The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lelakiserbabisa, 2018-12-10 02:58:41

IR MENKUMHAM

1

1

2

PENERBIT: PT ASASIRA Kerja Keras,
Kerja Cerdas
PEMIMPIN UMUM
Ali Ramadan Kementerian Hukum dan Kemenkumham, karena kementerian ini
HAM tergolong kemen­ khususnya di Ditjen Pemasyarakatan tidak
WAKIL PEMIMPIN terian paling besar karena mempunyai dana yang cukup untuk mere­
UMUM memiliki kantor wilayah habilitasi para korban narkoba.
Agus Rachman di semua provinsi, kecu­
ali di Kalimantan Utara. Dan godaan itu bisa muncul kapan saja,
PEMIMPIN REDAKSI/ Sebagai salah satu kementerian yang seperti tahanan narkoba menggoda sipir,
PENANGGUNG JAWAB: besar, maka tantangan yang dihadapi ke­ sehingga terpengaruh dan moral hazard­
Yapto Prahasta Kesuma menterian ini juga tidak kecil. nya cukup tinggi.

WAKIL PEMIMPIN Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Masyarakat umumnya tentu saja priha­
REDAKSI: Laoly menyebut, tantangan itu adalah pe­ tin tapi nyaris tidak pernah menawarkan
Armei Indra nyelesaian peraturan perundang-un­ atau memberi solusi. Sebab setiap kali
dangan, pelarian narapidana, terjadi kerusuhan di LP, sorotan terarah ke
REDAKTUR PELAKSANA: pelanggaran keimigrasian,
Samsul Bakhri penyaluran bantuan hu­ Kemenkumham.
kum, penataan kelem­ Bersyukur di Ditjen
SEKRETARIS REDAKSI: bagaan, pengang­ Pemasyarakatan telah
Rosmawati garan dan perso­ mendapatkan tam­
alan sumber daya bahan 14 ribu sipir.
DEWAN REDAKSI: manuasia. Diharapkan de­
Bima Kurniawan, ngan tambahan
Darussalam, Edar Tapi per­ darah segar ini,
Pattikawa, soalan paling sebagian beban
Ykas Altana Darosta besar dan kla­ berkurang.
sik yang dihadapi Kerja keras
DESIGN & PRODUKSI: Kemenkumham dan kerja cer­
F. Mario adalah jumlah das merupakan
narapidana yang te­ kata kunci untuk
FOTOGRAFER: rus meningkat mele­ menjawab semua
Herkis MKS bihi kemampuannya un­ tantang­an di atas.
tuk membangun fasilitas Terkait itu, setiap bulan
SIRKULASI : yang ada. Khususnya di bidang
Teguh Permana narkoba. bahkan hampir setiap ada
momentum, pimpinan Kemen­
KONTRIBUTOR Posisi jumlah tahanan dan napi hingga terian tak pernah lelah mengingatkan ja­
DAERAH 29 Maret 2018 berada di angka 238.485 jaran Kementerian baik di pusat maupun
AR Yunanda (Padang) orang. Sedangkan kapasitas gedung yang di daerah untuk tetap semangat menyele­
Jaka Maulana (Medan) ideal 122 ribu orang, sehingga terjadi over saikan satu-persatu persoalan yang diha­
Ferdinand ZW (Batam) kapasitas. dapi secara tuntas dan berkualitas.
M. Husni Fahruddin Pekerjaan belum selesai, masih banyak
(Kaltim) Satu kamar tahanan ditempati lebih dari target di tahun 2018 ini yang harus disele­
7 orang. Itu penuh sesak, bahkan berna­ saikan. Tantangan ke depan semakin berat.
ALAMAT:  fas saja sulit. Sehingga ada istilah untuk ber­ Kompleksitas permasalahan semakin tinggi,
Jl. Bangka I/11B, Pela nafas saja tahanan harus bergantian.   tuntutan masyarakat pun semakin beragam.
Mampang - Jakarta Selatan Untuk itu perlu kerja keras, kerja cerdas
12720 Selain itu, di Tanjung Gusta, Medan dan kerja ikhlas memberikan yang terbaik
Tel : 021-71791388 kapasitasnya 3500, tapi 50% diisi tahan­ untuk masyarakat.
an narkoba. Untuk menyikapi ini harus Optimalkan penggunaan teknologi
EMAIL REDAKSI: ada paradigma baru dalam merespon ten­ informasi disemua aktivitas birokrasi dan
[email protected] tang penanganan kejahatan narkoba. perkokoh E-Gov untuk mewujudkan Ke­
yahoo.com menterian Hukum dan HAM semakin pro­
Kalau boleh, jika hanya pemakai ja­ngan fesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan
PERCETAKAN dimasukkan ke dalam tahanan, tetapi cu­ dan Inovatif. Redaksi
PT. Sukma Indah Printing kup direhabilitasi saja. Kalau dimasuk­
kan akan menjadi persolan juga bagi

3

DAFTAR ISI NASIONAL 40 RESENSI BUKU 68

NASIONAL 42 Tantangan Bangsa Kisah Para
Indonesia adalah Penjajahan Pencari
Program Padat Karya Model Baru Keadilan di
Tunai, Percepat Peradilan
Pengentasan Agama
Kemiskinan

PERISTIWA 16
KILAS PERISTIWA 20
DAERAH 22
KILAS DAERAH 24

HUKUM 26
EKSEKUTIF 30

NASIONAL 34

KILAS NASIONAL 44

POLITIK 46

s WAWANCARA 50 LAPORAN UTAMA
LEGISLATIF 52

JENDELA ISTANA 56 Jaga Integritas WAWANCARA 50
FOKUS 58 dan Kerja Keras
KILAS EKONOMI 62 Mengubah Strategi Hadapi
Menjalankan tugas dan fungsi di bidang Peraturan Situasi
KESEHATAN 64 Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum,
Kekayaan Intlektual, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan NASIONAL 42
KILAS INTERNASIONAL 66 HAM bukanlah hal yang mudah. Terlebih, di masing-masing
RESENSI BUKU 68 bidang kerja mendapat perhatian di masyarakat. Namun, Koperasi
RESENSI FILM 69 Kemenkumham akan maju jika jajarannya bekerja penuh
RAGAM 70 dedikasi, menjaga kejujuran dan menjaga martabatnya.
GAYA HIDUP 72

WISATA 74 Produktif
OLAHRAGA 76 Prioritas
Dana
SALAM 78 Bergulir

LPDB-

KUMKM

6

4

SURAT PEMBACA

BANDARA KERTAJATI SIAP DIPAKAI MUDIK LEBARAN MAKNA PERINGATAN HARI KARTINI

Kabar gembira bagi pemudik Lebaran yang tinggal di DKI Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Ini sebagai hari
J­akarta dan Jawa Barat yang memilih jalur mudik lewat Bandara kelahiran Raden Adjeng Kartini yakni 21 April 1879.
Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Rencananya bandara ini akan
diujicoba pada 24 Mei, bulan depan. Kartini adalah wanita yang menyerukan kepada seluruh kaum
wanita agar terus bersinar, seperti harapannya yang ada di dalam
Bandara Kertajati sendiri direncanakan akan melayani rute buku ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’.
menuju ke enam kota yakni Surabaya, Denpasar, Makassar,
B­ anjarmasin, Balikpapan, dan Medan. Kartini merasa peran wanita di Indonesia sangat lemah karena
harus dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dikenal, tidak bisa
Diperkirakan bandara ini bisa menampung hingga 5,6 juta pe­ mendapatkan pendidikan dan jauh dari peradaban yang maju.
numpang pertahunsetelahselesai pembangunantahappertamanya.­
Kartini sangat mengerti nasib para wanita yang direndahkan dan
Kehadiran bandara Kertajati diharapkan bisa menjadi pendam­ Kartini pun melakukan perjuangan untuk menjadikan kaum wanita
ping Bandara Soekarno-Hatta, untuk mengatasi lonjakan penum­ menjadi ikut terdidik, salah satu usahanya yaitu dengan mendirikan
pang saat ini yang mencapai 70 juta. Bahkan diperkirakan, tahun sebuah sekolah wanita di Semarang, Jawa Tengah.
depan jumlah penumpang bisa menembus hingga 100 juta.
Makna peringatan Hari Kartini yaitu untuk mengenang dan
Bandara Kertajati sebagai bandara besar dan berskala internasi­ meneruskan perjuangan Kartini dalam memajukan para wanita
onal untuk memenuhi koridor ekonomi mulai dari Jakarta Timur, agar perjuangan yang sudah dilakukan dengan susah payah itu tidak
Bekasi, Cikarang, hingga Cikampek. Terlebih lagi, Cikarang meru­ menjadi sia-sia.
pakan jantung ekonomi koridor Jakarta- Bandung.
Kartini ingin para wanita Indonesia mendapatkan pendidikan
Bahkan, potensi lahan seluas 1800 hektar yang dimiliki Bandara yang setara dengan para pria dan juga membebaskan kaum wanita
Kertajati masih sangat besar untuk dikembangkan ke tahap selan­ dari kebodohan.
jutnya. Total investasi untuk bandara ini menelan biaya sekitar Rp
23 triliun. Hal ini sudah tampak nyata dari banyaknya wanita yang telah
mengenyam pendidikan yang tinggi dan mendapatkan profesi yang
Konsep dua bandara besar yang saling berdekatan di sebuah baik di bidangnya. Kartini juga ingin para wanita mendapatkan per­
negara sudah diimplementasikan oleh Amerika Serikat di New York, lakuan yang sama dalam segi kehidupan.
Inggris untuk bandara di London, dan Jepang untuk bandara yang
ada di Tokyo. Itulah sebabnya, konsep multiple airport sudah layak Misalnya saja kaum wanita mendapatkan hak untuk melawan
diterapkan di Jakarta. dari berbagai tindakan kekerasan yang biasa terjadi di dalam ke­
hidupan rumah tangga, dan juga mendapatkan perlindungan dari
Slamet Jaya tindakan kekerasan atau penindasan lainnya.
Karawang, Jawa Barat
Kartini ingin para wanita di Indonesia meneruskan segala per­
juangannya untuk menjadikan para wanita mendapatkan hak-hak
dengan semestinya.

Sri Wahyuni
Medan, Sumatera Utara

5

LAPORAN UTAMA

Jaga Integritas
dan Kerja Keras

Menjalankan tugas dan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan, Administrasi
Hukum Umum, Kekayaan Intlektual, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan HAM bukanlah
hal yang mudah. Terlebih, di masing-masing bidang kerja mendapat perhatian di ma-
syarakat. Namun, Kemenkumham akan maju jika jajarannya bekerja penuh dedikasi,
menjaga kejujuran dan menjaga martabatnya.

Sepanjang tahun 2017 telah telah dis­ elesaikan sepanjang tahun 2017,” indah tapi dia tidak bisa berjalan kemana-
banyak yang dilakukan kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna mana. Komitmen dan kemauan bekerja
H.Laoly kepada Majalah Indonesia Report. harus diikuti dengan kerja keras dan  kerja
­Kementerian Hukum dan ikhlas,” tuturnya.
Meski demikian, kader PDI-Perjuang­an
HAM (Kemenkumham) ini tetap meminta supaya jajarannya mening­ Menkumham menambahkan, Direk­
katkan kinerja pada tahun 2018 ini. Sebab, torat Jenderal Pemasyarakatan unit kerja
dalam pelaksanaan tugas dan masih banyak kinerja yang harus dicapai dan Kemenkumham telah mendapat tambah­
masih banyak tugas yang harus dikerjakan. an 14.000 petugas sipir Lembaga Pema­
tanggung jawabnya. Hal ini syarakatan (Lapas).
Jajaran pegawai di Kemenkum­
tidak lepas dari kerjasama yang luar biasa ham tidak cukup sekadar berpuas hati. Penambahan sumber daya manusia
Jajaran Kemenkumham, diminta supaya (SDM) ini merupakan bagian dari 17.528-
dari seluruh jajaran di lingkungan Kemen­ memperhatikan semangat memberikan an CPNS yang direkrut kementeriannya
pelayanan publik kepada masyarakat harus pada tahun 2017 yang lalu.
kumham serta dukungan dari kementerian lebih baik lagi dan berkualitas.
Dengan penambahan ini, ia berharap
atau lembaga lain. “Jangan seperti mobil cantik Ferrari tidak ada alasan lagi bahwa kasus napi lari
yang nampak indah tanpa bensin. Nampak dan kasus narkoba di balik Lapas karena
“Semisal penyelesaian peraturan per­ faktor kekurangan SDM.

undang-undangan, pelarian narapidana, “Kalau sudah tambah 17.528, 14.000 di
dalamnya sipir Lapas, dan prestasi di Lapas
pelanggaran keimigrasian, penyaluran masih ada pelarian, masih ada narkoba,
masih ada lain-lain, tidak ada lagi rasio­
bantuan hukum, penataan kelembagaan, nalitasnya mengatakan bahwa persolaan
di Lapas adalah persoalan kekurangan
penganggaran dan persoalan sumber orang. Tantangan ke depan pada Dirjen
PAS (Pemasyarakatan) adalah untuk me­
daya manusia menjadi pekerjaan yang nyelesaikan persoalan yang sudah berurat
berakar,” tegasnya.
MI/RAMDANI.
Pihaknya juga berniat melakukan pe­
nilaian atau evaluasi terhadap kepala Lapas
dan kepala Rutan. Mereka yang punya ke­
cenderungan bermasalah akan menjadi
catatan kementeriannya. “Orang yang
punya kecenderungan tidak baik menjadi
catatan kami,” tegasnya lagi.

Profesional

Menteri Yasonna menekankan para
pegawai baru yang telah diterima di ling­

Menkumham, Yasonna H.Laoly.
6

kungan Kemenkumhan untuk mengede­ Penghargaan Penghargaan dari Menko Pembangu­
pankan kejujuran dalam bekerja. Nilai-nilai nan Manusia dan Kebudayaan atas Top 40
ini, kata dia, seharusnya menjadi pedoman Dibawah kepemimpinan Menkumham Pelayanan Publik Tahun 2017 yaitu Sistem
aparatur sipil negara dalam menjalankan Yasonna, setidaknya Kemenkumhan telah Teknologi E-Filling Renewel Trademark,
tugasnya. mendapatkan 16 penghargaan dan 6 rekor Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Stan­
MURI dari berbagai kegiatan. dar Pelayanan Publik dari Ombudsman.
“Kemenkumham saya percaya akan ma­
ju dan lebih baik jika betul-betul bekerja Penghargaan tersebut yakni, Top 35 Dan Apresiasi dari Kementerian PAN
penuh dedikasi, menjaga kejujuran, dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Top dan RB atas terbangunnya Sistem Aplikasi
menjaga martabat,” ujarnya. 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, CPNS yang akuntabel, transparan, bebas
Penghargaan Direktorat Jenderal PNBP dari KKN berbasis informasi serta Peng­
Selain itu, nilai yang juga ditekankan Kementerian Keuangan Tahun 2016, Peng­ hargaan dari Ikatan Akuntan Indonesia
Yasonna adalah bekerja keras dan berinte­ hargaan BKN sebagai Kementerian yang (Akuntan Award 2017) kepada Menkum­
gritas. Yasonna mengatakan, Kemenkum­ Konsisten Menggunakan Metode Com­ ham Yasonna Laoly atas dedikasi, prestasi,
ham memiliki peran strategis dengan tugas puter Assisted Test dalam Pelaksanaan inovasi dan kontribusi dalam implementa­
yang heterogen. Karena itu, dibutuhkan Manajemen Pengawai Negeri Sipil, Pre­ si governance, transparansi dan akuntabili­
SDM yang mumpuni dan memiliki dedi­ dikat Kepatuhan Tinggi dalam Standari­ tas di Indonesia serta mengangkat citra
kasi tinggi. sasi Pelayanan Publik Tahun 2016 dari Om­ akuntan di masyarakat.
budsman, Apresiasi atas Kontribusi PNBP
Yasonna mengharapkan SDM yang Terbesar dalam APBN Tahun 2016. Adapun rekor MURI yang didapat yakni
mampu bekerja secara profesional, punya Penyuluhan Hukum Serentak yang diikuti
kemampuan, memiliki dedikasi, akunta­ Penghargaan atas Pengelolaan PNBP satu juta lebih audience, Rekor Pemba­
bel, dan mampu bertanggung jawab atas Terbaik Tahun 2016 dari Kementerian ngunan Sumur Bor Serentak pada 275 titik
tugasnya. Keuangan, Penghargaan Peringkat perta­ lokasi, sumbangan dari pegawai Kemen­
ma dari Kementerian Keuangan yaitu Eva­ kumham kepada masyarakat di musim ke­
“Selain itu juga sinergitas, tidak one luasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun marau, Rekor menyanyikan lagu nasional
man show. Harus membina jaringan ker­ 2016 untuk pagu anggaran diatas 10 triliun, “Hari Merdeka” oleh WBP seluruh ­Indonesia
jasama baik vertikal dan horizontal,” tu­ Penghargaan dari Kementerian Keuangan yang berjumlah sekitar 197 ribu orang.
turnya. sebagai Terbaik Pertama dalam Kinerja
Pengelolaan Anggaran Kategori Pagu Besar Rekor peserta terbanyak pertandingan
Kualifikasi lainnya yang harus dipenuhi tingkat K/L Tahun Anggaran 2017. olahraga tradisional terompah panjang
sebagai aparatur sipil negara (ASN) yakni yang diikuti WBP dari kurang lebih 400
inovatif. Yasonna yakin, inovasi akan mem­ Penghargaan Kementerian PAN dan Lapas/Rutan se-Indonesia, Acara Kunjung­
bawa perubahan kinerja Kemenkumham RB atas Pelayanan Publik kategori Waktu an Warga Binaan Serentak dengan tema
menjadi lebih baik dalam melayani publik. Respon Cepat Tahun 2017, Penghargaan “Sehari Bersama Mereka” dilaksanakan se­
Badan Kepegawaian Negara atas Pengelo­ luruh Lapas, Rutan dan LPKA di ­Indonesia,
Di era digital ini, kata dia, ASN dituntut laan Kepegawaian Terbaik Tingkat Kemen­ dan Bhakti Sosial oleh Narapidana Pramu­
mengikuti perkembangan jaman dan me­ terian Besar, Penghargaan Kementerian ka Terbanyak.
nyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Keuangan sebagai Nominator Terbaik Ke­
tiga Pengelolaan PNBP Tahun 2017. lYapto Prahasta Kesuma
“Kalau pedoman ini digunakan maka
PNS bisa lebih baik dari pegawai swasta,”
katanya.

Menkumham terima Piagam KEMENKUMHAM.GO.ID
Penghargaan dari BKN.
7

LAPORAN UTAMA

Capaian Kinerja
Mewujudkan Nawacita

Berbagai terobosan dan inovasi telah dilakukan Kemenkumham dalam rangka mening­
katkan pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini termasuk dari Sembilan Agenda
Prioritas Nasional Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Di bidang Peraturan Peningkatan Layanan Jasa AHU dengan kan dalam waktu paling lama 30 hari kerja,
Perundang-undangan, melakukan Perubahan Sistem Pelayanan Penelusuran informasi kekayaan intlektual
Kemenkumham telah Publik dari Sistem Manual kepada Sistem secara gratis yang dapat diakses melalui la­
melakukan penghar­ Elekronik (Online System). man DJKI www.dgip.go.id.
monisasian peraturan
perundang-undangan. Perubahan yang revolusioner dalam Dilakukan upaya peningkatan permo­
Proses pengharmonisasian adalah suatu sistem Pelayanan Publik yang ada di Ditjen honan Kekayaan Intlektual dalam negeri
tahapan pembentukan peraturan perun­ AHU merupakan wujud komitmen dalam dan pemberian insentif pemerintah, di­
dang-undangan yang bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan AHU lakukan upaya untuk melindungi dan me­
mengharmonisasikan aturan yang terdapat kepada publik yang lebih baik, cepat, dina­ ningkatkan Indikasi Geografis Nasional.
di dalam materi muatan peraturan perun­ mis, akuntabel.
dang-undangan. Menjalin kerjasama di bidang Indikasi
Di bidang Layanan Kekayaan Intlektual Geografis dengan pihak luar negeri seperti
“Melalui tahapan harmonisasi diharap­ telah dilakukan upaya peningkatan laya­ Uni Eropa dengan tujuan untuk menja­
kan dapat meminimalisir Peraturan Per­ nan kekayaan intlektual melalui E-Keka­ dikan produk-produk Indikasi Geografis
undang-undangan yang tumpang tindih yaan Intlektual seperti Perpanjangan Mer­ Nasional dapat dipasakan di Uni Eropa dan
sehingga kepastian hukum terwujud,” kata ek secara online sudah dilakukan sehingga pasar internasional lainnya.
Menkumham Yasonna H. Laoly. perpanjangan dapat dilakukan dalam
waktu paling lama 14 hari kerja, Pencatatan “Sampai saat ini telah terdaftar sejum­
Di bidang Administraasi Hukum hak cipta online sudah dilaksanakan se­ lah 40 Indikasi Geografis Nasional se­
Umum (AHU), Terciptanya Kepastian dan hingga pencatatan hak cipta dapat dilaku­ perti Lada Muntok, Kopi Kintamani, Ubi
C­ ilembu, Beras Adan Krayan dan lainnya,”

HAM.GO.ID Menkumham Yasonna H. Laoly bersalam-salaman
dengan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Keberhasilan Kemenkumham dalam menjalankan

tugas dan fungsinya tidak terlepas dari dukungan
semua jajarannya.

