04
PERAZTOUNRAASNI
51
Ketentuan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah 1. Kesesuaian dengan definisi pemanfaatan pelengkap
ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan 2. Kesesuaian dengan peraturan yang dapat diberlaku-
yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan
yang bersyarat se- cara terbatas, kegiatan dan peng- kan pada penggunaan tersebut dalam peruntukan
gunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan tanah lain pada tipe peruntukan tanah yang sama
dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada (ruang terbuka,huntan, perdagangan, industry)
zona lindung maupun zona budidaya. 3. Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang utama di
kawasan tersebut, dimana prosentasenya tidak boleh
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumus- melebihi fungsi utama kawasan
kan berdasarkan ketentuan maupun standar yang 4. Peraturan pemanfaatan yang diatur secara terpisah
terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan da- diidentifikasi sebagai “tidak diizinkan” pada satu
lam peraturan bangunan se- tempat, dan ketentuan peruntukan tanah tertentu, tidak diizinkan sebagai
khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang pemanfaatan pelengkap pada peruntukan tanah
dikembangkan. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan tersebut
disusun dengan mempertimbangkan: 5. Tidak merugikan dan/atau mengganggu kegiatan
masyarakat di sekitar kawasan tersebut
6. Tingkat kepentingannya terhadap kebutuhan public,
dan bukan hanya untuk keuntungan perorangan
7. Pertimbangan sosial budaya dan norma dalam mas-
yarakat setempat
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah
ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
yang DIPERBOLEHKAN, TERBATAS, BERSYARAT,
dan TIDAK DIPERBOLEHKAN.
52
I Pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk
dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan
peruntukan ruang yang direncanakan.
T Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas ber-
makna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan
dibatasi dengan beberapa ketentuan.
B Pemanfaatan bersyarat tertentu
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bah-
wa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan
atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-
persyaratan tertentu yang dapat berupa pers-
yaratan umum dan persyaratan khusus yang
dapat juga dipenuhi dalam bentuk inovasi atau
rekayasa teknologi.
X Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk
dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan
dan dapat menimbulkan dampak yang cukup
besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan
dan penggunaan lahan yang termasuk dalam
klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang
bersangkutan.
53
Sample Tabel ITBX
Kawasan Perkotaan Sofifi
54
55
Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah tingkat pemanfaatan ruang yang
diukur dari besaran luas daerah perencanaan; besaran kepadatan bangunan yang
dapat dibangun melalui indikator Koefisien Dasar Bangunan (KDB); besaran luas
bangunan yang dapat dibangun melalui indikator Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
jumlah ketinggian bangunan maksimum yang dapat dibangun.
KDB Maksimum;
KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau pere-
sapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan dan kebutuhan terhadap
keterbukaan jarak antar bangunan.
KLB Maksimum;
KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan
dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasara-
na tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.
Ketinggian Bangunan Maksimum; dan
KDH Minimal.
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum
pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air dan/ atau kapasitas drainase kawasan.
Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum.
KTB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal.
Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum
Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum.
Kepadatan bangunan atau unit maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan
faktor kesehatan (ketersediaan air bersih, sanitasi, sampah, cahaya matahari, aliran
udara, dan ruang antar bangunan), faktor sosial (ruang terbuka privat, privasi, serta
perlindungan dan jarak tempuh terhadap fasilitas lingkungan), faktor teknis (resiko
kebakaran dan keterbatasan lahan untuk bangunan atau rumah), dan faktor ekonomi
(biaya lahan, ketersediaan, dan ongkos penyediaan pelayanan dasar).
Kepadatan Penduduk Maksimal.
5566
57
Ketentuan Tata Bangunan
Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:
1. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan,
kenyamanan, dan estetika;
2. tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan,
resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana;
3. jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentu-
kan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan
4. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan,
tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan
dengan lingkungan sekitarnya.
Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peratur-
an zonasi pada RTRW kabupaten/kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam
ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentu-
an tata bangunan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.
