Kebijakan Politik Belanda dan Inggris di Indonesia

KEBIJAKAN PEMERINTAH
KOLONIAL BELANDA
DI INDONESIA

PADA ABAD KE-19 DAN 20

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
DI INDONESIA PADA ABAD KE-19 DAN 20

A.LATAR BELAKANG KEDATANGAN BELANDA

Pada mulanya pedagang-pedagang Belanda yang berpusat di

Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon.Pada waktu

itu Belanda masih dalam penjajahan Spanyol,kemudian

terjadilah perang 80 tahun,dan berhasil melepaskan Belanda

terhadap Spanyol,serta menjadikan William Van Oranye

sebagai pahlawan kemerdekaan Belanda. gambar

Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol naik tahta,ia
berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis ,Akibatnya
Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari
Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol,hal itulah yang
mendorong Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera
untuk mendapatkan daerah asal rempah-rempah.

peta

B.PERJALANAN BELANDA KE INDONESIA

Pada tahun 1595 Linscoten berhasil menemukan
tempat-tempat di P.Jawa yang bebas dari tangan
Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah
untuk diperdagangkan,Peta yang dibuat oleh Linscoten
diberi nama Interatio yang artinya keadaan didalam atau
situasi di Indonesia.
Pada tahun 1595,bulan April Cornelius de Houtman dan
De Keyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran
menuju Nusantara dengan Route : Belanda-Pantai barat
Afrika-Tanjung Harapan-Samudera Hindia-Selat Sunda-
Banten,selama pelayarannya itu selalu menjauhi Route
pelayaran Portugis,dan tidak singgah ke India-Malaka.

• Pada bulan Juni 1596 pelayarannya berhasil berlabuh di
Banten,dan pada mulanya kedatangannya mendapat
sambutan baik dari masyarakat Banten.Kedatangan
Belanda diharapkan dapat memajukanperdagangan dan
dapat membantu usaha penyerangan ke Palembang
yang dipimpin oleh raja Maulana Muhammad,akan tetapi
sikap De Houtman semakin kaku dalam perdagangan
(hanya mau membeli rempah-rempah pada musim
panen dan membeli melalui pejabat atau cina
perantara,akhirnya Ia ditangkap dan dibebaskan setelah
membayar uang tebusan kemudian meninggalkan
Banten.

◼ Walaupun demikian de Houtman disambut dengan
gegap gempita oleh masyarakat Belanda,ia dianggap
sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke
Nusantara.

◼ Pada tanggal 28 November 1598 pelayaran baru
Belanda dipimpin oleh Jacob van Neck dan Wybrect
van Waerwyck dengan 8 buah kapal tiba di
Banten.Pada saat itu hubungan Banten dengan
Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan
Belanda diterima dengan baik.

ilustrasi

Karena sikap Van Neck yang sangat hati-hati dan
pandai mengambil hati para pembesar Banten
,maka 3 buah kapalnya yang penuh muatan
rempah-rempah berhasil dikirim ke Belanda dan 5
buah kapal yang lainnya menuju Maluku.

Di Maluku ,Belanda juga diterima dengan baik
oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai
musuh Portugis yang sedang bermusuhan dengan
rakyat Maluku.

TUJUAN DIBENTUKNYA VOC

1. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama
pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal.

2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi
persaingan,baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya
maupun dengan bangsa-bangsa Asia.

3. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang
berjuang menghadapi Spanyol.

HAK-HAK ISTIMEWA VOC

• Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC

diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda :

1. Memonopoli perdagangan
2. Mencetak dan mengedarkan uang
3. Mengangkat dan memperhentikan pegawai
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
6. Mendirikan benteng
7. Menyatakan perang dan damai
8. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa

setempat.

