, dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan; ff. melakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA);

11 gg. melakukan pendampingan Masyarakat Peduli Api (MPA); hh. menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; ii. mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; jj. menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan kk. membuat database spasial atau nonspasial; 6. Bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, meliputi: a. menganalisis penyusunan program kerja bidang perencanaan dan pemantapan kawasan hutan; b. menginventarisasi data dan informasi potensi peta indikatif areal perhutanan sosial termasuk pengecekan lapangan; c. melakukan penelaahan calon lokasi dan pemohon areal perhutanan sosial; d. melakukan penelaahan peta permohonan areal kerja perhutanan sosial; e. memverifikasi administrasi permohonan areal kerja perhutanan sosial; f. melakukan identifikasi dan inventarisasi kelompok usaha perhutanan sosial; g. melakukan kegiatan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial; h. melakukan pemeliharaan pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial; i. melakukan penilaian administrasi permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial; j. melakukan pengujian komoditas usaha perhutanan sosial; k. melakukan sertifikasi kualitas komoditas usaha perhutanan sosial; l. melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial; m.memverifikasi administrasi pengembangan usaha perhutanan sosial; n. menganalisis data lapangan kegiatan verifikasi pengembangan usaha perhutanan sosial; o. melakukan pemutakhiran data pengaduan konflik tenurial; p. melakukan identifikasi dan verifikasi konflik tenurial; q. menganalisis data lapangan dalam kegiatan asesmen konflik tenurial; r. menginventarisasi data masyarakat hukum adat; s. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi kelembagaan masyarakat adat; t. menginventarisasi data potensi usulan areal hutan adat;

12 u. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi potensi usulan areal hutan adat; v. melakukan validasi administrasi usulan penetapan hutan adat; w. melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; x. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; y. mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi keg Pengendalian Ekosistem Hutan; z. menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan aa. membuat database spasial atau nonspasial;

13 BAB III. RENCANA KERJA A. Komponen Rencana Kerja Kelompok JF PEH berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional PEH pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jabatan fungsional ini merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. Kelompok JF ini adalah suatu jabatan profesi sehingga diwajibkan untuk secara terusmenerus dan berkesinambungan mengembangkan profesinya. Usaha pengembangan profesi diri dilakukan melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan profesionalisme PEH dan mutu pengendalian ekosistem hutan (Kepmenhut Nomor: 86/Menhut-II/2004). Dalam rangka mengawali mutu profesionalisme PEH, kegiatan-kegiatan pengendalian ekosistem hutan harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini sesuai dengan butir kegiatan pertama di semua jenjang PEH. Adapun butir kegiatan tersebut adalah penyiapan pengendalian ekosistem hutan. Penyiapan dalam hal ini adalah PF PEH harus menyusun rencana kerja atas semua kegiatankegiatannya pengendalian ekosistem hutan selama satu tahun. Rencana kerja merupakan kumpulan agenda kegiatan yang menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tupoksi PEH di unit kerjanya selama 1 (satu) tahun. Rencana kerja sebagai agenda kegiatan terkait dengan tata waktu pelaksanaannya dan lokasi pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan PEH adalah kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai hasil kerja. Dengan demikian dalam rencana kerja perlu diketahui output atau hasil kerja kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan kuantitas kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Rencana kerja juga merupakan acuan untuk memantau peningkatan kinerja melalui perhitungan angka kredit. Rencana kerja bisa menjadi dasar pertimbangan perkiraan waktu capaian angka kredit minimal atau target angka kredit yang dapat dicapai oleh seorang PEH. Rencana kerja tersebut dapat menjadi ukuran kinerja PEH. Rencana kerja perlu penentuan lokasi yang menunjukkan tempat kegiatan dilaksanakan. Sumber dana dapat disertakan untuk mengetahui sumber pendanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan dapat tidak selalu bersumber dari pembiayaan