58
Sample Ketentuan Tata Bangunan pada
Kawasan Perkotaan Sofifi
59
Ketentuan Khusus
127°32'30" BT 127°35'0" BT 127°37'30" BT 127°32'30" BT 127°35'0" BT 127°37'30" BT
336000 m.T 341000 m.T 346000 m.T
336000 m.T 341000 m.T 346000 m.T 0°47'30" LU 0°47'30" LU
336000 m.T 0°47'30" LU
0°47'30" LU PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
PS LAMPIRAN IX.2
I.A.1.B LAMPIRAN IX.1
PERATURAN WALI KOTA TIDORE KEPULAUAN I.A.1.B Kabupaten PERATURAN WALI KOTA TIDORE KEPULAUAN
Halmahera
Kabupaten P-3 NOMOR TAHUN 2022
Halmahera Barat
NOMOR TAHUN 2022 Pulau Ngeli I.A.1.A TENTANG
Barat TENTANG P-3
R-4
Pulau Ngeli I.A.1.A RENCANA DETAIL TATA RUANG R-4 I.A.1.C RENCANA DETAIL TATA RUANG
! R-4 KAWASAN PERKOTAAN SOFIFI
Selat Tidore
I.A.1.C KAWASAN PERKOTAAN SOFIFI
!R-4 R-4 TAHUN 2022 - 2042
TAHUN 2022 - 2042 PS I.A.1.E R-4 R-4
I.A.1.E HL RTH-1
Desa Kaiyasa
D e s a K a i y a s a I.A.1.D PETA KETENTUAN KHUSUS RTH-1 IK-2 P-3 PETAKETENTUAN KHUSUS RENCANAPOLARUANG
I.A.2.A P-3 I.A.1.D
RENCANA POLA RUANG KAWASAN I.A.2.A KPI
KPI ± KAWASAN RAWAN BENCANA
±KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP) RTH-1 P-3 P-3
I.A.2.C RTH-1 KPI
I.A.2.C
P-3 U
U I.A.1.H RTH-1 SKALA 1:20.000
HL
SKALA 1:20.000 RTH-1 P-3
Pulau Sibu
I.A.1.H 0 0.25 0.5 1 1.5 2 HL I.A.2.B 0 0.25 0.5 1 1.5 2
I.A.2.B I.A.1.F P-3 P-3 Km
P-3
I.A.1.F I.A.2.D Km
Desa Gosale
84990 m.U Selat Tidore Desa Gosale
84990 m.U
84990 m.U Proyeksi : Universal Transverse Mercator RTH-1 84990 m.U Proyeksi : Universal Transverse Mercator
1°0'0" LUSistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 N
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 N I.A.2.D Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Pulau Sibu Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
HL DIAGRAM LOKASI
DIAGRAM LOKASI P-3 I.A.2.G P-3
P-3
127°0'0" 128°0'0" 129°0'0"
LAUT MALUKU
127°0'0" 128°0'0" 129°0'0" LAUT HALMAHERA
MALUKU UTARA
I.A.2.G KAB. HALMAHERA KAB. HALMAHERA
UTARA UTARA
HK P-3 KAB. 1°0'0" LU
P-3 HALMAHERA
1°0'0" LU KAB. 1°0'0" LU HL HL
HALMAHERA BARAT
BARAT KAB.
HALMAHERA
I.A.1.G KAB. LAUT HALMAHERA I.A.1.G
/" HALMAHERA TIMUR
RTH-1 R-3 KOTA TERNATE
I.A.2.E TIMUR KAB.
I.A.3.A KOTA TERNATE KEC. OBA MALUKU UTARA KEC. TIDORE KEC. OBA HALMAHERA
I.A.2.F UTA RA KAB. KEC . TIMUR UTA RA
KEC. TIDORE HALMAHERA I.A.3.B R-3 "/K e l u r a h a n P-3 TIDORE UTA RA TENGAH
KEC . TIMUR KOTA TIDORE I.A.3.A Guraping KOTA TIDORE
TIDORE UTA RA KEPULAUAN TENGAH KEC. TIDORE KEPULAUAN
KEC. TIDORE KEC. OBA KEC. TIDORE KEC. OBA
TENG A H SELATA N TENG A H
KEC. TIDORE
I.A.3.B SELATA N
I.A.3.C R-2 I.A.3.D RTH-1
! !K-3 I.A.3.C R-3
R-3 R-2 RTH-1
I.A.3.D
LAUT MALUKU SPU-3
KEC. OBA
Kelurahan KEC. OBA R-3 R-3 I.A.5.B
Guraping
I.A.5.B R-2 I.A.4.B R-3 RTH-1 I.A.2.E
I.A.5.C R-3 R-3
I.A.4.B I.A.5.A R-3 R-3 R-3
I.A.5.A R-3 R-3 R-3 R-3 KE C.