8

Presiden Joko Widodo didampingi Menkumham ISTIMEWA
Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan kepada
sejumlah daerah yang masuk kategori peduli HAM di

Kota Solo, Jawa Tengah.

kata Menkumham. Melalui handphone publik diberikan ham.go.id atau www.balitbangham.go.id.
Di bidang Keimigrasian, telah dilaku­ tips cerdas hukum dan tempat kemana Kelebihan layanan e-book salah satu­
mereka harus menghubungi atau melapor­
kan Sistem Pelayanan Paspor OSS (One kan jika ada masalah hukum. “Aplikasi ini nya lebih praktis tanpa harus mendatangi
Stop Service) pemohon datang langsung juga mempromosikan web streaming dari perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM
diproses hingga foto dan wawancara, Early BPHNTV,” jelas Menteri Yasonna. dan untuk kemananan hasil Litbang tidak
Morning Passport Servis, Sunset Passport dapat di download/di copy paste.
Service, Sistem online antrian permohonan Adil, aplikasi ini menyajikan semua da­
paspor dan pembentukan 11 Unit Layanan ta akses keadilan terutama bantuan hukum Sementara itu di bidang Sumber Daya
Paspor (ULP) yang merupakan salah satu secara komprehensif. Di dalamnya ada Manusia (SDM). Meningkatkan kualitas
upaya untuk meningkatkan keimigrasian OBH, Penyuluh Hukum, Kelompok Sadar SDM Kemenkumham yakni e-Komunikasi
dengan lebih mendekatkan pelayanan Hukum, Desa Sadar Hukum, Kantor Polres Internal, semua informasi tentang dan ke­
kepada masyarakat serta mengurangi ke­ se Indonesia, Rutan dan Tahanan. giatan lainnya yang dilaksanakan oleh BPS­
padatan permohonan pada Kantor Imi­ DM Hukum dan HAM dapat diinformasi­
grasi yang memiliki volume permohonan Publik diberi informasi lengkap di tiap kan melalui e-Komunikasi Internal serta
paspor yang cukup tinggi. Bekerjasama titik yang hendak dilihat. Aplikasi ini juga mempermudah pimpinan di lingkungan
dengan Pemda untuk membuka Unit Kerja melibatkan publik untuk mengawasi kin­ BPSDM Hukum dan HAM dalam meman­
Keimigrasian, dalam rangka meningkatkan erja OBH dan Penyuluh Hukum. tau dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
layanan pada masyarakat.
Sidbankum Online, aplikasi ini meru­ E-learning, sistem pengembangan
Di bidang Pemasyarakatan. Mening­ pakan solusi atas sistem yang standar, pegawai (diklat) menggunakan metode
katnya jumlah reintegrasi sosial dalam prosedur reimbursement yang sederhana e-learning rasio pegawai Kemenkumham
proses pemasyarakatan pidana. Upaya serta transparansi dimana OBH tahu persis yang dapat dilakukan pengembangan
Ditjen Pemasyarakatan dalam meningkat­ alasan penolakan reimbursement. menjadi 1:4 atau 1 orang yang telah mengi­
nya jumlah reintegrasi sosial dalam proses kuti pengembangan pegawai kemungkin­
pemasyarakatan narapidana melalui Re­ Selain itu aplikasi ini menjamin akun­ an 4 tahun pegawai tersebut akan dilaku­
misi Online, Pembebasan Bersyarat On­ tabilitas dan sinergitas, dimana aplikasi kan pengembangan.
line, Sinkronisasi administrasi peradilan ini juga melibatkan publik untuk ikut me­
berbasis TI melalui Implementasi Sistem ngawal pelaksanaannya melalui www.adil. Penerimaan CPNS sesuai kebutuhan
Peradila­ n Pidana Terpadu antara Kemen­ bphn.go.id. pegawai dan diutamakan penerimaan
kumham dengan Mahkamah Agung. pegawai pelaksana teknis pemasyarakat­
Di bidang Penelitian dan Pengembang­ an dan imigrasi secara transparan dengan
Tips cerdas an Hukum dan HAM. Terbentuknya per­ menggunakan sistem Computer Assisted
aturan perundang-undangan yang mampu Test (CAT) yang diawasi pelaksanaannya
Di bidang Pembinaan Hukum dan Na­ menjawab kebutuhan masyarakat dan dengan melakukan kerjasama dengan
sional telah dilakukan penyuluhan hukum perkembangan global secara tepat waktu. ICW, Ombudsman, LSM di daerah dan
serentak kepada 1.600.000 siswa siswi SMA BEM Perguruan Tinggi se Indonesia, un­
pada 33 provinsi, Aplikasi Android Legal Pada tahun 2017 telah menghasilkan tuk menjamin penerimaan CPNS yang
Smart Channel, aplikasi android ini senga­ 56 buku Hasil Penelitian, Pengembangan transparan, adil serta akutabel.
ja diluncurkan untuk segmentasi penguna dan Evaluasi, e-book Balitbang HAM, Pela­
andrioid yang merupakan sebagian besar yanan buku-buku hasil Litbang dilakukan Dan penilaian kompetensi pejabat serta
penguna internet. secara online yaitu melalui koneksi inter­ pegawai Kemenkuman dengan metode
net pembaca yang tidak terbatas jarak dan CAT.
tempat dapat mengakses buku-buku hasil
Litbang melalui portal www.kemenkum­ lAli Ramadan

9

LAPORAN UTAMA

Menkumham Yasonna H. Laoly mengunjungi sel wanita. KEMENKUMHAM

Tantangan dalam

Menyelesaikan Terobosan

Munculnya tantangan dan hambatan, baik itu besar atau kecil, janganlah menjadi ken-
dala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Jadikan tantangan dan hambatan penjatuhan pidana penjara dalam pem­ (MEA), pelaksanaan pengawasan dan pe­
peluang untuk berbuat yang ter­ berantasan kejahatan, dengan diterbitkan­ nindakan terhadap keberadaan dan kegiatan
baik dengan mengerahkan ke­ nya PP 99 Tahun 2012 tentang perubahan Orang Asing di wilayah ­Indonesia dalam
mampuan dan daya upaya yang di­ kedua atas PP 32 Tahun 1999 tentang syarat rangka mewujudkan penegakan hukum kei­
miliki. Sikap, mental, dan perilaku dan tata cara pelaksanaan hak WBP meng­ migrasian, tuntutan masyarakat akan pela­
kita akan menentukan keberhasil­ akibatkan pembebasan narapidana sema­ yanan prima di bidang keimigrasian.
an kita dalam mengatasi hambatan dan kin sedikit.
tantangan yang ada,” kata Menkumham Di bidang Kekayaan Intlektual (KI)
Yasonna H. Laoly. Penanganan narapidana beresiko tinggi penyelesaian seluruh jenis pelayanan per­
serta penanganan aset barang rampasan mohonan KI yang diselesaikan secara te­
Tantangan yang dihadapi Kemenkum­ dan sitaan negara yang belum optimal se­ pat waktu sesuai dengan ketentuan per­
ham saat ini tersebar di berbagai bidang hingga dapat merugikan negara. aturan perundang-udangan, kompleksitas
kerja. pelanggaran hukum di bidang KI terutama
Di bidang Keimigrasian terjadinya pe­ perkembangan teknologi digital, yang ikut
Di bidang Pemasyarakatan terjadinya ningkatan arus lalu lintas manusia antar mendukung tumbuh sumburnya pelang­
kelebihan kapasitas pada Lapas dan Rutan negara dengan adanya kebijakan Bebas Visa garan hak KI, kemudahan masyarakat
yang disebabkan oleh kecenderungan pe­ Kunjungan kepada 169 negara dan diber­ dalam mengakses pelayanan KI secara
negak hukum melakukan penahanan dan lakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN

10

online dan penyediaan informasi KI secara kan hukum demi kepentingan pribadi Kemenkumham bertekad melaksanakan
jelas, akuntabel dan update. tapi benar-benar menengakkan hukum kegiatan revolusi mental yang merupakan
itu sendiri. Penguatan budaya hukum pa­ implementasi reformasi birokrasi khusus­
Di bidang Administrasi Hukum Umum da masyarakat juga harus jadi prioritas di nya di area manajemen perubahan dengan
(AHU) penyelesaian seluruh jenis pelay­ tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, mendeklarasikan Gerakan Ayo Kerja Kami
anan permohonan AHU yang berkepastian premanisme, tindak kekerasan, serta aksi PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi,
hukum dan diselesaikan tepat waktu sesuai main hakim sendiri. Transparan dan Inovatif).
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kemudahan masyarakat dalam Dalam rangka penguatan budaya hu­ Pemberantasan pungli
mengakses pelayanan Ditjen AHU secara kum Kemenkumham melalui Badan Pem­
Online dan Penyediaan Informasi secara binaan Hukum Nasional melakukan tugas Sementara itu, dalam rangka pembe­
jelas, akuntabel dan dapat dipertanggung­ dan fungsinya berupa Pembentukan Desa rantasan pungli pada pelayanan di Kemen­
jawabkan, serta mendukung dalam pen­ Sadar Hukum. kumhan, telah dilakukan berbagai upaya.
ingkatan indeks rating EODB di Indone­ Di antaranya Menerbitkan Instruksi Men­
sia serta peningkatan kerjasama Bantuan Sejak 1993 sampai dengan tahun 2015 teri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.
Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan telah terbentuk sebanyak 3.824 Desa Sadar OT.03.01 Tahun 2016 tentang Pemberan­
Ekstradisi. Hukum. Pada tahun 2017 target Desa Sadar tasan Pungutan Liar di Lingkungan Ke­
Hukum yang terbentuk sebanyak 240 desa. menkumham, Surat Edaran Sekretaris
Di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Jenderal Kemenkumham Nomor : SEK-21.
yakni Pelayanan Komunikasi Masyara­ Penyuluhan Hukum. Tahun 2017 telah UM.01.01 Tahun 2016 tentang Pelanggaran
kat dengan keluaran penanganan dugaan dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hu­ Pemberian Pelayanan dan Fasilitas Kepada
pelanggaran/permasalahan HAM yang kum baik secara langsung (Ceramah Pe­ Pejabat di Lingkungan Kemenkumham.
merupakan Prioritas Nasional harus mam­ nyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar
pu menjawab setiap dugaan pelanggaran/ Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling den­ “Kemenkumham juga sudah mem­
permasalahan HAM yang diadukan mau­ gan menggunakan Mobil Penyuluhan Ke­ bentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar
pun yang tidak (aktual) yang jumlahnya liling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak (SABER PUNGLI) yang diketuai Inspektur
semakin hari semakin bertambah. Langsung (melalui Talkshow di Televisi Jenderal Kemenkumham yang saya lantik
atau Radio) di 33 provinsi dan 547 Kabu­ pada tanggal 7 November 2016,” kata Men­
Adapun di bidang Budaya Hukum. paten/Kota dengan jumlah peserta yang kumham Yasonna.
Pembangunan budaya hukum untuk me­ terlibat lebih dari 1.600.000 orang.
mastikan aparat tidak lagi mempermain­ lYapto Prahasta Kesuma
Revolusi Mental. Mulai tahun 2015

Kebijakan
baru dalam
waktu dekat

Guna lebih meningkatkan pela­yanan
kepada masyarakat sejalan dengan re­
formasi hukum dan merealisasikan
E-Government di tahun 2017, Kemen­
kumham akan merealisasikan Birokrasi
Digital dengan menerbitkan beberapa
layanan baru.

Di antaranya pelayanan pendaftaran
kewarganegaraan secara online, pela­
yanan pendaftaran elektronik Izin Ting­
gal Terbatas satu hari kerja, Memang­
kas Waktu Penyelesaian Kelengkapan
Pendaftaran Paten, Merek dan Desain
Industri menjadi real time dan mewu­
judkan pembayaran non tunai pada
semua pelayanan di Kemenkumham.

KEMENKUMHAM Rekapitulasi Tahanan dan Narapidana
di Lapas dan Rutan se-Indonesia per 29
Maret 2018.

11

LAPORAN UTAMA

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly

Pekerjaan Masih Panjang

Sebagai kementerian dengan saikan Kemenkumham. Kemenkumham, bisa dijelaskan, apa
cakupan tugas yang sangat “Tantangan kedepan semakin berat. saja yang telah dilalui kementerian ini
luas. Heterogenitas tugas dan dibawah kepemimpinan Bapak, terma-
fungsi Kemenkumham tercer­ Kompleksitas permasalahan semakin suk di bidang pelayanan publik ?
min dari pelaksanaan tugas se­ tinggi, tuntutan masyarakat pun semakin
banyak 44.460 pegawai diselu­ beragam. Kerja keras, kerja cerdas dan ker­ Empat tahun itu enggak terasa ya. Ini
ruh Indonesia maupun Perwakilan Imigrasi ja ikhlas memberikan yang terbaik untuk salah satu kementerian yang cukup besar
di Luar Negeri, dan memiliki 11 unit Eselon masyarakat,” tuturnya. karena memiliki kantor di semua provinsi,
I serta 870 Satuan Kerja, menjadikan Ke­ kecuali di Kalimantan Utara. Di setiap
menkumham memiliki peran strat­ egis dan Kepada Majalah Indonesia Report, provinsi ada Kantor Lapas, Kantor Imigra­
tanggung jawab yang sangat besar. Y­asonna yang ditemui di ruang kerjanya si, Unit Pelayanan Paspor dan ada Bapas.
di Kantor Menkumham, Jakarta Selatan Mengenai pelayanan publik, sejauh ini
Memasuki tahun keempat di pemerin­ mengu­ raikan penjelasannya. Berikut petik­ kita sudah banyak melakukan terobosan-
tahan Presiden Jokowi-JK, Menteri Hukum an wawancaranya. terobosan kreatif dalam rangka melayani
dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pu­blik. Terutama di Ditjen AHU, sistem
masih banyak target yang harus disele­ Bulan Oktober mendatang genap online kita termasuk salah satu the best
empat tahun Bapak memimpin

12

lah untuk pelayanan jasa pembuatan PT, bertahap melakukan simulasi-simulasi un­ makai itu jangan dimasukin ke dalam, kita
­fidusia, pendaftaran notaris, badan hukum, tuk mencari solusi yang lebih pasti. Tapi rehabilitasi saja karena mereka memang
dan lain-lain, begitu juga pelayanan jasa di antara masyarakat juga selalu ada pro kecanduan narkoba.
imigrasi di kantor imigrasi dan kekayaan dan kontra. Ada yang menuntut supaya
intelektual juga demikian. Banyak hal yang pen­ yelesaiannya melalui peradilan tapi di Kenapa ?
sudah kita coba reform. persoalan yang sama, juga melalui pera­ Kalau dimasukin ke dalam jadi perso­
dilan, bukti-buktinya banyak yang sudah
Tapi tetap perlu terus melakukan pem- kabur. Tapi terlepas dari perbedaan itu lan juga. Kami tidak punya dana yang cu­
benahan kan ? Pemeritah tetap komit dalam HAM. kup untuk rehabilitasi. Dia tergantung dan
kecanduan terus disitu akhirnya meng­
Ya tentu perlu terus pembenahan, Di bidang pemasyarakatan sering goda sipir untuk memasukkan narkoba
Karena tidak semudah yang kita pikirkan, menjadi sorotan. Bagaimana Bapak ke dalam, ini moral hazardnya tinggi. Dan
apalagi ini menyangkut satu kementerian melihatnya ? kalau orang tidak direhabilitasi sampai ka­
yang unit kerjanya ada banyak di daerah panpun dia akan tetap jadi masalah.
bahkan luar negeri. Atase-atase kita ada di Memang ini menjadi persoalan besar.
beberapa negara. Kita juga sudah banyak Yang paling berat itu jumlah narapidana Oknum petugas di Lapas dan Rutan
mendapat penghargaan dari kementerian yang terus meningkat melebihi kemam­ juga sering menjadi sorotan. Komen-
dan lembaga untuk mengapresiasi apa puan kita untuk membangun fasilitas yang tar Bapak ?
yang kita lakukan termasuk dalam bidang ada. Khususnya di bidang narkoba. Posisi
pelayanan publik. sekarang per 29 Maret 2018 itu berada di Memang kita masih menemukan men­
238. 485 tahanan dan narapidana. Sedang­ tal-mental oknum petugas yang masih
Bagaimana dengan keimigrasian ? kan kapasitas gedung yang ideal hanya 122 menjadi persoalan buat kita. Tetapi kita
Pekerjaan masih panjang khususnya di ribu. Sehingga ada kelebihan kapasitas buat tindakan keras dan tegas, dan sudah
yang kalau secara rata-rata sampai 195%. kita wanti-wanti. Kalau melakukan pelang­
bidang keimigrasian. Tuntutan masyara­ Tapi di beberapa daerah, ada yang sampai garan konsekuensinya mendapat hukum­
kat misalnya untuk pelayanan yang cepat 700 %. Penuh sesak di dalam satu ruangan. an yang berat. Tapi dengan ditambahnya
baik untuk paspor, pelayanan orang asing Itu bernafas saja sulit. Kalau istilahnya ber­ sekarang sipir penjara sebanyak 14 ribu
di bandara, terus semakin kita perbaiki su­ nafas saja harus gantian. Dan itu penghu­ orang, ini sangat menolong kami, SDM ini
paya antrian tidak panjang. Selain itu kebu­ ninya lebih dari 50 % kasus narkoba. sangat membantu.
tuhan akan jumlah orang yang memohon
paspor itu semakin hari semakin mening­ Upaya apa yang dilakukan untuk Apa harapan Bapak dengan adanya
kat. Pertama karena perkembangan eko­ penguraian jumlah tahanan dan nara- penambahan SDM ini ?
nomi dan bertumbuhnya kaum menengah pidana ?
keatas. Kalau dulu liburan cukup di dalam Saya punya harapan besar, saya terus
negeri saja, sekarang minimal Singapura Kita mengurainya dengan redistribusi. bersafari untuk meyakinkan anak-anak
dan Malaysia. Mereka kita kirim ke Lapas dan Rutan di muda yang baru ini. Memberikan pem­
daerah yang sedikit longgar jumlah nara­ bekalan kepada mereka bahwa mereka
Pertumbuhan yang paling signifikan pidananya. Tapi kalau di daerah juga su­ masih muda jangan sampai terkontami­
itu apa? dah penuh ya akhirnya bertumpuk disitu. nasi. Mereka kita terima dengan sistem
Untuk menyikapi ini harus ada paradigma yang sa­ngat transparan dan bebas pu­
Perjalanan umroh. Karena kuota haji baru dalam merespon tentang penanganan ngutan. Dalam pengamatan kami mereka
yang terbatas dan antrian haji yang sangat kejahatan narkoba. Kalau boleh, ya pe­ adalah anak-anak yang cerdas yang mudah
lama membuat orang menjatuhkan pilih­ sekali beradaptasi dan berkreasi. Tinggal
an untuk umroh. Ini membuat kita harus
sigap, pada saat yang sama kantor imigrasi
kami bisa melayani empat kabupaten/kota,
karena terbatas. Misalnya di Solo saja, kan­
tor imigrasi kita harus melayani beberapa
kabupaten. Sekarang kita siasati, ada yang
bekerjasama dengan Pemda dan Pemda
yang memberikan bangunan dan menyiap­
kan fasilitas kepada kita. Ini sangat mem­
banggakan, karena daerah mau bersinergi
dengan Kemenkumham untuk mendekat­
kan pelayanan publik ke masyarakat.

Komitmen Pemerintah terhadap ma-
salah HAM bagaimana ?

