Volume IV Tahun 2022
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 5 RaihKEMENDES PDTT
Jalan Abdul Muis No. 7, Jakarta Pusat 10110, OPINI WTP
Jalan TMP Kalibata No. 17, Gedung Utama Lt. 1, Jakarta Selatan 12740 - Indonesia
Telp. (021) 7989925, Fax : (021) 7945550 | Website : www.kemendesa.go.id
CALLCENTER SMS Center FACEBOOK LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT WHATSAPP TWITTER
0812 8899 0040 kemendesa.1 0877 8899 0040 @kemendesa
1500040 www.lapor.go.id
Dewan Redaksi Da ar Isi
Assalamu’alaikum wr. wb. 04 SEWINDU UU DESA
Salam sejahtera bagi kita semua
KEMENDES PDTT DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa TERTINGGAL; (PPDT)
bahwa Nawala Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 04 Kemendes PDTT raih 5 kali Opini WTP, DPR beri apresiasi
Transmigrasi (Kemendes PDTT) edisi Juni terbit. Merujuk Kamus Besar Bahasa 20 Proses Perpanjangan MSP (Memorandum Saling Pengertian)
Indonesia (KBBI), Nawala adalah lembaran cetakan berupa pamflet atau surat 06 Gus Menteri : Kecintaan kepada NKRI Merupakan Modal
kabar yang diterbitkan pada waktu-waktu tertentu yang berisi tentang Surfaid dengan Kementerian Desa, PDTT
perkembangan sebuah institusi/organisasi/perusahaan. Utama bagi Seorang Abdi Negara
21 Rencana Kerja Sama Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa
Nawala Kemendes PDTT berisi kumpulan kegiatan yang menjadi sorotan 06 Perkuat Branding Produk Unggulan Desa,
utama Unit Kerja Eselon I pada bulan April - Juni yaitu informasi dari Sekretariat 06 Gus Halim Gandeng Raffi Ahmad dan Konektivitas (ksdk) dengan Ditjen PPDT
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Launching Peta Proses Bisnis Kemendesa PDTT & 22 Rumah Produksi dan Mesin Pengolahan Kopra Putih
Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Rencana Penerapan Sistem Kerja
Tertinggal, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, di Kabupaten Kepulauan Sula
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat SEKRETARIAT JENDERAL; (SETJEN) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
08 KAWASAN TRANSMIGRASI; (PPKT)
Kami berharap Nawala dapat menjadi sumber pengetahuan informasi Harap Humas terus perkuat Layanan Informasi dan Pengaduan 24
lintas unit kerja serta menjadi dokumentasi kegiatan Unit Kerja Eselon I dan 10 Kemendesa PDTT raih zona hijau Standar Pelayanan Publik 2021 Ditjen PPKTrans Mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI
memotivasi semua rekan-rekan untuk bekerja lebih baik sehingga cita-cita kita
bersama untuk memajukan desa terwujud. dalam Rangka Reses Masa Sidang IV Tahun 2021-2022
Selamat membaca. INSPEKTORAT JENDERAL; (ITJEN) 25 Ditjen PPKTrans Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ntuk mengirimkan Transmigran ke Daerah Tujuan Transmigrasi
Salam,
Tim Penyusun 12 Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2022 25 Pelatihan Calon Transmigran asal Jawa Tengah dihadiri Menteri Desa
Redaksi Rapat Review Sop di Lingkungan Inspektorat Jenderal BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH
Kementerian Desa PDTT TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI; (BPI)
TIM PENYUSUN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN; (PDP) 26 Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama dengan
Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal 13 Mewakili Menteri Desa PDTT, Dirjen PDP Menjadi Co-chair Universitas Sunan Giri Surabaya
Kelompok Fungsi Penyiapan Bahan Kehumasan dalam Forum GDPRR 26 Resmikan SDGs Desa Center,
dan Pelaksanaan Humas Internal Kementerian
14 Pos Jaga Desa Efektifkan Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDDT Gandeng Kementerian Keuangan RI
02 nawala, volume IV Tahun 2022
Kemendes-kejagung Konsolidasikan Pos Jaga Desa BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,
14 Pos Jaga Desa Tetap Membutuhkan Peran Aktif Warga DAN TRANSMIGRASI; (BPSDM)
14 Dana Desa terbukti tingkatkan ekonomi dan kualitas SDM Desa
14 Dirjen PDP sampaikan SDGs Desa dalam Asean-china Forum 28 Penguatan Tenaga Pendamping Profesional Desa demi Peningkatan
29 Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa
On Social Development And Reduction Ke – 16 30
BPSDM Kementerian Desa PDTT membuka Pelatihan
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN Pembangunan Desa Wisata Angkatan I
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI; (PEID)
Kunjungan Kerja Kepala BPSDM ke Desa Wisata “Kendalifornia”
18 Kunjungan lapangan bersama Tim IFAD dalam rangka supervisi
03nawala, volume IV Tahun 2022
Misi IFAD pada Program Tekad di Provinsi Papua Barat
18 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia diselenggarakan di Kantor Kalibata
18 Direktorat Jenderal PEI DDTT Selenggarakan CSR dan
Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2022
KEMENDES PDTT Gus Menteri :
Kecintaan kepada NKRI Merupakan
KEMENDES PDTT RAIH 5 KALI OPINI WTP,
MODAL UTAMA BAGI
DPR BERI APRESIASI SEORANG ABDI NEGARA
K ementerian Desa, Pembangunan Daerah Dok. Kemendes PDTT M enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dok. Kemendes PDTT
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul
berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan Halim Iskandar menegaskan soal sikap cinta Dia mencontohkan saat negara menghadapi
(WTP) sebanyak lima kali berturut-turut dari Badan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Hal itu tanah air kepada seluruh calon pegawai negeri pandemi Covid-19. Dari sisi anggaran banyak terjadi
Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mendapat berkaitan dengan 12 temuan dan 41 rekomendasi yang sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan refocusing, yang berimbas pada pemotongan tunjangan
apresiasi langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disampaikan BPK. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. bagi ASN. Jika situasi ini tidak ditanggapi dengan semangat
saat Rapat Kerja Bersama Kemendesa dengan agenda pengabdian pada negara, maka sudah pasti akan
pembahasan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2021 Gus Halim menjelaskan beberapa tindak lanjut “Kita ini bagian dari Negara Kesatuan Republik mengganggu tingkat kinerja ASN.
di Gedung DPR Senayan 11 April 2022 lalu. yang tengah dan telah dilakukan oleh Kemendes PDTT Indonesia (NKRI). Kita hidup dari air Indonesia, kita berpijak
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengapresiasi capaian diantaranya arahan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) diatas bumi Indonesia, kita bernafas menghirup udara “Jadi menjadi ASN itu tidak berarti hadirnya zona
Kemendesa atas raihan opini WTP lima kali berturut-turut Kemendesa dan Badan Pengembangan Sumber Daya Indonesia, pada saatnya kita meninggal kita akan nyaman yang membuat malas-malasan karena merasa
dari BPK. "Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dikebumikan di bumi Indonesia. Maka sudah sebuah semua sudah terjamin,” katanya.
Kemendesa mendapatkan opini WTP. Kami kasih applause Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi keniscayaan kita untuk mencintai Indonesia,” ujar Abdul Menurut Gus Halim Indonesia membutuhkan banyak talenta
kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (BPSDM) Kemendesa untuk sesegera mungkin Halim Iskandar saat memberikan arahan dalam untuk bisa terus berkembang lebih baik di masa depan.
Transmigrasi (Menteri Desa PDTT). Opini tersebut berhasil menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Progres penyelesaian pembekalan dan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kehadiran para CPNS sebagai ASN baru diharapkan mampu
dipertahankan berturut-turut sejak 2016 sampai 2020,” kata dari 2 butir dan 6 rekomendasi sudah 100 persen dan sudah (CPNS) di Aula Makarti Muktitama, Kantor Kementerian mempercepat tercapainya kesejahteraan bagi Indonesia.
Lasarus. diajukan kepada BPK untuk penetapan status kesesuaian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Termasuk di lingkungan Kemendesa.
tindak lanjutnya pada pemantauan BPK semester II tahun (Kemendesa) pada Kamis (12/5/2022).
2021," terang Gus Halim. “Saya bertugas untuk membawa Kemendesa ke
Gus Halim-sapaan akrab Menteri Desa PDTT, arah yang lebih jelas, menyandang eksistensi yang lebih
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar atau Dalam kesempatan sama ia juga menjelaskan Abdul Halim Iskandar mengatakan kecintaan kepada NKRI konkret, memiliki kinerja yang lebih maksimal agar
yang akrab disapa Gus Halim mendapatkan apresiasi ini terkait tindak lanjut kedua yang merupakan temuan belanja merupakan modal utama bagi seorang abdi negara. Jika keberadaan Kemendesa sampai kapan pun selalu
ketika tengah memaparkan progres rekomendasi Badan barang dan jasa. Gus Halim menjelaskan, temuan tersebut modal dasar ini terganggu dengan berbagai paham yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemendesa kepada disebabkan perbedaan persepsi di tingkat petugas pajak mendegradasikan kecintaan terhadap negara, maka akan
Komisi V DPR RI. Progress ini sendiri berkaitan dengan mengenai status pendamping desa, "Ada yang menganggap sangat berbahaya. “Terlebih lagi, jika paham-paham Gus Halim menegaskan kontribusi positif para
raihan opini WTP berturut-turut yang diterima Kemendesa pendamping itu pegawai tetap, ada yang memahami tersebut diyakini oleh abdi negara yang memiliki akses dan ASN di lingkungan Kemendesa mempunyai pengaruh besar
dari BPK. sebagai pegawai tidak tetap, di mana kedua-duanya itu pengaruh terhadap lahirnya berbagai kebijakan publik. Oleh bagi percepatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia
berbeda dalam penghitungan pajaknya. Jadi masalahnya di karenanya sebagai abdi negara, kecintaan terhadap Negara terutama bagi mereka yang berdomisili 74.961 desa di
Dalam rapat, Gus Halim memaparkan beberapa hal sana dan sudah kita tindak lanjuti, koordinasi dengan ditjen Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar. Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Kemendesa,
yang direkomendasikan oleh BPK khususnya terkait pajak untuk menyamakan persepsi," jelasnya Jangan sampai para CPNS maupun ASN Kemendes PDTT para CPNS ini mutlak harus memiliki rasa bangga, rasa
terpapar paham-paham yang bisa melunturkan cinta kepada percaya diri bahwa Kemendesa ini memang sangat
04 nawala, volume IV Tahun 2022 bangsa dan negara”. tegas Halim. dibutuhkan keberadaannya.
Lebih lanjut, Gus Halim menuturkan bahwa “Rasa percaya diri tersebut harus ditampilkan
dengan landasan kecintaan terhadap negara yang besar, dengan kinerja yang maksimal, sehingga bukan hanya
maka seorang aparatur sipil negara mampu memberikan harapan untuk dibutuhkan, tapi kenyataannya keberadaan
pengabdian terbaik dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemendesa memang dibutuhkan,” pungkasnya.
Menurutnya situasi bernegara tentu tidak selalu dalam Orientasi ini diikuti oleh 253 peserta yang terdiri dari 233
kondisi serba ideal. Ada kalanya situasi negara tidak baik- hasil seleksi CPNS yang digelar Kemendes PDTT dan 20
baik saja yang bisa jadi hal itu berimbas langsung pada orang berasal Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN). Turut
kesejahteraan pegawai. mendampingi Gus Menteri yakni Wamendes PDTT, Budi Arie
Setiadi, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid,
“Dalam situasi ini maka landasan cinta negara serta pejabat eselon 1 di lingkungan Kemendes PDTT.
akan mampu menjadi bahan bakar untuk bekerja maksimal,”
ujarnya. 05nawala, volume IV Tahun 2022
KEMENDES PDTT PERKUAT REFORMASI BIROKRASI,
PERKUAT BRANDING PRODUK UNGGULAN DESA, MENTERI DESA PDTT RILIS PETA PROSES BISNIS
DAN RENCANA PENERAPAN SISTEM KERJA
GUS HALIM GANDENG RAFFI AHMAD
M enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dok. Kemendes PDTT MMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, "Reformasi birokrasi mutlak ditanamkan pada semua
dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul pegawai bahwa cara kerja lama harus segera ditinggalkan.