OBA
KE C. K-1 K-1 K-1 SE LATAN
OBA
0°45'0" LU SE LATAN 0°0'0" K-1 TR K-1 I.A.5.D R-3 0°45'0" LU KAB. 0°0'0"
0°45'0" LU 0°0'0" HALMAHERA
KAB. R-3 KT KT I.A.5.C
0°0'0" HALMAHERA R-3 SELATAN
I.A.5.D
0°45'0" LU SELATAN I.B.1.K K-1 R-3 R-3 SPU-1 KT R-3 RTH-1 128°0'0" BT
I.B.1.K R-3 KT
128°0'0" BT I.A.5.E
I.A.5.E Lokasi Yang Dipetakan K-2 K-1 K-1 K-1 SPU-1 KT I.A.2.F Lokasi Yang Dipetakan
127°0'0" BT R-3 R-3 R-3 P-3 127°0'0" BT
K-2 R-3
K-1 K-3
R-3 129°0'0" BT
I.A.6.A 129°0'0" BT K-2 K-1 R-3
K-2 R-3 R-3
I.B.1.I R-3 I.B.1.I R-3 I.A.6.A I.A.4.A
RTH-1
I.B.8.A I.A.4.A R-3 R-3 RTH-1
I.B.3.A ! I.B.8.A P-2 I.B.8.B
! KETERANGAN K-2 R-3 KETERANGAN
I.B.2.C
I.B.1.D Ibu Kota Pemerintahan I.B.1.C RTH-1 Ibu Kota Pemerintahan
I.B.1.A I.B.2.B "/ Ibu Kota Provinsi K-2 /" Ibu Kota Provinsi
( Ibu Kota Kecamatan I.B.1.D K-1
! Ibu Kota Kelurahan/Desa ( Ibu Kota Kecamatan
I.B.1.C Batas Administrasi Batas Perencanaan I.B.1.E K-2 P-3 Batas Administrasi Batas Perencanaan
Perairan Batas Kabupaten/Kota Batas WP K-2 R-3 R-3 Batas Kabupaten/Kota Batas WP
I.B.1.J I.B.1.E I.B.1.J KT I.B.2.C
Garis Pantai Batas Kelurahan/Desa W HK R-3 I.B.1.A KT Batas Kelurahan/Desa Batas SWP
P-2
Desa Balbar R-3 P-2
Batas SWP K-2 K-2 HK K-2 R-3 KT
Batas Blok KT
I.B.1.F I.B.1.G Batas Sub Blok K-2 I.B.1.F I.B.1.H I.B.1.G I.B.2.B P-2 ! Ibu Kota Kelurahan/Desa Batas Blok
! HK R-3 I.B.2.A Desa Galala
I.B.4.G I.B.1.H TR R-3 K-2 K-2 SPU-3 K-1
I.B.4.M ! K-1
I.B.4.M Desa Galala I.B.8.B K-3 TR TR R-3 I.B.4.G I.B.3.A P-3 Batas Sub Blok
TR K-2 R-3 P-3 Perairan
KT
I.B.4.H I.B.1.B I.B.4.H K-2 R-3 I.B.1.B P-2 Garis Pantai
P-2
R-3 K-2 K-2
P-3
I.B.2.A RTH-1 Desa P-3
Balbar P-3
R-3 R-3 R-3 K-1 RENCANA POLA RUANG
K-1 P-2 ZONA LINDUNG
I.B.4.L I.B.4.J I.B.4.A RENCANA POLA RUANG !I.B.4.L R-3 R-3 I.B.4.I R-3 I.B.4.A P-2 Zona Badan Air
ZONA LINDUNG K-3 I.B.4.J I.B.4.B P-2
! I.B.4.I I.B.4.B Zona Badan Air R-3 BA Badan Air
I.B.4.K R-3
BA Badan Air R-3 R-3 Zona Hutan Lindung
Zona Perlindungan Setempat I.B.6.B R-3 R-3 KT HL Hutan Lindung
I.B.6.B I.B.4.K PS Perlindungan Setempat K-3 R-3 R-3 I.B.4.F SPU-2 Zona Perlindungan Setempat Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau R-2 PS Perlindungan Setempat RTH-1 Rimba Kota
I.B.4.F I.B.2.D RTH-7 Pemakaman I.B.2.D RTH-2 Taman Kota
RTH-3 Taman Kecamatan
RTH-8 Jalur Hijau R-3 R-3 R-3 RTH-4 Taman Kelurahan
RTH-7 Pemakaman
I.B.4.C I.B.5.A TR R-3 I.B.4.C I.B.5.A
TR R-3 R-2
I.B.6.C I.B.4.D I.B.3.B I.B.6.C R-3 I.B.4.D I.B.3.B PP
I.B.3.G
I.B.6.A I.B.6.D I.B.5.D TR K-1 K e l u r a h a n I.B.5.D R-2
I.B.6.E TR K-1 K-1 I.B.6.D K-1 S o f i f i P-2 P-2
I.B.4.E I.B.5.B I.B.4.E I.B.5.B P-2
I.B.6.F I.B.7.A I.B.6.A R-2
I.B.3.G RTH-2 K-1 K-1 I.B.5.C
I.B.7.D
I.B.5.C BA K-1
I.B.6.E
I.B.6.F RTH-8 Jalur Hijau
I.B.7.A Zona Pariwisata
W Pariwisata
KT ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
( I.B.3.C ZONA BUDI DAYA RTH-2 RTH-2 R-2 ( I.B.3.C PTL Pembangkitan Tenaga Listrik
I.B.7.B Zona Badan Jalan PS KT BJ Badan Jalan
I.C.1.A I.B.6.G Desa I.C.1.A I.B.6.G R-2 R-2 Desa Zona Perdagangan dan Jasa Zona Pertanian
Kelurahan Bukit BJ Badan Jalan RTH-2 R-2 I.B.7.B Bukit P-1 Tanaman Pangan
Durian Zona Perdagangan dan Jasa Durian K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota P-2 Hortikultura
