The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aviadwiananda, 2021-05-03 07:32:47

AVIA DWI ANANDA (TGS13)

AVIA DWI ANANDA (TGS13)

AVIA DWI ANANDA
1B DIII KEBIDANAN

Jenis-jenis korupsi beserta contoh

perbuatan yang merugikan negara. Suap. Dwi menjelaskan pengertian suap adalah
Perbuatan yang merugikan negara, dapat semua bentuk tindakan pemberian uang atau
di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun
keuntungan dengan cara melawan hukum baik itu perorangan atau badan hukum
dan merugikan negara serta (korporasi). “Sekarang korporasi sudah bisa
menyalahgunakan jabatan untuk mencari dipidana, makanya penting sekali dunia usaha
keuntungan dan merugikan negara. mengerti audit. Jadi penerimanya ini syaratnya
Syaratnya harus ada keuangan negara yang khusus, penerimanya itu klasifikasinya ialah
masih diberikan. Biasanya dalam bentuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.
tender, pemberian barang, atau Pasal diberikannya di depan atau DP dulu atau
pembayaran pajak sekian yang dibayar nanti di belakang diminta, itu tidak menjadi
sekian. Kalau ada yang bergerak di sektor persoalan, dua-duanya tetap suap-menyuap
industri alam kehutanan atau sepanjang kita memberikannya kepada dua
pertambangan, itu mereka ada policy tax pihak
juga agar mereka menyetorkan sekali Contoh dari kasus korupsi suap-menyuap seperti
pajak, semua itu kalau terjadi curang nanti menyuap pegawai negeri yang karena
bisa masuk ke konteks ini (kerugian jabatannya bisa menguntungkan orang yang
negara). memberikan suap, menyuap hakim, pengacara,
atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam
UU PTPK

gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi penggelapan dalam jabatan. Kategori ini
jenis ini adalah pemberian hadiah yang sering juga dimaksud sebagai
diterima oleh pegawai negeri atau penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan
penyelenggara negara. Gratifikasi dapat seorang pejabat pemerintah yang dengan
berupa uang, barang, diskon, pinjaman kekuasaaan yang dimilikinya melakukan
tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya penggelapan laporan keuangan,
pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya menghilangkan barang bukti atau
Gratifikasi dapat berupa uang, barang, membiarkan orang lain menghancurkan
diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket barang bukti yang bertujuan untuk
pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta menguntungkan diri sendiri dengan jalan
fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini merugikan negara.
diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal Contoh : tindakan seorang pejabat
12C UU PTPK, yang menentukan pemerintah dengan kekuasaaan yang
Contoh : “Pegawai Negeri atau dimilikinya melakukan penggelapan
penyelenggara Negara yang menerima laporan keuangan, menghilangkan barang
hadiah, padahal diketahui atau patut di bukti atau membiarkan orang lain
dugabahwa hadiah, tersebut diberikan menghancurkan barang bukti yang
sebagai akibat atau disebabkan karena bertujuan untuk menguntungkan diri
telah melakukan atau tidak melakukan sendiri dengan jalan merugikan negara.
sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan jabatannya.”

pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang perbuatan curang. Menurut Dwi,
dilakukan oleh pegawai negeri atau perbuatan curang ini biasanya terjadi di
penyelenggara negara untuk menguntungkan proyek-proyek pemerintahan, seperti
diri sendiri atau orang lain secara melawan pemborong, pengawas proyek, dan lain-
hukum atau dengan menyalahgunakan lain yang melakukan kecurangan dalam
kekuasaaannya dengan memaksa seseorang pengadaan atau pemberian barang yang
memberikan sesuatu, membayar, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain
menerima pembayaran dengan potongan, atau atau keuangan negara.
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Contoh : Perbuatan curang yang dimaksud
Contoh : - Pemerasan yang dilakukan oleh dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan
pejabat pemerintah karena mempunyai oleh pemborong, pengawas proyek,
kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan
memaksa orang lain untuk memberi atau TNI/Polri, yang melakukan kecurangan
melakukan sesuatu yang menguntungkan dalam pengadaan atau pemberian barang
dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e yang mengakibatkan kerugian bagi orang
UU PTPK. lain atau terhadap keuangan negara atau
- Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang dapat membahayakan keselamatan
kepada seseorang atau masyarakat dengan negara pada saat perang. Selain itu
alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah pegawai negeri yang menyerobot tanah
bagian dari peraturan atau haknya padahal negara yang mendatangkan kerugian bagi
kenyataannya tidak demikian. Pasal yang orang lain juga termasuk dalam jenis
mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 korupsi ini.
huruf e UU PTPK.

benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah
kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa
yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. “Ini juga
biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di
pemerintahan, kalau BUMN bisa juga kalau dibiayain sama APBN
Contoh : Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu
instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk
pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses
seleksi yang disebut dengan tender.
Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan
jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan
penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau
kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang
menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta.
Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus
sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai
korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK


Click to View FlipBook Version