Halim Iskandar menggandeng figur publik serta unggulan desa, aplikasi desa wisata nusantara, produk Halim Iskandar menegaskan reformasi birokrasi Reformasi birokrasi terus menjadi inti dari upaya untuk
pengusaha Raffi Ahmad alias “Sultan Andara” BUMDes, desa wisata hingga program pemberdayaan desa harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja, meningkatkan kinerja pemerintah utamanya dalam
untuk terlibat langsung mempromosikan produk unggulan lainnya. sehingga reformasi birokrasi tak sekedar penyederhanaan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat" ujarnya.
desa. struktur organisasi semata.
“Di desa butuh support motivasi tidak sekedar Lebih lanjut, untuk kelancaran dan percepatan dalam
“Masyarakat desa membutuhkan motivasi dan anggaran. Misalnya desa wisata banyak sekali. Kita lagi “Karena tujuan utama reformasi birokrasi adalah penerapan peta proses bisnis dan sistem kerja tersebut,
strategi untuk memasarkan produk unggulannya. Saya bantu promosi, kita bikin aplikasi desa wisata nusantara peningkatan kinerja birokrasi. Sementara itu, kinerja Kemendesa juga akan dipandu oleh Kementerian
berharap keterlibatan Raffi Ahmad sebagai figur publik yang dikelola bumdes bukan yang dikelola swasta. Masuk birokrasi atau hasil kerja akan ditentukan oleh perilaku, dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menjadi kekuatan sekaligus motivasi bagi warga desa, serta aplikasi situ terus desa bisa lakukan promosi. Dalam kurun perilaku ditentukan oleh paradigma (mindset). Oleh karena (Kemenpan RB), jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal
membantu promosi produk unggulan desa agar lebih setengah tahun kita kasih hadiah siapa yang jumlah like-nya itu, Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah perubahan yang belum jelas.
bersaing,” jelas Menteri Desa PDTT saat menerima paling banyak," jelasnya. mindset. Dari mindset yang keliru menuju tata pikir yang "Saya berharap semoga jajaran Kementerian PAN dan RB
kunjungan Raffi Ahmad di Jakarta, Kamis (9/6/2022). lebih mendasar sesuai cita-cita dan kepentingan tidak bosan-bosannya membimbing kita semua," kata
Menanggapi hal tersebut, Raffi merespon antusias masyarakat,” tegas Gus Halim sapaan akrabnya saat Doktor Honoris Causa dari UNY itu.
Menteri Desa PDTT mengungkapkan, pihaknya dan siap terjun langsung ke desa untuk mempromosikan peluncuran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
terus menerus berkolaborasi dengan berbagai elemen semua potensi desa sehingga popularitas produknya Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2022 tentang Sementara itu, Deputi bidang kelembagaan dan tata
masyarakat dari mulai dari aktor, influencer, korporasi meningkat. Aktor sekaligus presenter 35 tahun tersebut Peta Proses Bisnis Dan Rencana Penerapan Sistem Kerja laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
hingga kalangan akademisi maupun perguruan tinggi yakin pemanfaatan media sosial merupakan salah satu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Reformasi Birokrasi, Nanik Murwati berharap peta proses
sebagai bagian dari upaya akseleratif pembangunan desa langkah penting yang perlu dilakukan di era digital ini. Tidak Transmigrasi (Kemendesa) di Kantor Kemendesa, Jakarta, bisnis dan rencana penerapan sistem kerja Kemendesa
baik secara sosial maupun ekonomi. Menurutnya, sumber hanya untuk desa, namun hal tersebut juga dipastikan Rabu (15/6/2022). dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses
daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi di desa bermanfaat untuk Indonesia. dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien dan terukur di
tetap menjadi masalah serius sehingga angka kemiskinan, Menurut Gus Halim, peta proses bisnis merupakan lingkungan Kemendesa.
stunting, kelaparan, air bersih, dan lainnya belum berhasil “Di Rans kita punya konten Jajarans. Jadi pas lagi gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
dituntaskan. Sehingga butuh keterlibatan semua pihak Covid kita ngundang UMKM ke rumah kita. Kita nge-vlog kerja untuk menghasilkan luaran yang memiliki nilai tambah "Kami siap membantu jika ada kesulitan-kesulitan. Kita
termasuk publik figur sehingga muncul ide strategis yang dengan mempromosikan jajanan-jajanan itu. Nah ini bisa serta memiliki standar kualitas pelaksanaan pekerjaan. diskusi bersama agar dapat dipahami dan dilaksanakan
dapat diaplikasikan di desa. juga ketika kita ke desa kita nge-vlog disana. Kita tunjukin Oleh karena itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Ia oleh jajaran. Kami berharap ini menjadi awal komitmen dan
desa wisatanya, kulinernya, atau hal-hal lain di desa itu. Ini meminta agar mekanisme kerja dan peta proses bisnis yang keseriusan yang sungguh-sungguh dari jajaran
"Kita terus berikhtiar semaksimal bagus buat desa. Karena kalau desanya bagus, makmur diterapkan benar-benar diimplementasikan sejak Kemendesa," kata Nanik.
mungkin dalam pembangunan desa sebaik mungkin untuk pasti Indonesia juga makmur,” ujar Raffi Ahmad. “Desa penetapan program dan anggaran, serta pelaksanaan,
kepentingan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi. memiliki potensi besar yang harus terus dikembangkan pemantauan, evaluasi serta pengawasannya.
Dua hal itu selesai maka selesai juga masalah di desa,” dengan pemberdayaan dan pendampingan secara
tambahnya. Gus Halim optimistis dengan hadirnya langsung” tutup Raffi.
dukungan Sultan Andara akan memperkuat promosi produk Dalam diskusi tersebut hadir pula Sekretaris Jenderal Taufik
Madjid, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi
06 nawala, volume IV Tahun 2022 Ivanovic Agusta, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin
Chaerlinatun, Candil Seurieus Band, dan Edwin Coklat Band.
Dok. Kemendes PDTT 07nawala, volume IV Tahun 2022
SETJEN
SEKJEN TAUFIK :
HARAP HUMAS TERUS PERKUAT
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
S ekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, mendorong tugas dan fungsi Rohumas terhadap gaya Dok. Kemendes PDTT
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi peradaban baru, yang ditandai dengan perubahan signifikan
(Kemendesa) Taufik Madjid mengatakan tanggung mulai dari pelayanan informasi dan teknologi desa yang KEMENDESA PDTT RAIH ZONA HIJAU
jawab untuk menyampaikan informasi kebijakan didorong oleh seluruh person-in-charge (PIC) pengaduan STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2021
pemerintah menjadi tugas semua pihak, bukan hanya Biro dan informasi dari unit teknis. “Selama pandemi, banyak
Hubungan Masyarakat (Rohumas). penyesuaian dan perubahan. Adaptasi kebiasaan baru K Kementerian Desa, Pembangunan Daerah telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanannya
telah menjadi perubahan besar dalam gaya hidup Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) meraih sehingga tetap berada di zona hijau.
Termasuk partisipasi dalam pengawasan peradaban desa. Optimalisasi penggunaan teknologi, zona hijau dalam survei penilaian kepatuhan
pembangunan lewat data dan informasi yang mudah borderless public service adalah keharusan yang muncul "Untuk itu ini menjadi sebuah tantangan bagi kami
diakses di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. akibat adanya pembatasan dari efek pandemi”, kata Sekjen standar pelayanan publik 2021 yang dilaksanakan oleh khususnya seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarga
Taufik. “Saya mengharapkan, kita tidak boleh besar Kemendesa untuk dapat memberikan pelayanan lebih
Sekjen Taufik menjabarkan, jargon Desa Maju dan mengendurkan layanan layanan kepada masyarakat yang Ombudsman Republik Indonesia dengan total nilai 81,46. baik lagi, lebih cepat lagi, dan pastinya lebih efektif dan
Mandiri, bukanlah sebuah hal yang mudah. Pasalnya, desa membutuhkan, terkhusus tugas Biro Hubungan Masyarakat efisien," katanya.
harus mampu mengawasi betul perkembangan dan yang dibantu oleh seluruh PIC pengaduan dan informasi Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas)
pembangunan pemerintah. Ia juga mengatakan, dari unit teknis, menjadi frontline pengaduan dan Kemendesa, Erlin Chaerlinatun, mewakili Menteri Desa PDTT, Anggota Ombudsman Dadan Suharma Wijaya
permintaan informasi seputar desa yang semakin permohonan informasi, sambungnya. Abdul Halim Iskandar, mengatakan, zona hijau dalam menjelaskan, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik
meningkat perlu dibarengi dengan upaya maksimal SDM pelayanan publik ini merupakan hasil kerja keras seluruh unit dilaksanakan dengan tiga kategori, yaitu zona merah dengan
desa dalam menggali informasi dan memutakhirkan Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, kerja di Kemendesa yang harus terus ditingkatkan. standar penilaian kepatuhan rendah, zona kuning dengan
pendataaan terkait proses pengelolaan dan pemanfaatan Erlin Chaerlinatun berharap agar Humas Kemendesa terus "Kami sangat bersyukur atas prestasi ini, hasil kerja keras standar penilaian kepatuhan sedang, dan zona hijau dengan
dana desa. konsisten melayani kebutuhan informasi dan pengaduan dari Kemendesa. Harapan kami seperti pesan dari Gus penilaian kepatuhan tinggi.
dari masyarakat serta mampu menghadirkan informasi Menteri seluruh unit kerja yang ada di Kemendesa wajib
Hal itu diperlukan sebagai upaya komunikatif yang akurat dan terang benderang. “Jangan sampai mempertahankan prestasi-prestasi yang diraih. Minimal Saat ini, katanya, masih ada beberapa kementerian,
pada akhirnya diharapkan mampu memberikan pencerahan semangat kita melayani publik semakin menurun”, kata mempertahankan dan berusaha untuk terus meningkatkan lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mencapai zona
kepada masyarakat mengenai kebijakan, hasil, dan Erlin. prestasi yang diraih," ujar Kabiro Humas Kemendesa dalam hijau sehingga diharapkan dapat terus diperbaiki oleh
manfaat pembangunan pemerintah pusat maupun keterangannya di laman resmi kemendesa.go.id pada Kamis masing-masing instansi.
kebijakan pemerintah di desa. “Namun hal ini bukanlah “Sejauh ini, berkat kinerja semua pihak, Rohumas (2/6/2022).
pekerjaan yang mudah” imbuh Sekjen Taufik. mampu melayani publik secara optimal. meskipun "Kiranya saran perbaikan yang disampaikan kepada
demikian, saya ingin semua pelayanan informasi dan pemerintah dan lembaga mendapat tindak lanjut sebagai
Ia mendapat laporan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat ini tetap mampu mempertahankan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,
pengaduan yang masuk melalui Rohumas meningkat di predikat positif dari berbagai pihak secara optimal, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan
awal tahun dan akhir tahun. Di saat awal implementasi sambung Erlin. kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
prioritas penggunaan dana desa, serta di akhir tahun saat Turut hadir dalam pertemuan itu Pejabat Tinggi Madya di
prioritas penggunaan dana desa tahun selanjutnya sedang lingkungan Kemendesa, Kepala Biro Humas Kementerian
disusun. Ketenagakerjaan, Kepala Biro Humas Kementerian Hukum
“Banyaknya jumlah pengaduan serta permohonan & HAM, Perwakilan dari KemenPAN RB, Ombudsman dan
informasi yang masuk, harus kita tanggapi positif, bahwa BPKP.
publik saat ini sudah memerhatikan kinerja pemerintah,
kinerja pemerintah desanya, mengawasi setiap Lebih lanjut Erlin menjelaskan, survei penilaian
pembangunan di desa”, ujar Sekjen Taufik dalam kegiatan kepatuhan standar pelayanan publik di kementerian,
Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat dan PPID lembaga, dan pemerintah daerah kembali dilaksanakan
di Park Regis Hotel, pada Rabu (6/4/2022). setelah sempat terkendala pandemi pada 2020 lalu.