Sofifi I.B.3.D R-2 I.B.3.D
K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP R-2 K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP P-3 Perkebunan
I.C.2.A Zona Perkantoran Zona Perikanan
BA R-3 PS I.B.7.D K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
KT Perkantoran BA Zona Perkantoran IK-2 Perikanan Budi Daya
Zona Perumahan Zona Transportasi
79990 m.U I.B.3.E 79990 m.U HK PS ! I.B.3.E R-2 79990 m.U KT Perkantoran
! 79990 m.U R-3 Perumahan Kepadatan Sedang R-2 Zona Perumahan TR Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Peruntukan Lainnya
SPU-2 SPU Skala Kecamatan HK I.C.2.A R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
KPI PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
SPU-3 SPU Skala Kelurahan PS R-3 Perumahan Kepadatan Sedang Zona Pengolahan Persampahan
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik KPI BA R-2
KPI R-4 Perumahan Kepadatan Rendah PP Pengelolaan Persampahan
I.C.2.B I.C.3.A Kecamatan PTL Pembangkitan Tenaga Listrik KPI I.C.2.B I.C.3.A Kecamatan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Pertahanan dan Keamanan
Desa Oba I.C.3.C Oba Utara Zona Pertanian Oba Utara SPU-1 SPU Skala Kota
I.B.7.C Kota I.B.7.C Kota HK Pertahanan dan Keamanan
I.C.2.C I.B.3.F Tidore P-3 Perkebunan Tidore SPU-2 SPU Skala Kecamatan
I.C.1.B Kepulauan Zona Pengolahan Persampahan I.C.1.B Desa Oba
R-3 SPU-3 SPU Skala Kelurahan
I.C.3.B PP Pengelolaan Persampahan I.C.3.B Zona Kawasan Peruntukan Industri
Zona Pertahanan dan Keamanan
R-3 I.C.2.C I.B.3.F Kepulauan KPI Kawasan Peruntukan Industri
HK Pertahanan dan Keamanan R-3
I.C.3.C
R-3 R-3
R-3 P-2
! I.C.1.C R-3
I.C.1.C !K-1
I.C.3.E I.C.3.E
I.C.4.B R-3 R-3
R-3
I.C.3.D Desa Ampera R-3 I.C.3.D R-3 R-3
! I.C.5.E I.C.5.F R-3 I.C.5.E
KPI R-3
K-3 K-3 I.C.4.B !R-3 R-3
I.C.6.A R-3
I.C.5.F
I.C.7.B
I.C.7.B Desa Ampera
0°42'30" LU I.C.6.A I.C.5.A 0°42'30" LU I.C.5.A 0°42'30" LU
0°42'30" LU
I.C.6.B I.C.4.A ! I.C.5.B KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN R-3 I.C.4.A ! KAWASAN RAWAN BENCANA KRB Tsunami Tingkat Tinggi, KRB
Desa Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar I.C.6.B I.C.5.B KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi Longsor Tingkat Tinggi
Desa Ake
Somahode Kolano I.C.6.C P-3 KRB Tsunami Tingkat Tinggi KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi, KRB
Tsunami Tingkat Tinggi
I.C.6.C R-3 K-1 P-3 KRB Banjir Tingkat Tinggi
R-3 R-3 KRB Tsunami Tingkat Tinggi, KRB
I.C.5.C KRB Banjir Bandang Tingkat Tinggi Banjir Bandang Tingkat Tinggi
I.C.5.C KRB Longsor Tingkat Tinggi KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi, KRB
Banjir Tingkat Tinggi, KRB Longsor
I.C.6.D I.C.7.A Desa Ake KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi, KRB Tingkat Tinggi
Kolano Banjir Tingkat Tinggi
I.C.6.D I.C.7.A I.C.7.C I.C.4.C I.C.5.D KRB Banjir Tingkat Tinggi, KRB KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi, KRB
Longsor Tingkat Tinggi Tsunami Tingkat Tinggi, KRB Banjir
! I.C.5.D R-3 I.C.7.C I.C.4.C P-3 KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi, KRB Bandang Tingkat Tinggi
Desa Garojou Longsor Tingkat Tinggi
R-3 R-3 ! P-3 P-3 KRB Tsunami Tingkat Tinggi, KRB KRB Likuefaksi Tingkat Tinggi, KRB
! I.C.9.F ! Desa Garojou Banjir Tingkat Tinggi Tsunami Tingkat Tinggi, KRB Banjir
R-3 Tingkat Tinggi
I.C.8.H R-3 I.C.8.H I.C.9.F
I.C.6.E I.C.8.D I.C.8.E I.C.6.E I.C.8.D I.C.8.E
I.C.8.C
I.C.8.G I.C.8.G
I.C.8.F I.C.9.D I.C.8.C I.C.8.F
R-3 R-3 K-3 R-3 R-3 I.C.9.E I.C.8.B I.C.9.E
R-3 R-3
Penjelasan Kode Lokasi
R-3 R-3 I.C.8.B R-3 WP I.C.9.D
SWP
R-3 I.C.9.A R-3 SPU-3 P-3 Blok R-3
!R-3 KT R-3 P-3 Sub Blok
R-3 P-3 I.C.6.F
I.C.8.A R-3
I.C.6.F !R-3 I.C.9.A
R-3 I.C.8.A
I.C.6.G KT KT I.A.1.A KT
KT R-3 R-3 I.C.6.G
K-3 K-3 KT
I.C.9.B R-3 SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : I.C.9.B SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
HK - Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial skala 1 : 5.000 Tahun 2016
- Garis Batas Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 87 Tahun 2014
R-3 I.C.9.C P-3 - Batas Desa PPBW BIG 1 : 10.000 Mei 2021
- Data Garis Pantai PPKLP BIG, Tahun 2021
I.C.10.A HK I.C.9.G - PDBGReaauatttpraaaiassPGBBDeaauenrtmigsasausiPkIPKnuadPohnotBataannWieTPKsidBiPaaoIwK,GreBaL1PsaKad:eBna1pInGH0u.lIu,0antT0ufaao0anhrnmMuSdnaKeasi.2n6i20G60K202e1a11ob/sMuppEaaNsteiLanHl sHKka-aPlmlaKaT1hL:e/K5ra.U0BH0a0/PrTaLatAhB.u2en/r1d20a0/s21a06r2k1a,nTPaehrumne2n0dRI2.-aC31.g10r.AiRN-3 oI.RCm-.310Ro.B-3r I.C.9.C - Peta Pengukuhan Kawasan Hutan SK.6601/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tahun 2021
- 87 Tahun 2014 Catatan :
R-3 - u s u Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
HK - Desa K
- Mengetahui,
R-3 I.C.10.B P-3 WALI KOTA TIDORE KEPULAUAN
R-3
PS PS
R-3
Catatan : R-3
R-3 R-3 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi. R-3
PS R-3
Desa Kusu PS I.C.9.G
R-3 P-3
Mengetahui,
PS R-3 R-3 HK R-3
R-3 I.C.10.C
I.C.10.C PS R-3
WALI KOTA TIDORE KEPULAUAR-3N
R-3
74990 ALI IBRAHIM 74990 ALI IBRAHIM
127°32'30" BT
341000 m.T 346000 m.T 336000 m.T 341000 m.T 346000 m.T
127°32'30" BT 127°35'0"BT 127°37'30" BT 127°35'0"BT 127°37'30" BT
KETENTUAN KHUSUS KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN KESELAMATAN KAWASAN RAWAN BENCANA
OPERSIONAL PENERBANGAN (KKOP)
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar den- BANJIR TINGGI TSUNAMI TINGGI
gan tinggi bangunan maksimal 150 meter.
• KDB Maksimal 60%; • KDB Maksimal 50%
• Wajib menyediakan sumur • Pembangunan baru yang telah diter-
resapan; bitkan izin wajib mengadopsi struktur
• Pembangunan baru bangunan bangunan tahan gempa mengacu
kepada ketentuan SNI 1726:2019
diwajibkan mengadopsi bentuk Kode Bangunan tahan gempa untuk
rumah panggung; bangunan gedung dan non-gedung.
• Pengembangan perumahan • Kemudahan akses vertical sebagai
komersil wajib menyediakan jalur evakuasi bencana
drainase yang terpisah dengan
sistem air limbah.
60 LONGSOR TINGGI
• KDB Maksimal 40%
• Kegiatan yang berkaitan dengan Penggalian dan pemotongan lereng
tidak diizinkan.
• Penyediaan beton penahan, jangkan dan tiang – tiang penyangga pada
sepanjang tebing
• Pembangunan Rumah diizinkan dengan jarak minimal 250 meter dari
kaki lereng.
• Kegiatan pertanian wajib mengadopsi sistem bertingkat (terasering).
• Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara
terbatas dengan tidak melakukan pembangunan fisik.