C.KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KOLONIAL BELANDA DAN SISTEM
BIROKRASI PEMERINTAHAN VOC
DI INDONESIA (SEBELUM ABAD
KE-19)

1.POLITIK PERDAGANGAN DAN
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN VOC

Peraturan-peraturan yg ditetapkan VOC dalam
melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :
a).Verplichte Laverantie

Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga
yg telah ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat
menjual hasil buminya selain kepada VOC.
b).Contingenten
Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar
pajak berupa hasil bumi.

c).Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah
tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.

d).Ekstirpasi
Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-
rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat
menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

e).Pelayaran Hongi
Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu
perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli
perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.

Kora-kora

Beberapa gubernur jendral VOC yang dianggap
berhasil dalam mengembangkan usaha dagang
dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :

1.Jan Pieterzoon Coen (1619-1629) gambar

Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di

Nusantara.Ia dikenal pula dengan rencana kolonisasinya

dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama

keluarganya ke Indonesia.

2.Antonio Van Diemen (1636-1645)

Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada

tahun 1641,Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang

dipimpin Abel Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.

3.Joan Maetsycker (1653-1678)

Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang

Padang dan Menado.

4.Cornelis Speeldman (1681-1684)

Ia menghadapi perlawanan didaerah dan tidak berhasil mengalahkan

Sultan Agung,Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.

2.SISTEM BIROKRASI VOC

•Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara

VOC mengangkat seorang gubernur jendral yg
Dibantu oleh 4 orang yg disebut Raad van Indie
(dewan India)

•Dibawah gubernur jendral diangkat beberapa

gubernur yang memimpin suatu daerah.dibawah
gubernur terdapat beberapa Residen yang di-
bantu oleh Asisten Residen,pemerintahan
dibawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan
tradisional,seperti Raja dan Bupati.

• VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak

langsung (Indirect rule) dengan memanfaatkan
sistem Feodalisme.

3.KEMUNDURAN VOC

•Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad

ke-18 disebabkan oleh :
1.Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.
2.Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luas

nya wilayah kekuasaan VOC.
3.Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat

terlalu besar.
4.Persaingan dengan konsi dagang negara lain,misalnya

dengan EIC milik Inggris.
5.Hutang VOC yang sangat besar.
6.Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun

usahanyamengalami kemunduran
7.Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli

perdaganganyg diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk
diteruskan.
8.Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun
1795.

VOC DIBUBARKAN

•Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran

VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus.

•Pada tanggal 31 desember 1799 VOC

dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar
134,7 juta gulden.

•Selanjutnya semua hutang dan kekayaan

VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan
Belanda.

D.PEMERINTAHAN
KOLONIAL HINDIA BELANDA

Perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad 18

• Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yg anti

raja,atas bantuan Perancis berhasil merebut
kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru

yg disebut Republik Bataaf (Bataafische Repu-

bliek ),Republik ini menjadi bawahan Perancis
yg sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.

gambar

• Raja Belanda Willem V,melarikan diri dan

membentuk pemerintahan peralihan di Inggris
yang pada waktu itu menjadi musuh Perancis.

• Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintah tersebut

pada tahun 1799,tanah jajahan yang dulu
dikuasai VOC kemudian diurus oleh suatu badan

yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia).

• Kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara

dipegang oleh gubernur jendral Johanes Siberg
(1801-1804) yang menggantikan gubernur jendral
Overstrateen sebagai gubernur jendral VOC yang
terakhir.

• Johanes Siberg seharusnya mencerminkan sifat

dari Republik Bataaf yg Liberal.Akan tetapi
sebelum resmi berkuasa di Nusantara ia mengirim
2 komisaris ke Nusantara yaitu Nederburg dan
Hogendrop.

