Ebook Juklak Inovasi Kopi Hutan

SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN
KAWASAN HUTAN PADA UPTD KPHL BUKIT BARISAN
SEKSI PKSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UPTD KPHL BUKIT BARISAN

PADANG, JANUARI 2022

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan HidayahNya, maka
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan ini dapat dibuat
sebagaimana mestinya sebagai bahan/acuan/pedoman bagi pelaksana di lapangan.

Petunjuk pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran,
kritik, dan masukan senantiasa kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini akan membantu pelaksana
kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tercapainya tujuan dari Sub Kegiatan
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL
Bukit Barisan.

.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

KUSWORO, SP, M. Si
NIP. 19740807 199903 1 009

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Keanekaraman hayati

sangat tinggi. Terbukti dengan sebagian besar jenis tumbuhan yang hidup di bumi
dapat ditemukan di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber
daya yang penting bagi pembangunan nasional. Sifatnya, yang mampu
memperbaharui sendiri merupakan keunggulan utama untuk dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke
tahun. Keanekaragaman hayati saat ini mengalami ancaman degradasi yang sangat
serius keberadaan hutan sebagai sumber utama keanekaragaman hayati, karena
hutan merupakan tempat tinggal berbagai spesies tanaman dan hewan semakin
mengalami degradasi fungsi dan struktur ekosistemnya yang diakibatkan berbagai
tekanan aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Berbagai aktifitas manusia yang sering bersebrangan dengan kepentingan
pengelolaan hutan secara lestari seperti illegal logging, illegal cutting, illegal
hunting, perambahan dan sebagainya yang dilakukan pada kawasan hutan secara
luas menyebabkan terjadi penurunan keanekaragaman hayati.

Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan yang dimaksud
adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta ekosistemnya untuk
menjamin keberadaan dan kesinambungan sumberdaya alam dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman hayati. Pencegahan
dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan mencakup kegiatan yang berkaitan
dengan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, serta terjaminnya ekosistem yang
berkesinambungan terkait sumberdaya alam baik flora, fauna, dan ekosistem yang
memiliki kegunaan, nilai ekologis, ekonomis dan sosial.

KPH sebagai salah satu instrument pemerintah daerah perlu melakukan sub
kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di wilayahnya

yang diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan hutan serta menjaga
agar fungsi-fungsi kawasan hutan terhindar dari proses degradasi akibat ulah
manusia, bencana alam maupun karena serangan hama dan penyakit.

Untuk meminimalisir keadaan tersebut diatas, melalui Daftar Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat pada Tahun 2022, mengalokasikan anggaran Kegiatan Perlindungan
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
untuk mengurangi laju kerusakan hutan di wilayah KPHL Bukit Barisan disamping
upaya perlindungan, pengamanan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat
sekitar kawasan dapat memahami tentang prinsip – prinsip perlindungan dan
keanekaragaman hayati disamping tersedianya wilayah kelola KPH. Agar kegiatan
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan dapat berjalan dengan baik
dan tepat sasaran, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan ini.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan;

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan
(Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota
Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah
Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu
lima ratus sebelas) hektar;

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7701/Menhut-II/REG.1-1/2014
tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat
Periode Tahun 2015-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6471/MENLHK-
KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019 tanggal 29 Juli 2019;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tanggal 26 Januari Tahun
2021 tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tanggal 26 Januari Tahun 2021
tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

C. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini sebagai pedoman bagi

pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan juklak Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan adalah agar kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan (UPTD KPHL Bukit Barisan) dapat
berjalan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran.

D. Output
Output yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan

Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Terlaksananya Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan
Kawasan Hutan yang dilakukan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
meliputi :
- Intelijen
- Operasi Pengamanan Fungsional Polisi Kehutanan
- Patroli Pengamanan Hutan bersama LMPHBN
- Patroli Pengamanan Hutan
- Penanganan Kasus Barang Bukti

2. Terlaksananya Peran Serta Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis
Nagari (LMPHBN) di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan meliputi kegiatan :
- Fasilitasi Pembentukan Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis
Nagari (LMPHBN) di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.
- Insentif LMPHBN di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.

E. Ruang Lingkup
Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan pada

wilayah kelola KPH Bukit Barisan pada Tahun 2022 merupakan objek kegiatan yang
diarahkan pada luasan kawasan hutan wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang
meliputi :

a. Jumlah Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan yang dilakukan
Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan (20 Kali)

b. Fasilitasi LMPHBN di Resort lingkup wilayah KPHL Bukit Barisan (6 Resort)

F. Sasaran Kegiatan
Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat
wilayah kelola KPHL Bukit Barisan pada umumnya dan masyarakat di sekitar lokasi
kegiatan pada khususnya.

BAB II.
METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan
Hutan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan meliputi Kegiatan Perlindungan dan
pengamanan hutan oleh Fungsional Polisi Kehutanan dengan melakukan Patroli
pengamanan, intelijen dan Peran serta masyarakat dalam Pengamanan dan
Perlindungan Hutan berbasis Nagari.

I. Persiapan
1) Penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan
a. Rapat Perencanaan Awal terkait Pelaksanaan Kegiatan (Undangan, dan
Notulen)
b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan pelaksanaan
kegiatan
c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan
d. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan

II. Pelaksanaan Kegiatan Patroli Operasi Fungsional Polisi Kehutanan
Pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan
Hutan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan yang meliputi Perjalanan Dinas antara
lain:

 Rapat Pengamanan Hutan Lingkup Resort KPHL Bukit Barisan, dilakukan

dengan metoda koordinasi dan konsultasi timbal balik antara UPTD KPHL
Bukit Barisan dengan Unit resort UPTD KPHL Bukit Barisan di Kab/Kota.
 Undangan rapat
 Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat rapat
 Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

 Intelijen, dengan metoda perjalanan dinas untuk mengumpulkan bahan dan
barang bukti.
 Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan intelijen
 Surat Perintah Tugas (SPT)
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

 Operasi Pengamanan Fungsional, dilaksanakan dengan metoda mengamati,
mengawasi, (perondaan) dan melihat adanya indikasi, terjadinya tindak
pidana kehutanan, bisa juga dilakukan untuk hasil hutan yang dicurigai
bermasalah.
 Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pengamanan
 Surat Perintah Tugas (SPT)
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

 Patroli Pengamanan Hutan, dilaksanakan dengan memberikan pemahaman
kepada masyarakat agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan.
 Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan hutan
 Surat Perintah Tugas (SPT)
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Persiapan materi sosialisasi/paparan/penyuluhan
 Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

 Patroli Pengamanan Hutan bersama Masyarakat LMPHBN, dilaksanakan

dengan upaya menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi
lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan
lestari yang dilaksanakan bersama masyarakat yang tergabung dalam Petugas
Pengamanan Hutan Berbasis Nagari.
 Persiapan bahan
 Surat Perintah Tugas (SPT)
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

 Penanganan Barang Bukti,
 Persiapan bahan
 Surat Perintah Tugas (SPT)
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

III. Pelaksanaan Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan
Hutan Berbasis Nagari di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.

Pelaksanaan Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan Hutan
Berbasis Nagari di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2022
difokuskan pada Fasilitasi Pembentukan Lembaga Masyarakat Pengamanan
Hutan Berbasis Nagari.

IV. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022.

Kegiatan Tanggal
No.
000000000111
123456789012

1. Penyiapan Dokumen Administrasi. x x

2. Pelaksanaan Kegiatan xxxxxxxXx

3. Pelaporan. x

V. Penganggaran dan Pelaksana

Biaya Pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan
Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan dibebankan pada DPA SKPD
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 3.28.03.1.05.02 Tahun Anggaran
2022.

Pelaksana Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan
Hutan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Tahun 2022 adalah UPTD KPHL Bukit
Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB. III
HASIL DAN PELAPORAN

A. Hasil
Dari Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di

Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan ini diharapkan dapat diperoleh hasil antara lain :
1. Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan melalui Kegiatan Patroli
Pengamanan Hutan yang dilaksanakan oleh Fungsional Polisi Kehutanan
UPTD KPHL Bukit Barisan.

2. Adanya Peran Masyarakat dalam Pengamanan Hutan melalui Lembaga
Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis Nagari di Wilayah kelola KPHL
Bukit Barisan,.

3. Saran dan tindak lanjut.

B. Pelaporan
Laporan perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan

Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPHL
Bukit Barisan dibuat oleh pelaksana atau tim yang bersangkutan, beserta
penyelesaian pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tiba kembali di tempat kedudukan.
Sistematika pelaporan adalah sebagai berikut :

- Cover
- Dasar Pelaksanaan
- Waktu Pelaksanaan
- Hasil Pelaksanaan
- Susunan Tim
- Kesimpulan dan Saran
- Dokumentasi
- Lampiran jika diperlukan.

BAB IV.
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan ini disusun sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diperoleh hasil sebagai penentu
kebijakan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Konservasi Alam di wilayah
kelola KPHL Bukit Barisan.

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan (Juklak) ini diharapkan pelaksanaan
Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah
Kelola KPHL Bukit Barisan dapat dilaksana

kan secara Efektif dan Efisien.