Pemerintah tetap komit untuk penyele­
saian masalah HAM. Beberapa waktu yang
lalu kita sudah hampir pada kesimpulan,
kita rapat dengan Menkopolhukam, Ke­
jaksaan Agung, Polri, dan TNI. Akan ada
satu tim untuk menyelesaikan, terus secara

13 13

LAPORAN UTAMA

sekarang integritas mereka harus betul- kepada para napi.’ Lah bagaimana kalau ti­ Masalah narkoba merupakan hal yang
betul kita jaga supaya tidak terlibat dalam dak memberikan remisi? Harus ada sistem paling dekat dengan kita dan juga
permainan-permainan di dalam. Sehingga reward and punishment. membebani Pemerintah. Bagaimana
kalau yang 14 ribu orang ini terjaga integri­ Kalau tidak ? Bapak melihatnya ?
tasnya, akan menjadi lompatan besar buat
kita untuk mengurai persoalan-persoalan Lapas harus kita bangun dalam rate Bandar narkoba itu memang harus di­
di dalam. yang sangat besar dan banyak sekali. Untuk habisi, harus dibuat hukuman berat. Tetapi
makan napi saja satu triliun lebih setiap ta­ pemakai, bahkan yang paling sedih ada
Bagaimana dengan managemennya ? hun, dan kita selalu hutang. Sekarang saja kurir-kurir kecil, ada juga nenek-nenek
Tentu managemennya juga harus diper­ kita sudah punya hutang sampai Rp 200 yang sudah 60 tahun karena kemiskinan
miliaran lebih untuk bahan makanannya. bawa tiga butir narkoba, langsung dia kena
baiki. Sarana dan prasarana harus diper­ Itu pun dengan menu Rp15 ribu per hari. lima tahun dan tidak dapat remisi sesuai
baiki dan aturan-aturan di dalam membuat PP 99. Padahal mungkin mereka juga tidak
SOP yang benar harus ditegakkan. Itu ha­ Berapa anggaran yang dihabiskan paham kalau itu narkoba. Jadi ini persoalan
rus kita lakukan. untuk membangun satu Lapas ? yang harus diurai secara baik. Narkoba me­
mang persoalan besar dan kita menyatakan
Berbicara mengenai Kemenkumham Untuk ukuran medium dengan kapa­ perang terhadap narkoba. Tapi untuk
tidak terlepas dari masalah-masalah sitas kira-kira 1000 orang membutuhkan menangani narkoba tidak hanya dari sisi
penegakan hukum. Komentar Bapak ? dana ratusan miliar, itu gedung saja, belum represifnya saja. Tetapi, harus ada gerakan
gaji staf, fasilitasnya, listrik, dan kebutuhan nasional untuk penyadaran masyarakat,
Dalam sistem integrated criminal justice lainnya. Sementara pertumbuhan tingkat harus ada rehabilitasi dan remisi. Karena
system satu sistem peradilan pidana terpadu, hunian begitu cepatnya. Saya jadi menteri kita bertarung dengan sindikat yang mem­
kita tetap menjadi bagian dari penegakan jumlah tahanan masih 150 ribu orang, seka­ punyai uang dengan mengkapitalisasi pas­
hukum. Polisi punya porsi untuk menyidik, rang sudah 238 ribu lebih. Mungkin tahun ar narkoba dengan segala cara.
jaksa menuntut. Dalam kasus korupsi jaksa depan sudah tembus 250 ribu.
bisa juga menyidik dan menuntut, KPK me­ Upaya apa yang akan dilakukan Ke-
nyidik dan menuntut untuk korupsi. Kemu­ Kenapa pertumbuhan tingkat hunian menkumham terkait hal ini ?
dian BNPT untuk teroris dan lainnya, lalu begitu cepat ?
pengadilan memutuskan. Setelah inkrah Kita sedang mau merevisi UU Narkotika.
dikirim ke kita untuk kita bina. Paradigma Karena polisi tangkapin terus, dan itu Di samping memperluascakupan Narkotika.
kita kan sekarang tidak lagi penjeraan, pada umumnya narkoba. Jadi kalau ke­ Sekarang penyidik juga diduga terlalu mu­
pembalasan, tapi reintegrasi sosial. Mem­ mampuan kita membangun Lapas seka­ dah untuk menggeser pasal narkotika. Ini
bina mereka menjadi orang-orang yang rang ini per tahun katakanlah hanya untuk berbahayasekali. Ini moral haz­ ardnya terlalu
baru kelak, punya kemandirian. Kalau sudah 3000 orang dan itu menghabiskan kira-kira tinggi. Ini harus diperbaiki. Jadi harus jelas
keluar menjadi orang yang taat hukum dan Rp 500 miliar, dari mana uang kita kalau bahwa pemakai itu pasalnya begini, kurir itu
berguna bagi masyarakat. Namun belakang­ terus-terusan begitu? Maka kalau tidak begini dan bandar itu begini. Di ketentuan
an ini di masyarakat kadang-kadang saya ada remisi, tidak ada hope ini bagaimana? perundang-undangan kan perbedaannya ti­
melihat ada pemikiran-pemikiran skeptis Memperbaiki manusia juga susah. Orang pis sekali, sehingga bisa dimainkan.
seperti men­ gatakan ‘jangan berikan remisi baik, orang yang taat kasih remisi, sehingga
dia ada reward untuk berbuat baik. lTim

14

Putra Nias Pertama
Yang Jadi Menteri

Yasonna Laoly terbilang Yasonna Hamonangan Laoly University, Amerika Serikat.
istimewa dalam belajar. lebih dikenal dengan sebutan Pada usia 33 tahun, ia resmi mendapatkan
Pria berusia 64 tahun Yasonna Laoly, kini menja­
ini memulai kariernya bat sebagai Menteri ­Hukum gelar master. Ia juga merampungkan program
sebagai pengacara. dan HAM pada Kabinet doktor di negeri yang sama, Paman Sam.
Dalam bekerja, ia pun Kerja. ­Yasonna lahir di Keca­ Yasonna meraih Doctor (Ph.D) dari North
tidak mau setengah- matan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, ­Carolina State University, Amerika Serikat,
setengah. ­Sumatera Utara, 27 Mei 1953. pada usia 41 tahun.

Masa kecilnya dihabiskan di Kota Sibolga, Yasonna terbilang istimewa dalam be­
Sumatera Utara. Ia termasuk anak yang rajin. lajar, ia selalu diganjar penghargaan, mi­
Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, salnya mendapatkan penghargaan Out­
Yasonna harus pindah ke Medan untuk ku­ standing Graduate Student Award Virgina
liah di Universitas Sumatera Utara (USU). Di C­ ommwealth University, Alpha Kappa Delta
sini, ia mengambil studi hukum. International Sosiology Honor Society, dan
Sigma Iota International Honor Society.
Pada tahun 1978, Yasonna lulus dengan
gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun. Se­ Sekembalinya dari Amerika, karier Yas­
jak kuliah, Yasonna muda aktif di berbagai 0nna makin terbuka. Ia menjadi Ketua Ju­
kegiatan. Dia aktif dalam organisasi Gerakan rusan Hukum Perdata Universitas HKBP
Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Nommensen, Medan, dan puncak karier aka­
KNPI Medan serta menjadi ketua umum Ke­ demik menjadi Dekan Fakultas Hukum Uni­
satuan Mahasiswa Nias. versitas HKBP Nommensen, Medan, pada
usia 45 tahun.
Dalam organisasi intrakampus juga men­
jadi Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Setelah berkiprah 19 tahun di dunia pen­
Fakultas Hukum, USU, Medan. didikan, dia mulai merintis karier di dunia
politik. Yasonna mulai terlibat aktif di PDI
Selesai kuliah, Yasonna aktif kembali tan­ Perjuangan. Ia  berhasil menjadi anggota
pa meninggalkan keilmuannya dalam bidang DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 1999-
hukum. 2004.

Ia mulai bekerja sebagai pengacara dan Kariernya mulai naik pada pemilu beri­
penasehat hukum. Setelah tujuh tahun terjun kutnya, Yasonna menjadi anggota DPR/
di dunia pengacara, ia kembali fokus ke dunia MPR RI 2004-2009. Ia bertugas di Komisi
akademik. Ia menjadi pembantu dekan FH III yang membidangi Hukum, HAM dan
Universitas Nomensen Medan pada kurun ­Keamananan.
1980-1983.
Pada pemilu berikutnya, Yasonna pun ter­
Mulai tahun 1983 hingga 1984, ia mengi­ pilih kembali menjadi anggota DPR/MPR RI
kuti Internship in Higher Education Admin­ 2009-2014. Ia bertugas di Komisi II.
istration Roanoke College, Salem Virginia,
Amerika Serikat. Semangatnya belajar men­ Puncak kariernya makin benderang saat
dorong Yasonna untuk kuliah S2. Ia pun ber­ Presiden Joko Widodo memintanya menjadi
angkat ke Amerika, untuk meraih gelar mas­ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam
ter of sience dari Virginia Commonwealth Kabinet Kerja periode 2014-2019.

lAgus Rachman

BIODATA

KELUARGA PENDIDIKAN
Istri     : Elisye W. Ketharen SR Katolik Sibolga (1965)
Anak   : 1. Novrida Isabella Laoly SMP Sibolga (1968)
SMA Katolik Sibolga (1971)
2. Fransisca Putri Laoly Fakultas Hukum Universitas Sumatera
3. Yamitema Tirtajaya Laoly
4. Jonathan Romy Laoly Utara (USU) (1978)
Master of Sience Virginia Commonwealth

University, AS (1986)
Doctor (Ph.D) North Carolina State

University, AS (1994)

15

PERISTIWA

Ilustrasi pernikahan dini. UNICEF

Pernikahan Dini
dari Bantaeng

Dunia maya kembali dibuat heboh. Titik kehebohan itu berpangkal dari pasangan
kekasih yang baru duduk di bangku SMP asal Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mereka me-
mutuskan untuk menikah meski di usia yang masih sangat belia.

Kehebohan yang pada ak­ kuti Bimbingan Perkawinan ­(Bimwin). mengeluarkan blanko N9 (penolakan pen­
hirnya membuat viral jagat Penghulu Fungsional pada KUA Keca­ catatan). Tapi rupanya usaha kedua sejoli
maya itu dipicu oleh pa­ ini tak sampai di situ.
sangan kekasih ‘bau ken­ matan Bantaeng, Syarif Hidayat mengaku
cur’ ini yang memutuskan baru kali pertama memeriksa berkas Catin Mereka mengajukan permohonan dis­
untuk menikah. Mereka yang usianya begitu belia. pensasi ke Pengadilan Agama Bantaeng
adalah SY dan FA. Usia calon pengantin dan permohonannya dikabulkan. “Sempat
(Catin) pria baru 15 tahun 10 bulan dan ”Ini pertamakalinya saya dapat ada ditolak, karena usia keduanya masih belum
wanita masih 14 tahun 9 bulan. C­ atin semuda ini. Usianya kan biasa nanti cukup. Tapi rupanya mengajukan dispen­
diatas yang dipersyaratkan, apalagi ini dua- sasi dan disetujui oleh Pengadilan Agama,”
Mereka pun telah menikah setelah sebe­ duanya sangat muda,” ujarnya. tambahnya.
lumnya mendaftarkan perkawinannya itu
ke KUA Kecamatan Bantaeng dan mengi­ Syarif menyebutkan, karena usianya Karena dispensasi itu, tidak ada lagi ala­
yang belum memenuhi syarat itu, pihak san pihak KUA untuk menolak permohon­
KUA setempat sempat menolak dengan

16

an pernikahan kedua sejoli yang tengah orang dewasa juga rentan dieksploitasi. Koordinasi
dimabuk cinta itu. Syarif pun menggali in­ Menghindari adanya pernikahan dini,
formasi dari keduanya atas keinginan kuat Dengan banyaknya desakan masyara­
membangun bahtera rumah tangga itu, na­ pemerintah telah membentuk UU, agar kat, Kementerian Pemberdayaan Perem­
mun tidak terdapat kejanggalan. dapat menekan angka pernikahan dini. puan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 bersama dengan Kementerian Agama
Bukan karena dijodohkan ataupun si tentang Perkawinan, syarat-syarat yang (Kemenag) mengusulkan untuk menaik­
wanita tengah berbadan dua, tapi memang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum kan batas usia pernikahan yang awalnya 16
keinginan kuat keduanya, ditambah sang melangsungkan pernikahan adalah menu­ tahun menjadi 20 tahun untuk perempuan
wanita yang diketahui takut tidur sendiri. rut Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, dan 22 tahun untuk laki-laki lewat revisi
Diketahui anak perempuan ini juga meng­ perkawinan harus didasarkan atas persetu­ UU Nomor 1 Tahun 1974.
alami kisah sedih terkait orangtuanya. juan kedua calon mempelai.
Usulan menaikkan batas usia perkawin­an
“Dari informasi tantenya. Anak ini ta­ Tak hanya itu, Pasal 6 ayat 2 UU No­ ini dilakukan untuk mencegah pernikah­an
kut tidur sendiri, karena ibunya meninggal mor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan dini.”Batasnya itu yang ideal (20 tahun untuk
setahun lalu dan ayahnya yang kerap keluar perkawinan seseorang yang belum menca­ perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki).
daerah karena urusan kerjaan,” tuturnya. pai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus Dalam RUU bisadimasukkan seperti itu,” ujar
mendapat ijin kedua orang tua. Menteri PPPA ­Yohana Susana Yembise.
Padahal wanita ini diketahui masih
duduk di kelas 2 SMP dan dikenal ber­ Jadi dalam UU, ketika dua mempelai, Dalam revisi UU Perkawinan ini, kata
prestasi oleh teman sekelasnya. baik pihak laki-laki maupun perempuan, Yohana, pihaknya melakukan koordinasi
jika belum berusia 21 tahun, kedua mempe­ dengan Kemenag, juga kalangan LSM, ser­
Pernikahan di bawah umur dinilai lai harus mendapat persetujuan dari orang ta kelompok masyarakat.
mempunyai banyak dampak negatif, mulai tua. Jika tidak, maka pernikahan tersebut
dari kualitas pendidikan dan sumber daya tetap dilakukan, pernikahan tersebut telah “Dengan adanya kerja sama dan koor­
manusia (SDM) yang dinilai belum mam­ melanggar hukum. dinasi dari semua kalangan maka kita ber­
pu, kurang mampunya ego dari pasangan harap revisi UU Perkawinan ini bisa segera
rentan menimbulkan kekerasan, hingga Salah satu persyaratan dalam kepeng­ dilakukan dengan salah satu poinnya adalah
perceraian dini. Tak hanya itu, seorang urusan pernikahan di bawah umur oleh soal batas usia perkawinan itu,” katanya.
perempuan remaja dinilai belum siap KUA, pihak calon perempuan harus meng­
melahirkan dan mengasuh anak. isi formulir N-5 yang berisi surat persetu­ Menurut Yohana, kasus pernikahan di­
juan dari orang tua untuk melangsungkan ni yang banyak terjadi akan ditindaklanjuti
Akibatnya, sang calon ibu ini tidak pernikahan. secepat mungkin. Apalagi, Kementerian
mendapat perhatian sesuai kebutuhan. PPPA sudah meluncurkan secara nasional
Selain itu, remaja yang menikah dengan Tak hanya itu, mempelai juga harus stop pernikahan anak.
mendapatkan surat izin dari pengadilan
Agama untuk melangsungkan pernikahan. Pihaknya juga sudah merilis data per­
nikahan dini di seluruh daerah. “Saya
Pernikahan di KUA tidak ada pungutan juga baru kembali dari Sulawesi Barat,
biaya atau gratis, selama kedua mempelai data yang masuk ke kita tertinggi nomor
memiliki surat keterangan tidak mampu satu perkawinan anak di bawah umur di
dari kelurahan maupun kecamatan. ­Indonesia,” ungkapnya.

Dan untuk pernikahan di luar KUA, Menurut Yohana, data itu sudah diri­
calon mempelai harus membayar biaya ad­ lis ke berbagai daerah guna mendapatkan
ministrasi sebesar Rp 600 ribu, yang disetor respons dan opini masyarakat, dan apabila
ke kas negara. masyarakat menyetujui agar pemerintah
menaikkan batas usia pernikahan maka
Menteri PPPA Yohana Susana Yembise. pemerintah akan segera menindaklanjuti
dengan merevisi UU Perkawinan. “Menteri
BREAKINGNEWS.CO.ID Agama sudah setuju, dan menjadi prioritas
kami di tahun ini,” tegasnya.

Yohana menambahkan, pihaknya juga
terus fokus pada pencegahan pernikahan
dini dengan melakukan pendekatan, so­
sialisasi, edukasi, dan pencerahan kepada
semua keluarga di seluruh Indonesia.

Dengan harapan, mereka bisa me­
nyadari bahwa negara melindungi anak-
anak, hak anak untuk bersekolah, bermain
dan berkreatif sejak usia 0 sampai 18 tahun.

“Memang kasus-kasusnya (pernikahan
dini) sudah banyak terjadi di mana-mana.
Tim kami sudah banyak yang masuk. Kami
tetap akan tegas melindungi hak anak dan
tidak membiarkan menikah di usia anak.
Kita tegaskan untuk itu,” tandasnya.

lBima Kurniawan

17

PERISTIWA

ALI RAMADAN/INDONESIAREPORT

Performance Rudep Band pada IPAFest 2018 di
Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Rudep Band
Ramaikan IPAFest 2018

Tampil dengan personil lengkap, team musik etnik warga binaan Rutan Depok, Jawa
Barat ini kembali mengekspresikan karya seninya di hadapan masyarakat.

Dalam performance-nya kalis), R­ahmatwahyudi (gitar), M. yang terbentuk pada Desember 2017 ini su­
di Indonesia Prison Art R­idwan ­(bongo), Ahmad Fauzi (biola), dah pernah beberapa kali tampil di tempat
Festival (IPAFest) 2018 di Charles Nicolas (gitar), Dede Sumantoro umum. Bahkan, mereka dipercaya untuk
Taman Ismail Marzuki (bass), Anggie Tri Budi (keybord), Salal mengisi hiburan di acara resmi Pemerintah
(TIM), Jakarta Pusat ­(angklung), Asep Suhendra (kahon), Zepri Kota Depok.
pada Selasa (24/4) yang Hermawan (jimbe) dan Yudi (bongo) ini
lalu, Rudep Band menampilkan beberapa membuktikan bahwa tembok Rutan bu­ “Target kita sebenarnya go nasional,
tembang lagu ciptaanya. kan penghalang untuk tetap menghasilkan Alhamdullilah beberapa hari yang lalu
kreativitas. kita sudah tampil di Bandung, khususnya
Band musik yang beranggotakan di Kanwil, kami juga telah beberapa kali
12 personil ini dengan Ahmad N­ijar Rudep Band sendiri sebenarnya sudah tampil di tempat yang berbau dengan ma­
Fahmi se­bagai vokalis, Edi suanto (vo­ tidak asing lagi di Kota Depok, band etnik syarakat, yang tujuannya supaya masyara­

18

Kepala Rutan Depok, Sohibur Rachman ALI RAMADAN/INDONESIAREPORT
(tengah) dan Rudep Band di IPAFest 2018 di

Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

kat bisa terima kami lagi ketika nanti kami yang dilakoni 12 warga binaan tersebut bukan mereka yang menjadi obyek, tapi
kembali ke masyarakat,” kata vokalis Rudep adalah musik etnik tradisional. Beberapa harus kita jadikan sebagai subyek. Kalau
Band, Ahmad Nijar Fahmi kepada Majalah alat musik bahkan mereka ciptakan sendiri subyeknya sudah muncul dan berkem­
Indonesia Report. dari bambu dan kayu. bang, paling tidak masyarakat tidak akan
melihat hal-hal yang negatif terhadap pen­
Ahmad juga menjelaskan saat ini Rudep “Hasil karya lagunya ciptaan mereka jara,” tutupnya.
Band sudah menelurkan lima lagu terbaik sendiri dan saya yakin bisa diterima ma­
yakni Rutan Depok, Pegawai Bui, Kau, Se­ syarakat,” kata pria yang pernah bertugas Pertama di dunia
lamat Ulang Tahun Insan Pemasyarakatan sebagai Kepala KPLP Lapas Narkotika Klas
dan Kanwil Jabar Pasti Kahiji. IIA Cipinang Jakarta ini. IPAFest 2018 sendiri merupakan perge­
laran yang diprakarsai Direktorat Jenderal
“Kita juga sudah rekaman dan kita su­ Ia juga menjelaskan, keberadaan Rudep Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum
dah buat satu album sekarang lagi ngeram­ Band merupakan kreativitas wujud pembi­ HAM sebagai puncak peringatan Hari Bak­
pungin buat video klip,” tuturnya. naan yang dilakukan di Rutan Depok. ti Pemasyarakatan ke-54.

Jembatan “Kita ini mungkin sebagai jembatan Pada acara itu, sekitar 450 narapidana
bagi mereka. Paling tidak mereka nanti­ dari 36 lapas/rutan se-Indonesia me­
Kepala Rutan Depok, Sohibur Rachman nya lebih nyaman. Dan ini adalah sebuah nampilkan karya narapidana. IPAFest 2018
mengatakan warga binaan yang tergabung wujud awal mereka untuk punya kekuat­ juga merupakan festival seni narapidana
dalam Rudep Band mempunyai bakat seni an, dalam arti kekuatan psikologis dan pertama di dunia.
yang positif. Karena itu bakat yang mereka kemandirian. Tapi satu hal yang paling
miliki sayang jika tidak diasah. penting adalah mereka akan muncul dan Dalam event ditampilkan drama musi­
tumbuh pada saat kepercayan diri itu ada. kal bertajuk ’Merah Putih Narapidana,
“Mereka inikan punya bakat, sayang ka­ Kalau itu sudah ada, akhirnya mereka bisa Kami Berkarya Maka Kami Ada’ yang me­
lau tidak diasah. Meskipun berada di dalam memunculkan sesuatu yang baik, untuk nyiratkan makna bahwa narapidana tetap
(penjara-red) bukan berati kreativitas dan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat warga negara Indonesia yang cinta Merah-
sebuah karya harus mati. Ini saya rasa luas,” terangnya. Putih serta memiliki semangat untuk men­
adalah hal positif dan harus kami dukung,” jadi warga negara yang diakui eksistensinya.
tuturnya kepada Majalah Indonesia Report. Sohibur mengatakan, image penjara
sekarang ini sudah berubah. “Di dalam itu lYapto Prahasta Kesuma
Sohibur menerangkan, aliran musik

19

KILAS PERISTIWA

Daftar Lengkap Libur THINKSTOCK
di 2018, Cuti Lebaran DETIK.COM
Ditambah

Pemerintah resmi menambah cuti bersama
Lebaran 2018 sebanyak 3 hari. Penambahan
cuti bersama itu secara otomatis menambah
banyak hari libur pada 2018.

Penambahan cuti bersama diberikan 2 hari
sebelum Lebaran, yaitu 11 dan 12 Juni 2018, serta
1 hari setelah Lebaran, yaitu pada 20 Juni 2018.
Total cuti bersama adalah 7 hari, yaitu 11, 12, 13,
14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

Penambahan ini resmi diteken oleh 3 men­
teri, yaitu MenPAN, Menaker, dan Menag,
dalamsuratkeputusanbersama(SKB) 3 menteri
pada Rabu (18/4). Dengan demikian, berikut
ini daftar lengkap libur pada 2018: 1 Januari: Ta­
hun Baru 2018 Masehi, 16 Februari: Tahun Baru
Imlek 2569 Kongzili, 17 Maret: Hari Raya Nyepi
Tahun Baru Saka 1940, 30 Maret: Wafat Isa Al-
Masih, 14 April: Isra M­ ikraj Nabi M­ uhammad
SAW, 1 Mei: Hari Buruh Internasional, 10
Mei: Kenaikan Isa Al-Masih, 29 Mei: Hari Ra­
ya Waisak 2562, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila,
15-16 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, 17
Agustus: Hari Kemerdekaan Repu­blik Indone­
sia, 22 Agustus: Hari Raya Idul Adha 1439 Hi­
jriah, 11 September: Tahun Baru Islam 1440 Hi­
jriah, 20 November: Maulid Nabi ­Muhammad
SAW, 25 Desember: Hari Raya ­Natal, Rincian
Cuti Bersama 2018, 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan
20 Juni: Cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah
24 Desember: Cuti bersama Natal.

17 Ribu Kursi DPRD milu 2019, ada sebanyak 2.206 dapil.
Diperebutkan di Pemilu 2019 Selain dapil, alokasi kursi DPRD dalam pemilu juga mengalami

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan penetapan kenaikan. Menurutnya hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang
daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2019. Daerah pemilihan yang terus bertambah.
akan disampaikan sesuai dengan UU Pemilu.
“Kursi juga bertambah karena adanya pertambahan jumlah pen­
“Kami sudah selesaikan alokasi penetapan dapil DPR RI dan duduk, ada penambahan dapil dari daerah otonomi baru jadi ber­
DPRD sudah ditentukan dalam UU, KPU hanya membuat SK saja tambah juga,” kata Ilham.
apa yang sudah ditetapkan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam
sambutan di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (18/4). Jika pada Pemilu 2014 ada sebanyak 16.895 kursi DPRD kabu­
paten/kota. Pada Pemilu 2019, ada sebanyak 17.610 kursi DPRD ka­
KPU juga menyampaikan alokasi kursi anggota DPRD kabupa­ bupaten/kota.
ten/kota. Arief mengatakan penetapan alokasi kursi ini telah disu­
sun secara bertahap yang dimulai dari pengumpulan data kepen­
dudukan hingga uji publik.

Pada kesempatan yang sama Komisioner KPU Ilham Saputra
juga mengatakan terdapat penambahan pada dapil untuk pemilu.
Penambahan ini terjadi karena adanya daerah otonomi baru.

“Ada beberapa yang kami ubah misalnya jika ada daerah yang se­
cara administrasi meloncat, karena menurut UU adalah integritas,
jika ada daerah yang meloncat dibatasi oleh daerah administrasi lain
itu kita ubah,” ujar Ilham.

Pada Pemilu 2014, ada sebanyak 2.102 dapil. Sedangkan pada Pe­

20

ANTARA FOTO/R. REKOTOMO Kapolri: TNI dan Polri Harus
Kompak
BOGORBROADCAST.COM
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, TNI dan ­Polri
harus kompak demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena kedua lembaga itu memiliki kekuatan besar.

“Oleh karena itu, TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan negara
juga harus bersinergi,” kata Kapolri saat memberikan pengarahan di
hadapan ribuan prajurit TNI dan Polri di Palembang.

Dia mengatakan, kekompakan itu penting mengingat semua
komponen bangsa miliki tugas dan kepentingan masing-masing.
Apalagi tantangan dalam era globalisasi sekarang ini cukup berat
karena dunia kini sudah tanpa batas.

Dia mengatakan, sekarang ini terjadi perang ekonomi dan sosial
dan itu harus selalu diwaspadai. “Bagaimana menjaga NKRI agar ti­
dak terpecah belah, itulah tugas TNI serta Polri,” ujar Kaporli.

Oleh karena itu, TNI dan Polri harus kuat menerima segala ben­
tuk ancaman dalam era teknologi informasi sekarang ini. Sehubung­
an dengan itu TNI dan Polri harus selalu bersatu, dan melindungi
rakyat sebagai pemilik negara sehingga kepercayaan itu harus di­
jaga, kata dia.

Dia mengatakan, saat ini berdasarkan penelitian dari sekian ban­
yak lembaga yang ada Polri dan TNI paling dipercaya publik. “Me­
mang kepercayaan rakyat sempat jatuh terhadap Polri dan sekarang
naik lagi,” ujar dia.

Oleh karena harus menjaga kekompakan dan kepercayaan ter­
hadap rakyat sehingga TNI dan Polri semakin solid, tambah dia.

Tanah Terlantar Akan Diambil Alih

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Na­
sional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan pemerintah akan mengambil
alih tanah-tanah yang sengaja diterlantarkan untuk diberikan pada ma­
syarakat agar bisa bermanfaat.

“Selain berkomitmen menerbitkan sertifikat tanah, kita juga akan
melakukan Reforma Agraria. Seperti hak guna usaha (HGU) yang dite­
lantarkan dan disalahgunakan akan diambil alih untuk diberikan pada
masyarakat,” kata Sofyan usai membagikan sertifikat tanah sebanyak
1.000 persil di Gedung Seni Kabupaten Siak.

Di kabupaten Siak saat ini akan dibagikan 4.000 bidang tanah pada
masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pertanian pelepasan Hak Guna
UsahaPT. Makarya Eka Guna (MEG) dari Hak Guna Usaha PT. Trisetya
Usaha Mandiri (TUM) yang berada di Kecamatan Sungai Apit, Mempura
dan Pusako.

“4.000 hektar akan dibagikan saat ini, tapi total keseluruhan ada
10.000 hektar yang akan dibagikan pada masyarakat yang tersebar di sem­
bilan desa di Kabupaten Siak,” kata Sofyan.

Ketentuan pengambilalihan tanah terlantar terdapat di dalam Per­
aturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Dalam PP tersebut, objek tanah yang bisa diambil alih meliputi tanah
Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan, namun tidak dipergunakan sesuai ketentuan
selama tiga tahun.

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai
dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusa­
hakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ke­
adaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

21

DAERAH

Selain dikenal dengan timahnya, Pulau Bangka juga dikenal DARWANCE-LAW.BLOGSPOT.CO.ID
sebagai penghasil lada alias merica. Perkebunan lada
terbentang luas di Desa Pasir Putih, Bangka Selatan.

Sistem Resi Gudang

Bisa Dongkrak Harga Lada di Babel

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk sistem resi gudang lada
putih, untuk mempercepat pelaksanaan dan optimalisasi operasional gudang komoditas
ekspor lada.

Lebih dari enam bulan sudah harga lada putih HUMAS.BABELPROV.GO.ID Gubernur Erzaldi (kiri) berdialog dengan petani
di Bangka Belitung (Babel) anjlok di harga Rp lada di perkebunan milik petani di Kecamatan
50 ribu sampai Rp 60 ribu per kg. Seperti di­ Sadai, Kabupaten Bangka Selatan.
ungkapkan Hasan, salah satu petani lada asal
Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, lada
yang ada sekarang ini, kata dia justru mem­
buat petani rugi.

“Masalah yang sekarang ini harga lada itu fluktuatif, ar­
tinya kalau mengacu harga sekarang, petani rugi,” ujarnya.

Rendahnya harga lada di tingkat petani sangat menye­
dihkan jika melihat harga pada 2015 pernah menembus Rp
150 ribu per kg. Tingginya harga lada juga terjadi di pasar
ritel, pada November 2017 yang mencapai Rp 330.000 per
kg. Ada selisih sebesar 560% antara harga di tingkat petani
dan pasar ritel.

Selain harga lada terus mengalami penurunan, produk­
tivitas lada di ­Indonesia juga ikut turun, bahkan jauh di
bawah lima negara yang tergabung dalam organisasi negara
produsen lada atau International Pepper Community (IPC).
Saat ini IPC terdiri dari lima negara yaitu Indonesia, India,
Vietnam, Malaysia dan Srilanka.

Beberapa sumber menyebutkan, dari total lahan per­
tanian lada seluas 150.000 hektar, produksi lada Indonesia
hanya sekitar 75.000 ton hingga 85.000 ton per tahun jauh
dibawah Vietnam yang mencapai 150.000 ton per tahun.

Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Babel di bawah

22

kepemimpinan Gubernur Erzaldi ­Rosman para petani harus mengikuti aturan yang ngembangan sektor pariwisata ini, Pem­
Djohan, sejak November 2017, telah mem­ ditetapkan oleh SRG. Mulai dari penanam­ prov Babel juga akan melakukan event-
bentuk sistem resi gudang (SRG) lada an, pembibitan hingga proses pencucian event tingkat nasional dan internasional,”
putih. Hal ini sejalan dengan prioritas harus sesuai aturan agar lada yang dihasil­ kata Gubernur Erzaldi.
pembangunan daerah yang salah satunya kan berkualitas,” ujarnya.
menekankan pembangunan pada sektor Berdasarkan potensi bahari yang dimi­
industri agro. Gubernur mengatakan peran pemerin­ liki Babel, Erzaldi menilai bahwa sebagai
tah dalam SRG ini bukan sebagai penentu provinsi dengan dua pulau andalan, maka
Hal ini juga seiring tidak menjanjikan­ naik turunnya harga lada, namun mem­ Bangka dan Belitung memiliki potensi ba­
nya sektor pertambangan rakyat, mem­ fasilitasi antara petani lada dengan penjual, hari yang mengagumkan.
buat masyarakat kembali beralih ke sektor yang akhirnya memberikan keuntungan
perkebunan lada. bagi petani. “Dengan bentang pantai 1.200 km dan
jumlah pulau yang ratusan, Babel memiliki
Inilah yang mendorong Erzaldi “Selain memfasilitasi petani menyim­ banyak pantai yang indah. Potensi peri­
melakukan kunjungan ke beberapa negara pan hasil panen ladanya, pemerintah juga kanan di perairan Bangka dan Belitung
di Asia, Eropa, dan Amerika untuk melihat berupaya  mempersingkat waktu menjual juga menyimpan berbagai potensi produk
langsung potensi pasar lada dunia yang lada dari petani kepada pembeli,” tuturnya. kelautan yang menjanjikan,” jelasny.
nantinya bisa bermanfaat bagi percepatan
ekonomi petani lada di Babel. Satu hal yang menggiurkan kata Ia mengatakan, potensi bahari di
­Erzaldi, buyer terbesar di Eropa dan Babel dapat dikembangkan baik dari
Ia mengatakan, kunjungannya ke be­ ­A­merika meng­akui bahwa lada dari Pulau sisi pariwisata ataupun pengembangan
berapa negara untuk kepentingan ma­ Bangka merupakan lada kualitas terbaik di produksi kelautan yang memiliki daya sa­
syarakat khususnya para petani lada yang dunia. ing. Perkembangan ekonomi suatu daerah
ada di Babel, agar nantinya Babel tidak sangat tergantung dari konektivitas antar
hanya ditetapkan sebagai lumbung lada Karena itu, tak heran jika harga lada daerah.
nasional saja tetapi harga lada juga bisa asal pulau Bangka lebih mahal dibanding­
berimbang dengan harga di pasaran dunia kan lada dari daerah lainnya di dunia yakni “Konektivitas ini sangat dipengaruhi
yang sebenarnya. Rp 450 ribu-Rp 500 ribu, namun ironisnya oleh pengembangan infrastruktur seperti
tidak diikuti harga di tingkat petani. jalan, jembatan, pelabuhan, terminal ang­
Erzaldi menyampaikan, Lada Bangka kutan darat dan bandara. Oleh karena itu,
memiliki kadar pepperin 6%-7% yang ber­ Bahkan, Belanda mengakui bahwa lada fasilitas infrastruktur baik yang belum ter­
beda dengan lada lainnya yang hanya me­ dari Pulau Bangka merupakan lada kuali­ bangun atau yang rusak akibat banjir besar
ngandung nilai pepperin 2,5%-3%. tas terbaik di dunia. Erzaldi lantas menga­ harus segera dibangun oleh Babel,” urainya.
jak para petani lada untuk terus menanam
“1 ons lada Bangka sama dengan 2 ons karena prospeknya sangat baik bagi per­ Beberapa program dan kebijakan yang
lada dari daerah lain,” katanya ketika pre­ ekonomian petani lada. diambil oleh Pemprov Babel dalam kait­
sentasi di hadapan pengusaha lada dalam annya membangun potensi bahari dan
acara temu perusahaan dan industri lada di Ia juga berjanji untuk terus mengupa­ pariwisata antara lain, memperbanyak
Auditorium Kementerian Perdagangan RI, yakan agar harga lada tetap stabil bahkan kegiatan seni budaya atau olahraga yang
beberpa waktu lalu. lebih mahal lagi demi kesejahteraan petani bernuansa bahari level nasional dan inter­
lada di Babel. nasional, festival budaya melayu, festival
Karena itu, satu-satunya cara untuk kuliner, karnaval budaya Serumpun Se­
menjaga harga dan kualitas lada Bangka, Pariwisata balai, Triathlon, Marathon dan beberapa
pihaknya mengambil solusi dengan mem­ agenda lainnya.
bentuk sistem resi gudang lada putih. un­ Selain Lada, Babel juga menempatkan
tuk mempercepat pelaksanaan SRG ini, tim sektor pariwisata sebagai program unggul­ “Artinya, brand sebuah tempat wisata di
gabungan percepatan yakni, perbankan an. Prioritas dari program ini adalah men­ Babel perlu dipertimbangkan untuk diper­
dan petani harus mengambil langkah tepat jadikan Babel sebagai destinasi pariwisata kuat dengan menghadirkan kemasan yang
dan efisien agar pelaksanaan SRG sesuai bertaraf internasional, melalui event-event lebih otentik dan historik,” tutup Ketua
perencanaan. seni budaya dan olahraga bernuansa bahari DPD Gerindra Babel ini.
level nasional dan internasional.
“Jika SRG sudah dijalankan, maka lAli Ramadan
“Guna mendukung percepatan pe­

Tempat wisata Pantai Nyiur Melambai di
Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan
Bangka Belitung.

WISATAKU.ID

23

KILAS DAERAH

DETIK.COMRisma Luncurkan Program
Merdeka dari Sampah
Pengusaha di Jabar Komitmen
Tolak Praktik Korupsi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meluncurkan
program Merdeka dari Sampah (MDS) 2018 sebagai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Ka­ upaya mengurangi sampah plastik yang selama ini tidak
mar Dagang Indonesia (Kadin) Jabar membentuk Komite Advokasi mudah terurai.
Antikorupsi. Langkah ini merupakan komitmen untuk mencegah
terjadinya praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan pengusa­ “Coba bayangkan kalau semuanya pakai plastik, lama
ha. kelamaan kita akan hidup di atas plastik. Makanya, tema
kali ini saya kira sudah tema internasional karena sudah
Penandatanganan kerja sama pendampingan Komite Advokasi sepakat untuk mengurangi sampah plastik,” kata Risma
Daerah Antikorupsi oleh KPK ini berlangsung di Gedung Sate, Jalan seusai meluncurkan program MDS 2018 di Pemkot Sura­
Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/4/2018). Hadir unsur pimpi­ baya.
nan KPK, Kadin Jabar dan Pemprov Jabar.
Risma menilai tema Merdeka dari Sampah tahun ini
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan komite ini bertaraf internasional sebab semua negara di dunia su­
merupakan komitmen bersama tidak melakukan tindak pidana ko­ dah sepakat untuk mengurangi sampah plastik.
rupsi dalam bentuk apapun. Misalnya dalam upaya memenangkan
tender proyek pemerintah. Apalagi, lanjut dia, sampah plastik itu merupakan
sampah yang tidak mudah terurai dan membutuhkan
“Kita ingin pengusaha jangan mau dimintai oleh siapapun misal­ waktu ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik itu.
nya calon kepala daerah dengan imbalan janji-janji. Sebaliknya juga
jangan mencoba memberikan sesuatu dengan harapan dapat tender Menurut Risma, semakin lama semakin banyak sam­
dan lainnya,” tutur Basaria. pah plastik. Bahkan, ia sempat menemukan saluran di
Dharmawangsa tertutup sampah plastik seperti botol-
Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal mengapresiasi kolaborasi botol air mineral saat hujan deras sehingga menggenangi
kawasan itu.

“Sebenarnya saya sangat mudah untuk membersih­
kannya, tapi itu kan menimbulkan genangan. Saya juga
heran kenapa harus buang sampah di saluran, kenapa
tidak mau sebentar saja membuang sampah itu di tem­
patnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, mantan Kepala Dinas Kebersihan
Kota Surabaya itu meminta kepada semua pihak untuk
bersama-sama mengurangi sampah plastik ini.

Bahkan, ia meminta kepada kader lingkungan yang
tersebar di Kota Surabaya untuk masuk ke sekolah-seko­
lah dalam mengurangi sampah plastik jajan anak-anak
sekolah.

dunia usaha bersama KPK dan pemerintah untuk mencegah ter­
jadinya praktik korupsi.

“Saat ini banyak peristiwa korupsi ini dilakukan oleh pengusaha
juga swasta juga. Tentunya ke depan harus diantisipasi. Adanya ko­
laborasi ini, kita pencerahan dan advokasi kepada pengusaha dalam
melakukan usahanya harus on the track,” kata Agung.

Menurut dia, tindak pidana korupsi merupakan salah satu fak­
tor yang menghambat perekonomian nasional. Sehingga, sambung
Agung, pengusaha harus proaktif melaporkan bila menemukan ad­
anya indikasi tindak pidana korupsi.

ANTARA /DIDIK SUHARTONO

24

HUMAS.GORONTALOPROV.GO.ID Gorontalo Akan Tiru KEK Palu

Provinsi Gorontalo akan meniru konsep Kawasan Ekonomi PUTRAKEPRI.COM
Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, dengan mengusulkan ren­
cana KEK Gorontalo, Paguyaman dan Kwandang (Gopandang).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku banyak terinspira­
si dari KEK Palu dan berupaya mewujudkannya di daerah sendiri.

“KEK Palu mampu menggerakkan ekonomi di daerah dengan
nilai investasi triliunan rupiah. Belum lagi mampu mendorong la­
hirnya industri dan penyerapan tenaga kerja. Potensi ini yang coba
kami ikuti dengan mengusulkan KEK Gopandang di ­Gorontalo,”
katanya usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga
H­ artarto dalam kunjungan kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah.

Kunjungan tersebut untuk melihat dari dekat progres investasi
KEK Palu dan kuliah umum Airlangga Hartarto di depan maha­
siswa Universitas Tadulako Palu.

Menurutnya sejak dua tahun terakhir, Pemprov Gorontalo su­
dah menseriusi usulan tersebut dengan melengkapi persyaratan
dan menggelar presentasi di Kementrian Koordinator Bidang Eko­
nomi.

Bahkan hingga tahun 2017, lanjutnya, segala persyaratan telah
terpenuhi termasuk penyediaan lahan dan revisi Rencana Tata Ru­
ang dan Wilayah (RTRW) Provinsi.

“Untuk tahap awal kami fokus pada Kawasan Industri Anggrek
seluas 500 hektare. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan di
Gorontalo Utara, di antaranya potensi perikanan, kehutanan dan
pertanian,” imbuhnya.

Ia menilai mewujudkan KEK Gopandang tidak mudah. Selain
penetapan KEK oleh pemerintah pusat sudah dilakukan, masalah
menarik minat investor ke daerah bukan perkara yang gampang.

Gubernur Kepri: Jangan Ganti Nama Pulau

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengingatkan pengusaha untuk tidak
mengganti nama pulau, karena dapat mengganggu sistem administrasi pemerintah­
an.

“Jangan coba-coba mengganti nama pulau, walaupun hanya satu pulau,” kata Gu­
bernur Nurdin di Tanjungpinang.

Baru-baru ini mengemuka permasalahan pergantian nama Pulau Suka menjadi
Pulau Joyo di Bintan.

Terkait permasalahan itu, Nurdin mengatakan nama pulau yang ada di Bintan
maupun daerah lainnya di Kepri sudah tercatat dalam administrasi pemerintahan
daerah dan pusat. Nama pulau diberikan warga sejak dahulu dengan alasan tertentu.

“Nama pulau-pulau di Kepri sudah bagus, pasti ada sejarahnya. Jadi saya sangat
tidak setuju jika nama pulau diganti,” tegasnya menanggapi isu penggantian nama
pulau di Bintan yang baru terungkap baru-baru ini.

Nurdin mengemukakan Kepri memang membutuhkan investor asing untuk
mempercepat pembangunan di daerah. Namun usaha yang dibangun harus sesuai
ketentuan yang berlaku.

Investor tidak boleh mengganti nama pulau. Investor juga tidak boleh memiliki
pulau.

“Kami sangat mendukung investasi, tetapi harus taat aturan. Ganti nama pulau
saja tidak boleh, apalagi menguasainya,” tegasnya.

Nurdin mengatakan investasi di bidang pariwisata khususnya di Bintan sangat
berkembang. Pemprov Kepri mendukung pengembangan kawasan pesisir sebagai
kawasan wisata baru.

“Kami dukung perusahaan asing yang mengelola pulau sebagai tempat wisata baru
sesuai ketentuan yang berlaku, namun mereka harus mengakui nama pulau itu, tidak
menggantinya,” ujarnya.

25

HUKUM

Garuda Indonesia
‘Tersengat’ Air Panas

Kasus hukum kembali menyelimuti maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indone-
sia. Kasus yang memicunya terjadi lantaran ada penumpang yang tersiram air panas oleh
pramugari saat menyuguhkan minuman dan tidak diberikannya kompensasi makanan
ringan kepada penumpang saat maskapai ini terlambat dari jadwal penerbangan.

PT. Garuda Indonesia kembali Peraturan Menteri Perhubungan (Permen­ Koos sendiri mengaku harus mena­
digugat. Kali ini persoalan hub) No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung han perih selama kurang lebih satu jam
pemicunya juga masih me­ Jawab Pengangkut Udara. gara-gara kulitnya tersiram air panas. Pi­
nyangkut masalah seder­ hak G­ aruda sebenarnya langsung bereaksi
hana, gara-gara ada penum­ Permenhub ini mengatur pokok-pokok cepat. Koos mengakui pramugari yang
pang yang tersiram air panas santunan yang harus dibayarkan maskapai bertugas langsung memberikan salep ber­
saat pramugrai membagikan minuman. jika penumpang mengalami kecelakaan se­ bentuk gel untuk mengobati kulit Koos.
lama perjalanan. Dalam gugatannya, David Setelah pesawat landing pun Garuda lang­
Namun, sekalipun sederhana perse­ mengajukan petitum ganti rugi Rp 1,25 mi­ sung membawa penumpang ke rumah
teruan antara penumpang dan maskapai liar atas kerugian material, dan senilai Rp sakit guna pemeriksaan intensif.
penerbangan kembali berujung ke peng­ 10 miliar atas ganti rugi immaterial.
adilan, yakni antara B.R.A Koosmariam “Saya heran, kenapa air teh yang diberi­
­Djatikusumo dengan maskapai penerbang­ Insiden yang memantik gugatan itu ter­ kan untuk penumpang bisa sepanas itu,”
an Garuda Indonesia. jadi pada 29 Desember 2017. Saat itu, Koos kata Koos.
-begitu Koosmariam biasa disapa - sedang
“Gugatannya sudah resmi kami daf­ dalam perjalanan Jakarta-Banyuwangi Ia juga mengakui pihak Garuda
tarkan di Pengadilan Negeri Jakarta menggunakan pesawat Garuda. menawarkan santunan pengobatan senilai
Pusat,” kata David ML Tobing, pengacara Rp 15 juta, nilai yang dianggap Koos tidak
­Koosmariam. Insiden terjadi saat pramugari mem­ sepadan. Pihak Garuda juga menyampai­
bagikan minuman. Koos tersiram air pa­ kan jika terdapat kebutuhan pengobatan
Menurut keterangan David gugatan nas, mengenai bahu kanan dan merembes lanjutan, Koos diminta menghubungi pi­
yang dilayangkan kliennye itu merujuk ke bagian dada.

Ilustrasi suasana di kabin penumpang
pesawat Garuda Indonesia.

KOMPAS.ID

26 26

hak Garuda. tanggung jawab atas insiden yang terjadi. galami beberapa kali keterlambatan hingga
Namun, komunikasi antara Koos dan Faktanya, dalam beberapa kali pengo­ kemudian baru melakukan block off me­
batan, Garuda Indonesia menanggung ninggalkan tempat parkir pesawat (apron)
pihak Garuda terhenti pada Februari 2018. seluruh biaya pengobatan penumpang. pada pukul 10.20 WIB dan baru lepas lan­
Inilah yang membuat Koos meradang. Bahkan Garuda Indonesia meminta Koos das (take-off) pada pukul 10.45 WIB.
Menurut dia, seharusnya Garuda lebih ak­ untuk menghubungi pihak maskapai jika
tif menjalin komunikasi guna memonitor ada pengobatan lanjutan. Akibat peristiwa tersebut, menu­
kondisi kesehatan penumpang. Apalagi, rut David, para penumpang seharus­
yang dialami penumpang bukan hanya Kompensasi nya mendapatkan kompensasi berupa
fisik, tetapi juga kerugian waktu, energi, makanan ringan karena pesawat Garuda
dan perasaan. Sebelumnya, PT Garuda Indonesia juga ­Indonesia yang ditumpanginya mengalami
digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keterlambatan penerbangan selama lebih
“Saya tidak boleh mandi selama dua (PN Jakpus) karena tidak memberi makan­ dari 60 menit atau kategori dua.
bulan, luka tidak boleh ditutup, bagaimana an ringan kepada penumpang pesawat saat
penderitaan yang saya alami. Sampai seka­ mengalami keterlambatan penerbangan. Pemberian kompensasi kepada para
rang, luka-luka tersebut masih terasa perih penumpang memang diatur dalam Per­
bila terkena keringat dan air sabun. Dan sa­ Gugatan tersebut telah dilayangkan aturan Menteri Perhubungan Indonesia
ya juga trauma setiap kali mendengar kata ke PN Jakarta Pusat dengan Nomor 198/ Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penangan­
air panas,” imbuhnya. Pdt.G/2018/PN.JKT.PST oleh David T­ obing an Keterlambatan Penerbangan (Delay
yang merupakan penumpang sekaligus ­Management) Pada Badan Usaha Angkut­
Garuda, kata Koos, memberikan res­ Ketua Konsumen Indonesia (KKI). an Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.
pons ketika gugatan didaftarkan dan
pendaftaran gugatan itu terpublikasi. Se­ Dalam keterangannya, David merasa Isi peraturan tersebut mengharuskan
harusnya, respons itu diberikan tanpa ada dirugikan karena tidak mendapatkan maskapai penerbangan bertanggung jawab
publikasi. kompensasi berupa makanan ringan atas memberikan kompensasi sesuai dengan
keterlambatan penerbangan selama 70 kategorinya. Dalam kasus ini, David me­
“Saya itu pengen tahu, apakah kasus menit pada pesawat dengan rute Bandar nilai Garuda Indonesia harus bertanggung
saya ini diketahui sampai ke atas (pejabat Udara Soekarno-Hatta, Jakarta–Batu Besar jawab kepada penumpang berupa makan­
Garuda). Ya, setelah ada gugatan, pihak Hang Nadim, Batam. an ringan karena keterlambatan pener­
Garuda langsung merespons,” paparnya. bangan selama lebih dari 60 menit atau
Padahal, penerbangan yang dilakukan kategori dua.
Corporate Secretary Garuda Indonesia, pada hari Selasa (27/3/2018) tersebut seha­
Hengki Heriandono, mengklaim bahwa rusnya sudah lepas landas pada pukul 09.10 Namun, hingga penumpang memasuki
Garuda Indonesia sudah berkomitmen WIB. Namun, penerbangan tersebut men­ pesawat, pihak Garuda Indonesia tidak
untuk memfasilitasi dan menanggung bi­ memberikan kompensasi tersebut. David
aya pengobatan Koos, baik di Banyuwangi menyayangkan sikap Garuda yang dinilai
maupun di Jakarta. tidak bertanggung jawab memenuhi hak-
hak penumpang.
Jika dalam gugatannya Koos merasa
diabaikan selama satu setengah bu­ Menanggapi gugatan tersebut, pihak
lan, ­Hengki menganggapnya sebagai Garuda Indonesia sedang menginvesti­
miskomunikasi. “Saya rasa ini soal gasi mengenai kronologis penyebab ke­
miskomunikasi saja. Pihak Garuda terlambatan tersebut. Corporate S­ ecretary
menunggu kabar dari Ibu Koos, dan Garuda Indonesia, Hengki Heriando
ternyata Ibu Koos juga menunggu mengatakan keterlambatan penerbangan
dari pihak Garuda. Jadi ini mis­ biasanya dipengaruhi kesiapan lalu lintas
komunikasi,” jelasnya. pesawat di bandara.

Hengki menolak tuduhan bah­ lBima Kurniawan
wa Garuda Indonesia mengabaikan

David ML Tobing.

HUKUMONLINE.COM

27 27

HUKUM

RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

Upaya Menekan
Angka Korupsi

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau tunai harus segera disahkan menjadi un-
dang-undang karena diyakini mampu menekan angka korupsi. Tapi di satu sisi, impikasi
negatif dari pembatasan ini harus juga dikaji lebih dalam.

Rancangan undang-undang kum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. tersebut dibahas kembali dan saat ini telah
(RUU) pembatasan tran­ Laoly. masuk dalam program legislasi nasional.
saksi uang kartal dalam
waktu dekat akan diajukan Sebenarnya, sejak 2017 Kementerian “Sebenarnya RUU ini sudah sejak 2014
ke Presiden setelah diparaf Hukum dan HAM sudah mengirimkan dibahas melibatkan seluruh pemangku ke­
oleh para menteri terkait. draft RUU tersebut ke Presiden. Akan teta­ pentingan termasuk BI. Namun, beberapa
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Hu­ pi, Bank Indonesia (BI) kemudian mem­ waktu lalu sudah hampir jadi tapi kemudi­
berikan beberapa masukan sehingga draft an BI menyampaikan pandangan kembali,”
Ketua KPK, Agus Rahardjo. ujar Yasonna.
BPSDM.PU.GO.ID
Sejatinya, pemerintah mendukung
RUU tersebut. Pasalnya, pemerntah te­
ngah melakukan berbagai pembangunan
di berbagai sektor dan untuk melakukan
hal itu diperlukan kondisi-kondisi tertentu
termasuk melakukan kegiatan ekonomi
yang lebih efisien, salah satunya dengan
mendorong pembatasan penggunaan uang
kartal yang dianggap tidak efisien sesuai
perkembangan zaman.

Pembatasan transaksi menggunakan
uang kartal ini pun diharapkan bisa mem­
persempit ruang gerak pelaku kejahatan
dalam melakukan transaksi sehingga perlu
disusun dalam sebuah undang-undang
meski selama ini Bank Indonesia telah
menyusun beberapa regulasi terkait pem­
batasan penggunaan uang kartal.

“Sekarang sudah masuk prolegnas,
setelah para menteri terkait menandata­
ngani, kita kirimkan ke Presiden,” tutur
mantan politisi PDI-P tersebut.

Dalam pandangan Ketua Tim Penyusun
RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal,
Yunus Husein, adanya aturan transaksi
pembatasan uang tunai dapat menekan
angka korupsi di Indonesia. Terlebih saat
ini memasuki tahun politik, Yunus meng­
akui pergerakan aliran uang terbilang besar
memasuki pesta demokrasi.

28

“Kalau RUU Pembatasan Transaksi nya berisi uang lebih dari Rp 30 miliar,” 2010 tentang Pencegahan dan Pemberan­
Uang Kartal sudah disahkan, penyuapan ujarnya. tasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU
sudah tidak ada lagi,” kata Yunus. TPPU) diatur bahwa penyedia jasa keuang­
Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang an wajib menyampaikan laporan kepada
Mantan Ketua PPATK ini menyebut, Soesatyo mengharapkan RUU Pembatasan PPATK yang diantaranya meliputi trans­
saat ini pihaknya baru mengusulkan Rp Transaksi Uang Kartal segera dibahas dan aksi keuangan tunai dalam jumlah paling
100 juta untuk batasan penarikan uang diselesaikan. Menurutnya, payung hukum sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
transaksi tunai. Tidak menutup kemung­ itu diperlukan untuk memperkuat pence­ rupiah) atau dengan mata uang asing yang
kinan dapat berubah dari yang diusulkan. gahan dan pemberantasan tindak pidana nilainya setara, yang dilakukan baik dalam
pencucian uang di Indonesia.  satu kali transaksi maupun beberapa kali
“Tapi kalau nanti di DPR mau perke­ transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
cil dari Rp 100 juta silahkan dan banyak Bamsoet -sapaan akrabnya- me­
negara juga kurang dari Rp 100 juta,” papar ngatakan, transaksi uang kartal atau tunai Secara umum pembatasan transaksi
Yunus. sering disalahgunakan oleh pelaku tindak tunai tidak menimbulkan dampak nega­
pidana korupsi, terorisme serta bisnis ile­ tif yang besar karena transaksi tunai tidak
Nantinya, lanjut Yunus, jika transaksi gal lainnya. dilarang, tetapi hanya dibatasi jumlahnya
keuangan melebihi Rp 100 juta bisa lang­ saja. Masyarakat tetap dapat melakukan
sung melalui sistem perbankan. Menu­ Biasanya, para pelaku kejahatan transaksi tunai dalam batas tertentu.
rutnya transaksi melalui sistem tidak sulit demikian berupaya menghindari tran­saksi
dan lebih cepat. Kendati demikian, PPATK melalui lembaga keuangan. Sebab, jika Selain itu, tersedia sarana beranekara­
akan menelusuri aliran uang tersebut, jika melalui lembaga keuangan, akan san­gat gam alat transaksi nontunai yang telah
bermasalah akan dikenakan sanksi admin­ mudah dilakukan pelacakan terhadap dikenal masyarakat dewasa ini. Namun
istratif atau perdata. transaksinya. demikian, implikasi negatif pembatasan
transaksi tunai dapat saja terjadi. Misalnya
“Kita studi banding, kita kirim surat ke “Para pelaku tindak pidana lebih me­ masyarakat pedesaan belum akrab dengan
berbagai negara, banyak negara tidak sam­ milih menggunakan uang tunai agar perbankan dan alat pembayaran nontunai,
pai pidana tapi denda saja,” tukasnya. trans­aksi kejahatannya tidak mudah ter­ bahkan ada yang tidak memiliki rekening
dekteksi,” ujar Bamsoet. di bank, apalagi memahami cara menggu­
Segera diwujudkan nakan alat pembayaran nontunai.
Saat ini belum ada pengaturan yang
Senada dengan Yunus, Ketua Komisi secara spesifik mengatur mengenai pem­ lBima Kurniawan
Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus batasan transaksi tunai di Indonesia.
R­ ahardjo mendukung dan berharap agar Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.
pembatasan terhadap uang kartal dapat Namun dalam Pasal 23 UU No 8 Tahun
sesegera mungkin bisa diwujudkan.
FAJAR.CO.ID
“Mudah-mudahan pembicaraan ini ti­
dak terlalu lama dan saya harapkan segera,
kita memilikinya (UU pembatasan ter­
hadap uang kartal),” kata Ketua KPK Agus
Rahardjo.

Namun, dia meminta agar pembatasan
tersebut bisa dikaji lagi mengingat angka
maksimal pembatasan uang tersebut men­
capai Rp100 juta. Angka itu dinilainya ter­
lalu besar karena KPK pernah mendapati
sebuah kasus untuk menjadi Kepala Seko­
lah SD harus membayar upeti sebesar Rp
20 juta.

“Ini yang harus dipikirkan, kalau saya,
inginnya jangan terlalu tinggi. Rp100 juta
tadi harapan saya bisa diturunkan.
Tolong dibicarakan karena bagi
kami penting sekali. Kalau pem­
batasannya lebih kecil, mudah-
mudahan akan jauh lebih efek­
tif,” jelas Agus.

Jika ditelisik dari penga­
laman KPK dalam melakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT),
pengalaman KPK dalam melaku­
kan penyidikan dengan upaya paksa,
menemukan uang yang jumlahnya besar
yang dimiliki oleh pejabat-pejabat yang
sebetulnya tidak berhak.

“Misal tahun lalu, dimana dirjen yang
harus tidur dengan banyak tas, di dalam­

29

EKSEKUTIF

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro SINDONEWS.COM
Sandjojo (kedua kanan), Inisiator Gerakan Desa Membangun Indonesia Muhaimin

Iskandar (tengah) dan Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan (ketiga kanan)
melepas benih ikan saat meresmikan Embung Desa Marga Baru di Kecamatan

Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

4 Program Kemendes-
PDTT Percepatan
Pembangunan Desa

Pemerintah melalui Kemendes-PDTT berkomitmen mempercepat pertumbuhan roda
pembangunan desa, dengan meluncurkan empat program unggulan.

Kementerian Desa, Pem­ beri insentif supaya desa fokus mengem­ tentu. Seperti memberikan bibit, traktor,
bangunan Daerah Ter­ bangkan produk unggulannya,” kata Eko jembatan, dan apapun yang dibutuhkan
tinggal, dan Transmigrasi Putro Mendes PDTT belum lama ini. secara gratis. Tahun ini sedang berjalan di
(Kemendes-PDTT) telah Pandeglang, Halmahera Barat, Minahasa
menetapkan empat pro­ Akses pasar selalu masih menjadi ken­ Utara, Sigi, Lampung Timur, dan beberapa
gram prioritas yakni dala bagi produk masyarakat desa. Produk daerah lainnya.
pengembangan Produk Unggulan Ka­ tersebut, tidak ada jaminan akan diserap
wasan Perdesaan (Prukades), membangun pasar, harga pun sering jatuh di bawah har­ ”Kalau berhasil Indonesia bisa
embung air desa, mengembangkan Badan ga produksi. Dengan resiko yang tinggi itu, mendapat 100 juta angkatan kerja di desa
Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mem­ masyarakat desa pun sulit mendapatkan dalam 10 tahun dengan pendapatan kira-
bangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). permodalan dari bank. kira 2 juta per bulan, maka dalam 5 tahun
”Prukades itu adalahuntuk membuat klus­ bisa ini (Prukades) jadi program nasional.
ter ekonomi di desa-desa. Prukades mem­ Oleh karena itu kata Eko, pemerintah Kita bisa menciptakan daya beli,” ujarnya.
memberikan insentif kepada para bupati Program prioritas kedua adalah memba­
yang memilih untuk fokus di komoditi ter­

30

ngun embung. Embung dibutuhkan untuk yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. bola), Festival Desa, Layar Desa, maupun
meningkatkan produktivitas lahan per­ PT. MBS berperan untuk membantu yang lainnya.
tanian. Masifnya pembangunan embung
diharapkan dapat membuat masa panen BUMDes (tingkat desa) dalam permodal­ ”Presiden memberikan arahan agar
meningkat 2 hingga 3 kali dalam setahun. an serta perluasan jaringan investasi dan dana desa dapat memberikan efek besar
skala bisnis. Peran sebagai Off Taker hasil terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
Pengembangan BUMDes menjadi pro­ produksi BUMDes juga dipegang PT. MBS Atas saran itu, Kemendes PDTT membuat
gram prioritas ketiga. BUMDes diproyek­ sebagai penjamin daya serap produk perta­ empat program unggulan tersebut,” ujar
sikan menjadi motor penggerak ekonomi nian desa. Menteri Eko.
masyarakat. Dengan mengedepankan
potensi unggulan di desanya, unit usaha Tak kalah penting, PT. MBS juga ber­ Dana Desa Bisa Atasi Kekurangan Gizi
BUMDes dapat terdiri dari berbagai jenis, peran untuk supervisi operasional dalam Terkait dengan dana desa yang diku­
seperti pengelola Desa Wisata, minimar­ bentuk standardisasi kualitas produk, curkan pemerintah, Eko meminta kepada
ket, penyewaan tenda dan kursi, pengelola kompetensi SDM, dan pengembangan seluruh kepala desa agar dapat meman­
daur ulang sampah, dan lainnya. Good Corporate Governance. faatkan dana desa untuk pembangunan
infrastruktur yang memberi dampak pada
”Tiap desa diharapkan punya BUMDes Dalam PT. MBS, negara mempunyai pengurangan potensi penyakit stunting
dan menjadi sumber penghasilan desa. saham sebesar 51% untuk mencegah mo­ atau kekurangan gizi. Ia mengungkapkan,
Nantinya dana desa bukan lagi jadi sum­ nopoli dari kelompok tertentu. PT Mitra berdasarkan laporan dari Kementerian Ke­
ber utama pembangunan desa, tapi hanya BUMDes Nusantara harus membuat PT sehatan, jumlah penderita stunting telah
stimulus,” jelas Eko. Mitra BUMDes Kabupaten. Tugas PT Mitra mengalami penurunan sebesar 10% selama
bumdes kabupaten adalah membuat PT tiga tahun terakhir. Penurunan tersebut
Dalam tiga tahun terakhir, tercatat seti­ Mitra BUMDes Desa. disebabkan oleh semangat kepala desa
daknya terdapat lebih dari 20 BUMDes dalam membangun infrastruktur yang
dengan penghasilan di atas Rp 300 juta. ”Begitu jalan, serahkan ke management dapat mengurangi potensi stunting di de­
Empat posisi teratas diantaranya ditem­ mitra bumdes desa dan kabupaten untuk sanya.
pati oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa mengembangkan sesuai dengan potensi ”Dalam tiga tahun ini, dana desa sudah
­Ponggok, Klaten, dengan omset mencapai dan kebutuhan di desa-desa. Tugas kita banyak membangun infrastruktur yang be­
Rp 10,3 Miliar. hanya mengawasi manajemen dan resi­ gitu besar dan bisa mengurangi stunting.
konya,” jelasnya. Seperti sarana air bersih yang sudah pu­
Kemudian disusul oleh BUMDes luhan ribu unit, MCK yang sudah ratusan
Tirtonirmolo di Desa Tirtonirmolo, B­ antul, Program prioritas keempat adalah pem­ ribu unit,” katanya.
BUMDes Mandala Giri Amerta di Desa bangunan Sarana Olahraga Desa (Raga De­ ”Kemudian PAUD, Polindes, Posyandu,
Tajun, Buleleng, dan BUMDes Karang­ sa). Raga Desa diharapkan dapat mencip­ drainase dan lainnya. Infrastruktur itu
kandri Sejahtera di Desa Karangkandri, takan keramaian dan mendorong aktivitas dapat meningkatkan kualitas hidup ma­
Cilacap. Untuk meningkatkan tata kelola ekonomi. Raga Desa akan menjadi ruang syarakat desa dan mengurangi stunting,”
manajemen BUMDes, Kemendes PDTT publik yang menciptakan keramaian. Hal itu disampaikannya saat memberi­
menginisiasi pembentukan PT. Mitra kan arahan dalam acara Rapat Koordinasi
BUMDes Nusantara (MBS) sebagai holding Generasi muda pun dapat menyalurkan Nasional Generasi Sehat dan Cerdas, seka­
company. PT. MBS dimotori oleh Perum aktivitas positif agar terhindar dari nar­ ligus Pertemuan Nasional Desa dan Rem­
Bulog dan empat bank milik pemerintah, koba, tawuran, dan radikalisme. Sejumlah bug Stunting di Hotel Borobudur, Jakarta.
kegiatan yang dapat dilakukan dengan Dirinya menambahkan, terdapat tiga hal
adanya Raga Desa yakni Liga Desa (sepak­ yang bisa mempengaruhi stunting di pede­
saan, yakni minimnya pengetahuan ma­
syarakat, infrastruktur yang belum terse­
dia, dan masalah kemiskinan. Kemendes
PDTT pun kini turut fokus dalam mena­
ngani permasalahan tersebut.
”Kami yakin dalam lima tahun yang
akan datang kita bisa membuat angka
stunting menjadi single digit. Apalagi, kita
juga telah mengarahkan dana desa untuk
empat program prioritas yang salah satunya
adalah pembangunan embung,” jelasnya.
Selain difungsikan untuk irigasi, embung
juga bisa digunakan untuk budidaya ikan
air tawar. Hasil panennya tentunya bisa me­
ningkatkan protein untuk masyarakat desa.
”Dalam setiap pembangunan embung
itu akan diberikan bibit ikan sebagai sum­
ber protein hewani. Ini juga dapat berdam­
pak pada penurunan stunting,” tutupnya.

lSamsul Bakhri

31

EKSEKUTIF

Menteri Siti Nurbaya melantik Ida Bagus Putera
Prathama Sebagai Dirjen PDASHL.

Semangat Baru
Ditjen PDASHL

Tongkat estapet kepemimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Daerah
Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (KLHK) resmi dilanjutkan Dr. Ir. Ida Bagus Putera Prathama sejak 2 April 2018,
menggantikan Hilman Nurogo. Kepemimpinan baru di derektorat ini, diharapkan akan
menumbuhkan semangat baru.

Apalagi kata Ida Bagus suk masyarakat ikut di dalamnya,” kata Ida diakibatkan tingkat kejenuhannya me­
Putera Prathama, per­ Bagus Putera Prathama. lebihi kemampuan dalam mengikat air.
masalahan lahan keritis, Sebelum menguraikan lebih jauh me­
banjir dan tanah longsor Ida Bagus Putera Prathama melanjut­ ngenai banjir dan longsor, Dirjen PDASHL
di Indonesia tidak semata kan, banjir didefinisikan sebagai fenomena menjelaskan penyebabnya dari sudut
hanya tugas pemerintah alam yang terjadi dikarenakan debit aliran pandang Daerah Aliran Sungai (DAS).
(KLHK). Namun menjadi tanggungjawab sungai melebihi daya tampungnya. Dicon­ DAS adalah seluruh wilayah daratan yang
bersama semua elemen dan kompenen tohkan bila ada gelas yang diisi dengan mempunyai fungsi menampung, meny­
masyarakat. “Permasalahan banjir dan ta­ air melebihi daya tampung gelas tersebut, impan dan mengalirkan air hujan secara
nah longsor bukan hanya tanggungjawab maka air akan meluber. Air meluber itu­ alam sampai ke outlet (danau atau laut)
pemerintah saja, semua stakeholder terma­ lah yang disebut banjir.  Kemudian long­ yang mempunyai batas DAS yaitu puncak-
sor adalah pergeseran masa tanah yang

32

puncak gunung. “Jadi jika ditanya DAS itu Putera Prathama menghimbau agar semua hir di tahun 2013 luas lahan kritis lebih
sun­gai, bisa menyempit, itu pernyataan masyarakat tidak hanya instansi Kemen­ kurang 24 juta Ha. Tidak mungkin hanya
salah” kata Ida Bagus Putera Prathama. terian Lingkungan Hidup dan Kehuta­ Instansi  Kementerian LHK atau dari dana
nan (LHK) untuk menanam, menanam APBN saja yang harus dibebankan untuk
Bentuk DAS dibagi menjadi 4 yaitu ben­ dan menanam.  Dari tahun 2006 sampai menanam guna mengurangi lahan kritis
tuk bulat seperti di Dayeuh Kolot Bandung, de­ngan tahun 2013, luas lahan kritis di sebanyak 24 juta Ha dalam waktu singkat.
bentuk segitiga terbalik seperti di Padang ­Indonesia mengalami penurunan. Tahun “Ada penurunn lahan kristis di Indonesia
dan Palu, bentuk advokat dan bentuk 2006 luas lahan kritis mencapai lebih yng cukup signifikan,” katanya.
memanjang seperti contoh di Jakarta. Di kurang 30 juta Ha, tahun 2011 menurun
I­ndonesia terdapat 11.000 DAS dan priori­ menjadi lebih kurang 27 juta Ha, dan terak­ Maka dari itu Dirjen PDASHL sekaligus
tas yang ditangani ada 108 DAS serta sangat Ibu Menteri LHK meminta seluruh ma­
prioritas tahun 2015-2019 ada 15 DAS. syarakat dilibatkan untuk segera menanam
di daerah lahan kritis atau di lahan kosong
Kejadian banjir itu disebabkan karena tersebut. Partisipasi Ditjen PDASHL dalam
2 hal yaitu faktor alam dan faktor manu­ memfasilitasi penghijauan tersebut seperti
sia. Faktor alam dapat dilihat dari bentuk bibit gratis yang tersedia di 50 persemaian
DAS tersebut. Dapat dilihat dari kejadian permanen di seluruh Indonesia, adanya
banjir yang terjadi di daerah Deyeuh Kolot KBR (Kebun Bibit Rakyat), adanya ker­
de­ngan bentuk DAS bulat. Faktor alam de­ jasama untuk penanaman dengan dikti,
ngan bentuk das yang sudah bulat seperti dinas, perusahaan swasta dan stakeholder
mangkok walaupun hujan sebentar saja lainnya.
akan terjadi banjir karena air akan masuk
terus ke dalam daerah tersebut. “Jadi jika pekerjaan ini tidak dikeroyok
dengan bantuan masyarakatuntuk melaku­
Faktor alam lain seperti curah hujan, kan penanaman maka 24,3 juta lahan kritis
lamanya hujan, topografi, jenis tanah dan ini tidak akan selesai-selesai. Padah lanjut
lain sebagainya. Faktor manusia yang bisa Ida Bagus Putera Prathama kalau 24,3 juta
menyebabkan banjir adalah kesesuaian lahan ini bisa hijau maka so pasti masyara­
tata ruang yang tidak memperhatikan kai­ kat akan lebih sejahtera, coba dibayangkan
dah konservasi  seperti pemanfaatan lahan ada pohon ada air, ada air ada kehidupan,
untuk perkebunan di daerah hulu, adanya ada kehidupan ada kesejahteraan” tuturnya.
pertambangan dan adanya perambahan.
Adanya lahan kritis yang masih luas di lArmei Indra
I­ndonesia dapat mempengaruhi  penyebab
kejadian banjir dan longsor. Lahan kritis Dirjen PDASHL, KLHK,
tersebut hubungannya ada pada tutupan Dr. Ir. Ida Bagus Putera Prathama, M.Sc.
lahan. Semakin sedikit tutupan lahan ma­
ka jatuhnya air hujan akan semakin banyak
ke permukaan dan sedikit penyerapan ke
dalam tanah.  Maka air yang tidak terserap
tersebut akan menyebabkan banjir.

Lahan Kritis Menurun Signifikan

Karena itu Dirjen PDASHL Ida Bagus

33

NASIONAL

Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PSMA.KEMDIKBUD.GO.ID
Drs. Purwadi Sutanto M.Si dalam acara Bimbingan Teknis Review
Proposal Sekolah Calon Penerima Bantuan Pemerintah Ruang Kelas
Baru dan Rehabilitasi Ruang dan Fungsi Belajar SMA Tahun 2018 di
Bintaro, Tangerang Selatan.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Melalui Delapan SNP

Pendidikan menjadi kunci utama dalam pembangun­an bangsa, jika pendidikan mampu
menghasilkan kualitas manusia yang baik, niscaya, bangsa ini akan bangkit menuju
sebuah peradaban yang lebih baik, maju dan sejahtera. Pendidikan juga bisa mengatasi
tantangan arus globaliasi dan mempunyai daya saing.

Terkait hal itu, Direktur Pem­ an minimal pada jenjang dan juga jenis pen­ “Namun didalam proses pembelajaran
binaan SMA Kementerian didikan tertentu. Standar tersebut memuat tersebut juga harus memasukkan unsur
Pendidikan dan Kebudayaan kerangka dasar dan juga struktur kurikulum, keteladanan,” kata Purwadi kepada Ma­
Purwadi Sutanto menjelas­ beban belajar serta kurikulum satuan pendi­ jalah Indonesia Report.
kan, saat ini Pemerintah dikan dan kalender pendidik­an.
telah menetapkan delapan Keempat Standar Pendidikan dan Tena­
kriteria SNP. Kedelapan SNP tersebut yakni, Ketiga Standar Proses, proses pembe­ ga Pendidikan, yaitu pendidik harus memi­
Pertama Standar Kompetisi Lulusan (SKL). lajaran pada satuan pendidikan diseleng­ liki kualifikasi akademik dan kompetensi
garakan secara Interaktif, Inspiratif, Me­ sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani
Untuk satuan pendidikan dasar dan nyenangkan, Menantang dan juga mem­ dan rohani serta memiliki kemampuan un­
menengah, SKL digunakan sebagai pedo­ buat termotivasi peserta didik untuk ber­ tuk mewujudkan tujuan dari pendidikan
man penilaian dalam menentukan kompe­ partisipasi aktif serta memberikan ruang nasional tersebut.
tensi kelulusa­ n kepada peserta didik. yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
juga kemandirian sesuai dengan bakat mi­ “Kualifikasi akademik yang dimak­
Kedua Standar Isi, hal ini juga menca­kup nat dan perkembangan psikologis dan fisik sudkan di atas adalah tingkat pendidikan
materi minimal serta tingkat kompetensi peserta didik. minimal yang harus dipenuhi oleh sang
minimal untuk mencapai kompetensi lulus­ pendidik yang dibuktikan dengan ijazah

34

dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai portasi. Purwadi.
ketentuan dari undang - undang yang ber­ “Kedelapan Standar Penilaian Pendidik­ Untuk meningkatkan profesionalisme
laku,” jelasnya.
an, penilaian pada jenjang pendidikan pendidik dalam pembelajaran, sambung
Kelima Standar sarana dan prasarana, dasar sampai jenjang menengah terdiri Purwadi perlu ditingkatkan melalui keah­lian
setiap satuan pendidikan wajib memiliki dari penilaian hasil belajar oleh pendidik. guru dalam menyelaraskan pengetahuan
sarana yang meliputi perlengkapan sarana Satuan pendidikan dan oleh Pemerintah. dan keterampilan sesuai dengan kemajuan
pendidikan, buku dan sumber belajar yang dan perkembangan ilmu pengetahuan.
lainnya. Purwadi mengatakan, bicara tentang
kualitas pendidikan bukan hanya bicara Kemudian, materi yang disampaikan
Setiap satuan pendidikan wajib memi­ soal sekolah, guru dan para murid. pendidik harus mampu menjabarkan se­
liki sarana dan prasarana yang meliputi suai yang tercantum dalam kurikulum.
lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan “Namun, bicara tentang sebuah kualitas
kelas, ruang pendidik, ruang tata usaha, pendidikan yang lebih baik menjadi tang­ “Pendidik harus menguasai materi de­
ruang perpustakaan, laboratorium dan ru­ gung jawab kita semua, orang-orang yang ngan ditambah bahan atau sumber lain
angan penunjang lainnya. merasa peduli dengan nasib bangsa ini, yang berkaitan dan lebih aktual dan hangat.
orang-orang yang peduli dengan masa depan Sehingga peserta didik tertarik dan termoti­
Keenam Standar Pengelolaan terdiri kualitas pendidikan di negeri ini,” tuturnya. vasi mempelajari pelajaran,” ka­tanya.
atas, standar pengelolaan oleh satuan pen­
didikan, oleh Pemerintah Daerah dan Strategis Selain itu Tripusat pendidikan juga
Pemerintah Pusat. harus didukung, yakni sekolah, orangtua
Purwadi juga menekankan, seorang gu­ siswa, dan masyarakat, harus bersinergi
Ketujuh Standar Pembiayaan Pendidik­ ru memiliki posisi yang sangat penting dan dalam upaya peningkatan mutu dan hasil
an, pembiayaan pendidikan terdiri dari bi­ strategis dalam pengembangan potensi pembelajaran para siswa.
aya operasi, investasi serta biaya personal. yang dimiliki peserta didik.
Purwadi juga mengingatkan, sangat
Biaya investasi satuan pendidikan di­ Pada diri gurulah kejayaan dan kesela­ penting para guru agar mengadakan perte­
maksud meliputi biaya sarana prasarana, matan masa depan bangsa dengan penana­ muan dengan orang tua siswa, karena de­
pengembangan SDM dan modal kerja man nilai-nilai dasar yang luhur se­bagai ci­ ngan pertemuan tersebut guru dan orang
tetap. Sementara biaya personal yang di­ ta-cita pendidikan nasional dengan mem­ tua akan dapat saling berkomunikasi,
maksud adalah biaya pendidikan yang bentuk kepribadian sejahtera lahir dan mengetahui dan menjaga peserta didik
harus dikeluarkan pesesrta didik untuk bathin, yang ditempuh melalui pendidikan serta bisa mengarahkan pada perbuatan
bisa mengikuti proses pembelajaran secara agama dan pendidikan umum. yang positif.
kondusif, teratur dan juga berkelanjutan.
“Karena itu harus mampu mendidik “Karena jam pendidikan yang diberikan
Biaya operasi yang dimaksud meliputi diperbagai hal agar menjadi seorang pen­ di sekolah lebih sedikit apabila dibanding­
bahan dan peralatan habis pakai dan juga didik yang profesional sehingga mampu kan jam pendidikan di dalam keluarga,”
biaya tak langsung pendidikan seperti bi­ mendidik peserta didik dalam kreativitas jelasnya.
aya telekomunikasi, konsumsi dan trans­ dan kehidupan sehari-harinya,” terang
lSamsul Bakhri

Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto berbincang PSMA.KEMDIKBUD.GO.ID
dengan peserta undangan 200 SMA dari 27 provinsi

di mana 100 SMA akan menerima bantuan pemerintah
RKB dan 100 SMA akan menerima bantuan pemerintah

rehabilitasi ruang dan fungsi belajar.
35

NASIONAL

Perantau Tapsel
Bergelut Dengan
Bencana

Hidup itu adalah tentang pilihan. Setiap pilihan yang diambil memiliki tujuan. Lalu,
setelah yakin dengan pilihan dan tujuan, tidak akan pernah takut untuk menghadapi
segala risikonya!

September 2009, Yolak Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Banjir diakibatkan meluapnya Su­
­Dalimunthe, masih menjabat Provinsi Sumatera Utara. ngai Sulangaling yang mencapai dua
Direktur Peralatan Logistik, meter. Sekitar 38 orang korban jiwa,
Deputi Logistik dan Peralatan Hujan deras serta kabut tebal mengi­ dan lokasi keenam desa ini cukup jauh
Badan Nasional Penanggulang­ ringi langkah tim evakuasi untuk menca­ dari ­Panyabungan, Ibu Kota Kabupaten
an Bencana (BNPB). Ia bersa­ pai enam desa yang terkena banjir. Suasana ­Mandailing Natal.
ma tim terpaksa melompat dari helikopter mencekam ditambah lagi dengan jarak
set­inggi dua meter untuk bisa mencapai pandang yang gelap, membuat jalur trans­ Dibutuhkan waktu tempuh hingga
lokasi bencana di Kecamatan Muara Batang portasi semakin sulit menembus lokasi sembilan jam mencapai lokasi bencana.
bencana. Transportasi darat dari Panyabungan han­

Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Yolak Dalimunthe
memberikan materi penanganan darurat kepada TRC, di Cikole,

Kecamatan Lembang, Kab. Bandung Barat.
36

ya bisa sampai ke Natal yang memakan Yolak Dalimunthe memberikan
waktu sekitar tujuh jam. Dari arah Natal pembekalan kepada Tim Reaksi
perjalanan diteruskan menggunakan pera­
hu dengan waktu tempuh sekitar dua jam. Cepat (TRC)

Itulah satu pengalaman menarik bagi Presiden Jokowi saat meninjau korban
Yolak Dalimunthe yang sekarang menja­ bencana alam di Banjar Negara
bat sebagai Plt Deputi Bidang Penangan­
an Darurat BNPB. “Yang terpikirkan saat men Sosial hingga akhirnya dibubarkan Bagi Yolak, selesaikan dulu persoalan
itu, kita sebagai petugas evakuasi harus oleh mantan Presiden Abdul Rahman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
berani,” ujarnya ketika wawancara dengan Wahid pada 2001. Setelah itu, pada 2001, dan risiko urusan belakangan. Walaupun
Majalah Indonesia Report. ia menjabat sebagai Kasubdit Asuransi akhirnya dapat merepotkan dirinya sendiri.
Kesejahteraan Sosial hingga 2003. Kemu­
Warga perantau asal Tapanuli Selatan dian, pada 2003, ia menjabat sebagai Ke­ Ia pun memuji langkah pemerintah
boleh berbangga, ketika salah satu putra pala Bidang Rehabilitasi Sosial, Direktorat mengenai kesiapan pemerintah dalam
daerahnya, Yolak sekarang duduk sebagai Korban Bencana Alam di Kemensos hingga menanggulangi bencana banjir dan long­
Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat Mei 2008. sor yang sering terjadi jika musim peng­
Badan Nasional Penanggulangan Bencana hujan. PEmerintah sudah siap sejak awal,
(BNPB). Tahun 2018, ini ia merangkap dua Telah menjadi tabiatnya, sangat peduli baik itu peralatan, logistik, dan sistem
jabatan yaitu Direktur Tanggap Darurat dan peka terhadap persoalan-persoalan pencegah­an dini.
BNPB. yang muncul di masyarakat. Tidak segan-
segan, Yolak turun tangan langsung mem­ “Dengan adanya posku tadi kan siapa
Sepak terjangnya boleh diacungi jem­ bantu menyelesaikan persoalan yang diha­ berbuat , siapa mengevakuasi, siapa pe­
pol, soalnya ketika ada bencana nasional, dapi masyarakat meskipun terkadang itu nyelamatan, dengan itu nanti barulah kita
dia sudah siap siaga di lokasi. Tidak ada di luar bidang tugasnya. buatkan salah satu usulan ke pemeintah
kata menunggu, dalam kondisi darurat pusat atau pemerintah daerah sebagai
secepatnya mengoordinir petugas BPBD Pada 2009, ia mengemban jabatan se­ pendamping tentang hal-hal yang tidak
di daerah utk membantu korban bencana bagai Direktur Peralatan, Deputi Logistik bisa dibiayai atau memberikan arahan dan
alam. dan Peralatan di BNPB. Ia banyak bergelut pendampingan untuk mencari solusi lang­
dengan bencana alam yang menjadi pen­ kah-langkah ke depan,” katanya.
Yolak adalah sosok birokrat yang sesuai giring perjalanan karirnya.
dengan karakter masyarakat Tapsel; re­ Menurut Yolak, dalam penanganan
ligius, komunikatif dan bersahaja. Karak­ Kemudian pada 2012, ia menjabat Di­ pengungsi, yang diutamakan adalah upaya
ter tersebut, semua tidak diperoleh sesaat, rektur Perbaikan Darurat, Deputi Pena­ penyelamatan dan pemenuhan kebutuh­
akan tetapi setelah proses penempatan diri nganan Darurat BNPB. Ternyata niat tulus­ an pokok mulai dari pangan, kesehatan
dan perjuangan yang panjang, mulai dari nya bergelut dengan bencana membuah­ hingga pendidikan. “Kita selalu koodinasi
buaian hingga dewasa dan masa sekarang. kan hasil ketika tahun 2018, ini ia diangkat bila tidak bisa ditangani oleh pemerintah
menjadi Plt Deputi Bidang Penanganan setempat,” tutupnya.
Pria kelahiran 29 Mei 1961, di Darurat BNPB.
S­igalangan, Kabupaten Tapsel, ini berasal lAli Ramadan
dari keluarga petani dan dikenal taat men­
jalankan agama. Di bangku sekolah, Yolak
dikenal menonjol dalam prestasi akademik
yang menjadi modal karirnya hingga kini.

Sejak lulus SMP tahun 1977, ia pun
merantau ke Jakarta dan melanjutkan
pendidikan ke SMA 16 Jakarta. Prestasi
akademiknya pun bagus dan mendapat ta­
waran untuk melanjutkan ke jenjang per­
guruan tinggi di Akademi Pimpinan Per­
usahaan (APP), Jakarta. APP adalah satu
kampus yang dibentuk Departemen Perin­
dustrian untuk menampung siswa lulusan
SMA berprestasi.

Setelah lulus dari APP, ia pun memulai
karir di Departemen Sosial (sekarang Ke­
mensos) sambil menyelesaikan pendidikan
S1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Setelah selesai S1, ia melanjutkan ke jen­
jang Magister Keuangan di Unkris, Jakarta.

Yolak dikenal sangat dekat dengan
semua kelompok masyarakat. Dengan gaya
bicara (logat) khas kampung, agamis, loyal,
dan mudah bergaul. Di samping Deputi,
seabrek jabatan pun pernah diembannya.

Sejak 1982, ia meniti karir di Departe­

37

NASIONAL

Menaker Hanif Dhakiri melakukan sidak ke PT VIVA.CO.ID
Huaxing, yang berlokasi di Jalan Narogong KM

20, Cilengsi, Kabupaten Bogor

Pemerintah Berpihak
pada TKI

Perpres Tenaga Kerja Asing No 20 Tahun 2018 ini diteken Pres-
iden Jokowi pada 26 Maret 2018. Perpres ini berlaku setelah

3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 29 Maret 2018,
oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. FRANNOTO /TEMPO Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri menjelaskan
alasan perpres ini diterbit­
kan untuk memberikan ke­
mudahan bagi tenaga kerja
asing (TKA) dalam hal bi­
rokrasi dan perizinan.

“Jadi, jangan salah paham. Jangan menakuti
rakyat dan mengadu domba. Perpres TKA tidak
membebaskan orang asing masuk dan bekerja di
Indonesia,” kata Hanif.

Ia meminta agar Perpres TKA tidak ’digoreng’
oleh pihak tertentu di tahun politik. Ia menegas­

38

kan perpres tersebut dibuat bukan untuk tenaga kerja lokal daripada TKA. Mana ada satu keputusan pemerintah diduga telah
mempersulit tenaga kerja lokal untuk pengusaha cari rugi? Semua pasti mau un­ melakukan pelanggaran undang-undang,
mencari pekerjaan. tung,” bebernya. level dari pengawasannya itu bukan hak
bertanya biasa atau interpelasi,” kata Fahri
“Sangat tidak benar jika Perpres TKA di­ Contoh, jika anda adalah investor dari kepada wartawan.
anggap tidak berpihak pada TKI. Faktanya, Indonesia, lalu anda investasi ke Thailand
Perpres TKA justru menjadi instrumen un­ bangun smelter, dan untuk itu anda perlu “Kalau hak bertanya adalah hak in­
tuk menggenjot penciptaan lapangan kerja 5 ribu tenaga kerja selama dua tahun pem­ dividual anggota, kalau hak interpelasi
melalui skema investasi. Dengan investasi, bangunan. adalah hak pertanyaan tertulis lembaga.
lapangan kerja tercipta dan ekonomi kita Tetapi, karena diduga ini levelnya adalah
bergerak lebih cepat. Kita perlu investasi “Pertanyaan saya, apakah logis anda pelanggaran undang-undang, pansus ang­
karena kita nggak bisa mengandalkan membawa 5 ribu pekerja dari Indonesia ke ket untuk menginvestigasi diperlukan,”
APBN belaka,” jelasnya. Thailand? Nggak logis kan? Karena anda terang Fahri.
sebagai pengusaha bisa bangkrut karena
Perpres TKA hanya memberi kemudah­ itu. Biaya mendatangkan TKA tentu lebih Hal senada juga disampaikan Wakil
an dari sisi prosedur dan proses birokrasi mahal dibanding menggunakan tenaga Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan
perizinan agar tidak berbelit-belit. kerja lokal. Tapi nggak logis juga kalau Daulay. Ia mengungkapkan peraturan
anda tidak membawa pekerja dari negara dari perpres itu berpotensi memancing
“Asal tahu saja, perizinan yang berbe­ anda sama sekali,” jelasnya. eksodus tenaga kerja asing ke Indonesia.
lit-belit itu bukan hanya terkait TKA, tapi Selain itu, kebijakan mempermudah ma­
juga izin-izin lain terkait investasi maupun Kenapa? Karena anda perlu orang yang suknya tenaga kerja asing di kelas jabatan
pelayanan publik. Presiden ingin semua dipercaya untuk mengontrol jalannya elite perusahaan asing membuat penga­
disederhanakan dan diperbaiki agar lebih pekerjaan agar sesuai rencana dan tepat wasannya semakin sulit.
cepat dan efisien,” tegasnya. waktu. Yang logis, dari kebutuhan 5 ribu
tenaga kerja itu, anda mungkin membawa “Dalam Pasal 10 ayat 1 dari Perpres
Perizinan TKA hanya salah satu bagian 200 atau 300 orang dari negara anda. Sisa tersebut dinyatakan, pemberi kerja un­
yang disederhanakan agar tidak berbelit- kekurangannya dari mana? tuk tenaga kerja asing tidak wajib memi­
belit dan menghambat investasi. Kenapa liki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
harus disederhanakan? Agar investasi me­ “Ya pasti tenaga kerja lokal yang direk­ Asing (RPTKA) untuk duduk dalam jajar­
ningkat dan lapangan kerja meningkat. rut dalam jumlah lebih besar dibanding an direksi atau anggota dewan komisaris.
Agar daya saing kita sebagai bangsa juga TKA. Begitu smelter jadi, TKA-nya juga se­ Tetapi, apakah mereka betul-betul sesuai
meningkat, karena kita masih kalah de­ cara bertahap akan berkurang dan makin dengan kriteria perpres, tunggu dulu,” ka­
ngan negara-negara tetangga di ASEAN. banyak lagi tenaga kerja lokal yang masuk. tanya.
Begitu nalarnya yang logis,” kata Hanif.
“TKA yang masuk tetap harus Sayangnya, lanjut Saleh, pengawasan
memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk Jadi sambungnya, nggak benar dan tenaga kerja di Indonesia masih lemah.
pengendalian negara atas TKA,” katanya sangat menyesatkan jika ada yang bilang Apalagi jika yang diawasi adalah perusa­
lagi. lapangan kerja yang tercipta dari investasi haan asing.
itu bukan untuk orang Indonesia tapi
Misalnya syarat pendidikan, kompe­ orang asing. “Apa pengawas tenaga kerja kita mau
tensi, hanya boleh menduduki jabatan atau bisa memeriksa petinggi perusa­
tertentu yang levelnya menengah ke atas, “Lapangan kerja yang kita ciptakan ya haan asing? Jangankan untuk diperiksa,
masa kerja tertentu, harus bayar levy dan pasti buat orang rakyat kita, bukan yang pendamping mereka dari tenaga kerja lo­
lain-lain. lain,” tegasnya.  kal lokal saja kelihatannya sulit,” katanya.

“Jadi, nggak bisa seenaknya. Pekerja Pansus lAgus Rachman
kasar yang dulu terlarang, sekarang juga
tetap terlarang. Pengawasan di lapangan Sebelumnya, lahirnya Perpres TKA Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
juga jalan dan terus diperkuat. Jadi, to­
longlah nggak usah diributkan. Di tahun ini berbuntut wacana pansus di DPR.
politik ini, mari sama-sama kita jaga agar
suasana kebangsaan lebih kondusif,” urain­ Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap
ya.
penerbitan perpres tersebut salah arah
Pemerintah pastilah berpihak pada
rakyat sendiri. Membuat iklim investasi dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Dia
lebih baik agar penciptaan lapangan kerja
lebih banyak itu pemihakan yang jelas. menegaskan kebijakan Jokowi ini perlu
Menyiapkan SDM kita agar lebih berdaya
saing melalui pendidikan dan pelatihan vo­ dikoreksi.
kasi itu juga pemihakan yang jelas, sehing­
ga rakyat kita mampu mengisi lowonga­n “Jadi, bila perlu, nanti kita usulkan
kerja yang ada. Bahwa investasi asing dii­
kuti dengan hadirnya TKA, itu hal wajar. untuk dibentuk pansus mengenai tenaga

“Toh TKA hanya mengisi sebagian ke­ kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya
cil saja dari lapangan kerja yang tercipta.
Bagian terbesarnya tetap diisi oleh rakyat sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa
kita sendiri. Buat investor atau pengusa­
ha, pasti lebih menguntungkan memakai kontrol memadai,” kata Fadli lewat Twit­

ter.

Gayung bersambut,

dukung­an datang dari ko­ POLITIKTODAY.COM

lega Fadli, Fahri Hamzah.

Dia menduga ada

pelanggara­ n undang-

undang di polemik

tenaga kerja asing.

“Memang apabila

39

NASIONAL

Tantangan Bangsa Indonesia

Adalah Penjajahan
Model Baru

Indonesia adalah negara besar. Dari sisi geografis sangat luas dengan penduduk yang
sangat besar. Tapi, negara sebesar Indonesia memiliki sejarah kelam di jajah sangat lama
oleh bangsa kecil dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah yakni Belanda.

Mengapa negara yang lain membuat ikatan persatuan akan Ika) yang dilakukan MPR RI perlu didukung
goyah dan lama kelamaan hancur. dan dipahami rakyat I­ndonesia terutama ge­
tersebut bisa men­ nerasi muda. Sebab pascareformasi bergulir
“Itulah salah satu tantangan bangsa Pancasilaseperti terlupakan.
jajah bangsa besar yang luar biasa berat bagaimana tetap
bersatu ditengah gempuran dan serbuan “Dulu saat saya duduk di sekolah
­Indonesia.  Hanya fitnah serta adu domba apalagi memasuki menengah ada pelajaran PMP, saat maha­
tahun politik 2018 dan 2019.  Untuk itulah siswa ada penataran P4 selama dua minggu
satu kuncinya yakni saya berpesan kepada peserta kader Golkar kalau tidak lulus akan mengulang sampai
juga secara umum kepada seluruh kader- lulus. Saat ini pascareformasi tidak ada la­
siasat devide et ­impera kader parpol, raihlah kemenangan dalam gi. Pancasila hanya dihafal tanpa dihayati.
pilkada dan pileg, tapi hindarilah menyen­ Padahal Pancasila dirumuskan oleh para
atau siasat pecah belah dan adu domba. tuh-nyentuh isu sensitif isu SARA. Jangan pendiri bangsa kita berasal dari nilai luhur
sampai memperoleh kemenangan tapi bangsa bukannya kerjaan ”ngarang-nga­
“Siasat pecah belah itu masih ada hing­ meninggalkan kehancuran dan merusak rang,” kata Mahyudin.
persatuan bangsa,” jelasnya.
ga sekarang tapi dalam bentuk lain, kalau Hebatnya, lanjut Mahyudin, para
Di tempat berbeda, dalam Sosial­ pendiri bangsa sangat mampu melihat jauh
dulu pecah belah secara fisik, sekarang isasi Empat Pilar MPR RI di Fakultas ke depan. Mereka melihat dan memban­
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sura­ dingkan antara kultur bangsa Indonesia
pecah belah secara ekonomi dan politik,” baya ­(Unesa), Pimpinan MPR RI putera saat itu dengan perkembangan dunia yakni
­Kalimantan Timur ini juga mengatakan di Barat ada kapitalis dan liberalis, sedang­
kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin be­ pentingnya menjaga persatuan dan keru­ kan di belahan dunia Timur ada sosialis.
kunan bangsa sehingga tidak terjadi kon­
lum lama ini di hadapan sekitar seribuan flik seperti di Suriah, rakyatnya susah kare­ “Para pendiri bangsa kemudian men­
na perang yang tak juga selesai. cari jalan tengah. Munculah Pancasila,
kader DPD Golkar Kabupaten Gresik dan inilah jalan tengah jalan damai jalan kom­
Menurut peraih gelar Doktor Ilmu Peme­ promi yang digali dari nilai-nilai luhur
masyarakat umum seputar Gresik peserta rintahan ini, Indonesia memiliki ­elemen bangsa Indonesia sendiri yang ternyata
per­ ekat persatuan yakni P­ ancasila, kare­ mampu membuat bangsa kita utuh selama
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Resto na itu Sosialisasi Empat Pilar (­Pancasila, ini. ­Pancasila muncul sebagai perekat kita
semua tanpa Pancasila maka kita akan ter­
Joyo Hartono, Gresik, Jawa Timur. UUD’45, NKRI dan Bhineka pecah belah,” tutupnya.
Tunggal
Lebih jauh, politisi seniorPartai Golkarini lYapto Prahasta Kesuma

menjelaskan bahwa potensi penjajahan mo­

del baru dengan metode lama tersebut mesti

diwaspadai oleh seluruh rakyat ­Indonesia.

Kekuatan yang mempersatukan bangsa yang

beragam antara lain gotong royong, toleransi

dansaling menghormatidibenturkande­ngan

munculnya ego sektoral, ego kedaerahan dan

ego agama, fanatisme SARA yang berlebihan

sehingga menyepelekan

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin
menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar

di Unesa, Surabaya.

MPR RI

40

kMeetnertearmi Spiolasniaml IdenrujashMitasrahlaamh smeoemrapnegrhatikan KEMSOS.GO.ID
penyadang disabilitas binaan BBRVBD,
Cibinong, Kabupaten Bogor.

Mensos Janji Kembangkan
Balai Besar Cibinong

Menteri Sosial Idrus Marham tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap penyandang
disabilitas binaan Balai Besar Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong. Meski secara
fisik mereka terbatas, namun kemampuan vokasional mereka luar biasa. Ini bisa dibukti-
kan dengan tingginya kebutuhan dunia kerja terhadap mereka.

“Kebanyakan mereka masuk keper­ nyatakan, sangat mengagumi kemampuan tentu akan ada konsekuensi-konsekuensi.
bankan. Ke depan, kami bertekat dan prestasi yang sudah ditorehkan para Pasti akan ada perubahan cara pengelolaan
menjadikan balai besar ini sebagai penerima manfaat di BBRVBD. Sebab de­ yang lebih rumit, kebutuhan akan kualitas
pusat rehabilitas nasional anak- ngan segala keterbatasan yang mereka mi­ instruktur akan meningkat, butuh perleng­
anak penyandang disabilitas dari liki, mampu menunjukkan presitasinya. kapan yang paripurna, dan jaringan sosial
seluruh Indonesia, dengan ber­ setelah mereka lulus dari balai.
bagai macam keterampilan,” kata Mensos, “Kalau orang nornal di luar sana ber­
di BBRVBD, Cibinong, Kabupaten Bogor, prestasi, saya tidak kagum. Tapi saudara- Mensos meminta Dirjen Rehsos dan Ke­
Jumat (13/04). saudara dengan segala keterbatasan, bisa pala BBRVBD AM. Asnandar mempersiapkan
menunjukkan prestasi, ini yang saya kagu­ proposal pengembangan dengan baik. De­
Hal ini sejalan dengan tuntutan du­ mi. Bahkan saya pun belum tentu bisa me­ ngan itu, menjadi langkah awal menawarkan
nia kerja ke depan terkait kualitas tenaga nyaingi prestasi anda,” katanya. gagasan kepada pihak eksternal, apakah ke­
kerja dan bidang kerja yang harus dikuasai. menterian dan lembagaatau dengan swasta.
Mensos meminta, rencana pengembangan Mensos mengaku, kedatangannya ke
balai itu didahului demgan pengajuan balai tadinya hanya untuk memberikan “Coba dibuat rancangan. Apa saja per­
proposal dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Ke­ motivasi kepada para penerima manfaat. lengkapan apa saja yang diperlukan. Kalau
mensos Edy Suharto. Namun setelah berinteraksi langsung de­ perlu kita undang perusahaan swasta den­ gan
ngan mereka, Mensos malah merasa dirin­ pendekatan kemanusiaan,” kata Mensos.
“Kebetulan pula, prioritas program ya yang termotivasi dan terinsipirasi.
Presiden Joko Widodo ke depan adalah BBRVBD memberikan keterampilan
pada investasi sumber daya manusia. Kami Karena itu kedepannya, ia ingin balai berupa pengoperasian komputer, penjahit­
juga akan mengajak beberapa perusahaan ini makin berkembang. “Saya ingin tidak an, desain grafis, dan pekerjaan logam.
besar sebagai panggilan kemanusiaan, un­ hanya 85 orang yang dibina di sini. Saya ti­
tuk mendukung anak-anak ini yang meski­ dak ingin hanya satu atau dua jenis vokasi Total PM yang dibina berjumlah 85
pun tidak sempurna tetapi kreatif dan siap yang dikembangkan di sini. Saya ingin ba­ orang, dimana 10 persennya penyandang
bekerja,” katanya. lai ini menjadi pusat rehabilitasi vokasional disabilitas rungu wicara. BBRVBD Cibi­
nasional,” katanya. nong memberikan bimbingan keterampil­
Dalam sambutannya, Mensos me­ an lanjut untuk penyandang disabiltas.
Bila langkah ini direalisasikan, maka
lYapto Prahasta Kesuma

41

NASIONAL

Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo memukul gong
pembukaan Rapat Koordinasi Pengalihan dan Rekonsiliasi

Rekening Dana Bergulir di Bali

Koperasi Produktif
Prioritas Dana Bergulir
LPDB-KUMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) akan memberikan prioritas kepada koperasi yang dapat menyelesaikan
pelunasan dana bergulir tahun 2000-2007 untuk kembali mendapatkan pembiayaan
tahun ini.

“Termasuk koperasi sektor produk­ periode 2000-2007, kalangan perbankan, bunganya rendah,” ujarnya.
tif, menjadi salah satu prioritas serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sementara untuk koperasi produktif
penerima dana bergulir LPDB- Bali.
KUMKM tahun 2018,” kata Direk­ mendapat perhatian khusus dari LPDB-
tur Utama LPDB-KUMKM ­Braman Braman menjelaskan, prioritas tersebut KUMKM sebab dapat menghasilkan
Setyo di sela-sela Rapat Koordinasi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada produk yang memiliki nilai tambah lebih
Pengalihan dan Rekonsiliasi Rekening Da­ koperasi yang sudah berupaya mengem­ sehingga perlu dibantu pembiayaannya
na Bergulir di Bali, Senin (23/4). balikan dana pinjaman. Pada dasarnya, agar usahanya terus berkembang.
koperasi masih memerlukan pendanaan
Kegiatan ini dihadiri para pengurus ko­ dari LPDB-KUMKM karena bunga yang Misalnya di Bali, terdapat komoditas
perasi dan usaha kecil menengah (UKM) di lebih rendah dibanding bunga perbankan. unggulan yakni Kopi Kintamani yang su­
wilayah Bali yang menerima dana bergulir “Koperasi pasti mau diberi pinjaman kalau dah mendunia. Sektor ini belum tersentuh
LPDB-KUMKM. “Jadi kami harus meng­

42

gali peluang-peluang strategis ini dengan awalnya dikelola kementerian dapat diop­ syariah dan Rp 750 miliar secara konven­
membangun sinergitas,” tandas Braman. timalkan hingga Rp 2 miliar dari sebanyak sional.
40 koperasi penerima pembiayaan pada
Hal senada diutarakan Kepala Dinas 2000-2017. “Kami menyediakan dana bergulir de­
Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede ngan sistem syariah untuk mengakomo­
Indra Dewa Putra yang mengungkapkan Posisi 13 April 2018, dari Rp 49,2 miliar dir koperasi-koperasi yang menerapakan
bahwa koperasi dan UKM di Bali meski dana bergulir, sekitar Rp 26 miliar sudah sistem syariah,” bebernya.
kinerjanya terus meningkat tetap membu­ kembali atau di atas 50%. “Bali termasuk
tuhkan kehadiran LPDB-KUMKM untuk daerah yang paling baik pengembalian Lebih rinci lagi, Rp 480 miiar untuk ko­
mendapatkan pendanaan yang mudah dan dana bergulirnya,” terangnya. perasi simpan pinjam, Rp 120 miliar untuk
bunga rendah dibanding perbankan. koperasi sektor riil, Rp 360 miliar UMKM,
Ia menegaskan, capaian ini bisa dibi­ dan Rp 240 miiar untuk LKB dan LKBB.
Pasalnya, selama ini koperasi cukup lang menjadi darah segar bagi LPDB-
terbebani dengan bunga tinggi, selain ter­ KUMKM untuk menggulirkan dana terse­ lAli Ramadan
kendala mengakses pembiayaan dari bank. but kepada koperasi lainnya.

Namun dalam penyaluran dana bergu­ Sementara secara nasional, potensi
lir, LPDB-KUMKM juga harus tetap berha­ pengalihan pada rekening bank LPDB-
ti-hati dan selektif tidak sekadar mengejar KUMKM mencapai Rp 29,27 miliar. Ada­
target penyaluran. Artinya, mudah bukan pun realisasi pengalihan dana bergulir
berarti dana tidak dikembalikan, ini yang tersebut per 20 April 2018 sebesar Rp 1,6
keliru. miliar.

Mitra harus memiliki komitmen untuk Braman menambahkan,
mengembaikan pinjaman tadi. “Kami ingin untuk rencana pembi­
dengan LPDB-KUMKM ini aman semuan­ ayaan dana bergulir
ya,  jangan ada kasus lah yang bisa men­ LPDB-­KUMKM Tahun
coreng citra baik Bali,” ujar I Gede ­Indra 2018 mencapai Rp1,2
Dewa Putra. triliun. Rinciannya
sebesar Rp 450 miliar
Pihaknya menilai adanya Rakor Peng­ pembiayaan berbasis
alihan dan Rekonsiliasi Rekening Dana
Bergulir ini memang penting dan sudah Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo memberikan
ditunggu-tunggu. Tujuannya, agar ada ke­ sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengalihan dan
samaan persepsi di antara pihak-pihak ter­
kait, baik Kementerian Koperasi dan UKM, Rekonsiliasi Rekening Dana Bergulir di Bali.
LPDB-KUMKM serta Dinas Koperasi dan
UKM di provinsi maupun kabupaten/kota.

Di sisi lain, Braman menambahkan,
ketatnya penyaluran dana LPDB-KUMKM
juga dibarengi dengan fasilitasi oleh pihak
dinas, satgas, maupun kementerian yang
akan memberikan pendampingan bagi ko­
perasi dalam penyusunan proposal penga­
juan dana bergulir.

Dari pengalaman, banyak proposal
yang sudah sampai di Jakarta tapi akhirnya
ditolak karena banyak persyaratan yang
tidak dipenuhi. Misalnya, belum memiliki
badan hukum, koperasinya merugi dan
sebagainya. “Jadi akan kami bantu sampai
koperasi bisa memenuhi syarat,” janjinya.

Terkait dengan surat keterangan sehat
usaha dari dinas setempat yang banyak
dikeluhkan karena lama terbit, LPDB-
KUMKM memberikan kelonggaran yakni
cukup melampirkan surat pengajuan terse­
but sehingga proses pengajuan bisa lebih
cepat tidak harus mencapai setahun.

“Tapi pada saat pencairan dana tetap
surat keterangan sehat usaha ini harus di­
selesaikan,” tegas Braman.

Target Pengalihan

Untuk daerah Bali, Braman menyebut­
kan target pengalihan dana bergulir yang

43

KILAS NASIONAL

Badan Litbang Perhubungan Melalui pelaksanaan Rakornis tersebut Menhub berharap Badan
Harus Memposisikan Sebagai Litbang Perhubungan dapat mempertajam sinergitas dan fokus-
Center of Knowledge fokus prioritas program.

Perkembangan globalisasi dan sistem informasi teknologi digi­ “Rakornis kali ini juga kita harapkan mempertajam sinergitas
talisasi memunculkan peluang dan tantangan baru di bidang eko­ dan fokus kepada program kegiatan di Badan Litbang untuk tahun
nomi dan transportasi. Untuk menghadapinya tuntutan perkem­ ini dan tahun depan dan sekali lagi kita harapkan ada quick wins,
bangan tersebut dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia, regu­ dan itu akan memberikan suatu semangat bagi kita,” terang Men­
lasi dan penguasaan teknologi di era globalisasi. hub.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Badan
Penelitan dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan sebagai ba­
gian dari Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk meneliti
serta mengkaji permasalahan dan mencari solusi untuk meningkat­
kan pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi.

“Setiap kebijakan transportasi yang akan ditetapkan harus di­
dasari oleh suatu penelitian, untuk itu Badan Litbang Perhubung­
an harus dapat berperan dan memposisikan diri sebagai center of
knowledge yang menjadi garda terdepan dalam mengolah kesiapan
dan kemantapan dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis di
lingkungan Kemenhub,” jelas Menhub saat membuka Rapat Koordi­
nasi Teknis Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di Jakarta,
Rabu (18/4).

KEMENDAGRI.GO.ID Korupsi Kepala Daerah
Karena Masalah Mental

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini mara­
knya korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan kare­
na kurangnya gaji, melainkan adanya permasalahan pada
mental.

“Korupsi kepala daerah dan perangkat daerah faktornya
bukan karena gaji. Ini sistemnya sudah baik, pengawasan
baik, tapi masih ada yang kena operasi tangkap tangan. Jadi,
itu bukan masalah gaji, tapi mental,” ujar Tjahjo di Jakarta.

Mendagri mengatakan jika kepala daerah memahami
area rawan korupsi serta dampaknya, maka seharusnya
upaya menguntungkan diri dengan cara ilegal itu tidak ter­
jadi.

Menurut Tjahjo, penjelasan mengenai daerah rawan ko­
rupsi telah berulang kali dipaparkan kepada kepala daerah
dan perangkatnya. Kendati demikian, masih banyak yang
tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).

“Partai politik dalam menyalonkan sesorang juga sudah
ada seleksinya, sudah diikuti psikotes. Tapi (uang) itu me­
mang godaan, jadi masalahnya di mental,” tutur Mendagri.

Tjahjo menerangkan agar ke depannya tidak ada lagi
pemimpin daerah terlibat korupsi, pihaknya bersama KPK
saat ini berkeliling ke daerah untuk menjelaskan area rawan
korupsi kepada para calon kepala daerah.

“Kami menjelaskan, kepala daerah harus menggunakan
`e-planning` yang transparan, dan mengambil kebijakan
dengan memahami area rawan korupsi. DPRD dan kepala
daerah juga teken pakta integritas. Jadi kuncinya pada per­
encanaan anggaran, jangan ada `bargaining` atau `kongka­
likong`,” ungkap Mendagri.

44

KKP Tebar 2.000 Benih Rajungan dapat memasarkan tangkapan,” ucap Sjarief.
dan Resmikan Coldstorage di Dorongan agar dapat memasarkan hasil tangkapannya secara
Untia
mandiri ini untuk menghindari nelayan dari kerugian karena men­
Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Kepala Badan jual ikan kepada tengkulak, di samping harga jual yang murah, tidak
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Peri­ sesuai dengan keinginan mereka, ketergantungan kepada tengkulak
kanan (BKIPM) Rina, melakukan penebaran 2.000 rajungan, 10.000 merupakan hal yang disayangkan.
benih kakap putih, 250 kepiting under size, dan 1.000 mangrove di
Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan.

Penebaran benih ini merupakan rangkaian acara Gerakan Ma­
syarakat Sadar Mutu dan Karantina (Gemasatukata) kolaborasi an­
tara Ditjen Perikanan Tangkap dengan BKIPM Makassar.

Dalam acara tersebut, Sjarief membagikan 2.000 alat tangkap
ramah lingkungan (bubu) kepada nelayan Untia dan meresmikan
coldstorage berkapasitas 30 ton untuk menyimpan dan membeku­
kan hasil tangkapan agar tidak mudah busuk, sebelum nantinya
diekspor ke luar negeri.

Dalam sambutannya, Sjarief mendorong anak-anak nelayan un­
tuk meneruskan profesi orang tuanya sebagai nelayan, namun bu­
kan sebagai nelayan tradisional, melainkan nelayan modern.

“Sekarang zamannya sudah canggih, saatnya kita mendorong
anak-anak kita untuk menjadi generasi nelayan yang lebih modern
dan memanfaatkan teknologi, misalnya jualan ikan dengan aplikasi
online, kita jadi lebih mandiri, tidak tergantung pihak lain untuk

Biaya Acuan Umrah Rp 20 Juta SALIHA.ID

Kementerian Agama menetapkan biaya acuan umrah senilai Rp 20 juta
yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk memilih paket per­
jalanan umrah yang masuk akal sehingga tidak terjebak pada paket murah
berisiko.

Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan harga referensi
itu sesuai Keputusan Menteri Agama No. 221 tahun 2018 soal Biaya Peny­
elenggaraan Ibadah Umrah Referensi yang terbit pada 13 April.

“Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20juta,” kata Arfi dalam ket­
erangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Menurut dia, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kementerian Aga­
ma dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan
kepada jemaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Dia mengatakan BPIU Referensi menjadi pedoman pengawasan, klarifi­
kasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan travel
umrah.

Bagi PPIU, kata dia, BPIU Referensi juga bisa digunakan sebagai acuan
dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. Sebab,
PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang harus sesuai standar pelay­
anan minimal.

Sementara untuk masyarakat, lanjut dia, BPIU Referensi berguna sebagai
acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU.

Dia mengatakan biaya referensi umrah dihitung berdasarkan standar
pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan dan sela­
ma di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta
ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan
BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara
tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag,” tutur dia.

45

POLITIK

Mantan Jenderal
di Panggung Politik

Hadirnya para pensiunan jenderal dalam “peperangan” partai politik menggairahkan
kehidupan politik yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Mampukah mereka
mendulang suara besar bagi partai ?

Ketua Umum Partai ­Gerindra amika dan tantangan. dur. Lalu bergabung dengan Partai Per­
Prabowo S­ubianto, Ke­ Salah seorang pensiunan jenderal ma­ satuan Pembangunan (PPP). Dia berdalih
tua Umum Partai De­ ingin mendekatkan diri dengan partai
mokrat Susilo Bambang suk dalam jajaran partai adalah Muchdi mengusung ideologi Islam.
Y­udhoyono, Ketua Umum Purwoprandjono. Muchdi memang bukan
PKPI AM Hendropriyono, orang lama di partai politik. Pada tahun Para pensiunan jenderal itu, ada yang
baru sebagian dari deretan pensiunan 2008, dia tercatat sebagai salah satu pendiri secara sadar masuk ke partai politik, na­
jenderal yang terjun ke politik. Kehadiran Partai Gerindra bersama rekan karib di mi­ mun ada juga yang dilirik oleh partai. Na­
mereka di panggung perpolitikan di tanah liter, Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Bah­ mun apapun motifnya, pengalaman di
air, tampak semakin menggairahkan ke­ kan sempat menduduki posisi kursi Wakil militer menjadi salah satu pertimbangan
hidupan politik yang penuh dengan din­ Ketua Umum Gerindra. utama partai politik menggandeng para
jenderal.
Tetapi, tahun 2011 memutuskan mun­

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo
Subianto dan Ketua Umum Partai

D­ emokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

FOTO : DETIK.COM

46 46

Hendropriyono mengaku berkecim­ SDM di Golkar. Ia mempunyai prinsip bah­ Rasa kekeluargaan begitu kental dirasakan.
pung di dunia politik menjadikan dirinya wa tentara tak pernah mati. Sehingga me­ Apalagi banyak anak tentara.
jauh dengan teman-temannya. Mungkin milih masuk dalam politik untuk melan­
lantaran itu, ia berketetapan mundur dari jutkan pengabdian kepada rakyat. Apa­ “Saya banyak teman dan keluarga dan
dunia politik pasca diterimanya PKPI ikut lagi tubuhnya masih bugar. Sema­ngatnya ini juga yang membuat mungkin ya, mem­
pemilu 2019. masih besar. Dirinya merasa masih perlu buat saya merasa aneh di rumah sendiri
memperjuangkan nasib rakyat. karena ternyata di rumah baru itu, di or­
Mantan Kepala BIN di era Megawati ganisasi baru ini teman-teman yang satu
ini, berharap rekan-rekan purnawirawan “Tentara itu enggak pernah mati. mere­ background dari orang tuanya itu sama
militer yang berkecimpung di dunia politik ka hanya minggir memberikan tempat un­ dengan saya,” ungkapnya.
juga bisa mengikuti jejaknya. Menurutnya, tuk junior-juniornya untuk maju. Artinya
seorang pensiunan tentara tetap menjadi dalam berjuang, tentara itu tidak mengenal  
pejuang dan tidak berkecimpung di politik waktu, dia akan terus berjuang-berjuang,”
praktis. Ia pun menyarankan agar rekan- katanya. Tak berpengaruh
rekan tentara purnawirawan segera me­
nyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Lodewijk masih ingat bagaimana dirin­  Hadirnya para pensiunan jenderal
di partai politik. ya masuk Partai Golkar. Ada seorang kawa­ dalam peperangan partai politik dianggap
nnya mengajak. Ketika itu dia tak mau tak lagi berpengaruh. Terutama kepada
Hendropriyono menambahkan, sebaik­ langsung ambil keputusan. Lodewijk harus generasi milenial. Pengamat militer dari
nya para politikus yang memasuki usia minta restu keluarga. Terutama sang istri. Universitas Padjajaran, Muradi, melihat
senja menikmati masa pensiun dengan Ternyata pasangan hidupnya memberi peran mereka bukan lagi untuk mendu­
tenang. Apalagi jika sudah sering keluar izin. Mendapat tiket. Akhirnya memutus­ lang suara besar bagi partai.
masuk rumah sakit untuk pengobatan. kan ikut dalam partai.
Adapun tujuan lain, kata Muradi, para
“Kalau usia sudah tua sudah sering ma­ Awal menginjakkan kaki di Golkar, pensiunan jenderal ini hanya ingin tetap
suk bengkel, artinya sudah bolak balik ke Lodewijk merasa canggung. Ketika itu tak terlihat eksis. Tetapi ada pula di antara
rumah sakit, ngapain maju lagi sebaiknya ada lagi pensiunan tentara masuk. Pikiran­ mereka ingin menyelesaikan ambisinya ke­
suruh orang lain,” katanya. nya sempat merasa aneh. Sebab seingatnya tika tidak terlaksana ketika masih menyan­
dahulu partai ini diisi banyak tentara ang­ dang status tentara.
Ia juga tak lupa berpesan agar politikus katan darat. Namun, di sana dirinya berte­
di Indonesia ’bercermin’ sebelum meng­ mu dengan Luhut Binsar Panjaitan. Sosok “Mereka biasanya merasa belum tun­
hadapi pertarungan politik. Sebab, cara itu ini bagi dirinya bukan orang asing. Menko tas makanya melanjutkan untuk terlibat
dinilai Hendropriyono sebagai upaya agar Kemaritiman itu merupakan komandan dalam partai politik. Lalu, bisa juga hanya
tetap mawas diri. satuan Detasemen 81 Penanggulangan untuk aktualisasi diri,” kata Muradi.
Teror (Sat-81/Gultor) Komando Pasukan
Pilihan mundur dari panggung politik Khusus pada 1983 silam. Lodewijk ketika Meski begitu bukan menjadi hal buruk
diambil. Meski begitu, dirinya menolak itu menjadi anak buahnya. bila pensiunan jenderal terlibat politik. Na­
bila disebut para pensiunan jenderal hanya mun, ada baiknya komunikasi mereka ha­
menjadi tameng di partai. Hendro ma­ Lambat laun pria 60 tahun ini justru rus bisa diterima generasi zaman sekarang.
sih ingat bagaimana dirinya masuk dalam merasa nyaman. Merasa ada tempat lama. Apalagi publik butuh gagasan lebih segar.
politik. Semua dimulai ketika Partai Golkar Sehingga tidak melakukan cara lama. Se­
terpecah. bab zaman sudah berubah.

Harus diakui, menurut Hendro pen­ lAgus Rachman
siunan tentara tidak susah mencari pe­
kerjaan. Secara bergurau dia mengatakan Sekjen Partai Golkar, Letnan Jenderal
pemilihan ketua rukun tetangga banyak (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
dicari pensiunan tentara.
LIPUTAN6.COM
Namun demikian ia menilai peran jen­
deral dalam politik disini belum begitu ber­
peran penting. Kehadiran mantan tentara
selama ini diharapkan bisa menjawab ke­
inginan masyarakat, karena jebolan militer
dianggap mampu menjaga stabilitas.

 

Strategis

 Berstatus pensiunan jenderal bukan
berarti tidak mendapat posisi strategis di
partai. Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk
Freidrich Paulus salah satunya, berada di
dalam partai besar, Partai Golkar. Dia di­
tunjuk Airlangga Hartarto selaku ketua
umum, menggantikan Idrus Marham se­
bagai sekretaris jenderal.

Lodewijk sebelumnya pernah menjabat
Koordinator Bidang Kajian Strategis dan

47

POLITIK

Amien Rais Bikin Heboh

Bukan Amien Rais namanya kalau tidak melontarkan pernyataan yang membuat kuping
merah. Entah siapa yang dituju, belum lama ini, politikus kawakan ini menyebut ‘Partai
Setan dan Partai Allah’.

Kontan pernyataannya itu lemik karena mendikotomikan parpol di ada yang tersinggung mengatakan itu-ini
menyeret nama Amien ke politik comberan nggak paham itu. Ayo,
pusaran debat mulut. Pa­ ­Indonesia menjadi ’partai setan’ dan ’partai kita bertempur di 2019,” sebut Taufik.
ling tidak pernyataannya
itu menimbulkan polemik, Allah’. Atas ucapannya, Amien pun dipolisi­
bahkan ada yang mau kan oleh Cyber Indonesia. Amien dituding
membawa persoalan ini ke ranah hukum. “Ucapan Amien Rais tentang ’partai se­ telah melakukan tindakan pidana ujaran
kebencian SARA dan penodaan agama atas
Adalah Ketua DPP Hanura Inas tan’ tidak ada kaitannya dengan demokra­ pernyataan ’parpol setan’ dan ’parpol Allah’
­Nasrullah yang menyebut Amien sebagai itu. PAN tidak tinggal diam dan siap me­
politikus comberan di manuver terba­ si, melainkan hanya tingkah laku politikus laporkan balik.
runya. Pernyataan Amien menjadi po­
comberan yang seenak udelnya saja, dan “PAN sedang mengkaji. Mengkaji
Amien Rais. bagaimana yang terbaik. Karena ini mence­
hal ini tidak boleh terjadi di Indonesia,” markan nama baik PAN juga,” ungkap
Taufik.­
ucap Inas, Senin (16/4).
Wakil Ketua DPR ini memang belum
Pernyataan Amien pun membuat be­ memastikan apakah PAN akan melapor­kan
balik Cyber Indonesia. Taufik membela eks
rang jajaran PAN. Ketua DPP PAN Ali Ketua MPR itu dengan menyatakan apa
yang disampaikan Amien hanya sebatas
­Taher tak terima Amien disebut sebagai khotbah di masjid.

politikus comberan dan balik menyerang “Kalau pada titik tertentu men-dispute,
mencampuradukkan pada fakta sebenar­
Inas dengan sebutan kotoran. nya, ya pasti tidak PAN saja yang marah,
seluruh umat di Indonesia pasti tersing­
“Sekarang yang ngomong comberan gung,” tuturnya.

itulah yang nggak ngerti. Kotoran dia Sosok Amien Rais dikenal sebagai prib­
adi yang berani melontarkan kritikan. Tak
itu,” ujar Ali Taher di kompleks parlemen, hanya era reformasi, sebelumnya juga pada
zama orde baru acap kali ia melemparkan
Senayan, Jakarta, di hari yang sama. kritik pedas kepada Soeharto.

Pembelaan untuk Amien datang dari Pada era Presiden SBY pun demikian.
Suara nyaring Amien Rais tak pernah hi­
para orang dekat dan pendukungnya. lang. Dia tetap melontarkan pernyataan
keras terkait dengan kondisi Indonesia.
Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut
Ia sangat menyoroti permasalahan tam­
seniornya itu berbicara soal partai setan bang Freepot Papua. Menurut dia, kontrak
itu sebagai penghinaan karena Indonesia
dan partai Allah dalam konteks ceramah sebagai pemilik dan tuan rumah hanya
menerima 1 persen per tahun dari produksi
agama. perusahaan tersebut.

Zulkifli meminta pernyataan Kritikan berlanjut pada era Presiden
Jokowi. Amien Rais menyentil kebijakan
Amien soal ’partai setan’ tak perlu Jokowi terkait pembagian sertifikat yang
dianggapnya sebagai pembohongan pu­
dijadikan polemik. Ia menegas­ blik. Pernyataan itu pun memantik po­
lemik di tengah masyarakat.
kan ’partai setan’ tak berkaitan
Kontroversi lainnnya muncul dari uca­
dengan parpol di Indonesia. pan Amien Rais yang menyebut tentang
partai Allah dan partai setan. Bahkan, ka­
“Jadi jangan diperluas,

nggak ada hubungan sama

partai politik. Ini cera­

mah agama, ada dalam

Alquran, ayatnya saya

lupa, kamu cek sendiri,”

kata Zulkifli.

Tak cuma Z­ ulkifli,

Waketum PAN

yang juga santri

Amien Rais, Taufik

­Kurniawan melem­

par pembelaan. Dia

kemudian mengajak

Hanura, yang meru­

pakan partai pendu­

DETIK.COM kung Joko Widodo,

perang di Pemilu

2019.

“Kalau kemudian

48

Cyber Indonesia melaporkan Amien Rais karena DETIK.COM
pernyataan soal ’Partai Setan’.

sus ini berujung kepada langkah hukum. Sementara, Wakil Ketua Umum PAN partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra,
Lantas bagaimana dua kasus itu terjadi? Hanafi Rais mengaku ucapan Amien Rais tapi kelompok yang membela agama Allah,
Berikut ini uraiannya: tersebut tidak asal bunyi. Ada data yang su­ yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? un­
dah dikantongi Amien Rais. tuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien
  seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
“Ada buktinya. Pak Amien sudah me­
Sertifikat Tanah nyiapkan tulisan, nanti akan diperlihatkan “Orang-orang yang anti-Tuhan, itu oto­
kepada khalayak untuk men-substanti­ matis bergabung dalam partai besar, yaitu
Saat menjadi pembicara di Bandung ate kritik itu,” kata Hanafi Rais di kompleks partai setan. Ketahuilah partai setan itu,
pada Minggu 18 Maret 2018, Amien Rais parlemen, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018. mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi,
menuding pembagian sertifikat tanah oleh rugi dunia rugi akhiratnya. Tapi di tempat
Presiden Jokowi adalah kebohongan pu­blik. Putra Amien Rais ini mengatakan ke­ lain, orang beriman bergabung di sebuah
bijakan pembagian sertifikat tanah yang partai besar namanya hizbullah, Partai
Menurut Amien, saat Pemerintah sibuk dilakukan Jokowi memang sudah menjadi ­Allah. Partai yang memenangkan perjuang­
membagikan sertifikat tanah, ada 74 per­ kewajiban Pemerintah. Dia menilai saat ini an dan memetik kejayaan,” imbuh dia.
sen negeri ini dikuasai kelompok tertentu. pembagian sertifikat tanah terlalu banyak
selebrasi. Ditanya usai acara, Amien menyatakan
“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi bahwa yang dimaksudnya adalah cara ber­
sertifikat (oleh Presiden Jokowi), bagi ta­   pikir, bukan partai dalam konteks politik
nah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen praktis.
negeri ini dimiliki kelompok tertentu seo­ Kontroversi
lah dibiarkan. Ini apa-apaan?” ujar Amien. “Saya enggak katakan begitu. Jadi ini
Pernyataan lain Amien Rais yang me­ bukan partai, tapi cara berpikir. Cara ber­
Pernyataan itu menimbulkan pro dan nuai kontroversi datang saat mengisi tausi­ pikir yang untuk Allah dan yang diikuti
kontra. Menteri Koordinator Bidang Ke­ ah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat oleh setan. Yang cara berpikir gelombang
maritiman, Luhut Binsar Panjaitan, me­ Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, manusia yang prosetan itu pasti akan
nyebut kritik Amien tak lebih dari sekadar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat merugi, sementara gelombang besar yang
asal bunyi. (13/4) pagi. Kala itu, Amien menyebut par­ didikte oleh kehendak Allah pasti menang,”
tai Allah dan partai setan. jelas Amien.
“Salahnya (pembagian sertifikat) di ma­
na? Asbun (asal bunyi) saja itu. Saya pikir “Sekarang ini kita harus menggerak­ lAgus Rachman
enggak boleh asal ngomong, apalagi senior. kan seluruh kekuatan bangsa ini untuk
Dia (Amien) kan berapa (umurnya)? 70 ta­ bergabung dan kekuatan dengan sebuah
hun. Saya kan 71 tahun juga,” ujar Luhut.

49

WAWANCARA

Direktur Utama Patuna Mekar Jaya, Syam Resfiadi

Mengubah Strategi
Hadapi Situasi

Patuna Mekar Jaya atau dikenal PATUNA Travel, meru-
pakan sahabat masyarakat untuk haji dan umrah.
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1983 ini, mempu-
nyai 6 kantor cabang dan memiliki kantor perwakilan
hampir di seluruh penjuru tanah air.

PATUNA Travel memiliki ke­ ”Saya juga
cakapan dan kematangan menyarankan
dalam mengelola perusahaan. kepada masyarakat,
Pembenahan diberbagai bi­ agar lebih hati-hati
dang pun terus dilakukan dalam menentukan
untuk memberikan pelayanan pilihan taravel mana
terbaik bagi jemaah. Seperti peningkatan yang harus dipakai
kualitas SDM, manajemen profesional, untuk berhaji dan
menuju ISO bertaraf internasional dan lain berumrah. Jangan
sebagainya. Kini, biro penyelenggara haji percaya dengan
dan umrah ini pun telah mendapat tempat harga murah,
dihati masyarakat Indonesia. berhitunglah secara

“Seiring dengan usianya ke-35, PATUNA logis”.
terus berbenah untuk memberikan pelayan­
an yang terbaik bagi jemaah. Pasalnya minat
masyarakat untuk berangkat ke tanah suci
sangat tinggi, apalagi masyoritas penduduk
Indonesia beragama Islam,” kata Direktur
Utama Patuna Mekar Jaya, Syam Resfiadi
kepada Majalah Indonesia Report.

Namun sayangnya lanjut Syam Resfiadi
yang juga Ketua Umum Asphurindo ini,
setelah empat travel biro penyelenggara haji
dan umrah (First Travel, Abu Tour, SBL dan
Ustmaniyah Hanien Tour) tersandung ma­
salah hukum, tingkat kepercayaan masyara­
kat terhadap biro penyelenggara haji dan
umrah menurun. Strategi apa yang dilaku­
kan PATUNA Travel menghadapi situasi ini?
Berikut petikan wawancaranya :

Akhir-akhir ini marak pemberitaan ter-
kait biro penyelenggara haji dan umrah
yang tersandung masalah hukum.

50 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Niche Promotions
Next Book
#ori_global_community