10-510-2-PB

Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online ( Nita Ariyulinda )

URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI PENJUALAN OBAT
MELALUI MEDIA ONLINE

Nita Ariyulinda
Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715851 - 089619864428
E-mail: [email protected]

Abstract

The development of information technology is used by everyone in the sale of drugs through online media, thereby
developing online pharmacies and websites on the internet that offer and sell drugs, in the form of drugs that enter
the class of hard drugs, drugs or psychotropic groups. Under these circumstances, the public can easily obtain
medicines so that they can be misused or not used as intended, which may pose a risk to health and may even
result in casualties. The development of drug sales through online media is moving rapidly, while the public has not
been protected from legal problems. In this case Indonesia does not yet have regulation on drug sales through online
media. Therefore, in this paper will discuss the issue of urgency of regulation formulation about the sale of drugs
through online media and how should the arrangement of drug sales through online media that is very influential on
public safety and security and discipline drug sales through online media.

Keywords : drugs, online media,Online pharmacy, online licensed drug store

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh setiap orang dalam penjualan obat melalui media online,
sehingga berkembang apotek online, toko obat online atau situs-situs di internet yang menawarkan dan menjual
berbagai produk farmasi berupa obat keras, obat golongan narkotika atau golongan psikotropika, obat tradisional,
obat herbal dan suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan obat-
obatan tersebut sehingga sangat rentan dapat disalahgunakan pemakaiannya atau tidak sesuai peruntukannya,
yang dapat beresiko untuk kesehatan bahkan dapat menimbulkan korban. Perkembangan penjualan obat
melalui media online bergerak pesat, sementara Indonesia belum memiliki regulasi mengenai penjualan obat
melalui media online. Banyak kasus yang terjadi di lapangan akibat penjualan obat melalui media online. Oleh
sebab itu dalam tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi pembentukan regulasi mengenai
penjualan obat melalui media online dan apa saja yang perlu diatur dalam pengaturan penjualan obat melalui
media online yang sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat serta bertujuan untuk
menertibkan penjualan obat melalui media online.
Kata kunci : hak privasi; urgensi pembukuan; batasan pengelolaan keuangan.

A. Pendahuluan mempromosikan berbagai produk melalui media
online. 1
Internet dapat dimanfaatkan dalam segala
Perkembangan penjualan produk melalui
bidang, antara lain bidang pendidikan, media online dimanfaatkan pula oleh apotek, toko
obat atau perorangan dalam penjualan obat. Hal
pemerintahan, perbankan, penyuluhan ini menyebabkan berkembang apotek online, toko
obat online atau berbagai situs yang menjual
kepada masyarakat, dan kesehatan. Dengan obat, antara lain http://jualobatmurah.com/,
Apotek Medicastore (http://apotik.medicastore.
perkembangan teknologi dan informasi, setiap com)2, Apotek K24 (http://www.k24klik.com/)3,

orang dapat memanfaatkan internet untuk

mengembangkan bisnis baik di tingkat lokal

maupun global, sehingga banyak perusahaan

maupun perorangan yang menjual atau

1 Manfaat Internet Untuk Dunia Bisnis, http://www.ubaya.ac.id/ubaya/articles_detail/28/Manfaat-Internet-untuk-Dunia-Bisnis.
html, diakses pada tanggal 5 Desember 2017.
2 Apotek Medicastore merupakan apotek resmi yang melayani pembelian secara offline dan online.
3 Situs https://www.k24klik.com/ merupakan apotek online yang bekerjasama dengan apotek rekanan.

37

Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 37 - 48

situs https://www.klik-apotek.com,4 dan situs Di Amerika penjualan obat melalui media
online banyak menimbulkan korban dan perkara
https://www.goapotik.com/5 atau aplikasi pidana serta perkara privat yang mengakibatkan
kerugian jutaan dolar. Melihat keadaan seperti itu
Halodoc.6 maka kongres Amerika mengeluarkan Undang-
Undang yang mengatur mengenai apotek online.
Penjualan obat melalui media online Begitu pula Jerman mengeluarkan peraturan
menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih tentang apotek online dan cara pengantaran
murah, lebih cepat, dan kemungkinan pembelian obat yang dibeli secara online. Tujuan Undang-
secara anonym. Dengan pembelian obat melalui Undang tersebut dibuat untuk menertibkan
media online masyarakat mendapatkan akses penjualan obat melalui media online, sehingga
yang mudah dan cepat, apalagi bila obat-obatan tidak dengan mudah setiap orang yang tanpa
tertentu dirasa berguna bagi dirinya. Dengan hak dapat melakukan penjualan obat melalui
demikian masyarakat lebih tertarik mencari dan media online.9
membeli obat melalui situs-situs di internet.
Indonesia saat ini belum memiliki regulasi
Saat ini obat yang dijual melalui apotek online, terkait dengan penjualan obat melalui media
toko obat online atau situs di internet berupa online. Setiap apotek online, toko obat online
jenis obat keras, obat bebas terbatas, obat maupun perorangan dengan bebas menjual obat,
bebas, obat golongan narkotika, obat golongan baik obat yang masuk kategori obat keras, obat
psikotropika, obat tradisional, obat herbal, dan narkotika, dan obat psikotropika melalui media
suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti online tanpa ada persyaratan atau pembatasan
ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan yang mengatur hal tersebut.
dan menggunakan obat keras, obat golongan
narkotika atau obat golongan psikotropika tanpa Sebagaimana diketahui bahwa obat
resep dokter yang seharusnya dalam pembelian merupakan produk kesehatan yang dalam
obat-obatan tersebut harus menggunakan resep penggunaannya harus mengikuti tata cara dan
dokter.7 persyaratan.10 Dalam penggunaannya harus
berdasarkan resep dokter dan pihak yang
Saat ini penjualan obat melalui media memberikan obat harus memiliki izin sebagai
online sangat bebas, sehingga obat-obatan apoteker11 dan tempat penjualan obat harus
tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan berizin baik berupa apotek12 maupun toko
peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa obat13.
disadari akan membahayakan kesehatan dan
bahkan menimbulkan korban. Untuk memberikan jaminan keselamatan
kepada masyarakat dan menghindari
Obat-obatan yang dijual secara online pun penyalahgunaan obat yang dijual melalui media
sulit dipantau, baik dari sisi promosi maupun online, Pemerintah seharusnya membuat regulasi
transaksinya. Selain itu, informasi terkait terkait penjualan obat melalui media online.
produk yang disampaikan kepada masyarakat
sangat minim, tidak hanya itu, alamat penjual Berdasarkan uraian di atas, permasalahan
produk obat-obatan juga tidak jelas. yang ingin dibahas dalam penulisan ini yaitu
apa urgensi pembentukan regulasi penjualan
Penjualan obat melalui media online bukan obat melalui media online dan apa saja yang
merupakan suatu hal yang baru karena hal ini perlu diatur dalam regulasi tentang penjualan
sudah mulai dilakukan pada tahun 1990-an obat melalui media online. Adapun tujuan
dan berkembang di negara-negara Eropa dan dari penulisan ini untuk mengetahui urgensi
Amerika. Melihat perkembangan penjualan obat pembentukan regulasi penjualan obat melalui
melalui media online maka Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) telah mengeluarkan pedoman
untuk pelaksanaan farmasi online.8

