05. Pedoman Pelaksanaan Seleksi Cawas 200619

PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON PENGAWAS

SEKOLAH

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL CALON PENGAWAS

SEKOLAH

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PENGAWAS
SEKOLAH
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON
PENGAWAS SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2019

Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas Sekolah

Diterbitkan oleh:
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016, pengawas
sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tugas
pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan
akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi
penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan,
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan,
penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi
hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas
pengawasan di daerah khusus.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seorang pengawas sekolah
dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah.

Guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah harus memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/111/PB/2011 dan
Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 143 Tahun 2014 dan Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor
1/SE/XII/2016 dan memeroleh STTPP yang diterbitkan oleh LPPKS.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai instansi
Pembina menerbitkan “Pedoman Seleksi Calon Pengawas Sekolah”
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang
Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon
Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan
Kompetensi Pengawas Sekolah.
Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS),
Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD), Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Sekolah, dan para pemangku
kepentingan pendidikan lainnya dalam melakukan rekrutmen dan
seleksi calon pengawas sekolah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyusunan Pedoman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Jakarta, Juni 2019
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 19620816 1991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................iii
DAFTAR TABEL ............................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang.......................................................................... 1
B. Dasar Hukum............................................................................ 4
C. Tujuan....................................................................................... 7
D. Azas Seleksi.............................................................................. 7
E. Peserta Seleksi .......................................................................... 8
F. Indikator Keberhasilan ............................................................. 9
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN
SELEKSI ............................................................................................ 10
A. Proyeksi .................................................................................. 10
B. Rekrutmen .............................................................................. 11

1. Sosialisasi ........................................................................... 12
2. Pendaftaran ......................................................................... 12
3. Pengusulan.......................................................................... 13
4. Pemanggilan ....................................................................... 13
C. Seleksi..................................................................................... 13
1. Seleksi Administrasi ........................................................... 13
2. Seleksi Substansi ................................................................ 17
3. Penutup ............................................................................... 21
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................. 22

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rasio Kebutuhan Pengawas Sekolah.................................... 11
Tabel 2. Pembobotan Penilaian Seleksi Substansi ............................. 17
Tabel 3. Sebutan Nilai Akhir Seleksi ................................................. 18
Tabel 4. Struktur Program Seleksi Substansi Bakal Calon Pengawas
Sekolah ............................................................................................... 19

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| iv

DAFTAR LAMPIRAN

Format 1. Proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah Lima Tahun ....... 22
Format 2. Sampul Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Pelamar Pengawas Sekolah ................................................................ 23
Format 3. Contoh Surat Lamaran ....................................................... 24
Format 4. Contoh Daftar Riwayat Hidup ........................................... 26
Format 5. Contoh Surat Rekomendasi Pengawas Pembina................ 28
Format 6. Daftar Checklist Instrumen Pemenuhan Persyaratan pada
Seleksi Administrasi Pelamar Pengawas Sekolah (Individu)............. 29
Format 7. Rekapitulasi Pemenuhan Persyaratan Pelamar Pengawas
Sekolah Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota …. ..................................... 31
Format 8. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data ............ 32
Format 9. Instrumen Penilaian Proposal............................................. 34
Format 11. Instrumen Penilaian Presentasi ........................................ 35
Format 12. Instrumen Penilaian Wawancara...................................... 36
Format 13. Rekapitulasi Hasil Seleksi Substansi ............................... 37
Format 14. Berita Acara Seleksi Substansi ........................................ 38

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| v

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pencapaian
tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan sumberdaya
pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi
tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
Pengawas Sekolah sebagai salah satu sumberdaya pendidikan
mempunyai tugas melaksanakan supervisi manajerial, supervisi
akademik dan evaluasi pendidikan pada satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 1

Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial
pada satuan pendidikan. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah
melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada
satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program
pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan
dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan
program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di
daerah khusus.

Pengawas sekolah dituntut untuk memiliki kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007
tentang Standar Pengawas Sekolah. Berdasarkan tugas tersebut,
pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan untuk
peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan, sehingga
diperlukan jumlah Pengawas Sekolah yang sesuai dengan rasio
kebutuhan pada semua bidang pengawasan.

Memerhatikan proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah 5 (lima)
tahun mendatang dengan memertimbangkan jumlah Pengawas
Sekolah yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain,
pembangunan unit sekolah baru, jumlah Satuan Pendidikan,
jumlah guru, kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan,

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 2

maka diperlukan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Jabatan
Fungsional Calon Pengawas Sekolah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen GTK Nomor

24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Petunjuk

Teknis Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi

Pengawas Sekolah, tahapan yang harus dilalui oleh guru/kepala

sekolah untuk diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah meliputi

tahapan seleksi dan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah.

Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi dan seleksi

substansi bidang pengawasan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya mengamanatkan bahwa Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dalam menjalankan tugasnya
mensyaratkan 6 (enam) kompetenti inti meliputi: 1) Kompetensi
kepribadian; 2) Kompetensi supervisi manajerial; 3) Kompetensi
supervisi akademik; 4) Kompetensi evaluasi pendidikan; 5)
Kompetensi penelitian dan pengembangan; dan 6) Kompetensi
sosial.

Berdasarkan tuntutan kompetensi sebagaimana diuraikan di atas,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)

menerbitkan Peraturan Dirjen GTK Nomor

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 3

24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Petunjuk
Teknis Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi
Pengawas Sekolah. Implementasi Peraturan Dirjen tersebut
memerlukan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas
Sekolah. Pedoman ini diharapkan berguna untuk kelancaran
proses proyeksi kebutuhan, rekrutmen dan seleksi Calon
Pengawas Sekolah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Diklat Fungsional Pengawas Sekolah dan
Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 5

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
212/P/2018 tentang Penugasan Lembaga Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepala Sekolah untuk Melaksanakan
Penyiapan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Pengawas
Sekolah.
17. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2016 dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1/SE/XII/2016 tentang Penjelasan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 6

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

20. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pedidikan
dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan
Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas
Sekolah.

C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:
1. rekrutmen bakal calon pengawas sekolah meliputi proyeksi,

sosialisasi, pelamaran dan pengusulan ;
2. seleksi bakal calon pengawas sekolah meliputi seleksi

administratif dan seleksi substansi; dan
3. acuan dalam menentukan calon pengawas sekolah sesuai

dengan kualifikasi dan kebutuhan daerah.

D. Azas Seleksi
1. Keadilan, seleksicalon pengawas sekolah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; bebas dari kepentingan kelompok atau
golongan, suku, agama, ras, daerah, politik.
Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 7

2. Integritas dan akuntabilitas, seleksi dilaksanakan secara
jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Transparansi, peserta seleksi mendapatkan informasi tentang
aspek dan mekanisme seleksioleh pihak yang berwenang.

4. Objektif, seleksi dilakukan secara empirik untuk mengungkap
kemampuan aktual peserta diklat.

5. Demokratis, peserta seleksi mempunyai kebebasan untuk
mengaktualisasikan kreativitas, inisiatif dan prakarsa untuk
mendapatkan penilaian.

E. Peserta Seleksi
1. Peserta seleksi substansi ini ialah bakal calon pengawas yang
dinyatakan lolos seleksi administrasi dan diusulkan oleh dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Pelamar bakal calon pengawas sekolah dan atau pengawas
yang diangkat setelah terbitnya pedoman ini wajib mengikuti
seleksi administrasi dan substansi.
3. Pengawas yang diangkat sebelum tanggal 1 Juli 2017 dan
terdata di SIM Tendik wajib mengikuti diklat penguatan
pengawas sekolah.
4. Pengawas yang diangkat terhitung sejak 1 Juli 2017 dan
tardaftar di SIM Tendik sampai dengan terbitnya pedoman ini
wajib mengikuti Diklat Calon Pengawas tanpa mengikuti
proses seleksi.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 8