127°32'30" BT 127°35'0" BT 127°37'30" BT 127°32'30" BT 127°35'0" BT 127°37'30" BT
336000 m.T 341000 m.T 346000 m.T 336000 m.T PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 341000 m.T 346000 m.T
PROVINSI MALUKU UTARA
0°47'30" LU 0°47'30" LU 0°47'30" LU PEMERINTAH KOTA
0°47'30" LU PROVINSI M
I.A.1.B I.A.1.B LAMPIRA
LAMPIRAN IX.3 PERATURAN WALI KOTA
PERATURAN WALI KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kabupaten NOMOR TAHUN 2022 Kabupaten NOMOR T
Halmahera TENTANG Halmahera TENTA
Pulau Ngeli Pulau Ngeli I.A.1.A
Barat ! Barat
Selat Tidore I.A.1.A I.A.1.C RENCANA DETAIL TATA RUANG I.A.1.C RENCANA DETAIL
! KAWASAN PERKO
KAWASAN PERKOTAAN SOFIFI TAHUN 202
TAHUN 2022 - 2042
I.A.1.E I.A.1.E
D e s a K a i y a s a I.A.1.D PETAKETENTUAN KHUSUS RENCANAPOLARUANG D e s a K a i y a s a I.A.1.D PETAKETENTUAN KHUSUS
I.A.2.A I.A.2.A
± KAWASAN SE
I.A.2.C ± TEMPAT EVAKUASI BENCANA I.A.2.C U
SKALA 1
U
0 0.25 0.5
I.A.1.H SKALA 1:20.000 I.A.1.H
I.A.2.B 0 0.25 0.5 1 1.5 2 I.A.2.B
I.A.1.F I.A.2.D Km I.A.1.F I.A.2.D
Desa Gosale Desa Gosale
84990 m.U 84990 m.U Proyeksi Selat Tidore: Universal Transverse Mercator 84990 m.U Proyeksi : Universal T
84990 m.U Sistem Grid 1°0'0" LUSistem Grid : Grid Geogr
Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 N Datum Horizontal : Datum WG
Pulau Sibu Datum Vertikal Pulau Sibu Datum Vertikal : Geoid EGM
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI DIAGRAM L
127°0'0" 128°0'0" 129°0'0" 127°0'0" 1
LAUT MALUKU
I.A.2.G KAB. HALMAHERA LAUT HALMAHERA I.A.2.G KAB. HALMAHERA
UTARA MALUKU UTARA I.A.1.G UTARA
1°0'0" LU KAB. 1°0'0" LU /" KAB.
HALMAHERA I.A.2.E HALMAHERA
BARAT I.A.2.F BARAT
I.A.3.A I.A.1.G KOTA TERNATE KEC. OBA KAB. TR KOTA TERNATE KEC. OBA
/" UTA RA HALMAHERA I.A.3.A UTA RA
KEC. TIDORE KEC. TIDORE
KT KEC . TIMUR KOTA TIDORE TIMUR I.A.3.B KEC . TIMUR KOTA TIDORE
I.A.2.E TIDORE UTA RA KEPULAUAN TIDORE UTA RA KEPULAUAN
KAB. I.A.3.C
I.A.2.F KEC. TIDORE KEC. OBA HALMAHERA ! KEC. TIDORE KEC. OBA
TENG A H TENG A H
KEC. TIDORE TENGAH I.A.3.D KEC. TIDORE
SELATA N SELATA N
I.A.4.B
I.A.3.B K
HALM
I.A.3.C
! TEN
I.A.3.D LAUT MALUKU
Kelurahan K-1 Kelurahan KEC. OBA
Guraping Guraping
KEC. OBA
I.A.5.B I.A.4.B I.A.5.A I.A.5.B
I.A.5.C I.A.5.C
I.A.5.A KE C.
OBA
KE C. SE LATAN
OBA
SE LATAN KAB.
HALMAHERA
0°45'0" LU I.A.5.D 0°45'0" LU 0°0'0" I.A.5.D 0°45'0" LU
0°45'0" LU 0°0'0" SELATAN
I.B.1.K KAB. I.B.1.K
0°0'0" HALMAHERA 1
I.A.5.E Lokasi Yang Dipetakan I.A.5.E Lokasi Yang Dipetakan
SELATAN 127°0'0" BT
I.A.6.A 127°0'0" BT 128°0'0" BT 129°0'0" BT I.A.6.A
I.B.1.I I.B.1.I
I.B.8.A I.A.4.A I.B.8.A I.A.4.A
I.B.3.A I.B.3.A
I.B.1.C I.B.1.D ! KETERANGAN I.B.1.C I.B.1.D ! KETERANGAN
I.B.1.A I.B.2.C I.B.1.A I.B.2.C
I.B.1.J I.B.1.E Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan I.B.1.J I.B.1.E Ibu Kota Pemerintahan Batas Admini
I.B.2.B /" Ibu Kota Provinsi Batas Kabupaten/Kota Batas WP I.B.2.B /" Ibu Kota Provinsi Batas
Desa Balbar ( Ibu Kota Kecamatan Batas SWP Desa Balbar ( Ibu Kota Kecamatan
I.B.2.D ! Ibu Kota Kelurahan/Desa Batas Kelurahan/Desa Batas Blok Batas
I.B.1.F I.B.1.G Batas Sub Blok I.B.1.F I.B.1.G ! Ibu Kota Kelurahan/Desa
! Perairan !
