Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PEDOMAN RINGKAS

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. karena atas berkat
dan rahmat-Nya, penyusunan Pedoman Ringkas Proses Perizinan
Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air
dapat berjalan dengan lancar.
Pedoman ringkas ini bertujuan untuk memberikan informasi
ringkas mengenai Proses Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik
Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air kepada para pengguna
agar lebih membantu dalam memahami proses beserta
persyaratan pengajuan perizinan terkait.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pedoman ringkas ini
masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan
pedoman ringkas ini.
Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan dalam proses penyusunan "Pedoman Ringkas
Proses Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Penggunaan
Sumber Daya Air" dari awal hingga akhir.

Jakarta, September 2022

Penulis

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan ii
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DAFTAR ISI

1 Kata Pengantar
HALAMAN 2

2 Daftar Isi
HALAMAN 3

3 Pendahuluan
HALAMAN 4

4 Definisi
HALAMAN 5

5 Dasar Hukum
HALAMAN 7

6 Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
a. Ketentuan Umum Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
HALAMAN 9
b. Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Nasional
HALAMAN 10
c. Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol
HALAMAN 13

7 Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air
HALAMAN 16

8 Lampiran
HALAMAN 21

iii Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Cipta Karya
memiliki tugas melaksanaan kebijakan
di bidang pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan penataan
bangunan, pengembangan sistem
penyediaan air minum, pengembangan
sistem pengelolaan air limbah dan
drainase lingkungan serta
persampahan. Penataan Gerbang Klangon Kulon Progo

Dalam melaksanakan paket kegiatan, Untuk mengatasi permasalahan
diperlukan perizinan dengan pihak- tersebut, maka diperlukan koordinasi
pihak terkait. Permasalahan perizinan serta pemahaman dan persiapan
merupakan salah satu kendala yang
sering dialami oleh Direktorat Jenderal dalam mengurus proses perizinan
Cipta Karya dalam pembangunan yang akan dilakukan.
sarana prasarana bidang Cipta Karya Beberapa perizinan yang sering
yang dapat berdampak kepada diperlukan dalam pelaksanakan
permasalahan hukum, perubahan kegiatan bidang Cipta Karya
output dan outcome, keterlambatan diantaranya adalah perizinan
pelelangan, keterlambatan konstruksi, pemanfaatan ruang milik jalan dan
perubahan desain dan lainnya yang penggunaan sumber daya air.
dapat berimplikasi kepada kegagalan Dalam mendukung kelancaran
pembangunan sarana prasarana. pelaksanaan paket kegiatan bidang
Cipta Karya, maka disusunlah
Pembangunan SPAM Regional Umbulan pedoman ringkas ini. Pedoman
Provinsi Jawa Timur ringkas ini disusun untuk memberi
informasi ringkas terkait mekanisme
perizinan dan persyaratan dalam
pemanfaatan ruang milik jalan dan
penggunaan sumber daya air.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 01
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DEFINISI

1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana
teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan
jalan dan jembatan.

2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis
dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan
jembatan.

3 Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan
oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran
tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

4 Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur
tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang
manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa
datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan
dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

5 Pemanfaatan Rumija adalah kegiatan memanfaatkan Rumija, antara
lain untuk pemasangan papan iklan, media informasi, hiasan; gardu
jaga, kantor lapangan sementara; penanaman pohon, atau
penempatan instalasi utilitas.

6 Izin pemanfaatan ruang milik jalan adalah persetujuan dari
penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang
milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

02 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DEFINISI

7 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) adalah badan hukum yang bergerak
di bidang pengusahaan jalan tol.

8 Unit Pelayanan Perizinan Jalan Bebas Hambatan (UPP JBH)
adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Bina
Marga dan diberi tugas untuk menjalankan proses adminstrasi izin
pemanfaatan rumija tol dan melakukan pemeriksaan permohonan
izin, pemeriksaan rekomendasi teknis, dan kelayakan teknis
pemberian izin.

9 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS)
adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

10 Unit Pelayanan Perizinan (UPP) Sumber Daya Air adalah unit yang
dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan
diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin
pengusahaan sumber daya air dan/atau izin penggunaan sumber
daya air.

11 Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air
dan
prasarananya sebagai media dan/atau materi.

12 Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh
dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan
kegiatan bukan usaha.

13 Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi
dalam pemberian izin.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 03
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

DASAR HUKUM

UU No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air

UU No. 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan

Permen PUPR Penggunaan Sumber Daya Air
No. 01/PRT/M/2016

Permen PUPR Tata Cara Perizinan Pengusahaan
No. 09/PRT/M/2015 Sumber Daya Air dan Penggunaan
Sumber Daya Air

Permen PUPR No. Pedoman Pemanfaatan dan
20/PRT/M/2010 Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

SE Bina Marga Prosedur Peerizinan Pemanfaatan
No. 11/SE/Db/2017 Bagian-Bagian Jalan Tol

04 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 05
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

KETENTUAN UMUM PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG MILIK JALAN

1 Izin pemanfaatan ruang milik jalan diajukan secara tertulis oleh pemohon
dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan
kewenangannya atau pemberi izin.

2 Izin pemanfaatan ruang milik jalan nasional dikeluarkan oleh Kepala Balai
Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, sedangkan izin pemanfaatan
ruang milik jalan tol dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga.

3 Izin pemanfaatan ruang milik jalan tol diberikan oleh Direktur Jenderal
Bina Marga, berdasarkan Berita Acara Persetujuan dari Unit Pelayanan
Perizinan.

4 Permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan harus dilengkapi dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis

5 Persyaratan administrasi izin pemanfaatan ruang milik jalan mencakup:
a. surat permohonan,
b. identitas pemohon
c. surat pernyataan
d. izin instansi terkait,
e. draft MOU dan risalah rapat dengan BUJT (untuk jalan tol)

6 Persyaratan teknis izin pemanfaatan ruang milik jalan mencakup:
a. basic design
b. rencana jadwal pelaksanaan
c. metode pelaksanaan
d. analisis risiko
e. studi lingkungan

06 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
MILIK JALAN NASIONAL

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 07
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG MILIK JALAN NASIONAL

melampirkan persyaratan Pemeriksaan kelengkapan
administrasi dan teknis dokumen oleh BBPJN/BPJN

Mengajukan surat permohonan
izin kepada Kepala BBPJN/BPJN

Lengkap

Tidak
Lengkap

Evaluasi hasil BBPJN/BPJN bersama Satker
tinjauan lapangan melakukan tinjauan lapangan

5 hari kerja

BBPJN/BPJN memberi persetujuan
prinsip dan informasi kepada pemohon

untuk melengkapi persyaratan

Contoh format dokumen persetujuan prinsip Pemohon melengkapi persyaratan
terdapat pada lampiran formulir A.3) yang diminta oleh BBPJN/BPJN

Tidak Pemeriksaan persyaratan Kelengkapan persyaratan mencakup:
Lengkap oleh BBPJN/BPJN a. rencana teknis rinci,
b. metode pelaksanaan,
Lengkap c. jadwal dan waktu pelaksanaan
d. perizinan yang diminta oleh pemerintah
daerah
e. jaminan pelaksanaan dan jaminan
pemeliharaan berupa jaminan bank serta
polis asuransi kerugian pihak ketiga

5 hari kerja

BBPJN/BPJN memberi
rekomendasi teknis

BBPJN/BPJN menerbitkan surat izin
pemanfaatan ruang milik jalan nasional

Contoh format surat izin terdapat pada
lampiran formulir A.4)

08 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

TABEL CHEKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN NASIONAL

No. Rincian Persyaratan Status  Keterangan
Ada Tidak

A. Persyaratan Administrasi  

1 Surat Permohonan (lampiran formulir A.1)  


Identitas Pemohon:  


a. FC KTP Pemohon   

2 b. FC akte pendirian badan usaha/badan
  

hukum (jika pemohon adalah badan
usaha/badan hukum)

3 Surat Penyataan (lampiran formulir A.2)   

  

4 Izin Instansi Terkait




5 Izin Badan Usaha (jika pemohon adalah  

badan usaha)  


B. Persyaratan Teknis   


Basic Design yang mencakup:   


a. Peta rencana lokasi (dalam foto udara   
1 atau citra satelit)

  

b. Hasil pengukuran topografi   

c. Gambar  rencana teknis (plan & profile,
tipikal potongan melintang/memanjang)

2 Rencana jadwal pelaksanaan

3 Metode pelaksanaan   


Jaminan pelaksanaan dan jaminan
4 pemeliharaan berupa jaminan bank serta

polis asuransi kerugian pihak ketiga

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 09
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
MILIK JALAN TOL

10 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN RUMIJA TOL

melampirkan persyaratan melampirkan persyaratan
administrasi teknis dan administrasi

Mengajukan surat permohonan Mengajukan permohonan
koordinasi ke BUJT izin ke Dirjen Bina Marga

Tidak
Lengkap

9 hari kerja Pemeriksaan dokumen persyaratan
oleh Unit Pelayan Perizinan JBH

Perbaikan

Lengkap

Verifikasi dan evaluasi dokumen serta
tinjaunan lapangan oleh Unit Pelayan

Perizinan JBH

2 hari kerja Disetujui

Penerbitan surat Penerbitan berita acara oleh
persetujuan/penolakan izin Unit Pelayan Perizinan JBH

oleh DIrjen Bina Marga

Proses Koordinasi di BUJT

Mengajukan surat permohonan 3 hari kerja
koordinasi ke BUJT
Koordinasi dengan BUJT untuk
mendapatkan data teknis

Perbaikan Pemohon menyusun dokumen
persyaratan teknis
7 hari kerja

Penerbitan berita Disetujui Evaluasi dokumen teknis Pemohon konsultasi
acara oleh BUJT dan/atau tinjauan dengan BUJT
lapangan oleh BUJT
Berita acara evaluasi dan draft
MOU

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 11
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

TABEL CHEKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL

No. Rincian Persyaratan Status 
Ada Tidak
A. Persyaratan Administrasi
 
1 Surat Permohonan (lampiran formulir B.1)  
Identitas Pemohon:  
  
2 - FC KTP Pemohon   
- FC akte pendirian badan usaha/badan hukum
  
3 Surat Penyataan (lampiran formulir B.2)   
  
4 Izin Instansi Terkait
 
5 Draft MOU dan Risalah dengan BUJT
 
B. Persyaratan Teknis
  
Basic Design yang mencakup:   

a. Peta rencana lokasi (dalam foto udara atau citra   
1 satelit)
  
b. Hasil pengukuran topografi   
c. Gambar  rencana teknis (plan & profile, tipikal   
potongan melintang/memanjang)   



2 Rencana jadwal pelaksanaan





3 Metode pelaksanaan
4 Analisis Risiko

Studi lingkungan (sesuai Permen LHK Nomor 4
Tahun 2021) dapat berupa:
5 a. persetujuan AMDAL; atau
b. rekomendasi UKL-UPL; atau
c. SPPL

12 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PERIZINAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 13
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

KETENTUAN UMUM PERIZINAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR

1 Izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh Menteri untuk kegiatan
penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah
sungai strategis nasional.

2 Izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh:
a. instansi pemerintah;
b. badan hukum;
c. badan sosial; atau
d. perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk
kegiatan bukan usaha.

3 Pengajuan permohonan izin penggunaan sumber daya air memuat data:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan
untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
h. rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.

4 Izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

14 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

PROSES PENGAJUAN REKOMTEK DI BBWS/BWS

Tidak lengkap

Pemohon mengajukan permintaan rekomtek Pemeriksaan kelengkapan
ke pengelola sumber daya air (BBWS/BWS) dokumen persyaratan

melampirkan persyaratan administrasi Lengkap

Tidak sesuai

Pembuatan berita acara Tinjauan lapangan oleh Sesuai
oleh tim BBWS/BWS tim BBWS/BWS
Verifikasi data teknis

Penetapan rekomtek oleh Dilakukan analisa teknis dengan data yang
Kepala BBWS/BWS diajukan pemohon dengan:

Pemohon menerima 1. pola dan rencana pengelolaan sumber
rekomtek dari BBWS/BWS daya air;

2. neraca air dengan memperhitungkan
kesediaan air dan pemanfaatan
sumber daya air yang telah ada;

3.daya tampung dan daya dukung
sumber air;

4.data kondisi lingkungan sekitar dan
sumber air;

5.data prasarana sumber daya air yang
telah ada; dan

6.dokumen teknis lain terkait yang
dimiliki oleh pengelola sumber daya air.

Note:
Pemohon harus mengajukan
permohonan izin penggunaan
sumber daya air setelah
mendapatkan rekomtek dalam
jangka waktu kurang dari 60 hari
sejak rekomtek diterbitkan;
Rekomtek tidak berlaku jika
pemohon tidak mengajukan
permohonan izin penggunaan
sumber daya air lebih dari 60 hari
sejak rekomtek diterbitkian;
Proses penetapan rekomtek
dilakukan selama 23 hari kerja.

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 15
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

MEKANISME PERIZINAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR

melampirkan surat permohonan,
lampiran yang terkait dan rekomendasi
teknis dari Kepala BBWS/BWS

Pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan sumber
daya air kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Tidak memenuhi syarat

Ditolak Memenuhi Evaluasi awal oleh Tim UPP
syarat Ditjen SDA

Disetujui Verifikasi data oleh Tim
Verifikasi Perizinan

Data yang diverifikasi:
rekomendasi teknis,
kesesuaian antara permohonan izin
dengan rekomendasi teknis,
kelayakan teknis pemberian izin.

Penetapan izin penggunaan sumber daya air oleh
Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Note:
Pemberian izin penggunaan sumber daya
air dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak permohonan izin
penggunaan sumber daya air beserta
persyaratannya diterima secara lengkap.

16 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

TABEL CHEKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No. Rincian Persyaratan Status  Keterangan
Ada Tidak
A. Persyaratan Rekomendasi Teknis  
1 Surat Permohonan (lampiran formulir C.1)     
2 Identitas Pemohon:  
  
- FC KTP atau kepala keluarga atau kelompok   

- FC KK atau akta/bukti pendirian kelompok dari     
kepala desa atau lurah   
 
3 Rencana tempat/lokasi penggunaan (disertai titik     
koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi)     
    
4 Cara pengambilan air   
5 Basic Design yang mencakup:   

a. detail desain bangunan dan/atau prasarana

b. spesifikasi teknis bangunan  
c. jadwal dan metode pelaksanaan  

6 Kuota air dan/atau dimensi ruang pada sumber air  

7 Dokumen perizinan dapat berupa:  

- Izin lingkungan dan persetujuan AMDAL, atau     

- Izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL, atau     
  
- Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan  
pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang     
berwenang   
  
B. Persyaratan Perizinan   
  
1 Surat Permohonan (lampiran formulir C.2)

Rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS  
2 beserta lampiran dokumen pendukung pengajuan  

rekomendasi teknis

3 Jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan
sumber daya air

4 Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan  

5 Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh  
BBWS/BWS

Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan 17
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

LAMPIRAN

18 Pedoman Ringkas Perizinan Pemanfaatan
Ruang Milik Jalan dan Penggunaan Sumber Daya Air

FORMULIR A.1

FORMULIR A.2

FORMULIR A.3

FORMULIR A.4

FORMULIR B.1

FORMULIR B.2

FORMULIR B.3

FORMULIR C.1





FORMULIR C.2



Scan Me

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT