SOAL & JAWABAN
1. Apa itu Sistem Pemerintahan?
Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: "sistem" dan "pemerintahan".
Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional
baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga
hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika
salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.
2. Apa yang dimaksud dengan Sistem Parlamenter?
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prisip penataan hubungan kerja
antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan
legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi symbol kepada Negara
saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.
3. Jelaskan karakteristik Presidensial!
• Presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan.
• Para menteri bertanggung jab kepada presiden, bukan kepala parlemen. Mereka tetap
menduduki jabatannya sebagai menteri selama masih dipercaya oleh Presiden.
• jabatan menteri sangat bergantung pada kepercayaan parlemen, melainkan tergantung para
Presiden.
4. Bagaimaana Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia, jelaskan !
Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem
pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial.
Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari
rakyat, melalui mekanisme pemilihian umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.
Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.
Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu:
• Presiden yang dipilih rakyat
• Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam
jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
• Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat
dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi,
pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan.
Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden
akan menggantikan posisinya.
47
Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak
mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet
bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh
parlemen.
Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang
diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk
pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan
oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan
dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi.
Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara
berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar negara. MPR adalah lembaga
tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan
presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
5. Jelaskan perbedaan antara Sistem Parlamenter dan Sistem Presidensial!
Presidensial Parlementer
Presiden menjabat sebagai kepala negara Kepala negara dijabat oleh raja, sultan, maupun
sekaligus kepala pemerintahan. presiden. Sementara kepala pemerintahan dijabat
perdana menteri.
Presiden berwenang secara simbolis maupun Kepala negara hanya hanya berperan secara simbolis.
mengatur langsung pelaksanaan Sementara perdana menteri bertugas untuk membantu
pemerintahan. kepala negara menjalankan pemerintahan.
Presiden menjabat selama lima atau enam Masa jabatan perdana menteri dan kabinet ditentukan
tahun tergantung undang-undang. Jabatan oleh parlemen.
dapat diduduki selama dua periode.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan.
Sementara, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen.
Presiden memiliki hak prerogatif membentuk Kabinet dibentuk oleh parlemen.
kabinet dan memilih menteri-menterinya.
Tidak ada lembaga tertinggi negara. Supremasi tertinggi dijabat oleh parlemen.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab
parlemen. kepada parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen Kepala negara dapat membubarkan parlemen atas
karena anggota parlemen dipilih langsung saran dari kepala pemerintahan.
oleh rakyat.
48
Ada pembagian kekuasaan yang jelas antara Tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas. Kabinet
eksekutif dan legislatif. Eksekutif tidak sangat bergantung pada mayoritas dukungan
bergantung pada parlemen.
parlemen. Parlemen pundapat dikendalikan kabinet
jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas.
49
DAFTAR PUSTAKA
Dian Setiawan (2013) MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN
https://www.academia.edu/8208869/MAKALAH_SISTEM_PEMERINTAHAN
Witantra (2008) Sistem Pemerintahan
http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan
Jenis sistem negara yang ideal untuk Indonesia
https://www.scribd.com
50
BAB VI
HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Manusia
Manusia berasal dari kata "manu" (Sansekerta), "mens" (Latin), yang berarti berpikir, berakal
budi atau makhluk ang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat
diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau
seorang individu.
Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan
istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo
sapiens (Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi
otak otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa
yang bervariasi di mana, dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan
atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam
antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka
dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan
kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta
pertolongan.
Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang
tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan
seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan
timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini
karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar diantara semua
makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan
massa otak dengan tubuh manusia memang memberi kan petunjuk dari segi intelektua Irelatif.
Manusia juga sebagai mahkluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang
menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai
makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya.
Dari pandangan pengertian manusia, penggolongan manusia yang paling utama adalah
berdasarkan jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-
laki atau perempuan. Anak muda laki-laki dikenal sebagai putra dan laki-laki dewasa sebagai pria. Anak
muda perempuan dikenal sebagai putri dan perempuan dewasa sebagai wanita. berdasarkan usia, mulai
dari janin, bayi, balita, pemuda/i, anak-anak, dewasa, remaja, dan akil (orang) balik, tua. penggolongan
yang lainnya, berdasarkan ciri-ciri fisik (warna kulit, rambut, mata; bentuk hidung; tinggi badan),
afiliasi sosio politik-agama (penganut agama/kepercayaan, warga negara, anggota partai), hubungan
kekerabatan (keluarga: keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh;
teman; musuh) dan lain sebagainya.
Manusia sebagai makhluk social, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa
bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia
tidak "menjadi" manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yangbermacam-macam.
Di satu sisi ia menjadi anak buah, tetapi di sisi lain ia adalah pemimpin.
Adapun pendapat para ahli mengenai definisi atau pengertian manusia adalah sebagai
berikut:
51
1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA : Manusia adalah bhineka,tetapi tunggal. Bhineka karena ia
adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang
2. ABINENO J.I : Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau
yang terbungkus dalam tubuh yang fana"
3. UPANISADS : Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan prana
atau badan
4. OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL SYAIBANY : Manusia adalah mahluk yang paling
mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi
(badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan
lingkungan.
5. SOKRATES : Manusia adalah mahluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar
dan lebar.
6. KEES BERTENS : Manusia adalah suatu mahluk yang terdiri dari 2 unsur yang kesatuannya tidak
dinyatakan.
7. I WAYAN WATRA : Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta,
rasa dan karsa.
8. ERBE SENTANU : Manusia adalah mahluk sebaik-baiknya ciptaan-Nya. Bahkan bisa dibilang
manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk yang lain.
9. PAULA J. C & JANET W. K : manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam
situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut menyusun
pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan.
Kesimpulan :
Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk
kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya,
serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik
positif maupun negatif. Manusia juga sebagai mahkluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang
apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun
berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan
tempat tinggalnya.
B. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa prsncis droits de
l'homme jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia
memiliki hak melekat pada dirinya karna ia adalah seorang manusia Hak asai manusia berlaku
kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak
dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi. saling berhubungan dan saling bergantung.
Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut
“dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang
menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi
Manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula
yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang
sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa
hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari
sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan
syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah,
dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan
dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum
52
mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis.
Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak
untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut para ahli hak asasi manusia sudh memiliki
cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari
para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia.
• HAM menurut Jhon Locke
Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada manusia sebagai hak
yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM
memiliki sifat yang mendasar dan suci.
• HAM Menurut Jan Materson
Jan Materson adalah anggota komisi HAM di PBB. Menurutnya HAM adalah hak-hak yang
ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.
• HAM menurut miriam budiarjo
HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir didunia. Hak itu sifatnya universal karna
hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, jenis kelamin, suku dan agama.
• HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto
HAM adalah suatu hak yang bersipat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan
kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan.
Hak asasi manusia menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak adalah
anugerah yang harus dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.
Kesimpulan :
Kesimpulan dari berbagai pengertian HAM diatas adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki
oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat
pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus
dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
C. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan
masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya. Negara-
negara Barat, seperti Amerika, dengan paham Liberalismenya memungkinkan masyarakatnya untuk
melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, sedangkan peran pemerintah sangat kecil dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat.
Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan
HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila,
hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi
kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun
kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi
orang lain. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat
Indonesia.
Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, munculah berbagai produk hukum yang diharapkan
untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara
lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU
53
Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat
kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan
berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan
perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau was-was seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat
Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat
menikmati pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat, seperti, seminar, rapat-
rapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa seperti di masa Orde Baru.
Rakyat Indonesia telah menikmati juga kebebasan berorganisasi. Rakyat tidak hanya bebas
mendirikan partai-partai politik sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Rakyat
bebas pula untuk mendirikian organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti serikat petani, serikat
buruh, perkumpulan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhnya organisasi-organisasi
rakyat dari bawah ini akan memperkuat masyarakat sipil yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem
politik dan pemerintahan yang demokratis.
Namun jika kita amati, upaya pengusutan pelanggaran HAM berat di Indonesia selama ini
masih mengalami hambatan-hambatan. Masyarakat tentunya bisa menilai sendiri bagaimana upaya
pengusutan Peristiwa Trisakti-Semanggi, Peristiwa Kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998,
Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa. Ketidakmampuan penuntasan masalah HAM, telah
menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat terkait dengan keseriusan pemerintah dalam
mengusut masalah tersebut.
Kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia ternyata juga tak diimbangi
dengan perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil, seperti, hak atas kemerdekaan dan
keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya, hak
atas perlakuan yang sama di depan hukum. Dari berbagai daerah, seperti, Poso, Papua, Jakarta, dan
tempat-tempat lain di Indonesia, dilaporkan masih terjadi kekerasan horisontal yang melibatkan unsur-
unsur polisi dan militer.
