Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA
BEA DAN CUKAI

Peraturan Pemerintah
No. 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

OUTLINES

L ATA R B E L A K A N G KETENTUAN PERKAWINAN PNS

1 F

DASAR HUKUM TINGKAT & JENIS HUKDIS SEDANG

2 G

PRINSIP DASAR HUKDIS BAGI CPNS

3 H

POIN2 PENTING PERUBAHAN KEWAJIBAN & LARANGAN
4
I
PEMBAHASAN
TINGKAT & JENIS HUKUMAN
5
J
TINDAK LANJUT ANSUNG

A

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

B

PERAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL

C

KETENTUAN JIKA ADA KERUGIAN NEGARA
D

KETENTUAN PERALIHAN

E

KETENTUAN HUKDIS JAM KERJA

K

LATAR BELAKANG

Pasal 86 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran

pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan

disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya
peningkatan disiplin.
3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.

DASAR HUKUM

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

PRINSIP DASAR PP94/2021

Yang bertanggung jawab terhadap disiplin Pelanggaran disiplin PNS bukan Delik Aduan,
PNS adalah Atasan Langsung masing- oleh karena itu setiap atasan langsung

masing. mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan
pelanggaran disiplin yang dilakukan
Atasan langsung yang telah mengetahui
pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut
bawahannya, tetapi tidak memanggil, wajib menindaklanjuti. (Psl. 26)
memeriksa, menghukum atau tidak
melaporkan kepada atasannya, maka Pelanggaran disiplin = seluruh
atasan langsung tersebut juga dijatuhi tindakan/perbuatan yang bersifat negatif
hukuman disiplin yang Lebih Berat karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi masyarakat, maupun
dengan hukuman disiplin yang seharusnya yang berlaku bagi PNS, baik itu yang berkaitan
dijatuhkan kepada PNS yang melakukan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan
dengan kedinasan, sehingga termasuk melanggar
pelanggaran. (Ps. 28) kewajiban dan/atau larangan. (Ps. 3 dan atau 5)

POIN-POIN PENTING PERUBAHAN

Adanya pengertian mengenai Masuk Kerja, yakni keadaan Ada perubahan

1 melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. pada jenis

(Pasal 1 ayat 5) hukuman disiplin

sedang dan 4
Adanya ketentuan PNS wajib melaporkan harta kekayaan jenis hukuman
2 bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional & PNS lain disiplin berat

yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan (pasal 4 huruf e) (pasal 8).

Penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan Penyederhanaan

pungutan di luar ketentuan. Lebih lanjut "pungutan di luar pembagian

ketentuan" adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya kewenangan

3 dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk pejabat yang 5

mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk berwenang

kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara menghukum.

sendiri-sendiri atau bersama-sama (psl 5 huruf g). (psl 16)

POIN-POIN PENTING PERUBAHAN

Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan PNS yang melanggar ketentuan

6 pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan mengenai izin perkawinan dan 8
Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan perceraian PNS dijatuhi salah satu

kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi jenis HD berat sesuai dengan

Hukuman Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ketentuan dalam PP 94/2021 (psl 41).

berat. (psl 28)

Ketentuan lebih lanjut mengenai

7 Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk kewajiban PNS Masuk Kerja dan 9
dugaan pelanggaran hukuman disiplin (HD) tingkat sedang menaati ketentuan jam kerja akan

(bersifat pilihan) dan bersifat wajib untuk dugaan diatur dalam Peraturan Menteri

pelanggaran disiplin tingkat berat. (psl 29) PANRB.

POIN-POIN PENTING PERUBAHAN

10

PEMBAHASAN

A Tindak Lanjut Hukdis oleh Atasan Langsung

(Pasal 24 dan 28)

Pasal 24 ayat 3
Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan
hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan
PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukdis yang
lebih berat.

Pasal 28
Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS
yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/ atau melaporkan hasil pemeriksaan
kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih
berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
melalui proses pemeriksaan.

Sebelumnya pada PP 53 pejabat berwenang yang tidak menjatuhkan hukdis
dikenai hukdis yang sama dengan PNS yang melanggar.