14 kantor/DIPA. Namun dapat juga dilaksanakan jika ada kerjasama dengan pihak luar, bahkan kegiatan-kegiatan mandiri yang dapat dilaksanakan sendiri ataupun dengan pembiayaan mandiri. Tabel 1 menunjukkan komponen standar yang terdapat pada rencana kerja. Tabel 1 Komponen standar rencana kerja PEH No. Kegiatan AK Waktu Lokasi Output Sumber Dana Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pemerintahan memungkinkan terjadinya perubahan atau revisi anggaran. Hal ini mempengaruhi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya kondisi ini juga mempengaruhi kegiatan di unit kerja. Dengan terjadinya perubahan atau revisi anggaran akan berdampak pada rencana kegiatan PEH. Oleh karena itu revisi rencana kerja pun dapat dilakukan oleh PEH mengikuti kondisi anggaran di unit kerja. Rencana kerja dapat disempurnakan hingga akhir tahun berjalan. Dengan demikian pengajuan kegiatan penyusunan rencana kerja pada pengusulan Dupak dapat dilakukan pada awal tahun berikutnya. B. Aspek Rencana Kerja Dalam proses penyusunan rencana kerja, kegiatan ini dapat dikoordinir oleh koordinator PEH. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.557/MenhutII/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 24/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 46/Menhut-II/2008 bahwa Kelompok JF PEH dikoordinir oleh seorang koordinator yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala balai. Adapun Aspek rencana kerja kegiatan PEH adalah sebagai berikut: 1. Penyiapan pengendalian ekosistem hutan; 2. Pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan; 3. Pengembangan pengendalian ekosistem hutan; 4. Pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan; 5. Pengembangan profesi pengendalian ekosistem hutan; dan 6. Penunjang Aspek-aspek tersebut berasal dari unsur utama dan unsur penunjang pada butir kegiatan PEH. Aspek utama menjadi kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh PEH.

15 Pada aspek utama disesuaikan dengan bidang tugas setiap PEH pada unit kerjanya meliputi kegiatan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan. Aspek pengembangan profesi menjadi penting untuk pemenuhan kapasitas kenaikan jenjang dan pangkat/golongan. Komponen penunjang tidak wajib, namun dapat mendukung kapasitas PEH dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam melaksanakan tupoksinya.

16 IV. ANALISIS RENCANA KERJA A. Bahan Penyiapan Rencana Kerja Dalam menyiapkan rencana kerja pengendalian ekosistem hutan, perlu menyiapkan bahan -bahan yang diperlukan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Beberapa bahan yang diperlukan merupakan dokumen pengelolaan di unit kerja. Hal in menjadi penting karena semua kegiatan yang akan dicantumkan pada rencana kerja adalah kegiatan yang terkait dengan tupoksi unit kerja terutama yang bersifat teknis. Namun demikian apabila ada dokumen lain yang tidak bersumber langsung dari pengelolaan unit kerja dapat juga berasal dari dokumen pihak lain yang memiliki aspek kerja sama. Hal ini memungkinkan apabila ada kaitannya dengan pengendalian ekosistem hutan atau terkait dengan butir-butir kegiatan PEH pada peraturan pemerintah. Berikut ini dokumen yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja: 1. Rencana pengelolaan jangka Panjang, jangka pendek atau 5 (lima) tahunan 2. Rencana strategis 3. DIPA tahun berjalan/ Rencana kegiatan Lembaga/kementeria (RKL/K) 4. Peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional PEH dan angka kreditnya 5. Naskah/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain 6. Dokumen lainnya yang terkait atau relevan dengan pengelolaan tupoksi unit kerja dan bersifat teknis. 7. SKP Tahun kinerja/tahun berjalan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan referensi untuk menyusun rencana kerja pengendalian ekosistem hutan. Hal ini karena Rencana Kerja tersebut merupakan kumpulan kegiatan yang akan digunakan oleh PF PEH tersebut dan untuk menunjukkan proses pengelolaan kinerja. B. Metode Analisis Rencana Kerja Dalam menyusun sebuah rencana kegiatan baik itu merupakan kegiatan dengan skala besar atau kecil tentu memiliki tujuan yang jelas. Ada target yang ingin dicapai atau orientasi tujuan sehingga bisa bertindak sesuai dengan tujuan utama. Namun

