SOP Lelang Kanwil DJKN

KANWIL DJKN LAMPUNG
DAN BENGKULU

2022

SOP

Pelayanan Lelang

0721-242107
0721-242669
kan0w|ildPjkang5@e kemenkeu.go.id ; [email protected]
Jl. Raden Intan No 121, Kota Bandar Lampung

DAFTAR SOP LELANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

1. Pengawasan Pelaksanaan Lelang Pejabat Lelang
KelasI/Pejabat Fungsional Pelelang

2. Pemeriksaan Langsung Pejabat Lelang KelasI/Pejabat
Fungsional Pelelang

3. Verifikasi Salinan Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I/
Pejabat Fungsional Pelelang

4. Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional
Pelelang

5. Sanksi Peringatan Tertulis Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat
FungsionalPelelang

6. Penggalian Potensi Lelang

7. Bimbingan Teknis Lelang

8. Verifikasi Laporan Lelang KPKNL

9. Penyiapan Bahan Perumusan Dalam Rangka Menyusun Konsep
Pengembangan Lelang

10. Penyiapan Bahan dan Perumusan Rencana Target Lelang

11. Penatausahaan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyetoran
Bea Lelang

12. Pembuatan dan Penyimpanan Minuta Risalah Lelang dalam hal
PejabatLelang Kelas II Berhalangan Tetap

13. Pembuatan Salinan Risalah Lelang Dalam Hal Pejabat Lelang
Kelas IIBerhalangan Tetap

14. Pembuatan Kutipan Risalah Lelang Dalam Hal Pejabat Lelang
Kelas IIBerhalangan Tetap

15. Pembuatan Grosse Risalah Lelang Dalam Hal Pejabat Lelang
Kelas IIBerhalangan Tetap

16. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(NonBelanja Modal) Aparat Pengawas Fungsional

1|Page

1. Pengawasan Pelaksanaan Lelang Pejabat
Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang

Merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menggambarkan tata
cara pengawasan lelang Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang
yang diawali dengan penyampaian Nota Dinas kepada Kepala Kanwil
tentang Konsep pengumuman lelang dengan nilai limit Rp300juta ke atas
melalui website DJKN atau nota dinas usulan pengawasan lelang dalam hal
terdapat informasi mengenai rencana lelang yang mendapat perhatian luas
dari masyarakat/berpotensi masalah dan menghasilkan laporan
pengawasan pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional
Pelelang dan/atau nota dinas tindak lanjut.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Arahan pimpinan dan/atau hasil analisis
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja (sampai dengan Kepala Kanwil menandatangani
Surat Tugas)

 3 (tiga) hari kerja (dari Pelaksana membuat konsep laporan sampai
dengan KepalaKanwil mereview dan mendiposisi laporan.

2|Page

2. Pemeriksaan Langsung Pejabat Lelang
Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang

Merupakan Standar Operasional Prosudur (SOP) yang menggambarkan
proses pemeriksaan Pemeriksaan Langsung yang dilakukan oleh Kantor
Wilayah selaku Pengawas Lelang atau Superintenden terhadap Pejabat
Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang yang berkedudukan di wilayah
kerjanya.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Laporan rutin Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang;
b. Laporan hasil Pemeriksaan sebelumnya;
c. Data diri dan data kinerja Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional

Pelelang;
d. Nota dinas permintaan data/dokumen untuk pemeriksaan;
e. Program kerja pemeriksaan
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja (sampai dengan Kepala Kanwil menandatangani

Surat Tugas)
 3 (tiga) hari kerja (dari Pelaksana membuat konsep laporan sampai

dengan KepalaKanwil mereviu dan mendiposisi laporan).

3|Page

3. Verifikasi Salinan Risalah Lelang
Pejabat Lelang Kelas I/ Pejabat Fungsional
Pelelang

Merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menggambarkan
proses tata cara verifikasi Salinan risalah lelang Pejabat Lelang Kelas
I/Pejabat Fungsional Pelelang yang diawali dengan diterimanya salinan
risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang dan
diakhiri dengan ditandatanganinya semua Lembar Verifikasi Salinan
Risalah Lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Salinan Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional
Pelelang

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) bulan kalender.

4|Page

4. Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I
/Pejabat Fungsional Pelelang

Merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menggambarkan
proses penilaian kinerja terhadap Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat
Fungsional Pelelang berdasarkan kinerja yang telah dicapai pada periode
monitoring, yang dilakukan oleh Kantor Wilayah selaku Superintenden
atau Pengawas Lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. hasil verifikasi salinan Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat
FungsionalPelelang;

b. laporan rutin Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang;
c. kertas kerja hasil pemeriksaan;
d. laporan hasil pemeriksaan;
e. berita acara pemeriksaan (BAP); dan
f. dokumen pendukung lainnya
Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat belas) hari kerja

5|Page

5. Sanksi Peringatan Tertulis Pejabat
Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang

Merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menggambarkan
proses pemberian sanksi peringatan tertulis kepada Pejabat Lelang Kelas
I/Pejabat Fungsional Pelelang yang diawali dengan berdasarkan hasil
Pemeriksaan Langsung atau Pemeriksaan Tidak Langsung terhadap Pejabat
Lelang Kelas I/ Pejabat Fungsional Pelelang dan dengan hasil akhir berupa
nota dinas peringatan tertulis Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Fungsional
Pelelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Laporan rutin Pejabat Lelang Kelas I/ Pejabat Fungsional Pelelang,
verifikasi risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I/ Pejabat Fungsional
Pelelang, laporan hasil pemeriksaan langsung, dan/atau laporan hasil
pemeriksaan tidak langsung terhadap Pejabat Lelang Kelas I/
Pejabat Fungsional Pelelang

Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat belas) hari kerja

6|Page

6. Penggalian Potensi Lelang

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penggalian
potensi lelang secara tertulis kepada para pengguna jasa lelang supaya
menggunakan lelang sebagai mekanisme jual beli serta untuk meningkatkan
hasil lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Surat permintaan penjelasan mengenai lelang dari pengguna jasa
lelang dan/atau Arahan Kepala Kantor Wilayah terkait penggalian
potensi lelang.

Jangka Waktu Penyelesaian
 Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima dan/atau arahan
diberikan.

7|Page

7. Bimbingan Teknis Lelang

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses pemberian
bimbingan teknis dan petunjuk terkait permasalahan di bidang lelang
kepada KPKNL, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Surat permohonan petunjuk terkait permasalahan di bidang lelang
dari KepalaKPKNL, Pimpinan Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas
II.

Jangka Waktu Penyelesaian
 Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima.

8|Page

8. Verifikasi Laporan Lelang KPKNL

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
verifikasilaporan lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Laporan Lelang KPKNL.
Jangka Waktu Penyelesaian

 Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima.

9|Page

9. Penyiapan Bahan Perumusan Dalam
Rangka Menyusun Konsep Pengembangan
Lelang

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyiapan bahanperumusan dalam rangka konsep pengembangan lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Surat permintaan usulan pengembangan lelang dari Kantor Pusat
DJKN dan/atauArahan Kepala Kantor Wilayah terkait usulan
pengembangan lelang.

Jangka Waktu Penyelesaian
 Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat diterima
dan/atau arahandiberikan.

10 | P a g e

10. Penyiapan Bahan dan Perumusan
Rencana Target Lelang

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan tata cara
penyiapan bahandan perumusan rencana target lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Realisasi dan target pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya dan
berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Lelang tentang permintaan
penyusunan rencana targetlelang.

Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat belas) hari kerja.

11 | P a g e

11. Penatausahaan Pendapatan Denda
Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang

Merupakan SOP yang menggambarkan proses penatausahaan pendapatan
dendaketerlambatan penyetoran bea lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Lembar Verifikasi Laporan Pejabat Lelang Kelas II; dan
b. Lembar Verifikasi Salinan Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas II
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) Hari Kerja sejak surat diterima.

12 | P a g e

12. Pembuatan dan Penyimpanan Minuta
Risalah Lelang dalam hal Pejabat Lelang
Kelas II Berhalangan Tetap

Merupakan SOP tata cara pembuatan dan penyimpanan Minuta Risalah
Lelangdalam hal Pejabat Lelang Kelas II berhalangan tetap.
Persyaratan dan Perlengkapan

Disposisi dari Kepala Kanwil, berikut dokumen perlengkapan berupa:
a. berkas kelengkapan dokumen permohonan lelang dan hasil analisis

atas legalitasformal subjek dan objek lelang;
b. berkas penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang;
c. berkas administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi

peserta lelang;
d. berkas penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang;
e. berkas penatausahaan pasca pelaksanaan lelang
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

13 | P a g e

13. Pembuatan Salinan Risalah Lelang
Dalam Hal Pejabat Lelang Kelas II
Berhalangan Tetap

Merupakan SOP tata cara pembuatan Salinan Risalah Lelang dalam hal
PejabatLelang Kelas II berhalangan tetap.
Persyaratan dan Perlengkapan

Disposisi dari Kepala Kanwil, berikut dokumen perlengkapan berupa:
a. berkas kelengkapan dokumen permohonan lelang dan hasil analisis

atas legalitasformal subjek dan objek lelang;
b. berkas penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang;
c. berkas administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi

peserta lelang;
d. berkas penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang;
e. berkas penatausahaan pasca pelaksanaan lelang.
Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

14 | P a g e

14. Pembuatan Kutipan Risalah Lelang
Dalam Hal Pejabat Lelang Kelas II
Berhalangan Tetap

Merupakan SOP tata cara pembuatan Kutipan Risalah Lelang dalam hal
PejabatLelang Kelas II berhalangan tetap.
Persyaratan dan Perlengkapan

Disposisi dari Kepala Kanwil, berikut dokumen perlengkapan berupa:
a. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;
b. Identitas Pembeli Lelang atau Kuasa Pembeli yang sah;
c. Bukti setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang Tanah atau

Tanah danBangunan;
d. Materai.
Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

15 | P a g e

15. Pembuatan Grosse Risalah Lelang
Dalam Hal Pejabat Lelang Kelas II
Berhalangan Tetap

Merupakan SOP tata cara pembuatan Grosse Risalah Lelang dalam hal
PejabatLelang Kelas II berhalangan tetap.
Persyaratan dan Perlengkapan

Disposisi dari Kepala Kanwil, berikut dokumen perlengkapan berupa:
a. berkas kelengkapan dokumen permohonan lelang dan hasil analisis

atas legalitasformal subjek dan objek lelang;
b. berkas penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang;
c. berkas administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi

peserta lelang;
d. berkas penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang;
e. berkas penatausahaan pasca pelaksanaan lelang.
Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

16 | P a g e

16. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan
Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja
Modal) Aparat Pengawas Fungsional

Merupakan SOP tata cara penyusunan nota dinas tanggapan Laporan
HasilPemeriksaan (Non Belanja Modal) Aparat Pengawas Fungsional.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Nota dinas permintaan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
(Non Belanja Modal) Aparat Pengawas Fungsional dari Kepala Bidang
Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (Kabid KIHI)

Jangka Waktu Penyelesaian
 15 (lima belas) hari kerja.

17 | P a g e

SOP ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 515/Kn/2021
Tentang

Perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal kekayaan
negara nomor 163/kn/2014 tentang standar prosedur operasi
(standard operating procedures) kantor wilayah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

18 | P a g e