I.B.4.G I.B.1.H Garis Pantai I.B.4.G I.B.1.H Perairan
I.B.4.M Desa Galala I.B.8.B RENCANA POLA RUANG I.B.4.M Desa Galala I.B.8.B Garis Pantai
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau K-3
RTH-2 Taman Kota
I.B.4.H I.B.1.B I.B.4.H I.B.1.B
ZONA BUDI DAYA
I.B.2.A Zona Perkantoran I.B.2.A
I.B.4.L I.B.4.J I.B.4.A KT Perkantoran I.B.4.L I.B.4.J I.B.4.A RENCANA POLA RUANG
Zona Sarana Pelayanan Umum ZONA BUDI DAYA
! I.B.4.B SPU-1 SPU Skala Kota ! I.B.4.I I.B.4.B Zona Perdagangan dan Jasa
SPU-2 SPU Skala Kecamatan
I.B.4.I SPU-3 SPU Skala Kelurahan K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
I.B.6.B I.B.4.K RTH-2 TEMPAT EVAKUASI BENCANA I.B.6.B I.B.4.K K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Tempat Evakuasi Akhir Zona Perumahan
I.B.4.F Tempat Evakuasi Sementara I.B.4.F I.B.2.D
R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
I.B.4.C I.B.5.A I.B.6.C I.B.4.C I.B.5.A
I.B.6.D R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
I.B.6.C I.B.4.D I.B.3.B I.B.4.D I.B.3.B Zona Sarana Pelayanan Umum
I.B.6.E I.B.4.E SPU-3 SPU Skala Kelurahan
I.B.6.A I.B.5.D I.B.6.A I.B.5.D Zona Kawasan Peruntukan Industri
I.B.6.F
I.B.6.D I.B.4.E I.B.5.B I.B.3.G I.B.5.B I.B.3.G KPI Kawasan Peruntukan Industri
I.B.6.E I.B.6.F I.B.7.A I.B.7.A Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
I.B.5.C I.B.5.C
( PTL Pembangkitan Tenaga Listrik
( I.B.3.C Zona Transportasi
I.B.3.C I.B.7.B
TR Transportasi
I.C.1.A I.B.6.G I.C.1.A I.B.6.G Desa Zona Pertahanan dan Keamanan
I.C.1.B Kelurahan Kelurahan Bukit
I.B.3.D I.B.3.D Durian HK Pertahanan dan Keamanan
Sofifi Sofifi
I.B.7.D I.B.7.B SPU-3 I.B.7.D
I.C.2.A I.B.3.E I.C.2.A
79990 m.U 79990 m.U I.B.3.E 79990 m.U
! 79990 m.U !
I.C.2.B I.C.3.A Desa Bukit Kecamatan I.C.2.B I.C.3.A Kecamatan
Durian Oba Utara Oba Utara
I.B.7.C I.B.7.C Kota
Kota Tidore
Desa Oba Tidore I.C.1.B Desa Oba Kepulauan
I.C.2.C Kepulauan I.C.2.C
I.C.3.B I.C.3.B KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Pantai
I.B.3.F I.B.3.F
Sempadan Sungai
I.C.3.C I.C.3.C
! I.C.3.E Desa Ampera ! I.C.3.E I.C.3.D Desa Ampera
I.C.1.C I.C.4.B I.C.5.E I.C.5.F I.C.1.C I.C.4.B ! I.C.5.E I.C.5.F
I.C.3.D
!
I.C.7.B I.C.7.B
0°42'30" LU I.C.6.A I.C.5.A 0°42'30" LU I.C.6.A I.C.5.A 0°42'30" LU
0°42'30" LU
SPU-1
I.C.6.B I.C.4.A ! I.C.5.B I.C.6.B I.C.4.A ! I.C.5.B
Desa Desa
Desa Ake Desa Ake
Somahode Kolano Somahode Kolano
I.C.6.C I.C.6.C
I.C.5.C I.C.5.C
I.C.6.D I.C.7.A I.C.4.C I.C.6.D I.C.7.A I.C.7.C I.C.4.C
I.C.7.C ! I.C.5.D
Desa Garojou
! I.C.5.D
Desa Garojou
! I.C.9.F
! I.C.8.H I.C.9.F I.C.8.H
I.C.6.E I.C.8.D I.C.8.E SPU-2 I.C.6.E I.C.8.D I.C.8.E
I.C.8.G
I.C.8.C I.C.8.F I.C.9.E I.C.8.C I.C.8.G I.C.9.E
I.C.8.B I.C.8.F
Penjelasan Kode Lokasi I.C.8.B Penjelasan Kode Lokasi
I.C.9.D WP WP
SWP I.C.9.D SWP
Blok Blok
I.C.6.F ! Sub Blok I.C.6.F ! Sub Blok
I.C.8.A I.C.9.A I.C.8.A I.C.9.A
I.A.1.A I.A.1.A
I.C.6.G I.C.6.G SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
I.C.9.B SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : I.C.9.B - Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial skala 1 : 5.0
- Garis Batas Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera B
I.C.10.A I.C.9.C I.C.9.C - Batas Desa PPBW BIG 1 : 10.000 Mei 2021
I.C.10.B Desa Kusu - Data Garis Pantai PPKLP BIG, Tahun 2021
- Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial skala 1 : 5.000 Tahun 2016 I.C.10.A - Peta Pengukuhan Kawasan Hutan SK.6601/MENLHK-PKTL/KU
Catatan :
- Garis Batas Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 87I.C.T10a.Bhun 2D01e4 s a Kusu Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas adminis
- Batas Desa PPBW BIG 1 : 10.000 Mei 2021
- Data Garis Pantai PPKLP BIG, Tahun 2021 Mengeta
- Peta Pengukuhan Kawasan Hutan SK.6601/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tahun 2021 WALI KOTA TIDOR
I.C.9.G Catatan : I.C.9.G ALI IBRA
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
I.C.10.C I.C.10.C
Mengetahui,
WALI KOTA TIDORE KEPULAUAN
336000 m.T 341000 m.T 346000 m.T 74990 336000 m.T ALI IBRAHIM 341000 m.T 346000 m.T 74990
127°32'30" BT
127°32'30" BT 127°35'0"BT 127°37'30" BT 127°35'0"BT 127°37'30" BT
KETENTUAN KHUSUS KETENTUAN KHUSUS
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
KAWASAN SEMPADAN
• Dekat dengan jalur evakuasi minimal jalan SEMPADAN PANTAI
lingkungan; • Pelarangan pembangunan baru pada Kawasan sem-
• Penyediaan rambu evakuasi bencana ; padan pantai
• Memiliki lapÅangan terbuka; • Pembangunan baru yang telah diterbitkan izin sebelum
• Standar minimal daya tampung ruang evakuasi
peraturan wali kota ini ditetapkan wajib mengadopsi
minimal 3 meter persegi per orang; struktur bangunan tahan gempa mengacu kepada keten-
• Tersedia sumber air bersih dan WC Umum. tuan SNI 1726:2019 Kode Bangunan tahan gempa untuk
bangunan gedung dan non-gedung.
• Kemudahan akses vertical sebagai jalur evakuasi
bencana
• Menyediakan lantai evakuasi sebagai titik kumpul
sementara
SEMPADAN SUNGAI
• Pembatasan bangunan baru pada zona perumahan
dan perdagangan dan jasa yang berada pada kawasan
sempadan sungai
• Pembatasan pengembangan bangunan eksisting
• Penambahan bangunan permanen yang diizinkan
meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, RTH, tiang
listrik, tiang telepon, pembangkit listrik dan sejenisnya
untuk utilitas umum.
• Memiliki sistem proteksi kebakaran 61
Teknik Pengaturan Zonasi
Teknik pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam
penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan
pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan
permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengenda-
lian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif. Teknik pengaturan
zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar
di dalam pelaksanaan pembangunan.
Pada RDTR Kawasan Perkotaan Sofifi terdapat 2 Teknik Pengaturan Zonasi
yang diberlakukan yaitu TPZ Banjir pada wilayah yang diperkirakan akan men-
galami banjir berdasarakan analisis banjir tahunan, selain itu terdapat juga TPZ
Bonus Zoning yang diterapkan pada wilayah yang memiliki potensi – potensi
sebagai pusat perekonomian
PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI
62
63
05
PENUTUP
64
65
Buku ini merupakan versi ringkasan eksekutif dari Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kawasan Perkotaan Sofifi ini sudah melalui berbagai
Perkotaan Sofifi yang sudah melalui proses penyem- proses partisipatif yang melibatkan berbagai stake-
purnaan. Dokumen materi teknis ini merupakan bagian holders terkait, baik itu dari unsur akademisi, bisnis,
dari syarat persetujuan substansi Menteri Agraria dan komunitas/masyarakat, maupun pemerintah.
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk selan- Diakarenakan adanya proses percepatan dalam
jutnya menjadi Peraturan Kepala Daerah penyusunan dokumen RDTR ini, pada tanggal 31
Oktober 2022 Muatan Materi Teknis Rencana Detail
Penyusunan materi teknis, baik dari sisi proses mau- Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sofifi ini sudah
pun muatan substansi, sudah sesuai dengan Peratur- melewati proses persetujuan serta sudah disahkan
an Menteri ATR/BPN No.11 Tahun 2021 tentang Tata menjadi Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan 40 Tahun 2022.
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ru-
ang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana PERWAL NO 40 TAHUN 2022
Detail Tata Ruang. Selain itu juga kawasan peren- TENTANG RDTR KAWASAN PERKOTAAN SOFIFI TAHUN 2022-2042
cana diatur dalam skala besar (1:5.000) pengaturan
muatan substansi telah diperkaya dengan mengacu
pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Pen-
yajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RDTR dipilih
karena ini akan menjadi dasar pengendalian untuk
perizinan, sehingga menjadi prioritas kegiatan dari
Kementerian ATR/BPN.
Penyusunan rencana detail tata ruang pada prin-
sipnya merupakan tugas dari pemerintah daerah,
sehingga perumusan konsep rencana tata ruang dan
peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Sofifi dilakukan
melalui mekanisme participatory planning dan partici-
patory mapping dengan tetap mengedepankan peran
pemerintah daerah sebagai leading actor.
66
67
68
69
70 @DitjenTataRuang tataruang.atrbpn.go.id gistaru.atrbpn.go.id/rtronline