PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI 8 UNDANG UNDANG

PENDIDIKAN BUDAYA
ANTI KORUPSI

8 UU TENTANG
KORUPSI

Siti Nikmatia Kasim D-III
Kebidanan Kelas IC

DOSEN PENGAMPUH: SITI
CHOIRUL DWI ASTUTI, SST,

M.Tr, Keb

Ketetapan Majelis

Permusyawarakata

Rakyat RI MPR RI Nomor 1/ MPR/2003. Tentang peninjauan
kembali materi dan status hukum ketetapan majelis
0202 narasameP adnegA permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan namonaH tatsE laeR
majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia
tahun 1960 sampai dengan 2002. Peninjauan
terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR
ini merupakan satu rangkaian kegiatan reformasi
konstitusi yang integral, sebagai akibat dari
perubahan Undang-Undang Dasar.

UU No. 3 namonaH tatsE laeR
TAHUN
1971

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi.
Tercatat sepanjang periode 1960-1970 terdapat banyak
perkara tindak pidana korupsi. Beberapa masalah yang timbul
saat pembentukan undang-undang ini antara lain, usulan
untuk memberlakukan pembuktian terbalik dan ketentuan
berlaku surut (retroaktif). Undang- Undang ini terdiri dari 37
pasal dan 7 bab.

UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1980

Tentang tindak pidana suap hak
keuangan/administrasif pemimpin dan
anggota lembaga tinggi negara serta bekas
pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan
bekas anggota lembaga tinggi negara. Undang-
Undang ini hanya terdiri dari enam pasal. Inti
dari undang-undang ini baik pemberi maupun
penerima suap dapat dipidana penjara dan
denda. Contohnya pada pasal 2-3.

UNDANG-UNDANG
No. 28 Tahun 1999

tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Undang-undang ini mempunyai 24 pasal. Dan di keluarkan pada masa referensi yaitu
kepemimpinan presiden BJ habibie. Ada beberapa hal yang mendasari di bentuknya undang
undang ini dan masing masing pasal yang terkandung dalam undang- undang sudah cukup
jelas tertera di dalamnya tentang apa itu uu no 28 tahun 1999

UNDANG- Tentang pemberantasan tindak
UNDANG pidana korupsi. undang-undang
ini terdiri dari 45 pasal dan VII
No. 31 bab. dalam penerapan undang-
Tahun undang ini Terdapat berbagai
1999 interpretasi atau penafsiran yang
berkembang di masyarakat. dan
terdapat 2 alasan di undangkan
undang-undang ini

Tentang perubahan atas undang-undang nomor31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi. UU ini di buat setelah menimbang
beberapa hal yaitu: a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi
secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan
secara luar biasa.
b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari
keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap
UU hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil
NO.20 dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
TAHUN Tindak Pidana Korupsi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan
2001 Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

UNDANG- UNDANG NO.30
TAHUN 2002

Tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi KPK sebagai suatu komisi yang
memiliki tugas dan kewenangan di bidang pemberantasan tindak pidana. KPK adalah
lembaga Negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. tidak hanya kpk namun ada beberapa aparat negara yang bekerja sama

dengan KPK dalam menanggulangi korupsi di negara ini.

INPRES NO.2 TAHUN 2014 namonaH tatsE laeR

inpres no. 2 tahun 2014 ini merupakan bentuk instruksi presiden
tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014
untuk menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi
Negara, Para Gubemur, serta Para Bupati/Walikota. untuk mengikuti
beberapa instruksi salah satunya yaitu.Menyusun aksi PPK Tahun
2014, dengan berpedoJJ:?an pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan
Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012·2014 dan disesuaikan

dengan situasi serta kondisi dari masing-masing
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.

namonaH tatsE laeR

TERIMA KASIH<3

0202 narasameP adnegA