Meskipun penilaian dimulai dari awal lagi, Kemendesa dinilai
Sekjen Taufik berharap efek dari adaptasi
kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 ini mampu
08 nawala, volume IV Tahun 2022 09nawala, volume IV Tahun 2022
ITJEN
Dok. Kemendes PDTT sistem akan berjalan baik jika ditopang dengan integritas Indeks 65,7 tersebut merupakan gabungan komposisi
aparatur yang baik. Sistem yang baik tapi tidak diperkuat skor dari responden internal, eksternal dan penilaian ahli
PERSIAPKAN PENILAIAN KPK, oleh nilai dan norma dalam setiap aparatur yang memiliki atau eksper. Skor terendah didapatkan dari eksternal
integritas maka akan berbahaya dan fatal. "Begitu juga melalui penilaian integritas public dengan nilai sebanyak
ITJEN KOMUNIKASIKAN MEKANISME SURVEI integritas yang baik tanpa dibarengi oleh sistem yang baik 59,5 poin. Sementara dua skor lainnya yaitu internal
PENILAIAN INTEGRITAS KEPADA SELURUH PEGAWAI akan fatal, olehnya harus ada perimbangan antara integritas mendapatkan 74,3 poin dan penilaian ahli/eksper
yang baik, norma dari seluruh kita semua harus diperkuat mendapatkan 80,3 poin.
I nspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Expert (Ahli), dan Faktor Koreksi, dengan nilai terendah dengan sistem anti korupsi yang memadai," kata Sekjen
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Itjen KDPDTT) berasal faktor eksternal. “Meski komponen internal atau Taufik. Namun ada beberapa kondisi/keadaan yang
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi terkait survei lainnya tinggi, namun jika faktor eksternal rendah maka mengakibatkan rendahnya nilai SPI 2021, diantaranya
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Survei Penilaian Integritas secara akumulatif nilai SPI juga rendah” terang Taufik. Selain Begitu juga dengan perlindungan atas sistem yang ketika responden internal memilih masa kerja pada link
(SPI) Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Desa, PDTT itu dia juga menambahkan bahwa terkait dengan laporan- dibangun, termasuk setiap saat ada koreksi dari pihak survey, rata-rata mengisi di bawah 1 tahun sehingga
pada Selasa (24/5/2022). laporan pengaduan yang ada harus segera ditindaklanjuti berkompeten harus diberikan kesempatan yang seluas- responden tidak dapat mengisi lebih lanjut tautan tersebut,
oleh masing-masing unit kerja. luasnya. hal ini dikarenakan Kementerian Desa, PDT dan
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi mengalami perubahan SOTK yang
Desa, PDTT Taufik Madjid dengan didampingi Plt. Inspektur “Berkaca dari perolehan nilai integritas tahun 2021, kita Karena itu, hasil survei yang didapat jika faktor internal mengakibatkan pergeseran unit kerja responden tersebut.
Jenderal Eko Sri Haryanto, dan yang diikuti oleh segenap semua wajib mawas diri dan segera melakukan langkah- sudah cukup memadai tapi masih harus dilakukan sejumlah
pegawai Kemendesa yang menghadirkan narasumber dari langkah perbaikan/pembenahan, juga fokus terhadap langkah taktis untuk ditingkatkan. Taufik ingatkan untuk Fokus pencegahan korupsi di Kementerian Desa,
KPK dengan dipandu oleh moderator Inspektur V Hasrul rekomendasi hasil survey diantaranya perlu adanya tidak cepat puas dengan angka diatas 80 untuk survei Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat
Edyar kegiatan tersebut dilakukan secara hibrid. peningkatan sistem anti korupsi, indikator transparansi dan internal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diprioritaskan pada, Pertama, Genjot sosialisasi dan
keadilan layanan serta masih minimalnya dampak sosialisasi (KPK) ini. kampanye anti korupsi pada pengguna layanan serta
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur anti korupsi di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Ini upayanya dan menilai capaian program antikorupsi oleh
yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan harus jadi catatan dan bahan evaluasi kita," imbuh Sekjen Hasil survei untuk Expert (Ahli) dikatakan Taufik juga Kemendesa sehingga kegiatan-kegiatannya dapat benar-
Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Taufik. cukup tinggi, diatas 80. Ini berkaitan dengan transparansi benar efektif sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai yang diberikan predikat Kementerian yang Informatif dari Muaranya adalah untuk membentuk perubahan perilaku
pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan Menurut Taufik, indeks SPI Kemendesa masih berada di Komisi Informasi Pusat. terutama kepada pengguna layanan agar tidak lagi
korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD. tingkatan yang cukup rendah yaitu di 65,7 dimana Indeks memberikan suap dan berani melaporkan pelanggarannya
Rata-rata Nasional sudah berada pada angka 72,4. Upaya "Ini wujudkan semua ini perlu kesadaran kolektif yang dengan jaminan rasa aman bagi pelapornya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid mengatakan, menaikan nilai Indeks SPI perlu dilakukan minimal bisa perlu dibangun, mulai dari Pimpinan sampai seluruh staf
Kemendesa bukan pertama kali mengikuti SPI dan mengajak menyamai rata-rata nasional. Banyak faktor yang harus hingga pada saatnya survei dilakukan hingga Agustus Kedua, penggunaan teknologi dalam memberikan
seluruh pihak terkait di Kemendesa untuk meneguhkan niat dilakukan seperti penguatan faktor internal. “Meskipun telah nantinya hasilnya sesuai dengan harapan kita," kata Sekjen layanan seperti layanan online agar dioptimalkan. Aplikasi-
untuk memperoleh nilai yang jauh lebih baik dibandingkan diatas 70 tapi tetap harus tetap lakukan langkah-langkah Taufik. aplikasi yang telah dibentuk dalam rangka mempermudah
tahun 2021 untuk SPI tahun 2022. “Masih banyak pekerjaan taktis agar nilai internal menjadi lebih tinggi” ungkap Taufik. layanan tidak hanya digunakan sesaat namun bersifat
rumah yang harus diselesaikan dengan cepat di internal "Bahkan kita harus mengkampanyekan secara massif kalau Begitu juga dengan Faktor Koreksi yang berkaitan sustainable dengan langkah perbaikan dan update jika
Kemendesa untuk meningkatkan hasil penilaian integritas Kementerian kita ini Anti Suap dan tidak ada lagi tentang Ketaatan terhadap penyampaian harta kekayaan terdapat penambahan kebutuhan layanan.
oleh KPK tahun 2022 ini, dimana Sistem yang baik, didukung penyelewengan atas wewenang yang diberikan kepada kita," kepada negara, yang paling lambat diserahkan 21 Maret
dengan integritas yang baik” ujar Sekjen Taufik. tegas Sekjen Taufik. setiap tahunnya. Juga termasuk penanganan laporan Ketiga, penguatan sistem pencegahan korupsi lebih
pengaduan. terintegrasi dan berdaya guna lebih luas di dalam lingkup
Sekjen Taufik mengajak seluruh pihak terkait untuk kementerian. Selanjutnya, perlunya peningkatan kualitas
memperhatikan hal teknis yang detail guna memaksimalkan sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik
penilaian survei yang dilakukan oleh KPK nanti agar hasilnya kepentingan hingga implementasi pada proses
sesuai dengan harapan. promosi/mutasi untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang
sesuai dengan kebutuhan instansi.
Kemendesa perolehan skor 65,7 di Tahun 2021,
sementara rata-rata nasional sudah mencapai skor 72,4. Keempat, meminimalisir perdagangan pengaruh
Kemendes harus benahi dalam memetakan risiko korupsi (trading in influence) dengan mendorong transparansi pada
internal dan upaya mencegah korupsi sehingga kegiatan- proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan.
kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan korupsi
Selanjutnya ia juga memaparkan bahwa SPI dinilai Sekjen Taufik juga menekankan soal sistem anti korupsi maupun penindakannya tidak hanya seremonial namun
memang benar-benar dapat meningkatkan skor penilaian
berdasarkan empat komponen yaitu Internal, Eksternal, di lingkungan Kemendesa. Ia menjelaskan bahwa sebuah integritas berdasarkan metode yang telah dikembangkan
oleh KPK.
10 nawala, volume IV Tahun 2022 11nawala, volume IV Tahun 2022
RAPAT REVIEW SOP PDP
di Lingkungan Inspektorat Jenderal Mewakili Menteri Desa PDTT,
Kementerian Desa PDTT Dirjen PDP menjadi Co-Chair dalam Forum GDPRR
SOP yang telah ada sebelumnya, apabila masih relevan G lobal Platform for Disaster Direktur Jenderal pengurangan dan penanggulangan
dengan kondisi saat ini maka dapat digunakan kembali yang Risk Reduction (GPDRR) Pembangunan Desa dan Perdesaan, risiko bencana. Target pertama lebih ke
disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Desa nomor 4 adalah forum multi pemangku Sugito S.Sos, M.H mewakili Menteri pemulihan pasca Covid-19, target kedua
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Peraturan kepentingan dua tahunan yang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal meningkatkan kesadaran publik dalam
Menteri Desa nomor 10 Tahun 2021 tentang Pola Klasifikasi diinisiasi oleh PBB untuk meninjau dan Transmigrasi sebagai Co-Chair penanggulangan bencana, target ketiga
Arsip. Selanjutnya untuk identifikasi SOP baru yang belum kemajuan, berbagi pengetahuan dan bersama dengan Ms. Mami Mizutori, melibatkan elemen penting pentahelix
ada pada Kepirjen 18 Tahun 2021, maka akan disusun sesuai mendiskusikan perkembangan dalam Special Representative of the dalam pengurangan risiko bencana, dan
kebutuhan. Penanggulangan Risiko Bencana Secretary-General for Disaster Risk target keempat menunjukkan praktik
(PRB). GPDRR memainkan peran Reduction memandu diskusi pada baik yang sudah Indonesia lakukan.