5 Situs GoApotik.com merupakan marketplace atau wadah bagi para penjual atau merchant (apotek) untuk menjual produk-produk
kesehatan secara online.
6 Aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan antara pihak ketiga seperti
dokter, apotek, laboratorium, kurir (“Penyedia Layanan”) dengan konsumen.
7 Lihat Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
8 Majalah Farmasetika, Penjualan obat online, Vol 1 No.8 Oktober Tahun 2016.
9 Yusrinda, Kontrovesi Apotek Online, https://www.scribd.com/doc/291364972/Kontroversi-Apotik-Online, 4 Desember 2017.
10 H.A. Syamsuni, 2007, Ilmu Resep, EGC, Jakarta, hlm. 143.
11 Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
12 LIhat Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
13 Lihat Pasal 5 Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 167
Tahun 1972 Tentang Pedagang Eceran Obat.

38

Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online ( Nita Ariyulinda )

media online dan hal-hal apa saja yang perlu memberikan kepastian hukum serta menciptakan
diatur dalam regulasi tentang penjualan obat iklim usaha yang sehat dalam rangka peredaran
melalui media online. obat.

B. Pembahasan b. Sosiologis

B.1. Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Produk obat dan makanan semakin bervariasi
Obat Melalui Media Online seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Bukan saja produknya, penjualannya-
Urgensi pembentukan regulasi mengenai pun kini tak lagi hanya melalui apotek dan
penjualan obat melalui media online dapat dilihat toko obat offline, namun juga melalui media
dari unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. online antara lain via toko online, Apotek online,
Facebook, twitter, BBM, Whatsapp, Instagram
a. Filosofis dan lain-lain. Saat ini membeli obat di media
online menjadi alternatif masyarakat untuk
Kesehatan merupakan hak asasi manusia akses kesehatan yang lebih mudah dan cepat.14
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Pada tahun 2016 Badan Pengawas Obat
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan Makanan (BPOM) dibantu Kementerian
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Komunikasi dan Informatika RI, telah
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menginvestigasi dan menemukan 214 situs yang
(UUD 1945). digunakan dalam penjualan dan peredaran obat.
Dari 214 situs, BPOM menemukan 129 situs
Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum yang menjual obat ilegal dan palsu. Kerugian
cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus negara atas penjualan obat palsu dan obat ilegal
merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. tersebut mencapai Rp 5.593.200.000, selain itu
Tujuan nasional tersebut adalah melindungi menyita 1.312 barang farmasi ilegal, termasuk
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah yang palsu dengan nilai ekonomi lebih dari 56
darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan miliar rupiah.15 129 situs yang menjual obat
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan palsu dan obat ilegal sudah diblokir16 tetapi
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang kemudian muncul kembali dengan nama yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi berbeda.
serta keadilan sosial.
Pada tahun 2017 BPOM telah melaporkan
Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 118 situs penjual obat-obatan melalui media
menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup online. Situs tersebut berpotensi digunakan
sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, untuk penjualan obat keras dan terlarang. Dari
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 118 situs tersebut, sebanyak 98 situs telah
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan
kesehatan. Sejalan dengan tujuan negara dan Informatika RI.17
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pemerintah
memiliki kewajiban di bidang kesehatan yaitu Akibat bebasnya penjualan obat melalui
memberikan pelindungan dan jaminan kepada media online, maka setiap orang dengan mudah
masyarakat terhadap peredaran obat. mendapatkan berbagai jenis obat, yaitu obat
keras, obat narkotika dan obat psikotropika
Dalam mengimplementasikan yang tanpa resep dokter. Penggunaan obat keras
tanpa anjuran dari dokter bisa menyebabkan
diamanatkan dalam pembukaan dan batang efek samping yang membahayakan kesehatan18.
Belum lagi pengobatan swadaya tanpa keilmuan
tubuh UUD 1945, Pemerintah wajib melakukan kedokteran yang tepat bisa memperburuk
kondisi penyakit seseorang. Keadaan demikian
pengawasan terhadap peredaran obat yang

bertujuan melindungi masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak memenuhi standar

dan persyaratan; mencegah penggunaan yang

salah; mencegah penyalahgunaan obat; dan

14 Wiko Rahardjo, Dokter Online: Mudah dan Cepat, dimuat dalam https://www.femina.co.id/article/dokter-online---mudah-dan-
cepat, diakses tanggal 15 November 2017.
15 BPOM melakukan Operasi obat ilegal yang dijual secara online melalui website pada 30 Mei-7 Juni 2016 dengan melibatkan Bareskrim,
Direktorat Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. https://metro.tempo.co/read/782484/penjualan-obat-
ilegal-online-masih-marak, diakses pada tanggal 5 Desember 2017.
16 ibid
17 BPOM Laporkan 118 Situs Penjual Obat, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130837-20-233703/bpom-laporkan-
118-situs-penjual-obat/, diakses pada tanggal 8 Desember 2017.
18 M. Anief, 1997. Apa yang Perlu Diktetahui Dari Obat. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 156.

39

Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 37 - 48

mengakibatkan muncul kasus-kasus dengan keinginan mereka.

penyalahgunaan obat yang dapat menimbulkan Selain obat keras, obat golongan narkotika
dan psikotropika, situs-situs di internet marak
korban, seperti masalah resistensi antibiotik. menawarkan obat tradisional, herbal, maupun
suplemen kesehatan dengan iklan yang menarik
Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa bahkan mengklaim kalau produk tersebut
dapat menyembuhkan berbagai penyakit,
resistensi antibiotik meningkat, salah satunya sehingga timbul keinginan masyarakat untuk
membelinya.24
disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang
Dalam hal ini masyarakat sangat rentan
tidak sesuai dengan indikasi dan irasional. mendapatkan obat tradisional, herbal, maupun
suplemen kesehatan yang palsu atau ilegal
Kasus obat PCC19 di Sulawesi Tenggara karena penjualan melalui media online antara
menimbulkan korban sebanyak 60 orang.20 penjual dan konsumen tidak dapat bertatap
Sebanyak 32 korban mendapat perawatan rawat muka, konsumen tidak dapat mengetahui
jalan, 25 korban rawat inap dan 3 orang lainnya situs tersebut terdaftar atau tidak. Selain itu
dirujuk ke rumah sakit jiwa. Korban mengalami konsumen tidak dapat melihat secara langsung
kejang-kejang, halusinasi atau gangguan jiwa. untuk memeriksa produk yang dibeli, sehingga
tidak dapat mengetahui apakah produk tersebut
Selain itu aktor Tora Sudiro yang baru terjerat asli atau ilegal.25
kasus penyalahgunaan obat beberapa waktu
yang lalu yaitu menggunakan obat Dumolid.21 Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2015
Tora Sudiro memperoleh obat Dumolid tanpa yang dilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya
resep dokter.22 terhadap penjualan obat tradisional dan
kosmetika yang dijual secara online yaitu 50
Kemudian di Kabupaten Nganjuk, penjualan persen obat tradisional dan kosmetik yang dijual
obat aborsi marak dilakukan dengan metode secara online adalah palsu.26
online. Hasil penelusuran Jawa Pos Radar
Nganjuk, setidaknya ada dua website dan satu Jumlah situs penjualan obat palsu dan ilegal
sosial media (sosmed) yang digunakan untuk yang ditutup BPOM terus meningkat. Pada tahun
menjual obat aborsi dengan cara online, yaitu 2011 BPOM menemukan 33 laman dan naik
https://tempataborsituntas.com/obat-obat- menjadi 83 laman pada tahun 2012. Pada tahun
aborsi-nganjuk/;https://cytotecobataborsi. 2013 ada 129 laman, naik menjadi 302 laman
com/obat-aborsi-di-nganjuk/. Sedangkan satu pada tahun 2014. Ada 132 situs obat tradisional
media sosialnya melalui fans page (FP), obat yang tak jelas diblokir dengan nilai transaksi Rp
aborsi Nganjuk 288588dd-081329755xxx obat 6,9 miliar. Ratusan laman tersebut menawarkan
penggugur kandungan.23 beragam obat palsu dan ilegal, antara lain obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan,
Permasalahan di atas menjelaskan bahwa dan obat disfungsi ereksi. Berbagai laman itu
di lapangan obat semacam PCC, Dumolid ditutup, sebagian ditelusuri demi membongkar
(kandungan psikotropika lain dengan efek pelaku utama penjualan obat tersebut. Namun,
serupa), atau penggugur kandungan (obat keras penutupan laman tak memberi efek jera, apalagi
lainnya) bisa ditemukan di berbagai macam toko pelaku mudah membuat laman baru.27
obat maupun penjualan melalui media online.
Dalam hal ini masyarakat memiliki demand
yang besar, tentu supply juga akan meningkat.
Selama ada kesempatan melakukan penjualan
obat secara bebas melalui media online,
pedagang akan terus memasok masyarakat

19 PCC yaitu Paracetamol Caffeine Carisoprodol, yang merupakan obat keras yang tidak boleh dijual sembarangan atau harus seizin
dokter.
20 Data Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, korban dari obat PCC sejumlah 60 orang terhitung dari tanggal 14 september 2017,
https://news.detik.com/berita/d-3643976/efek-obat-pcc-yang-sebabkan-pemuda-tewas-karena-lari-ke-laut, diakses pada tanggal 8
Desember 2017.
21 Dumolid adalah obat dengan kandungan zat aktif Nitrazepam, yang merupakan salah satu obat golongan psikotropika.
22 Tora Sudiro Membeli Dumolid Tanpa Resep Dokter, https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/942845-tora-sudiro-membeli-dumolid-
tanpa-resep-dokter, diakses pada tanggal 8 Desember 2017.
23 Koran Jawa Pos, Lewat online penjualan obat penggugur marak, tanggal 8 Juni 2017.
24 S.R. Mitiningsih, Tanaman Obat Yang Digunakan Oleh Pengobat Tradisional, Jurnal Media Litbang Kesehatan, Vol. XI No. 4 Tahun
2001. Hal 7
25 Atisa Praharini, Tinjaun Yuridis Penjualan Obat Keras, Jurnal Perundang-Undangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2017. Hal 45.
26 Penjelasan Kepala BPOM Pusat Roy Alexander Sparringa, Awas, 50 Persen Obat Tradisional Dijual Online, Palsu, Radar Surabaya 14
Desember 2015.
27 Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa, Semua Jenis Obat Palsu Dijual Lewat Internet, http://
lifestyle.kompas.com/read/2015/06/04/211316923/Semua.Jenis.Obat.Palsu.Dijual.Lewat.Internet, diakses pada tanggal 11 Desember
2017.

40

Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online ( Nita Ariyulinda )

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter
dan disertai dengan tanda peringatan serta
sebagai akibat dari belum adanya regulasi yang memiliki tanda lingkaran biru.

mengatur mengenai penjualan obat melalui c. Obat keras
Obat keras adalah obat yang hanya dapat
media online. Oleh karena itu, pelindungan dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda
khusus pada kemasan dan etiket adalah
masyarakat dari risiko penjualan obat melalui huruf K dalam lingkaran merah dengan garis
tepi berwarna hitam.
media online dan menertibkan penjualan obat
d. Obat Psikotropika29
melalui media online menjadi penting untuk Obat psikotropika adalah obat keras baik
alamiah maupun sintetis bukan narkotik,
dilakukan. yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh
selektif pada sususnan saraf pusat yang
c. Yuridis menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku. Contoh Diazepam,
Sudah banyak penjualan obat melalui media Phenobartial. Penyerahan obat psikotropika
online dilakukan oleh pelaku usaha di bidang harus dengan resep dokter.30
farmasi, tetapi sampai saat ini pemerintah
belum mengeluarkan regulasi terkait penjualan e. Obat Narkotika31
obat secara online. Di era digital ini, para pelaku Obat narkotika adalah obat yang berasal
usaha yang umumnya tidak mengenal dan dari tanaman atau bukan tanaman baik
tidak memiliki wewenang dalam menjual obat sintetis maupaun semi sintetis yang dapat
membuat sistem penjualan online yang inovatif, menyebabkan penurunan atau perubahan
yang hanya mencoba menangkap peluang bisnis kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
bidang farmasi. sampai menghilangkan rasa nyeri, dan
menimbulkan ketergantungan. Obat ini
Terdapat banyak permasalahan hukum pada kemasannya ditandai dengan lingkaran
menyangkut penjualan obat melalui media yang di dalamnya terdapat tanda palang (+)
online, seperti resiko kesehatan dari obat yang berwarna merah. Contoh: Petidin. Penyerahan
salah atau obat palsu serta alergi yang mungkin obat narkotika harus dengan resep dokter.32
dialami oleh konsumen yang tidak diketahui oleh
farmasist ketika menawarkan obat secara online. Obat keras, obat narkotika dan obat
psikotropika hanya bisa dibeli di apotek atau
Secara yuridis sudah ada beberapa regulasi fasilitas kefarmasian33 dengan resep dokter.
terkait penjualan obat dan penggolongan obat, Sedangkan untuk obat bebas, obat bebas
namun masih terdapat kelemahan dari regulasi terbatas, obat tradisional, obat herbal dan
tersebut, antara lain: Pertama; Peraturan suplemen kesehatan dapat diperjualbelikan di
Menteri Kesehatan No. 917 Tahun 1993 tentang retail, toko obat maupun apotek34. Tentunya
Wajib Obat Jadi (Permenkes tentang Wajib Obat retail, toko obat maupun apotek tersebut harus
Jadi). Berdasarkan Permenkes tentang Wajib berizin sesuai dengan ketentuan peraturan
Obat Jadi, Pasal 1 angka 3 penggolongan obat perundang-undangan.
terdiri atas obat bebas, obat bebas terbatas, obat
keras, obat narkotika dan obat psikotropika. Kedua; Peraturan Menteri Kesehatan No. 9
Berdasarkan pedoman penggunaan obat bebas Tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes tentang
dan obat bebas terbatas bahwa: 28 Apotek). Dalam Pasal 12 ayat (1) Permenkes
tentang Apotek mengatur bahwa pendirian apotek
a. Obat bebas wajib memiliki izin dari menteri yaitu Menteri
Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di
pasaran, biasanya memiliki tanda lingkaran
hijau dan dapat dibeli tanpa resep dokter .

b. Obat bebas terbatas
Obat bebas terbatas adalah obat yang
sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih

28 Muchid A, Umar F, Chusun, Supardi S, Sinaga E, et a, 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Jakarta:
Departemen Kesehatan RI;
29 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
30 Lihat Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
31 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
32 Lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
33 Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian.
34 Departemen Kesehatan RI, 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, Direktorat Bina Farmasi Komunikasi
dan Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.

41

Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 37 - 48

Kesehatan. Dalam hal ini Menteri Kesehatan obat golongan narkotika dan psikotropika
dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin harus dengan resep dokter. Seseorang harus
apotek ke pemerintah daerah kabupaten/kota.35 secara langsung menyerahkan resep kepada
apoteker sehingga terjalin interaksi tatap muka
Ketiga; Keputusan Menteri Kesehatan No. karena dalam penyerahan obat, apoteker akan
1331 Tahun 2002 tentang Perubahan atas menjelaskan secara langsung terkait cara
Peraturan Menteri Kesehatan No 167 Tahun pemakaian obat, dosis obat, dan hal-hal apa
1972 tentang Pedagang Eceran Obat (Kepmenkes saja yang harus dihindari dan dilakukan dalam
tentang Pedagang Eceran Obat). Dalam memakai obat yang diresepkan oleh dokter.39 Hal
Kepmenkes tentang Pedagang Eceran Obat bahwa ini harus dilaksanakan karena terkait dengan
toko obat36 atau pedagang eceran obat dalam keamanan dan keselamatan seseorang dalam
menjual obat bebas dan obat bebas terbatas mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter.
wajib memiliki izin dari pemerintah kabupaten/
kota37 yang tentunya telah memenuhi semua Begitu pula dengan toko obat yang telah
persyaratan yang telah ditentukan. mendapatkan izin sebagai toko obat pengecer,
meskipun obat yang dijual berupa obat bebas dan
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi obat bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep
oleh apotek untuk mendapat izin antara dokter, tetapi ada keharusan untuk menjelaskan
lain lokasi, bangunan, sarana, prasrana dan obat yang akan dimanfaatkan oleh seseorang
peralatan serta ketenagaan.38 Sedangkan apakah obat tersebut sesuai atau tidak dengan
untuk toko obat pengecer untuk mendapatkan peruntukannya. Hal ini yang menjadi tugas dari
izin harus memenuhi persyaratan antara lain tenaga teknis kefarmasian yang betugas di toko
memiliki tempat, mempekerjakan minimal obat.40
tenaga teknis kefarmasian dan menjual obat
yang berasal dari pabrik farmasi atau pedagang Jika dilihat dari ketentuan Pasal 21
besar farmasi yang telah mendapatkan izin dari Permenkes tentang Apotek maka penjualan obat
Menteri Kesehatan. Apotek dan toko obat yang yang dilakukan oleh apotek melalui media online
telah mendapatkan izin maka dapat memberikan tidak boleh dilakukan. Tetapi pasal ini tidak bisa
pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. dijadikan dasar oleh Pemerintah untuk melarang
apotek membuka layanan penjualan obat melalui
Dalam Permenkes tentang Apotek dan media online. Begitu pula dengan keberadaan
Kepmenkes tentang Pedagang Eceran Obat terkait toko obat berizin yang menjual obat melalui
dengan pemberian izin tidak begitu jelas apakah media online, Pemerintah tidak dapat melarang
izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota karena di dalam Kepmenkes tentang Pedagang
berlaku juga untuk melakukan penjualan secara Eceran Obat tidak ada larangan toko obat berizin
online. Dengan tidak adanya kejelasan tersebut untuk menjual obat melalui media online.
maka muncul apotek online, toko obat online
dan situs-situs di internet menawarkan berbagai Oleh sebab itu dalam Permenkes tentang
produk farmasi melalui media online. Apotek dan Kepmenkes tentang Pedagang
Eceran Obat memiliki kelemahan dalam hal
Dalam Pasal 21 ayat (1) Permenkes tentang perizinan, karena tidak ada kejelasan apakah
Apotek menyatakan bahwa apoteker wajib izin tersebut juga berlaku sebagai izin untuk
melayani resep sesuai dengan tanggung jawab menjual obat melalui media online. Oleh sebab
dan keahlian profesinya yang dilandasi pada itu terkait dengan perizinan harus diperjelas
kepentingan masyarakat, kemudian di Pasal aturannya apakah izin yang dimiliki oleh apotek
21 ayat (3) menyatakan bahwa jika obat yang dan toko obat dapat diperluas atau tidak, hingga
diresepkan tidak tersedia di apotek, apoteker mencakup penyaluran obat melalui media online.
dapat mengganti obat setelah berkonsultasi
dengan dokter penulis resep untuk pemilihan Penjualan obat melalui media online tidak
obat. Jika dilihat dalam aturan ini maka sudah hanya dilakukan oleh apotek online dan toko
jelas bahwa apotek dalam menjual obat keras, obat berizin online, melainkan dilakukan juga

35 Lihat Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek.
36 toko obat dengan nama lain yaitu pedagang eceran obat yang menjual obat bebas dan
37 Lihat Pasal 5 Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 167
Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat.
38 Lihat Pasal 4 Peraturan menteri Kesehatan tentang Apotek.
39 S. Seto, 2001, Managemen Apoteker untuk Pengelola Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi,
Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 101.
40 M. Anief, 2001, Manajemen Farmasi,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 49.

42

Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online ( Nita Ariyulinda )

oleh perorangan melalui situs-situs atau akun resep dokter dalam situs marketplace adalah
di media online yang tidak jelas kepemilikan dan pihak yang bersalah.
alamatnya. Situs-situs atau akun perorangan
ini banyak menimbulkan masalah atau rentan Jika dilihat dari jenis dan hierarki peraturan
menjual obat palsu atau ilegal karena mereka perundang-undangan Pasal 7 dan Pasal 8
tidak memiliki izin untuk menjual obat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintah sangat sulit untuk memeriksa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
apakah obat, obat tradisional, obat herbal, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan
suplemen kesehatan dan produk farmasi lainnya perundang-undangan, sehingga kedudukan
yang dijual melalui situs atau akun di media surat edaran tersebut lemah.
online merupakan produk asli, palsu atau ilegal,
bahkan situs atau akun tersebut menjual obat Menurut Bayu Dwi Anggono, Dosen Fakultas
keras, obat narkotika dan obat psikotropika. Hukum Universitas Jember, surat edaran bukan
Begitu pula dengan masyarakat atau pembeli peraturan perundang-undangan (regeling),
akan kesulitan memprotes pihak penjual apabila bukan pula keputusan tata usaha negara
produk obat-obatan yang dibeli berdampak (beschikking), melainkan sebuah peraturan
buruk terhadap kesehatan setelah dikonsumsi. kebijakan (beleidsregel) atau peraturan
perundang-undangan semu (pseudo wetgeving).
Keempat; Surat Edaran Menteri Komunikasi Beleidsregeldan pseudo wetgeving adalah produk
dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 hukum yang isinya secara materil mengikat
Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung umum namun bukanlah peraturan perundang-
Jawab Penyedia Platform dan Pedagang undangan karena ketiadaan wewenang
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem pembentuknya untuk membentuknya sebagai
Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk peraturan perundang-undangan.41
User Generated Content (SE Menkominfo No. 5
Tahun 2016). Meningkatnya perdagangan yang Menurut Guru Besar Ilmu Perundang-Undang
dilakukan melalui sistem elektronik, Kementerian Universitas Indonesia Maria Farida Indrati
Komunikasi dan Informatika mengeluarkan mengatakan bahwa surat edaran tidak termasuk
kebijakan yang dituangkan dalam bentuk surat kategori peraturan perundang-undangan.
edaran. Tujuan dari surat edaran ini adalah Meskipun muncul kesan sebagai peraturan,
untuk memberikan pedoman bagi Penyedia sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari
Platform atau Penyelenggara Sistem Elektronik segi materi muatan, surat edaran biasanya
dan Pedagang (Merchant) dalam hal batasan dan menjelaskan atau membuat prosedur untuk
tanggung jawabnya dalam Transaksi Elektronik mempermudah, atau memperjelas peraturan
berupa perdagangan berbasis elektronik yang mesti dilaksanakan.42
(electronic commerce) berbentuk user generated
content. SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Kelima; Instruksi Presiden Nomor 3
mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam Pengawasan Obat dan Makanan (Inpres No. 3
platform termasuk barang dan/atau jasa yang Tahun 2017). Inpres tersebut menginstruksikan
memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau kepada Menteri Komunikasi dan Informatika
minuman tertentu. Termasuk dalam kategori ini untuk melakukan pemblokiran situs yang
yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, mempromosikan dan/atau menjual obat dan
obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahan- makanan ilegal secara online berdasarkan
bahan yang mengandung zat terlarang. rekomendasi dari instansi terkait.

Dalam SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016, Dalam Inpres tersebut yang dilihat hanya
situs marketplace dibebaskan dari tanggung dari sisi produk farmasi yang dijual yaitu obat
jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual ilegal atau obat berizin, sedangkan dari sisi
para pedagang. Berdasarkan surat edaran situs yaitu terdaftar atau tidak dan kepemilikan
tersebut, penjual yang mengunggah barang situs (apotek online, toko obat online atau
dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan perorangan) tidak dipermasalahkan. Sehingga
apapun situsnya dapat menjual semua golongan
obat, obat tradisional, obat herbal dan suplemen

41 MYS, Surat Edaran ‘Kerikil’ dalam Perundang-undangan, dimuat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/
surat--edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan, diakses tanggal 20 Desember 2017.
42 Ali, Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan, dimuat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/
surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan, diakses tanggal 3 Januari 2018.

43

Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 37 - 48

kesehatan, asalkan tidak menjual obat ilegal. Hal a. Inggris43
ini yang menjadi kelemahan dari Inpres tersebut.
Di Inggris, ada 3 badan pemerintah dan
Kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas regulator independen yang mengawasi website
dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang penjualan obat secara online.44
untuk melakukan penjualan obat melalui media
online. 1. The Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency (MHRA)
Mengingat cara perdagangan atau penjualan
obat yang dilakukan melalui sistem elektronik MHRA merupakan sebuah organisasi yang
atau melalui media online semakin popular dibentuk oleh Pemerintah Inggris yang
di Indonesia maka dibutuhkan regulasi atau khusus mengawasi dan mengatur obat-
peraturan perundang-undangan yang mengatur obatan, peralatan medis dan komponen
mengenai penjualan obat melalui media online. darah untuk transfusi di Inggris. MHRA
menyediakan situs khusus mengenai
Peraturan yang ada saat ini masih tersebar informasi website yang terdaftar sebagai
dalam berbagai peraturan atau bersifat parsial penjual online. Melalui website ini pula
dan bahkan ada yang dalam bentuk surat apotek online bisa mendaftar, selain itu
edaran, sehingga belum dapat mengatasi masyarakat bisa melaporkan jika ada
permasalahan yang muncul di masyarakat pelanggaran terhadap apotek onlinenya.
akibat penjualan obat melalui media online. Oleh
karena itu diperlukan suatu regulasi yang secara 2. The independent regulator of health and
komprehensif mengatur mengenai penjualan social care in England
obat melalui media online.
Suatu badan independen yang
Belum adanya regulasi yang mengatur memiliki tujuan untuk memastikan
mengenai penjualan obat melalui media online, layanan kesehatan dan sosial agar
Pemerintah hanya mampu menyampaikan memberikan pelayanan dengan aman,
kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam efektif, perawatan yang berkualitas dan
melakukan transaksi obat melalui media online, membantu peningkatan pelayanannya.
terlebih kasus peredaran obat palsu melalui Setiap apotek online harus teregistrasi di
media online semakin marak tanpa ada kejelasan situs resminya yang kemudian diberikan
hukum. badge atau logo yang dipasang di website
onlinenya, ketika diklik maka akan keluar
B.2. Hal-hal yang Perlu Diatur dalam Regulasi data registrasi apotek online tersebut.

mengenai Penjualan Obat Melalui Media 3. The General Pharmaceutical Council
(GPhC)
Online
GPhC juga merupakan badan indenpenden
Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari untuk apoteker, teknisi apotek dan tempat
tetapi digunakan dan diatur dengan tepat. Tidak apotek di Britania Raya yang bertugas
tepat untuk menolak kemajuan teknologi, oleh untuk melindungi, mempromosikan dan
sebab itu harus dicoba bagaimana mengatur dan menjaga kesehatan, keselamatan dan
memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dengan
kualitas kesehatan masyarakat. Untuk standar menegakkan dan kepercayaan
menjawab kebutuhan dan melindungi kesehatan masyarakat di apotek. GPhC mirip seperti
masyarakat dari dampak negatif penjualan organisai profesi Ikatan Apoteker Indonesia
obat melalui media online diperlukan regulasi. (IAI) untuk apoteker di Indonesia. GPhc
Sebagai bahan pembanding dalam membuat juga memberikan logo dan kode registrasi
regulasi tentang penjualan obat melalui media yang wajib ditampilkan di website penjual
online, perlu dilihat regulasi dan pengawasan onlinenya.
penjualan obat melalui media online dari negara
lain, yaitu Inggris dan Jerman.

43 Nasrul Wathoni, Toko Apoteker Online Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Kemajuan Teknologi, Majalah Farmasetika (V1N9-
November 2016).
44 ibid

44

Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online ( Nita Ariyulinda )

b. German45 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
di Apotek (Permenkes tentang Standar
Regulasi penjualan obat online di Jerman diatur Pelayanan Kefarmasian di Apotek),
oleh Pemerintah dan ABDA (Bundesvereinigung apoteker diwajibkan memberikan
Deutcher Apothekerverbande), yakni organisasi konseling mengenai sediaan farmasi,
terkemuka untuk apoteker di Jerman. ABDA pengobatan dan perbekalan kesehatan
mewakili kepentingan farmasi sebagai profesi lainnya, sehingga dapat memperbaiki
kesehatan di dalam masyarakat untuk mendorong kualitas hidup pasien atau yang
apoteker yang berkualitas, komprehensif bersangkutan terhindar dari bahaya
terhadap pelayanan farmasi di Jerman. penyalahgunaan atau penggunaan
salah sediaan farmasi atau perbekalan
Berbeda dengan Indonesia, baik obat OTC46 kesehatan lainnya.48Dan khusus untuk
maupun obat dengan resep dokter hanya bisa penderita penyakit tertentu seperti
dibeli di apotek, tidak dijual bebas, kecuali cardiovascular, diabetes, TBC, asthma,
toko food supplement yang ditetapkan oleh dan penyakit kronis lainnya, apoteker
pemerintah federal, jadi obat dikontrol oleh harus memberikan konseling secara
apoteker. Uniknya, semua apotek di Jerman berkelanjutan.49
dimiliki oleh apoteker. Dengan demikian yang
memiliki program apotek online di Jerman adalah 2. Pihak yang dapat menjual obat melalui media
apoteker atau toko food supplement yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. online

Dari peraturan tentang penjualan obat yang Pihak yang dapat menjual obat bebas, obat
dimiliki oleh Inggris dan Jerman, ada beberapa bebas terbatas, obat tradisional, herbal atau
hal yang dapat diakomodir untuk diatur dalam suplemen kesehatan melalui media online
regulasi tentang penjualan obat melalui online, adalah hanya apotek dan toko obat berizin
antara lain: yang secara fisik sudah memiliki tempat dan
sudah mendapatkan izin sebagai apotek atau
1. Produk Farmasi toko obat berizin dari pemerintah daerah
setempat. Hal ini bertujuan agar pemerintah
Jika dilihat dari penggolongan obat dan dapat dengan mudah melakukan pengawasan
persyaratan untuk mendapatkan obat maka dalam hal distribusi, transaksi dan standar
yang dapat dijual belikan melalui media online serta persyaratan obat yang dijual melalui
adalah obat bebas, obat bebas terbatas, jamu, media online. Dengan demikian dapat
obat herbal dan suplemen kesehatan karena memberikan jaminan kepada masyarakat
untuk mendapatkannya tidak perlu dengan bahwa obat yang dijual oleh apotek online
resep dokter. Sedangkan untuk obat keras, atau toko obat berizin online merupakan
obat golongan narkotika dan psikotropika obat-obatan yang telah memiliki izin sehingga
dilarang dijual melalui media online, dengan dijamin keasliannya.
pertimbangan, antara lain:
3. Pendaftaran situs
a. hanya tenaga medis yaitu dokter dan
dokter gigi yang berwenang untuk Dalam hal pendaftaran situs apotek online
meresepkan obat. dan toko obat berizin online harus ada suatu
unit kerja yang bertanggungjawab terhadap
b. pihak yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran situs penjualan obat melalui
menyerahkan obat adalah apoteker media online. Pendaftaran tersebut terkait
berdasarkan resep dokter. dalam hal perizinan, oleh sebab itu unit
kerja tersebut dapat berada di Kementerian
c. dalam hal pembelian, butuh penjelasan Kesehatan atau Dinas Kesehatan kabupaten/
dari seorang apoteker untuk penggunaan kota. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan
obat-obatan tersebut karena jika tidak Permenkes tentang Apotek dan Kepmenkes
mengetahui cara penggunaannya akan tentang Pedagang Eceran Obat bahwa
membahayakan kesehatan seseorang.47
Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014

45 Ibid
46 Obat bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC (Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.
47 Soerjono Soekamto, 1990, Aspek Hukum Apotek dan Apoteker, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 89.
48 Lihat Pasal 3 ayat (3) Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
49 Sri Wahyuningrum, Dampak Self Efficacy Terhadap Perilaku Inovasi Apoteker Di RS, Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Vol. 1, Juni,
2012. Hal 16.

45

Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 37 - 48

pendirian apotek wajib mendapatkan izin dari a. produk farmasi yang dijual yaitu
Menteri Kesehatan, kemudian kewenangan obat bebas, obat bebas terbatas, obat
tersebut dilimpahkan kepada pemerintah tradisional, obat herbal dan suplemen
daerah kabupaten/kota, begitu pula sama kesehatan;
halnya dengan toko obat berizin.
Hal ini terkait dengan izin edar obat, golongan
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan obat dan standar serta persyaratan produk
dalam pembuatan situs bekerjasama dengan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal
Kementerian Komunikasi dan Informatika atau 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi
situs tersebut apotek dan toko obat berizin dapat harus aman, berkhasiat/manfaat, bermutu,
mendaftarkan situs mereka. Selain itu situs dan terjangkau. Dalam hal ini yang memiliki
tersebut dapat berfungsi memberikan informasi tugas mengawasi adalah Badan Pengawas
kepada masyarakat mengenai situs apotek online Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dapat
atau toko obat berizin online yang terdaftar. bekerjasama dengan Kepolisian terkait
dengan pelanggaran hukum terhadap produk
Apotek online dan toko obat berizin online farmasi yang dijual tidak sesuai dengan
yang telah mendaftarkan situsnya maka akan standar dan persyaratan keamanan, manfaat
diregistrasi dan diberikan logo atau kode registrasi dan mutu.
di situs onlinenya. Hal ini menunjukkan ke
masyarakat bahwa apotek online dan toko obat b. Situs yang menjual obat;
berizin online tersebut sudah terdaftar sehingga
memberikan kepastian kepada masyarakat Pengawasan terhadap situs-situs yang
bahwa situs tersebut merupakan situs resmi, menjual obat melalui media online,
artinya jelas kepemilikan, alamatnya dan telah Kementerian Kesehatan dan Badan
berizin. Pengawasan Obat dan Makanan
bekerjasama dengan Kementerian
Dengan terregistrasinya situs apotek online Komunikasi dan Informatika. Terkait
atau toko obat berizin online mempermudah hal ini Kementerian Komunikasi dan
Pemerintah menelusuri dan menindak apabila Informatika dapat membuat suatu sistem
apotek online atau toko obat berizin online terbukti yang secara langsung dapat memblokir
melakukan kesalahan. Begitu pula masyarakat situs-situs yang mengandung konten
dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan penjualan obat jika situs tersebut tidak
oleh apotek online atau toko obat berizin online diregistrasi oleh Kementerian Kesehatan.
tersebut jika melakukan pelanggaran kepada Hal ini sangat penting, sehingga seseorang
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. tidak mudah menjual obat secara bebas,
mengingat obat merupakan suatu
Dengan adanya unit kerja yang produk yang memiliki persyaratan dalam
bertanggungjawab terhadap pendaftaran situs penyerahan maupun penggunaannya, dan
apotek online dan toko obat berizin online maka pihak yang menjual obat harus pihak yang
tidak ada lagi situs-situs milik perorangan, telah mendapatkan izin dari pemerintah.50
apotek online atau toko obat online yang tidak Dengan demikian tidak ada lagi situs-
memiliki tempat fisik menjual obat bebas, obat situs yang tanpa hak menjual obat secara
bebas terbatas, obat tradisional, obat herbal atau online.
suplemen kesehatan bahkan obat keras melalui
media online. Jika masih ada situs-situs yang 5. Pembinaan
menjual obat tanpa teregistrasi atau bahkan
menjual obat keras, obat narkotika atau obat Dalam penjualan obat melalui media online,
psikotropika maka situs tersebut merupakan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan
situs ilegal. Dengan demikian Pemerintah dapat Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan dapat
menindak situs-situs yang tidak teregistrasi. memberikan edukasi kepada masyarakat
selaku konsumen dalam hal pembelian obat
4. Pengawasan melalui media online, sehingga masyarakat
tidak mudah tertipu dengan produk-produk
Pengawasan terhadap penjualan obat melalui yang beredar bebas secara online.
media online dapat dilakukan antara lain
terhadap:

50 Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

46

Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online ( Nita Ariyulinda )

C. Penutup berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-
Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis
peraturan-perundangundangan, diakses
dan yuridis yang telah diuraikan di atas
maka perlu dibentuk regulasi yang mengatur tanggal 3 Januari 2018.
mengenai penjualan obat melalui media online,
yang bertujuan untuk melakukan penertiban Chitra Paramaesti, Penjualan Obat illegal
penjualan obat melalui media online sehingga online makin marak, https://metro.tempo.
tidak semua orang dapat menjual obat dengan co/read/782484/penjualan-obat-ilegal-
bebas tanpa persyaratan. Hal-hal yang perlu online-masih-marak, diakses pada tanggal 5
diatur dalam regulasi penjualan obat melalui Desember 2017.
media online yaitu mengenai produk farmasi,
pihak-pihak yang bisa melakukan penjualan obat Efendy Rasjid, Fadjar, Manfaat Internet Untuk
melalui media online, pendaftaran situs penjualan Dunia Bisnis, http://www.ubaya.ac.id/
obat dan pengawasan yang dilakukan sesuai ubaya/articles_detail/28/Manfaat-Internet-
dengan tugas dan kewenangan kementerian/ untuk-Dunia-Bisnis.html, diakses pada
lembaga pemerintah non kementerian terkait tanggal 5 Desember 2017.
dengan penjualan obat melalui media online..
Harian Kompas, Semua Jenis Obat Palsu Dijual
Daftar Pustaka Lewat Internet, http://lifestyle.kompas.
com/read/2015/06/04/211316923/Semua.
1. Buku Jenis.Obat.Palsu.Dijual.Lewat.Internet,
diakses pada tanggal 11 Desember 2017.
Anief, M. 1997. Apa yang Perlu Diketahui Dari
Obat. Yogyakarta: Gadjah Mada University MYS, Surat Edaran ‘Kerikil’ dalam Perundang-
Press. undangan, http://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt54b1f62361f81/surat--edaran-
------------ 2001, Manajemen Farmasi, kerikil-dalam-perundang-undangan, diakses
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. tanggal 20 Desember 2017.

A, Muchid Umar F,dkk, 2006. Pedoman Siti Harlina, Efek Obat PCC, https://news.detik.
Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. com/berita/d-3643976/efek-obat-pcc-yang-
Jakarta: Departemen Kesehatan RI. sebabkan-pemuda-tewas-karena-lari-ke-laut,
diakses pada tanggal 8 Desember 2017.
RI, Departemen Kesehatan. 2006, Pedoman
Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Tiara Sutari, BPOM Laporkan 118 Situs Penjual
Terbatas, Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Obat, https://www.cnnindonesia.com/nas
Komunikasi dan Komunitas dan Klinik Ditjen ional/20170810130837-20-233703/bpom-
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. laporkan-118-situs-penjual-obat/, diakses
pada tanggal 8 Desember 2017.
Seto, S, 2001, Managemen Apoteker untuk
Pengelola Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Tim Viva, Tora Sudiro Membeli Dumolid Tanpa
Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Resep Dokter, https://www.viva.co.id/
Surabaya: Airlangga University Press. showbiz/gosip/942845-tora-sudiro-membeli-
dumolid-tanpa-resep-dokter, diakses pada
Soekamto, Soerjono, 1990, Aspek Hukum Apotek tanggal 8 Desember 2017.
dan Apoteker, Jakarta: Mandar Maju.
Wiko Rahardjo, Dokter Online: Mudah dan Cepat,
Syamsuni, H.A. 2007. Ilmu Resep, Jakarta: https://www.femina.co.id/article/dokter-
EGC. online---mudah-dan-cepat, diakses tanggal
15 November 2017.

2. Website 3. Artikel Jurnal

Ali, Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang- Mitiningsih, S.R., Tanaman Obat yang Digunakan

Undangan, http://www.hukumonline.com/ oleh Pengobat Tradisional, Jurnal Media

47

Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 37 - 48

Litbang Kesehatan, Vol. XI No. 4 Tahun 2001. Teknologi, Majalah Farmasetika (V1N9-
November 2016).
Praharini, Atisa, Tinjauan Yuridis Jual Beli Obat
Keras, Jurnal Perundang-Undangan, Vol. 5 6. Peraturan Perundang-Undangan
No. 2, Desember 2017.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang
Wahyuningrum,Sri, Dampak Self Efficacy Psikotropika.
Terhadap Perilaku Inovasi Apoteker di RS,
Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Vol. 1, Juni, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
2012. Narkotika.

4. Koran Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.
Koran Jawa Pos, Lewat online penjualan obat
penggugur marak, tanggal 8 Juni 2017. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Radar Surabaya, Penjelasan Kepala BPOM Pusat
Roy Alexander Sparringa, Awas, 50 Persen Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331 Tahun
Obat Tradisional Dijual Online, Palsu, 14 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Desember 2015. Menteri Kesehatan No. 167 Tahun 1972
tentang Pedagang Eceran Obat.
5. Majalah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016
Majalah Farmasetika, Penjualan obat online, Vol tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
1 No.8 Oktober Tahun 2016. Apotek.

Nasrul Wathoni, Toko Apoteker Online Menjawab Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017

Kebutuhan Masyarakat dan Kemajuan tentang Apotek.

48