LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA SMP NEGERI 2 BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG Disusun Oleh: Nama : LUSI SETIOWATI, S.I.Pust NIPPPK : 198503102023212013 Unit kerja/Instansi : SMP Negeri 2 Bejen Mentor : KHASANAN, S.Pd PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 2 BEJEN TAHUN 2023
ii HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN ORIENTASI INSTANSI PEMERINTAH BAGI PPPK DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2023 Telah diseminarkan pada Hari : Sabtu Tanggal : 23 Desember 2023 Tempat : SMP Negeri 2 Bejen Temanggung, 23 Desember 2023 Mengesahkan, Mentor Peserta KHASANAN, S.Pd LUSI SETIOWATI, S.I.Pust NIP. 197001161992031003 NIPPPK. 198503102023212013
iv DAFTAR ISI Halaman Judul …………………………………………………………………… i Halaman Pengesahan ……………………………………………………………. ii Daftar Isi ………………………………………………………………………… iii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………………………. 1 B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 2 BAB II. NILAI DAN ETIKA PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG A. Visi dan Misi …………………………………………………………… 4 B. SOTK …………………………………………………………………... 5 C. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK ……………….. 12 BAB III. NILAI DAN ETIKA OPD (SMP NEGERI 2 BEJEN) A. Renstra OPD ……………………………………………………………. 15 B. SOTK OPD ……………………………………………………………... 17 C. Tugas Pokok dan Fungsi PPPK di OPD ..………………………………. 18 BAB IV. RENCANA KERJA PPPK Rencana Kerja Tahunan............................................................................. 21 BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………………… 31 B. Manfaat ……………………………………………………………….. 31
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK ini sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak akan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional. Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan ASN terdiri dari 2 yaitu PNS dan PPPK sedangkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Orientasi PPPK adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Temanggung serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan professional. Untuk mengenal peserta didik, mengetahui potensi peserta didik, minat, dan bakat sesuai dengan tujuan harapan orang tua, masyarakat dan negara sesuai dengan peran dan fungsinya secara professional dan proposional. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai baru PPPK di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Temanggung diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan SMP Negeri 2 Bejen Kabupaten Temanggung. Program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk
2 memberikan kesempatan pada pegawai PPPK yang baru untuk melakukan pengenalan terhadap tugas sesuai dengan tujuan rekrutmen pemerintah. Disamping itu masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi pegawai PPPK yang baru pada tugas, fungsi dan visi misi yang akan dicapai di pemerintah Kabupaten Temanggung. B. Maksud dan Tujuan Dalam kegiatan orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) formasi 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki Mahsud dan tujuan sebagai berikut : 1. Maksud 1) Memberikan pengenalan lingkungan, 2) Memberikan pengetahuan tugas pokok dan fungsi yang mereka emban. 3) Memberikan penguatan kepada para PPPK baru agar dapat bekerja sesuai dengan aturan. 2. Tujuan 1) Laporan ini dibuat sebagai bentuk untuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan orientasi kepada seluruh guru PPPK dilingkungan Temanggung 2) Laporan ini digunakan sebagai pedoman bagi panitia orientasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung melalui monitoring dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada guru PPPK yang diterima tahun 2023 di unit kerja masing-masing untuk mencapai sasaran dan hasil yang optimal. C. WAKTU Kegiatan Orientasi ASN PPPK di lingkungan Kabupaten Temanggung dilaksanakan selama 5 hari yaitu tanggal 11, 13, 14, 15 dan 16 Desember 2023. Waktu kegiatan orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) formasi 2023 dilaksanakan pada: I. Hari/Tanggal: Senin, 11 Desember 2023
3 Jam : 08.00-11.45 WIB II. Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023 Jam : 08.00-16.30 WIB D. TEMPAT Tempat : Hari Senin di satuan kerja masing-masing, SMPNN 2 Bejen. ( Mengunakan aplikasi zoom ), Hari Rabu di Graha Bhumi Phala Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : Jadwal Orientasi PPPK: Orientasi di sekolah dengan mentor dilaksanakan selama 2 hari setelah orientasi di Graha Bumi Phala.
