materi ujian dinas 2023

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo DAFTAR MATERI UJIAN DINAS TK. I I. Pancasila II. UUD 1945 III. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional IV. Peraturan Kepegawaian V. KORPRI dan Kode Etik PNS VI. Pengetahuan Perkantoran VII. Struktur Organisasi dan Tata Kerja VIII. Pengetahuan Substantif IX. Bahasa Indonesia X. Sejarah Indonesia

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo PANCASILA A. Sejarah Lahirnya Pancasila Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada perang pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga tersebut diberinama Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945, dibahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni: 1. Kebangsaan 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan 3. Demokrasi 4. Keadilan sosial 5. Ketuhanan yang Maha Esa Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan. Panitia Sembilan tersebut beranggotakan Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Alinea IV Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Momentum pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, dimana untuk pertama kalinya konsep awal Pancasila dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. B. Makna Lambang Negara Garuda Pancasila - Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Burung Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo - Warna keemasan pada Burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. - Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. - Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berupa: 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu". Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. C. Fungsi Pancasila 1.Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeish, artinya Jiwa Bangsa atau Jiwa Rakyat. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Fungsi pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi Bangsa dan menjadi pembeda Bangsa Indonesia dengan Bangsa lain. Diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian. 3. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Artinya setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Jadi setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila pancasila.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966. 4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (way of life) Fungsi pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia harus berpedoman, dan menjadikan pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia Seperti yang telah kita ketahui bahwa pancasila telah jelas termuat di pembukaan UUD 1945, sehingga pancasila merupakan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia, cita-cita inilah yang menjadi tujuan Bangsa, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai ideologi bangsa Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sekumpulan nilai yang diyakini kebenarannya oleh Bangsa Indonesia untuk menata kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa bersifat terbuka, artinya Pancasila merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut bukan berarti bahwa nilai yang terkandung dalam pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain yang meniadakan jati diri bangsa Indonesia. 7. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia, seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila juga digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan Negara dan kehidupan Negara sesuai dengan bunyi UUD 1945. 8. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa Fungsi pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu Bangsa Indonesia. Karena Pancasila dianggap mempunyai nilai yang paling bijaksana, adil, dan benar yang diharapkan bisa menjadi pemersatu Bangsa. 9. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 (dimana di dilamnya terdapat rumusan Pancasila) sebagai dasar negara Indonesia. PPKI merupakan badan sebagai tempat wakil-wakil rakyat di Indonesia sehingga pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, dan untuk membela pancasila selamanya. D. Nilai/Kandungan Sila Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa (memiliki simbol Bintang) a. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikut perintah serta larangannya b. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama c. Memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama d. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama e. Tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (memiliki simbol Rantai) a. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya b. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo c. Mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia e. Saling menghargai pendapat 3. Persatuan Indonesia (memiliki simbol Pohon Beringin) a. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia b. Memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia c. Cinta terhadap tanah air d. Mengutamakan kesatuan dan persatuan e.Berjiwa patriotisme di manapun kaki berpijak 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (memiliki simbol Kepala Banteng) a. Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana b. Mengutamakan kekeluargaan c. Kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat d. Kebijakan dalam mengambil solusi e. Keputusan bersama pengambilannya harus melalui musyawarah f. Tidak memaksakan kehendak 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (memiliki simbol Padi dan Kapas) a. Harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik b. Harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang c. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia d. Menggapai tujuan adil dan makmur e. Mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia E. Pancasila Sebagai Ideologi Sebagai ideology, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah baru dan aktual. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Ada beberapa implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM). Berikut penjelasannya: 1. Implementasi Pancasila dalam politik Oleh karena itu pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila. Sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri 2. Implementasi Pancasila dalam ekonomi Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan tetapi demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila 4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Negara memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum bukan berdasar kekuasaan belaka. Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mengamalkan, menghayati dan mengamankan Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai dan peranan Pancasila, menghayatinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta mengamankannya dari gangguan ideologis asing.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo UUD 1945 UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law) atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari segala bentuk peraturan perundangan atau produk hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun dalam perjalanannya, UUD 1945 mengalami pasang surut. Hal ini terbukti dari adanya undang-undang lain yang dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia, antara lain Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan UUD 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 mulai diberlakukan kembali, dan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. A. Bagian-Bagian UUD 1945 1. Pembukaan Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari UndangUndang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, berisi: 1). Dasar tujuan negara - melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia - memajukan kesejahteraan umum - mencerdaskan kehidupan bangsa - melaksanakan ketertiban dunia 2). Ketentuan diadakannya Undang Undang Dasar Negara 3). Bentuk negara 4). Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara) Makna alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah: Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan). Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur). Alinea III : memuat motivasi spiritual yang luhur dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa). Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar kerohanian (dasar negara Pancasila). Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah/diamandemen oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pancasila sebagai dasar dan ideologi negara indonesia. Jika pembukaan UUD 1945 dirubah maka sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. 2. Batang Tubuh Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab, masing-masing Bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal. Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa negara Indonesia adalah suatu negara demokrasi, sehingga nilai-nilai

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo dasar demokrasi mewarnai isi pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat 3. Penutup Bagian Penutup Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal, dan Aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat. Bagian Penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara baru dengan pemerintahan baru. Dengan demikian kehidupan awal bernegara akan dapat berjalan dengan baik. 4. Penjelasan Penjelasan berisi tentang penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang ada di UUD 1945 B. Dinamika UUD 1945 1. Masa Kemerdekaan (1945 – 27 Desember 1949) Bangsa Indonesia masih harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sesuai dengan hasil sidang KMB. 2. Masa UUDS 1950 Tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS berubah menjadi NKRI. Dengan demikian UUD RIS tidak berlaku lagi, dan digantikan UUDS 1950. Ternyata pelaksanaan UUDS 1950 tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Kondisi ini memicu dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang meliputi: dibubarkannya konstituante, diberlakukannya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan dibentuknya MPRS dan DPAS. 3. Masa Orde Lama (5 Juli 1959 s/d -11 Maret 1966) Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden. UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi hanya bersifat sementara. Penyimpangan yang terjadi antara laian: - Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR - Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN yang diajukannya - Presiden memegang kekuasaan penuh - MPR mengangkat Presiden seumur hidup 4. Masa Orde Baru Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Sidang istimewa tahun 1968, MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden sampai terselenggaranya Pemilu. Pada masa orde baru ini, berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde Lama. Telah terbentuk lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang sesuai dengan UUD 1945.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 5. Masa Reformasi Pada masa ini, mulai ada kajian untuk mengamandemen UUD 1945, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. C. Amandemen UUD 1945 Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945 Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. BAB PASAL PENJELASAN AYAT I.Bentuk dan Kedaulatan 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (3) Negara Indonesia adalah negara hukum II. Majelis Permusyawaratan Rakyat 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar III. Kekuasaan dan Pemerintahan Negara 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 6-9 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara 11 Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dna perjanjian denga negara-negara lain (perjanjian internasional) 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang undang. 13 Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR. 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang undang IV. Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS V. Kementerian Negara 17 - Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara - Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden VI. Pemerintahan Daerah 18 A Menjelaskan tentang ketentuan pemerintahan daerah 18B Pengaturan tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 18C Pengakuan negara tentang pemerintah daerah yang bersifat khusus/istimewa VII. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 19 Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, yang susunannya diatur dengan undang-undang. DPR sedikitnya bersidang sakali dalam setahun. 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang undang 20A - DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan - Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang 22-22A - Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dengan persetujuan DPR.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo - Tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang 22B Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang VIIA. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 22C22D - Ketentuan tentang pemilihan dan keanggotaan DPD - Kewenangan DPD VIIB. Pemilihan Umum (PEMILU) 22E - Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali - Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD VIII. Hal Keuangan 23 - Rancangan UU APBN diajukan oleh Presiden, untuk dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. - Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. 23A23D - Ketentuan tentang Pajak, Mata Uang, Keuangan Negara dan Bank Sentral yang kesemuanya diatur dengan undangundang. VIIIA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 23E23G - Peran dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaam dan tanggungjawab tentang keuangan negara - Keanggotaan dan kedudukan BPK IX. Kekuasaan Kehakiman 24-25 - Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi IXA. Wilayah Negara 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang. X. Warga Negara dan Penduduk 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo XA. Hak Asasi Manusia 28A28J - Negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. - Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. XI. Agama 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu XII. Pertahanan dan Keamanan Negara 30 - Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. - Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. XIII. Pendidikan dan Kebudayaan 31 - Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. - Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 32 - Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya - Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional XIV. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 33 - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. - Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 34 - Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara - Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak XV. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. XVI. Perubahan UndangUndang Dasar 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL A. Dasar, Pengertian, Asas dan Tujuan Undang-Undang yang menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan adalah UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara untuk perencanaan pembangunan di daerah, merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi: 1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara 2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara 3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif 4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara 5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara 6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk : 1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan 2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah 3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat 5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo B. Ruang Lingkup, Tahapan dan Proses Perencanaan Berikut merupakan ruang lingkup perencanaan: Perencanaan Pambangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah 1. RPJP Nasional (20 Tahun) 2. RPJM Nasional (5 Tahun 3. Renstra Kementerian/Lembaga 4. Rencana Kerja Pemerintah/RKP (1 Tahun) 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 1. RPJP Daerah (20 Tahun) 2. RPJMD (5 Tahun) 3. Renstra Perangkat Daerah 4. RKPD (1 Tahun) 5. Renja Perangkat Daerah Tahapan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi: a. penyusunan rencana b. penetapan rencana c. pengendalian pelaksanaan rencana d. evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Proses Perencanana Pembangunan meliputi: 1. Proses Politik : pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi RPJM 2. Proses Teknokratik : perencanaan yang dilakukan oleh perencana professional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara professional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencanaan 3. Proses Partisipatif : perencanaan yang melibatkan masyarakat, antara lain melalui pelaksanaan musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. C.Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah 1) Penyusunan Rencana 1. Rencana Pembangunan Daerah RPJPD, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya, Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan b. penyusunan rancangan awal c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan Musrenbang e. perumusan rancangan akhir f. penetapan. 2. Rencana Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan b. penyusunan rancangan awal c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah e. perumusan rancangan akhir f. penetapan

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 2) Penetapan Rencana Berbagai macam dokumen perencanaan yang telah disusun tersebut harus ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, yakni : RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, untuk selanjutnya dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota serta pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Pengesahan Bupati, selanjutnya dijadikan sebagai menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Pengesahan Bupati, selanjutnya digunakan sebagai menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 3) Pengendalian dan Evalusai Pelaksanaan Rencana Dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan, diperlukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana oleh pimpinan OPD. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan OPD. Sedangkan evaluasi pelaksanaan perencanaan, bertujuan untuk: Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. D. Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah Koordinasi teknis pembangunan bertujuan untuk: a. sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/ kota, serta pembangunan antar Daerah b. penyelarasan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota dalam dokumen perencanaan c. memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo d. penyusunan strategi pencapaian output secara terintegrasi e. perumusan jadwal, lokus dan fokus kegiatan yang terintegrasi. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan tahunan. Koordinasi teknis pembangunan tahunan dilaksanakan pada tahapan: a. perencanaan b. pelaksanaan c. pengendalian d. evaluasi.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN KODE ETIK PNS A. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Jenis dan Status ASN Pegawai ASN terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. b. Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK) PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Peran ASN Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan public b. pelayan public c. perekat dan pemersatu bangsa ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Jabatan ASN Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi: 1) jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan 2) jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 3) jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. b. Jabatan Fungsional: 1) Jabatan fungsional keahlian, terdiri dari: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. 2) Jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula. c. Jabatan Pimpinan Tinggi: 1) jabatan pimpinan tinggi utama 2) jabatan pimpinan tinggi madya 3) jabatan pimpinan tinggi pratama 4. Hak ASN PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan,dan fasilitas b. cuti c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua d. perlindungan e. pengembangan kompetensi Sementara itu untuk PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan b. cuti c. perlindungan d. pengembangan kompetensi Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan kompetensi bagi setiap ASN dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 5. Kewajiban ASN a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia B. Kenaikan Pangkat PNS 1). Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat 1. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem : a. Kenaikan pangkat regular b. Kenaikan pangkat pilihan 2. Di sampaing sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan : a. Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas b. Kenaikan pangkat pengabdian : bagi yang meninggal dunia, telah mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. 3. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut : NO PANGKAT GOLONGAN RUANG 1 Juru Muda I a 2 Juru Muda Tk. I I b 3 Juru I c 4 Juru Tk. I I d 5 Pengatur Muda II a 6 Pengatur Muda Tk. I II b 7 Pengatur II c 8 Pengatur Tk. I II d 9 Penata Muda III a 10 Penata Muda Tk. I III b 11 Penata III c 12 Penata Tk. I III d 13 Pembina IV a 14 Pembina Tk. I IV b 15 Pembina Utama Muda IV c 16 Pembinan Utama Madya IV d 17 Pembina Utama IV e 2). Masa Kenaikan Pangkat 1. Masa kenaiakan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. C. Cuti PNS (Perka BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS) Jenis Cuti PNS: 1. Cuti tahunan CPNS dan PNS yang telah bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling Iama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Cuti yang ditangguhkan tersebut dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan 2. Cuti besar PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. 3. Cuti sakit Cuti sakit dapat diberikan kepada PNS maksimal 1 tahun, dan apabila diperlukan dapat ditambah paling lama 6 bulan (setelah dilakukan Uji Kesehatan). PNS yang belum juga sembuh dari sakitnya untuk jangka waktu tersebut, akan dilakukan Uji Kesehatan kembali sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak mendapatkan cuti sakit paling lama 1,5 bulan. 4. Cuti melahirkan Cuti melahirkan diberikan untuk persalinan pertama sampai dengan persalinan ketiga. Untuk persalinan keempat dan seterusnya akan diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 bulan. 5. Cuti karena alasan penting Cuti alasan penting diberikan paling lama 1 bulan. Cuti alas an penting diberikan apabila : - ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; - salah seorang anggota keluarga tersebut di atas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundangundangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hakhak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; - melangsungkan perkawinan - PNS yang bersangkutan sakit keras - PNS laki-laki yang isterinya melahirka melalui loperasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo - Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga. - PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan danlatau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan 6. Cuti bersama Cuti bersama ditetapkan oleh Presiden. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. 7. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut: a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus f. mendampingi merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur D. Disiplin PNS (PP No. 94 Tahun 2021) KEWAJIBAN (Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 1 tahun) HUKUMAN DISIPLIN RINGAN SEDANG BERAT PNS yg tdk masuk kerja tanpa alasan yg sah secara kumulatif selama 3 hari kerja Teguran lisan 4 – 6 hari kerja Teguran tertulis 7 – 10 hari kerja Pernyataan tidak puas secara tertulis 16 – 20 hari kerja Penundaan KGB selama 1 thn 21 – 25 hari kerja Penundaan KP selama 1 th 26 – 30 hari kerja Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th 21 – 24 hari kerja Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan 25 – 27 hari kerja Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 28 hari kerja Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 10 hari kerja tanpa alasan yang sah secara berturut-turut Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Selama Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN belum ditetapkan, maka untuk Hukuman Disiplin tingkat Sedang masih menggunakan aturan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. E. Batas Usia Pensiun PNS 65 Tahun, bagi Pemegang Jabatan Fungsional Ahli Utama 60 Tahun, bagi Pemegang Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi 58 Tahun, bagi Pemegang Jabatan Administrasi, Pemegang Jabatan Fungsional Trampil, Ahli Pertama dan Ahli Muda F. Penilaian Kinerja Pegawai Menurut Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, pengelolaan kinerja pegawai ditujukan kepada PNS dan PPPK. Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas: a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi, yang merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja yang terdiri atas: 1. rencana hasil kerja Pegawai, dengan indikator : kuantitas, kualitas, biaya dan waktu 2. perilaku kerja Pegawai yang diharapkan. Perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan komitmen inisiatif kerja kerja sama kepemimpinan b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai meliputi : 1. Sasaran Kinerja Pegawai (Uraian Kerja Ketercapaian dan Perilaku) 2. Lampuran (Dukungan Sumber Daya) 3. Evaluasi Kinerja (Capaian Uraian dan Ekspektasi-Umpan Balik Perilaku) 4. Dokumen Evaluasi (Identitas Pegawai, Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai)

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo KORPRI DAN KODE ETIK PNS A. KORPRI Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dna Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. KORPRI didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Anggota KORPRI adalah: 1. PNS 2. Pegawai BUMN/BUMD 3. Perangkat Pemerintah Desa 1. VISI MISI DAN TUJUAN KORPRI Visi Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Undang Dasar 1945 bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Netral, dan Bertanggung jawab. bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Netral, dan Bertanggung jawab Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme para anggotanya. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme para anggotanya. 2. Sebagai pengayom para anggotanya. Sebagai pengayom para anggotanya. 3. Penyalur kepentingan para anggotanya. Penyalur kepentingan para anggotanya. 4. Sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan erja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan Instansi yang bersangkutan, sesuai dengan dan kebijaksanaan Instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuan 1. Terjaminnya perlindungan hak-hak Pegawai R.I. guna tercapainya ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Pegawai R.I. beserta keluarganya. 2. Terhimpun dan bersatunya Pegawai R.I. untuk mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama Pegawai R.I. 2. ASAS, FUNGSI DAN KEDAULATAN Asas Korpri berasaskan Pancasila dengan bercirikan demokratis, profesionalisme, pengabdian, kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Fungsi 1. pelopor dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota 2. pelindung dan pengayom para anggota 3. penyalur kepentingan para anggotanya 4. pendorong dalam meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya 5. pelopor pelayanan dalam menyukseskan program pembangunan nasional 6. mitra kerja yang aktif sebagai organisasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan Organisasi Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi. 3. LAMBANG KORPRI 4. KODE ETIK KORPRI KORPRI memiliki kode etik yang dinamakan Panca Prasetya KorPs Pegawai Republik Indonesia, yang berbunyi : Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara,serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara; 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan; 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia ; 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme 1.Pohon, terdiri dari 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan kehidupan masyarakat Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 2.Rumah/Balairung dengan lima tiang, melambangkan Pemerintah RI yang stabil dna demokratis berdasarkan Pancasila 3.Sayap, yang berjumlah 4 (empat) di tengah dan 5 (lima) di tepi, melambangkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan UUD 1945

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo B. KODE ETIK PNS Kode Etik PNS diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk : a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil; b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. 1. Etika dalam bernegara meliputi : e. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 f. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara g. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia h. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas i. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa j. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah k. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif 2. Etika dalam berorganisasi meliputi : a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif 3. Etika dalam berorganisasi meliputi : a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku b. menjaga informasi yang bersifat rahasia c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 4. Etika dalam bermasyarakat meliputi : a. mewujudkan pola hidup sederhana b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat e berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas 5. Etika terhadap diri sendiri meliputi : a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap e. memiliki daya juang yang tinggi f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan 6. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil : a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi d. menghargai perbedaan pendapat e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo PERKANTORAN A. Definisi Administrasi Perkantoran Menurut Suparjati, definisi administrasi perkantoran adalah suatu proses kerja sama dalam lingkup kantor untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan melakukan fungsi manajemen. B. Ruang Lingkup Administrasi Perkantoran 1. Aktivitas Kantor Beberapa aktivitas kantor yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perkantoran diantaranya: Perencanaan Perkantoran (office planning) Pengorganisasian Perkantoran (office organizing) Pengarahan Perkantoran (office actuating) Pengawasan Perkantoran (office controlling) 2. Sarana atau Fasilitas Kerja Perkantoran Beberapa sarana atau fasilitas yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi perkantoran adalah: Lokasi kantor Gedung Peralatan Interior Mesin-mesin Kantor C. Fungsi Administrasi Perkantoran Secara umum ada 5 fungsi administrasi perkantoran dalam kaitanya dengan operasional suatu organisasi. Berikut uraiannya: 1. Fungsi Rutin, yaitu fungsi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. 2. Fungsi Teknis, yaitu fungsi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. 3. Fungsi Analis, yaitu fungsi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. 4. Fungsi Interpersonal, yaitu fungsi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 5. Fungsi Manajerial, yaitu berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pembuatan anggaran dan lain lain. D. Komunikasi Perkantoran Komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain dalam suatu organisasi baik secara verbal maupun nonverbal. (Chegg India, 2021). Komunikasi perkantoran terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Adapun ruang lingkup komunikasi kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Gie, 2007): 1. Komunikasi kedalam (Internal Communication), yaitu komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor, misalnya pimpinan dengan bawahannya atau karyawan yang satu dengan yang lainnya. Komunikasi ini mencakup komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. 2. Komunikasi keluar (External Communication), yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak luar kantor. E. Manajemen Perkantoran Modern Dalam perkantoran modern, segala kegiatan manajemen perkantoran dikerjakan dengan menggunakan peralatan modern, diantaranya adalah perangkat komputer dengan berbagai software yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan perkantoran, perangkat komunikasi yang memadai, kantor virtual, organisasi virtual, dan lain-lain. Adanya kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Berikut merupakan beberapa contoh teknologi informasi yang sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern: 1. Pengolahan Kata (word Processing) Penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas-tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. Contoh: Microsoft Word, Word Perfect, Open Office, dll 2. Surat Elektronik (email/electronic mail) Penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, meyimpan dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. contoh: yahoo mail, google mail , dll. 3. Konfrensi Video Penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konfrensi yang tersebar secara geografis. Peralatan tersebut menyediakan hubungan audio dan video. Contoh: zoom, skype, google meet, whatsapp

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Berikut merupakan beberapa contoh penggunaan teknologi informasi di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo: - Simasneg, aplikasi informasi dan pelayanan kepegawaian - SuratKu, aplikasi persuratan dalam rangka mewujudkan paperless - JendelaKu, aplikasi yang ditujukan untuk ASN dan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai macam layanan publik di Kabupaten Kulon Progo - SinonaKu, aplikasi database kepegawaian bagi Pegawai Non ASN di lingkungan Kabupaten Kulon Progo - MonevKu, aplikasi yang ditujukan untuk control/monitoring program dan kegiatan di tiap OPD - RencanaKu, aplikasi yang ditujukan untuk penyusunan RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo. F. Arsip Arsip adalah kumpulan dokumen bersejarah dalam format apapun atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Arsip biasanya berisi sumber-sumber primer yang terakumulasi selama masa hidup suatu organisasi atau individu, kemudian disimpan untuk menunjukkan ke orang lain fungsi organisasi atau individu tersebut. Tujuan dari pengelolaan arsip antara lain: 1. Menghemat tempat penyimpanan 2. Menjaga kerahasiaan 3. Menjaga kelestarian 4. Menjaga arsip tetap baik dan aman 5. Mempermudah pencarian arsip 6. Menjaga arsip-arsip penting 7. Menghemat waktu dan tenaga Manfaat arsip: 1. Sebagai sumber informasi 2. Sebagai sumber yuridis 3. Sebagai sumber sejarah 4. Sebagai sumber ilmu pengetahuan Jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya: a. Arsip aktif Arsip aktif adalah arsip yang masih digunakan terus-menerus untuk kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi. b. Arsip inaktif Arsip inaktif atau arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun dan pengelolaannya oleh unit sentral dalam suatu organisasi atau instansi.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo c. Arsip statis Arsip statis adalah arsip yang tidak lagi digunakan terus-menerus bagi organisasi maupun instansi. Tapi, arsip statis ini digunakan untuk kepentingan masyarakat umum karena memiliki nilai kebangsaan dan digunakan sebagai referensi saja.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA A. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) • Setiap instansi atau perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi, yang diatur dalam Peraturan Bupati • Di dalamnya diatur tentang kelembagaan, susunan organisasi, jabatan sampai dengan uraian tugas terkecil setiap jabatan. • Kelembagaan suatu organisasi atau perangkat daerah dimungkinkan berubah, dikarenakan kebutuhan/tuntutan ataupun mengikuti kebijakan tertentu. • Setiap PNS harus memahami dengan baik nama jabatan masing-masing beserta tugas pokok dan fungsinya di tempatnya bekerja. Berikut beberapa tugas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo: Bappeda, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. BKPP, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan. BKAD, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. DPUPKP, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman. B. Jenis Jabatan 1. Jabatan Struktural (Eselon I, Es. II, Es. III, Es. IV, Es. V) - Es. I dan Es. II (Jabatan Pimpinan Tinggi) - Es. III (Administrator) - Es IV (Pengawas) Contoh: Kepala Dinas/Badan, Sekda, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Jawatan TINGKATAN JABATAN STRUKTURAL / ESELON ESELON TERENDAH TERTINGGI PANGKAT GOLRU PANGKAT GOLRU I.a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo I.b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e II.a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d II.b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c III.a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b III.b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a IV.a Penata III/c Penata Tingkat I III/d IV.b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c V.a Penata Muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b Catatan : Setingkat di bawah jenjang terendah dapat dipertimbangkan 2. Jabatan Fungsional/JF (JF. Ahli dan JF. Terampil) Contoh: Guru, Arsiparis, Penyuluh Pertanian, Perawat, Dokter, Pustakawan, Auditor, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Jabatan Pelaksana Contoh: Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Kepegawaian, Analis Kebencanaan, Penyusun Program dan Laporan C. Keistimewaan Yogyakarta Dasar keistimewaan DIY diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 5 (lima) urusan keistimewaan DIY meliputi: 1. Penetapan Kepala Daerah 2. Kelembagaan 3. Kebudayaan 4. Pertanahan Pemberlakuan undang-undang keistimewaan tersebut berdampak pada perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, antara lain: Dinas Kebudayaan berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berganti nama menjadi (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kecamatan berganti nama menjadi Kapanewon Desa berganti nama menjadi Kalurahan

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Kalurahan berganti nama menjadi Kelurahan Beberapa perubahan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan perubahan penyebutan jabatan, antara lain sebagai berikut: Camat menjadi Panewu Sekretaris Camat menjadi Panewu Anom Seksi Keamanan dan Ketertiban menjadi Jawatan Keamanan Seksi Pemerintahan menjadi Jawatan Pemerintahan Seksi Pelayanan Umum menjadi Jawatan Umum Seksi Kesejahteraan Masyarakat menjadi Jawatan Sosial Seksi Perekonomian dan Pembangunan menjadi Jawatan Kemakmuran Kepala Desa menjadi Lurah

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo PENGETAHUAN SUBSTANTIF A. Sekilas tentang Kulon Progo - Kabupaten Kulon Progo lahir pada tanggal 15 Oktober 1951, yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Luas area adalah 58.627,5 Ha dan wilayahnya meliputi 12 kapanewon dan 87 kalurahan dan 1 kelurahan. - Di masa kekosongan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo dikarenakan habisnya masa jabatan, Kabupaten Kulon Progo saat ini dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati, yakni Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST., MT. - Kabupaten Kulon Progo memiliki semboyan BINANGUN (Beriman Indah Nuhoni Aman Nalar Guyub Ulet Nyaman) - Kabupaten Kulon Progo mempunyai lagu Mars Kulon Progo Binangun yang diciptakan oleh Barzan Asrori. Adapun lirik lagu Mars tersebut adalah sebagai berikut: Wahai seluruh warga Kulon Progo Tingkatkan semangat berkarya Binangun jadi semboyannya Demi kemajuan bersama Mari guyub dan ulet bekerja Dilandasi iman dan taqwa Kita membangun bersama-sama Mencapai Kulon Progo sejahtera Pancasila menjadi azasnya Musyawarah jadi panduannya Pembangunan meningkat merata Sejahtera bumi persada Kobarkanlah semangat juangmu Derap langkah bersatu padu Tingkatkanlah kemampuanmu Membangun Kulon Progo maju - Sedangkan untuk Hyme Kulon Progo, diciptakan oleh H. Suhadi, BA. Berikut lirik Hymne Kulon Progo: Insan Pancasila jaya Beriman dan bertaqwa Tekad bulat semangat baja Menuju cita-cita Kaya subur adiluhung Kulon Progo Binangun Rakyat hidup tertib teratur Sejahtera adil makmur Suasana aman tenteram bahagia Hidup damai sentosa

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Guyub rukun gotong royong Ulet dalam berkarya Terbina hidup selaras Serasi dan seimbang Atas berkat karunia-Nya Kulon Progo nan jaya B. Bela Beli Kulon Progo Bela Beli Kulon Progo merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk membangun perekonomiannya sendiri. Program ini berupaya untuk menanamkan ideologi kepada masyarakat lokal Kulon Progo untuk menggunakan produk lokal Kulon Progo yang diproduksi di Kulon Progo guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berikut merupakan beberapa program Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mensukseskan gerakan Bela Beli Kulon Progo: 1. Seragam Batik Geblek Renteng, untuk anak sekolah dan PNS 2. AirKu, air mineral kemasan yang diproduksi dari sumber mata air di wilayah Kulon Progo 3. Budidaya Padi Menor, yang telah diakui sebagai padi varietas lokal melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 552/HK.540/C/02/2022 tertanggal 26 Februari 2022 tentang Pelepasan Calon Padi Varietas Menor sebagai Varietas Unggul dengan nama MENOR 4. Toko PanganKu, merupakan toko modern berbasis pemberdayaan masyarakat yang menghimpun produk-produk olahan hasil pertanian baik dari Kelompok Tani, Gapoktan, maupun KWT se-Kulon Progo. Toko PanganKu berlokasi di Komplek Pasar Hewan Terpadu Pengasih C. Program Domestik Kulon Progo 1. Gerbang Segoro Merupakan salah satu program terbaru Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang digawangi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini menitikberatkan pada upaya pembangunan di sektor kelautan dan perikanan secara sistematis dan terintegrasi dari hulu sampai hilir yang diharapkan menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, program ini diharapkan dapat mendongkrang pengembangan perikanan tangkap dna budidaya di wilayah Kulon Progo. 2. Sambanggo Secara sederhana, gerakan sambanggo ini dapat diartikan sebagai gerakan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata, mulai dari pantai, industri kreatif dan pegunungan, yang pada akhirnya akan menggerakkan seluruh aspek pariwisata beserta multiplier effect nya di wilayah Kulon Progo. “Sambanggo” terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu Sambang Gisik, Sambang Gawe, Sambang Gunung. Sambang Gisik yaitu menengok destinasi wisata di wilayah sepanjang pantai. Sambang Gawe yaitu menengok ke industri kreatif, Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sambang Gunung yaitu menengok destinasi wisata di wilayah perbukitan dan pegunungan. Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo yang lain, dilakukan dengan mengoptimalkan pembinaan desa wisata. Dalam tiga tahun terakhir ini (2021-2023), Kabupaten Kulon Progo selalu masuk sebagai nominator kategori desa wisata terbaik berdasarkan penilaian ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia). Pertama diraih oleh

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Desa Wisata Tinalah di Purwoharjo, Samigaluh pada 2021. Tahun berikutnya diraih Desa Wisata Widosari di Ngargosari, Samigaluh. Adapun penghargaan ADWI 2023 jatuh kepada Desa Wisata Hargotirto, Kokap. 3. Bedah Rumah Program Bedah Rumah dimulai pada Februari 2012, untuk fakir miskin dilakukan secara bergotong royong. Tujuan dari program ini adalah untuk menjadikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi rumah sehat. D. Tari Angguk sebagai Kesenian Tradisional Khas Kulon Progo Kesenian Angguk Kulon Progo diyakini muncul diseputar tahun 1900. Dimana idenya berasal dari pesta dansa para tentara dan opsir Belanda. Mereka berdansa sambil bernyanyi-nyanyi waktu menduduki wilayah kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Maka di Kulon Progo yang mula-mula muncul kesenian Angguk adalah di daerah yang berbatasan langsung dengan Purworejo, Jawa Tengah yaitu kecamatan Kokap. Nama Angguk diambil dari gerakan mengangguk-anggukkan kepala yang dilakukan oleh para penari saat sedang menari. Awalanya, tari angguk ditarikan oleh laki-laki, namun dalam perkembangannya tarian ini ditarikan oleh perempuan. Sebagai wujud pengembangan dari seni Angguk, Kulon Progo menggagas kelahiran Senam Angguk yang gerakannya sebagian besar meniru dari gerakan Tari Angguk. Keunikan Angguk diantaranya terletak pada : Gerakan Tari Pada dasarnya Tari Angguk dibagi dua jenis tari yaitu : - Tari Jejeran (Ombyokan) adalah tari angguk yang dimainkan oleh banyak penari, dan - Tari Pasangan, adalah tari angguk yan dimainkan secara berpasangan. Busana Pemain Angguk setiap kali pentas selalu menggunakan busana khas yang sudah menjadi ciri khusus kesenian tersebut yaitu : a. Baju hitam kerah Sanghai dengan hiasan di bagian kerah, ujung lengan dada, punggung dan pundak. Gambar corak beragam, menggunakan benang sulam atau mote bermotif burung, pohon dan sebagainya. b. Celana pendek (untuk acara-acara tertentu atau sesuai permintaan penanggap, penari bisa menggunakan celana panjang sampai di atas mata kaki). c. Pelengkap yaitu selendang motif batik yang diikatkan di pinggang, kacamata hitam untuk penari, topi hitam dengan sulaman hiasan di bagian penutup depan, dan kaos kaki. Personil Tidak ada jumlah baku berapa penari Angguk setiap kali pentas, tetapi rata-rata yang digunakan adalah 16 penari, ditambah 1 orang sesepuh yang melakukan ritual selama pentas dan betugas nyuwuk (mengambilkan kesadaran penari angguk yang trance atau ndadi), 2 orang bowo (penembang), dan 13 wiyaga (pemain musik).

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Alat Musik Pada awalnya alat musik pengiring Angguk hanya 1 bedug, 1 kendang biasa, 1 kendang Jaipong, 4 rebana, 3 Saron, dan 1 Kecrek. Untuk pengembangan dan menghilangkan kebosanan penonton, kini musik pengiring Angguk sudah ditambah dengan 1 organ dan 1 drum sehingga menghasilkan musik yang bervariasi di telinga penonton. (Sumber: https://disbud.kulonprogokab.go.id/) BAHASA INDONESIA A. Kalimat Efektif dan Paragraf 1. Kalimat Efektif Kalimat Efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dna benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). Selain itu, kalimat efektif juga harus sistematis, tidak bertele-tele dan tidak ambigu. Berikut merupakan ciri-ciri kalimat efektif: a. kesepadanan struktur - mengandung unsur klausa lengkap, yakni subjek, predikat, objek dan keterangan. Atau minimal mengandung subjek dan predikat. - kata depan (preposisi) tidak boleh diletakkan di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. - hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek - tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Contoh kalimat efektif : Siswa kelas IV sedang mengerjakan soal ujian di kelas Subjek Predikat Objek Keterangan Contoh kalimat tidak efektif: Yang sedang mengerjakan soal ujian di kelas adalah siswa kelas IV. b. keparalelan/kesejajaran bentuk c. ketegasan makna d. hemat dalam mempergunakan kata / tidak mengulang kata/frasa 2. Paragraf Paragraf merupakan suatu kesatuan gagasan yang terdiri atas ide/pikiran pokok dan pikiran penjelas. Ide/pikiran pokok tertuang dalam kalimat utama, sedangkan pikiran penjelas tertuang dalam beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama umumnya diletakkan di awal paragraf karena penulis hampir selalu memulai paragrafnya dengan menuliskan gagasan utamanya di awal. Gagasan utama itu bersifat umum. Adapun kalimat kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas dari gagasan utama tersebut. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa ditemukan di akhir paragraf. Artinya, paragraf itu dimulai dengan rincian atau penjelasan, baru diakhiri dengan pernyataan umum yang biasanya berupa simpulan. Paragraf yang demikian disebut paragraf induktif. B. Makna Denotasi dan Konotasi 1. Makna denotasi adalah makna harifah yang sebenarnya dari suatu kata. Contoh: Rumah Budi dicat warna hijau. Adik disuruh cuci tangan sebelum makan. Akibat kecelakaan yang dilaminya satu tahun yang lalu, Pak Bardi masih sering merasakan nyeri pada tulang punggungnya. 2. Makna konotasi adalah makna tambahan atau makna yang berhubungan dengan nilai rasa Contoh: Para koruptor telah diseret ke meja hijau. Pejabat itu cuci tangan atas semua permasalahan yang terjadi. Indah merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya, semenjak ayahnya meninggal dunia.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo C. Makna Dan Fungsi Kata Ulang 1. Perulangan Kata Benda Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda, yaitu: Menyatakan benda itu bermacam-macam. Contoh: buah-buahan, sayur-sayuran, buku-bukuan. Menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu. Contoh: anak-anakan, orang-orangan. 2. Perulangan Kata Kerja Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja, yaitu: Menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali. Contoh: meloncat-loncat, menyebut-nyebut, menari-nari, melayang-layang. Menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama. Contoh: berenang-renang, duduk-duduk. Menyatakan bermacam-macam pekerjaan. Contoh: cetak-mencetak, karang-mengarang. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pikak atau berbalasan. Contoh: tembak-menembak, tuduh-menuduh, cubit-mencubit. 3. Perulangan Kata Sifat Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat, yaitu: Menyatakan makna lebih (intensitas). Contoh: Berjalan cepat-cepat! Kerjakan baik-baik! Menyatakan makna sampai atau pernah. Contoh: tak sembuh-sembuh sakitnya walaupun ia sudah berobat ke luar negeri (tak pernah sembuh); habis-habisan ia berbelanja (sampai habis). Digabungkan dengan awalan se- dan akhiran -nya mengandung makna superlatif (paling). Contoh: kerjakan sebaik-baiknya agar hasilnya memuaskan; terbangkan layang-layangmu setinggi-tingginya. Berlawanan dengan makna nomor satu atau melemahkan arti kata sifat itu.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo Contoh: badanku sakit-sakit saja rasanya (sakit di sana-sini, tapi tidak terlalu sakit); kalau kepalamu pening-pening, bawalah tidur (agak pening; pening sedikit). Bentuk yang seolah-olah sudah menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia, makna perulangannya kurang jelas. Contoh: jangan menakut-nakuti anak-anak karena akan memengaruhi jiwanya kelak. 4. Perulangan Kata Bilangan Makna perulangan kata bilangan yaitu: Perulangan kata satu menjadi satu-satu memberi makna “satu demi satu”. Contoh: Peserta ujian masuk ruangan itu satu-satu. Perulangan kata satu dengan tambahan akhiran -nya memberi makna “hanya satu itu”. Contoh: Ini anak saya satu-satunya. Perulangan kata dua-dua, tiga-tiga, dan lain sebagainya, memberi pengertian “sekaligus dua, tiga, dll”. Contoh: Jangan masuk dua-dua karena pintu itu tidak lebar. Bentuk perulangan berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu dan lain sebagainya.Ini menyatakan makna “kelipatan sepuluh, seratus, seribu dan lain sebagainya. Contoh: Beribu-ribu orang yang mati dalam peperangan itu. Bentuk perulangan kata bilangan dengan awalan ber-, saat ini sering diganti dengan bentukan dengan akhiran -an. Contoh: berpuluh-puluh menjadi puluhan. D. Penggunaan Tanda Baca 1. Tanda Titik ( . ) Tanda titik biasa digunakan pada akhir kalimat pernyataan, di belakang huruf dalam suatu table, daftar pustaka, perincian, bagan atau angka yang menunjukkan waktu atau jumlah. Contoh penggunaan tanda titik: Wates merupakan ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Sekitar 1.500 orang pemudik tiba di Stasiun Wates pagi ini. Bab II.2 Landasan Teori 2. Tanda Koma ( , ) Tanda koma seringkali dipakai pada bagian tengah dalam perincian kata, frasa, bilangan atau sebelum kata penghubung. Selain itu tanda koma juga digunakan pada kata sapaan

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo seperti Pak, Mas atau Dik serta memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh penggunaan tanda koma: Ibu pergi ke pasar membeli bayam, sawi, brokoli dan wortel. Wah, pemandangan sore hari ini sungguh syahdu. Ibu berpesan, “dimanapun kamu berada, harus selalu menjaga nama baik keluarga.” 3. Tanda Titik Koma ( ; ) Tanda titik koma biasanya digunakan untuk menyatakan perincian yang bersifat frasa verbal. Contoh penggunaan tanda titik koma: Berikut merupakan dokumen persyaratan kenaikan pangkat PNS, antara lain a. SK Kenaikan Pangkat terakhir; b. SK Jabatan terakhir; c. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; dan d. SKP dua tahun terakhir 4. Tanda Seru Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah Contoh penggunaan tanda seru: Merdeka! Buanglah sampah pada tempatnya! E. Surat Menyurat 1. Arti Dan Fungsi Surat Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lain. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Agar komunikasi melalui surat dinilai efektif, maka isi atau maksud surat harus terang dan jelas, serta tidak menimbulkan salah arti pada pihak penerima. 2. Bahasa Surat Yang Baik Bahasa surat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Bahasa baku b. Bahasa jelas atau tidak bermakna ganda c. Lugas, tidak mubazir, mengikuti perkembangan bahasa surat d. Efektif dan efisien e. Bahasa padu, tiap gagasan dituangkan dalam satu paragraf . f. Bernalar

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo g. Menarik atau mengandung rasa bahasa: kosa kata tepat, optimis, menghindari pengungkapan secara langsung hal-hal yang tidak menyenangkan h. Taat asas 3. Bagian-bagian Surat Dinas 1). Kepala Surat (Kop Surat), terdiri atas: a. Nama kantor badan, organisasi atau instansi; b. Alamat lengkap; c. Nomor telepon (bila ada), faksimili (bila ada) d. Nomor kotak pos atau tromol pos (bila ada) e. Nama alamat kawat dan nomor telex (bila ada) f. Moto (bila ada) g. Email, situs (bila ada) h. Lambang atau simbol (logo) dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. 2). Tanggal Surat 3). Nomor Surat 4). Lampiran Surat 5). Hal 6). Alamat yang dituju 7). Isi Surat 8). Penutup Surat 9). Pengirim Surat 10). Tembusan Surat (bila ada) SEJARAH INDONESIA A. Perlawanan di Berbagai Daerah dalam Menentang Dominasi Asing 1. Perlawanan Rakyat Maluku Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah (1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat. 2. Perlawanan Rakyat Mataram Sultan Agung yang memiliki cita-cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada tahun 1628 dan 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo 3. Perlawanan Rakyat Makasar Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian Timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi: a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku. b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian Timur, dengan pusat Makasar. c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone. 4. Perlawanan Rakyat Banten Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. 5. Perang Paderi (1821 – 1837) Dilatarbelakangi konflik antara kaum agama dan tokoh-tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek-aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam. Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda. Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama. Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi. 6. Perang Diponegoro (1825 – 1830) Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari daerah-daerah. Tokoh-tokoh yang bergabung antara lain: Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. B. Lahirnya Pergerakan Nasional Lahirnya pergerakan nasional Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri. Faktor yang berasal dari luar negeri, yaitu

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo pada waktu itu Asia sedang menghadapi imperialisme. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti bahwa bangsa timur dapat mengalahkan bangsa barat. Di samping adanya gerakan Turki Muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib. Faktor yang berasal dari dalam negeri yaitu adanya rasa tidak puas dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda yang antara lain dipimpin oleh Pattimura, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, dll. Namun berbagai bentuk perlawanan tersebut masih mengalami kegagalan. Organisasi-Organisasi Masa Pergerakan Nasional 1. Budi Utomo Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA, para mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo artinya budi yang utama. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Serikat Dagang Islam. Untuk menghadapi para pedagang Cina, pada tahun 1911 para pedagang batik Solo di bawah pimpinan H. Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI). Tujuan berdirinya Sarikat Dagang Islam adalah: a. Memajukan perdagangan. b. Melawan monopoli pedagang tionghoa, dan c. Memajukan agama Islam. Serikat Dagang Islam mengalami perkembangan pesat karena bersifat nasionalis, religius, dan ekonomis. Dalam kongres Serikat Islam di Madiun pada tahun 1923, nama Serikat Islam diganti menjadi Partai Serikat Islam. 3. Indische Partij (IP) Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya adalah dr. E.F.E Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. IP bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh IP menyebarluaskan tujuannya melalui surat kabar. Dalam waktu singkat IP mempunyai banyak anggota. 4. Partai Nasional Indonesia (PNI) Pada tanggal 4 Juli 1927, para pengurus Algemeene Studie Club (Kelompok Belajar Umum) di Bandung mendirikan perkumpulan baru yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno, Mr. Sartono, dr. Samsi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Budiarto, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Sunario, dan Ir. Anwari. Perkumpulan ini kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI berkeyakinan bahwa untuk membangun nasionalisme ada tiga syarat yang harus ditanamkan kepada rakyat yaitu jiwa nasional (nationaale geest), tekad nasional (nationaale wil), dan tindakan nasional (nationnale daad). Pada akhir tahun 1927 PNI mengadakan suatu rapat di Bandung yang antara lain dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sumatranen Bond dan Kaum Betawi. Rapat yang dipimpin Partai Nasional itu sepakat membentuk suatu badan kerjasama yaitu Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). 5. Kongres Pemuda II Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang telah mendirikan berbagai organisasi pemuda juga merasa perlu untuk menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926. Namun kongres pertama ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. PPI mempelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda II yang diselenggrakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Pasundan, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo terlibat di dalamnya. Kongres ini berusaha mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai suatu kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu: Pertama, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam penutupan kongres itu pula untuk pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan untuk mengiringi lagu tersebut. C. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Berikut kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia : 1. 6 Agustus 1945 Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat. 2. 7 Agustus 1945 BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 3. 9 Agustus 1945 Bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 4. 10 Agustus 1945 Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. 5. 12 Agustus 1945 Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. 6. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. 7. 16 Agustus 1945 Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang PPKI dihasilkan: a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). b. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden serta Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. c. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu).

Materi Ujian Dinas Tk. I Tahun 2023 - Kabupaten Kulon Progo D. Berbagai Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya Indonesia telah resmi merdeka dan terbebas dari penjajahan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Belanda dan sekutunya masih datang ke Indonesia, dan berusaha untuk menghancurkan dan merebut NKRI. Bebagai bentuk peristiwa pertempuran di wilayah NKRI dalam rangka mempertahankan kemerdekaan tidak terelakkan lagi. Pertempuran tersebut antara lain terjadi di Surabaya, Ambarawa, Medan, Madiun, Bandung, peristiwa Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Selain melalui pertempuran fisik, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, juga dilakukan melalui diplomasi, antara lain sebagai berikut: 1. Perjanjian Linggarjati (15 November 1946 – 25 Maret 1947) Isi perjanjian Linggarjati: 1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Belanda mengingkari perundingan tersebut, dan akhirnya meletuslah Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) 2. Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948) Perundingan antara Indonesia dengan Belanda ini dilakukan di atas Kapal USS Renville, dengan dimediasi oleh Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Australia dan Belgia). Isi perjanjian Renville antara lain: 1) Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2) Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3) TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur . 3. Perjanjian Roem Roijen (14 April 1949 – 7 Mei 1949) Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Adapun hasil perundingan ini adalah: 1) Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2) Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB 3) Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta 4) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang 4. Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949) Konferensi dilakukan di Den Haag, Belanda, dengan hasil sebagai berikut: 1) Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2) Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3) Akan dibentukUni Indonesia-Belanda.