stula S Studi Lapangan di Kabupaten Gunung Kidul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PKP Fasilitasi Tahun 2025 Maret 2025 Ika Sulistyo Devi, S..E., .,M.M
penambahan menu pada sptl daftar isi Perjanjian kinerja dan kewenangan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan 01 02 03 04 06 07 gagasan perubahan dari lesson learn di bappeda gunung kidul implementasi di inspektorat kabupaten sleman inovasi pelayanan ‘pantau sleman” sub bagian evaluasi dan pelaporan stakeholder dan strategi komunikasi sumber daya “pantau sleman” 08 manajemen pengawasan 09 10 05 Jiwa kepemimpinan pada subbagian evaluasi dan pelaporan pengendalian “pantau sleman”
Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Sleman mempunyai tugas mengkoordinasi penyiapkan bahan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; b. perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan; c. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat sebagai atasan langsung. perjanjian kinerja Perjanjian kinerja Tahun 2025 Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, yaitu : a. Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi HALAMAN 01 MAJALAH STULA Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kabupaten Gunung Kidul disebut sebagai salah satu warisan dunia, karena merupakan salah satu wilayah dengan topografi karst-nya (Pegunungan Sewu) yang telah mendunia. Bahkan pernah disebut-sebut sebagai salah satu warisan dunia karena keunikannya. Karst Pegunungan Sewu dicirikan dengan berkembangnya kubah karst, yaitu bentukan positif yang tumpul, tidak terjal. Wikipedia Stula ke Pemkab Gunung Kidul Gunung Kidul sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kapanewon Wonosari. Nama kabupaten ini berasal dari Bahasa Jawa, yaitu "Gunungkidul" (bahasa Indonesia: gunung di selatan), yang wilayahnya terletak di jajaran Pegunungan Sewu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wikipedia Sumber : Image Google
Locus Bappeda Gunung Kidul Kepemimpinan Kepala Bappeda Gunung Kidul sangat menginspiratif untuk diadopsi, yaitu beliau sangat menguasai ketugasan Bappeda, dan mengetahui permasalahanpermasalahan dan solusi yang telah dan akan dilakukan. Hal tersebut menandakan bahwa Kepala Bappeda selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lain, dan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Pembuat kebijakan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil analisis data yang tepat. Dengan data, kebijakan dapat difokuskan pada area yang paling membutuhkan, sehingga penggunaan sumber daya lebih tepat sasaran. Penyusunan Renstra Bappeda tahun 2021 s.d 2026 telah menggunakan teknik analisis USG dalam menentukan prioritas isu strategis. Adapun dalam menentukan faktor internal dan eksternal juga menggunakan teknik analisis SWOT (kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T) Gagasan Perubahan dari Lesson Learn Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Wikipedia. HALAMAN 1 HALAMAN 0 2 MAJALAH STULA Sumber : Image Google
Teladan kepemimpinan Kepala Bappeda Gunung Kidul sangat relevan jika diterapkan di Inspektorat Kabupaten Sleman. Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melakukan ketugasan audit, maupun ketugasan lainnya dalam membantu menyelesaikan kasus permasalahan perangkat daerah harus mengumpulkan bukti-bukti dan data yang relevan agar rekomendasi yang diberikan tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan. implementasi di Inspektorat Kabupaten Sleman Begitu pula ketugasan Sub bagian evaluasi dan pelaporan dalam menyusun laporan kinerja Instansi dan laporan tahunan juga harus didukung data dan bukti dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian-bagian lain di Inspektorat. Dalam melakukan evaluasi atas kegiatan juga diperlukan teknik analisa permasalahan, agar permasalahan yang diangkat benar-benar menjadi permasalahan dalam organisasi, serta untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mendeteksi perubahan, risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. HALAMAN 03 MAJALAH STULA “Pengambilan keputusan harus berdasarkan data dan bukti yang relevan” sumber image : audit peningkatan jalan kalurahan sumber : image koordinasi tim saber pungli sumber : image exit meeting pemeriksaan interim BPK
SeorangpemimpindiSubbagian EvaluasidanPelaporan diharapkanmampumenjalin koordinasidenganparastake holder,antaralain:bagianlaindi Inspektorat,perangkatdaerah, stakeholderdiluarpemerintah kabupaten,yaituBPKP,BPK, InspektoratPropinsi,Inspektorat Jenderal,danAparatPenegak Hukum.Haltersebutmenjadi modalpentingdalam menyelesaikantindaklanjutatas rekomendasipengawasanyang dilakukandiKabupatenSleman. Jiwa kepemimpinan HALAMAN 04 MAJALAH STULA sumber : image Entry Meeting Pemeriksaan Inspektorat DIY sumber : image koordinasi dengan Irjen Kemendagri sumber : image koordinasi pendampingan tindak lanjut pengawasan di kalurahan
MAJALAH STULA HALAMAN 4 Melalui inovasi ini diharapkan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK lebih Efektif, sehingga : 1.Inspektorat dapat lebih cepat mengupload bukti tindak lanjut ke sistem BPK 2.Dokumen tindak lanjut dari OPD dapat tersampaikan seluruhnya ke BPK 3.OPD dapat langsung melihat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti 4.OPD dapat memantau hasil telaah BPK “PANTAU SLEMAN “pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjut Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu : 1. Capaian Tindak lanjut BPK lebih meningkat 2.Waktu tindak lanjut menjadi efektif dan efisien tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sleman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yaitu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. sumber : pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi BPK semester 1 2024 sumber : image koordinasi pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi BPK HALAMAN 05
Saat ini organisasi sektor publik memiliki tantangan untuk melayani stake holder secara cepat dan berkualitas. Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku personil penyedia layanan dalam organisasi sektor publik memiliki peran sentral dalam menyediakan pelayanan publik dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam era yang semakin kompleks dan dinamis, ASN dihadapkan pada tantangan untuk terus berpikir kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar efisien dalam menjalankan tugas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah dalam memberikan layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stakeholders terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi. Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, mempunyai fungsi antara lain pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Didalam melaksanakan ketugasannya Inspektorat wajib berpikir kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar efisien dalam menjalankan tugas dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga kegiatan pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi BPK juga perlu adanya inovasi agar kegiatan lebih efisien dan meningkatkan capaian penyelesaian pemutakhiran tindak lanjut. Inovasi ini akan dilakukan dengan mengembangkan SPTL berupa penambahan menu pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK kedalam SPTL yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. penambahan menu pada SPTL HALAMAN 06 MAJALAH STULA “Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjut (SPTL)” Sumber : Image Sampul depan SPTL
STAKEHOLDER HALAMAN 07 MAJALAH STULA STRATEGI KOMUNIKASI Berdasarkan peta kekuatan stakeholder tersebut, maka dilakukan upaya komunikasi, terutama kepada mereka yang tidak termasuk dalam kelompok promoters. Strategi komunikasi dilakukan kepada semua kelompok stakeholder termasuk promoters. Oleh karena itu strategi komunikasi yang dilakukan untuk masing-masing kelompok stakeholder akan berbeda-beda. Strategi komunikasi yang dilakukan tertuang dalam tabel disamping.
3 SUMBERDAYA (ANGGARAN, SDM, STAKEHOLDERS, SARANA PRASARANA) KEGIATAN “PANTAU SLEMAN” 1 Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp675.000,00 2 P E N Y U S U N A N S O P “ P A N T A U S L E M A N ” Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp75.000 3 BE L A N J A P E M E L I H A R A A N A S E T T I D A K BERWU J U D - S O F TWA RE Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp20.000.000,00 4 S O S I A L I S A S I D A N L A U N C H I N G “ P A N T A U S L E M A N ” Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp5.325.000,00 5 P E N Y U S U N A N E V A L U A S I D A N P E L A P O R A N Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp237.500,00 L A P T O P M I C R O P H O N E SDM yang terlibat ditunjukkan dalam struktur berikut : 1 2 HALAMAN 08 MAJALAH STULA PERSIAPAN PERENCANAAN AKSI PERUBAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN “PANTAU SLEMAN” T o t a l A n g g a r a n Rp 2 6 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 SDM PELAKSANAAN “PANTAU SLEMAN” SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN “PANTAU SLEMAN” P R I N T E R 3 4 L C D P R O Y E K T O R 5 J A R I N G A N I N T E R N E T
Pengawasan dinilai efektif jika: 1) rekomendasi atas temuan audit telah ditindaklanjuti oleh para mitra audit; 2) kecepatan dan ketepatan pelaksanan tindak lanjut di atas. Jika kedua hal di atas tidak dilakukan, maka pengawasan dinilai sia-sia (tidak efektif, tidak bermanfaat, tidak berhasil). MANAJEMEN PENGAWASAN Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dilaksanakan dari suatu kegiatan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya organisasi. Pimpinan secara aktif akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang sudah diorganisasi sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Adanya kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas dapat dikoreksi untuk menjadi pembelajaran pada perencanaan tahap berikutnya. Pelaksanaan pengawasan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang merupakan sarana penyampaian temuan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengendalian pengawasan mencakup: 1) proses pemantauan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dalam LHP oleh pihak penerima LHP; 2) implementasi sistem kendali mutu dalam pengawasan terhadap keseluruhan tahapan manajemen pengawasan, sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan rencana pengawasan. MAJALAH STULA HALAMAN 09 Sumber : image Penyerahan LHP BPK ke Pemkab Sleman Sumber : image pemutakhiran tindaklanjut rekomendasi APIP
Pengendalian Pelaksanaan “PANTAU SLEMAN” HALAMAN 10 MAJALAH STULA
HALAMAN 11 MAJALAH STULA sumber : image rapat koordinasi Pengendalian Pelaksanaan “PANTAU SLEMAN”
PKP FASILITASI 2025 Ika Sulistyo Devi, S.E.,M.M NDH : 14 Kelompok : 4