F. Indikator Keberhasilan
1. Kesamaan persepsi Pemerintah, Pemerintah Daerah, LPPKS,
panitia, pengajar dan peserta melaksanakan seleksi calon
pengawas sekolah;
2. Kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan seleksi calon
pengawas sekolah;
3. Terselenggaranya seleksi calon pengawas sekolah sesuai azas
seleksi.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 9

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI

A. Proyeksi
Proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah 5 (lima) tahun mendatang
dilakukan dengan memperhatikan jumlah pengawas sekolah yang
ada, pemberhentian pengawas sekolah, jumlah satuan pendidikan,
dan penambahan dan pengurangan satuan pendidikan sesuai
jenjang dan jenis satuan pendidikan.
Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud
adalah sebagai berikut:
a. Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat
dari guru TK atau Kepala TK.
b. Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat
dari guru SD atau Kepala SD.
c. Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat
dari guru SLB atau Kepala SLB.
d. Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan SMP diangkat
dari guru SMP atau Kepala SMP.
e. Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan SMA diangkat
dari guru SMA atau Kepala SMA.
f. Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan SMK diangkat
dari guru SMK atau Kepala SMK.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 10

Hasil proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah menjadi patokan
jumlah Calon Pengawas Sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Direktur
Jenderal. Proyeksi harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan
Pengawas Sekolah di semua jenjang pendidikan dapat terpenuhi
(tabel 1).

Tabel 1. Rasio Kebutuhan Pengawas Sekolah

Rasio Pengawas dengan:

No. Bidang Pengawasan Satuan Guru
1. TK 1:
Pendidikan
1:10

2. SD 1:10 1:60

3. SMP 1:7 1:40

4. SMA 1:7 1:40

5. SMK 1:7 1:40
6. SLB 1:5*) 1:
7. Daerah Khusus 1:5*) 1:**)

Keterangan :
*) lintas jenjang dan jenis
**) sejumlah guru yang berada pada satuan pendidikan sasaran

pengawasannya (binaannya)

B. Rekrutmen

Tahapan dalam pelaksanaan rekrutmen calon pengawas sekolah
mencakup sosialisasi, pelamaran dan pengusulan.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 11

1. Sosialisasi
Setelah Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
menentukan kebutuhan jumlah pengawas sekolah berdasarkan
hasil proyeksi kebutuhan, Dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada satuan
pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayah/daerah
masing-masing. Materi sosialisasi antara lain mencakup hal-
hal sebagai berikut:
a. Kuota jumlah pengawas yang dibutuhkan sesuai dengan
jenjang pendidikan masing-masing
b. Syarat dan kriteria calon pengawas yang dibutuhkan
c. Waktu pendaftaran
d. Mekanisme pendaftaran
e. Ruang lingkup materi yang diujikan

2. Pendaftaran
a. Calon peserta seleksi pengawas mendaftarkan dirikepada
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya masing-masing dengan membawa
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya masing-masing melakukan seleksi
administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
c. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya masing-masing menentukan jumlah calon
peserta seleksi calon pengawas sekolah.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 12

d. Mekanisme pendaftaran calon peserta dilaksanakan oleh
dinas secara online melalui SIM Perencanaan Kebutuhan.
Dalam kondisi daerah yang mengalami kesulitan jaringan
dapat mendaftar secara offline.

e. Pendaftaran dibatasi dalam rentang waktu tertentu.

3. Pengusulan
Calon peserta yang lolos seleksi administrasi diusulkan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada LPPKS
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan untuk mengikuti seleksi substansi sesuai dengan
anggaran yang tersedia.

4. Pemanggilan
Pemanggilan peserta dilaksanakan oleh LPPKS atau LPD yang
ditunjuk oleh LPPKS. Peserta yang dipanggil berdasarkan
usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan
pertimbangan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan
serta mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan.

