detik-detik-yang-menentukan-b-j-habibie-bacharuddin-jusuf-habibie

kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu
kejahatan terhadap kemanusiaan itu insya Allah akan terungkap,” kata Habibie.

Soeharto Telah Diproses

Uraiannya mengenai KKN muncul setelah uraian soal HAM dan Timor Timur. Habibie
menguraikan berbagai langkah yang telah diambil dalam upaya memberantas korupsi. Ia juga
menyebut angka-angka keberhasilan pengungkapan kerugian negara dan penghematan biaya.

Khusus menyangkut dugaan KKN Soeharto, Habibie mengaku, sesuai dengan mandat Tap No
XI/MPR/1998, penyelesaian kasus dugaan KKN mantan presiden itu telah diproses sesuai hukum
yang berlaku. Ia menjelaskan lagi pengumuman 11 Oktober oleh Jaksa Agung tentang Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan tiga yayasan
pimpinan Soeharto, karena temuan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan
hukum.

Adapun terhadap keluarga dan kroni Soeharto, Habibie mengatakan bahwa apabila cukup bukti
tindak pidana, proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tentang investigasi di Austria, katanya, sampai saat ini tidak terdeteksi adanya arus uang kepada
Soeharto dan keluarga serta kroninya.

Mengenai kasus Bank Bali, Habibie mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah
sistematis.

Habibie juga menyebutkan, selanjutnya pemerintah menjamin proses peradilan tentang kasus
Bank Bali dapat 389 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

dilakukan secara transparan dan adil. Di samping itu juga, pada saat ini pemerintah sedang
mengambil langkah-langkah penyempurnaan organisasi dan tata kerja BPPN.

512 Hari

Sebelum menutup pidatonya, Habibie membuat kesimpulan atas pemerintahannya selama 512 hari
itu.

Di bidang politik, Habibie menyebutkan keberhasilan melaksanakan pemilu yang demokratis,
jujur dan adil.

Kebebasan pers, kata Habibie, sudah diwujudkan.

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan juga sudah menjadi kenyataan.

Sebagai manusia biasa, katanya, ia menyadari bahwa keseluruhan krisis - yang merupakan
akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi - tidak mungkin dapat
diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Menutup pidatonya, Habibie mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dan bersatu padu
mengatasi persoalan yang masih belum terselesaikan.

Sementara dalam jumpa pers tengah malam di kampus Atma Jaya, para mahasiswa menolak
mengirim utusan untuk bertemu anggota MPR. Mereka juga tetap menolak B.J. Habibie sebagai
calon presiden.

Setelah dibriefing Megawati Soekarnoputri di Hotel Hilton, Ketua Badan Pekerja MPR dari
FPDI-P Sabam Sirait menegaskan bahwa PDI-P akan menolak secara total pidato
pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie.

Sikap fraksi tersebut diputuskan sebelum Habibie membacakan pidato tersebut. Ditanya apa dasar
penolakan PDI-P, Sabam menegaskan jangan disangka penolakan tersebut tanpa alasan yang
jelas. Menurutnya, Detik-Detik yang Menentukan 390

PDI-P telah mengetahui ‘bocoran’ pidato pertanggungjawaban tersebut semuanya. ‘’Dengan
dasar itulah kami menutuskan untuk menolak

pertanggungjawaban tersebut,’’ kata Sabam.

Dia mengatakan sikap PDI-P tersebut pada jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Kamis (14/10) sore.
Pada kesempatan itu Sabam didampingi Ketua FPDI-P di MPR

Soetjipto, Ketua FPDI-P di DPR Dimyati Hartono, dan dipandu oleh Panda Nababan.Tetapi, kata
Sabam, secara formal konstitusional PDI-P akan menghormati Presiden saat membacakan pidato
di depan MPR. ‘’Megawati menginstruksikan agar tidak ada lagi teriakan huu.. dari PDI-P. Juga
tidak akan ada interupsi, padahal interupsi merupakan hak dasar setiap wakil rakyat,’’ tegas
Sabam.

Sementara itu, Dimyati menilai, isi pidato Habibie hanya merupakan sebuah The Success Story of
Habibie saja. ‘’Kesuksesannya saja yang nanti malam akan diungkapkan Habibie,’’ tegasnya.

Padahal, kata Dimyati, rakyat Indonesia mengetahui apa dan bagaimana kebijakan yang telah
diambil Habibie.

‘’Mereka [rakyat] sudah dapat menilai. Contoh kecil Program JPS. Habibie mengatakan berhasil,
tetapi lihat kenyataan sebenarnya di masyarakat,’’ paparnya.

Karena pidato pertanggungjawaban itu ditolak, kata Sabam, PDI-P menolak pencalonan Habibie
sebagai presiden. ‘’PDI-P mengharapkan capres yang memiliki visi kenegarawanan, juga visi
pemersatu. Habibie malah melepaskan Timor Timur,’’ kata Sabam.

Penolakan juga akan dilakukan oleh PKB. Ketua PKB

Matori Abdul Djalil mengatakan, selama Habibie memerintah, rapornya merah semua. ‘’Jadi
kalau laporannya ditolak, bukan hal yang luar biasa,’’ tukasnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, 391 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

mengatakan siap untuk merangkul pihak lain agar bisa sama-sama menerima pidato
pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie.’’Sikap dasar kami adalah bermuara untuk menerima
pertanggungjawaban Presiden Habibie meski dengan catatan-catatan. Pokoknya kita lihat
dahululah. Dan kami ingin berusaha mengajak fraski-fraksi lain agar bisa ikut menerima
pertanggungjawaban presiden meski dengan catatan-catatan,’’ kata Akbar Tandjung, di Jakarta,
petang hari, Jumat (15/10).

Akbar mengatakan di dalam melakukan penilaian terhadap pidato tersebut pihak partainya ingin
memberikan penilaian secara objektif. Dan tolak ukur dalam memberikan penilaian tersebut itu
adalah UUD

‘45, Pancasila, Tap MPR, dan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan, ketika ditanya
mengenai kesiapan Partai Golkar untuk menghadapi voting ketika menilai pidato tersebut, Akbar
mengatakan bila itu nanti terjadi pihaknya telah siap untuk melakukannya. Jadi bila nanti
tindakan itu akan dilakukan maka jelas bukanlah menjadi persoalan serius.

Sementara itu, harian Republika dalam terbitannya tanggal 16 Oktober 1999, menurunkan analisis
pakar ekonomi dari Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari Dr. M.

Yusuf Abadi MS. Ia berpendapat, anggota MPR dan masyarakat luas hendaknya jujur dan
menggunakan hati nurani yang murni dalam menanggapi dan menyikapi pertanggungjawaban Presiden
B.J. Habibie. Selengkapnya saya kutipkan pemberitaan tersebut:

Hindari kepentingan pribadi dan kelompok dalam menanggapi dan menyikapi
pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie itu, karena kalau itu yang dipakai, Detik-Detik yang
Menentukan 392

dampaknya bisa merugikan kepentingan bangsa,’’ katanya di Kendari, Jumat.

Dekan Fakultas Ekonomi Unhalu Kendari itu mengatakan meski masih banyak kekurangan,
kenyataan di lapangan bahwa selama 512 hari Habibie berkuasa ia telah berhasil memperbaiki
keterpurukan ekonomi, seperti terlihat dari menurunnya angka inflasi, bahkan mencapai deflasi.
Menurut dia, keberhasilan tersebut memang tidak begitu terasa di masyarakat karena program
pemulihan ekonomi Habibie dimulai dari kondisi krisis yang begitu parah.

Untuk inflasi, misalnya, saat Habibie mulai memegang tampuk kepemimpinan bangsa, inflasi
bulan Mei 1998 (tahun takwim) mencapai lebih dari 70 persen, namun September 1999 tercatat
hanya 0,02 persen. “Saya tidak mengatakan bahwa Presiden Habibie sebaiknya terpilih kembali,
tapi apa yang berhasil ditunjukkan Habibie selama 512 hari memimpin bangsa Indonesia
merupakan suatu langkah maju,” katanya.

Ia mengatakan Indonesia tidak boleh disamakan dengan Thailand dan Korea Selatan yang begitu

cepat memulihkan keterpurukan ekonominya, karena kedua negara itu hanya semata-mata
mengalami krisis ekonomi.

Sementara Indonesia selain mengalami krisis ekonomi juga mengalami krisis kepercayaan, politik
dan sosial, sehingga untuk bisa cepat pulih dari krisis seperti yang dicapai Thailand dan Korea
Selatan, jelas tidak mungkin, katanya.

Pada tanggal 15 Oktober setelah shalat Jumat saya menerima para ulama dari Jawa Timur yang khusus
datang untuk bersilaturahim dengan saya di Istana Merdeka dan bersama memanjatkan doa semoga
Allah SWT selalu 393 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

melindungi dan memberi petunjuk untuk mengambil jalan yang benar. Mereka khusus datang dari jauh
untuk memberi dorongan moral agar tetap dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya didampingi
oleh Mensesneg Muladi dan Watik Pratiknya.

Sore harinya saya menerima Pengurus Badan

Musyawarah Pemangku Adat Seluruh Indonesia BM-PASI di Istana Merdeka untuk mendengarkan
saran dan masukan mengenai budaya bangsa pada umumnya dan khususnya mengenai adat. Mereka
juga menyampaikan simpati dan dukungan moral.

Tanggal 16 Oktober hari Sabtu pukul 13.30 saya pimpin Sidang Terbatas Kabinet Reformasi
Pembangunan Dimisioner, dengan acara khusus untuk membahas jawaban atas pandangan umum
Fraksi-fraksi MPR.

Di antara rapat dan pertemuan tersebut, saya menerima beberapa anggota MPR yang berasal dari
partai-partai politik, dari Utusan Golongan, Utusan Daerah, TNI dan Polri, untuk mendengarkan saran
dan masukan.

Beberapa di antaranya menyatakan bahwa diterima atau tidak pertanggungjawaban saya tidak ada
kaitannya dengan pencalonan saya sebagai Presiden. Pertanggungjawaban saya tidak berdasarkan
“mosi tidak percaya” atau impeachment namun berdasarkan “Acara SU MPR”. Berarti jikalau tidak
diterima saya tetap masih dapat mencalonkan diri sebagai Presiden. Semua masukan saya terima
dengan baik dengan keyakinan bahwa iktikad dan niat mereka tidak lain untuk memberi semangat dan
simpati.

Ada kejadian menarik pada hari Sabtu tanggal 16

Oktober 1999. Forum Komunikasi Aksi Reformasi (Fokar) yang berkedudukan di tempat kelahiran
saya di Pare-Pare, melakukan doa bersama yang diikuti unsur partai politik, pemuda, mahasiswa,
pemuka masyarakat, serta pemuka Detik-Detik yang Menentukan 394

agama Islam, Kristen dan Hindu, di Gedung Pemuda Parepare, sekitar 155 kilometer arah utara
Ujungpandang.

“Doa bersama ini bukan bentuk dukungan kepada Bapak Habibie, tetapi semata-mata
memanjatkan doa agar ia sebagai putra Parepare tetap diberi ketabahan memperjuangkan
prinsip-prinsip hidup yang ia yakini kebenarannya,” kata Koordinator Fokar Parepare Zainal Azis.

Sebelum pembacaan doa, Fokar menyerukan kepada semua komponen bangsa khususnya elit politik,
agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini telah diperjuangkan bersama-sama. Fokar
meminta masyarakat Indonesia agar lebih bijak melihat pencalonan Habibie, sehingga hal itu tidak
memicu perpecahan hanya demi ambisi kelompok tertentu.

Zainal menambahkan, anggota MPR yang saat ini bersidang jangan hanya melihat apa yang
berkembang di Jakarta dalam menerima aspirasi masyarakat. “Yang berdemo menolak Habibie di
Jakarta itu ‘kan hanya segelintir orang saja dari ratusan juta rakyat Indonesia.”

Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1999 hari Minggu pukul 11.00 WIB saya dipersilakan menjawab
pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh tiap Fraksi SU MPR 1999.

Jawaban saya adalah sebagai berikut:

Masalah Timor Timur

Dalam pemandangan umum yang diutarakan oleh semua Fraksi mengenai Timor Timur, telah
dipertanyakan mengenai diajukannya bentuk penyelesaian masalah Timor Timur melalui Opsi kedua.
Juga pertanyaan tentang makna kalimat “karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung
dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa” yang dimaksud
untuk mengingatkan bahwa kehadiran Indonesia di Timor 395 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Timur adalah untuk memerdekakan mereka dari Portugal.

Seperti kita ketahui bersama, berintegrasinya Timor Timur dengan Republik Indonesia didasarkan
atas aspirasi rakyat Timor Timur yang dicetuskan melalui Deklarasi Balibo. Atas dasar aspirasi
tersebut maka Indonesia menerima keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi yang dituangkan
dalam TAP MPR No.VI/MPR/1978.

Sikap Masyarakat Internasional terhadap Integrasi Namun integrasi tersebut dianggap sebagai
tindakan sepihak yang tidak diakui oleh masyarakat internasional, seperti terlihat dari 8 Resolusi
Majelis Umum dan 7 Resolusi Dewan Keamanan PBB. Argumen Indonesia bahwa integrasi Timor
Timur ke wilayah Indonesia sebenarnya merupakan wujud kemerdekaan wilayah tersebut dari jajahan
Portugal tidak mendapatkan pengakuan internasional, malah Indonesia dituduh telah melakukan
sebaliknya.

Seperti telah saya sampaikan dalam pidato

pertanggungjawaban yang lalu berbagai tekanan internasional baik dari PBB, pemerintah-pemerintah
asing maupun LSM selalu menuntut agar pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Timor Timur

dengan cara-cara yang dapat diterima secara internasional, yaitu dengan memberikan rakyat Timor
Timur hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pemberian status khusus dengan otonomi luas (opsi I) secara sepihak tanpa memberikan hak pilih
kepada rakyat Timor Timur untuk menerima atau menolak tawaran tersebut tetap tidak dapat diterima
dunia internasional sebagai penyelesaian yang komprehensif dan final.

Namun sebaliknya pemerintah Indonesia tidak dapat menerima pemberian status khusus dengan
otonomi luas yang dijadikan hanya sebagai sasaran antara untuk melepaskan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh berbagai pihak termasuk Detik-Detik
yang Menentukan 396

Portugal, Australia dan kalangan antiintegrasi Timor Timur.

Otonomi luas sebagai sasaran antara akan menimbulkan keruwetan di Timor Timur karena pihak
Fretilin akan leluasa melakukan tindakan-tindakan yang justeru akan menimbulkan ketidakstabilan di
wilayah tersebut.

Penjelasan tentang “Opsi Kedua” Jajak Pendapat Seperti telah saya jelaskan dalam pidato

pertanggungjawaban yang lalu, kemungkinan penyelesaian alternatif melalui Opsi II diajukan setelah
dilakukan kajian di Sidang Kabinet secara mendalam, dan telah dikonsultasikan pula dengan pimpinan
DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Tentunya diharapkan bahwa setelah konsultasi tersebut, pimpinan
DPR serta fraksi-fraksi di DPR akan meneruskan pembahasan mengenai masalah yang demikian
penting kepada anggota-anggotanya. Berbagai keputusan strategis telah diambil berdasarkan hasil
pertemuan antara Presiden dengan pimpinan DPR/MPR, termasuk

kesepakatan untuk memajukan Pemilu dari Tahun 2002

menjadi tahun 1999, padahal jadwal Pemilu tersebut telah ditetapkan melalui TAP MPR
No.III/MPR/1998.

Di samping itu, Menteri Luar Negeri — sejak dikemukakannya gagasan penyelesaian masalah Timor
Timur berupa pemberian Status Khusus dengan Otonomi Luas kepada Timor Timur pada bulan Juni
1998 — pada setiap kesempatan rapat kerja dengan Komisi I, yang merupakan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi permasalahan luar negeri telah dilakukan pembahasan
permasalahan ini, termasuk pengajuan gagasan yang dikenal sebagai Opsi II pada tanggal 27 Januari
1999.

Dalam rapat kerja pemerintah yang diwakili Menteri luar Negeri dengan DPR R.I c.q Komisi I pada
tanggal 5 Februari, pemberian kedua opsi tersebut dapat dipahami dan diterima oleh Komisi I.
Bahkan rancangan naskah perjanjian Tripartit sebelum ditandatangai di New York juga telah
disampaikan 397 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

oleh pemerintah pada kesempatan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR R.I beserta unsur
pimpinan fraksi-fraksi. Tidak kalah pentingnya setelah perjanjian Tripartit ditandatangani di New
York pada tanggal 5 Mei 1999, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR R.I dengan pemerintah c.q
Departemen Luar Negeri untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri,
Komisi I secara khusus meminta penjelasan pemerintah mengenai persetujuan New York. Pada
kesempatan tersebut, Komisi I dapat memahami dan menerima perjanjian tersebut.

Patut diperhatikan pula bahwa keseluruhan proses perundingan mengenai Timor Timur telah terjadi
dalam suasana keterbukaan, saling ketergantungan global antar negara dan saling keterkaitan antar
masalah serta di bawah tekanan waktu yang tak terelakkan.

Hal ini telah menimbulkan pula suatu suasana bagi penyelesaian masalah Timor Timur dengan
momentum dan kendala waktunya tersendiri sehingga pada gilirannya mengharuskan Pemerintah
bertindak sesuai dengan momentum tersebut dan kita perlu menyesuaikan diri pada laju kecepatan
momentum tersebut.

Opsi II Bukan Putusan Akhir, Melainkan Bahan bagi MPR untuk Memutuskan Masalah Timor Timur.

Sementara itu, Pemerintah sepenuhnya menyadari keberadaan TAP MPR No.VI/MPR/1978.
Sehubungan dengan itu Pemerintah tidak pernah bermaksud melanggar ketentuan TAP MPR tersebut.
Malah sebaliknya, dari semula Pemerintah menekankan bahwa baik Opsi I maupun Opsi II jika
diterima pun dalam perundingan Tripartit hal itu hanya berupa usul dari Pemerintah yang masih
memerlukan persetujuan ataupun ratifikasinya dari SU MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 yang
lalu. Hal ini tecermin pula dengan jelas dalam teks Persetujuan New York dan dipahami sepenuhnya
oleh Sekjen PBB, Portugal maupun masyarakat internasional pada umumnya.

Detik-Detik yang Menentukan 398

Seperti telah saya nyatakan dalam pidato

pertanggungjawaban betapa pun pahit dan pedihnya kita menyaksikan kekalahan rakyat Timor Timur
yang prointegrasi dalam jajak pendapat tersebut, namun kita sebagai bangsa yang besar yang
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

— yang dalam era baru sekarang ini berketetapan hati untuk memajukan demokrasi dan pelaksanaan
hak asasi manusia

— harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu. Selanjutnya, kita semua mengharapkan
bahwa melalui jalan ini permasalahan Timor Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang
menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia akhirnya dapat diatasi. Dengan demikian, jelas
kiranya bahwa bukanlah Timor Timur atau rakyat Timor Timur yang menjadi beban kita, tetapi
permasalahan Timor Timur yang di forum-forum internasional yang tak kunjung terselesaikan.

Integrasi Timor Timur diawali dengan Deklarasi Balibo yang menyatakan keinginan sebagian
masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian setelah 23 tahun bergabung, melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999
ternyata 78,5

persen masyarakat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas. Sesuai ketentuan
pasal 6

Perjanjian New York, antara lain disebutkan bahwa apabila rakyat Timor Timur menolak tawaran
status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah
konstitusional untuk melepaskan Timor Timur secara damai dan terhormat.

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melaporkan hal ini kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara untuk mengakui hasil jajak pendapat tersebut dengan meminta
ketetapan khusus.

399 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Persetujuan Tripartit

Selanjutnya, mengenai pendapat yang menyatakan bahwa pada Persetujuan Tripartit yang
ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, Pemerintah Republik Indonesia seolah-olah
“dituntut untuk mengujicobakan sistem otonomi daerah seluas-luasnya untuk waktu yang cukup
panjang, yang bisa menjangkau lima atau bahkan sepuluh tahun.” Tuntutan semacam ini sama sekali
tidak terdapat dalam Persetujuan New York tanggal 5 Mei 1999

dan rupanya pemikiran ini telah tercampur dengan berbagai keinginan ke arah itu yang dikemukakan
sejumlah Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Barat, serta kalangan antiintegrasi rakyat
Timor Timur.

Yang menjadi kesepakatan antara Indonesia-Portugal dan Sekjen PBB hanya lah bahwa usulan
mengenai otonomi luas seperti tercantum dalam Aneks Persetujuan New York tersebut disampaikan
kepada rakyat Timor Timur untuk mendapatkan pandangan mereka, apakah akan menerima atau
menolak usulan otonomi tersebut.

Proses Jajak Pendapat

Juga sama sekali tidak benar bahwa Pemerintah “lepas tangan terhadap penduduk di Timor Timur dan
menyerahkan nasib mereka kepada Unamet yang bermain curang”.

Fakta juga menunjukan bahwa di setiap tempat di mana diadakan proses jajak pendapat mulai dari
Tempat pemungutan suara sampai ke penghitungan pada tingkat Provinsi, saksi-saksi Indonesia dan
Portugal selalu hadir.

Masalah Pengungsi Pasca Jajak Pendapat

Adapun mengenai pengungsi-pengungsi yang secara besar-besaran mengalir ke berbagai daerah lain

di Indonesia Detik-Detik yang Menentukan 400

antara lain khususnya ke Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Indonesia segera mengambil
tindakan yang cepat antara lain dengan memberikan dukungan tanggap darurat kepada para pengungsi
tersebut melalui penyediaan tempat penampungan sementara, bahan makanan, pengobatan, sanitasi dan
akhirnya membantu mereka kembali ke Timor Timur.

Pemerintah juga akan memerhatikan dan membantu para pengungsi Timor Timur yang ingin menetap di
wilayah NTT atau pindah ke wilayah lain di Indonesia. Dalam hubungan ini, Pemerintah juga telah
mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga PBB seperti Komisi Tinggi Pengungsi, World Food
Programme, ICRC, dan UNDP serta LSM-LSM luar negeri dan negara donor.

Semua kejadian-kejadian yang timbul memerlukan penyelesaian mendasar dengan melakukan tindakan
berjangka panjang untuk mengatasi akar permasalahannya, yaitu membangun kesadaran setiap warga
negara, tentang pentingnya budaya taat hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesadaran hukum dan hak asasi manusia ini perlu ditanamkan dalam diri setiap orang, termasuk di
kalangan aparat penegak hukum dan keamanan kita sendiri. Hal ini memerlukan usaha sistematis dan
terus-menerus, sehingga akar masalah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat
kita atasi bersama.

Masalah SP-3 Kasus Dugaan KKN Mantan

Presiden Soeharto

Menanggapi pertanyaan tentang pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap
kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil
penyidikan terhadap 3 dari 11

yayasan yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto —

yaitu Dakab, Dharmais dan Supersemar— ternyata tidak 401 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

ditemukan cukup bukti bahwa mantan Presiden Soeharto memperoleh keuntungan secara pribadi.
Negara juga tidak dirugikan atau dapat dirugikan karena uang yang dipinjam oleh beberapa orang atau
perusahaan atau badan didasarkan atas perjanjian perdata yang dapat ditagih kembali.

Kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yayasan tersebut tetap dapat dilayani. SP-3 yang berkaitan
dengan 3 yayasan tersebut tidak mutlak, sebab apabila nanti ada alat bukti baru maka kasus tersebut
dapat dibuka kembali. Di samping itu penerbitan SP-3 tidak berhubungan dengan kasus-kasus lain
yang mungkin terkait dengan mantan Presiden Soeharto.

Masalah Pemekaran atas Wilayah Irian Jaya

Menanggapi kebijakan pemekaran atas wilayah Irian Jaya menjadi tiga provinsi bukanlah semata-

mata kehendak pemerintah, apalagi sekedar kehendak pemerintah pusat.

Perlu kiranya dipahami bahwa jauh sebelum era reformasi, para pemuka masyarakat di Irian Jaya
telah meminta pemerintah untuk pemekaran wilayah yang luasnya lebih dari tiga kali pulau Jawa itu.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, pemerintah daerah menjajaki kemungkinan pemekaran Irian Jaya
namun pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan pada waktu itu masih cenderung menunda
realisasinya.

Faktor penduduk yang relatif terbatas serta biaya untuk investasi sarana pemerintahan yang akan cukup
besar menyebabkan harapan beberapa pihak di Irian Jaya bagi pemekaran itu belum dapat terpenuhi.

Di awal tahun 1990-an, sebagai respons terhadap aspirasi pemekaran itu, pemerintah memberi isyarat
yang jelas bahwa Irian Jaya yang dimekarkan melalui kebijakan menempatkan tiga orang Wakil
Gubernur, yang kalau di daerah lain bidang tugasnya dibagi secara teknis, di Irian Jaya bidang tugas
itu dibagi secara kewilayahan. Jadi, kebijakan pemekaran itu bukan suatu yang dilakukan secara
tergesa-gesa, dan juga Detik-Detik yang Menentukan 402

bukan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan objektif untuk mengembangkan
wilayah dan kesejahteraan kehidupan masyarakat setempat.

Dengan penjelasan ini, terpulang pada Majelis yang terhormat untuk menilai kebijakan pemekaran itu,
yang sekali lagi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi sebaliknya, bagi mereka yang mengikuti
perkembangan masalah ini dari tahun 1980-an, justru dianggap terlambat.

Pemekaran ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Irian Jaya dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah Pemulihan Ekonomi

Dari awal, upaya pemulihan ekonomi yang kita laksanakan didasarkan pada kerangka strategi yang
jelas, yaitu:Hiperinflasi dan spekulasi harus dipatahkan melalui kebijakan moneter yang ketat dan
deregulasi di bidang distribusi barang-barang pokok. Kebijakan ini diikuti dengan upaya
memperbaiki perbankan kita yang rusak berat agar mulai mampu mengucurkan lagi kredit.

Sementara itu, sebagian besar kegiatan dunia usaha macet dan beban utang yang sangat besar harus
diberi jalan keluar untuk merestrukturisasi utang-utangnya agar siap menerima kucuran kredit dan
kegiatan usaha mulai bergerak kembali. Mengingat keadaan sektor swasta masih sangat lemah, maka
pemerintah harus melaksanakan anggaran yang ekspansif untuk menggerakkan perekonomian.

Sementara itu, sambil melaksanakan semua itu kita melaksanakan program-program Program Jaring
Pengaman Sosial untuk membantu secara darurat kelompok-kelompok masyarakat yang paling
menderita akibat krisis ekonomi.

Kebijaksanaan fiskal yang longgar diupayakan agar sekecil mungkin dampak negatifnya terhadap kurs
rupiah dan inflasi. Ini dilaksanakan dengan membiayai defisit 403 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

anggaran seluruhnya melalui bantuan luar negeri yang bersifat lunak. Ketersediaan dana untuk
membiayai berbagai prioritas pengeluaran pembangunan juga terus diupayakan melalui upaya
meningkatkan penerimaan negara, dengan meningkatkan penerimaan pajak dan menegakkan ketentuan
mengenai penerimaan bukan pajak, di samping pengurangan pengeluaran negara dengan membatasi
pembiayaan hanya pada program-program yang bersifat sangat mendesak.

Pengembalian Kepercayaan Pelaku Ekonomi

Dalam melaksanakan langkah-langkah

penanggulangan krisis tersebut di atas, pengembalian kepercayaan adalah kunci utamanya. Langkah
awal diarahkan pada pengembalian kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan makin
nyatanya tanda-tanda pulihnya kepercayaan pelaku-pelaku dalam negeri, kepercayaan para pelaku luar
negeri mulai ikut kembali pulih. Untuk mengembalikan kepercayaan para pelaku ekonomi, baik dari
dalam maupun luar negeri, pelaksanaan reformasi kelembagaan di berbagai sektor digulirkan.

Dalam kaitan itu diupayakan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan. Di samping
meningkatkan kepercayaan, transparansi kebijakan juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan.

Dengan pulihnya kepercayaan secara bertahap, maka nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil dan
secara bertahap membaik dan akhirnya mencapai tingkat wajar. Karena melemahnya nilai tukar rupiah
adalah salah satu penyebab terpenting inflasi saat ini, maka menguatnya dan menjadi stabilnya nilai
tukar rupiah pada tingkat yang wajar, akan meredam tekanan inflasi, sehingga laju inflasi terus
menurun.

Harga barang-barang pokok, serta subsidi yang harus disediakan juga menurun secara bertahap.

Detik-Detik yang Menentukan 404

Menurunnya inflasi diikuti dengan menurunnya tingkat suku bunga. Bersama-sama dengan mulai
berhasilnya pembenahan perbankan dan makin banyaknya para pelaku ekonomi yang mulai merasa
aman, tenteram dalam melakukan kegiatan sehari-hari, penurunan tingkat suku bunga akan mendorong
bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri.

Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran Pada tahun 1997 saat krisis ekonomi melanda,
jumlah angkatan kerja sebanyak 89,6 juta dan angkatan kerja yang bekerja sebanyak 85,4 juta,
sehingga pengangguran terbuka sebesar 4,197 juta (4,68 persen). Pada tahun 1998 jumlah angkatan
kerja sebanyak 92,739 juta dan angkatan kerja yang bekerja sebanyak 87,672 juta dan pengangguran
terbuka sebanyak 5,062 juta (5,46 persen). Pada tahun 1999 semester pertama diperkirakan angkatan
kerja yang tidak terserap baik dari peningkatan angkatan kerja baru maupun menurunnya kesempatan
kerja sebanyak 0,95 juta, sehingga secara kumulatif pengangguran terbuka tahun 1999 adalah sebesar
6,12 juta.

Dalam upaya menanggulangi masalah pengangguran, pemerintah telah melakukan program
Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Mengurangi Kemiskinan (PDKMK) dan Program
Penanggulangan Penganggur Trampil (P3T).

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program Penanggulangan Dampak Kekeringan dan
Mengurangi Kemiskinan telah dapat menyerap 3.429.000 orang selama +

3-4 bulan, sedangkan untuk Program Penanggulangan Penganggur Trampil dapat mempekerjakan
sebanyak 70.000

orang tenaga kerja terampil pada lembaga ekonomi produktif yaitu koperasi dan perusahaan kecil
menengah maupun wirausaha baru.

Upah minimum pada tahun 1997 sebesarRp134.986

dibandingkan Kebutuhan Hidup Minimum Rp205.112 pada 405 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

saat itu, ternyata daya beli pekerja hanya 65,81 persen. Pada tahun 1998 sampai saat ini upah
minimum naik menjadiRp179.528 dan Kebutuhan Hidup Minimum Rp252.996 sehingga daya beli
menjadi 70,96 persen. Berarti dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 terdapat kenaikan daya beli
5,15 persen.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun 1998 sebanyak 922 kasus meliputi 121.686 orang. Pada tahun
1999 turun menjadi 117 kasus meliputi 16.000 orang pekerja. Dengan demikian terdapat penurunan
pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tahun 1998 sampai dengan 1999 sebesar 805

kasus (87,31 persen). Penurunan kasus PHK tersebut antara lain disebabkan karena mulai
membaiknya kondisi perekonomian. Data tersebut adalah resmi yang dipergunakan di Bappenas dan
Departemen lainnya bersumber pada Biro Pusat Statistik.

Masalah Ketersediaan Bahan Makanan dan

Kebutuhan Pokok

Mencermati situasi krisis ekonomi yang dialami Bangsa, maka tugas yang sangat mendesak untuk
segera diatasi oleh Kabinet Reformasi Pembangunan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan
makanan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau serta mempertahankan
kelangsungan perputaran roda perekonomian nasional.

Dalam menjaga ketersediaan bahan makanan serta kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang
terjangkau, khususnya beras, selain dilakukan melalui impor, pemerintah juga mendorong peningkatan
produksi dalam negeri melalui program Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung (Gema Palagung)
yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Program Kredit Usaha Tani.

Detik-Detik yang Menentukan 406

Kredit Usaha Tani (KUT)

Jika pada tahun-tahun sebelumnya jumlah dana KUT

yang disediakan pemerintah hanya sekitar Rp200 miliar setiap tahun serta pada Tahun Penyediaan
(TP) 1997/1998

jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp400 miliar dan dapat direalisasi Rp374 miliar. Pada TP
1998/1999 dana yang disediakan ditingkatkan lagi jumlahnya menjadi Rp8,87

triliun dan hingga saat ini dapat direaliasikan pencairannya sebesar Rp7 triliun untuk selanjutnya
disalurkan kepada 5,13 juta orang petani melalui 189.892 kelompok tani, 9.517

Koperasi dan 450 LSM serta mencakup areal seluas 7,77 juta hektar.

Dari pola mekanisme penyalurannya telah diatur dengan sistem pengendalian, di mana Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan kelompok tani kepada koperasi terlebih dahulu
diperiksa dan disetujui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Di samping itu mulai Tahun Anggaran 1998/1999 juga ditempatkan sebanyak 5.120 tenaga
pendamping dari 52

Perguruan Tinggi untuk membantu pengamanan program Kredit Usaha Tani (KUT) di lapangan.
Pelaksanaan koordinasi berbagai instansi terkait di daerah telah dilakukan guna mengamankan agar
program program kredit usaha tani yang dilaksanakan dapat mencapai sasarannya.

Namun demikian, dengan peningkatan jumlah program kredit usaha tani yang luar biasa tersebut,
diakui pula adanya berbagai kasus penggunaan dana KUT yang tidak tepat pada sasaran. Berdasarkan
pemantauan yang dilakukan memang ditemukan adanya kasus penyalahgunaaan KUT sebesar Rp41,46
miliar di 15 provinsi. Pemerintah berterima kasih adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap
dugaan penyelewengan tersebut. Hal ini merupakan pencerminan dari kehidupan masyarakat yang
semakin demokratis. Kita juga bersyukur karena sebagian besar dari penyalahgunaan tersebut telah
dapat diselesaikan. Sisa kasus KUT yang 407 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

sedang dalam proses penyelesaian sebesar Rp6,52 miliar atau 0,084 persen dari jumlah program
kredit usaha tani yang telah tersalur sebesar Rp7,7 triliun sampai dengan 15

Oktober 1999.

Perlu dilaporkan bahwa program kredit usaha tani yang tersalur sampai dengan 4 Juni 1999
(menjelang pemilu) adalah Rp4,96 triliun, sehingga kalau dituduhkan adanya penyelewengan dari
kredit program sebesar Rp10,5 triliun, kiranya hal tersebut tidak mempunyai dasar.

Di samping itu perlu kami sampaikan bahwa produksi padi telah meningkat secara drastis, yang tidak
mungkin terjadi manakala dana program kredit usaha tani tersebut diselewengkan untuk produksi non

pangan.

Koperasi

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan.

Berbeda dengan perusahaan swasta yang badan hukumnya dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman,
maka untuk Koperasi badan hukum Koperasi dikeluarkan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah.

Selanjutnya dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, dalam hal pembinaan
koperasi, pemerintah telah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.

Selain itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.
Berkaitan dengan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang, Departemen
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab dalam membina bidang Detik-Detik
yang Menentukan 408

kelembagaan serta mengoordinasikan dengan intansi terkait dalam pembinaan dibidang usaha,
permodalan dan tekonologi.

Dengan demikian kiranya menjadi jelas bahwa pengembangan koperasi sesuai dengan Inpres 18 tahun
1998

justru dimaksudkan untuk mengurangi campur tangan pemerintah pada gerakan koperasi dan hal itu
tidak berdasar untuk menyamakan koperasi dengan badan usaha milik negara.

Perlu dicatat bahwa prakarsa masyarakat dalam membentuk koperasi makin meningkat yang
ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah koperasi yaitu dari 59.441 unit pada tahun 1998
meningkat menjadi 76.249 unit pada September 1999, dan jumlah anggota dari 20,1 juta orang pada
tahun 1998 naik menjadi 22,4 juta orang pada tahun 1999, demikian pula jumlah asset meningkat dari
Rp9,4

triliun pada tahun 1998 menjadi Rp14,6 triliun pada tahun 1999.

Pananggulangan Kemiskinan

Para pengamat secara pesimistik menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin telah mencapai
sekitar 80

juta atau bahkan ada yang meramalkan bisa naik menjadi 100 juta lebih. Dari data survei Susenas
bulan Agustus 1999

jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada saat ini diperkirakan 37 juta jiwa, atau sekitar 17,6
persen dari total penduduk Indonesia.

Penurunan jumlah penduduk miskin tentu saja tidak karena program Jaring Pengaman Sosial saja,
tetapi juga karena dilaksanakannya beberapa program pengentasan kemiskinan lain yang bersifat
sektoral. Di samping adanya penurunan itu, maka sesungguhnya jumlah penduduk miskin secara tidak
langsung juga ditahan karena adanya peningkatan batas garis kemiskinan dari sekitar Rp38.246/

kapita/bulan di kota dan Rp27.413/kapita/bulan di desa 409 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

pada tahun 1996 menjadi sekitar Rp79.927/kapita/bulan di kota dan Rp61.453/kapita/bulan di desa
pada tahun 1999.Tentu saja keberhasilan ini tidak menjamin penyelesaian secara tuntas kemiskinan
yang kita hadapi, oleh karena itu pemerintah sedang melaksanakan berbagai program terpadu
pengentasan kemiskinan yang dapat lebih menjamin pendekatan secara komprehensif dan terpadu
untuk membantu pemberdayaan keluarga miskin tersebut.

Oleh karena itu Program Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan dan kesehatan sebagai upaya
peningkatan mutu sumber daya manusia itu dipadukan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan
Perumahan dan Pemukiman untuk mewujudkan pemukiman yang layak, sehat dan terjangkau,
khususnya oleh keluarga miskin di perkotaan dan di perdesaan. Keterpaduan yang dilakukan di
kawasan kumuh perkotaan adalah pada 6.660 ha di 118

kota untuk 2 juta jiwa, bersama perbaikan kawasan nelayan sebesar 780 ha di 134 kawasan dan
bermanfaat untuk 194.400

jiwa.Program terpadu yang dijamin dengan dana Program Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan
dan kesehatan itu dipadukan pula dengan program-program bina usaha keluarga miskin, dengan
memberikan pelajaran kepada mereka cara menabung dan mempergunakan kredit yang bunga
kreditnya di berikan subsidi. Tidak kurang dari 11,2

juta keluarga telah belajar menabung dengan jumlah tabungan tidak kurang dari Rp159 miliar. Mereka
yang mempunyai tabungan itu tidak kurang dari 9,3 juta keluarga telah mendapatkan kredit murah
kredit usaha kesejahteraan rakyat (Kukesra) untuk usaha rumah tangga yang memberikan mereka
kesempatan untuk terlepas dari lembah kemiskinan.

Dari penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga independen dapat diketahui bahwa
dukungan Program Jaring Pengaman Sosial itu telah mencapai Detik-Detik yang Menentukan 410

sasarannya dengan baik. Penyimpangan yang dimasa lalu menarik perhatian dengan berita-berita yang
mencolok telah ditindaklanjuti. Dengan pengawasan yang lebih ketat oleh masyarakat sendiri dan
lembaga-lembaga pedesaan yang dikelola oleh masyarakat sendiri, maka penyimpangan itu menjadi
sangat minimal.

Penutup

Mengakhiri penjelasan atas tanggapan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Republik
Indonesia, saya menyampaikan sambutan selaku pribadi —Bacahruddin Jusuf Habibie— yang berisi:

Saya menyadari bahwa saya bukanlah insan luar biasa yang turun dari langit untuk mengubah harapan
menjadi kenyataan. Saya juga tidak sedang memasang harapan yang tinggi terhadap penilaian atas
tugas yang sudah saya tunaikan.

Saya menyadari betapa soal yang kita hadapi begitu berat dan sarat akan tantangan. Akan tetapi itulah
konsekuensi atas pilihan yang kita lakukan. Kita telah memilih untuk melakukan reformasi menyeluruh,
maka sekali layar terkembang, pantang surut kita berlayar.

Reformasi harus terus berjalan, siapa pun nakhoda di bahtera nusantara jaya, saya berkeyakinan kita
punya banyak kandidat nakhoda dari anak-anak terbaik bangsa.

Saya hanya sanggup mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawal proses penegakan nilai-nilai
demokrasi demi harkat dan martabat bangsa.

Kepada saudara-saudara yang telah menilai saya dalam memimpin pemerintahan tidak mencapai hasil
apa pun, maka semuanya itu saya kembalikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
Dialah yang Maha Mengetahui apa yang kerjakan di dunia. Kepada saudara-saudara yang memberikan
kritik konstruktif dan positif, serta memberikan penilaian objektif, saya mengucapkan terima 411
Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

kasih yang sebesar-besarnya. Semua yang saya kerjakan yang mempunyai nilai positif, bukanlah hanya
hasil kerja saya sendiri, melainkan merupakan hasil kerja kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya —

Bacharuddin Jusuf Habibie— mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan
ketidakterjangkauan saya dalam menggapai kesempurnaan hasil dalam menunaikan tugas-tugas negara
dan pemerintahan yang diembankan di pundak saya. Dan saya sampaikan terima kasih setulus-tulusnya
kepada segenap lapisan masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga meringankan
langkah dan tugas saya.

Biarkanlah semua kekurangan itu menjadi milik saya.

Kerja, karya dan hasil yang tercapai seluruhnya terpulang kepada rakyat Indonesia, pemilik sejati
negeri ini. Itulah semua yang dapat saya sampaikan ke haribaan rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin yaa rabbal ‘alamin.

Demikianlah pidato jawaban saya atas tanggapan yang diberikan oleh fraksi-fraksi berkenaan dengan
pidato pertanggungjawaban yang saya sampaikan pada tanggal 14

Oktober 1999. Kepada Tim Khusus yang merumuskan pidato, agar di bagian akhir dirumuskan
ungkapan saya sebagai pribadi. Dengan ungkapan pribadi tersebut saya ingin menyampaikan

keterbatasan saya sebagai manusia, sekaligus juga bagaimana memposisikan secara proporsional tiap
manusia Indonesia —apa pun kedudukannya— dalam berbakti dan berbuat untuk bangsa dan
negaranya. Oleh saudara Watik dilaporkan bahwa Suharso Monoarfa —yang saya kenal sebagai tokoh
angkatan muda yang amat aktif dalam gerakan reformasi— amat membantu Tim dalam perumusan
akhir pidato jawaban tersebut.

Sementara itu, keadaan di lapangan sangat

membingungkan dan sangat memprihatinkan. Ketegangan Detik-Detik yang Menentukan 412

telah terjadi antarkubu dan tokoh politik dapat dirasakan dari masukan laporan yang terus mengalir
melalui jaringan formal, informal, media cetak dan elektronik. Melalui internet saya pantau pula
perkembangan sekitar permasalahan Indonesia pada umumnya khususnya SU MPR dan pemilihan
Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Komentar dari para pakar politik dan para tokoh politik dalam dan luar negeri sangat membingungkan
dan memprihatinkan. Banyak dana dan fasilitas yang sudah mengalir ke Indonesia pada umumnya dan
khususnya ke Jakarta untuk membiayai gerakan arus massa. Semuanya memiliki rencana dan program
masing-masing dan mengatasnamakan kata-kata hak asasi manusia, kebebasan, kerakyatan, demokrasi,
rakyat bahkan Tuhan YME.

Saya sangat sadari betapa pentingnya peranan NKRI yang harus dimainkan dalam milenium yang
sedang di ambang pintu. Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis dipandang dari sudut
geopolitik. Penduduk Indonesia yang hampir 220 juta, dan hampir 90 persen beragama Islam, juga
mempunyai arti tersendiri dalam menghadapi globalisasi. Demikian pula kebinekaan budaya, sumber
daya manusia dan sumber daya alam yang potensial.

Justru karena kesadaran tersebut, saya menjadi lebih prihatin dengan gerakan dan arus bawah maupun
arus elite politik yang hanya berbicara mengenai legitimasi politik dan mengatasnamakan kebijakan
dengan kata-kata populistik.

Memang legitimasi sangat penting, namun belum cukup untuk memenuhi syarat memimpin.
Keterampilan dan kemampuan yang memimpin itu harus pula diperhatikan dan diberi prioritas yang
sama seperti legitimasi. Kemampuan mengambil kebijakan yang tepat dan cepat dalam proses
penyelesaian permasalahan dan implementasi wawasan 413 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

menjadi kenyataan yang menentukan, di samping legitimasi perlu dimiliki oleh seorang Presiden.

Pada akhirnya Presiden itu yang harus mampu memutuskan seorang diri setelah mendengar,
mempelajari dan mengerti permasalahan yang dihadapi. Waktunya pun harus cepat dan tepat. Semua
kebijakan mengandung risiko yang perlu diperhitungkan. Pendidikan dalam bidang apa saja dengan
tingkat setinggi apa saja menarik, namun tidak pula menentukan. Yang menentukan adalah karya nyata
yang pernah dilaksanakan. Pengalaman yang bersangkutan harus dipelajari secara objektif tanpa
dipengaruhi oleh analisis yang berdasarkan dasar pemikiran, asumsi dan data yang tidak ada, diada-

adakan, atau bahkan yang diputarbalikkan dimanipulasi.

Ternyata yang terjadi di lapangan semua cara dihalalkan, dan banyak pula yang mengatasnamakan
Allah SWT atau Tuhan YME. Yang jelas semua cara dan jalan untuk memperoleh kekuasaan
dimanfaatkan, baik yang sejalan dengan mekanisme demokrasi maupun tidak.

Di antara gerakan dan ucapan di sini situ tercetus pertanyaan atau kata-kata yang segar dan lebih rinci
mengenai masa depan dan nasib bangsa. Namun semuanya itu tenggelam di tengah hiruk-pikuknya
euforia kebebasan masyarakat dan para elite politik. Bahkan pemikiran dan pandangan itu disudutkan
atau sudah layu bahkan mati sebelum pemikiran dan pertanyaan dapat berkembang dan dijawab.

Tiap tokoh menganggap dirinya paling tepat dan paling menguntungkan rakyat jika dipilih menjadi
Presiden. Banyak skenario politik yang saya pantau dan pelajari sebelum saya mengambil sikap yang
saya anggap paling menguntungkan perjuangan bangsa yang dimulai oleh sejak nenek moyang kita
melalui tahap-tahap pendekatan penyelesaian Detik-Detik yang Menentukan 414

permasalahan A , B , C ... Z , AA , BB , ... dan seterusnya.

0

0

0

0

0

0

Tujuannya adalah untuk memelihara dan tercapainya kehidupan yang tenteram, berbudaya, terhormat,
dan sejahtera bagi masyarakat yang hidup di bumi ibu pertiwi Indonesia.

Hanya sebagian kecil catatan yang saya dapat berikan, namun diharapkan signifikan untuk dapat
mengambil sikap dan kebijakan yang tepat dan benar. Hal ini sebagaimana dalam doa dari para tokoh
agama —baik dari Umat Hindu, Umat Buddha, Umat Kristiani dan Umat Islam— yang pernah
berkunjung secara resmi dan tidak resmi di Istana Merdeka dan di kediaman saya di Kuningan.
Mereka berdoa,

“Berilah kami semua petunjuk mengambil jalan yang benar, kekuatan dan lindungan dalam
melaksanakan perjuangan demi kehidupan yang tenteram, sejahtera, dan persatuan dan kesatuan
bangsa.”

Kebebasan dan demokrasi telah diberi, euforia dan kenikmatan bebas berbicara dan bebas
berperilaku belum dapat diimbangi oleh kesadaran tanggung jawab dalam berperilaku yang bermoral
dan beretik, sesuai ajaran agama masing-masing. Nilai-nilai moral dan etik mulai ditinggalkan dan
semua cara untuk mencapai sasaran —yaitu memiliki kekuasaan— dihalalkan.

Banyak yang belum atau tidak mau sadar bahwa

“kekuasaan” itu hanya dipinjamkan oleh si Pemiliknya yaitu Allah SWT, Tuhan YME.

Pemilik kekuasaan tersebut tiap saat dapat mengambil kembali “kekuasaan” dan meneruskan kepada
siapa saja yang dapat dititipkan dengan maksud yang mungkin pada waktu itu kita belum dapat
mengerti alasannya, namun kelak menjadi jelas maksud tujuan-Nya.

Bagi mereka yang berpikir duniawi, dapat ditambahkan bahwa pemilik kekuasaan di bumi Indonesia
adalah rakyat 415 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Indonesia dan tersirat di Mukadimah UUD ‘45, dalam pengertian dan ucapan arti “kedaulatan rakyat”.

Pantauan semua laporan yang mengalir bahkan membanjiri kedudukan saya sebagai Presiden sangat
memprihatinkan. Memutarbalikkan fakta tidak dipersoalkan lagi. Dahulu orang malu jikalau
berbohong, maka sekarang rupanya tidak lagi.

Mau ke mana kita? Mau dibawa ke mana bangsa ini?

Sering dipakai nama rakyat, namun apakah yang bersangkutan benar peduli pada nasib rakyat kecil?

Wawasannya apa? Yang ditonjolkan legitimasi dan secara implisit yang disasari adalah kekuasaan.

Tidak terdengar kesadaran bahwa Presiden yang memiliki kekuasaan tersebut harus diimbangi dengan
tanggung jawab. Presiden harus siap untuk memberi dan datang tidak untuk menikmati kedudukan dan
fasilitas kepresidenan, namun untuk bekerja keras dalam menghadapi segala persoalan yang ada dan
akan timbul.

Fasilitas kepresidenan itu hanyalah prasarana yang disediakan untuk melaksanakan tugas Presiden
sebaik-baiknya. Seperti seorang dokter ahli bedah diberikan fasilitas ruang bedah dengan segala
prasarannya.

Demikian beberapa masukan pemberitaan yang saya catat dan perhatikan pada tanggal 18 dan 19
Oktober 1999.

Sementara itu, pemberitaan media mulai terpusat pada para tokoh yang mencalonkan diri sebagai
Presiden ke-4 RI.

Beberapa ulasan yang menarik antara lain:

Ketua PB Nahdlatul Ulama, KH Abdurrahman Wahid mengatakan tetap maju menjadi calon
presiden, dan pencalonannya sudah mendapat restu dari ulama berpengaruh pengasuh Pondok
Pesantren Langitan (Tuban) KH Abdullah Faqih.

“Tadi pagi saya menerima utusan KH Abdullah Detik-Detik yang Menentukan 416

Faqih, yaitu KH Hasyim Muzadi (Ketua PW NU Jatim-Red). Sebelum ini, saya sudah bertemu KH
Abdullah Faqih. Saya tetap mencalonkan diri karena menurut laporan, saingan saya pakai money
politics . Demi demokrasi, saya jalan terus. Kepada kiai Faqih saya bilang, terserah ulama mau
mencalonkan atau tidak. Sampai sekarang saya masih calon,” tegasnya kepada wartawan di
Kantor PB NU tanggal 18 Oktober 1999 hari Senin.

Menurut Gus Dur, didukung atau tidak oleh ulama, dirinya tetap akan maju sebagai calon
presiden.

“Kecintaan saya kepada demokrasi melebihi cinta saya kepada yang lain,” kata Gus Dur.

Ditanya hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Gus Dur
mengatakan, tetap saling menghormati. Gus Dur menegaskan, telah mempersiapkan susunan
kabinet, dan Panglima TNI, serta pembagian keuangan antara pusat dan daerah. “Kalau calon
wakil presiden dari Poros Tengah, Pak Akbar Tandjung,” ujar Gus Dur.

Bagaimana menempatkan Megawati, yang partainya adalah pemenang pemilu? Gus Dur
mengatakan, “Saya katakan pada Mbak Mega, memilih menggantikan Akbar Tandjung sebagai
Ketua DPR, atau menjadi Ketua DPA.

Saya minta Mbak Mega tetap menjadi oposisi. Begitu juga, kalau saya tidak terpilih, saya akan
jadi oposisi.”

Menurut Gus Dur, KH Faqih berharap diusahakan tidak ada saling membalas atau menyalahkan
di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyangkut pencalonannya, dan tidak terjadi pertentangan
antara warga NU dan PDI Perjuangan.

Sebelum memberi keterangan pers, Gus Dur sempat bertemu Nurcholish Madjid (Cak Nur) di
Hotel Regent, 417 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Kuningan. “Saya percaya pada Cak Nur, karena dia dan saya punya visi, pikiran dan perasaan
yang sama,” ujar Gus Dur.

“Cak Nur mengatakan bahwa kalau karena alasan kesehatan mata saya tidak bisa maju jadi calon
presiden, Cak Nur siap maju. Tetapi kalau saya jadi calon, maka Cak Nur tetap menganggap saya
sebagai imamnya,”

tegasnya.

Calon presiden yang lain, pakar filsafat peradaban Nurcholish Madjid (Cak Nur) menegaskan,
bahwa ia sama sekali tidak mencalonkan diri sebagai presiden.

Bahkan, kubu Poros Tengah pun belum menjalin pendekatan dengannya sehubungan pencalonan
itu. Cak Nur bersedia menerima pencalonan dalam situasi yang terpaksa dan darurat.

“Saya tidak mencalonkan diri. Posisi saya adalah pasif. Begitu saya mengambil langkah aktif,
maka pada diri saya tidak ada legitimasi. Karena saya bukan orang yang sejak semula
berkompetisi untuk menjadi calon presiden,” kata Cak Nur kepada wartawan seusai diskusi
bertema Kepemimpinan Islami.

Rektor Universitas Paramadina Mulya itu menegaskan, bersedia jadi calon Presiden jika hanya
dalam keadaan terpaksa sekali. “Terpaksa seperti apa, saya tidak tahu, itu ‘kan masalah persepsi.
Bagi orang tertentu, suatu situasi dinilai terpaksa. Namun bagi orang lain, belum dinilai situasi
terpaksa,” tuturnya.

Kalau didukung 70 anggota MPR bagaimana? tanya wartawan. Cak Nur menjawab, “Itu
tergantung. Yang jelas saya tidak mau menginjak kaki siapa pun. Kalau Gus Dur mau maju, ya
saya tidak mungkin. Kalau toh Gus Dur mundur, dan ia minta saya, saya tetap harus Detik-Detik
yang Menentukan 418

melihat betul-betul keadaan yang terjadi. Syaratnya jelas, kalau sampai pada suatu keadaan
emergensi dan keterpaksaan.”

“Terpaksa artinya memang susah, tidak bisa direncanakan. Yang biasa disebut misalnya jalan
buntu atau deadlock, atau suatu persimpangan kekhawatiran yang begitu dominan, sehingga
memunculkan rasa ketakutan yang besar,” katanya.

Cak Nur juga mengutarakan, Megawati tidak boleh ditinggalkan dalam pemerintahan mendatang,
karena partainya unggul dalam pemilu. “Dalam proses normal, mestinya Mega menjadi Presiden.
Namun, ketika dikemukakan ia berhak mengambil inisiatif, maka tampaknya ini tidak Mega
lakukan,” katanya.

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI Jenderal Wiranto memilih untuk tidak masuk
dalam rivalitas calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden.

Ia akan berkonsentrasi penuh dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan di Indonesia.
Sampai saat ini ia mengaku belum pernah dihubungi siapa pun, termasuk oleh Partai Golkar
untuk menjadi calon Wakil Presiden.

Demikian disampaikan Wiranto dalam pidato di Jakarta yang disiarkan TVRI dan disebarluaskan
ke media massa nasional, Senin tanggal 18 Oktober 1999.

Dalam pidato itu, Wiranto didampingi para kepala staf angkatan kecuali Kepala Staf TNI AU
Marsekal Hanafie Asnan yang sedang sakit, dan digantikan oleh Wakil KSAU, serta Kepala Staf
Umum TNI dan Kepala Staf Teritorial TNI.

Wiranto dalam pidatonya juga mengatakan, posisi politik yang terbuka untuk dirinya akan
dilaksanakan, jika rakyat benar-benar membutuhkan dirinya. Selaku 419 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Panglima TNI, Jenderal Wiranto menegaskan,

“Mengingat situasi politik dan keamanan yang saat ini cenderung bergerak ke arah instabilitas
yang berbahaya, saya tidak mungkin berbuat lain kecuali mengkonsentrasikan segenap waktu dan
kemampuan saya bersama seluruh prajurit TNI dan rakyat yang mencintai negeri ini, untuk
melaksanakan tugas menjaga keselamatan bangsa dan negara kita.”

Mencermati SU MPR, Wiranto mengatakan, SU

MPR secara kuat diwarnai oleh rivalitas yang semakin tajam di antara berbagai kelompok politik.
“Kita melihat adanya dominasi retorika permusuhan yang semakin sengit dan sangat sulit untuk
dikompromikan. Situasi ini telah ditimpali oleh mobilisasi massa yang bersifat anarkis, sehingga
secara sistematis telah mengurangi makna pemilihan umum, sebagai suatu proses untuk
mengukuhkan sistem demokrasi perwakilan,” tegasnya.

Demi keutuhan bangsa, TNI menyerukan kepada para pemimpin politik, sosial budaya, dan
pemimpin keagamaan untuk mengambil prakarsa optimal untuk bersama mencegah berlanjutnya
tindak kekerasan, yang dilakukan sekelompok orang, yang secara sadar atau tidak telah menodai
citra sebagai bangsa yang beradab dan memposisikan TNI sebagai pihak yang seolah-olah
melawan rakyat.

“Apa yang saat ini nyata kita hadapi adalah ancaman desintegrasi yang sangat serius akibat
pengerahan massa dalam jumlah besar dari berbagai pihak yang saling berhadapan,” tegas
Wiranto.

Demikian rangkuman liputan sejumlah surat kabar yang mengulas seputar pencalonan Presiden ke-4
RI.

Sementara itu, wawancara Dewi Fortuna Anwar dan Detik-Detik yang Menentukan 420

Fahmi Idris yang diliput surat kabar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999, antara lain
menyatakan:

“Pak Habibie tetap optimis dengan pencalonannya.

Beliau juga tetap pada prinsip untuk mengembangkan sikap demokratis yang sehat, sehingga apa
pun hasil yang lahir di gedung MPR harus dihormati.”

Dalam pemilihan dengan sistem one man one vote , menurut Dewi Fortuna, tentu saja selalu ada
kemungkinan munculnya hasil yang mengejutkan atau tidak terduga. Dengan demikian, pendapat
bahwa seharusnya partai pemenang pemilu yang diberi kesempatan pertama, sudah tidak relevan
dengan perkembangan yang terjadi di gedung MPR.

Dewi mengambil contoh, terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR, meski partainya hanya
memperoleh tujuh persen suara dalam pemilu, menunjukkan perkembangan yang terjadi tidak
selalu merujuk pada besarnya suara yang diraih pada pemilu lalu.

Jika Pak Habibie tidak terpilih dalam pemilihan mendatang, lanjut Dewi Fortuna, tentu akan
diterima dengan jiwa besar. “Saya yakin bahwa Pak Habibie tidak akan menggerakkan massa atau
melakukan gerakan yang mengarah ke revolusioner bila tidak terpilih.”

Menurut Dewi, Habibie tidak akan berkiprah di pemerintahan lagi bila sudah tidak terpilih.
Kemungkinan besar Pak Habibie akan mewujudkan ambisinya untuk mendirikan sebuah pusat
pengkajian dan pengembangan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan sumber daya manusia.

“Yang pasti Pak Habibie tidak akan meniru langkah mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yeuw yang
masih berkiprah di pemerintahan sebagai senior minister ,”

ungkap Dewi.

421 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

“Habibie akan mengembangkan suatu pusat pengkajian demokrasi, seperti yang dibangun mantan
Presiden AS, Jimmy Carter dengan Carter Center-nya,”

tutur Dewi.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar Fahmi Idris menyatakan, diterima atau ditolaknya

pertanggungjawaban Presiden Habibie tidak akan memengaruhi keputusan Golkar terhadap
pencalonan Pak Habibie. Sebab, dari berbagai ketentuan perundang-undangan, tidak satu pun
yang menyatakan bahwa bila pertanggungjawaban ditolak maka tidak boleh dicalonkan menjadi
presiden.

Menurut Drs. Fahmi, untuk mencari calon alternatif selain Pak Habibie, sangat sulit bagi Golkar.
“Sebab, satu-satunya alternatif selain Pak Habibie adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar
Tandjung. Namun, sejak awal Pak Akbar Tandjung telah menyatakan tidak mau dicalonkan,”
ungkapnya.

Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999, saya didampingi oleh Mensesneg Muladi dan Sesdalobang
Sintong Panjaitan menerima beberapa pendeta umat Kristiani yang datang bersama Ir. Ciputra untuk
bersilaturahim dengan saya. Pada kesempatan tersebut mereka bersama memanjatkan doa agar saya
diberi kekuatan dan petunjuk mengambil jalan yang benar dan selalu dilindungi Tuhan YME dalam
melaksanakan tugas.

Selepas menerima para agamawan tersebut, kemudian secara khusus saya pergi mengunjungi Pasukan
Pengamanan Sidang Umum MPR yang bertugas di sekitar Monumen Nasional (Monas), didampingi
Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Kapolri Jenderal Roesmanhadi.

Kunjungan tersebut saya manfaatkan untuk mengucapkan Detik-Detik yang Menentukan 422

rasa terima kasih kepada seluruh prajurit di manapun bertugas. Para prajurit telah meringankan

langkah-langkah saya sejak detik awal meneruskan perjuangan sampai ke detik akhir periode
memimpin Bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas-tugas, saya harus tahu diri untuk melakukan hal tersebut guna
membalas segala perjuangan para prajurit.

Sebagai pejuang saya tidak mau mengatakan kata perpisahan, dengan mengutip pepatah yang artinya

“seorang prajurit tak pernah mati” dan jiwa saya seperti seorang prajurit. Oleh karena itu saya tidak
mau berpamitan dengan mengatakan selamat tinggal. Tetapi, hanya dengan mengatakan selamat
berjuang dalam melaksanakan tugas dan sampai berjumpa lagi.

Para prajurit tersebut telah melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dan selalu harus sabar. Padahal,
mereka juga punya hak untuk menikmati nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), memiliki keluarga dan
memiliki kehormatan.

Namun, mereka juga dituntut harus menjadi panutan untuk bersikap sesuai yang diharapkan rakyat.
Saya berharap adanya pengertian dari masyarakat, untuk bekerja sama dengan para prajurit, agar
keamanan dan ketenteraman dapat dinikmati semua rakyat Indonesia.

Sementara itu, muncul wacana atau opini yang meminta agar saya mengundurkan diri juga. Ketua
Umum Badan Kerja Sama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (BKS-Ikaptisi)
Koesnadi Hardjasoemantri, kepada pers di Jakarta, Senin tanggal 18 Oktober 1999, mengatakan, demi
kepentingan bangsa dan negara, tidak ada alternatif yang lebih baik untuk B.J. Habibie kecuali mundur
dari pencalonan dirinya sebagai presiden.

Menurut Koesnadi, apa yang ia lontarkan itu sejalan dengan pernyataan sikap para alumni perguruan
tinggi di 423 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Bandung tanggal 1 Oktober 1999 yang lalu. Dalam pernyataan sikap —yang antara lain ditandatangani
Selo Soemardjan, Johan S Masjhur, Bagir Manan, Sri Adiningsih dan Rusadi Kantaprawira itu—
secara tegas meminta B.J.

Habibie mengevaluasi ulang seluruh pertimbangan yang melandasi dirinya untuk mencalonkan atau
dicalonkan sebagai Presiden.

Dikatakan dalam pernyataan tersebut, kondisi bangsa dan negara sekarang sudah sedemikian rupa

memprihatinkan sehingga selain ancaman disintegrasi dan persoalan kesulitan ekonomi yang dihadapi
bagian terbesar rakyat, Indonesia juga dalam posisi menanggung aib dan kemalangan akibat kesalahan
Habibie menangani masalah Timor Timur.

Tanggal 19 Oktober 1999, pagi hari setelah shalat Subuh saya langsung mandi dan tanpa sarapan
memantau perkembangan di tanah air pada umumnya, dan khususnya di kota kota-kota besar dan
Jakarta. Keadaan sangat memprihatinkan dan tiap kubu politik dan arus bawahnya sudah kelihatan

berhadapan dan memasang kuda kudanya.

Barisan Banser (NU), Pemuda Ka’bah (PPP), Barisan Banteng Merah (PDI-P), Pemuda Pancasila
(Golkar), Kelompok Islam dalam naungan Dewan Dakwah dan Kisdi, Barisan-Barisan Masyarakat
seperti Perkumpulan Masyarakat Banten dan sebagainya. Semuanya sudah berkeliaran di Jakarta dan
berhadapan di tempat tempat strategis seperti di sekitar Gedung DPR/MPR di Senayan, di Bunderan
Hotel Indonesia di sekitar Istana Merdeka dan sebagainya.