17 untuk mencapainya, tentu kita tak dapat sembarangan bertindak. Perlu ada kendaraan yang bisa membawa kita sampai di tujuan utama. Dalam hal ini kendaraan tersebut bisa disebut sebagai metode (Jojonomics, 2021). i. Metode SMART Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis konsistensi penyusunan rencana kerja adalah dengan menggunakan metode SMART. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh George T. Duran pada tahun 1981 yang digunakan untuk merancang rencana operasional pada perusahaan tempat ia bekerja (staff-writer, 2015). Oktriwina menyatakan bahwa SMART adalah singkatan dari lima elemen yang digunakan dalam sebuah metode untuk mengelola suatu kegiatan yaiut specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals (2020). Secara lebih detail penjelasan tentang kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut : 1. Specific (S=Spesifik Metode SMART) Jenis kegiatan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik. Penentuan jenis kegiatan yang spesifik merupakan hal yang paling mendasar dalam menganalisis rencana kerja pengendalian ekosistem hutan. Jika kegiatan yang akan dilakukan tidak ditentukan secara spesifik fokus pelaksanaan akan terpencar, sehingga upaya yang dilakukan hanya akan sia-sia. Jenis kegiatan harus jelas dan spesifik agar saat Anda melakukan sesuatu semuanya terarah dengan baik. Sementara itu, cara sederhana untuk bisa membuat target dengan spesifik, cobalah gunakan cara 5 W (What, Why, Who, Where, Which). What: Berhubungan dengan apa yang ingin Anda capai Why: Kenapa Anda ingin mencapai target tersebut atau alasan yang jelas Who: Mengetahui siapa saja yang akan terlibat dalam pencapaian target Where: Lokasi spesifik yang akan digunakan untuk mencapai target Which: Berkaitan dengan SDM yang akan terlibat di dalamnya. Dengan menggunakan prinsip 5 W akan membantu Anda dalam membuat target yang lebih spesifik. Contoh. Spesifiknya meliputi: “Saya ingin menjadi direktur pemasaran, jadi saya harus meningkatkan keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk

18 menjadi direktur pemasaran perusahaan agar dapat membangun karier dan memimpin tim yang sukses.” 2. Measurable (M = Terukur Metode SMART) Dalam menyusun rencana kerja, sangat penting untuk menetapkan indikator penyelesaian kerja yang terukur. Dengan adanya indikator kinerja yang terukur dapat dilihat perkembangan penyelesaian pekerjaan untuk monitoring kesesuaian dengan tujuan dari pekerjaan tersebut. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat indikator kerja yang terukur adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang variabel hasil kerja tersebut diantaranya : 1. Ada berapa banyak output pekerjaan yang akan dihasilkan (aspek kuantitatif)? 2. Berapa lama setiap komponen pekerjaan membutuhkan waktu penyelesaian (aspek kualitatif)? 3. Seperti apa kondisi hasil pekerjaan jika pekerjaan diselesaikan (aspek kualitatif)? Dengan adanya pencapaian yang terukur maka akan mudah melihat perkembangan pekerjaan yang anda lakukan sehingga motivasi agar bisa mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dapat terjaga..Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau parameter yang terukur). Satuan jumlah output pekerjaan yang terkait dengan kegiatan pengendalian ekosistem hutan dapat dilihat pada Permenpan RB 74 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan pada lampiran kegiatan pengendalian ekosistem hutan. Umunya output untuk menentukan ukuran kuantiatif hasil pekerjaan perlindungan ekosistem hutan adalah jumlah laporan inventarisasi, jumlah peta, dan jumlah kegiatan pengendalian ekosistem hutan. 3. Achievable (A= Dapat Dicapai/Realistis Metode SMART) Dimensi berikutnya dalam metode SMART adalah achievable atau dapat dicapai. Dalam menyusun rencana kegiatan pengendalian ekosistem hutan, pekerjaan tersebut realistis dapat tercapai dengan mempertimbangkan sumber

19 daya yang ada. Sumberdaya disini dapat merupakan biaya yang tersedia, waktu yang tersedia ataupun dukungan manajemen (Oktriwina, 2020). 4. Relevant (R= Relevan Metode SMART) Dimensi selanjutnya adalah rencana kerja yang anda susun harus Relevan dengan tugas pokok pada jabatan fungsional anda atau relevan dengan tugas unit kerja Anda. Dengan mempertimbangkan aspek relevansi kegiatan yang akan anda lakukan maka secara sistematis hanya kegiatan-kegiatan yang relevan dengan tupoksi anda dan atau tupoksi unit kerja yang akan muncul pada rancangan rencana kerja yang dibuat. Untuk melihat seberapa relevan kegiatan yang disusun dengan tupoksi beberapa panduan pertanyaan berikut bisa dijadikan rujukan diantaranya a. apakah kegiatan ini termasuk dalam tupoksi jabatan dan atau tupoksi unit kerja saya b. apakah kegiatan ini membantu pengembangan karir dan atau pengembangan pencapaian tujuan unit kerja saya? c. Apakah kegiatan ini tidak saling berbenturan dengan kegiatan lain yang saya rencanakan? 5. Time Bound (T= Batas Waktu Metode SMART) Aspek terakhir dari metode SMART adalah ada jangka waktu yang membatasi penyelesaian kegiatan. Persoalan batasan waktu merupakan persoalan krusial dalam melakukan penyiapan rencana pengendalian ekosistem hutan. Dengan batasan waktu yang jelas untuk setiap rencana kegiatan, akan memudahkan dalam melakukan pengelolaan kegiatan. Perlu diingat, batasan waktu untuk penyusunan rencana pengendalian ekosistem hutan adalah satu tahun sesuai dengan periode penilaian sasaran kinerja pegawai. Jika kegiatan tersebut dibagi dalam bagian-bagian kecil sub kegiatan, penentuan batasan waktu untuk penyelesaian setiap sub kegiatan akan menjadikan monitoring perkembangan kegiatan pengendalian ekosiste, hutan akan menjadi lebih mudah. Beberap panduan pertanyaan yang dapat digunakan untuk menentukan batasan waktu dalam merencakan kegiatan adalah sebagai berikut: a. kapan kegiatan ini akan dimulai dan kapan akan berakhir? b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini?

20 c. Jika ada gangguan dalam pelaksanaan kegiatan, berapa lama toleransi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. d. Jika tahapan kegiatan terbagi dalam beberapa komponen sub kegiatan apakah sub kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan atau tidak? Sebagai Contoh. Anda akan melakukan kegiatan inventarisasi flora, dengan mempertimbangan tahapan persiapan sampai dengan penyelesaian laporan, anda dapat melakukan perkiraan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan inventarisasi flora? Apakah Anda membutuhkan waktu tambahan jika ada beberapa sub kegiatan yang terhambat? ii. Metode Deskripsi Kualitatif-Kuantitatif Beberapa metode analisis dapat digunakan dalam Menyusun rencana kerja personal (RKP). Selain SMART, metode Deskripsi efektif dapat digunakan dalam penyusunan RKP. Deskripsi kualitatif dapat memberikan gambaran 20actual kondisi wilayah kerja (wilyh pengelolaan) pejabat fungsional. Deskripsi kuantitatif dapat memberikan dukungan data akurat dalam pemilihan/penetapan kegiatan yang dirumuskan dalam RKP. Deskripsi kualitatif memberikan gambaran kondisi maupun pemilihan rencana kerja dengan menguraikan kata per kata menjadi kalimat-kalimat utuh. Hal ini biasanya digunakan bila PF PEH menjelaskan secara rinci/detail pelaksanaan kegiatan dimaksud. Deskripsi kuantitatif memberikan kondisi maupun pemilihan rencana kerja dengan menguraikan fakta-fakta berupa data angka-angka dalam bentuk tabulasi, diagram, maupun matriks dan sejenisnya. Data-data ini digunakan sebagai pendukung penjelasan yang bersifat deskripsi kualitatif.

21 V. PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA Seorang PF PEH wajib memiliki kompetensi menyusun rencana kerja PEH. Unit kompetensi tersebut dengan kode KHT.PEH.001.01. memiliki ruang lingkup terdiri dari konteks variabel dan peralatan dan perlengkapan (Permen LHK No.P.67/2016). Kriteria unjuk kerja dengan elemen kompetensi pada unit tersebut harus tercermin pada rencana kerja. Rencana kerja disusun dalam bentuk laporan kegiatan rencana kerja. Laporan kegiatan juga memuat evaluasi rencana kerja PEH tahun sebelumnya serta analisis terhadap rencana kerja unit kerja. Rencana kerja PEH disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data sebelumnya salah satunya dengan metode SMART. Penyusunan rencana kerja dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini akan mempermudah tim memperoleh hasil yang lebih baik serta efektif. Pada saat menyusun rencana kerja, PEH dituntut untuk membuatnya secara spesifik serta lebih detail menuliskan hal-hal yang harus dilakukan. Jabatan fungsional PEH merupakan jabatan yang dinamis, dapat bekerja secara mandiri maupun bersama antar PF PEH di instansinya maupun di luar instansinya. Dengan demikian akan banyak kegiatan yang dapat dilakukan dan disusun sebagai rencana kerja yang terjadwal dalam 1 (satu) tahun berjalan. Untuk dapat menyusun rencana kerja tersebut, beberapa Langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Pada awal tahun dilakukan pembahasan bersama antara semua komponen pegawai di setiap instansi/unit kerja/satuan kerja/wilayah kerja; 2. Pembahasan dilakukan untuk membuat kesepakatan antara pegawai dalam menjalankan tupoksinya sesuai amanat organisiasi; 3. Bentuk kegiatan pembahasan dapat dilakukan dalam “Dialog Kinerja”; 4. Dalam pembahasan atau dialog kinerja tersebut akan terdapat pembagian peran dan tugas seorang pegawai dalam hal ini PF PEH dalam memenuhi target ekspektasi organisasi/pimpinan; 5. Hasil pembagian peran tersebut terlihat kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan sebagai rencana kerja PF PEH; 6. Selanjutnya setiap Pejabat fungsional PEH menyusun rencana kerja perorangan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan atasan langsung dimana pejabat tersebut ditempatkan.

22 7. Setelah rencana kerja tersusun dalam bentuk matriks, maka setiap PF PEH harus menyusun laporan rencana kerja sesuai matriks tersebut. Secara garis besar, sistematika laporan rencana kerja sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan & Manfaat II. DASAR HUKUM III. GAMBARAN UMUM →Kondisi unit kerja – secara singkat- (& program kerja) IV. METODOLOGI 4.1. Pelaksana (Tim/PF PEH yang terlibat) 4.2. Waktu Pelaksanaan (waktu saat pembahasan hingga penyusunan laporan) 4.3. Tempat Kegiatan (Tempat pembahasan hingga penyusunan laporan) 4.4. Bahan dan alat (Referensi, ATK, dll) 4.5. Metode V. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERSONAL → Matriks kegiatan rencana kerja personal PF PEH disertai penjelasan2 /pembahasan VI. KESIMPULAN & SARAN VII. DAFTAR PUSTAKA VIII. LAMPIRAN (disertai matriks rencana kerja Tim PEH)

23 VI. KESIMPULAN A. Simpulan 1. Kegiatan Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan merupakan kegiatan awal yang dilakukan fungsional PEH dalam 1 (satu) tahun berjalan. 2. Ouput kegiatan penyiapan adalah rencana kerja 3. Penyusunan rencana kerja berbasis SKP B. Tindak Lanjut Peserta dapat memilah kegiatan pada SKP hanya yang terkait dengan kegiatan fungsional yang disusun dalam rencana kerja personel PEH/

24 DAFTAR PUSTAKA Jojonomics, J. (2021, January 9). Metode SMART, Membantu Anda Menetapkan Target dan Tujuan -. Jojonomic | Aplikasi HRIS, Human Capital & Expense Management. https://www.jojonomic.com/blog/metode-smart/ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, (2008) (testimony of Kementerian Kehutanan). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Standar dan Uji Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 74 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, (2020) (testimony of Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ). Oktriwina, A. S. (2020, October 2). Metode SMART adalah Metode untuk Project Management, Ini Manfaatnya. Glints Blog. https://glints.com/id/lowongan/metodesmart-adalah/#.YxAX2nZBxPY Saff-writer. (2015, August 4). Who invented SMART goals? Amg. https://www.reference.com/history/invented-smart-goals-91a96ac7407ac68a.