E.MASA PEMERINTAHAN
HERMAN W.DAENDELS

•Letak geografis Belanda yg dekat dengan Inggris
menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu
menduduki Belanda.Pada tahun 1806,Perancis
membubarkan Republik Bataaf dan membentuk
Kerajaan Belanda (Kominkrijk Holland).Napoleon
kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai
raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerinta-
han yang berkuasa di Nusantara adalah pemerin-
tahan Belanda-Perancis.
Oleh karena itu Louis Napoleon mengangkat
Herman William Daendeles sebagai gubernur jen-
dral di Nusantara.Dengan tugas utama memperta-
hankan P.Jawa dari serangan Inggris.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS

1).Bidang Birokrasi Pemerintahan
a.Pusat pemerintahan dipindahkan kepedalaman
b.Dewan Hindia Belanda sebagai dewan leges-
latif diganti dengan Dewan Penasehat.
c.Membentuk sekretariat negara (Algemene
Secretarie).
d.Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9
Prefektuur dan 31 kabupaten
e.Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan
di beri pangakat sesuai dengan ketentuan
kepegawaian pemerintah Belanda.

2).Bidang hukum dan peradilan.

a.Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3
jenis pengadilan yaitu sebagai berikut:
(1).Pengadilan utuk orang eropa
(2).Pengadilan untuk orang pribumi
(3).Pengadilan untuk orang timur asing
Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap
prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para
bupati sebagai anggota

b.Pemberantasan koropsi tanpa pandang bulu
termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia
sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam
kasus penjualan tanah kepada fihak swasta.

3).Bidang Militer dan Pertahanan
Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mem-
pertahankan P.Jawa dari serangan Inggris,Daendels
mengambil langkah-langkah :
a).Membangun jalan antara Anyer-Panarukan.
b).Menambah jumlah angkatan perang dari 3000
orang menjadi 20.000 orang.
c).Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
d).Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung
Pandang dan Surabaya.
e).Membangun benteng-benteng pertahanan.
f).Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

AKHIR KEKUASAAN HERMAN W.DAENDELS

Kejatuhan Daendels antara lain disebab-
kan oleh hal-hal sebagai berikut :
1).Sikapnya yg otoriter terhadap raja-raja

Banten,Yogyakarta,Cirebon menimbul-
kan pertentangan dan perlawanan.
2).Penyelewengan dlam kasus penjualan
tanah kepada fihak swasta dan manipu-
lasi penjualan istana Bogor.
3).Keburukan dalam sistem administrasi
pemerintahan.

F.PENJAJAHAN INGGRIS
DI INDONESIA
(1811-1816)

Latar belakang pendudukan Inggris adalah sbb :

a).Contingental Stelseel

Yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa 1806
dengan memblokade perdagangan Inggris di
Eropa daratan,Inggris tumbuh menjadi negara
industri besar membutuhkan daerah pemasaran
yg luas,oleh karena itu India dan Indonesia
akan dijadikan tempat pemasaran barang
barang industri Inggris.
b).Nusantara yg praktis dikuasai Perancis (Belanda
Perancis) merupakan bahaya laten bagi kekuasa-
an Inggris di Asia.

• Ketika akhirnya Inggris menyerbu P.Jawa,pengganti
nya Daendels,gubernur jendral Jansen,tidak mampu
bertahan dan menyerah,akhir dari penjajahan
Belanda-Perancis ditandatangani dengan Kapitulasi
Tuntang (18 Sepetember 1811),isinya :
a.Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada
Inggris.
b.Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
c.Semua pegawai Belanda yg mau bekerjasama
dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus
d.Semua hutang Pemerintah Belanda yg dahulu,
bukan menjadi tanggung jawab Inggris.
Kapitulasi Tuntang ditandatangani tanggal 18 Sept
1811 oleh S.Auchmuty dari fihak Inggris dan
Janseens dari fihak Belanda.

• Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang ,raja muda
Lord Minto yg berkedudukan di India mengangkat

Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur

di P.Jawa,dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa
penuh diseluruh Nusantara.Dan cenderung menda-
pat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat
setempat karena hal berikut ini :
a.Para raja da rakyat tidak menyukai Daendels
b.Ketika masih berkedudukan di Penang,Malaysia

Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia
ke kerajaan-kerajaan yg anti Belanda,seperti :
Yogyakarta,Banten dan Palembang.
C.Sebagai seorang yg Liberalis ,Raffles memiliki
kepribadian yg simpatik,ia menjalankan politik
murah hati dan sabar walaupun dalam praktek-
nya berlainan.

• Dalam menjalankan tugas Raffles didampingi oleh

suatu badan penasehat (advisory Council) yang
terdiri atas Gillespie,Cranssen dan Muntinghe.

1.Bidang Pemerintahan
langkah-langkah yg diambil Raffles :
a.P.Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan (berlang-
sung sampai tahun 1964).
b.Merubah sistem pemerintahan yg semula dilaku
kan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem
pemerintahan kolonial yg bercorak barat.
c.Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi
dilepaskan kedudukannya yg mereka peroleh
secara turun tumurun.

MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM
SEWA TANAH

a. Para petani dapat menanam dan menjual hasil
panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar
bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya
menjadi lebih baik.

b. Daya beli masyarakat semakin meningkat
sehingga daapt membeli barang-barang industri
Inggris.

c. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara
tetap dan cukup terjamin.

d. Memberikan kepastianhukum atas tanah yang
dimiliki petani.

e. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi
barang menjadi ekonomi uang.

Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah
menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai
berikut:
a) Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan

suka rela.
b) Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi

hubungan perjanjian atau kontrak.
c) Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun-

temurun menjadi semakin longgar, karena
pengaruh budaya barat.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH

a. Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang
cakap jumlahnya terbatas.

b. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat
India yang sudah mengenal perdagangan ekspor.

c. Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum
memungkinkan diterapkannya ekonomi uang.

d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk
secara tepat.

e. Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang
dan korup.

f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang
tidak digarap

3. Bidang Hukum

Sistem peradilan yang diterapkan affles lebih baik
daripada yang dilaksanakan oleh Daendels.
Apabila Daendels berorientasi kepada warna
kulit (ras), Raffles lebih berorientasi kepada
besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak
hukum yang ada pada masa Raffles adalah
sebagai berikut.

a. Court of Justice, terdapat pada setiap residen.
b. Court of Request, terdapat pada setiap divisi.
c. Police of Magistrace.
Menurut Raffles pengadilan merupakan benteng

untuk memperoleh keadilan.

Berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara
ditandai dengan adanya Convention of London pada
tahun 1814. perjanjian tersebut ditandatangani di
London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya
sebagai berikut.
1) Nusantara dikembalikan kepada Belanda.
2) Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana,
tetap di tangan Inggris.
3) Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris
sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai
gantinya.

H.MASA PEMERINTAHAN VAN DEN BOSCH
DAN PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA
(1830-1870)

A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL

• Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang

berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang
pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3

orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen.

Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama
(Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan
dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi
gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824).
Kesulitan-kesulitan yang dihadapi :
1).Beberapa kerajaan diluar P.Jawa bertindak mandiri.
2).Usaha-usaha sefihak dari Raffles yang masih ingin

berkuasa kembali,misal dengan menduduki Singapura.

•Dengan berdirinya Singapura menimbulkan perselisihan
mengenai batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris
dan Belanda,masalah ini kemudian diselesaikan melalui

Treaty of London 1824 yang isinya :

1).Inggris dan Belanda berhak untuk saling memasuki
wilayah jajahan masing-masing.

2).Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan
yaitu : Benggala,Gujarat,Malaka dan Singapura.

3).Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan
Bengkulu,Bangka dan Belitung.

4).Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah fihak,

dan dijadikan daerah Bufferstaat : daerah pemisah.

5).Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan
di selat Malaka.