Semalam hanya tiga jam saya tidur, karena kesibukan membaca melalui internet, mendengar melalui
radio dan melihat melalui TV perkembangan dan komentar di lapangan.

Detik-Detik yang Menentukan 424

Banyak yang menginginkan saya tetap mencalonkan sebagai Presiden. Banyak pula yang menyarankan
agar saya tidak mencalonkan diri lagi. Semuanya dengan iktikad baik dan keyakinan atas saran mereka
yang paling menguntungkan bangsa Indonesia. Namun saya sangat menyadari bahwa pada akhirnya
saya harus memutuskan sendiri.

Di sini kembali saya rasakan apa yang pernah saya alami tahun lalu, ketika Pak Harto baru saja
lengser dan menyerahkan kepemimpinan bangsa kepada Wakil Presiden untuk keluar dari
permasalahan yang sedang kita hadapi.

Pada waktu itu —dan sekarang juga— setelah shalat Subuh, saya merasakan seorang diri menghadapi
semua yang serba kompleks, serba mengerikan dan memprihatinkan.

Salah langkah, dapat mengakibatkan perang saudara.

Salah langkah dapat mengakibatkan revolusi atau turun tangannya TNI dan Polri untuk menyelamatkan
NKRI, jikalau perlu dengan tindakan kekerasan. Akibatnya justru sebaliknya, bukan menyelamatkan
NKRI tetapi mengakhiri NKRI.

Semua kebijakan yang harus saya ambil adalah kebijakan yang irreversible dan redundancy yang ada
dapat total hilang, seperti terjadi di Yugoslavia dan Uni Soviet, terpecah dalam keping-keping bekas
wilayahnya menjadi beberapa negara baru. Saya sangat sadari gerakan dan aliran di dunia dengan
strateginya, sudah siap menerkam dan turut ikut campur menentukan nasib dan masa depan perjuangan
bangsa, seperti halnya 512 hari yang lalu ketika Pak Harto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei
1998.

Saya harus bertindak cepat, tegas, dan jelas. Harus mengambil sikap yang arif. Diterima tidaknya
pertanggungjawaban saya harus menjadi kriteria untuk tetap mencalonkan diri sebagai Presiden
keempat atau tidak.

Apa akibatnya jika saya meneruskan atau tidak 425 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

meneruskan memimpin proses reformasi bangsa sebagai presiden?

Jikalau saya teruskan jabatan saya melalui suatu proses yang demokratis maka akibatnya adalah
sebagai berikut: Akumulasi pengalaman dalam kabinet selama 21 tahun dan enam bulan dapat
dimanfaatkan dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang multikompleks; Putra dan putri bangsa terbaik dan
berpengalaman dalam melaksanakan pembangunan yang

berkesinambungan, birokrasi dan administrasi, baik dari kalangan teknokrat, teknolog, birokrat, dan
politik sebagai suatu tim manajemen bangsa baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dalam
pimpinan ekonomi nasional dapat segera diformasikan untuk bekerja sama secara profesional;

Dalam waktu lima tahun Presiden, Wapres, dan pimpinan nasional lainnya secara sistematis dan
demokratis dapat dipersiapkan;

Prasangka KKN dan sebagainya meningkat dan

penyelesaiannya dapat dipertanyakan;

Pembentukan oposisi dapat dipersulit dan dipertanyakan berkaitan dengan Orde Baru;

Tokoh politik yang sudah tidak sabar untuk menjadi Presiden dan menduduki pimpinan nasional akan
meningkatkan polemik dalam segala bidang yang dapat membingungkan rakyat.

Jikalau saya tidak meneruskan tugas memimpin bangsa maka akibatnya adalah sebagai berikut:

Terjadi relaxation process dan kendala serta rambu-rambu menjadi berkurang dan mengecil;

Konfrontasi akan lebih mudah dihindari dan secara sistematis hilang;

Detik-Detik yang Menentukan 426

Pelaku tokoh baru dalam segala bidang lebih cepat akan muncul dan mendapat kesempatan secara
objektif dan demokratis dipilih menjadi Presiden, Wakil Presiden dan pimpinan nasional;

Polemik dan prasangka KKN dan sebagainya, lebih berkurang dan demikian pula kaitan dengan Orde
Baru dan sebagainya, tidak lagi dipersoalkan;

Karena pimpinan nasional datang dari tokoh baru yang belum pernah mendapat kesempatan untuk
memimpin proses pelaksanaan pembangunan, maka produktivitas akan menurun, daya saing akan
menurun, PHK akan meningkat, masuknya modal asing akan stagnan dan menunggu perkembangan
politik;

Jumlah masyarakat yang hidup dibawa garis kemiskinan akan meningkat akibat meningkatnya PHK.

Sore harinya pukul 20.00 WIB di Kuningan, saya akan menerima para anggota Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) untuk bersilaturahim. Pada kesempatan itu, saya akan menyampaikan bahwa tergantung
dari diterima tidaknya pertanggungjawaban Presiden, saya akan bersedia atau tidak bersedia

dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tepat pukul 20.00 WIB saya menerima 44 Anggota DPA kecuali Ketua DPA Letnan Jenderal (purn)
Achmad Tirtosudiro yang pagi harinya saya kunjungi sedang dirawat di Rumah Sakit.

Setelah mendengarkan laporan masa kerja DPA dalam mendampingi Presiden, saya menjelaskan
bahwa hari ini nasib saya ditentukan, apakah saya tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Presiden
keempat atau tidak.

Beberapa Anggota DPA menyampaikan besok baru 427 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

dilaksanakan pemilihan presiden, jadi bukan malam ini tanggal 19 Oktober 1999.

Saya menyampaikan, malam ini sedang dilaksanakan pemungutan suara, apakah pertanggungjawaban
saya diterima atau tidak. Jikalau tidak diterima, maka saya tidak bersedia dicalonkan kembali.

Penjelasan saya langsung dijawab oleh beberapa tokoh DPA bahwa tidak ada peraturan atau undang-
undang yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Presiden harus diterima jikalau Presiden mau
mencalonkan kembali.

Saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan

permasalahan yang begitu multikompleks dan multidimensi, the best son and the best daughter of
this country is just good enough. Jikalau pertanggungjawaban saya tidak diterima, maka berarti harus
diberikan kepada orang lain untuk menjadi Presiden yang tentunya menurut penilaian para wakil
rakyat di SU MPR lebih baik dari saya.

Terjadi suatu perdebatan yang cukup hangat, namun kemudian diakhiri dengan kesimpulan (harapan)
bahwa insya Allah pertanggungjawaban Presiden akan diterima.

Acara diakhiri sekitar pukul 21.30 dengan memanjatkan doa bersama.

Setelah para Anggota DPA pamit, saya langsung kembali ke ruang tamu di mana Ainun istri saya,
kedua anak saya Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie serta kedua menantu saya Insana
Habibie dan Widya Leksmanawati Habibie sedang melihat siaran televisi langsung dari ruang SU
MPR mengenai perhitungan hasil pemungutan suara tentang diterima tidaknya pertanggungjawaban
saya.

Saya menjelaskan apa yang telah saya sampaikan kepada para Anggota DPA bahwa jikalau
pertanggungjawaban saya tidak diterima maka saya tidak bersedia dicalonkan kembali.

Detik-Detik yang Menentukan 428

Demikian laporan melalui TV, radio yang diberitakan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie.
Hasil akhir voting diperoleh melalui kejar-mengejar angka yang mendebarkan, antara anggota majelis
yang menerima pertanggungjawaban dan anggota majelis yang menolak, dengan selisih akhir hanya 33
(4,78 persen) suara. Mereka yang menolak berjumlah 355 (51,45 persen) orang, sedangkan yang
menerima 322 (46,59 persen) suara, 9 (1,3 persen) suara abstain dan 4 (0,66 persen) suara tidak sah,
dari seluruh 690

(100 persen) suara.

Penghitungan suara berlangsung dramatis dan mendebarkan karena kejar-mengejar suara berlangsung
sangat ketat. Di awal penghitungan, suara yang menerima sempat unggul sampai angka 150-an suara.
Namun kemudian jumlah ini berhasil disamai, bahkan disusul oleh suara yang menolak.

Tetapi “kemenangan” sementara ini tidak bertahan lama, karena suara yang menerima kemudian
menyusul kembali. Pendukung fanatik Habibie yang duduk di balkon berteriak gembira seraya
mengacungkan tangan. Kejar-mengejar ini memancing tepukan dan teriakan riuh dari masing-masing
suporter yang memenuhi balkon Gedung Nusantara V.

Setelah mencapai angka 346, yang berarti lebih separuh dari 690 suara, suara yang menolak
pertanggungjawaban tidak bisa dikejar lagi, meskipun bedanya hanya berkisar antara 20–30 suara.

Saat petugas penghitung suara menyebut kata

“menerima”, teriakan “huuuuu” pun membahana.

Sebaliknya, ketika disebut “menolak”, sebagian hadirin pun dengan antusias berteriak “yesss...”.

Begitu penghitungan suara selesai dilaksanakan, suasana di Gedung Nusantara pun seakan-akan
meledak dan menjadi riuh rendah.

429 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Para suporter di balkon semula menyanyikan lagu

“Halo-halo Bandung”, namun secara serentak lagu ini ditimpali lagu “Indonesia Raya”, sehingga pada
akhirnya suporter di balkon dan sebagian anggota majelis turut menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia itu.

Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil
mengatakan, “Dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak.”

Di ruang keluarga saya di Patra Kuningan di mana berkumpul istri saya, Ilham dan Insana, serta
Thareq dan Widya, suasananya hening. Semuanya terdiam mengikuti pemungutan suara melalui
pesawat televisi. Melihat hasil pemungutan suara tersebut di wajah mereka terlihat perasaan kecewa.
Namun, keheningan suasana tersebut tidak berlangsung lama, karena istri saya Ainun bertanya,

“Selanjutnya bagaimana sikap Bapak?” Saya dengan spontan menjawab, “Saya tidak bersedia untuk
dicalonkan atau menerima pencalonan kembali sebagai Presiden!”

Kemudian saya sampaikan alasan saya mengapa saya tidak available untuk dicalonkan, sebagaimana
telah saya sebutkan di depan. Hal ini “wajib” saya sampaikan, karena merekalah orang-orang terdekat
dengan saya dan mempunyai “hak” untuk mengetahui keputusan saya, termasuk alasannya. Dan mereka
pulalah yang telah tanpa mengenal lelah dan dengan ikhlas mendampingi suami, ayah dan mertua
mereka, yang sering harus “mengorbankan”

kepentingan dan urusan mereka sendiri.

Kepada mereka, saya sampaikan pula bahwa siapa pun yang nanti terpilih menjadi Presiden ke-4,
maka saya dan kita semua sebagai warga negara yang baik, harus membantu agar sukses melaksanakan
tugasnya. Setelah kami mengambil wudhu, saya mengajak mereka semua shalat Isya Detik-Detik yang
Menentukan 430

berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan shalat Tahajud dan memanjatkan doa kepada Allah SWT,

“Allah, terima kasih atas lindungan yang telah berikan kepada saya, keluarga saya, kawan dan siapa
saja di sekitar saya dan seluruh bangsa Indonesia termasuk mereka yang berhadapan dan
berseberangan dengan saya, membantu penuh dedikasi, menghindari penyalahgunaan “Kekuasaan”
yang Allah titipkan kepada saya untuk memimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi segala
percobaan. Lindungilah siapa saja yang mendapat kehormatan melanjutkan ‘Tugas’ saya sebagai
Presiden nanti. Berilah kepada Presiden yang akan datang petunjuk mengambil jalan yang benar
sesuai kehendakmu dalam memimpin bangsa Indonesia tercinta. Ampunillah dosa kita semua.
Lindungilah seluruh bangsa Indonesia dalam perjalanan ke depan agar proses demokrasi di Indonesia
terus berjalan lancar sesuai kehendakmu demi tercapainya kehidupan yang tenteram, sejahtera, dan
berbudaya. Ampunilah dosa kita semua. Amin ya Rabbil ’alamin.”

Setelah itu masuk saudara Jimly Asshiddiqie yang bersama para asisten dan ADC di ruang lain telah
mengikuti perkembangan di SU MPR. Jimly Asshiddiqie bertanya seperti istri saya sebelumnya. Saya
memberi jawaban yang sama, dan saya meminta agar semua fraksi atau partai politik yang merasa
dekat dengan saya segera datang ke Kuningan untuk bersilaturahim dan menyamakan persepsi.

Sejam kemudian, sekitar pukul 01.30 WIB semua pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik, kecuali
dari PDI-P, PKB dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa, telah hadir.

Setelah semua mengambil tempat di pendopo, maka beberapa di antara mereka mengajukan
pertanyaan apakah benar bahwa saya tidak bersedia dicalonkan lagi karena 431 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

pertanggungjawaban saya tidak diterima. Dengan singkat dan tegas saya membenarkan berita bahwa
saya tidak bersedia dicalonkan kembali.

Saya melanjutkan bahwa jikalau ibu Megawati nanti dipilih menjadi Presiden, maka harus ada

tandingannya.

Kalau secara aklamasi dan tidak ada tandingannya maka demokratisasi Indonesia akan dipertanyakan
dan diragukan orang. Oleh karena itu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini harus ada
yang mengganti posisi saya untuk dicalonkan sebagai Presiden ke-4 RI mendampingi pencalonan ibu
Megawati.

Pertama-tama saya bertanya dan mengusulkan Pak Amien Rais yang kita calonkan karena Pak Amien
adalah Ketua MPR. Tapi jawaban Amien tidak menyanggupi dan calon tunggalnya adalah
Abdurrahman Wahid.

Saya menimpali bahwa masalah yang akan dihadapi Presiden nanti sangat banyak dan kesehatan
Abdurrahman Wahid tidak mengizinkan, karena beliau tidak dapat membaca, sehingga susah untuk kita
pertanggungjawabkan.

Bagaimana membaca laporan dan membuat catatan di atas laporan jikalau tidak dapat melihat? Tetapi
Pak Amin dengan tegas tetap menyatakan calonnya adalah Gus Dur.

Kemudian saya melirik ke Ketua DPR Akbar Tandjung.

Bagaimana jikalau Pak Akbar yang dicalonkan untuk menandingi ibu Mega. Jawab Akbar Tandjung,
calon Golkar hanya satu, yaitu Bapak B.J. Habibie.

Langsung Marwah Daud yang duduk berseberangan dengan Akbar, berdiri dan menuduh Akbar
sebagai

“pengkhianat” dan kata-kata yang lain yang diucapkan, memperlihatkan kekecewaan Marwah. Reaksi
ini terkait dengan hasil voting pertanggungjawaban Presiden, yang menurut Marwah, Akbar-lah yang
menjadi penyebab ditolaknya pertanggungjawaban tersebut.

Detik-Detik yang Menentukan 432

Akbar Tandjung menjadi emosional mendengar kata-kata dan tuduhan Marwah yang menyakiti
perasaan itu.

Saya langsung berdiri dan memeluk Akbar dan meminta agar Marwah dan kawan-kawan menahan
diri. Akbar bersama Ginandjar Kartasasmita, Marzuki Darusman, dan beberapa anggota pimpinan
Golkar memohon untuk berkonsultasi antaramereka di ruang sebelah Pendopo.

Sementara itu, saya persilakan para hadirin mengambil kue dan minuman. Di antara mereka kelihatan
bahwa sudah beberapa hari mengalami stress dan kurang tidur. Namun saya bersyukur bahwa mereka
semua tanpa kekecualian memperlihatkan komitmen dan cinta pada bangsa dan rakyat yang hidup di
NKRI.

Setelah beberapa menit kemudian, Akbar Tandjung dan kawan-kawan DPP Golkar yang lain kembali
ke tempat duduk masing-masing. Akbar menyampaikan bahwa ia bersedia mencalonkan diri sebagai
presiden jikalau sudah mendapat izin dari anggota DPP Golkar lain yang tidak hadir saat itu.

Langsung saya ajukan pertanyaan kepada Jenderal Wiranto apakah ia bersedia dicalonkan.
Jawabannya tegas dan jelas, “Tidak, kami dari TNI dan Polri akan memberi suara kami kepada siapa
saja yang dicalonkan di sini.”

Setelah itu saya bertanya kepada Pak Hamzah Haz, apakah bersedia dicalonkan sebagai Presiden.
Hamzah Haz menjawab, “Partai PPP hanya memiliki calon tunggal ialah Pak Habibie, namun kami
dapat mengerti dan menerima kebijakan Pak Habibie untuk tidak bersedia mencalonkan atau
dicalonkan sebagai Presiden. Setelah kami bermusyawarah, maka calon kami adalah K.H.

Abdurrahman Wahid.”

Kepada Hamzah Haz, saya beri komentar yang sama seperti komentar saya kepada Amien Rais.

433 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Sementara itu, waktu sudah berlalu dan jam sudah mendekati waktu shalat Subuh. ADC Presiden
datang membawa surat nota mengenai keprihatinan dan kerisauan umat Islam yang sedang berkumpul
di Masjid Istiqlal.

Kemudian saya mengambil kesimpulan tentang urutan Calon Presiden yang saya usulkan, yaitu calon
pertama adalah Amien Rais (Ketua MPR), calon kedua Akbar Tandjung (Ketua DPR), calon ketiga
Wiranto (Pangab), calon keempat Hamzah Haz (Ketua PPP) dan calon kelima dan terakhir adalah
Abdurrahman Wahid. Saya meminta agar mereka yang hadir merenungkan kembali saran tersebut, dan
agar semuanya melakukan konsultasi dan dikoordinasi.

Setelah itu saya menuju Masjid Istiqlal untuk bersama umat Islam melaksanakan shalat Subuh dan
menenangkan mereka. Saya minta agar Adi Sasono yang hadir ikut mendampingi saya ke masjid
Istiqlal. Di mobil saya sampaikan kepada Adi Sasono bahwa saya tidak boleh kontak ataupun
berdialog dengan massa yang sudah berkumpul di masjid Istiqlal. Namun cukup mereka melihat saya
shalat bersama mereka.

Setibanya di Masjid Istiqlal para jamaah bersorak menyambut kedatangan saya seraya mengucapkan,
“Allahu Akbar, Allahu Akbar, ……… Allahu Akbar! ”

Saya menjawab dengan ucapan yang sama sambil tersenyum.

Dari wajah mereka kelihatan kekecewaan dan

keprihatinan. Namun, saya harus tetap tersenyum dengan harapan untuk dapat menenangkan mereka.

Setibanya kembali di Kuningan, ternyata Saudara Yusril Ihza Mahendra dan pimpinan partai PBB
masih ada, sedangkan yang lain sudah kembali ke tempatnya masing-masing.

Saya bertanya apakah ada masalah? Langsung Yusril Detik-Detik yang Menentukan 434

menyampaikan, bahwa andaikata semua nama sampai ke Gus Dur tidak bersedia untuk dicalonkan
menjadi Presiden, maka akibatnya ibu Mega menjadi satu-satunya calon.

Padahal sebelumnya saya menyampaikan bahwa harus ada dua calon, karena jikalau tidak berarti
bukan demokrasi.

Pertanyaan Yusril Ihza Mahendra adalah apakah ia diperbolehkan mendaftarkan diri?

Kemudian saya jawab, boleh dengan catatan bahwa jikalau salah satu dalam urutan yang telah
disepakati bersama ada yang menyanggupi untuk mencalonkan diri, maka Yusril harus mundur.

Yusril mengiyakan, dan kemudian pamit untuk segera mempersiapkan pendaftaran sebagai calon
Presiden.

Saya langsung mandi dan kembali untuk memberikan wawancara dengan wartawan dalam dan luar
negeri mengenai tanggapan hasil voting SU MPR malam sebelumnya.

Harian Kompas menurunkan tulisan hasil wawancara tersebut, sepenuhnya saya kutip sebagai berikut:
Wajah mantan Presiden B.J. Habibie tampak cerah dan tetap penuh senyum setelah mengumumkan
pengunduran dirinya dari pencalonan presiden, Rabu (20/

10) pagi, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ada bayangan kekecewaan.

Namun, beberapa ibu atau wanita yang berada di tempat tinggal mantan Presiden itu tampak
berlinangan air mata. “Saya terharu dengan ucapan-ucapan Beliau,”

ujar seorang wanita, yang tidak mau menyebutkan namanya.

Habibie mengumumkan, pengunduran dirinya di depan sekitar 77 wartawan dari 45 media massa
dalam dan luar negeri.

Dalam jumpa pers yang dimulai sekitar pukul 08.30

435 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

di ruang belakang kediamannya di Patra Kuningan, Habibie mula-mula membacakan
pernyataannya. Ia mengatakan, penolakan sidang MPR terhadap pidato pertanggungjawabannya
telah dilaksanakan secara demokratis.

“Dari hasil pemungutan suara tersebut, jelas wakil-wakil rakyat berkesimpulan Bacharuddin
Jusuf Habibie tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan,”

ujarnya ringan.

“Sehubungan dengan itu, bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima

pencalonan saya —Bacharuddin Jusuf Habibie— sebagai Presiden masa bakti 1999-2004,”
katanya.

Ketika ayah dari dua putra dan kakek dari empat cucu ini mengucapkan penarikan
pencalonannya, jam dinding yang ada di belakangnya menunjukkan pukul 08.40, tetapi jam bandul
besar yang ada di sebelah kanannya menunjukkan pukul 08.45.

Habibie menyatakan keyakinannya bahwa masih banyak putra-putri bangsa yang lebih mampu
dari dirinya untuk melaksanakan reformasi menyeluruh.

Kemudian Habibie dengan suara lantang mengatakan,

“Melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air —
di manapun berada— untuk tetap menjaga ketenteraman dan ketenangan, serta menghindarkan
diri dari tindak kekerasan, yang dapat mengganggu sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa
dan terselenggaranya berbagai agenda reformasi.”

Acara tanya jawab dimulai dengan pertanyaan, apakah mantan presiden berusia 63 tahun ini akan
kembali ke Jerman? Langsung Habibie menjawab, “Rumah saya di sini bung, kenapa kembali ke
Jerman?”

Detik-Detik yang Menentukan 436

Ditanya apakah ia kecewa dengan penolakan Jenderal Wiranto untuk jadi calon wapresnya,
Habibie menyatakan, tidak kecewa karena telah berusaha dan “Tuhan yang menentukan.”

LSM HAM

Lalu ia menyampaikan cita-citanya untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
akan memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Ketika ia mengucapkan ini
salah seorang ajudan Habibie bertepuk tangan keras dan disusul oleh hadirin lainnya.

“Saya punya cita-cita mendirikan LSM di sini yang mengonsentrasikan diri untuk
memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, itu ‘kan bagus, untuk orang tua seperti saya
bagus itu, apalagi saya 20 tahun jadi Menristek, 72 hari menjadi wakil presiden dan 512

hari jadi presiden, dalam itu berkesempatan bereformasi,

‘kan lumayan itu,” ujar Habibie.

Setelah itu, Habibie melayani pertanyaan dalam bahasa Inggris yang mengulangi lagi apa yang
dikatakan dalam teks yang dibacakannya. Katanya dalam menjalankan mission impossible selama
ini ternyata my mission is not accomplished .

“ I’m not available, ” ujarnya pula.

Menjelang akhir jumpa pers, Habibie juga melayani pertanyaan dalam bahasa Jerman.

Ditanya apakah ia akan menulis buku, Habibie dengan penuh tawa berkata, “Tunggu dulu Dik,
buku saya sudah bertumpuk, usia saya sudah 63 sebentar lagi 64, memang usia-usia untuk
pensiun.”

“Saya punya cucu empat dan sehat, ya syukur toh dan selamat melaksanakan tugas. Dan saya
tidak berhenti 437 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

karena dipukuli atau dipaksa. Saya berhenti normal dan konstitusional serta demokratis. Apa
masalahnya,”

demikian katanya.

Ketika seorang pembantunya berusaha untuk menghentikan tanya-jawab, Habibie langsung
mengatakan, “Biar dulu, besok ‘kan saya tidak menarik perhatian kalian lagi.”

Jumpa pers ini tidak dihadiri para mantan menteri kabinetnya. Yang tampak antara lain
penasihatnya, Ahmad Watik Pratiknya, Parni Hadi, Sintong Panjaitan, serta para ajudan dan para
pengawal lainnya.

Ny Hasrie Ainun Habibie dan kedua putranya (Tareq dan Ilham) tidak tampak di ruang jumpa
pers.

Bagaimana kalau nanti ada pengusutan terhadap pidato pertanggungjawabannya di MPR serta
berbagai hal lain, Habibie mengatakan, “Ya terserah, kalau memang begitu... it’s ok, apakah
hanya saya yang bersalah... jangan berspekulasi”.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) AA Baramuli datang sementara Habibie sedang
melayani berbagai pertanyaan wartawan. Dengan wajah tampak serius ia berbincang-bincang
dengan Sintong Panjaitan, di ruang tengah kediaman mantan presiden. Begitu jumpa pers selesai
pukul 09.25, mantan Asisten Luar Negeri Mensesneg Dewi Fortuna Anwar datang dan langsung
disambut oleh Habibie dengan ‘tempel pipi’. “I miss you,”

kata Habibie. Sementara Dewi Fortuna minta maaf atas keterlambatannya sehingga tidak
mendengar pengumuman dari Habibie.

Sedangkan Baramuli menyambut Habibie dengan mengatakan, “Bagaimana?” Tetapi lalu mereka
masuk ke ruang lain untuk mengadakan pembicaraan tersendiri.

Tetapi pertemuan ini tidak lama, sekitar pukul 10.00

Detik-Detik yang Menentukan 438

Baramuli keluar dari kediaman Habibie.

Dicegat wartawan Baramuli mula-mula tidak mau berkomentar. Tetapi dalam perjalanan mencari

kendaraannya, akhirnya beberapa kalimat keluar dari tokoh Golkar ini.

Ditanya apakah sekarang ia baru sakit gigi, Baramuli langsung berkata, “Sakit jantung.” Lalu ia
berkata pula,

“Sekarang ini ramai sekali, Sulawesi Selatan demonstrasi besar-besaran, juga Irian Jaya.”

Apakah Bapak tidak menenangkannya, Baramuli berkata lagi, “Mungkin orang pilih yang begini.”
Lalu wartawan menyampaikan, Habibie melepaskan pencalonannya dengan ikhlas.

Menanggapi ini tokoh kelompok Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan) ini
berkata pula,

“Beliau ikhlas. Tetapi orang-orangnya tidak ikhlas....lihat saja.”

Sementara Dewi Fortuna berkomentar, yang perlu diteruskan oleh presiden baru antara lain
adalah, sikap kedekatan dan keterbukaan Habibie dengan wartawan, karena pers adalah salah
satu pilar demokrasi. Selain itu Dewi mengharapkan jangan lagi istana kepresidenan disakralkan,
tetapi harus terbuka untuk siapa saja.

Demikian laporan yang diturunkan harian Kompas berkenaan dengan pernyataan saya tidak bersedia
dicalonkan. Sementara itu harian yang sama juga menurunkan tulisan terkait dengan pencalonan
Abdurahman Wahid, yang sepenuhnya saya kutip sebagai berikut: Pertemuan sejumlah anggota MPR
dari Fraksi Partai Golkar dengan KH Abddurrahman Wahid (Gus Dur) di Ruang Mawar lantai
dua Hotel Mulia pada pukul 10.00

439 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

pagi, tanggal 20 Oktober 1999 menjadi salah satu kunci kemenangan Gus Dur.

Dalam pertemuan selama lima belas menit ini, anggota MPR Fraksi Golkar pendukung Habibie
menyatakan siap memberikan seluruh suara mereka sepenuhnya untuk Gus Dur. Jumlah suara
yang diraih Gus Dur, yakni 373 di antaranya merupakan seluruh suara Golkar pendukung
Habibie.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung didampingi Ridwan Hasyim, anggota
Partai Golkar dari Jatim, juga bertemu Gus Dur pada jam yang hampir sama di Hotel Mulia.

Jadi bisa disimpulkan, seluruh kubu di Golkar akhirnya memberikan suaranya pada deklarator
Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Gus Dur yang ditemani Ketua PKB, Alwy Shihab, datang ke pertemuan setelah dihubungi salah
seorang utusan daerah.

Gus Dur sendiri berada di lantai 32 hotel yang sama, dan tengah bersiap-siap menghadiri

pemilihan presiden.

AA Baramuli yang menjadi juru bicara Golkar dalam pertemuan ini mengatakan, setelah
mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk pilihan bersikap abstain, maka seluruh
suara diputuskan diserahkan ke Gus Dur.

“Menurut hitungan kami, kesepakatan ini membuat Gus Dur dipastikan memperoleh sekitar 150
suara.

Karena waktu yang sangat mepet, mengenai konsesi apa yang akan diperoleh, belum dibicarakan
tuntas.

Tetapi Gus Dur telah diberitahu perlunya memberi jatah yang adil bagi tokoh-tokoh luar Jawa,”
tutur salah seorang anggota MPR yang hadir.

Gus Dur tidak sempat berbicara banyak dalam pertemuan ini. Ia hanya mengucapkan terima kasih
atas Detik-Detik yang Menentukan 440

kepercayaan pendukung Habibie dan mengenai aspirasi lainnya, akan dibicarakan dalam
pertemuan setelah pengambilan sumpah presiden.

Pertemuan ini awalnya diadakan oleh pendukung Habibie untuk menetapkan sikap mereka, setelah
Akbar Tandjung dipastikan tidak menggantikan posisi Habibie sebagai calon presiden.

Posisi Golkar yang tanpa capres membuat pendukung Habibie kebingungan menentukan sikap.
Pendukung Habibie yang hadir sekitar 40 orang, yang didominasi anggota MPR dari daerah. Dari
DPP Golkar tampak hadir Slamet Effendy Yusuf dan M. Irsyad Sudiro.

Suasana pertemuan masih diwarnai perasaan kekecewaan kelompok pendukung Habibie terhadap
ditolaknya pidato pertanggungjawaban Habibie melalui voting dan mundurnya Habibie sebagai
capres.

Sebagian besar yang hadir, khususnya yang dari kawasan timur Indonesia awalnya sudah memilih
akan bersikap abstain. Sikap abstain ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap
suara rakyat yang mengharapkan Habibie terpilih.

“Penolakan pertanggungjawaban dan mundurnya Habibie adalah musibah bagi kami. Ini betul-
betul di luar dugaan.”

“Kami dikhianati orang Golkar sendiri,” tutur Prof Anwar Arifin, anggota MPR dari Sulsel.

Keluarnya instruksi DPD Golkar Sulsel yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, HM Amin
Syam dan Agus Arifin Nu’mang, semakin memperkuat keinginan untuk abstain.

Namun setelah mendengar penjelasan sejumlah anggota mengenai baik buruknya pilihan abstain
terhadap setiap capres, maka akhirnya disetujui mengundang Gus 441 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Dur untuk datang ke pertemuan, dan menyerahkan suara mendukung Gus Dur.

Sekitar pukul 14.30, dari salah satu bagian tempat tinggal Habibie terdengar suara riuh rendah.
Ternyata para pengawal dan pegawai kediaman mantan presiden ini sedang asyik menyaksikan
pemilihan presiden di MPR

lewat televisi.

Setelah KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden, salah seorang pengawal jungkir balik
dua kali di lantai karena kalah taruhan tentang siapa yang jadi presiden.

Wartawan yang minta waktu bertemu Habibie dijawab pengawal, “Sekarang tidak mungkin,
impossible .” Demikian laporan harian Kompas.

Sementara itu, saya mendapat laporan bahwa Akbar Tandjung tidak mendapat persetujuan DPP Golkar
untuk maju sebagai calon presiden. Di lain pihak Abdurrahman Wahid bersedia dicalonkan sebagai
Presiden. Oleh karena itu, seperti saya pesankan, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari
pencalonan sebagai Presiden, sehingga Megawati Soekarnoputri berhadapan dengan Abdurrahman
Wahid dalam pemilihan Presiden ke-4

Republik Indonesia di Gedung SU MPR 1999 berlangsung.

Telepon di Kuningan dan handy saya terus berbunyi.

Telepon itu datang dari lapangan, karena semua sedang mempersiapkan proses pemilihan Presiden,
meminta pengarahan saya. Mereka semua bertanya, “Apakah benar Bapak tidak bersedia dicalonkan
lagi? Apakah benar Gus Dur mengganti Bapak menghadapi ibu Mega? ”

Saya jawab, “Semua benar dan agar suara untuk saya dialihkan kepada Gus Dur. Harap dijaga
ketenteraman dan agar demokrasi tetap berjalan.” Itulah pesan saya.

Detik-Detik yang Menentukan 442

Setelah Pemilihan Presiden dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid, terlihat kekecewaan besar di
kubu PDI-P. Keresahan dan tegangan terjadi. Massa Banteng Merah (PDI-P) sudah berhadapan
dengan massa Barisan Banser (NU), Pemuda Ka’bah (PPP), Pemuda Pancasila (Golkar), Kelompok
Islam dalam naungan Dewan Dakwah serta KISDI, juga barisan-barisan masyarakat, seperti
Perkumpulan Masyarakat Banten.

Setelah kemenangan Abdurrahman Wahid, Presiden terpilih Gus Dur langsung berkunjung ke
kediaman saya di Kuningan, yang saya menerima di ruang Pendopo.

Setelah mengambil tempat masing-masing pembicaraan empat mata terjadi. Antara lain saya
mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden secara demokratis.

Dan saya mendoakan semoga Allah SWT selalu melindungi dalam melaksanakan tugas sebagai
Presiden RI keempat.

Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan bahwa ia bermaksud datang bersama ibu Mega, namun
pelaksanaan teknis tidak memungkinkan, karena telah terjadi kerusuhan di bunderan Hotel Indonesia.
Karenanya dia sampaikan bahwa setelah bersilaturahim dengan saya, Abdurrahman Wahid akan
segera menuju ke bunderan HI.

Pada pertemuan tersebut Abdurrahman Wahid

menyampaikan tiga hal, yaitu:

Atas nama seluruh Bangsa Indonesia saya mengucapkan banyak terima kasih atas keberhasilan
Pak Habibie membuka pintu kebebasan dan demokrasi di Bumi Indonesia.

Atas nama umat Islam saya bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Habibie yang
karena demokrasi tersebut umat Islam yang selalu berada di pinggiran pindah ke tengah.

Atas nama keluarga Abdurrahman Wahid saya mengucapkan terima kasih, karena kepimpinan dan
kebijaksanaan Pak 443 Seratus Hari Sebelum

Pemilihan Presiden ke-4 RI

Habibie saya dipilih menjadi Presiden ke-4 RI.

Saya harapkan Bapak tetap bersedia menasihati saya dalam melaksanakan tugas.”

Saya menyampaikan bahwa dengan sendirinya sebagai warga negara yang baik, sebagai pejuang dan
sebagai orang tua, tiap saat saya akan menasihati Presiden Abdurrahman Wahid. Saya juga
mengucapkan, “Selamat berjuang. selamat bertugas. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua
dan memberi petunjuk mengambil jalan yang benar.”

Demikian pertemuan empat mata yang singkat namun sangat mendalam artinya diakhiri.

Segera setelah itu Presiden Abdurrahman Wahid meminta diri untuk selanjutnya menuju ke bundaran
Hotel Indonesia. Ketika mengantar Gus Dur ke mobil kepresidenannya yang baru, saya bercanda
mengatakan,

“Gus Dur ini mobil antipeluru lho.”

Lalu saya masuk kembali ke rumah, untuk bertemu dengan beberapa sahabat, antara lain Baramuli,
Agung Laksono, Muladi, Abdul Gafur, Ahmad Watik Pratiknya, Jimly Asshiddiqie, Marwah Daud,
dan Fadel Mohammad yang sudah menunggu. Saya mendengarkan pandangan dan informasi keadaan
di lapangan yang sangat

memprihatinkan. Laporannya sama seperti masukan yang telah saya peroleh dari Gus Dur.

Saya sampaikan bahwa kita harus memberi komentar dan berperilaku yang menenangkan. Harus
mencegah penyalahgunaan komentar dan perilaku oleh orang lain yang memiliki “program sendiri”
dan tidak sejalan dengan reformasi dalam bingkai NKRI dan UUD ‘45.
Saya dapat mengerti kekecewaan mereka yang
menghendaki kepemimpinan saya dilanjutkan. Namun, seperti yang sering saya sampaikan, “Manusia
Detik-Detik yang Menentukan 444
merencanakan tetapi Allah jualah yang menentukan. Semua itu jelas ada maksud dan artinya. Yang
menjadi tujuan kita adalah bukan kemenangan diri, melainkan kemenangan rakyat. Dan kemenangan itu
terjadi bila ada demokrasi.
Dengan demikian proses ‘ demokrasi tidak boleh henti’.”
445 Seratus Hari Sebelum
Pemilihan Presiden ke-4 RI

Sekneg.

Panen Tebu pada Hari Bakti TNI AU, 1998 di Yogjakarta Hr. Republika
Membacakan Pidato Pertanggungjawaban pada Sidang Umum MPR, 14 Oktober 1999

Sekneg.
Memberikan Keterangan Pers, Pernyataan menolak dicalonkan menjadi presiden, 20 Oktober 1999 di
Jalan Patra Kuningan Sekneg.
Menyampaikan Ucapan Selamat kepada Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 RI, 20 Oktober 1999, di
Gedung DPR/MPR

Koleksi THC
Karikatur suasana Reformasi karya kartunis Sam, Desember 1998

Koleksi Pribadi
Bersama Isteri, anak, menantu dan cucu di Istana Bogor, 1999

Epilog

Tujuh belas bulan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3, menjadi masa

bersejarah yang akan selalu dikenang sebagai masa bangkitnya demokrasi di Indonesia masa mulai
bergulirnya reformasi yang akan membawa Indonesia sebagai bangsa yang lebih demokratis.

Selama masa jabatannya sebagai presiden, B.J. Habibie telah menunjukkan kepeduliannya kepada
kebutuhan bangsa yang menginginkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara menyeluruh. Hal
ini semua terjadi berlandaskan pada pengamatannya terhadap masa pemerintahan Orde Lama dan
pengalamannya dalam pemerintahan Orde Baru. Masa-masa itu telah memberinya pelajaran dalam
menganalisis situasi. Karena itu, melalui proses yang sistematis, menyeluruh, dan integral, ia membuat
sebuah agenda nyata selama pemerintahannya.

Memang berkembang pendapat umum dan diberitakan pada sejumlah media di Indonesia bahwa
semua kebijakan populis pemerintahan B.J. Habibie yang menyangkut kebijakan dalam bidang politik,
kebebasan pers, penegakan HAM, demokratisasi pada umumnya, bukanlah gagasan atau keputusan
yang datang dari B.J. Habibie secara murni, tetapi lahir karena tekanan dan desakan sejumlah
kelompok 447 E p i l o g

masyarakat dan pendapat umum. Opini masyarakat dan media mengenai hal tersebut ternyata tidak
benar.

Selama B.J. Habibie memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan, ia tidaklah reaktif. Ia tidak bekerja
secara acak atau hanya bekerja berdasarkan kemauan sesaat, apalagi hanya karena desakan yang
gencar dari berbagai kelompok kepentingan atau pendapat umum. B.J. Habibie selama memimpin
Kabinet Reformasi Pembangunan atau seperti perumpamaannya, sebagai “pilot” dalam pesawat yang
sedang super stall, ia memiliki sikap dan konsep yang jelas.Tiga hari setelah dilantik menjadi
Presiden ke-3 Republik Indonesia, di sela-sela munculnya berbagai opini publik yang bernada
“merendahkan” atas kemampuan B.J. Habibie memimpin bangsa Indonesia, B.J. Habibie
menyampaikan pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman kerja para anggota kabinet.

Prioritas utama kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi sesegera mungkin krisis ekonomi, selain
berisi kebijakan dengan spektrum yang luas, menyangkut bidang politik, hukum, keamanan, hak asasi
manusia, kesejahteraan dan berbagai persoalan lain yang harus segera diatasi pemerintah. Kebijakan
tersebut, menurut beberapa anggota Kabinet Reformasi Pembangunan ketika itu, benar-benar telah
memberikan inspirasi dan pedoman kerja bagi mereka melaksanakan agenda reformasi dalam 17
bulan masa kepresidenan B.J. Habibie.

Tidak ada yang bisa menerka, apa yang terjadi apabila B.J. Habibie tidak secara kebetulan adalah
Wakil Presiden yang mengambil alih tanggung jawab sebagai Presiden RI karena Presiden Soeharto
“lengser”. Bagaimana Presiden yang baru dilantik mendadak itu harus menghadapi situasi dari detik
ke detik yang tidak menentu, euforia rakyat yang Detik-Detik yang Menentukan 448

tidak terbendung memanfaatkan kegalauan yang berkembang, konflik horizontal yang terjadi di mana-
mana, dan wibawa aparat keamanan yang mulai menipis.

Negara cenderung mendekati chaos, tiba-tiba semua berubah. Krisis politik, ekonomi dan sosial
sudah di depan mata. Tekanan pengujuk rasa dari berbagai kelompok mahasiswa dan unsur
masyarakat yang makin menjadi-jadi.

Kegagalan mencari solusi dari masalah ini bisa mengancam eksistensi bangsa.

Seperti pengakuan B.J. Habibie, “Kalau saya tidak mengambil kebijakan yang sesuai dengan kriteria
yang saya tentukan, kondisi di Indonesia bisa lebih tidak rasional. Bisa muncul sesuatu yang tidak kita
kehendaki. Bangsa Indonesia dapat terpecah-pecah mengalami ‘Balkanisasi’. Indonesia bisa menjadi
beberapa negara kecil. Bisa terjadi perang saudara, seperti terjadi pada beberapa negara di dunia, di
Rusia, Yugoslavia dan Cekoslovakia. Negara-negara tersebut membayarnya dengan sebuah
‘Balkanisasi’. Negara yang besar terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Di Afghanistan
dan Irak dibayar dengan darah. Jika ini terjadi, maka yang menderita adalah rakyat.”

Itulah yang berkecamuk dalam pikiran B.J. Habibie, pada detik-detik pertama ia menerima amanah
dari rakyat. Karena itu, ia mulai mengambil langkah yang hati-hati, tetapi tegas dengan sebuah
determinasi yang tepat.

Dengan akumulasi pengalaman dalam pemerintahan dan ilmu yang yang telah diserapnya, B.J. Habibie
mulai mengadakan analisis, mengoreksi sistem yang telah ada, mengadakan perhitungan strategis di
tengah kritikan bertubi-tubi kelompok kepentingan dari berbagai penjuru.

B.J. Habibie ternyata bisa membawa bangsa ini lolos pada saat-saat kritis. Kinerja ini hanya bisa
dilakukan oleh orang yang punya konsep, kesadaran bekerja dengan sebuah sistem, 449 E p i l o g

dan orang yang seluruh hidupnya memang telah didedikasikan untuk bangsanya.

Desakan sejumlah tokoh nasional kepada B.J. Habibie agar dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu
dalam tiga bulan, melaksanakan pemilihan umum, walaupun dinilainya konstruktif dan bermaksud
baik, tetap ditolaknya. Menurut B.J. Habibie, tidak adil untuk melaksanakan pemilu segera dalam tiga
bulan, sebelum rakyat diberi kesempatan membentuk partai-partai yang akan membawa aspirasi dan
wawasan yang baru. Jikapun partai-partai baru bisa dibentuk, partai tersebut masih memerlukan
waktu untuk memasyarakatkan aspirasi dan wawasan mereka kepada masyarakat.

Pemilu, menurut B.J. Habibie, baru bisa dilaksanakan satu tahun kemudian, karena diperlukan
persiapan landasan hukum agar pemerintahan yang terpilih akan memiliki legitimasi tinggi. Sesudah
itu, lahirlah UU Politik baru yang memunculkan 48 partai peserta Pemilu l999.

Dengan demikian, Sidang Istimewa MPR tahun l999, tidak lagi diikuti oleh partai politik pemenang
Pemilu l997, tetapi partai politik baru hasil Pemilu 1999 yang benar-benar diselenggarakan
demokratis. Para anggota MPR baru ini pula yang kemudian menolak pertanggungjawaban B.J.
Habibie dalam Sidang Istimewa MPR l999. Tetapi bagi B.J. Habibie, tidak membuatnya kecewa.
“Menjadi presiden, bukan segalanya bagi saya, tetapi yang penting apa yang terbaik bagi bangsa ini,”

katanya.

Dari sini pulalah reformasi politik bergulir di Indonesia sampai sekarang ini. Apa yang terjadi dalam
sejarah politik di Indonesia, andaikan B.J. Habibie serta-merta mengikuti desakan sejumlah tokoh
nasional itu?.

Banyak yang menyalahkan B.J. Habibie, karena Timtim yang sebelumnya menjadi sebuah provinsi di
Indonesia, lepas Detik-Detik yang Menentukan 450

dan berdiri sebagai sebuah negara baru melalui sebuah jajak pendapat. Peristiwa yang terjadi di masa
akhir pemerintahan B.J. Habibie itu, memang mengecewakan banyak rakyat Indonesia, termasuk B.J.
Habibie.

Lama B.J. Habibie merenung, setelah ia mendengar keputusan hasil jajak pendapat yang dimenangkan
oleh kelompok rakyat Timtim yang menolak integrasi. Tetapi itulah kenyataan yang harus diterima,
keputusan akhir ada pada mayoritas rakyat di Timor Timur.

Namun demikian, B.J. Habibie tetap berpegang pada prinsip bahwa persoalan Timor Timur, tidak
bisa terlepas dari koridor demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan, tanpa tolok ukur ganda atau
mendua. Bagi B.J. Habibie jelas, rakyat dan bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan
tidak sesuai dan bertentangan dengan falsafah negara dan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip itu adalah
prinsip universal, atau prinsip yang harus konsisten dianut oleh rakyat dan pemerintah Indonesia,
sesuai Mukadimah UUD l945.

Kalau kita berbicara mengenai demokrasi, bagi B.J.

Habibie, maka kita pun harus berpihak kepada kehendak dan kemauan rakyat. Jika rakyat, dalam hal
ini penduduk yang berada di Timor Timur, secara demokratis sudah menentukan keinginannya tanpa
tekanan dan rekayasa, maka tidak ada jalan lain, kecuali mematuhi keinginan dan pilihan mereka.

Sikap B.J. Habibie menghadapi persoalan Timtim, begitu pula dalam menghadapi berbagai persoalan
bangsa, tidak terlepas dari sikap hidup dan pemahaman B.J. Habibie mengenai demokrasi. Sikap ini
pula yang sangat kental berbekas dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan B.J.

Habibie, selama mendapat amanah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3.

451 E p i l o g

Banyak gagasan dan keputusan yang sangat

fundamental lahir atas inisiatif B.J. Habibie. Sadar atau tidak, apa yang ditinggalkan B.J. Habibie
dalam masa singkat pemerintahannya, telah membuka jalan bergulirnya reformasi dan berpengaruh
dalam sendi-sendi kehidupan kita di masa datang sebagai rakyat, bangsa dan negara.

Memahami Langkah-langkah Habibie Menghadapi Krisis

Mencoba memahami langkah-langkah B.J. Habibie dalam menghadapi krisis, dapat dijelaskan dengan

dua hal: pertama, landasan perilaku kepemimpinannya; dan kedua, pendekatan yang dilakukannya
dalam menghadapi saat krisis.

Landasan Perilaku

Jika kita bertanya, apa yang menjadi landasan perilaku Kepemimpinan B.J. Habibie selama
memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan dalam masa tujuh belas bulan menjabat sebagai Presiden
ke-3 RI, maka ada tiga hal yang patut disimak.

Sandaran Kekuatan Rohani. Satu hal yang menonjol dalam pribadi B.J. Habibie adalah sifat
keberagamaannya yang kental. B.J. Habibie sering mengaku bukan seorang ahli agama (Islam), namun
ia selalu berusaha menjadi penganut Islam yang baik. B.J. Habibie meyakini, apa pun yang terjadi
adalah kehendak Tuhan semata, walaupun berbeda atau kadang-kadang bertentangan dengan kehendak
manusia, dan manusia pun sering tidak memahami arti atau hikmahnya.

Sandaran B.J. Habibie atas kekuatan rohani ini tecermin, Detik-Detik yang Menentukan 452

misalnya, pada saat B.J. Habibie meninggalkan kediaman Presiden Soeharto tanggal 20 Mei 1998,
setelah mengetahui bahwa Pak Harto akan mengundurkan diri, namun tidak jelas apa alasannya, dan
bagaimana “penyelesaian”

pengunduran diri tersebut terkait dengan kedudukan Wakil Presiden. Membaca catatannya saat itu,
bisa dibayangkan betapa dalam “kepala” seorang Habibie sedang berkecamuk berbagai persoalan dan
pertanyaan yang amat kompleks dan mendasar tentang masa depan Indonesia terkait dengan situasi
negara yang penuh dengan ketidakmenentuan.

Dalam situasi tersebut, muncul sifat keberagamaan B.J.

Habibie, yaitu ia langsung bersandar pada kehendak Tuhan dengan berdoa dan menunaikan shalat.

Bahkan dalam situasi yang digambarkan seolah-olah trance tersebut, B.J. Habibie berdoa bukan saja
untuk dirinya, tetapi juga untuk Pak Harto, figur yang amat dihormati namun sekaligus figur yang penuh
“tanda tanya” dan mengecewakannya dengan pernyataannya yang tak menentu mengenai posisi Wapres
setelah pengunduran diri Presiden.

Sandaran kekuatan rohani B.J. Habibie tersebut juga terlihat pada saat dia bersama seluruh
keluarganya

“diungsikan” ke Wisma Negara, karena adanya informasi konsentrasi kekuatan militer yang tidak
semestinya di sekitar kediaman Patra Kuningan dan Istana. Walau dalam hati B.J.

Habibie berkecamuk pemikiran yang “mengerikan”, termasuk apakah dirinya akan senasib dengan
keluarga Tsar Romanov dari Rusia, yang semuanya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum
Bolshevik. Namun dengan sandaran kekuatan rohani yang kuat, kemudian B.J. Habibie pasrahkan
semua itu pada Allah SWT karena dalam keyakinannya Allahlah yang mengatur semuanya, termasuk
masa-masa kritis yang sedang dihadapinya.

453 E p i l o g

Gambaran yang sama juga tecermin pada saat B.J.

Habibie bersama keluarga selesai mengikuti siaran televisi mengenai hasil pemungutan suara di SU
MPR mengenai pertanggungjawabannya, yang ternyata ditolak oleh MPR.

Ia langsung mengajak seluruh keluarganya untuk ambil wudhu dan bersama melaksanakan shalat, serta
berdoa, Allah, terima kasih atas lindungan yang telah Engkau berikan kepada saya, keluarga saya,
kawan dan siapa saja di sekitar saya dan seluruh bangsa Indonesia termasuk mereka yang berhadapan
dan berseberangan dengan saya, membantu penuh dedikasi, menghindari penyalahgunaan ‘kekuasaan’

yang Allah titipkan kepada saya untuk memimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi segala cobaan.
Lindungilah siapa saja yang mendapat kehormatan melanjutkan ‘tugas’

saya sebagai presiden nanti. Berilah kepada presiden yang akan datang petunjuk mengambil jalan
yang benar sesuai kehendak-Mu dalam memimpin bangsa Indonesia tercinta.

Ampunilah dosa kita semua. Lindungilah seluruh Bangsa Indonesia dalam perjalanan ke depan agar
proses demokrasi di Indonesia terus berjalan lancar sesuai kehendak-Mu demi tercapainya kehidupan
yang tenteram, sejahtera, dan berbudaya. Ampunilah dosa kita semua. Amin ya Rabbal’alamin.

Perhatikanlah pula ungkapan B.J. Habibie,

Tiap orang yang beragama dan percaya pada eksistensi Tuhan YME percaya bahwa hidup dan mati
seseorang ditentukan oleh Allah SWT. Yang dikehendaki Tuhan YME

adalah yang terbaik dan pasti akan terjadi. Saya pasrah terima apa adanya dan dengan tenang
menghadapi semuanya tanpa bertanya: Kenapa? Mengapa? Bagaimana?

Karena semua saya laksanakan dengan iktikad dan niat membantu memperbaiki nasib dan masa depan
bangsa Indonesia yang saya sangat cintai.

Detik-Detik yang Menentukan 454

Eksistensi Tuhan bagi B.J. Habibie bukan sekedar simbolik atau hanya dalam makna ritual saja, tapi
Tuhan hadir dalam kehidupan nyata B.J. Habibie. Tuhan hadir dalam pemikiran dan perilaku B.J.
Habibie dalam menghadapi berbagai hal, apalagi dalam keadaan yang “gawat” sebagaimana
dilukiskan di atas.

Kekuasaan adalah Amanah. Salah satu yang mendasari perilaku kepemimpinan B.J. Habibie adalah
pemahamannya tentang “kekuasaan” atau power. Kekuasaan, menurut B.J.

Habibie, bukanlah tujuan, melainkan sarana perjuangan atau pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kekuasaan adalah amanah, yang mesti ditunaikan dengan baik demi kepentingan rakyat dalam arti
yang sebenarnya. “Baik” di sini tecermin dari nilai-nilai moral dan etik, yang bagi B.J.

Habibie amat kuat bersumber pada nilai-nilai agama yang diyakininya, yaitu Islam.

Dalam pemahaman B.J. Habibie, kekuasaan atau power harus dijalankan sebagai “fungsi” dari
kehendak Allah dan

“fungsí” dari kehendak rakyat. Artinya, kekuasaan harus dilaksanakan sesuai ajaran Allah, dan
dilaksanakan untuk memenuhi kehendak dan kedaulatan rakyat.

Dalam pemahaman yang demikian, maka seorang pemimpin tidak akan “haus” terhadap kekuasaan
atau suatu keadaan di mana kekuasaan atau kedudukan akan diperjuangkan untuk diperoleh dengan
cara apa pun, dan manakala kekuasaan sudah diperoleh akan berusaha

“ditingkatkan” dan kalau dapat “diabadikan”.

Pemahaman kekuasaan sebagai amanah tersebut juga menghindarkan pemimpin untuk legowo berpisah
dengan kekuasaan, kalau memang rakyat menghendaki, atau kalau memang keadaan tidak
memungkinkan. Dengan kalimat yang sederhana, B.J. Habibie menyatakan,

455 E p i l o g

Bagi saya, menjadi Presiden bukan segalanya dalam kehidupan. Yang penting, bagaimana rakyat
Indonesia yang sudah lama berjuang dan rela menderita, bisa mencapai masa depan yang cerah,
tenteram, dan sejahtera bagi anak cucu kita semua.

Pandangan B.J. Habibie tentang kekuasaan sebagai amanah tersebut tecermin misalnya pada pendapat
B.J.

Habibie yang menganggap bahwa pemusatan kekuasaan politik pada institusi presiden pada saat itu
(sebagai presiden tanpa wapres, sebagai koordinator harian Keluarga Besar Golkar, serta warisan
budaya institusi kepresidenan yang feodal dan otoriter) —yang memungkinkan B.J. Habibie
mengendalikan sekaligus eksekutif, sebagian besar legislatif dan yudikatif— sebagai tidak sehat dan
salah dalam kehidupan demokrasi, dan karenanya perlu segera dikoreksi.

Demikian juga ketentuan konstitusional yang memungkinkan B.J. Habibie menjadi Presiden sampai
tahun 2003 tidak “dimanfaatkan”, melainkan dilakukan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 untuk
memungkinkan

dipercepatnya pelaksanaan Pemilu 1999, dengan risiko B.J.

Habibie harus mengakhiri masa kepresidenannya pada SU

MPR tahun 1999 apabila tidak terpilih lagi.

Cerminan yang lain mengenai pemahaman B.J. Habibie terhadap kekuasaan adalah pernyataannya
tidak available untuk dicalonkan sebagai Presiden pada SU MPR Oktober 1999, walaupun secara
konstitusional dimungkinkan (pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak MPR dengan selisih
suara tipis).

B.J. Habibie dengan mudah melakukan “perpisahan”

dengan kekuasaan, yang bagi orang lain mungkin terasa amat berat. Sikap legowo, ikhlas dan tanpa
dendam tersebut tecermin pula dengan tetap terjalinnya hubungan baik serta Detik-Detik yang
Menentukan 456

kesediaan B.J. Habibie memberi masukan konstruktif untuk presiden-presiden yang kemudian
menggantikannya. Hal yang sama rupanya tidak terjadi pada presiden-presiden sebelum dan
sesudahnya.

Pandangan B.J. Habibie tentang kekuasaan ini terlihat jelas melalui ungkapannya pada saat ia
merenungkan situasi euforistik pasca penyampaian Jawaban Pidato Pertanggungjawaban Presiden di
SU MPR.

B.J. Habibie menegaskan ,

Banyak yang belum atau tidak mau sadar bahwa

’kekuasaan’ itu hanya dipinjamkan oleh si Pemiliknya yaitu Allah SWT, Tuhan YME. Pemilik
kekuasaan tersebut tiap saat dapat mengambil kembali ‘kekuasaan’ dan meneruskan kepada siapa saja
yang dapat dititipkan dengan maksud yang mungkin pada waktu itu kita belum dapat mengerti
alasannya, namun kelak menjadi jelas maksud tujuan-Nya.

Inner Dialog. Mungkin terbawa dari kebiasaannya sebagai seorang engineer, yang harus
memperhitungkan segala sesuatunya sampai rinci, maka langkah-langkah B.J.

Habibie untuk mengambil kebijakan sebagai presiden selalu didahului dengan suatu proses inner
dialog.

B.J. Habibie melontarkan pertanyaan kepada dirinya sendiri mengenai hal-hal mendasar yang terkait
dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian dengan menggunakan referensi informasi yang
dimiliki serta logika nilai yang dipunyainya, B.J. Habibie menjawab sendiri berbagai persoalan
tersebut dalam menentukan langkah, kebijakan atau keputusan yang akan diambil.

Sebagai ilustrasi misalnya, bagaimana inner dialog tersebut terjadi secara intensif pada saat-saat B.J.
Habibie akan menerima amanah kepresidenan. Bagaimana B.J.

Habibie memersepsikan dan menganalisis apa yang ia sebut 457 E p i l o g

sebagai “budaya feodal” yang “otoriter” dalam kepemimpinan nasional dua presiden pendahulunya.
Yang menarik adalah B.J. Habibie kemudian mencoba

“menjelaskan” mengapa hal itu diperlukan pada masa lalu, namun hal itu pula yang harus diubah dan
dikoreksi pada masa kepemimpinannya.

Bahkan laiknya sebuah “kajian”, inner dialog tersebut berakhir pada “kesimpulan-kesimpulan”
mendasar, sebagai dasar pijakan dari keputusan, kebijakan, atau langkah-langkah yang akan dilakukan.

Ini terlihat misalnya pada sebelas “kesimpulan” yang dibuatnya pada tanggal 21 Mei dini hari, setelah
B.J. Habibie mencoba mempertanyakan dan menjawab sejumlah persoalan dan krisis yang dihadapi
bangsa pada saat awal reformasi tersebut.

Hal yang sama juga terlihat pada saat-saat menjelang B.J. Habibie harus mengambil keputusan untuk
mencalonkan diri sebagai Presiden ke-4 RI atau tidak. Setelah melakukan inner dialog, sampailah
B.J. Habibie pada enam kesimpulan kalau ia mencalonkan diri dan enam kesimpulan juga kalau ia
tidak mencalonkan diri.

Ada dua penjelasan, mengapa proses inner dialog B.J.

Habibie lakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden.

Pertama, rupanya kebiasaan ini telah terbentuk sejak masa muda B.J. Habibie, terutama pada saat
menempuh pendidikan di Jerman. Sebagai mahasiswa asing yang biaya kuliah dan hidupnya
sepenuhnya ditanggung oleh ibundanya, B.J. Habibie tidak menerima beasiswa pemerintah
sebagaimana umumnya teman-teman kuliahnya, sehingga sering menghadapi persoalan dan kesulitan
manakala kiriman dari ibundanya terlambat datang. Keadaan dan kesulitan jauh di rantau tersebut,
menyebabkan B.J. Habibie muda sering melakukan perenungan, yang kemudian Detik-Detik yang
Menentukan 458

menjadi kebiasaan dalam bentuk dialog.

Kedua, dengan melakukan inner dialog tersebut sebenarnya B.J. Habibie melaksanakan dialog batin
dengan

“guru” utamanya, yaitu kemampuan berfikirnya, “otaknya”

sendiri. Seperti disebutkan sendiri oleh B.J. Habibie, memang dia mempunyai beberapa orang guru
(orang tuanya, Soekarno, Soeharto, Soemitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro), namun guru
yang paling utama adalah kemampuan otaknya sendiri.

Pendekatan dalam Kepemimpinan B.J. Habibie

Ada hal lain yang bisa dikatakan “unik” terkait dengan pendekatan yang dilakukan B.J. Habibie dalam
melaksanakan kepemimpinannya menghadapi masalah-masalah krisis. Disebut unik karena sifatnya
khas dan berbeda dengan manajemen kepemimpinan siapa pun.

Setidaknya ada lima pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Dialog. Salah satu pendekatan yang dilakukan B.J. Habibie dalam melaksanakan
tugasnya sebagai Presiden adalah melakukan dialog, baik dalam rangka pengambilan keputusan
maupun dalam rangka penyelelesaian masalah.

Kebiasaan “berdialog” ini amat nyata terlihat pada rapat-rapat kabinet yang diadakan tiap minggu,
terbatas maupun paripurna. Sehingga tidak heran, suatu sidang kabinet kadang-kadang dapat
berlangsung sampai enam jam atau lebih. Kebiasaan yang terjadi dalam sidang adalah setelah laporan

disampaikan oleh menteri terkait, maka sebelum B.J. Habibie mengambil keputusan selalu didahului
dengan diskusi antar para anggota kabinet dan Presiden.

Seperti pengakuan B.J. Habibie mengenai sidang-sidang Kabinet Reformasi Pembangunan:

459 E p i l o g

Suasananya benar-benar menggambarkan suatu

kebebasan mimbar. Hal ini merupakan gambaran proses demokratisasi yang luar biasa. Pada
umumnya, menteri membawa pesan dari masyarakat. Mereka menyerap aspirasi dan disampaikan di
dalam Sidang Kabinet. Keputusan yang berhasil diambil Sidang Kabinet menunjukkan kualitas
intelektual yang tidak hanya berpikir Ad Hoc tetapi sekaligus berpikir sistemik.

Mengelola Kabinet Reformasi Pembangunan, menurut pengakuan B.J. Habibie memang pekerjaan
yang melelahkan.

Tetapi B.J. Habibie mengakui bahwa ia sangat puas, karena ada hasilnya. Para menteri solid sekali.
Menteri-menteri berpikir konseptual dan berpikir sesuai bidangnya masing-masing. Tidak ada
kepentingan partai. Yang ingin dipecahkan adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dalam tekanan
oleh demo-demo tiap hari dan konflik horisontal.

Diskusi sebagai perwujudan pendekatan dialog ini mungkin terbawa dalam perilaku kepemimpinan
B.J. Habibie sebagai seorang ilmuwan maupun sebagai pakar teknologi, yang selalu melakukan cek
dan ricek serta konfirmasi, sebelum suatu kesimpulan saintifik atau keputusan teknologi diambil.
Sidang kabinet yang keputusannya diperkaya dengan diskusi ini, tidak pernah terjadi pada masa-masa
presiden sebelumnya.

Pendekatan dialog juga dilakukan oleh B.J. Habibie dengan pihak-pihak yang tidak sejalan atau para

“penentangnya”. Belum genap tiga hari menjabat Presiden, pada tanggal 23 Mei 1998, B.J. Habibie
sudah menerima para tokoh nasional, Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish
Madjid, Amien Rais, dan John Sapi’ie.

Mereka menyarankan beberapa masukan kepada

Presiden untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang Detik-Detik yang Menentukan 460

dialami bangsa, antara lain untuk segera melaksanakan pemilihan umum dalam waktu tiga bulan.
Dapat dibayangkan bagaimana “serunya” dialog yang terjadi pada pertemuan yang berlangsung sekitar
dua jam tersebut.

Walaupun saran para tokoh reformasi tentang percepatan pelaksanaan pemilu tersebut ditolak oleh
B.J. Habibie, namun karena alasannya disampaikan dalam bentuk dialog, maka terlepas memuaskan
atau tidak, mereka setidaknya memahami mengapa B.J. Habibie tidak menerima saran tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan oleh B.J. Habibie dengan mendatangi pimpinan DPR dan pimpinan