B Pembentukan Tim Pemeriksa

(Pasal 29)

Hukdis Sedang Bersifat PILIHAN

Tim (Pasal 10 & pasal 13)
Pemeriksa
Hukdis Berat Bersifat WAJIB
Terdiri dari:
1. Atasan Langsung (Pasal 11 & pasal 14)
2. Unsur Pengawasan
3. Unsur Kepegawaian • Tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat Pembina kepegawaian/
pejabat lain yang ditunjuk.

• Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka
yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih
tinggi secara berjenjang.

C Peran Unit Kepatuhan Internal

(Pasal 34)

Hasil Pemeriksaan Unsur Pengawasan dan / atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan, dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau
melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman
Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin.

D Ketentuan jika terdapat kerugian negara

(Pasal 36)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang
menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim
pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern
pemerintah.

Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat
pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Tidak lagi mengatur ketentuan pidana sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur
pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan”

sumber: https://tirto.id/daftar-perubahan-disiplin-pns-pp-94-2021-sanksi-dan-isi-aturan-gjEd

E Ketentuan Peralihan

(Pasal 40)

1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang
bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau
banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya PP ini diselesaikan
sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135) beserta peraturan pelaksanaannya.

3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan,
maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

F Ke t e n t u a n Te r k a i t Pe r k aw i n a n P N S

(Pasal 41)

PNS yang melanggar ketentuan PP No, 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No.13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45/1990 tentang
Perubahan atas PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat berdasarkan PP ini.

Sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 PP 94/2021 berikut jenis hukuman disiplin berat:
1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

G Tingkat & Jenis Hukdis Sedang

(Pasal 42)

Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku setelah Peraturan
Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

H Hukuman Disiplin bagi CPNS

(Pasal 43)

Ketentuan Peraturan pemerintah ini Mutatis
Mutandis Berlaku untuk Calon PNS.

Pengertian mutatis mutandis juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia, yang berbunyi:
“Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat
dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal
yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.”

i Kewajiban dan Larangan (1)

POIN PP No. 53 Thn 2010 PP No. 94 Thn 2021

Kewajiban 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;

NKRI, dan pemerintah; 2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang- 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang

undangan; berwenang;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan,
martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;
kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan; 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
8. Memegang rahasia jabatan; jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

untuk kepentingan negara;

i Kewajiban dan Larangan (2)

POIN PP No. 53 Thn 2010 PP No. 94 Thn 2021
Kewajiban
10. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yg 9. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
dapat membahayakan/merugikan negara, atau 10. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan 11. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi,
materiil;
seseorang, dan/atau golongan;
11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; 12. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan
keuangan negara;
negara dengan sebaik-baiknya; 13. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
masyarakat; 15. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; baiknya;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kompetensi; dan
mengembangkan karier. 17. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
pejabat yang berwenang.

i Kewajiban dan Larangan (3)

POIN PP No. 53 Thn 2010 PP No. 94 Thn 2021
Larangan
1. Menyalahgunakan wewenang; 1. menyalahgunakan wewenang;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga

3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

lain dan atau lembaga atau organisasi internasional; 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing; 4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

bawahan/orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau

untuk keuntungan pribadi, golongan/pihak lain yang merugikan surat berharga milik negara secara tidak sah;

negara; 7. melakukan pungutan di luar ketentuan; h. melakukan kegiatan yang

7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun merugikan negara;

baik secara langsung/tidak untuk diangkat dalam jabatan; 8. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yang 9. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

berhubungan dengan jabatan dan/pekerjaannya; 10. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; pekerjaan;

i Kewajiban dan Larangan (4)

i Kewajiban dan Larangan (5)

POIN PP No. 53 Thn 2010 PP No. 94 Thn 2021
Larangan
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD/calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan
surat dukungan disertai fotocopy KTP/Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
dan/atau

15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/calon
wakil kepala daerah dengan cara:
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
kada/calon wakil kada;
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
membuat keputusan dan/tindakan yang
menguntungkan/merugikan salah pasangan calon selama
masa kampanye;
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, angota
keluarga, dan masyarakat.