Hal yang memprihatinkan, sering kali dalam peristiwa kekerasan horisontal, aparat keamanan
seolah-olah tidak berdaya melindungi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kekerasan tersebut.
Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti, kasus pembunuhan, penculikan, penahanan
sewenang-wenang terhadap ratusan ribu orang yang disangka mempunyai kaitan dengan PKI, dan
beberapa kasus lainnya sampai hari ini belum memperoleh penanganan yang adil.
Kesimpulan :
Pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal bahkan sempurna. Tujuan dan cita
– cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
namun masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pejabat
negara, baik itu pelanggaran HAM berjenis langsung ( seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan,
dsb ) maupun pelanggaran HAM secara tidak langsung ( seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang,
ketidakadilan terhadap rakyat ). Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan HAM di
Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan baik bahkan bisa dibilang sangat rendah kualitas
pelaksanaan HAM di Indonesia.
54
SOAL & JAWABAN
1. Jelaskan Pengertian Manusia sebagai makhluk sosial!
Manusia sebagai makhluk social, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia
bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak
"menjadi" manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yangbermacam-macam.
Di satu sisi ia menjadi anak buah, tetapi di sisi lain ia adalah pemimpin.
2. Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM)?
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa prsncis droits de
l'homme jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa
manusia memiliki hak melekat pada dirinya karna ia adalah seorang manusia Hak asai manusia
berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.
3. Jelaskan Pengertian HAM menurut John Locke!
HAM menurut Jhon Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada
manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa
mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci.
4. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia?
Pelanggaran HAM terjadi karena makin banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi adalah tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hambatan dan tantangan
utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan
nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan
perundang-undangan
5. Bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia? Kendala apa saja yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia dalam penegakan HAM? Dan apa solusi yang dapat anda lakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran HAM?
Pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal bahkan sempurna. Tujuan dan
cita – cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, namun masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat
bahkan pejabat negara, baik itu pelanggaran HAM berjenis langsung ( seperti perampokan,
pembunuhan, pemerkosaan, dsb ) maupun pelanggaran HAM secara tidak langsung ( seperti
korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan terhadap rakyat ).
Indonesia memiliki Landasan hukum yang digunakan untuk penegakan HAM, landasan tersebut
terdapat penjelasan mengenai hak yang didapat oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Landasan
hukum yang digunakan untuk penegakan HAM adalah UUD 1945, Pancasila, UU No.39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Di Indonesia juga terdapat lembaga mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Lembaga
tersebut dinamakan Komnas HAM. Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
55
Asasi Manusia, disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi dalam pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Namun kenyataannya, masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi
hingga sampai saat ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga negara Indonesia yang masih
kurang sadar tentang penegakan hak asasi manusia dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi
manusia.
Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam upaya memajukan HAM yaitu :
1. Kondisi sosial budaya yang berbeda. Di Indonesia kan banyak budaya, dari sabang sampai
merauke dan masih ada beberapa perbedaan status sosial yang timbul.
2. Kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat.
3. Kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat. Perbedaan pendapat ini
semakin membuat terhambatnya kemajuan HAM yang ada di Indonesia.
4. Pembuatan undang-undang yang tidak tepat sasaran. Sering banget terjadi pembuatan peraturan
perundangan yang malah membuat pelanggaran HAM yang ada makin banyak.
5. Penindakan yang lemah. Masih sering banget kita temui hukuman yang nggak sesuai sama apa
yang dilakukan. Padahal, aparat hukum seharusnya bertindak adil dan bijaksana dalam
memberikan hukuman agar sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.
6. Rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM. Sama yang kayak tadi
disebutin, banyak orang yang nggak tahu kalau HAM itu penting banget. Tanpa HAM, kamu
bakalan diinjak-injak sama orang lain dan tersiksa.
7. Lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia semakin membuat HAM yang ada di Indonesia
sulit ditegakkan.
Mencegah timbulnya pelanggaran HAM merupakan salah satu upaya menegakkan hak dasar
manusia. upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan enam tindakan
berikut ini:
1. Penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para
penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi
masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM.
3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan
HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Salah satunya melalui
lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-
formal lainnya.
5. Meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara.
6. Meningkatkan kerja sama secara harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat ,sehingga
saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing.
56
DAFTAR PUSTAKA
Namina (2020) Definisi dan Pengertian Manusia Menurut Ahli
http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-
ahli.html?m=1
Septi Rahmadi (2019) Makalah Hak Asasi Manusia
https://osf.io/preprints/inarxiv/9trnz/download
Direktorat Jendral HAM (2013) Bagaimanakah Implementasi HAM di Indonesia
https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/
57
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A. Pengertian dan Jenis-jenis Hak Warga Negara
Hak Warga Negara adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita
terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya
entah secara paksa atau tidak. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri
manusia di mana manusia tersebut memiliki kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hlak ini
berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan
hukum dan lain sebagainya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
Hak Warga Negara menurut Para Ahli :
1. Notonegoro
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya.
2. Kansil
Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah izin
atau kekuasaan yang diberikan hukum.
3. Sudikno Mertokusumo
Sedangkan Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan yang
dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk
dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang
berlaku.
Jenis-Jenis Hak Warga Negara :
1. Hak Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (Pasal 27 ayat 1)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
serta mendapatkan perlindungan hukum.
2. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang
layak.
3. Hak Kemerdekaan Berserikat atau Politik (Pasal 28)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya sesuai undang-undang
yang berlaku dan ikut dalam pemerintahan.
4. Hak Atas HAM (Pasal 28 A-J)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mengembangkan diri.
5. Hak Atas Agama (Pasal 29)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakini.
6. Hak Atas Pembelaan Negara (Pasal 30)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak ikut dalam upaya pembelaan negara.
7. Hak Atas Pendidikan (Pasal 31)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang layak.
8. Hak Atas Budaya (Pasal 32)
58
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
9. Hak Atas Pereknomian (Pasal 33)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki kehidupan ekonomi yang layak.
10. Hak Atas Kesejahteraan Sosial (Pasal 34)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki pemenuhan kehidupan spiritual,
material, dan sosial yang layak, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya.
Kesimpulan :
Hak adalah sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh seluruh warganegara sejak dalam masa
kandungan sekalipun. Hak Warganegara telah diatur dan tercantum dengan sangat jelas dalam undang-
undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan dan atas kehidupan
dan penghidupan yang layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan.
B. Pengertian dan Jenis-jenis Kewajiban Warga Negara
Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga
negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara.Kewajiban warga negara dapat pula
diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai
keistimewaan yang ada pada warga lainnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan,
yang harus dilaksanakan; pekerjaan, dan tugas menurut hukum atau segala sesuatu yang menjadi tugas
manusia.
Kewajiban Warga Negara menurut Para Ahli :
1. Notonegoro
Kewajiban menurut Notonegoro adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya
diberikan oleh pihak tertentu.
2. Curzon
Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, Curzon membagi
kewajiban menjadi lima kategori, yakni:
• Kewajiban mutlak: kewajiban yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir
• Kewajiban primer: kewajiban yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum
• Kewajiban universal: kewajiban pada semua warga negara secara umum
• Kewajiban positif: kewajiban setiap orang untuk melakukan suatu hal.
• Kewajiban publik: kewajiban yang berhubungan dengan interaksi publik
3. John Salmond
Kemudian John Salmond mengartikan kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh
seseorang dan jika tidak melakukan hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi.
Jenis-Jenis Kewajiban Warga Negara :
1. Wajib menaati hukum Undang-Undang dan pemerintah (Pasal 28)
Contoh perwujudan kewajiban: Menghindari tindakan anarkis dan main hakim sendiri.
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara (Pasal 27 Ayat 3)
Contoh perwujudan kewajiban: Menjunjung tinggi Pancasila dan bertindak sesuai dengan ideologi
Pancasila.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia (Pasal 28J Ayat 1)
59
Contoh perwujudan kewajiban: Menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang latar
belakang agama, ras, dan suku.
4. Wajib belajar (Pasal 31 Ayat 2)
Contoh perwujudan kewajiban: Wajib belajar 12 tahun.
5. Wajib membayar pajak (Pasal 23 A)
Contoh perwujudan kewajiban: Membayar pajak setiap tahunnya sebelum tenggat waktu.
6. Wajib ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara (Pasal 30)
Contoh perwujudan kewajiban: Ikut serta dalam kegiatan ronda keliling untuk mengamankan
daerah sekitar.
7. Wajib menjaga budaya nasional (Pasal 31 ayat 1 dan 2)
Contoh perwujudan kewajiban: Mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia.
Kesimpulan :
kewajiban adalah tugas dan tuntutan yang harus ditunaikan oleh seluruh warga negara berkaitan dengan
ketentuan yang telah berlaku baik secara hukum dan tatanan ketatanegaraan. Hak dan kewajiban
warganegara telah diatur dan tercantum dengan sangat jelas dalam undang-undang dasar 1945 yang
menyatakan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan dan atas kehidupan dan penghidupan yang
layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan.
C. Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia
Contoh Penerapan Hak Masyarakat :
1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap orang
harus menghormati dan mematuhi hukum.
2. Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.
3. Beragama dan Beribadah
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-
masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.
4. Membela Negara
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang di
perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.
Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat :
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti
menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai masyarakat
Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada kehidupan
masyarakat.
3. Membayar Pajak
60
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk pembangunan. Sebagai
masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib mengikuti
pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.
Kesimpulan :
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan juga kesejahteraan dalam menjalani
kehidupannya. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan
kewajibannya dengan bersungguh-sungguh dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya.
61
SOAL & JAWABAN
a. Apa yang dimaksud dengan Hak Warga Negara?
Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia di mana manusia
tersebut memiliki kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hlak ini berarti warga negara
berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain
sebagainya.
b. Jelaskan pengertian Hak Warga Negara menurut Notonegoro!
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya.
c. Apa yang dimaksud dengan Kewajiban Warga Negara?
Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara
dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara.Kewajiban warga negara dapat pula
diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara
sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.
d. Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang?
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan juga kesejahteraan untuk
mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat yang menjalankan kewajiban akan
medapatkan haknya sehingga menciptkan kehidupan yang harmonis. Hak dan kewajiban berperan
mengatur kehidupan masyarakat agar enggak memicu konflik sosial.
e. Apakah Hak dan Kewajiban harus seimbang? Apa yang terjadi jika Hak dan Kewajiban tidak
dilaksanakan secara seimbang? Bagaimana cara mencapai Keseimbangan antara Hak dan
Kewajiban? Dan berikan contoh Hak dan Kewajiban Mahasiswa sebagai warga negara Indonesia!
Hak dan Kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak seseorang bisa didapatkan jika sudah
menjalankan kewajiban, Sementara kewajiban dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. setiap
individu harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai dengan undang-undang
serta norma yang berlaku di masyarakat.
Alasan mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu :
1. Hak dan Kewajiban Merupakan Satu Kesatuan
Hak dan akewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Hal ini dikarenakan kewajiban yang dilaksankan dengan sungguh-sungguh akan memunculkan
hak yang harus diterima dan begitu juga sebaliknya.
2. Mengurangi Kecemburuan Sosial
Alasan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang adalah untuk mengurangi
kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya kelas sosial yang
dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat.
62
3. Mengatur Kehidupan Masyarakat
Hak dan kewajiban berperan mengatur kehidupan masyarakat agar tidak memicu
konflik sosial. Salah satu penyebab konflik sosial adanya keinginan mendapatkan hak
namun tidak ingin melaksanakan kewajiban.
Yang akan terjadi jika hak dan kewajiban dilaksanakan tidak seimbang adalah:
1. Hak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Berpotensi melanggar hak-hak orang lain.
3. Bisa menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan
berpotensi menimbulkan permusuhan, perpecahan dan konflik yang merusak kerukunan
hidup.
Keseimbagan antara hak dan kewajiban memang seharusnya dilakukan dan dicapai, dengan cara
melaksanakan keduanya dengan semaksimal mungkin. Selain menuntut dan melaksanakan hak
maka seseorang harus mengutamakan akan kewajiban yang seharusnya dilakukan.Sebagai contoh
warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, akan tetapai sebagai warga negara
juga berkewajiban untuk membela negaranya dari serangan musuh dan penjajah.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu juga dengan cara mengetahui posisi
diri kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus tau hak dan kewajiban masing-masing seperti
yang tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan
terpenuhi, maka kehidupan masyarakar akan aman sejahtera.
Contoh Hak dan Kewajiban Mahasiswa sebagai warga negara Indonesia :
Hak Mahasiswa :
1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau
terganggu haknya sebagai mahasiswa.
Kewajiban Mahasiswa :
1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang
berlaku.
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan
yang telah disepakati bersama dosen.
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga
kewibawaan serta memelihara nama baik dan martabat.
4. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak
menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada
kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku.
63
DAFTAR PUSTAKA
Nikita Rosa - detikEdu (2022) Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-
kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli
Nafiah (Banten) Hak dan Kewajiban Warga Negara
https://osf.io/dv27j/download/?format=pdf
Atika Mayasari (2022) 10 Jenis Hak Warga Negara dan contoh
Perwujudannya https://adjar.grid.id/amp/543434523/10-jenis-hak-warga-
negara-dan-contoh-perwujudannya?page=2
Kumparan (2021) Contoh Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan
Bermasyarakat di Indonesia https://kumparan.com/berita-update/contoh-
penerapan-hak-dan-kewajiban-dalam-kehidupan-bermasyarakat-di-
indonesia-1wS0tOmEBru
64
DAFTAR PUSTAKA
Eprints, Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
https://eprints.umm.ac.id
Dwi Atikah Qho’althofnish, Landasan Hukum PKN
https://id.scribd.com/doc/259914296/Landasan-Hukum-PKN-docx
Jurnal Ponsel, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
https://www.jurnalponsel.com/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan/
Staff Gunadarma, Pengertian Bangsa dan Negara
http://elman_miska.staff.gunadarma.ac.id
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015) HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN UUD 45
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732
Melbby Nanasi (2018) Makalah Demokrasi
https://www.academia.edu/37484204/MAKALAH_DEMOKRASI
Wikipedia, Bentuk-bentuk Demokrasi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#:~:text=negara%20Uni%20Soviet.-
,Demokrasi%20Pancasila.,juga%20mengutamakan%20kepentingan%20yang%20berimbang
Rozzy De Guci's Blog (March 29, 2014) Makalah Konsep Demokrasi dan Bentuk Demokrasi dalam
Sistem Pemerintahan Negara dan Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
https://rozzydeguci.wordpress.com/tag/perkembangan-pendidikan-pendahuluan-bela-negara/
Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP (2017) Negara dan Konstitusi
https://simdos.unud.ac.id2f0542d649a363d3f04d06edb24599a0.pdf
Anshori Muhajir (2020) MAKALAH PENGERTIAN, ASAL MULA, SIFAT DAN
HAKEKAT, DAN UNSUR UNSUR NEGARA
https://www.academia.edu/42216940/MAKALAH_PENGERTIAN_ASAL_MULA_SIFAT_
DAN_HAKEKAT_DAN_UNSUR_UNSUR_NEGARA
Ilmusiana, Fungsi negara paling lengkap http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsi-negara-
paling-lengkap.html
Ega Gabriel, Pengertian dan Bentuk-bentuk Negara
https://osf.io/r9he3/download/?format=pdf
Zakky, Sifat-Sifat Negara Beserta Ciri-Ciri, Unsur, dan Penjelasannya
https://www.seluncur.id/sifat-sifat-negara/
Benedict Aderson, Konsep Nasionalisme
http://www.konsep-nasionalisme-benedict-aderson.co.id
Syekh Nurjati, KONSEP NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN
http://sc.syekhnurjati.ac.id
Yassirli Segamit (2014/2015) MAKALAH NASIONALISME
https://www.academia.edu/23328393/MAKALAH_NASIONALISME
Dian Setiawan (2013) MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN
65
https://www.academia.edu/8208869/MAKALAH_SISTEM_PEMERINTAHAN
Witantra (2008) Sistem Pemerintahan
http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan
Jenis sistem negara yang ideal untuk Indonesia
https://www.scribd.com
Namina (2020) Definisi dan Pengertian Manusia Menurut Ahli
http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-
ahli.html?m=1
Septi Rahmadi (2019) Makalah Hak Asasi Manusia
https://osf.io/preprints/inarxiv/9trnz/download
Direktorat Jendral HAM (2013) Bagaimanakah Implementasi HAM di Indonesia
https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/
Nikita Rosa - detikEdu (2022) Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-
kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli
Nafiah (Banten) Hak dan Kewajiban Warga Negara
https://osf.io/dv27j/download/?format=pdf
Atika Mayasari (2022) 10 Jenis Hak Warga Negara dan contoh
Perwujudannya https://adjar.grid.id/amp/543434523/10-jenis-hak-warga-
negara-dan-contoh-perwujudannya?page=2
Kumparan (2021) Contoh Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan
Bermasyarakat di Indonesia https://kumparan.com/berita-update/contoh-
penerapan-hak-dan-kewajiban-dalam-kehidupan-bermasyarakat-di-
indonesia-1wS0tOmEBru
66