Dok. Kemendes PDTT Pada dasarnya SOP Makro bersifat strategis, penting dalam memobilisasi dan Ministerial Roundtable bertema
menyeluruh dan jangka panjang, sedangkan SOP Mikro lebih mendorong kolaborasi antara “Scaling-up Disaster Risk Reduction to Rangkaian diskusi difokuskan
I nspektorat Jenderal melaksanakan Rapat Pembahasan bersifat teknis, berdasarkan hal tersebut maka SOP Makro pemerintah, pemangku kebijakan, dan Tackle the Climate Emergency” yang pada strategi membangun ketahanan
dan Reviu SOP Inspektorat Jenderal. Rapat yang Inspektorat Jenderal yang disusun yaitu, SOP Penyiapan PBB untuk mempercepat pelaksanaan berlangsung di Nusa Dua Bali. masyarakat dalam manajemen
dipimpin langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern; SOP pengurangan risiko bencana. kebencanaan untuk mewujudkan tujuan
Dian Rediana, Ak, M.Si, CA, CFrA, ini merupakan tindak lanjut Pelaksanaan Pengawasan Intern; SOP Pelaksanaan Forum ini membahas banyak pembangunan berkelanjutan (SDGs).
atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2022 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hasil Dana 7th GPDRR diselenggarakan hal terkait topik penting di antaranya Pada kesempatan ini, Dirjen PDP
tentang Peta Proses Bisnis dan tindak lanjut hasil rapat Desa; SOP Pelaksanaan Investigasi Khusus, sedangkan SOP di Bali Nusa Dua Convention Center adalah tata kelola risiko bencana, menyampaikan bahwa langkah yang
Brainstorming penyusunan standar operasional prosedur Mikro yang harus disusun oleh masing-masing unit kerja (BNDCC) pada 23 - 28 Mei 2022. GPDRR investasi risiko bencana, dan telah ditempuh Indonesia adalah
(SOP) Kemendesa dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Eselon II disesuaikan dengan penugasan mandatory. 2022 ini tidak terpisahkan dari pemulihan pasca pandemi, dengan memperkuat kapasitas pemberdayaan
rangkaian kepemimpinan Indonesia di beberapa target yang akan dicapai masyarakat desa dan meningkatkan
tingkat dunia pada tahun ini termasuk selama pagelaran global ini mulai dari kesiapan masyarakat desa dalam
Presidensi G-20. recovery pasca pandemi hingga perencanaan desa berbasis risiko
meningkatkan kesadaran publik terkait bencana dan pengelolaan bencana.
Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi, menyusun Dok. Kemendes PDTT
dan menganalisa SOP lama maupun yang baru pada masing-
masing unit kerja Eselon II di Lingkungan Inspektorat
Jenderal, dan juga melakukan reviu terhadap 66 SOP yang
dianggap masih relevan sesuai dengan kondisi saat ini,
dimana SOP tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat
Jenderal dan pelaksanaan pengawasan di lingkungan
Kemendesa..
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2022 Dok. Kemendes PDTT
tentang Peta Proses Bisnis merupakan acuan dalam
penyusunan SOP, dimana SOP tersebut adalah penjabaran Dok. Kemendes PDTT
yang lebih detail dari Peta Proses Bisnis, yang merupakan
SOP Makro yang akan diturunkan dan disusun oleh masing-
masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat
Jenderal menjadi SOP-SOP Mikro.
12 nawala, volume IV Tahun 2022 13nawala, volume IV Tahun 2022
KEMENDES-KEJAGUNG dengan Kejaksaan Agung yang terus dilaksanakan di daerah-daerah lain pemahaman soal pertanggungjawaban
ditingkatkan dari tahun ke tahu. seluruh Indonesia. keuangan," kata Jaksa Agung ST
KONSOLIDASIKAN POS JAGA DESA Menurut Gus Halim, Kejaksaan Agung Burhanuddin.
UNTUK EFEKTIFKAN PEMANFAATAN DANA DESA telah membantu desa dengan Sementara itu, Jaksa Agung
memberikan pendampingan dalam ST Burhanuddin merespon positif dan Jaksa Agung Burhanuddin
K ementerian Desa Pembangunan pemanfaatan dana desa. menegaskan jika pihaknya pun akan mengapreasi upaya Kemendesa dalam
Daerah Tertinggal dan menindaklanjuti kerja sama dengan mengawal pemanfaatan dana desa yang
Transmigrasi (Kemendesa) “Saya ucapkan terima kasih Kemendesa soal Posko Bersama itu. Ia efektif dan akuntabel, untuk
terus mengoptimalkan pemanfaatan atas kolaborasi Kemendesa dan juga menyampaikan perlunya dibentuk mempercepat pemulihan ekonomi
dana desa. Salah satunya dengan Kejagung selama ini. Saya optimis Tim Terpadu atau Tim Asistensi nasional dan peningkatan Sumber Daya
meningkatkan kerjasama dengan dengan pendampingan dari kejaksaan Gabungan dari Kemendesa dan Manusia di Desa. Burhanuddin juga
Kejaksaan Agung dan dua lembaga pemanfaatan Dana Desa bisa Kejaksaan RI. berkomitmen untuk terus meningkatkan
negara itu mengkonsolidasikan Pos diantisipasi sedini mungkin. Sehingga kerjasama dengan Kemendesa dengan
Jaga Desa. dampak dana desa lebih efektif lagi,” Melalui kerjasama ini, Jaksa memberikan pendampingan
ucap Gus Halim. Agung Burhanuddin berharap dapat pemanfaatan dana desa.
Mendes PDTT Abdul Halim merupakan faktor penting untuk Dok. Kemendes PDTT bekerja efektif dalam mengawasi
Iskandar mengatakan, Nantinya, bakal menunjang keberhasilan pelaksanaan Sebagai Informasi, salah satu pengelolaan dana desa sehingga Dalam kunjungan tersebut,
ada pendampingan untuk menekan program-program yang dibiayai oleh bimbingan, dan penyuluhan hukum pada bentuk peningkatan kolaborasi antara kedepan penggunaan dana desa bisa Gus Halim didampingi Sekretaris
permasalahan yang dihadapi oleh dana desa. Harapannya, kolaborasi aparatur desa dan masyarakat. Kemendesa dengan Kejaksaan Agung lebih efisien, tepat guna dan akuntabel. Jenderal Kemendesa Taufik Madjid.
Kepala Desa dan perangkatnya, yang efektif dengan Kejaksaan Agung Menurutnya penguatan efektivitas Pos dalam pengawasan penggunaan dana “Sebenarnya ini pertemuan yang kedua Turut serta mendampingi Jaksa Agung,
termasuk dalam pemanfaatan dan dapat mengefektifkan pemanfaatan Jaga Desa Bersama Kejaksaan Agung desa, adalah pendampingan hukum kali, kita ini kejaksaan punya program Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto
memaksimalkan penggunaan Dana dana desa dalam rangka percepatan merupakan solusi preventif untuk (Legal Assistance) dari Kejaksaan Jaga Desa yang bertujuan memberi dan Jaksa Agung Muda Pembinaan
Desa dengan pendampingan dari pemulihan ekonomi nasional level meminimalisir terjadinya penyimpangan Agung dalam pemanfaatan dana desa, pendampingan kepada Perangkat Bambang Sugeng Rukmono.
Kejaksaan Agung. Dengan desa, ketahanan pangan nasional level pengelolaan dana desa. Penguatan dan yang akan di launching di Lampung Desa. Peranan Jaksa (penting) untuk
pendampingan ini, diharapkan bisa desa, serta peningkatan sumber daya peningkatan peran Jaga Desa, pada 15-17 Juni 2022, dan segera memberikan pendampingan
menekan permasalahan yang dihadapi manusia di desa sesuai kewenangan Kemendesa dan Kejaksaan Agung telah
oleh Kepala Desa dan perangkatnya, desa. menyepakati pembentukan Pos GUS HALIM: POS JAGA DESA TETAP MEMBUTUHKAN PERAN AKTIF WARGA
termasuk dalam pemanfaatan Dana Komando Bersama Jaga Desa di tingkat
Desa," kata Menteri Desa, "Harapan kita adalah dana pusat, serta penggunaan sistem Menteri Desa Pembangunan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan desa yang sudah diturunkan ke desa- berbasis teknologi informasi. Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul desa bisa mempercepat pemulihan Transmigrasi (Menteri Desa
Halim Iskandar menyambangi Kepala ekonomi nasional dan persoalan "Kita sepakat membentuk PDTT) Abdul Halim Iskandar
Kejaksaan Agung (Kajagung) ST ketahanan pangan menjadi prioritas Posko Bersama di Pusat, dengan menegaskan optimalisasi pemanfaatan
Burhanuddin di ruang VVIP di Gedung dalam dana desa," kata Mendes PDTT menggunakan sistem aplikasi, dan dana desa membutuhkan peran serta
Kartika Kejaksaan Agung, pada Selasa saat menyambangi Jaksa Agung ST langsung ditindak lanjuti oleh Sekjen semua pihak. Keberadaan Pos Jaga
(14/6/2022). Burhanuddin, Selasa 14 Juni. Kemendesa dan unit kerja terkait," Desa hasil kerjasama Kementerian
tuturnya. Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Gus Halim, sapaan akrabnya, Lebih lanjut, Gus Halim juga dan Transmigrasi (Kemendesa) dan
mengungkapkan tujuan kedatangannya menegaskan Pos Jaga Desa berperan Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaaan Agung tetap harus
selain untuk mempererat silaturahmi dalam melakukan asistensi, Gus Halim juga mengucapkan terima diimbangi peran aktif masyarakat.
dan kerja sama dengan Kejaksaan kasih kepada Jaksa Agung, atas
Agung, juga mendiskusikan sejumlah kerjasama yang antara Kemendesa “Kerjasama kemendesa kegiatan sosialisasi Prioritas Dok. Kemendes PDTT
hal yang berkaitan dengan pembinaan dengan Kejagung RI adalah bentuk Penggunaan dan Pengawasan Dana
hukum dan kapasitas perangkat desa. pengawasan formal. Akan tetapi, peran Desa serta Pendampingan Hukum di Gus Halim-sapaan akrab Menteri Abdul
Menurutnya, kapasitas perangkat desa serta masyarakat dalam pengawasan Novotel Bandar Lampung, Kamis Halim Iskandar-mengatakan untuk
sebagai pelaksana kebijakan penggunaan dana desa adalah hal (16/6/2022). meminimalisir terjadinya
paling penting,” ujar Menteri Abdul penyimpangan pengelolaan dana desa
Halim Iskandar saat saat membuka diperlukan penguatan fungsi
14 nawala, volume IV Tahun 2022 15nawala, volume IV Tahun 2022
pengawasan formal dan non formal. “Salah satu upaya yang merupakan kerja sama Kejaksaan Penggunaan dan Pengawasan Dana Diantaranya, jumlah desa berstatus tentang Percepatan Penghapusan
Menurutnya, kerjasama kemendesa dilakukan dalam kerjasama Agung dan Kemendesa dalam rangka Desa serta Pendampingan Hukum di mandiri dari 174 desa pada tahun 2015 Kemiskinan Ekstrem. Ia meyakini,
dengan Kejagung RI dalam bentuk Pos pengawalan Dana Desa dengan pengawasan penyaluran dan Novotel Bandar Lampung, Kamis meningkat 1.878 persen atau menjadi pengentasan kemiskinan ekstrim
Jaga Desa adalah bentuk pengawasan Kejaksaan RI, antara lain pemanfaatan Dana Desa. Pengawasan (16/6/2022). 3.269 desa mandiri pada tahun 2021. dengan dilakukan dengan Langkah
formal. mengoptimalkan Pos Jaga Desa, ini akan memberi manfaat maksimal Sedangkan status desa maju dari taktis yang berdasar pada data desa
mengoptimalkan pembinaan hukum Dana Desa untuk penyelenggaraan “Sebagai bentuk komitmen 3.608 desa di tahun 2015 menjadi berbasis SDGs Desa. Oleh karena itu,
“Sedangkan pengawasan dan peningkatan kapasitas Perangkat pembangunan di desa ," kata Ade. pemerintah terhadap penguatan 15.321 desa pada tahun 2021. Begitu Kemendes PDTT terus mendorong Desa
informal adalah dalam bentuk peran Desa serta pendampingan kepada rekognisi desa, maka sejak pertama juga desa berkembang, dari 22.882 untuk melakukan pemutakhiran data
aktif masyarakat dengan partisipasi perangkat desa,” tegasnya. Sebagai informasi, kegiatan kali disalurkan, pada tahun 2015, desa di tahun 2015, menjadi 38.082 berbasis SDGs Desa.
aktif masyarakat dalam musyawarah sosialisasi Prioritas Penggunaan dan jumlah Dana Desa terus ditingkatkan,” desa berkembang pada tahun 2021.
desa dari perencanaan dan pemetaan Sementara itu, Sekretaris Pengawasan Dana Desa ini merupakan tegas Gus Halim sapaan akrab Menteri “Mari kita berikan kepercayaan
kebutuhan desa hingga pelaksanaan JAM Intelijen Kejaksaan Agung Ade tindaklanjut dari kerja sama antara Abdul Halim Iskandar. “Sebaliknya, desa tertinggal kepada desa untuk melakukan
pembangunan agar sesuai dengan Eddy Adhyaksa mengapresiasi Kemendesa dengan Kejaksaan Agung dan sangat tertinggal terus mengalami pendataan soal kemiskinan. karena
pencapaian tujuan SDGs Desa,” kolaborasi antara Kejaksaan Agung dalam rangka mengantisipasi Selain berhasil menunjang penurunan. Pada tahun 2015 ada desa pasti lebih memahami kondisi di
katanya. dan Kemendesa sebagai tindak lanjut penyimpangan pengelolaan dana desa. aktivitas ekonomi warga desa, 33.592 desa tertinggal dan 13.453 desa. Berikan desa kedaulatan untuk
Nota Kesepahaman antara Jaksa Selain pembentukan Pos Komando sepanjang 2015-2021 dana desa juga desa sangat tertinggal. Pada tahun menyusun data karena pasti akan valid
Gus Halim menegaskan jika Agung dan Menteri Desa PDTT. Dalam Bersama Jaga Desa, juga disepakati telah digunakan untuk pembangunan 2021, jumlah tersebut turun menjadi dan mudah di update," sambung Gus
optimalisasi pemanfaatan Dana Desa hal ini, peran JAM Intelijen dalam penggunaan sistem pengawasan yang infrastruktur yang menunjang kualitas 12.636 desa tertinggal dan 5.649 desa Halim.
harus ditindak lanjuti dengan asistensi pengawasan Dana Desa adalah berbasis teknologi informasi. hidup masyarakat desa. Diantaranya sangat tertinggal,” tegasnya.
penggunaan dana desa hingga berkaitan dengan upaya preventif berupa: pembangunan sarana olah Sebagai informasi, saat ini
pengawasan dan pendampingan pencegahan penyimpangan Turut hadir dalam acara itu raga sebanyak 29.210 unit; prasarana Sementara itu, untuk lebih melalui situs sid.kemendesa.go.id,
hukum dalam pengelolaan keuangan penggunaan Dana Desa dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia air bersih 1.207.423 unit; prasarana memaksimalkan pemanfaatan Dana warga desa dapat mengetahui persis
desa. Dengan demikian penggunaan melaksanakan penyuluhan hukum ke Chalim, pejabat di lingkungan MCK 443.884 unit; Polindes 14.401 Desa demi kebangkitan ekonomi dan jumlah warga miskin dan miskin
dana desa akan sesuai dengan desa-desa serta sosialisasi ke Kepala Kemendesa dan Kejaksaan Agung, unit; drainase 45.517.578 meter; PAUD peningkatan kualitas SDM , maka ekstrem, jumlah warga yang
kebijakan prioritas serta berdampak Desa dan Perangkatnya. Perangkat Desa serta pendamping 66.430 kegiatan; Posyandu 42.007 unit; Kemendes PDTT telah menetapkan membutuhkan asuransi kesehatan dan
pada Peningkatan ekonomi warga desa desa. serta digunakan untuk membangun SDGs Desa sebagai arahan kebijakan ketenagakerjaan, dan sebagainya. Pada
dan peningkatan kualitas Sumber Daya "Kami juga sudah 74.289 unit sumur. Pembangunan Desa. Menurut Gus tahun 2021, Semangat daulat data desa
Manusia di Desa. meluncurkan aplikasi Jaga Desa yang Halim, SDGs Desa merupakan upaya menghasilkan data 94.103.117 warga,
"Selain untuk kebutuhan primer konkret dalam membangun bangsa 27.915.042 keluarga, dan 320.942 rukun
DANA DESA TERBUKTI TINGKATKAN EKONOMI DAN KUALITAS SDM DESA warga desa, dana desa juga telah melalui desa serta sejalan dengan tetangga.
dimanfaatkan untuk pembangunan RPJMN yang ditetapkan oleh
Peningkatan alokasi dana desa jalan desa sepanjang 308.490 kilo pemerintah. Turut hadir dalam acara itu Wakil
semakin mempertegas meter; jembatan sepanjang 1.583.215 Gubernur Lampung Chusnunia Chalim,
komitmen pemerintah untuk meter; pasar desa 12.244 unit; "Dengan SDGs Desa, arah Sekretaris JAM Intelijen Ade Eddy
membangun Indonesia dari pinggiran, BUMDesa 42.317 unit kegiatan; kebijakan pembangunan desa dan Adhyaksa, Pejabat di lingkungan
perbatasan, dan desa. Terbukti, mulai tambatan perahu 7.384 unit; embung prioritas pemanfaatan Dana Desa akan Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung,
tahun 2015-2022 dana desa yang 5.371 unit; irigasi 80.120 unit; penahan selaras dengan RPJMN dan Strategi Perangkat Desa serta pendamping
tersalurkan sebanyak Rp400,1 triliun tanah sebanyak 247.686 unit," kata Gus Nasional," kata Doktor Honoris Causa desa.
dan sebesar Rp 68 triliun untuk tahun Halim. dari UNY ini.
2022.
Selain itu, Gus Halim juga Gus Halim juga menyinggung
Demikian dikatakan Menteri menegaskan, pemanfaatan dana desa soal Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal juga telah berhasil meningkatkan yang telah resmi diluncurkan oleh
dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Indeks Desa Membangun (IDM) desa Pemerintah dengan lahirnya Instruksi
Abdul Halim Iskandar saat membuka dalam kurun 2015 hingga 2021. Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022
kegiatan Sosialisasi Prioritas
Dok. Kemendes PDTT 17nawala, volume IV Tahun 2022
16 nawala, volume IVTahun 2022
PEID
DIRJEN PDP SAMPAIKAN SDGS DESA DALAM
ASEAN-CHINA FORUM ON SOCIAL DEVELOPMENT AND REDUCTION KE – 16
Dirjen PEID Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan
Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sambangi Provinsi (Dirjen PEI DDTT), Harlina Sulistyorini, didampingi
Papua Barat Terkait oleh Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan
Program TEKAD DDTT melakukan kunjungan lapangan bersama tim
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Dok. Kemendes PDTT dalam rangka Supervisi Misi IFAD pada program
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di
D irektur Jenderal Pembangunan adalah salah satu poin SDGs Desa rural-urban di era pasca Covid-19 di Provinsi Papua Barat. Tujuan kunjungan lapangan ini untuk
Desa dan Perdesaan, yang menarik karena ketika target- kawasan ASEAN dan China, tentunya melakukan evaluasi kinerja implementasi program TEKAD
Kementerian Desa, targetnya tercapai, maka tidak ada melihat beberapa strategi yang sampai dengan bulan Mei 2022.
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan seorangpun yang kekurangan gizi, dilakukan Kemendesa guna pemulihan
Transmigrasi, Sugito menghadiri maupun yang mengalami malnutrisi. ekonomi desa dan perdesaan dalam Dalam kunjungan lapangan ini, Dirjen PEI DDTT,
Forum ASEAN-China Forum On Social kerangka pengentasan kemiskinan, Harlina Sulistyorini, bertemu dan melakukan diskusi dengan
Development and Poverty Reduction Sugito juga memaparkan, isu yaitu, 1. restrukturisasi tim teknis pelaksanaan IFAD di Papua Barat antara lain Dinas
ke-16 yang dilaksanakan secara daring, ketahanan pangan di Indonesia, kredit/pembiayaan modal kerja sektor PMK Provinsi Papua Barat, Tim PMC (Provincial
(Selasa/28/06/2022). selaras dengan visi dan tujuan informal, 2. program bantuan langsung Management Consultant), dan Tim Kabupaten diantaranya
pembangunan pedesaan ASEAN yang yunai, 3. Penguatan BUMDesa, dan 4. Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, dan Manokwari
Sugito menyampaikan bahwa tertuang dalam draft kerja Rencana Digitalisasi Desa melalui e-commerce. Selatan.
Implementasi dari SDGs untuk Induk Pembangunan Pedesaan ASEAN
pencapaian pembangunan Tahun 2022 – 2026, yaitu wilayah Asia “Dengan kerjasama ASEAN- Kunjungan ini juga membicarakan kegiatan
berkelanjutan yang lebih merata, Tenggara yang dinamis terintegrasi ke China, bersama-sama kita membangun pembangunan yang dilakukan di Kampung Sibyonggub,
Kementerian Desa, Pembangunan dalam ekonomi global, di mana kerjasama lintas sektor dengan Tubyam, dan Itkau di Distrik Anggi Gida Kabupaten
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi potensi sumber daya manusia melibatkan seluruh pemangku Pegunungan Arfak mulai dari proses perencanaan hingga
melokalkan SDGs hingga ke level desa. dioptimalkan, memungkinkan setiap kepentingan dalam pembangunan desa efektivitas pelaksanaan implementasi kegiatan. Diskusi
Target yang akan dicapai pada tahun dan semua orang untuk berpartisipasi dan pedesaan/ untuk menciptakan dilakukan bersama dengan para kepala desa, kader desa,
2030 antara lain adalah tidak ada dan mengambil bagian dari manfaat sinergi dan daya saing serta dan kelompok masyarakat.
kemiskinan di desa; tidak ada pembangunan pedesaan. berkontribusi bagi bangsa, negara, dan
kelaparan di desa; dan desa mencapai secara luas untuk kemajuan bersama di Sampai saat ini, program TEKAD masih berjalan
kedaulatan pangan; perbaikan nutrisi, Pertemuan ini diharapkan kawasan ASEAN dan Cin”a, pungkas dengan cukup baik. Program ini merupakan hasil Kerjasama
dan promosi pertanian berkelanjutan. mampu mengakomodir isu desa dan Sugito. antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Desa tanpa kelaparan (zero hunger) pedesaan khususnya terkait integrasi dan Transmigrasi dengan IFAD yang bertujuan untuk
mendorong percepatan pembangunan desa, khususnya di
kawasan timur Indonesia agar mampu mencapai ketahanan
pangan dan menguatkan sektor ekonomi inklusif.
18 nawala, volume IV Tahun 2022 19nawala, volume IV Tahun 2022
Ditjen PEI Selenggarakan CSR dan
Pengembangan Desa Berkelanjutan
Awards 2022
Dok. Kemendes PDTT Dok. Kemendes PDTT unsur Kementerian/Lembaga, struktur perekonomian nasional yang
Perusahaan penerima penghargaan, kokoh berkembang dan berkeadilan.