J Tingkat dan Jenis Hukuman

POIN PP No. 53 Thn 2010 PP No. 94 Thn 2021

TINGKAT DAN TINGKAT RINGAN : TINGKAT RINGAN :
JENIS a. Teguran lisan a. Teguran lisan
HUKUMAN b. Teguran tertulis b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

tertulis

TINGKAT SEDANG : TINGKAT SEDANG :
a. Tunda KGB slma 1 thn a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar
b. Tunda KP slma 1 thn
c. Turun pangkat stingkat lbh rendah 25% selama 6 Bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar
selama 1 thn
25% selama 9 Bulan;
TINGKAT BERAT : c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar
a. Turun pangkat setingkat lebih
25% selama 12 Bulan.
rendah selama 3 thn
b. Pemindahan dalam rangka TINGKAT BERAT :
a. penurunan jabatan setingkat lebih
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah rendah selama 12 Bulan ;
c. Pembebasan dari jabatan b. Pembebasan dari Jabatan menjadi

jabatan pelaksana selama 12 bulan
c. pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri sebagai PNS.

J Tingkat dan Jenis Hukuman (2)

RINGAN SEDANG BERAT

Pasal 9: Pasal 10: Pasal 11:

Ayat (1) Dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
Pasal 3 huruf a s.d. huruf h, apabila kewajiban Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, kewajiban Pasal 3 huruf a apabila berdampak
berdampak negatif pada unit kerja. apabila berdampak negatif pada instansi yang negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak bersangkutan. negara, Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, apabila
memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c, Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak berdampak negatif pada negara.
huruf g, dan huruf h, apabila berdampak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a s.d. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak
negatif pada unit kerja huruf e, ketentuan masuk kerja, Pasal 4 memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c dan
huruf g dan huruf h, apabila berdampak huruf d apabila berdampak negatif pada
Pasal 12: negatif pada instansi yang bersangkutan. negara dan/atau pemerintah, pasal 4 huruf
e jika dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi,
Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan Pasal 13: ketentuan masuk kerja dan Pasal 4 huruf i,
larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, apabila berdampak negatif pada negara.
dan huruf j, apabila berdampak negatif pada Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan
unit kerja. larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf I, Pasal 14:
huruf j, dan huruf m, apabila berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan, Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan
huruf g apabila berdampak negatif pada unit larangan Pasal 5 huruf a s.d huruf g, huruf
kerja dan/atau instansi yang k, huruf l, dan huruf n angka 3 s.d. angka 7,
bersangkutan, dan huruf n angka 2. apabila berdampak negatif pada negara
dan/atau pemerintah

K Ketentuan Hukdis Jam Kerja

POIN PP No. 53 Thn 2010 PP No. 94 Thn 2021

Masuk kerja TINGKAT RINGAN : TINGKAT RINGAN :
dan a. 5 hari kerja (teguran lisan) a. 3 hari kerja (teguran lisan)
menaati b. 6-10 hari kerja (teguran tertulis) b. 4-6 hari kerja (teguran tertulis)
ketentuan c. 11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis c. 7-10 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis)
jam kerja
TINGKAT SEDANG : TINGKAT SEDANG :
a. 16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) a. 11-13 hari kerja (Pemotongan Tukin sebesar 25 persen

tahun) selama 6 bulan)
b. 21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 b. 14-16hari kerja (Pemotongan Tukin sebesar 25 persen

(satu) tahun) selama 9 bulan)
c. 26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat c. 17-20 hari kerja (Pemotongan Tukin sebesar 25 persen

setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun) selama 12 bulan)

TINGKAT BERAT : TINGKAT BERAT :
a. 31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat a. 21-24 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun) setingkat lebih rendah selama 12 Bulan
b. 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan b. 25-27 hari kerja (Pembebasan dari jabatannya menjadi

jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana selama 12 bulan)
jab. Struk atau fungs tertentu) c. 28 hari kerja atau lebih (kumulatif) (Pemberhentian
c. 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg
menduduki jab. struk atau fungs tertentu) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
d. 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat d. 10 hari kerja terus menerus (Pemberhentian dengan
tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sbg PNS) hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS)

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT