MODUL AJAR Ekonomi kelas x
LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. Lembaga Jasa Keuangan Lembaga jasa keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 2. Otoritas Jasa Keuangan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Tujuan OJK Ada beberapa tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut: a. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang c. Dapat melindungi segala kepentingan konsumen dan masyarakat di bidang jasakeuangan.
Fungsi OJK Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi otoritas jasa keuangan berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu dan integritas terhadap semua kegiatan di bidang/sektor jasa keuangan. Tugas OJK Tugas Otoritas Jasa Keuangan Otoritas jasa keuangan bertugas sebagai berikut: a. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. b. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal,dan c. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana pensiun,perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan danpengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar
Wewenang OJK Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut: a. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank yang mencakup: Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar, kepemilikan, sumber daya manusia, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi, akuisisi bank, merger, dan pencabutan izin usaha bank. b. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank mencakup: Rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, pencadangan bank, dan rasio kecukupan modal minimum. c. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank. d. Sistem informasi peminjam atau debitor, Pengujian kredit, dan Standar akuntansi bank. Pengawasan dan pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank yang mencakup sebagai berikut: 1. Tata kelola bank 2. Manajemen Resiko 3. Pemeriksaan bank 4. Prinsip mengenali nasabah dan anti pencucian uang. 5. Pencegahan pembiayaan kepada teroris dan kejahatan perbankan BANK https://hilmihusada.wordpress.com/2012/11/15/sejarah-bank-indonesia/ 3. Pengertian Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 1998 tentang Perbankan, Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian Bank syariah Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga karena
bunga bank dalam islam yaitu riba (sesuatu yang dilarang dalam Islam), hal inimerugikan salah satu pihak yaitu peminjam. Fungsi Bank (konvensional dan syariah) Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: 1. Sebagai penerima kredit (kredit pasif) dari masyarakatBank sebagai penerima kredit dalam bentuk: a. Simpanan atau tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. b. Deposito atau tabungan berjangka yang hanya bisa diambil dalam jangka waktutertentu. c. Simpanan dalam bentuk giro/rekening koran, yaitu simpanan atas nama penyimpan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro. 2. Sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat Bank dapat memberikan kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun konsumtif. Dana kredit ini berasal dari simpanan, deposito masyarakat maupun dari bank sendiri. 3. Sebagai perantara lalu lintas moneter. Dalam menjalankan fungsi ini, bank dapat melakukan jasa pengiriman uang (transfer), inkaso dan lainnya. Jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya dan menurut kepemilikannya. 1. Jenis Bank Menurut Fungsinya a. Bank Sentral Bank sentral (pusat) merupakan bank yang hanya ada satu pada suatu negara yang bertanggung jawab atas keuangan dan perbankan nasional. Bank sentral milik Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Menurut UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang didirikan dengan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, baik nilai tukar terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing b. Bank Umum Bank umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat serta memberikan seluruh layanan perbankan dalam lalu lintas pembayaran. c. Bank Perkreditan Rakyat BPR kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito saja, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat terutama rakyat kalangan bawah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU perbankan tahun 1998, BPR tidak diperkenankan menerima giro dan tidak boleh ikut dalam kegiatan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, atau wesel, tidak dapat melakukan pembayaran ke luar
negeri dan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada UU tersebut. d. Bank Syariah Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga karena bunga bank dalam islam yaitu riba (sesuatu yang dilarang dalam Islam), hal ini merugikan salah satu pihak yaitu peminjam. Bila tidak mampu mengembangkan usaha dengan dari hasil pinjamannya, maka bunga tetap ditarik. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yaitu besarnya jasa yang diterima bank syariah tergantung keuntungan yang dihasilkan peminjam 2. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya a. Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah b. Bank Swasta Nasional Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki pihak swasta dalam negeri serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta c. Bank Milik Asing Bank asing merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri baik milik swasta maupun milik pemerintah asing yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. d. Bank Milik Koperasi Bank milik koerasi adalah bank yang kepemilikan saham-saham banknya dimilikioleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Prinsip kegiatan usaha Bank Konvensional dan Bank syariah 1. Prinsip Konvensional a. Dilihat dari sisi funding (menghimpun dana dari masyarakat) Bank menghimpun dana dari masyarakat (kreditur) misalnya dalam bentuktabungan dan pemberian jasa simpanan (bunga) sebesar simpanan dan ditetapkan pada saat membuka rekening tabungan atau berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. b. Dilihat dari sisi lending (pembiayaan atau perkreditan) Bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat (debitur) dengan keuntungan jasa (bunga) bagi pihak bank sebesar persentase tertentu sesuai dengan jumlah kredit dan ditetapkan pada saat akad kredit. Pihak penerima kredit wajib mengembalikan fasilitas kredit berupa pokok dan nilai bunganya, baik usahanya untung atau rugi. 2. Prinsip Syariah Bank syariah berdasarkan prinsip syariah, diantaranya: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa Produk Bank konvensional 1. Produk Kredit Pasif (menghimpun dana dari masyarakat) a. Tabungan
Tabungan adalah simpanan masyarakat yang dapat diambil sewaktuwaktu oleh nasabah, apalagi menggunakan ATM (Automatic Teller Machine) penarikan dapat dilakukan kapan saja. b. Giro Giro yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, namun hanya dapat dicairkan mengunakan cek atau bilyet giro. Giro dapat dipergunakan untuk alat pembayaran c. Deposito Berjangka (Time Deposit) Deposito berjangka yaitu simpanan nasabah di bank yang penarikannya tidak setiap saat, namun selama satu periode yang ditentukan, misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Deposito memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan. d. Sertifikat Deposito Sertifikat deposito yaitu salah satu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan. e. Deposits On Call Deposits On Call adalah simpanan yang tetap di bank, simpanan tersebut dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak penabung kepada bank 2. Produk Kredit Aktif (menyalurkan atau memberi dana kepada masyarakat) a. Rekening Koran (R/K) Rekening koran merupakan kredit yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan saat itu. Jaminan kredit rekening koran adalah kekayaan perusahaan atau surat- surat berharga. b. Kredit Akseptasi Kredit Akseptasi merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel. c. Letter of Credit (L/C) Letter of credit merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membantu proses pembayaran barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Seseorang dapat melakukan impor barang dan pembayarannya dilakukan sementara oleh bank, setelah importir mendapatkan hasil barulah ia membayar kepada bank 3. Produk Jasa dalam Lalu Lintas Pembayaran a. Jasa Trasnfer Uang Transfer uang dapat dilakukan antar rekening pada bank yang sama ataupun antar bank. b. Jasa Money Changer Jual beli valuta asing dapat dilakukan pada bank nasional maupun bank asing. c. Jasa Penagihan Utang (Inkaso) Inkaso adalah jasa dalam penagihan piutang nasabahnya. d. Kartu kredit Kartu kredit merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan transaksi, kemudian setiap bulan bank melakukan penagihan atas semua transaksi yang dilakukan nasabahnya. Pada dasarnya kartu kredit hampir sama dengan kartu ATM, namun kartu kredit tidak memiliki simpanan, sehingga pembayaran kepada bank dilakukan
sesudahnya. Produk-produk Bank Syariah Untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk bank syariah kita dari laman https://www.mozaikislam.com/194/produk-produk-bank-syariah.htm Secara garis besar produk perbankan syariah dpt dibagi menjadi 3 yaitu Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, & produk jasa yg diberikan bank kpd nasabahnya. A. Produk Penyaluran Dana 1. Prinsip Jual Beli (Ba’i)Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan & termasuk harga dari harga yg dijual Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja & investasi dalam bank syariah, yaitu: 1. Ba’i Al Murabahah Jual beli dgn harga asalditambah keuntugan yg disepakati antara pihak bank dgn nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kpd nasabah yg kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dgn kesepakatan. 2. Ba’i Assalam Dalam jual beli ini nasabah sbg pembeli & pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dgn harga barang yg dipesan & sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yg tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sbg penerima pesanan & pembayaran dilakukan dgn segera. 3. Ba’i Al Istishna Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dpt dilakukan beberapa kali pembayaran. 2. Prinsip Sewa (Ijarah)Ijarah adl kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yg disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kpd nasabah dgn biaya yg telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. 3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu: Musyarakah Adalah salah satu produk bank syariah yg mana terdapat 2 pihak atau lebih yg bekerjasama utk meningkatkan aset yg dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yg mereka miliki baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yg bekerjasama memberikan kontribusi yg dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adl pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yg dijalankan pelaksana proyek. Mudharabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kpd pengelola dgn perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yg mendasar antara musyarakah dgn mudharabah adl kontribusi atas manajemen &
keuangan pd musyarakah diberikan & dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pd mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja. B. Produk Penghimpun Dana Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, & deposito. Prinsip yg diterapkan dalam bank syariah adalah: 1. Prinsip Wadiah. Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yg diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yg dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. 2. Prinsip Mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yg tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan & deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah & deposito mudharabah. Tidak ada pemabatasan bagi bank utk menggunakan dana yg telah terhimpun. 2. Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus & pemilik dpt menetapkan syarat-syarat khusus yg harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan utk bisnis tertentu, atau utk akad tertentu. 3. Mudharabah muqayyadah off balance sheet:Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha & bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yg harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha & pelaksana usahanya.oduk Bank syariah PASAR MODAL
4. Pengertian Pasar Modal Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Fungsi pasar modal a. Fungsi saving Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunanan mata uang karena inflasi b. Fungsi kekayaan Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestassi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investaasi nyata. Misalnya rumah atau perhiasan c. Fungsi likkuiditas Instrumen pasa rmodal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya d. Fungsi pinjaman Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan untuk membiayai kegiatannya. Peran Pasar Modal Pasar Modal memiliki peran dalam sistem perekonomian indonesia antara lain: 1. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapat modal 2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan 3. bagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi 4. Sebagai sarana untuk menampung tenaga kerja 5. Sebagai sarana meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah 6. Sebagai salah satu indikator mengenai situasi perekonomian Lembaga Penunjang Pasar Modal Lembaga penunjang pasar pasar modal diantaranya yaitu: a. Bapepam Lembaga ini dibentuk untuk mengawaasi kegiatan pasar modal di Indonesia b. Bursa efek Bursa efeek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga c. Akuntan publik Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar dibursa efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut. d. Underwriter Agar seluruh surat berharga laku terjual, maka penjualananya dijamin oleh sebuah institusi bernama underwriter.
e. Wali amanat Jasa walli amanat ediperlukan dalam penerbitan obligaasi. Wali amanat mewakili kepentingan pembeli oblligasi f. Notaris Penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga laiinnya merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Keputusan RUPS ini harus disyahkan oleh Notaris. g. Konsultan hukum Berdasarkan UU Pasar Modal no.8 tahun 1995. Konsultan hukum adalah hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Bapepam h. Lembaga clearing Perpindahan surat-surat berharga tidak mungkin dilakukan setiap kali terjadi transaksi, oleh karena itu diperlukan lembaga Clearing sebagai institusi yang berwenang menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga. Instrumen / Produk Pasar Modal Instrumen atau produk di pasar modal sama halnya dengan pasar barang. Produk-produk itu antara lain: 1. Saham Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan . 2. Obligaasi Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar pemberi pinjaman (pemodal) dan yang memegang saham baru yang akan didiberi pinjaman (emiten) 3. Right issue Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. 4. Warrant (Waran) Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya warrant tersebut. Warraant diterbitkan dengan maksud agar investor tertarik membeli obligaasi atau saham yang diterbitkan emiten. 5. Reksa Dana Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana adalah sebagai berikut. 1) Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaankepada investor public dilakukan melalui penjamin emisi dan agenpenjual.
Bagaimanakah prosedurnya? Tata cara pemesanansaham atau obligasi seperti, “harga penawaran”, “jumlah sahamyang ditawarkan”, “masa penawaran”, dan informasi lain yangpenting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional dandiumumkan kepada masyarakat/publik dalam bentuk prospektus. 2) Investor yang berminat, dapat memesan saham atau obligasi dengancara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan mengikutiprosedur yang telah ditetapkan. 3) Investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. 4) Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasilpenawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukanpemesanan. 5) Proses penjatahan saham atau obligasi (biasa disebut dengan“allotment”) kepada investor yang telah memesan dilakukan olehpenjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atauobligasi. Sehubungan dengan proses penjatahan, Anda perlumemperhatikan beberapa istilah berikut ini. “Undersubscribed” adalah total saham atau obligasi yangdipesan oleh investor kurang dari total saham atau obligasiyang ditawarkan. Dalam kondisi seperti ini, semua investor pasti akan mendapat saham atau obligasi sesuai denganjumlah yang dipesannya. “Oversubscribed” adalah total saham atau obligasi yangdipesan oleh investor melebihi jumlah total saham atau obligasiyang ditawarkan. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinaninvestor mendapatkan saham atau obligasi kurangdari jumlah yang dipesan, atau bahkan mungkin tidak mendapatkansama sekali. 6) Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investorkurang dari jumlah yang dipesan, atau telah terjadi “oversubscribed”maka kelebihan dana investor akan dikembalikan (proses ini seringdisebut dengan “refund”). 7) Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepadainvestor melalui Penjamin Emisi dan Agen Penjual. Sebelum membicarakan mekanisme transaksi di pasar sekunder (bursa efek) perlu diketahui bahwa: a. Jual beli di bursa efek hanya dapat dilakukan melalui perusahaan pialang yang resmi menjadi anggota bursa b. Apabila telah menjadi anggota bursa berarti perusahaan telah menyetorkan modal dan me persyaratan yang telah ditentukan untuk dapebagai at melayani masyarakat sebagai perantara perdagangan efek. c. Pialang dapat juga memberikan anjuran/nasihat sehubungan dengan rencana investasi pemodal d. Investor wajib membayar komisis kepada pialang e. Saham yang diperdagangkan dibursa efek ditentukan dalam satuan perdagangan yang disebut Lot f. Satu Lot terdiri dari dulu 500 lembar sedangkan setelah tahun 2012 satu Lot hanya 100 lembar.
5. ASURANSI Pengertian Asuransi Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk premi asuransi dan memberikan tanggungan atau penggantian ketika nasabah mengalami sesuatu. Fungsi Asuransi Menjamin perlindungan dari resiko (kerusakan, kehilangan, kerugian atau lainnya)yang diderita satu pihak. Meningkatkan effektivitas dan effisiensi pengamanan sebab tidak perlu dengan pengumuman dan pengawasan khusus untuk memberikan perlindungan. Mempermudah pembiayaan dengan hanya membayar premi dalam jumlah tertentuyang sudah disepakati, nasabah tidak perlu menanggung sendiri kerugian atas resiko yang muncul. Sebagai dasar bank untuk memberikan kredit. Karena pihak bank memerlukan jaminana perlindungan atas sesuatu yang dijadikan agunan oleh pemohon kredit. Sebagai investasi (tabungan jangka panjang) seperti dalam kasus asuransi jiwa. Jumalah premi yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada nasabah dalam jumlah yang lebih besar. Menutup lost of earning power seseorang atau badan ketika sudah tidak bekerja. Prinsip Asuransi Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation dan contribution. a. Insurable Interest Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. b. Utmost good faith Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan. c. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. d. Indemnity Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). e. Subrogation Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
f. Contribution Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. 6. DANA PENSIUN Definisi Dana Pensiun Menurut Wahab (2005:34) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”. Menurut UU Dana Pensiun (UU RI No.11 Tahun 1992) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992)”. Ada 2 jenis dana pensiun yaitu : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun 1992). 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan ( Pasal 1 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 1992). Dana Pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program yang diikutinya. Hal ini berlaku untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagaimanapun juga kedua jenis dana pensiun ini memiliki fungsi yang sama yakni untuk menyediakan program pemberian manfaat pensiun bagi pesertanya. Hanya saja peserta program pensiun disini sangat berbeda dimana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, pesertanya adalah para karyawan yang dipekerjakan oleh Dana Pensiun bersangkutan. Sedangkan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, pesertanya adalah pihak eksternal atau non-pegawai dari Dana Pensiun bersangkutan. Program Pensiun Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, ”Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta”. Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (dalam Bachtiar: 2005: 177) : Program pensiun (pension plan) merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak :pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada program pensiun; pekerja yangmenerima imbalan; dan dana pensiun. Dana
pensiun (pension fund) terpisah daripemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk (trustee). Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (dalam Wibowo: 2002: 147), “Program pensiun (pension plan) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”. Sebelum lahirnya UU Dana Pensiun, dikenal beberapa istilah Dana Pensiun yaitu : 1. Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang dibayarkan dari cadangan perusahaan (book reserve) atau dari biaya perusahaan (pay as you go). 2. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya dan telah memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah. 3. Program pensiun pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang dikelola oleh PT. Taspen. 4. Program pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT. Asabri.