DITJEN PEID K ementerian Desa, Kepala Desa, maupun pengurus
Pembangunan Daerah BUMDesa. Kegiatan CSR Awards ini Wapres KH. Ma'ruf Amin dalam
GANDENG 18 PIHAK GUNA MANTAPKAN Tertinggal, dan Transmigrasi diselenggarakan sebagai salah satu arahannya menekankan bahwa
GERAKAN BANGGA BUATAN INDONESIA (Kemendesa) melalui Direktorat tindak lanjut MoU antara Kemendesa pembangunan Indonesia bersumber
Jenderal Pengembangan Ekonomi dan dengan ISSF. dari pembangunan desa. Desa yang kuat
R apat Koordinasi Persiapan N e g a ra I n d o n e s i a ; P T. Te l k o m diselenggarakan dari Juli hingga Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan dan mandiri merupakan turning point
Pelaksanaan Kegiatan Indonesia; PT. Grab Indonesia; PT. September di Provinsi Maluku Utara, Transmigrasi (PEI DDTT) bekerjasama Kegiatan ini melibatkan 63 untuk Indonesia di masa depan yang
Gerakan Nasional Bangga Garuda Indonesia; PT. Linkaja; PT. dengan skema pelaksanaan meliputi dengan Indonesian Social Perusahan BUMN dan Swasta, 1 maju. Saat ini desa menjadi titik awal
Buatan Indonesia (Gernas BBI) Tahun Shipper; PT. YOKKE; PT. Mustika Ratu. Pendampingan, Pelatihan Peningkatan Sustainability Forum (ISSF) Yayasan dan 4 perorangan, dengan pengungkit pemulihan ekonomi
2022 yang dipimpin oleh Direktur PT. Citilink; PT. Pos Indonesia; PT. Kapabilitas Bisnis dan Digital, dan menyelenggarakan Corporate Social usulan 88 Program dan 4 Kategori masyarakat, maka dari itu pemerintah
Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Bangga Teknologi Indonesia; PT. Permodalan, Akses Pasar, Harvesting, Responsibility (CSR) Awards sebagai Program. Program tersebut sangat mengharapkan BUMDesa dapat
Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan IDCloudHost dan PT. Aplikasi Karya dan lain sebagainya. bentuk apresiasi atas kepedulian merupakan program CSR yang terkait mengoptimalkan potensi melalui bidang
Transmigrasi (Dirjen PEI DDTT), Harlina Anak Bangsa; PT. Pegadaian, PT. perusahaan pembinaan dan dengan Pengembangan usahanya untuk menjadi manfaat bagi
Sulistyorini, diselenggarakan di Budaya Karya Anak Bangsa serta Kemendesa berharap kegiatan pengembangan ekonomi perdesaan BUMDesa/BUMDesa Bersama serta masyarakat desa.
Operational Room, Gedung Utama Perwakilan Pemerintah Provinsi Gernas BBI Tahun 2022 yang akan BUMDesa/BUMDesa Bersama. Tema kegiatan CSR lainnya yang selaras
Kantor Kementerian Desa, Maluku Utara sebagai Host. diselenggarakan di Provinsi Maluku kegiatan ini adalah “CSR dan dengan percepatan pembangunan Dalam mengoptimalkan
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Utara setelah didukung oleh para Top Pengembangan Desa Berkelanjutan desa dan pencapaian SDGs Desa. BUMDesa/BUMDesa Bersama,
Transmigrasi (Kemendesa). Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Brands yang sesuai kegiatannya masing- Awards 2022”. diharapkan BUMN dan Swasta terus
Gernas BBI akan dilaksanakan di Pelaksanaan Gernas BBI ini masing dapat mencapai tujuan dan Kegiatan CSR Awards ini melakukan sinerginya dalam
Provinsi Maluku Utara bulan September diharapkan akan memudahkan target, yaitu terciptanya peningkatan Acara dihadiri oleh Wakil diharapkan dapat memotivasi mendukung pembangunan desa
mendatang. pemetaan terhadap dukungan dari pencapaian target jumlah Presiden (Wapres) Republik Indonesia, berbagai pihak untuk terus sehingga dapat mempercepat
semua pihak yang terlibat sehingga UMKM/BUMDesa yang onboarding yang K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Desa, meningkatkan kinerja terbaiknya pengembangan ekonomi perdesaan
Rapat tersebut dihadiri oleh 18 terjalin kolaborasi, sinergi dan masuk ke dalam ekosistem platform Pembangunan Daerah Tertinggal, dan dalam pengembangan desa pasca pandemi.
mitra pendukung kegiatan Gernas BBI Kerjasama multipihak sehingga digital serta meningkatkan transaksi Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), berkelanjutan, sejalan dengan arahan
sebagai Top Brand, di antaranya kegiatan tersebut dapat berjalan penjualan. Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri yang disampaikan oleh Wapres Pada kegiatan CSR Awards ini terdapat
p e r w a k i l a n d a r i P T. P e r t a m i n a lancar sesuai dengan yang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin. 88 Program yang mendapat anugerah
(Persero); PT. Bank Centra Asia Tbk.; direncanakan. Pelaksanaan kegiatan dan Transmigrasi (Wamendesa PDTT) penghargaan yang diberikan dengan
PT. Marizarasa Sarimurni; PT. Bank Gernas BBI Tahun 2022 Budi Arie Setiadi, Ketua Umum ISSF Beliau menyampaikan rasa kategori 22 Gold, 53 Silver, dan 13
Sudarmanto, Sekretaris Jenderal penghargaannya atas gagasan yang Bronze. Untuk penghargaan perorangan
Kemendesa Taufik Madjid, Direktur diinisiasi oleh Kemendesa bersama terdapat 4 penghargaan, yaitu 3 kategori
Jenderal PEI DDTT Harlina Sulistyorini, ISSF dalam penganugerahan Excellent dan 1 kategori Outstanding.
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan penghargaan ini. Wapres KH. Ma'ruf
Pratama di lingkungan Kemendesa Amin mengharapkan kegiatan CSR dan Dok. Kemendes PDTT
serta para tamu undangan, baik dari pengembangan desa berkelanjutan
dapat menumbuhkan motivasi kepada 21nawala, volume IV Tahun 2022
BUMN ataupun Swasta dalam
pengembangan dan pembinaan BUM
Desa melalui program CSR, sehingga
dapat mendorong upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat
desa yang selanjutnya mewujudkan
20 nawala, volume IV Tahun 2022
PPDT KOLABORASI KERJA ANTAR KEMENTERIAN UNTUK PERKUAT
PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KEMENDESA LANJUTKAN KERJASAMA
DENGAN SURFAID INTERNATIONAL D irektur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Dirjen PPDT), Eko Sri Haryanto
menerima audiensi dari Pusat Riset Kesejahteraan
Sosial, Desa dan Konektivitas (KSDK) yang berada di
naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
(24/06/2022).
K ementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dok. Kemendes PDTT Pada kesempatan ini Kepala Pusat Riset, kepemimpinan, penyediaan aksesibilitas dasar dan gerakan
dan Transmigrasi (Kemendesa) melanjutkan kembali Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, BRIN Prof. Alie kesadaran moral dan sosial” terang Alie. Ia juga menjelaskan
kerjasama dengan Surfaid International. kapasitas pengelolaan unit usaha dan BUMDes; d) Pengembangan Humaedi menjelaskan mengenai penawaran kolaborasi bahwa target pencapaian output yang akan dilakukan dalam
Perpanjangan ini diusulkan oleh SurfAid yang merupakan komoditas lokal dan pemenuhan gizi masyarakat; e) Peningkatan pencapaian prioritas nasional dan program prioritas dengan durasi 3 tahun kedepan ialah yaitu daerah/desa maju dan
salah satu NGO mitra kerja Kemendesa dimana kerjasama akses gizi masyarakat, air bersih, dan sanitasi; serta f) Peningkatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan berdaya, produksi pengetahuan (jurnal, maupun buku) dan
sebelumnya akan berakhir pada akhir Agustus 2022 mendatang. kesetaraan gender dan inklusi. ”Jika pada kerjasama sebelumnya Transmigrasi (Kemendesa), yaitu mekanisme kerja riset aksi pengembangan prototype 1 desa KS.
kami mengalokasikan sebanyak 50 miliar, maka pada rencana 1 lokus desa Kesejahteraan Sosial (KS) yang merupakan
Usulan ini dilakukan dengan mengacu kepada surat persetujuan perpanjangan ini, kami merancang kebutuhan pendanaan sebesar kerjasama dimana Kemendesa sebagai pemilik pembiayaan, Hadir dalam kegiatan ini Kepala Organisasi Riset Tata
kerja sama antara Kemendesa dengan NGO asing (SurfAid) oleh Tim Rp 28,1 Milyar yang akan dilaksanakan selama kurun 3 tahun” penggerak dan evaluator, BRIN sebagai pelaksana dan Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan
Perizinan Ormas Asing (TPOA) Direktorat Jenderal Informasi dan lanjut Dinnia. Menurut Dinnia, lokus rencana kegiatan yang akan penanggung jawab aksi, pemda sebagai pendukung Masyarakat Agus Eko Nugroho, Peneliti Utama BRIN,
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. Oleh karenanya pada dilaksanakan adalah sama dengan periode sebelumnya dan pembangunan infrastruktur dan kebijakan, Perguruan tinggi, Suprapedi, Koordinator Kerjasama Dian Karinawati,
pertemuan ini dilakukan pemaparan program kerja SurfAid dalam ditambah 1 lokus baru yaitu Kabupaten Rote Ndao yang berfokus sebagai pendukung (KKN Mahasiswa) dan media sebagai Sesditjen PPDT Mety Susanty, Direktur Penyerasian Rencana
rangka proses perpanjangan MSP (Memorandum Saling pada 12 desa dengan angka stunting tertinggi di kabupaten sosialisasi dan pemantik best practices. dan Program, Rafdinal, Direktur PP SDA dan Lingkungan
Pengertian), yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja tersebut. sekaligus Plt Direktur PP sosial budaya dan kelembagaan
Sama dengan dihadiri oleh masing-masing Unit Kerja Eselon II di Berikutnya, Alie menjabarkan terkait riset aksi yang Sumarlan, Direktur PP Sarpras Sofyan Hanafi, Direktur PP
lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Menanggapi hal tersebut, Sumarlan Direktur PPSDAL sekaligus PLT ingin dicapai. “Target riset aksi ialah untuk meningkatkan daerah khusus Dwi Rudi Hartoyo, beserta koordinator dan
Tertinggal dan perwakilan Unit Kerja Eselon I lainnya. (29 Juni 2022) Direktur P2SBK, Ditjen PPDT menyampaikan beberapa masukan kesejahteraan ekonomi, memperkuat resiliensi dan subkoordinator dari Setditjen dan Direktorat Ditjen PPDT.
terkait program yang akan dilaksanakan agar menyentuh
Theresia Junidar selaku Koordinator Kerjasama menyampaikan penanganan stunting, sesuai apa yang diharapkan Eko Sri Haryanto DITJEN PPDT KEMENDESA HADIRKAN RUMAH PRODUKSI DAN
secara singkat terkait berakhirnya MSP yang sebelumnya telah selaku Dirjen PPDT yaitu dengan melaksanakan program MESIN PENGOLAHAN KOPRA DI KEPULAUAN SULA
dilaksanakan sejak tahun 2019 yang bekerjasama dengan Ditjen peningkatan produksi pertanian dengan menggunakan teknologi
PDTu pada kala itu dan akan berakhir pada bulan Agustus 2022. lokal, harapannya pelaksanaan program tidak terlalu menerapkan S emendesa melalui Ditjen Percepatan Pembangunan ini berjalan dengan lancar termasuk upaya tindak lanjutnya.
“Lokus pelaksanaan program SurfAid selama 3 tahun terakhir adalah teknologi pertanian dengan teknologi yang terlalu tinggi (high end) Daerah Tertinggal (PPDT) menyerahkan secara “Saya kembali menginstruksikan kepada seluruh
Kabupaten Nias, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten karena masyarakat daerah tertinggal masih gagap dengan hal simbolis Bantuan Pemerintah Dana Alokasi Khusus pendamping desa agar selalu hadir mengawal, melihat,
Sumba Barat, dan Kabupaten Bima” terang Theresia. tersebut, namun program yang lebih mengedepankan pada (DAK) Transportasi Perdesaan, Bantuan mengkomunikasikan proses pembangunan desa agar sesuai
kesadaran pertanian berbasis organik, salah satunya pembuatan Pemerintah Sarpras Rumah Produksi dan Mesin Pengolahan dengan amanah yang telah dituangkan dalam UU No 6 Tahun
Pada kesempatan yang sama, Dinnia Joedadibrata selaku Direktur dan pemanfaatan kompos organik, karena mengkonsumsi hasil Kopra Putih, Bantuan Pemerintah Sarpras Pasca Panen 2014 tentang Desa. Dengan kerjasama dan konsistensi,
SurfAid juga menyampaikan laporan pelaksanaan program yang pertanian bebas pestisida dan zat-zat kimia berbahaya berdampak Komoditas Kelapa Mesin Produksi Minyak Kelapa, dan Buku maka pembangunan bisa berjalan dengan baik.” ungkap
sudah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir, terkait dengan pada penurunan angka stunting. Pintar Internet Desa kepada Kabupaten Kepulauan Sula, Taufik.
Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis komunitas; Jumat 27 Mei 2022.
Pengembangan unit usaha desa/BUMDes; Peningkatan akses Selanjutnya, Rudi Dwi Hartoyo Direktur P2DK menyampaikan Lebih lanjut ia meminta kepada para Kepala Desa
pangan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan; dan harapan agar program SurfAid berdampak pada ketahanan Bantuan ini diserahkan oleh Sekretaris Jenderal agar fokus kepada potensi desa masing-masing agar semua
Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. pangan, serta dapat berkolaborasi dengan program-program yang Kemendesa, Taufik Madjid beserta Direktur Jenderal PPDT desa memiliki sudut pandang yang maju. “Semoga apa yang
”Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, dari keempat bidang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT pada Eko Sri Haryanto saat menghadiri Rapat Koordinasi antara diberikan kepada desa bisa dijaga dan memberikan manfaat
intervensi tersebut, kami telah mengalokasikan pendanaan lebih lokus-lokus tersebut di atas, seperti semisal pemanfaatan Kementerian Desa PDTT dan seluruh Kepala Desa Kab. kepada masyarakat” tutup Taufik.
kurang sebesar Rp 50 Miliar rupiah”, ungkap Dinnia. homestay yang telah dibuat oleh Kemendes PDTT untuk kegiatan- Kepulauan Sula. Dalam kesempatan ini Taufik
kegiatan SurfAid. mengungkapkan meskipun kondisi keuangan negara sedang Turut serta mendampingi Staf Ahli Menteri Anshar
Selanjutnya Dinnia juga menyampaikan rencana program yang akan berada dalam tekanan, perlu dimaknai sebagai menjadi dan Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan
dilaksanakan untuk tahun 2022 – 2025, yang akan berfokus kepada Menambahkan, Rafdinal Direktur PRP akan melakukan sharing tantangan bersama, sehingga pembangunan tetap harus Prasarana Sofyan Hanafi, Rombongan Kemendesa disambut
a) Peningkatan produksi pertanian dan nilai tambah produksi data dan pendetilan Rencana Aksi Nasional PPDT dan juga dijalankan. Kemitraan dengan berbagai pihak juga harus oleh Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih secara
dengan penerapan teknologi tepat guna; b) Penyediaan akses input perhitungan ketercapaian peningkatan indeks komposit terus dikembangkan agar muncul alternatif-alternatif langsung.
produksi, peralatan pasca panen, dan akses air; c) Peningkatan ketertinggalan sebagai bentuk memberikan dukungan kepada sumber pembangunan lainnya. Ia juga berharap kegiatan kali
surfAid agar program yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan 23nawala, volume IV Tahun 2022
terukur.
22 nawala, volume IV Tahun 2022
PPKTrans
Ditjen PPKTrans,
Mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI
dalam Rangka Reses Masa Sidang IV
Tahun 2021-2022
Dok. Kemendes PDTT Dok. Kemendes PDTT
SIAP SIAGA HADAPI
BENCANA DI DAERAH
TERTINGGAL
Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Dok. Kemendes PDTT Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Dok. Kemendes PDTT
Tertinggal (Ditjen PPDT) menggelar Rapat Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Aisyah
Koordinasi Penyerasian Bidang Penguatan ditinjau berdasarkan karakteristik wilayah di daerah Gamawati, mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V KK kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan
Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Daerah tertinggal yang didominasi oleh kepulauan, pegunungan dan DPR-RI dalam rangka reses masa sidang IV Tahun 2021- Timur. Lebih dari 5.000 KK (lebih dari 20.00 jiwa) telah
Tertinggal. Rapat yang menghadirkan berbagai mitra pesisir. Tingginya resiko bencana belum sepenuhnya 2022 di Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan kerja lintas ditempatkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan
pembangunan bidang kebencanaan ini merupakan diantisipasi oleh masyarakat secara komprehensif. Kementerian/Lembaga dilakukan di Titik Nol, Kawasan Inti Kabupaten Kutai Kertanegara.
kegiatan koordinasi perencanaan program penguatan Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara Provinsi
mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah Turut hadir dalam kegiatan ini, Dr. Andre Kalimantan Timur. Kunjungan Kerja yang diselenggarakan oleh Komisi V
tertinggal pada Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Notohamijoyo, Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik DPR-RI menyoroti sejumlah aspek, salah satunya mengenai
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Sosial Kemenko PMK. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA., Ph.D, Peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah pengembangan infrastrukrur penghubung Ibu Kota Nusantara
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kegiatan Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, BAPPENAS Tertinggal, dan Transmigrasi yang diwakili oleh Dirjen (IKN) dengan daerah penyangga. Pembangunan
ini sendiri bertujuan membangun kerjasama dan Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc, Direktur Pemetaan dan Evaluasi PPKTrans, Aisyah Gamawati, adalah menyerahkan 218 insfrastruktur moda transportasi di IKN harus terintegrasi
kolaborasi antara pemerintah pusat/daerah dan BNPB. Ujang Dede Lasmana, Disaster Management, U-Sar, lokasi pemukiman transmigrasi dengan lebih dari 70.000 karena IKN merupakan kawasan yang mengusung konsep
stakeholder terkait mensinergikan sumber daya dalam First Aid/First Responder and Occupational Health and smart city.
rangka upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Safety, dan Pina Ekalipta, Kepala BPDAS Citarum-Ciliwung
pada daerah tertinggal. KLHK sebagai narasumber. 25nawala, volume IV Tahun 2022
Direktur Jenderal PPDT, Eko Sri Haryanto
mengungkapkan bahwa upaya mitigasi dan
kesiapsiagaan bencana pada daerah tertinggal perlu
24 nawala, volume IV Tahun 2022
Dok. Kemendes PDTT Dok. Kemendes PDTT
Ditjen PPKTrans, Pelatihan Calon Transmigran asal Jawa Tengah
dihadiri Menteri Desa
Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
untuk mengirimkan Transmigran ke Daerah Tujuan P elatihan calon transmigran (catrans) asal Jawa pemerataan pembangunan dan menekan ketimpangan antar
Tengah diadakan di Balai Besar Pelatihan dan wilayah. Pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan
Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, pembekalan pengetahuan kepada catrans mengenai potensi
dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta. Pelatihan yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi tujuan.
D irektorat Jenderal Pembangunan dan Berdasarkan hasil Rapat Fasilitasi Penyusunan Naskah Berbasis Kompetensi (PBK) Catrans Angkatan I Tahun 2022
Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Perjanjian Kerja Sama Bidang Transmigrasi antara asal Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Desa PDTT yang
menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Penyusunan Pemerintah Daerah Asal dengan Pemerintah Daerah Tujuan didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal PPKTrans dan
Naskah Perjanjian Kerja Sama Bidang Transmigrasi antara tersebut, di Tahun 2022 sebanyak 53 KK asal Jawa Tengah Sekretaris Direktorat Jenderal PPKTrans.
Pemerintah Daerah Asal dengan Pemerintah Daerah Tujuan akan diberangkatkan ke Kabupaten Penukal Abab Lematang
Tahun 2022. Rapat ini berlangsung selama 2 (dua) hari, yaitu Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bulungan Provinsi Pelatihan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk
tanggal 30-31 Mei 2022 di Kota Semarang. Kalimantan Utara, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi tindak lanjut penandatanganan Kerjasama Bidang
Selatan, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Transmigrasi antara Pemerintah Daerah Asal dengan
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Direktorat Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Pemerintah Daerah Tujuan Tahun 2022 di Semarang Mei lalu.
Jenderal PPKTrans, Sigit Mustofa, mengharapkan agar Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT, Gus Halim,
setelah dilakukan penandatanganan, masing-masing daerah Barat. memberikan arahan dan motivasi kepada 53 Catrans peserta
mempunyai komitmen sesuai naskah perjanjian yang telah pelatihan yang hadir sekaligus komitmen akan hak-hak yang
ditandatangani. Komitmen yang dimaksud adalah untuk diterima transmigrant. Gus Halim mengingatkan peran
daerah asal selalu berkomitmen untuk menyediakan calon penting transmigrant dalam keberhasilan program
transmigran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan transmigrasi.
Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tujuan. Bagi daerah
tujuan, berkomitmen untuk menyediakan rumah yang layak Transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai
dan lahan yang clean and clear. program pemerintah untuk memindahkan warga dari satu
daerah ke daerah lainnya. Tujuan transmigrasi adalah
26 nawala, volume IV Tahun 2022 Dok. Kemendes PDTT
27nawala, volume IV Tahun 2022
BPI
BPI Teken Perjanjian Kerja Bersama dengan Dalam kuliah umumnya, Gus Halim menegaskan beberapa program yang dijadikan dasar Perjanjian Kerja
Universitas Sunan Giri Surabaya bahwa SDGs Desa Center telah membukakan gerbang Bersama tersebut, yaitu yang pertama adalah
ilmu pengetahuan lebih lebar untuk menerapkan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara
P enandatangan Perjanjian Kerja Bersama antara Tridharma Perguruan Tinggi, serta mengeratkan kerja Sekretaris Jenderal Kemendesa, Taufik Madjid dan
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, bersama Kemendesa. Melalui SDGs Desa Center, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) nantinya akan terfasilitasi program kegiatan yang Pambudi tentang Pendidikan, Penelitian dan
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian mampu memberikan pengalaman kepada mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka
Masyarakat (LPPM) Universitas Sunan Giri Surabaya dan disisi lain mahasiswa dapat ikut memecahkan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan
dilaksanakan di ruang Auditorium kampus Universitas persoalan yang ada. Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Sunan Giri, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kegiatan
tersebut, hadir Kepala Badan Pengembangan dan LPPM Universitas Sunan Giri Surabaya salah satunya Gus Halim juga menyampaikan bahwa Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama
Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah Skripsi, Tesis dan hasil penelitian yang Kemendesa berencana untuk menerapkan SDGs Desa tersebut meliputi Penyediaan data dan/atau informasi
Ivanovich Agusta, serta memberikan sambutan. dilakukan oleh akademisi Universitas Sunan Giri Center di kampus-kampus di seluruh Indonesia. SDGs perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi oleh
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Surabaya nantinya dapat masuk dalam kegiatan Desa Center yang diresmikan di PKN STAN merupakan Kemendesa; Pelaksanaan program Tridharma
institusi utama di Kementerian Desa, Pembangunan Webinar yang rutin dilakukan oleh BPI setiap bulannya. yang pertama. Topik penelitian SDGs Desa Center PKN Perguruan Tinggi; dan Pelaksanaan program pelatihan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) BPI juga dapat membantu mahasiswa dalam STAN khususnya dapat mencakup evaluasi dan sertifikasi dan perbantuan tenaga ahli atau
adalah BPI sehingga perjalanan Kementerian dimulai memperoleh HAKI atas Skripsi/Tesis yang telah perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa di lapangan, narasumber.
dari BPI. Maka dari itu, perlu dilakukan kerja sama disusun karena BPI telah memiliki Bengkel HAKI. serta terkait pengelolaan aset desa dan keterpautan
dengan Perguruan Tinggi dalam rangka memperoleh rencana aksi SDGs Desa di desa dengan Kabupaten, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) selanjutnya
hasil kajian yang baik agar dapat menjadi rujukan bagi Kerja sama yang dilakukan antara BPI dengan Provinsi dan Nasional. yaitu antara Badan Pengembangan Informasi (BPI),
unit kerja lainnya. LPPM Universitas Sunan Giri Surabaya ini diharapkan Ivanovich Agusta dengan Direktur PKN STAN, Rahmadi
dapat menjadi pintu pembuka serta ruang besar yang Dalam kegiatan tersebut, Gus Halim dan Menteri Murwanto. Ruang lingkup PKB ini meliputi Pertukaran
Program yang ditekankan dalam perjanjian dapat dikerjasamakan, sehingga dapat memberikan Keuangan, Sri Mulyani mengukuhkan 45 Duta SDGs data dan informasi; Penyusunan kebijakan terkait
kerja bersama yang dilakukan antara BPI dengan manfaat bagi para pihak. Desa dari 29 Provinsi yang merupakan mahasiswa PKN strategi dan program inovasi BUMDesa dalam
STAN. Pengukuhan dilakukan secara simbolis kepada pengembangan ekonomi lokal desa dalam mendukung
Kemendesa dan Kementerian Keuangan Kolaborasi enam orang perwakilan Duta SDGs Desa dengan tercapainya SDGs Desa; Pembentukan SDGs Desa
hadirkan SDG's Desa Center menyematkan selempang bertuliskan Duta SDGs Desa. Center PKN STAN; Pendampingan implementasi SDGs
Tugas utama SDGs Desa adalah menjadi jembatan Desa; Kajian pengembangan bidang desa; Penyusunan
R angkaian kegiatan Kerjasama antara Politeknik Rangkaian kegiatan Kerjasama yang komunikasi kepada warga desa. pengelolaan keuangan desa dan BUMDesa;
Keuangan Negara (PKN) STAN dan dilaksanakan, antara lain Kuliah Umum tentang Penyusunan modul peningkatan kapasitas SDM Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Kebijakan Dana Desa untuk Pencapaian Tujuan Dengan adanya SDGs Desa Center PKN STAN dan dukungan pelaksanaan seminar internasional
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa), dan pengukuhan 45 Duta SDGs Desa tersebut, tentang SDGs Desa.
diselenggarakan sebagai upaya kontribusi terhadap Penandatanganan MoU dan PKB antara PKN STAN diharapkan potensi sumber daya desa dapat
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa dengan Kemendesa, Peresmian SDGs Desa Center PKN dioptimalkan dan membantu Peran Generasi Milenial Partisipan dalam kegiatan rangkaian Kerjasama
(Sustainable Development Goals/SDGs Desa). Alasan STAN oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah desa dalam mewujudkan SDGs Desa di wilayah mitra. antara Kemendesa dengan PKN STAN adalah para
utama Kemendesa menggandeng PKN STAN dalam Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Pejabat Tinggi Madya, para Pejabat Tinggi Pratama
upaya pencapaian SDGs Desa adalah agar Perguruan Pengukuhan Duta SDGs Desa 2022 oleh Menteri Desa Rangkaian kegiatan Kerjasama antara beserta jajaran, baik dari Kemendesa maupun
Tinggi semakin membaur dalam pemberdayaan PDTT. Gus Halim, sapaan akrab Menteri Desa PDTT, Kemendesa dan PKN STAN selanjutnya adalah Kementerian Keuangan.
masyarakat desa. Dengan demikian, Perguruan Tinggi meresmikan SDGs Desa Center dengan tujuan menjadi penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama. Ada
dalam hal ini PKN STAN tidak lagi menjadi institusi wujud dukungan pemerintah agar perguruan tinggi siap
teoritis yang jauh dari masyarakat dan karya ilmiah yang menjadi agen utama dalam mencapai tujuan-tujuan BPSDM
dihasilkan pun benar-benar digunakan untuk keberlanjutan dari SDGs Desa.
meningkatkan kesejahteraan desa. Penguatan Tenaga Pendamping Profesional Desa demi
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa
D alam rangka mewujudkan SDGs Desa sebagai dapat optimal dalam pencapaian tujuan SDGs Desa.
arah kebijakan pembangunan desa, desa Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
sangat membutuhkan peran aktif pendamping Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan
desa. Guna realisasi tersebut, diperlukan langkah Pengembangan Sumber Daya Manusia,
taktis dan strategis untuk perubahan paradigma Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
pendampingan agar eksistensi pendamping desa (BPSDM) menyelenggarakan rapat koordinasi
28 nawala, volume IV Tahun 2022 29nawala, volume IV Tahun 2022
penguatan pendampingan dan pemberdayaan Yang dimaksud dengan penjenjangan karir disini BPSDM Gelar Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan I
masyarakat desa dari wilayah Provinsi Jawa Barat dan adalah promosi atau pengisian posisi di sebuah
Banten. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan tempat diupayakan diisi oleh Pendamping pada level B alai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala
sejalan dengan sosialisasi untuk merealisasikan di bawahnya. Hal ini menjadi penting karena Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
penguatan pendamping desa. Kegiatan ini Pendamping Desa adalah anak kandung Kemendesa, Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta Kemendesa, Ibu Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.
dilaksanakan di Hotel Lorin Sentul Bogor dan diikuti sehingga Pendamping Desa turut menentukan menyelenggarakan Pelatihan Pembangunan Desa Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa
oleh 58 peserta yang terdiri dari unsur Pendamping eksistensi Kemendesa. Wisata Angkatan I di Balai Desa Girirejo, Kecamatan pengembangan desa wisata, secara substansial
Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Koordinator Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. pengembanganya senantiasa berbasis pada
Kabupaten, TAPM Provinsi dan Koordinator Provinsi Yang ketiga, menurut Gus Halim, yaitu Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat (community-based
dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. peningkatan kualitas SDM pendamping desa. Salah desa sehingga mampu menumbuhkan ekonomi yang tourism development) dan didorong oleh tiga faktor.
satunya melalui Program Rekognisi Pembelajaran merata di desa sesuai dengan tujuan Pembangunan Faktor pertama adalah wilayah perdesaan memiliki
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula Lampau Desa (RPL Desa) yaitu penyetaraan Nasional Berkelanjutan (SDGs) nomor 8 (delapan). potensi alam dan budaya. Kedua, wilayah perdesaan
Menteri Desa PDTT, Gus Halim, dan beliau turut pengalaman dan pengabdian di desa secara memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli. Dan
memberikan sambutan dalam pembukaan rapat akademik untuk kualifikasi Pendidikan tinggi yang Kegiatan Pelatihan Pembangunan Desa Wisata ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan
tersebut. Dalam sambutannya, Gus Halim mengatakan diikuti oleh semua Pendamping Desa, Kepala Desa, ini sebagai realisasi tindak lanjut arahan Menteri Desa menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif
bahwa gagasan untuk menegaskan eksistensi Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa serta semua PDT T, Gus Halim yang menegaskan bahwa lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi,
Kemendesa dan Pendamping dalam konteks Desa pegiat desa. pembangunan Desa Wisata menjadi salah satu sosial, dan budaya masyarakat lokal secara optimal
salah satunya adalah perubahan paradigma dalam prioritas dalam percepatan pembangunan negara saat merupakan alasan rasional dalam pengembangan
pendampingan, termasuk arah kebijakan Program RPL Desa yang sudah diresmikan ini. Hadir dalam acara ini yaitu anggota DPR RI Komisi wisata pedesaan.
pembangunan desa. Lebih lanjut, beliau menegaskan sejauh ini adalah beasiswa dari Pemerintah V, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
bahwa pembangunan desa akan dibawa sesuai Kabupaten Bojonegoro dan sedang berlangsung di Manusia, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kepala
dengan arah yang tercantum dalam SDGs Desa. dua universitas, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
dan Universitas Negeri Surabaya. Jumlah peserta Magelang, Kepala Balai Besar Pelatihan dan
Salah satu langkah pertama yang perlu yang terdaftar ada sebanyak 1.067 mahasiswa Strata Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,
dilakukan adalah memberikan apresiasi yang lebih Satu dengan beasiswa UKT sebesar 22 juta rupiah. dan Transmigrasi Yogyakarta serta para tamu
atas besarannya beban kerja dan tanggung jawab undangan.
pendamping desa dengan memperjuangkan kenaikan Peningkatan kualitas SDM pendamping desa
honorarium bagi Pendamping Lokal Desa (PLD). nantinya juga akan berbanding lurus dengan Kepala BPSDM Kunjungi Kendalifornia Lihat Wisata Lokal Desa
Menurut Gus Halim, dengan beban kerja dan tanggung perbaikan kinerjanya. Kinerja tenaga pendamping
jawab yang diemban pendamping desa saat ini secara desa yang profesional akan berbanding lurus dengan K epala Badan Pengembangan Sumber Daya inovasi-inovasi yang akan dikembangkan. Selain itu,
umum masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan lagi. kualitas perencanaan pembangunan desa. Gus Halim Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk mempromosikan Desa Kendal tersebut
sangat menginginkan keberadaan pendamping desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM), menurut Kepala Desa Kendal, Rois Purwo Nugroho,
Langkah kedua untuk penguatan eksistensi dapat membawa dampak baik pada peningkatan Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd melakukan S . T. h a l ya n g d i l a k u k a n a d a l a h d e n g a n
pendamping desa adalah dengan pengawasan dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Desa. kunjungan kerja ke Desa Wisata “Kendalifornia”. memaksimalkan media sosial Instagram
peningkatan kinerja yang menjadi tolok ukur Terutama dalam hal penyusunan APBDes yang “Kendalifornia” merupakan sapaan keren dari Desa Kendalifornia sebagai 'tombo kangen' (obat kangen)
profesionalisme pendamping desa. Eksistensi mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa. Semakin Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang bertujuan untuk memberikan informasi
profesionalisme pendamping desa dibangun baik kinerja pendamping, maka semakin berkualitas Provinsi Jawa Timur. Kendalifornia memiliki makna perkembangan desa kepada para perantau.
berdasarkan Merit System atau penjenjangan karir. pula Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Kendal for Indonesia. Maksudnya adalah desa Kendal
(APBDes). yang berdaya dan maju untuk kebangkitan Indonesia. Desa Wisata Kendalifornia merupakan salah
Agenda kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kaban satu contoh dari desa wisata yang baik. Jajaran
BPSDM Kemendesa, Luthfiyah Nurlaela, digelar di pejabat desa bersama-sama dengan warga desa
Taman Mahoni, salah satu spot wisata Desa Kendal. dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh
Acara ini dipandu oleh Koordinator Pendamping desa Kendal. Hal ini sejalan dengan tujuan
Kabupaten Lamongan, Bapak Iskandar. Kunjungan Kemendesa untuk memaksimalkan potensi desa
kerja tersebut dihadiri oleh Camat Sekaran, Sutaji, untuk mengembangkan ekonomi desa.
S.Kep.Ns dan para peserta kunjungan kerja yang
didominasi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD),
Pendamping Desa (PD) dan Tenaga Ahli serta aparatur
pemerintahan Desa Kendal.
Kepala Desa Kendal mempresentasikan
program-program Desa Wisata berkenaan dengan
30 nawala, volume IV Tahun 2022 31nawala, volume IV Tahun 2022