B.POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL

• Dalam menjalankan pemerintahannya,komisaris jendral melakukan

langkah-langkah sebagai berikut :

1).Sistem Residen tetap dipertahankan
2).Dalam bidang hukum sistem juri dihapuskan
3).Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap

dipertahankan.
4).Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan

dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan
pemungutan pajak dan hasil bumi.
5).Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan
kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modal
nya di Indonesia.

Memorandum tahun 1851

• Memorandum tahun 1851 dengan jelas

menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah –
daerah taklukan harus memberi keuntungan
materiil bagi Belanda,keuntungan yang memang
menjadi tujuan penaklukkan “

(Van Den Bosch 1851).

G.PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
(NEDERLANDSCH INDIE) 1816-1942

A.PENGERTIAN CULTUUR STELSEL

• Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman

terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture
System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di
terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled
Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel
sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa)
untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di
Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam
paksa.

• Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas

hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa
berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan
penduduknya.

B.LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA

1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada
masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar.

2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan
pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.

3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan
perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan
beaya 20.000.000 gulden).

4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda
cukup berat.

5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal (1816-1830)

dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan
keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

C.ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA

• Ketentuan pokok Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran

negara) no.22 tahun 1834,dengan ketentuan sebagai berikut :
1.Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan

penduduk.
2.Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian.
3.Tanah tersebut bebas dari pajak.
4.Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani.
5.Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi
6.Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan

tanggung jawab pemerintah.
7.Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebu-

nan pemerintah.
8.Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

D.PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA

1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dg paksaan.
2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian.
3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu

menanam padi.
4.Tanah tersebut masih terkena pajak.
5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.
6.Kegagalan panen tanggung jawab petani.
7.Buruh dijadikan tenaga paksaan.

Guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dg
Baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten.
Disamping penghasilan tetap.

E.AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA

• BAGI BELANDA
1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajah-
an dan dijual Belanda dipasaran Eropa.
2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang-
kempis tetapi pada masa tanam paksa mendapat
keuntungan besar.
3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta
Cina,kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha
Belanda,karena keuntungannya besar.
4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang
besar (keuntungan pertama 3 juta gulden).

• BAGI INDONESIA

1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan
2).Beban pajak yang berat.
3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen.
4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi

di Cirebon 1843,Demak 1848,Grobogan 1849.
5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun.
6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman

yang baru.
7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorien-

tasi eksport.

F.REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA

1).RAKYAT INDONESIA
a.Di Sumatera Barat timbul perlawanan,al.di Pariaman (1841),
di Padang .
b.Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan
pembakaran 7 buah kebun tembakau.

2).KAUM PENGUSAHA (KAPITALIS)
Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan
dan diganti dengan kebebasan berusaha.

3).KAUM HUMANIS BELANDA

a.Baron Van Hoevell : memprotes melalui parlemen Belanda : bahwa

tanam paksa tidak manusiawi.

b.Eduard douwes Dekker : memprotes tanam paksa lewat tulisan

yang berjudul Max Havelaar (Saijah-Adinda),
dg nama samaran Multatuli (saya menderita).

H.POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL
SEJAK TAHUN 1870

1.LATAR BELAKANG

Politik ekonomi liberal kolonial dilatarbelakangi oleh hal-
hal sebagai berikut :
1).Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yg

besar kepada Belanda,tetapi menimbulkan penderitaan
rakyat pribumi.
2).Berkembangnya faham liberalisme di Eropa.
3).Kemenangan partai liberal di Belanda.
4).Adanya Traktar Sumatera 1871,yang memberikan
kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya
ke Aceh.

• Pelaksanaan politik ekonomi liberal ditandai dengan bebe-
rapa peraturan antara lain :

1).Reglement op het belied der regering in Nedherlandsh
Indie (1854) :

Berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.

2).Indishe Comtabiliteit Wet (1867) :

Berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda

3).Suiker Wet :

Yaitu UU gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu
adalah monopoli pemerintah yg secara berangsur
angsur akan dialihkan kepada fihak swasta.