Badan Kepegawaian
Negara
Buku Saku
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur diucapkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya,
Buku Saku tentang Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan ini dapat diselesaikan
dengan baik.
Buku saku ini memberikan informasi mengenai
gambaran umum dan langkah-langkah
menyusun Standar Kompetensi Jabatan. Melalui
buku ini diharapkan Instansi Pemerintah
memperoleh pemahaman yang lebih baik dan
dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan
di instansi masing-masing.
Direktur Jabatan ASN
Sri Gantini, S.Sos., M.AP
DAFTAR ISI
01 DASAR HUKUM DAN 13 CONTOH KAMUS
DEFINISI KOMPETENSI TEKNIS
02 KELOMPOK 16 KAMUS
JABATAN STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI ASN MANAJERIAL
0 3 MANFAAT 17 KAMUS
18 KOMPETENSI
04 KAMUS KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
DALAM STANDAR
KOMPETENSI LANGKAH-LANGKAH
JABATAN PENYUSUNAN
STANDAR
KOMPETENSI JABATAN
05 KAMUS 22 CONTOH FORMULIR
KOMPETENSI STANDAR
TEKNIS KOMPETENSI JABATAN
07 LANGKAH-LANGKAH 3 3 PENUTUP
PENYUSUNAN KAMUS
KOMPETENSI TEKNIS
10 KAMUS KOMPETENSI 3 4 SUMBER
TEKNIS BIDANG
KEPEGAWAIAN
01
DASAR HUKUM
UU No. 5 Tahun 2014
PPPPNNo.o1. 117TaThauhnun20210720jo.
PERMENPANRB No. 38
Tahun 2017
DEFINISI
dapleaAJnmapdgbadiSepmarattaetnaeaajtrlanhulnpaubdurkekaaaasrSadtrniailanap,naKnlikkaosla.euemkhNtoapyeerdngraeaeatatnnsemurggknagrpsaiipilsasni
02
KELOMPOK JABATAN
STANDAR KOMPETENSI ASN
Standar Kompetensi Jabatan
disusun untuk:
Jabatan Pimpinan Tinggi:
Utama
Madya
Pratama
Jabatan Fungsional:
Keahlian: Utama,
Madya, Muda, Pertama
Keterampilan:
Penyelia, Mahir,
Terampil, Pemula
Jabatan Administrasi:
Administrator
Pengawas
Pelaksana
03
MANFAAT
Perencanaan
Kelompok Pengadaan
Rencana Suksesi
Penempatan
Sistem Informasi
Manajemen ASN
Uji Kompetensi
Pengembangan Pengembangan
Karier Kompetensi
Promosi
dan/atau Mutasi
04
KAMUS KOMPETENSI DALAM
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN
Kamus Kompetensi adalah Mencakup:
kumpulan kompetensi yang
meliputi nama kompetensi, Kamus
Kompetensi
definisi kompetensi,
deskripsi dan level Teknis
kompetensi serta indikator
perilaku.
Kamus
Kompetensi
Manajerial
Kamus
Kompetensi
Sosial Kultural
05
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Kamus Kompetensi Teknis
berkaitan dengan bidang teknis
jabatan yang
disusun oleh
Kementerian/Lembaga sesuai
lingkup kewenangannya dan
ditetapkan oleh PPK K/L dengan
persetujuan Menteri PANRB.
Terdiri dari:
Kompetensi
Generik (Umum)
Kompetensi
Spesifik (Khusus)
06
Q Bagaimana jika instansi belum
menyusun Kamus Kompetensi
Teknis?
Instansi dapat mengacu pada A
Kamus Kompetensi Teknis di
bidang urusan pemerintahan
yang relevan.
Q Bagaimana apabila tidak ada
juga Kamus Kompetensi Teknis
yang relevan?
Instansi dapat menyusun sendiri Kamus
AKompetensi Teknisnya dengan catatan,
baik Kamus Kompetensi Teknis maupun
Standar Kompetensi Jabatannya hanya
berlaku secara lokal di instansi tersebut.
07
LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
1.Susun proposal: latar
belakang, konsepsi dasar
urusan pemerintahan,
aspek-aspek terkait,
manfaat Kamus Kompetensi
dan Standar Kompetensi
2.Inventarisasi substansi
pokok dari urusan
pemerintahan
3.inventarisasi tugas dan
fungsi satuan organisasi
yang bersifat teknis dari
unit tertinggi hingga
terendah
4.Inventarisasi uraian tugas-
tugas dan hasil kerja
(output)
5.Identifikasi kompetensi
teknis dan unit kompetensi
yang diperlukan
08
LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
6. Rumuskan definisi
kompetensi dan elemen
kompetensi
7. Kelompokkan kompetensi
ke dalam kategori
kompetensi umum dan
khusus
8. Rumuskan indikator
perilaku dan tentukan level
kompetensi
9. Susun setiap unsur dan
unit kompetensi yang telah
dirumuskan ke dalam form:
Identifikasi unsur dan
rincian kompetensi
Kamus Kompetensi Teknis
10. Workshop dengan pihak-
pihak terkait
09
LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
11. Sempurnakan rumusan
kamus kompetensi teknis
berdasarkan masukan hasil
workshop
12. PPK menyampaikan kamus
kompetensi teknis kepada
Menteri PAN-RB
13. PPK menetapkan kamus
kompetensi teknis setelah
mendapat persetujuan
Menteri PAN-RB
14. Instansi penyusun dan
Kemenpan-rb
menginformasikan kamus
kompetensi teknis yang
telah ditetapkan kepada
instansi pemerintah
melalui media informasi
10
KOMPETENSI TEKNIS BIDANG
KEPEGAWAIAN
PERBKN NO. 6 TAHUN 2021
Kompetensi
Generik (Umum)
1.Perumusan kebijakan manajemen
sumber daya manus
ia ASN
2.Advokasi kebijakan manajemen sumber
daya manusia ASN
Kompetensi
Spesifik (Khusus)
1.Penyusunan perencanaan kebutuhan
sumber daya manusia ASN
2.Pengelolaan Sistem Seleksi sumber daya
manusia ASN
3.Pembinaan Jabatan fungsional bidang
sumber daya manusia ASN
4.Pembinaan Jabatan fungsional
5. Pengelolaan standardisasi Jabatan
fungsional bidang sumber daya manusia ASN
11
6. Penilaian kompetensi/potensi sumber daya
manusia ASN
7. Pelaksanaan pengembangan sumber daya
manusia ASN
8. Pengkajian dan penelitian sumber daya
manusia ASN
9. Pelaksanaan konsultas
i dan bantuan hukum
sumber daya manusia ASN
10. Penyusunan standardisasi Jabatan
11. Penyusunan rencana pengembangan Karier
12. Pembinaan penilaian kinerja
13. Pengelolaan teknis kesejahteraan sumber
daya manusia ASN
14. Pengelolaan teknis pengadaan sumber daya
manusia ASN
15. Pengelolaan teknis kepangkatan dan
perpindahan jabatan sumber daya manusia
ASN
16. Pengelolaan teknis pensiun pegawai negeri
sipil dan/atau pejabat negara
17. Pengelolaan teknis status sumber daya
manusia ASN
12
18. Pengelolaan teknis kedudukan sumber daya
manusia ASN
19. Pengelolaan sistem informasi sumber daya
manusia ASN
20. Pengelolaan pengawasan dan
pengendalian manajemen sumber daya
manusia ASN
13
CONTOH KAMUS KOMPETENSI
TEKNIS BIDANG KEPEGAWAIAN
14
15
16
KAMUS KOMPETENSI
MANAJERIAL
Kamus Kompetensi Manajerial berkaitan
dengan kemampuan memimpin dan/atau
mengelola un
it organisasi.
Berdasarkan Lampiran
II Permenpan-rb
Nomor 38 Tahun 2017
Terdiri dari 8 kompetensi:
1. Integritas 5. Pelayanan Publik
2. Komunikasi 6. Mengelola Perubahan
3. Kerjasama 7. Pengembangan Diri
4. Orientasi 8. Pengambilan
pada Hasil Keputusan
17
KAMUS KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL
Kamus Kompetensi Sosial
Kultural terkait denga
n
pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat
majemuk.
Berdasarkan Lampiran
III Permenpan-rb
Nomor 38 Tahun 2017
Terdiri dari 1 kompetensi:
Perekat Bangsa
18
LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN STANDAR
KOMPETENSI JABATAN
Mengumpulkan Data
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Nama jabatan, tugas pokok, dan fungsi
2. Informasi Jabatan/Analisis Jabatan
Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas untuk Jenis
dan Level Kompetensi
3. RENSTRA/RENJA Organisasi
Visi dan Misi Organisasi untuk Jenis Kompetensi
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
dan Panjang Nasional/Daerah
untuk Jenis Kompetensi
5. Peraturan Perundangan Terkait JPT, JF, dan
JA dan Dokumen Pendukung Lain
untuk Jenis Kompetensi
19
Analisis Data
Menentukan kesesuaian jabatan dengan
mandat dan tugas organisasi serta
relevan dengan visi dan misi organisasi
Identifikasi kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial kultural
berdasarkan kamus
kompetensi
Required Competency Level (RCL)
Level 1 : Awareness
Level 2 : Basic
Level 3 : Intermediate
Level 4 : Advance
Level 5 : Expert
20
Menyusun persyaratan
Jabatan
1. Pangkat
2.Kualifikasi Pendidikan:
Jenjang
Bidang Ilmu
Pelatihan (teknis, manajerial, atau
fungsional
Pengalaman Kerja
Indikator Kinerja Jabatan (kualitas dan
kuantitas hasil kerja serta biaya yang
waktu yang diperlukan)
21
Mengelompokkan
persyaratan kompetensi ke
dalam tiga kategori, yaitu
mutlak, penting, dan perlu
Tips!
Untuk memudahkan,
data-data tersebut
dapat diinvetarisasi
ke dalam tabel excel
terlebih dahulu
Mengisi formulir Standar
Kompetensi Jabatan sesuai
format Lampiran IV
Permenpan-rb Nomor 38
Tahun 2017
C O N T O H F O R M U L I R S T A N D A R 22
KOMPETENSI JABATAN
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Validasi
1.Konfirmasi kepada atasan pemegang
jabatan, pejabat standarisasi jabatan
setingkat pimpinan tinggi madya atau
pratama, dan pejabat yang dianggap
mampu memberi masukan
2.Hasil divalidasi dan disempurnakan
dan kemudian disusun berdasarkan
struktur organisasi
Penetapan
1.Disampaikan ke Kemenpan-rb melalui
website
2.Pembahasan oleh Kemenpan-rb
dengan pihak terkait
3.Ditetapkan oleh menteri dan diberi
kode jabatan
4.Standar Kompetensi Jabatan dapat
digunakan secara nasional
33
PENUTUP
Buku saku ini memberikan informasi
mengenai tata cara penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan kepada Instansi
Pemerintah. Upaya sosialisasi dengan
memanfaatkan berbagai media seperti ini
terus dilakukan guna memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang
penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
Dengan demikian, diharapkan bahwa
pelaksanaan sistem merit dan manajemen
karier ASN dapat berjalan sebaik mungkin
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
34
SUMBER
UU Nomor 5 Tahun 2014
PP Nomor 11 Tahun 2017
Permenpan-rb Nomor 38 Tahun 2017
Permenpan-rb Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2021