C. Seleksi
1. Seleksi Administrasi
a. Pengertian Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi merupakan penyaringan Bakal Calon
Pengawas Sekolah melalui pemeriksaan kelengkapan
dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian sebagai bukti

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 13

bahwa Bakal Calon Pengawas Sekolah bersangkutan telah
memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk menjadi bakal
calon pengawas sekolah sebagai berikut:
1) Masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat

pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8
(delapan) tahun atau guru yang diberi tugas sebagai
kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai
dengan satuan pendidikannya masing-masing;
2) berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV;
3) memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang
III/c;
4) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
5) setiap aspek penilaian perilaku kerja pada Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil paling rendah
bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap
aspek penilaian perilaku kerja.
Berdasarkan persyaratan di atas, maka dokumen persyaratan
yang harus dilengkapi pada seleksi administrasi adalah sebagai
berikut.
1. Surat lamaran
2. Surat Rekomendasi Pengawas Pembina
3. Data riwayat hidup
Data riwayat hidup memuat data:
a) kepegawaian;
b) sertifikat pendidik;
c) kualifikasi akademik;

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 14

d) keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan
selama menjadi guru PNS atau kepala sekolah dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

e) pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah
apabila yang bersangkutan pernah menjabat sebagai
kepala sekolah;

f) prestasi akademik dan non akademik dalam kurun
waktu 2 (dua)tahun terakhir;

g) pembimbingan teman sejawat misalnya pembimbing
guru pemula, atau pembimbing peserta didik
misalnya Pembimbing/Pembina OSN dalam kurun
waktu 2 (dua)tahun terakhir;

h) Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam kurun waktu 2
(dua) tahun terakhir; dan

i) data pendukung sebagai wakil kepala sekolah/kepala
laboratorium/ ketua program/kepala bengkel/kepala
perpustakaan/ koordinator PKB-PKG/pembina
kegiatan ekstrakurikuler/pembina OSIS/ketua tim
pengembang kurikulum tingkat satuan
pendidikandan/atau pengalaman manajerial lainnya
di bidang pendidikan.

Data riwayat hidup sebagaimana huruf a) sampai dengan
huruf i) dilengkapi dengan dokumen.

Pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan
pengawas sekolah dari satuan pendidikan asal. Guru atau

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 15

kepala sekolah pelamar yang dinyatakan lolos seleksi
administrasi disebut sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah
selanjutnya dapat mengikuti seleksi substansi.

b. Komponen Seleksi Administrasi
Seleksi Administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota. Komponen penilaian seleksi
administrasi mengacu pada Peraturan Dirjen GTK Nomor
24907/B.B13/HK/2018 Tahun 2018 pada bagian seleksi
administrasi dan bersifat mutlak dimana pelamar yang
memenuhi persyaratan menjadi Bakal Calon Pengawas harus
melengkapi semua Dokumen persyaratan yang dipersyaratkan
pada Peraturan Dirjen tersebut.
Panitia yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota, pada seleksi administrasi melakukan
tahapan:
1. inventarisasi dan klarifikasi kelengkapan administrasi

dalam bentuk checklist dokumen yang dilengkapi dengan
bukti fisik (Format 6);
2. rekapitulasi pemenuhan persyaratan pelamar pengawas
sekolah yang memenuhi syarat seleksi administrasi
(Format 7); dan
3. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data oleh
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
(Format 8).

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 16

2. Seleksi Substansi

Seleksi substansi Bakal Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

dalam hal ini LPPKS. Bagi Bakal Calon Pengawas Sekolah

yang dinyatakan lolos seleksi substansi dapat mengikuti Diklat

Fungsional Calon Pengawas Sekolah. Bakal Calon Pengawas

Sekolah yang dinyatakan tidak lolos seleksi substansidapat

mengikuti seleksi substansi kembali paling banyak 1 (satu) kali

pada tahun berkenaan, apabila tidak lolos maka status Bakal

Calon Pengawas Sekolah dinyatakan gugur dan dapat melamar

kembali sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah pada tahun

berikutnya.

a. Komponen Seleksi Substansi

Komponen Penilaian Seleksi Substansi: (1) Proposal

Konsep Rencana Pengawasan; (2) Presentasi proposal; (3)

Wawancara Penguasaan Substansi Kepengawasan Sekolah.

Bobot penilaian terhadap komponen tersebut dapat

dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembobotan Penilaian Seleksi Substansi

No Komponen Bobot

1. Proposal Konsep Rencana Pengawasan 20%

2. Presentasi Proposal 40%

Wawancara PenguasaanSubstansi 40%
3.

Kepengawasan Sekolah

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 17

Nilai seleksi substansi merupakan hasil pengolahan nilai
berdasarkan bobot di atas dengan formula sebagai berikut:

NSS = (NPs x 20%) + (NPp x 40%) + (NW x 40%)

Keterangan :

NSS = Nilai Seleksi Substansi

NPs = Nilai Proposal

NPp = Nilai Presentasi proposal

NW = Nilai wawancara

Sebutan nilai akhir peserta seleksi dapat dilihat pada Tabel

3.

Tabel 3. Sebutan Nilai Akhir Seleksi

Rentang Sebutan Keterangan
No

Nilai

1. > 90 – 100 Sangat Memuaskan Lolos

2. 70 – 90 Memuaskan Lolos

3 < 70 Cukup Tidak Lolos

Peserta dinyatakan Lolos Seleksi Calon Pengawas Sekolah
apabila mendapatkan nilai minimal memuaskan.

b. Pelaksanaan Seleksi Substansi
1) Penilai
Penilai dalam seleksi substansi bakal calon pengawas
sekolah (BCPS) adalah widyaiswara LPPKS/PPPPTK/
LPPTK-KPTK/LPMP, dosen, dan praktisi pendidikan

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 18

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan.
2) Peserta
Peserta seleksi substansi BCPS adalah BCPS yang telah
lulus seleksi administrasi.
3) Waktu
Seleksi substansi BCPS dilaksanakan selama 17 JP,
dengan struktur program seperti Tabel 4.

Tabel 4. Struktur Program Seleksi Substansi Bakal Calon

Pengawas Sekolah

No. Kegiatan Jumlah JP

1 Pembukaan 1

2 Orientasi kegiatan 2

3 Penilaian Proposal 4

4 Presentasi dan Wawancara 8

5 Evaluasi penyelenggaraan 1

6 Penutupan 1

Total 17

4) Tempat
Tempat pelaksanaan seleksi substansi ditentukan oleh
LPPKS/LPD setelah berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 19

c. Ketentuan Seleksi Substansi
1) Satu orang penilai menilai maksimum 10 orang peserta
seleksi
2) Setiap peserta dinilai oleh dua orang penilai
3) Durasi penilaian untuk setiap peserta:
a) Presentasi maksimum 15 menit
b) Wawancara maksimum 30 menit
c) Proposal selama maksimum 20 menit
4) Proposal ditulis dengan ketentuan:
a) Jumlah halaman sebanyak 10 halaman 1,5 spasi,
jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 point.
b) Isi proposal mencakup: visi, misi, tujuan, program
pengembangan kepengawasan serta strategi
(termasuk di dalamnya prosedur/langkah-langkah)
pencapaian dan monitoring serta evaluasi
5) Presentasi proposal ke pengawasan mencakup:
a) Penguasaan materi
b) Penggunaan Bahasa (verbal, non verbal dan
intonasi)
c) Penggunaan waktu
d) Penggunaan media dan teknologi
6) Materi wawancara meliputi:
a) Substansi kepengawasan
b) Program kepengawasan
c) Sikap dan kepribadian
d) Motivasi

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 20

7) Bilamana selama proses rekrutmen dan seleksi
ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang
berlaku, maka LPPKS atau LPD mengusulkan
pembatalan calon peserta diklat calon pengawas kepada
Direktur Jenderal GTK.

3. Penutup
Pedoman rekrutmen dan seleksi calon pengawas sekolah
disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam
melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon pengawas
sekolah. Semoga pedoman ini dapat memberikan gambaran
mekanisme yang jelas untuk setiap tahapan proses rekrutmen,
seleksi calon pengawas sekolah. Dengan pedoman ini
diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat
melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon pengawas sekolah
sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing.

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 21

LAMPIRAN

Format 1. Proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah Lima

Jumlah Sekolah Kebu- Jumlah Keb
tuhan
Satuan Reguler Daerah PS Kesesuaian P
Pendidikan Khusus PS Aktif Jumlah PS Pens
dan Binaan
TK
SD
SMP
SMA
SMK

Pe

N-LAMPIRAN

a Tahun

butuhan Proyeksi Guru
Kebutuhan
Proses
PS Pertim- Total Total Ber- Diklat Memenuhi
siun bangan Kebu- Proyeksi sertifikat Cawas Syarat
Dinas tuhan Cawas
Cawas

edoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 22

Format 2. Sampul Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Pelamar Pengawas Sekolah

DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI ADMINISTRASI
PENGAWAS SEKOLAH

Nama :
NIP :
Sekolah :
Kab./Kota/Provinsi :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2019

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 23

Format 3. Contoh Surat Lamaran Kota/Kab, Tanggal…..
Perihal: Lamaran Seleksi Calon Pengawas

Kepada
Kepala Dinas….

di
….

Dengan hormat
…………………………………………………………………………………
………………………

Nama :

NIP :

Sekolah :

Alamat Sekolah :

Nomor Telpon Sekolah :

Pangkat/Gol :

Tempat Tanggal Lahir :

Masa Kerja :

Alamat Rumah :

No. Hp/ Alamat Surel :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:
1. Surat Rekomendasi Pengawas Pembina
2. Copy legalisir SK Pangkat/Golongan Jabatan terakhir
3. Copy legalisir Sertifikat Pendidik
4. Copy legalisir SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru
5. Copy legalisir Ijazah terakhir minimal S-1/DIV
6. Data riwayat hidup, yang meliputi: *)

a. Riwayat Jabatan (disertai copy SK)
b. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan selama menjadi guru

PNS atau kepala sekolah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir
(disertai copy sertifikat)
c. Prestasi akademik dan non akademik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir (disertai copy sertifikat)
d. Pembimbingan teman sejawat misalnya pembimbing guru pemula, atau
pembimbing peserta didik misalnya Pembimbing / Pembina OSN
dalam kuPruednomwaanktPuen2il(adiauna)DtiakhlautnFtuenragskihoniral(dCiasleorntaPiecnogapwyaSsKSe)kolah| 24

e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam kurun waktu 2
tahun terakhir (disertai copy Penilaian Prestasi Kerja)

f. Data Pendukung sebagai wakil kepala sekolah/kepala laboratorium/
ketua program/ kepala bengkel/ kepala perpustakaan/ koordinator PKB-
PKG/ pembina kegiatan ekstrakurikuler/pembina OSIS/ ketua tim
pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan/atau pengalaman
manajerial lainnya di bidang pendidikan (disertai copy SK)

Demikian …..
…………………………………………………………………………………
…………………..

Pelamar

Materai 6000

Nama Terang
NIP

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 25

Format 4. Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama :

NIP :

Sekolah :

Alamat tempat tinggal :

Nomor telepon :

Alamat Surel :

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No Jenjang Nama Tahun Tahun
Tamat
Pendidikan Lembaga Masuk

Pendidikan

1 SD
2 SMP/MTs
3 SLTA
4
5
6

C. RIWAYAT PEKERJAAN

No Tahun Jabatan Instansi Keterangan

1
2
3
dst

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 26

D. PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 2 TAHUN TERAKHIR

1. PrestasiAkademik
a. ….
b. ….

2. Prestasi Non Akademik
c. ….
d. ….

E. KEIKUTSERTAAN DALAM SEMINAR/LOKAKARYA/ SEJENISNYA

No Tgl/Bln/ Nama Durasi Lembaga Peranan
Thn Kegiatan (jam) Penyelenggara (Pembicara/ Peserta/
Moderator/ Notulis
1
2
dst

F. PENGALAMAN JABATAN Lembaga Keterangan
No Periode Tahun Nama Jabatan

1
2
dst

G. PENGALAMAN PEMBIMBINGAN TEMAN SEJAWAT 2 TAHUN

TERAKHIR

No Periode Tahun Nama Lembaga Keterangan

Pembimbingan

1
2
dst

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 27

Format 5. Contoh Surat Rekomendasi Pengawas Pembina

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

NomorTelpon/Surel :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :

NIP :

Sekolah :

Untuk mengikuti seleksi calon pengawas sekolah.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

……………., …….20…
Yang Memberi Rekomendasi

Nama Terang
NIP

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 28

Format 6. Daftar Checklist Instrumen Pemenuhan Persyaratan pada
Seleksi Administrasi Pelamar Pengawas Sekolah (Individu)

Nama :

NIP :

Nama Sekolah :

No Persyaratan Keterpenuhan
Keterangan
1 Surat lamaran
2 Data Kepegawaian Ada Tidak
3 Surat Rekomendasi Pengawas

Pembina
4 Surat pengangkatan pertama dan

terakhir sebagai guru
5 Sertifikat Pendidik
6 Data Kualifikasi Akademik (ijazah

terakhir)
7 SK jabatan sebagai kepala sekolah

apabila yang bersangkutan pernah
menjabat sebagai kepala sekolah*)
9 Bukti keikutsertaan dalam pendidikan
dan pelatihan selama menjadi guru
PNS atau kepala sekolah dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun terakhir*)
10 Bukti prestasi akademik dan non
akademik dalam kurun waktu 2 (dua)

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 29

tahun terakhir*)
11 SK pembimbingan teman sejawat

misalnya pembimbing guru pemula,
atau pembimbing peserta didik
misalnya Pembimbing / Pembina OSN
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir*)
12 Data Pendukung sebagai wakil kepala
sekolah/kepala laboratorium/ ketua
program/kepala bengkel/kepala
perpustakaan/ koordinator PKB-
PKG/pembina kegiatan
ekstrakurikuler/pembina OSIS/ketua
tim pengembang kurikulum tingkat
satuan pendidikan dan/atau
pengalaman manajerial lainnya di
bidang pendidikan*)
13 PenilaianPrestasiKerjaPegawai Negeri
Sipil 2 tahunterakhir*)
Keterangan:
*) tidak wajib ada

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 30

Format 7. Rekapitulasi Pemenuhan Persyaratan Pelamar Pengawas
Sekolah Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota ….

Rekapitulasi Pemenuhan Persyaratan Pelamar Pengawas Sekolah

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota ….

No Nama Sekolah Keterpenuhan Keterangan
Ya Tidak

1

2

dst

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 31

Format 8. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data

Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ....................................................................

Jabatan : ....................................................................

Pangkat/Golongan : ....................................................................

Nama Instansi : ....................................................................

Alamat Instansi : ....................................................................

Telepon/Fax. : ....................................................................

Dengan ini kami menyatakan bahwa (nama terlampir) benar lulus
Seleksi Administrasi Diklat Calon Pengawas Sekolah. Apabila
ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas
informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan
dan menerima penerapansanksi secara hukum. Demikian surat
pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini kami buat untuk
digunakan secara semestinya dan atas diucapkan terimakasih

..................,...................
Jabatan

Materai 6.000

Nama
NIP

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 32

Lampiran Format 8
Lampiran 1. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsaha

NO NAMA NIK NUPTK IJA

..........................., ..... 20......
Jabatan

Materai 6.000

Nama
NIP

Pe

an Data MASA PANGKAT/ USIA
KERJA GOLONGAN
AZAH JABATAN

edoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 33

Format 9. Instrumen Penilaian Proposal

INSTRUMEN PENILAIAN PROPOSAL CALON PENGAWAS
SEKOLAH

Nama Peserta :
Satuan Pendidikan :
Tanggal :
Judul :

No Komponen Butir Skor Ket
1234

A ISI 1. Visi, Misi dan Tujuan
dari kondisi ideal yang
diharapkan

2. Rencana program kerja
bila menjadi pengawas

3. Strategi pencapaian

4. Monitoring dan Evaluasi

B SISTEMA 1. Runtutan cara berfikir

TIKA 2. Kejelasan gagasan

C TATA 1. Penggunaan EYD
TULIS 2. Penggunaan tata tulis

karya ilmiah
Jumlah Skor (x)

Nilai (x/32 x 100)

Keterangan: ………………….., 20….
1 = Kurang Baik Penilai
2 = Cukup Baik
3 = Baik Nama Terang
4 = Sangat Baik NIP

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 34

Format 10. Instrumen Penilaian Presentasi

INSTRUMEN PENILAIAN PRESENTASI CALON PENGAWAS

SEKOLAH

Nama :

Satuan Pendidikan :

Tanggal :

Judul :

No Komponen Skor Ket
1 234

A Penguasaan Materi

B Penggunaan Bahasa (Bahasa
Verbal, non verbal dan Intonasi)

C Penggunan Waktu

D Penggunaan Media dan
Teknologi

Jumlah Skor

Nilai

………………, ….. 20…
Penilai

Nama Terang
NIP

Keterangan:
1 = Kurang Baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Sangat Baik

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 35

Format 11. Instrumen Penilaian Wawancara

INSTRUMEN PENILAIAN WAWANCARA CALON
PENGAWAS SEKOLAH

Nama :
Satuan Pendidikan :
Tanggal :

No Kriteria Skor
Ket
1 Penguasaan bidang kepengawasan
2 Pengalaman 12 34
3 Sikap dan Kepribadian
4 Motivasi …………., …….20…
5 Komunikasi Penilai
Jumlah Skor
Nilai

Nama Terang
NIP
FoKrmetearta1n1g.aRn:ekapitulasiHasilSeleksiSubstansi …
Fo1rm= aKtu1r2a.nBgeBriatiakAcara Seleksi…..
2 = Cukup Baik
3 = Baik

4 = Sangat Baik

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 36

Format 12. Rekapitulasi Hasil Seleksi Substansi

REKAPITULASI HASIL SELEKSI SUBSTANSI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ….

No Nama Satuan Proposal Presentasi Wawancara Nilai Ket

Pendidikan (20%) (40%) (40%) Akhir

1

2

3

4

5

dst

Mengetahui ……………., ….. 20..
Tim Penilai
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota …

Nama Terang Nama Terang
NIP NIP

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 37

Format 13. Berita Acara Seleksi Substansi

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI SUBSTANSI CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pada hari ini ……. tanggal………, bulan ….., tahun ….. telah

diselenggarakan seleksi substansi bakal calon pengawas sekolah
Provinsi/Kabupaten/Kota …….. yang diikuti oleh ….. peserta dan
yang dinyatakan lolos sebanyak …. peserta dan dinyatakan

memenuhi syarat untuk mengikuti diklat calon pengawas sekolah.

Penilai 1 …………..., 20…
Penilai 2

Nama Terang Nama Terang
NIP ……. NIP …….

Pedoman Penilaian Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah| 38