4 BAB II NILAI DAN ETIKA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG A. Visi dan Misi Visi Kabupaten Temanggung “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem Penjelasan Visi Kabupaten Temanggung: 1. TENTREM: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. MAREM: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merat. 3. GANDEM: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktulisasi, inivaif, dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mempu berprestasi baik ditingkat regional dan global. Penjelasan Misi Kabupaten Temanggung Misi yang akan dikembangkan dalam mencapai Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem adalah : 1. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna. 2.Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyaraka, tersedianya sarana pendidikan yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil dan penguatan pendidikan karakter. 3.Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menciptakan inovasi ekonomi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, mendorong usaha kecil menengah dan koperasi. 4.Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkesejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi pertanian, menciptakan pertanian modern, memfasilitasi bibit berkualitas secara
5 mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga 5. Mendorong kegiatan keagamaan untuk menghasilkan amal-amal sosial yang penuh manfaat sehingga memiliki peran dalam menjawab masalah sosial dan budaya. Mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan demi pembentukan moral-spiritual masyarakat yang lebih baik di masa akan datang. 6. Menumbuhkan kencintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal. 7. Mencanangkan standar hidup sehat melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang memadai, tenaga medis yang merata, MCK dan Sanitasi yang layak dan ketersediaan anggaran kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan. 8. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif. 9. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik. B. SOTK (Satuan Organisasi dan Tata Kerja) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan Bupati ini diadakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan pelakasanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut : SEKRETARIAT DAERAH (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 1. Bagian Pemerintahan, membawahi: a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan. b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah. 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, membawahi: a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat. b) Sub Bagian Bina Mental. 3. Bagian Hukum, membawahi: a) Sub Bagian Perundang-Undangan. b) Sub Bagian Bantuan Hukum. c) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum. b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 1. Bagian Perekonomian, membawahi: a) Sub Bagian Ekonomi Daerah. b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah. 2. Bagian Pembangunan,membawahi: a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan. b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,membawahi: a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barangdan Jasa. Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Inspektorat Dinas Daerah Badan Daerah Kecamatan
7 b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. c. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 1. BagianUmum,membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 2. Bagian Organisasi, membawahi: a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan. b) Sub Bagian Pelayanan Publik, Tata laksana dan Reformasi Birokrasi. 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi: a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan. b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. d. Kelompok Jabatan Fungsional. SEKRETARIAT DPRD (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: a. Sekretaris. b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat,membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. c. Bagian Keuangan, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran. 2. Sub Bagian Akuntansi. 3. Sub Bagian Perbendaharaan. d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi: 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah. 2. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan. 3. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD. e. Kelompok Jabatan Fungsional.
8 INSPEKTORAT (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: a. Inspektur. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu I. d. Inspektur Pembantu II. e. Inspektur Pembantu III. f. Inspektur Pembantu IV. g. Inspektur Pembantu Khusus. h. Kelompok Jabatan Fungsional. DINAS DAERAH A. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran. 6. Dinas Sosial. 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 11. Dinas Perhubungan. 12. Dinas Komunikasi dan Informatika. 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. 14. Dinas Penanaman Modal. 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
9 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. BADAN DAERAH (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari : a. Kepala. b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan. 2. Sub Bagian Keuangan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanan Pembangunan. 2. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan. d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahi : 1. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. 2. Sub Bidang Infrastruktur. e. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, membawahi: 1. Sub Bidang Pembangunan Manusia. 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Membawahi : 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian. 2. Sub Bidang Pengembangan dan Ivovasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, terdiri dari : a. Kepala. b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan. 2. Sub Bagian Keuangan.
10 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan. 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan. 3. Sub Bidang Pelayanan. d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi : 1. Sub Bidang Penagihan. 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah. e. Bidang Penganggaran, membawahi : 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran. 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran. f. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja. 2. Sub Bidang Kas Daerah. g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi : 1. Sub Bidang Penata usahaan Barang Milik Daerah. 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah. h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi : 1. Sub Bidang Akuntansi. 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari : a. Kepala. b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Formasi dan Kepangkatan, membawahi : 1. Sub Bidang Formasi dan Pensiun. 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan Fungsional. d. Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian, membawahi : 1. Sub Bidang Pengembangan Karier Kepegawaian.
11 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian. e. Bidang Diklat dan Pembinaan Pegawai, membawahi : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 2. Sub Bidang Pembinaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : a. Kepala. b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi : 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama. 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, dan Penanganan Konflik. d. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi : 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri. 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. e. Kelompok Jabatan Fungsional. KECAMATAN (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : a. Camat. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik. d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. f. Kelurahan. (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah. b. Sekretariat. c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
12 d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Gambar 1. SOTK Setda Kab. Temanggung C. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK 1. Manajemen Kepegawaian PPPK a) Penetapan Kebutuhan Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. b) Pengadaan Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan
13 calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. Penilaian kinerja PPPK dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja
14 diberhentikan dari PPPK. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. 3. Disiplin PPPK Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
15 BAB III NILAI DAN ETIKA OPD (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH) A. Renstra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu tahun 2019—2024 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan Strategi : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan Pendidikan pada Pendidikan dasar. Arah Kebijakan : 1. Mewujudkan wajib belajar 9 tahun. 2. Regulasi terkait usia anak sekolah per jenjang. 3. Beasiswa siswa miskin, Bosda dan sekolah inklusi. 4. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan. b. Meningkatnya mutu Pendidikan Strategi : 1. Meningkatnya mutu Pendidikan. Arah Kebijakan : 1. Mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam Pendidikan karakter. 2. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap dengan mengacu SNP. 3. Meningkatkan kualitas tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan. 4. Meningkatkan kompetensi dan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Meningkatkan rasio siswa per sekolah dari SD yang siswanya lebih dari 120. c. Meningkatnya pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan) Kebudayaan Strategi : Meningkatkan perlindungan dan pengembangan kebudayaan. Arahan kebijakan : 1. Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian benda, situs dan Kawasan cagar budaya. 2. Meningkatkan pelayanan dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung.
16 3. Menyedian sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan karya budaya. 4. Melestarikan kesenian-kesenian khas. Renstra OPD (SMP NEGERI 2 BEJEN) a. Visi “RELIGIUS, CINTA TANAH AIR, BERPRESTASI, BERKARAKTER DAN BERWAWASAN IPTEK” b. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, SMP Negeri 2 Bejen menetapkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kehidupan yang beriman, bertaqwa dan beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Mewujudkan kehidupan yang bertoleransi antar umat beragama. 3. Mengembangkan potensi peserta didik dalam menguasai sains, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK) sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 4. Mengembangkan potensi keterampilan peserta didik sebagai bekal memasuki dunia kerja. 5. Mengembangkan budaya hidup sehat sebagai dasar pembentukan SDM yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. 6.Melestarikan dan mengembangkan seni budaya demi tercapainya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
17 B. Satuan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Gambar 2 . Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Gambar 3 Sruktur Organisasi SMP Negeri 2 Bejen
18 C. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PPPK di OPD Kedudukan guru sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Guru sebagai pelaksana lapangan dalam hal pendidikan sudah pasti melaksanakan tugasn dan fungsi yang menunjang dalam pekerjaannya, di antaranya yaitu; a. Tugas pokok guru: 1. Merencanakan pembelajaran; Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP) / Modul Ajar dibuat oleh guru demi meunjang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama peserta didik dan di sesuaikan dengan kemampuan, dan kondisi peserta didik. 2. Melaksanakan pembelajaran; Guru sebagai sumber belajar, Guru Sebagai fasilitator, Guru sebagai pengelola pembelajaran, Guru sebagai demonstrator, Guru sebagai pembimbing, Guru sebagai motivator. 3. Mengevaluasi dan menilai pembelajaran; Guru memberikan penilaian kepada peserta didik dalam bentuk angka dan narasi deskripsi terkait kompetensi dasar yang telah dicapai ataupun kompetensi dasar yang masih harus ditingkatkan oleh peserta didik. 4. Menganalisis hasil pembelajaran; Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, hal ini biasa dilakukan dengan membuat remedial/pengayaan bagi peserta didik dan bagi guru dapat menganilisis validitas dan reliabilitas soal yang telah dibuat dalam mengevaluasi peserta didik 5. Melaksanakan tindak lanjut berupa remedi dan pengayaan; Guru membuat beberapa soal/tugas dalam berbagai macam bentuk seperti pilihan ganda, uraian singkat, menjodohkan untuk mengukur kompetensi dasar yang perlu dirasa kurang dikuasai oleh peserta didik. 6. Melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan fungsi sekolah; Guru bertugas membantu tugas kepala sekolah dengan tugas tambahan yang dibebankan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh guru. b. Fungsi Guru 1. Fungsi Intruksional, membuat perencanaan terkait program pengajaran. Kemudian melaksanakan program yang telah disusun tersebut dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut.
19 2. Fungsi Educational, mengarahkan murid-muridnya untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia Setiap guru perlu mendidik muridnya agar bisa menjadi seorang yang berpikir dewasa. 3. Fungsi Managerial, guru bertindak sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta memberi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan kelas. c. Kewajiban Guru 1. Merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi berkelanjutan. 3. Bertindak objektif, tidak diskriminatif 4. Menjunjung tinggi pertauran perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika. 5. Memelihara, memupuk, persatuan dan kesatuan bangsa. d. Kompetensi Guru 1. Kompetensi Pedagogik; kompetensi guru dalam mengelola peserta didik dan mengelola kelas dalam proses pembelajaran. 2. Kompetensi Kepribadian; Kompetensi guru dalam mengelola pribadinya, mejadi guru yang dapat di gugu dan di tiru oleh peserta dididknya, disiplin, loyal dan berintegritas. 3. Kompetensi Sosial; Kompetensi guru dalam interpesenoal mengelola hubungan diri dengan orang lain baik di lingkunga sekolah, keluarga dan masyarakat. 4. Kompetensi Profesional; Kompetensi guru dalam hal keilmunan dan wawasan sesuai dengan bidang ajar yang diampu. e. Kewajiban PPPK 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang 4. Menaati ketentuan peraturan perundang undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,kesadaran dan tanggung jawab 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan,dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ; dan
20 8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 9. Kewajiban lain yang ada di instansi masing-masing. f. Tugas Pekerjaan PPPK 1. Wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh instansi. 2. Wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi. 3. Wajib bekerja sesuai hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan oleh instansi. g. Uraian Tugas Wali Kelas 1. Mewakili KS dan orang tua dalam pembinaan siswa. 2. Membina kepribadian, ketertiban dan kekeluargaan. 3. Membantu pengembangan peningkatan kecerdasan dan keterampilan siswa. 4. Evaluasi nilai raport dan kenaikan kelas. 5. Membantu WKS1 dan WKS2 dalam permasalahan yang terkait. 6. Membuat catatan tentang situasi keluarga dan ekonomi, ketidakhadiran, pelanggaran dan perilaku siswa, prestasi akademik masing-masing siswa.
21 BAB IV RENCANA HASIL KERJA PPPK Rencana Hasil Kerja Tahunan Unit Kerja : SMP Negeri 2 Bejen Jabatan : Guru Mapel Prakarya Masa Kontrak : Tahun 2023 s/d 2028 Tujuan unit instansi : Membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil pelajar Pancasila (Tujuan Jangka Menengah SMPN 2 Bejen) Rencana Hasil Kerja Pimpinan : Terlaksanaya Program Kerja Sekolah Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi Guru dan Tendik, dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Sekolah.
22 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak 1 Tahun ke 1 1 Melaksanakan Getaberas (gerakan cinta kebersihan kelas) , wajib membersihkan kelas pada saat sebelum, istirahat dan setelah pelajaran a. Berkonsultasi dengan mentor mengenai kegiatan ini b. Berkoordinasi dengan teman sejawat tentang gerakan ini Mendapatkan persetujuan setelah melaksanakan konsultasi dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta berperilaku sopan santun. Saya akan menerima arahan dengan lapang dada. Dapat bekerjasama dengan rekan guru setelah melaksanakan koordinasi atau musyawarah, saya berperilaku sopan santun ketika menjelaskan konsep moodel pembelajaran Sopan Santun Lapang dada (Berorientasi Pelayanan) Berbicara bahasa indonesia (Akuntabel) Musyawarah (kolaborasi) (Berorientasi Pelayanan) musyawarah (Harmonis) Kejelasan (Akuntabel) Kerjasama (Harmonis)
23 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak c. Mensosiasilsasikan ke peserta didik agar dapat dipahami dengan jelas. Peserta didik mengetahui tentang “Getaberas” setelah diberi arahan dan penjelasan oleh guru dengan jelas dan melaksanakan setiap hari Kejelasan (Akuntabel) Inovasi (Adaptif) 2 Tahun ke 2 2 Melaksanakan program Sahima : sabtu bersih bersama a. Berkonsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahhan dan bimbingan terkait program Sahima Mendapatkan persetujuan setelah melaksanakan konsultasi dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta berperilaku sopan santun. Sopan Santun Lapang dada (Berorientasi Pelayanan) Berbicara bahasa indonesia (Akuntabel)
24 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak b. Berkoordinasi dengan teman sejawat tentang program Sahima c. Menjelaskan ke peserta didik tentang program Sahima d. Peserta didik membawa peralatan kebersihan sendiri setiap Sabtu di minggu ke 2 dan ke 4 untuk melaksanakan program sahima Dapat bekerjasama dengan rekan guru setelah melaksanakan koordinasi atau musyawarah, saya bersiikap terbuka menerima masukan Peserta didik mengetahui tentang program ini setelah mendapatkan arahan dengan jelas Peserta didik dan guru karyawawn terbiasa menjaga kebersihan bersama dengan penataan lingkungan bersih di lingkungan sekolah Musyawarah (kolaborasi) (Berorientasi Pelayanan) musyawarah (Harmonis) Kejelasan (Akuntabel) Kerjasama (Harmonis) Kejelasan (Akuntabel) Kerjasama ( Harmonis) 3 Tahun ke 3 3 Melaksanakan program Juminten : a. Berkonsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan Mendapatkan persetujuan setelah Sopan Santun Lapang dada (Berorientasi
25 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak jupuk sampah resik sedanten, 5 menit setelah mendengar bel masuk kelas wajib mengambil sampah yang dibuang sembarangan utnuk dibuang di tempat sampah dan bimbingan terkait program ini b. Berkoordinasi dengan teman sejawat tentang program ini dan menerima semua masukan yang bermannfaat dalam pembelejaran ini c. Menjelaskan ke peserta didik program Juminten melaksanakan konsultasi dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta berperilaku sopan santun. saya berperilaku sopan santun ketika menjelaskan konsep metode pembelajaran agar dapat dipahami dengan jelas bersama teman sejawat lain Peserta didik semakin terbiasa mengambil sampah yang dibuang sembarangan Pelayanan) Berbicara bahasa indonesia (Akuntabel) musyawarah (Harmonis) Kejelasan (Akuntabel) Kerjasama (Harmonis) Kejelasan (Akuntabel) Inovasi (Adaptif)
26 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak 4 Tahun ke 4 4 Melaksanakan program Sarmindo :Sampah organik dan non organik, membuat tempat sampah organik dan non organik a. Berkonsultasi dengan mentor terkait program ini untuk mendapat arahan dan bimbingan b. Berkoordinasi dengan teman sejawat dan menerima semua masukan yang bermanfaat dalam program ini c. Membuat tempat sampah organik Mendapatkan persetujuan setelah melaksanakan konsultasi dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta berperilaku sopan santun. Saya akan menerima arahan dengan lapang dada. Saya menerima semua masukan teman-teman dengan terbuka terkait program sarmindo Tersedianya Sopan Santun (Berorientasi Pelayanan) musyawarah (Harmonis) musyawarah (Harmonis) Kejelasan
27 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak dan non organik secara berkeloompok tempat sampah dengan kreativitas peserta didik secarra berkelompok (Akuntabel) Musyawarah (Harmonis) 5 Tahun ke 5 5 Melaksanakan program lobster : lomba membuat poster kebersihan a. Berkonsultasi dengan mentor untuk mendapat arahan dan bimbingan terkait program Lobster b. Berkoordinasi dengan teman sejawat c. Melaksanakan program lobster pada peserta didik Mendapatkan persetujuan setelah melaksanakan konsultasi dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta berperilaku sopan santun. Saya bersikap menerima semua masukan yang bersifat membangun Peserta memahami program lobster dengan jelas dan membuat poster kebersihan dengan Sopan Santun (Berorientasi Pelayanan) musyawarah (Harmonis) musyawarah (Harmonis) Musyawarah ( Harmonis) Inoovasi ( adaptif) Kreatiivitas (adaptif)
28 NO TAHUN KONTRAK KE NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Outpul/Hasil tahapan Penerapan Nilai-nilai berakhlak kreativitas
29 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melaksanakan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta dapat: 1. Mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN, serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. 2. Menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Mengenal berbagai macam OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan mengerti berbagai macam aturan kedisplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. 4. Membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. B. Manfaat 1. Bagi sesama pendidik, ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 2. Bagi kepala sekolah, ke depannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. 3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, mendukung kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK.
30 DOKUMENTASI KEGIATAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA SMP NEGERI 2 BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG Kegiatan Orientasi Via Zoom Meeting
31 Kegiatan orientasi di Graha
32 Kegiatan mentoring
33 Bukti lulus MOOC