Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaaran Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PEDOMAN RINGKAS

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas
berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Pedoman Ringkas Perizinan
Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air
dapat berjalan dengan lancar.

Pedoman ringkas ini bertujuan untuk memberikan informasi
umum tentang Proses Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
dan Penggunaan Sumber Daya Air bagi para PPK, Kasatker,
Kabalai di lingkungan Ditjen Cipta Karya agar lebih efektif dalam
memahami dan memproses persyaratan pengajuan perizinan
dimaksud.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pedoman ringkas
ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan
dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
kesempurnaan pedoman ringkas ini.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan dalam proses penyusunan "Pedoman Ringkas
Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Penggunaan
Sumber Daya Air" di Lingkungan Ditjen Cipta Kadari awal hingga
akhir.

Jakarta, September 2022

Penulis

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan ii

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DAFTAR ISI

1 Kata Pengantar
HALAMAN ii

2 Daftar Isi
HALAMAN iii

3 Pendahuluan
HALAMAN 01

4 Definisi
HALAMAN 02

5 Dasar Hukum
HALAMAN 04

6 Cara Penggunaan Pedoman Ringkas
HALAMAN 05

7 Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
a. Ketentuan Umum Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
HALAMAN 07
b. Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Nasional
HALAMAN 08
c. Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol
HALAMAN 11

8 Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air
HALAMAN 14

9 Lampiran
HALAMAN 19

iii Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Cipta Karya
memiliki tugas melaksanaan kebijakan
di bidang pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan penataan
bangunan, pengembangan sistem
penyediaan air minum, pengembangan
sistem pengelolaan air limbah dan
drainase lingkungan serta
persampahan. Penataan Gerbang Klangon Kulon Progo

Dalam melaksanakan paket kegiatan, Untuk mengatasi permasalahan
diperlukan perizinan dengan pihak- tersebut, maka diperlukan koordinasi
pihak terkait. Permasalahan perizinan serta pemahaman dan persiapan
merupakan salah satu kendala yang dalam mengurus proses perizinan
sering dialami oleh Direktorat Jenderal yang akan dilakukan.
Cipta Karya dalam pembangunan Beberapa perizinan yang sering
sarana prasarana bidang Cipta Karya diperlukan dalam pelaksanakan
yang dapat berdampak kepada kegiatan bidang Cipta Karya
permasalahan hukum, perubahan diantaranya adalah perizinan
output dan outcome, keterlambatan pemanfaatan ruang milik jalan dan
pelelangan, keterlambatan konstruksi, penggunaan sumber daya air.
perubahan desain dan lainnya yang Dalam mendukung kelancaran
dapat berimplikasi kepada kegagalan pelaksanaan paket kegiatan bidang
pembangunan sarana prasarana. Cipta Karya, maka disusunlah
pedoman ringkas ini. Pedoman
Pembangunan SPAM Regional Umbulan ringkas ini disusun untuk memberi
Provinsi Jawa Timur informasi umum terkait mekanisme
perizinan dan persyaratan dalam
pemanfaatan ruang milik jalan dan
penggunaan sumber daya air.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 01

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DEFINISI

1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana
teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan
jalan dan jembatan.

2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis
dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan
jembatan.

3 Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan
oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran
tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

4 Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur
tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang
manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa
datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan
dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

5 Pemanfaatan Rumija adalah kegiatan memanfaatkan Rumija, antara
lain untuk pemasangan papan iklan, media informasi, hiasan; gardu
jaga, kantor lapangan sementara; penanaman pohon, atau
penempatan instalasi utilitas.

6 Izin pemanfaatan ruang milik jalan adalah persetujuan dari
penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang
milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

02 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DEFINISI

7 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) adalah badan hukum yang bergerak
di bidang pengusahaan jalan tol.

8 Unit Pelayanan Perizinan Jalan Bebas Hambatan (UPP JBH)
adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Bina
Marga dan diberi tugas untuk menjalankan proses adminstrasi izin
pemanfaatan rumija tol dan melakukan pemeriksaan permohonan
izin, pemeriksaan rekomendasi teknis, dan kelayakan teknis
pemberian izin.

9 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS)
adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

10 Unit Pelayanan Perizinan (UPP) Sumber Daya Air adalah unit yang
dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan
diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin
pengusahaan sumber daya air dan/atau izin penggunaan sumber
daya air.

11 Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air
dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.

12 Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh
dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan
kegiatan bukan usaha.

13 Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi
dalam pemberian izin.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 03

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DASAR HUKUM

UU No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air

UU No. 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan

Permen PUPR Penggunaan Sumber Daya Air
No. 01/PRT/M/2016

Permen PUPR Tata Cara Perizinan Pengusahaan
No. 09/PRT/M/2015 Sumber Daya Air dan Penggunaan
Sumber Daya Air

Permen PUPR No. Pedoman Pemanfaatan dan
20/PRT/M/2010 Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

SE Dirjen Bina Marga Prosedur Peerizinan Pemanfaatan
No. 11/SE/Db/2017 Bagian-Bagian Jalan Tol

04 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

CARA PENGGUNAAN PEDOMAN RINGKAS

1 Pedoman ringkas ini memuat petunjuk umum terkait proses
perizinan pemanfaatan ruang milik jalan nasional, perizinan
pemanfaatan ruang milik jalan tol serta perizinan penggunaan
sumber daya air.

2 Alur perizinan pemanfaatan ruang milik jalan nasional beserta
tabel checklist dokumen persyaratan dijelaskan pada halaman
9 dan 10 yang mengacu pada Permen PUPR Nomor
20/PRT/M/2010.

3 Alur perizinan pemanfaatan ruang milik jalan tol beserta tabel
checklist persyaratan dokumen dijelaskan pada halaman 12
dan 13 yang mengacu pada SE Dirjen Bina Marga Nomor
11/SE/Db/2017.

4 Alur perizinan penggunaan sumber daya air beserta tabel
checklist dokumen persyaratan dijelaskan pada halaman 16
dan 18 yang mengacu pada Permen PUPR Nomor
09/PRT/M/2015.

5 Semua dokumen persyaratan yang diajukan harus memenuhi
baku mutu masing-masing proses perizinan sesuai pada tabel
checklist persyaratan dokumen.

6 Peraturan terkait perizinan yang dijelaskan dalam pedoman
ringkas dapat dilihat dan diakses melalui link barcode yang
tercantum pada halaman akhir dari pedoman ringkas ini.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 05

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
MILIK JALAN (RUMIJA)

KETENTUAN UMUM PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG MILIK JALAN

1 Izin pemanfaatan ruang milik jalan diajukan secara tertulis oleh pemohon
dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan
kewenangannya atau pemberi izin.

2 Izin pemanfaatan ruang milik jalan nasional dikeluarkan oleh Kepala Balai
Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, sedangkan izin pemanfaatan
ruang milik jalan tol dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga.

3 Izin pemanfaatan ruang milik jalan tol diberikan oleh Direktur Jenderal
Bina Marga, berdasarkan Berita Acara Persetujuan dari Unit Pelayanan
Perizinan.

4 Permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan harus dilengkapi dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

5 Persyaratan administrasi izin pemanfaatan ruang milik jalan mencakup:
a. surat permohonan;
b. identitas pemohon;
c. surat pernyataan;
d. izin instansi terkait;
e. draft MOU dan risalah rapat dengan BUJT (untuk jalan tol).

6 Persyaratan teknis izin pemanfaatan ruang milik jalan mencakup:
a. basic design;
b. rencana jadwal pelaksanaan;
c. metode pelaksanaan;
d. analisis risiko;
e. studi lingkungan.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 07

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
MILIK JALAN NASIONAL

MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG MILIK JALAN NASIONAL

melampirkan persyaratan Pemeriksaan kelengkapan
administrasi dan teknis dokumen oleh BBPJN/BPJN

Mengajukan surat permohonan
izin kepada Kepala BBPJN/BPJN

Lengkap

Tidak
Lengkap

Evaluasi hasil BBPJN/BPJN bersama Satker
tinjauan lapangan melakukan tinjauan lapangan

5 hari kerja

BBPJN/BPJN memberi persetujuan
prinsip dan informasi kepada pemohon

untuk melengkapi persyaratan

Contoh format dokumen persetujuan prinsip Pemohon melengkapi persyaratan
terdapat pada lampiran formulir A.3) yang diminta oleh BBPJN/BPJN

Tidak Pemeriksaan persyaratan Kelengkapan persyaratan mencakup:
Lengkap oleh BBPJN/BPJN a. rencana teknis rinci;
b. metode pelaksanaan;
Lengkap c. jadwal dan waktu pelaksanaan;
d. perizinan yang diminta oleh pemerintah
daerah;
e. jaminan pelaksanaan dan jaminan
pemeliharaan berupa jaminan bank serta
polis asuransi kerugian pihak ketiga.

5 hari kerja

BBPJN/BPJN memberi
rekomendasi teknis

BBPJN/BPJN menerbitkan surat izin
pemanfaatan ruang milik jalan nasional

Contoh format surat izin terdapat pada
lampiran formulir A.4)

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 09

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

TABEL CHECKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN NASIONAL

No. Rincian Persyaratan Status  Keterangan
Ada Tidak

A. Persyaratan Administrasi  

1 Surat Permohonan (lampiran formulir A.1)  


Identitas Pemohon:  


2 FC KTP Pemohon (Kepala Balai, Kepala   

Satker atau pihak yang bertanggung jawab);

3 Surat Penyataan (lampiran formulir A.2)   


4 Izin Instansi Terkait (izin dari Pemda   

setempat sesuai dengan kewenangannya)

B. Persyaratan Teknis  

 

Basic Design yang mencakup:

a. Peta rencana lokasi (dalam foto udara   

atau citra satelit)

1 b. Hasil pengukuran topografi   


c. Gambar  rencana teknis (plan & profile,   

tipikal potongan melintang/memanjang
dengan skala 1:20; 1:50; 1:100 atau sesuai
standar ISO)

2 Rencana jadwal pelaksanaan   

  

3 Metode pelaksanaan
  

Jaminan pelaksanaan dan jaminan
4 pemeliharaan berupa jaminan bank serta

polis asuransi kerugian pihak ketiga

10 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
MILIK JALAN TOL

MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN RUMIJA TOL

melampirkan persyaratan melampirkan persyaratan
administrasi teknis dan administrasi

Mengajukan surat permohonan Mengajukan permohonan
koordinasi ke BUJT izin ke Dirjen Bina Marga

Tidak
Lengkap

9 hari kerja Pemeriksaan dokumen persyaratan
oleh Unit Pelayan Perizinan JBH

Perbaikan

Lengkap

Verifikasi dan evaluasi dokumen serta
tinjaunan lapangan oleh Unit Pelayan

Perizinan JBH

2 hari kerja Disetujui

Penerbitan surat Penerbitan berita acara oleh
persetujuan/penolakan izin Unit Pelayan Perizinan JBH

oleh DIrjen Bina Marga

Proses Koordinasi di BUJT

Mengajukan surat permohonan 3 hari kerja
koordinasi ke BUJT
Koordinasi dengan BUJT untuk
mendapatkan data teknis

Perbaikan Pemohon menyusun dokumen
persyaratan teknis
7 hari kerja

Penerbitan berita Disetujui Evaluasi dokumen teknis Pemohon konsultasi
acara oleh BUJT dan/atau tinjauan dengan BUJT
lapangan oleh BUJT
Berita acara evaluasi dan draft
MOU

12 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

TABEL CHECKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL

No. Rincian Persyaratan Status 
Ada Tidak
A. Persyaratan Administrasi
 
1 Surat Permohonan (lampiran formulir B.1)  
 
Identitas Pemohon:   
  
2 FC KTP Pemohon (Kepala Balai, Kepala Satker   
atau pihak yang bertanggung jawab);
  
3 Surat Penyataan (lampiran formulir B.2)
 
4 Izin Instansi Terkait (izin dari Pemda  
setempat sesuai dengan kewenangannya)   
  
Draft MOU dan Risalah dengan BUJT
  
5 (didapatkan dari BUJT setelah pemohon
menyelesaikan proses koordinasi dengan   
  
BUJT)   
  
B. Persyaratan Teknis





Basic Design yang mencakup:



a. Peta rencana lokasi (dalam foto udara atau
citra satelit);

1 b. Hasil pengukuran topografi;
c. Gambar  rencana teknis (plan & profile,
tipikal potongan melintang/memanjang
dengan skala 1:20; 1:50; 1:100 atau sesuai
standar ISO)

2 Rencana jadwal pelaksanaan

3 Metode pelaksanaan

4 Analisis Risiko

Studi lingkungan (sesuai Permen LHK Nomor
4 Tahun 2021) dapat berupa:

a. persetujuan AMDAL; atau

5 b. rekomendasi UKL-UPL; atau

c. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dari
instansi yang berwenang.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 13

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR

KETENTUAN UMUM PERIZINAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR

1 Izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh Menteri untuk kegiatan
penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah
sungai strategis nasional.

2 Izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh:
a. instansi pemerintah;
b. badan hukum;
c. badan sosial; atau
d. perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk
kegiatan bukan usaha.

3 Pengajuan permohonan izin penggunaan sumber daya air memuat data:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan
untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
h. rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.

4 Izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 15

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PROSES PENGAJUAN REKOMTEK DI BBWS/BWS

Tidak lengkap

Pemohon mengajukan permintaan rekomtek Pemeriksaan kelengkapan
ke pengelola sumber daya air (BBWS/BWS) dokumen persyaratan

melampirkan persyaratan administrasi Lengkap

Tidak sesuai

Pembuatan berita acara Tinjauan lapangan oleh Sesuai
oleh tim BBWS/BWS tim BBWS/BWS
Verifikasi data teknis

Penetapan rekomtek oleh Dilakukan analisis teknis dengan data yang
Kepala BBWS/BWS diajukan pemohon dengan:

Pemohon menerima 1. pola dan rencana pengelolaan sumber
rekomtek dari BBWS/BWS daya air;

2. neraca air dengan memperhitungkan
kesediaan air dan pemanfaatan
sumber daya air yang telah ada;

3.daya tampung dan daya dukung
sumber air;

4.data kondisi lingkungan sekitar dan
sumber air;

5.data prasarana sumber daya air yang
telah ada; dan

6.dokumen teknis lain terkait yang
dimiliki oleh pengelola sumber daya air.

Note:
Pemohon harus mengajukan
permohonan izin penggunaan
sumber daya air setelah
mendapatkan rekomtek dalam
jangka waktu kurang dari 60 hari
sejak rekomtek diterbitkan;
Rekomtek tidak berlaku jika
pemohon tidak mengajukan
permohonan izin penggunaan
sumber daya air lebih dari 60 hari
sejak rekomtek diterbitkian;
Proses penetapan rekomtek
dilakukan selama 23 hari kerja.

16 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

MEKANISME PERIZINAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR

melampirkan surat permohonan,
lampiran yang terkait dan rekomendasi
teknis dari Kepala BBWS/BWS

Pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan sumber
daya air kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Tidak memenuhi syarat

Ditolak Memenuhi Evaluasi awal oleh Tim UPP
syarat Ditjen SDA

Disetujui Verifikasi data oleh Tim
Verifikasi Perizinan

Data yang diverifikasi:
rekomendasi teknis,
kesesuaian antara permohonan izin
dengan rekomendasi teknis,
kelayakan teknis pemberian izin.

Penetapan izin penggunaan sumber daya air oleh
Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Note:
Pemberian izin penggunaan sumber daya
air dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak permohonan izin
penggunaan sumber daya air beserta
persyaratannya diterima secara lengkap.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 17

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

TABEL CHECKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No. Rincian Persyaratan Status  Keterangan
Ada Tidak
A. Persyaratan Rekomendasi Teknis  
    
1 Surat Permohonan (lampiran formulir C.1)  
2 Identitas Pemohon:   
 
- FC KTP (Kepala Balai, Kepala Satker atau pihak   
yang bertanggung jawab)
  
- FC KK atau akta (Kepala Balai, Kepala Satker atau   
pihak yang bertanggung jawab)
  
3 Rencana tempat/lokasi penggunaan (disertai titik     
koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi)   
    
4 Cara pengambilan air     
5 Basic Design yang mencakup:  
 
a. detail desain bangunan dan/atau prasarana  

b. spesifikasi teknis bangunan

c. jadwal dan metode pelaksanaan

6 Kuota air dan/atau dimensi ruang pada sumber air  

7 Dokumen perizinan dapat berupa:  

- Izin lingkungan dan persetujuan AMDAL, atau     

- Izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL, atau     
  
- Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan  
pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang   
berwenang     
    
B. Persyaratan Perizinan     
  
1 Surat Permohonan (lampiran formulir C.2)

Rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS
2 beserta lampiran dokumen pendukung pengajuan

rekomendasi teknis

3 Jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan
sumber daya air

4 Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan  

5 Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh  
BBWS/BWS

18 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

LAMPIRAN

FORMULIR A.1

FORMULIR A.2

FORMULIR A.3

FORMULIR A.4

FORMULIR B.1

FORMULIR B.2

FORMULIR B.3

FORMULIR C.1



(materai Rp 10.000,-)

FORMULIR C.2

(materai Rp 10.000,-)

Scan Me

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT