LINGKUNGAN - SERIUS

“KRISIS” Ekologis di Chevron, Pemerintah Harus
Campur Tangan Dimasa Transisi

NUSANTARAEXPRESS, MANDAU - Di masa transisi blok
rokan pemerintah tidak seharusnya cuma fokus pada peraoalan
kelangsingan produksi (Lifting Migas). Tapi persoalan utang
ekologis tidak kalah penting menyangkut hajat hidup orang
banyak.
"Kita ingin blok rokan tidak hanya menjadi kenangan, semantara
dulu di era oil boem pernah menjadi primadona. Apapun
alasannya, baik direzim kontrak bagi hasil (PSC) atau Grossplit
tanggung jawab lingkungan mesti jadi perhatian khusus," ujar Pendiri Duri Institut, Agung
Marsudi.
Bisa dibayangkan bila ekspoce Chevron tertulis, setidaknya operasi Chevron di Sumatera
memiliki 88 lapangan produksi dengan 12500 wells, terus 13 ribu kilometer main pipe lines,
4200 kilometer roads, 2700 kilometer power lines.
Apa yang didapat warga tempatan di wilayah operasi Chevron? Berkah minyak seperti tidak
menetes, sementara masyarakat mesti menanggung dampak lingkungannya dalam waktu cukup
panjang. Belum lagi dampak limbah yang diinjeksi ke perut bumi?

Meski sudah 96 tahun lebih Chevron di Riau kontribusinya tak sebanding dengan apa yang
dikuras dari perut bumi. Berlarut larutnya masa transisi antara pemerintah dan chevron
menunjukkan bahwa posisi hukum kita lemah didalam kontrak kerjasama.
Padahal masyarakat punyak hak mendapt informasi terkait dengan penyelesaian persoalan
persoalan lingkungan dan itu bisa dilakukan pemerintah lewat sistim informasi lingkungan, yang
bisa diakses masyarakat secara langsung.
"Kita tidak ingin negara kalah. Kita tidak ingin kehilangan Duri, Minas sebuah negeri yang
begitu berharga bagi indonesia. Tirani korporasi lahir karena kedaulatan negara telah dbajak oleh
kedaulatan pasar," tegasnya. **

Masalah Lingkungan di CHEVRON Masalah "SERIUS",
Bukan "GURAUAN"

NUSANTARAEXPRESS, MANDAU - Ini persoalan tanggung jawab lingkungan secara
menyeluruh (Holistik), bukan sekedar tanggung jawab sosial perusahaan yang selama ini
digaungkan oleh perusahaan perusahaan terutama sektor Migas dan hal ini bukanlah proyek atau
program pencitraan.
Ini bisa dibuktikan, bahkan ketika Chevron merilis kampanye "KAMI SETUJU" di tengah kasus
bioremediasi (Pencemaran Lingkungan) masyarakat tak bisa berbuat banyak seakan akan
Chevron sangat peduli dengan lingkungan.

Kampanye yang menjadi langkah pencitraan Chevron digelar massif di televisi, media cetak,
radio, media online, website hingg jejaring sosial. Bahkan diberbagai media tertentu, memakan
space yang cukup besar berdampak belanja iklan yang tidk sedikit ongkosnya.
Sayang, tidak ada konfirmasi tentang total ad spending yang dikeluarkan Chveron untuk
membiayai kampanye tersebut. Patut diduga seperti yang sudah sudah seluruh biaya iklan, ujung
ujungnya dimasukkan ke dalam "costb recovery" biaya harus ditagihkan kembali ke Indonesia,
ujar aktivis asal kampung Jokowi ini.
Makanya Duri Institut tetap fokus kepada utang ekologis di seluruh wilayah yang dulu dikeloa
oleh Chevron, tidak cuma blok rokan saja. Termasuk bertanggung jawab ketika Chevron
mengelola CPP Blok, Siak Blok, dan MFK Blok.

Meski masyarakat dipaksa mengerti seakan akan kampanye "KAMI SETUJU" dibuat untuk
meningkatkan reputasi Chevron sebagai "mitra pilihan" dalam industri energi. Tapi faktanya,
tidak sepenuhnya seperti kampanye itu, tegas pria sudah lebih 20 Tahun menggeluti dunia
Geospasial ini.

"Duri Institut mesti mendorong untuk menagih janji utang ekologis ini. Lantaran dari awal Duri
Institut punya prinsip, investasi tambang asing untuk sumber daya alam yang tidaj bisa
diperbaharui lebih dari 50 Tahun, itu bukan lagi investasi tapi invasi."

Faktanya, Chevron sudah lebih dari 96 Tahun di Indonesia. Bahkan sejarah Chevron lebih
panjang dari sejarah Republik Indonesia.

Semangat nasionalisme apalagi bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke 75 2020 yang
mendorong Duri Institut ngotot menagih utang ekologis kepada Chevron. **