LKPD Merdeka Belajar

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
i

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Lembar Kerja Peserta Didik

Kurikulum
Merdeka Belajar

Disusun Oleh :

Rachma Dini Fitria 20080304038

Nadi Harvita Rahayu 20080304044

Tsania Dwi Azizah 20080304050

Cyndika Putri Maulina 20080304054

Dosen Pembimbing :
Dr. Suci Rohayati, S.Pd, M.Pd.

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

ii

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga
LKPD ini bisa hadir ditengah-tengah kita sebagai sumber referensi dalam kegiatan
pembelajaran. Pada kesempatan ini, kami sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomika
dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya ingin membuat
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk dijadikan inovasi dalam pembelajaran.

Kami sebagai penulis juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung
dan memberikan doanya, serta kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan
tidak lupa juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan kritik dan sarannya. Dalam
penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini kami menyadari masih banyk kesaalahan
dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun isiannya. Oleh karena itu, kami menerima segala
kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dalam menyusun kedepannya bisa
lebih baik lagi. Kami berharap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini dapat memberikan
manfaat dan wawasan kepada peserta didik dalam pembelajaran.

Surabaya, 29 November 2021
Kelompok 5

iii

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

DAFTAR ISI

Cover .................................................................................................i
Halaman Judul .................................................................................ii
Kata Pengantar ................................................................................iii
Daftar Isi...........................................................................................iv
Uraian Materi

A. Definisi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar ................01
B. Konsep dan Motto Merdeka Belajar..........................................01
C. Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar.................................02
D. Inovasi Baru Terkait Fenomena Merdeka Belajar .....................03
E. Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka......................04
Rangkuman ......................................................................................10
Studi Kasus .......................................................................................11
Lembar Jawaban .............................................................................12
Uji Kompetensi.................................................................................13
Daftar Pustaka .................................................................................17

iv

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

URAIAN MATERI

A. Definisi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional
kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan
murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, dimana
kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan
nasional.

Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa kebijakan kurikulum merdeka
belajar harus diawali dengan terobosan awal kepada pendidik sebelum hal tersebut
diterapkan dan disampaikan kepada peserta didik. Kurikulum merdeka belajar ini juga
terjadi perubahan pada tempat proses pembelajaran itu terjadi, yang awalnya
pembelajaran selalu di ruang kelas akan dicoba untuk terealisasi pada kurikulum
merdeka belajar ini. Penekanan proses pembelajaran lebih difokuskan pada
pembentukan karakter siswa. Hal tersebut diterapkan melalui komunikasi antara
pendidik dan peserta didik saat metode dalam pembelajaran berupa diskusi. Kurikulum
merdeka belajar ini berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik mampu
menyampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pada pembentukan karakter
peserta didik.

Pada kurikulum merdeka belajar penilaian tidak hanya sebatas menentukan dari
perangkingan, akan tetapi pada kurikulum ini lebih menekankan pada bakat dan
kecerdasan dari setiap peserta didik karena pastinya setiap peseta didik memiliki
kemampuan yang berbeda-beda pada masing-masing bidang. Kebijakan kurikulum
baru ini harapannya dapat membentuk peserta didik yang siap kerja serta memiliki
kompeten dengan moral tinggi dan dapat berguna bagi lingkungan masyarakat.

A. B. Konsep dan Motto Merdeka Belajar

Konsep dari merdeka belajar ialah sejatinya belum menentukan sebuah arah dari
tujuan pendidikan di Indonesia, namun konsep dari merdeka belajar membawa arah
guna mampu berkontribusi dengan baik dalam menuntut peningkatan ekonomi bagi
peserta didik sehingga dapat berjalan dengan bebas. Pemahaman konsep dari merdeka
belajar saat ini ialah kemerdekaan dalam berpikir. Terkait pemahaman tersebut
seharusnya terlebih dahulu dimiliki oleh pendidik karena tanpa diawali ujung tombak
pelaku utama, yaitu seorang guru atau pendidik maka tidak mungkin terjadi perubahan
pemahaman dari para pelaku lainnya atau peserta didik.

USBN tahun 2020 dikembalikan pada pihak sekolah. Pada tahun 2021, Menteri
Nadiem Makarim menyebutkan bahwa UN dihapuskan dan dirubah menjadi sistem
baru, yakni dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Menjadikan

01

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

peserta didik memiliki kompeten serta cerdas dalam meningkatkan SDM bangsa dan
memiliki moral yang tinggi. Motto dari kebijakan merdeka belajar adalah “Merdeka
Belajar Guru Penggerak”.

B. C. Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Arahan kebijakan baru : Ujian 2020 USBN digantikan dengan ujian (assesmen)

serta survei karakter yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian (assesmen) ini
dapat dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih
komprehensif, seperti portofolio dan penugasan berupa tugas kelompok, karya tulis,
esai, dan lain sebagainya dengan tujuan menilai kompetensi yang dimiliki siswa.

Situasi saat ini : UU sisdiknas memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk
menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal tersebut. Kurikulum
2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi, sehingga memerlukan assesmen
yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi siswa.

2. Ujian Nasional (UN)
Arahan kebijakan baru : Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) akan dilaksanakan

untuk terakhir kalinya pada tahun 2020. Pada tahun berikutnya tahun 2021 Ujian
Nasional (UN) akan diubah menjadi assesmen kompetensi minimum dan survei
karakter. Dalam literasi lebih diperhatikan pada kemampuan bernalar tentang dan
menggunakan bahasa, untuk numerik berfokus pada kemampuan bernalar
menggunakan matematika, pembentukan karakter sisiwa dapat dilakukan dengan
melaksanakan pembelajaran gotong royong, dan kebhinekaan.

Situasi saat ini : Materi Ujian Nasional (UN) terlalu padat sehingga siswa dan
guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ujian
Nasional (UN) dianggap sebagai beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi
indikator keberhasilan siswa hanya sebagai individu. Fungsi Ujian Nasional (UN) yang
seharusnya sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan sebagai penilaan
siswa.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Arahan kebijakan baru : Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran guru secara

bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan formatnya. Tiga
komponen inti yang harus diperhatikan, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan asesmen. Untuk komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat
dipilih secara mandiri. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) cukup dibuat 1
halaman saja. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru lebih
banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Situasi saat ini : format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada saat ini
lebih mengarahkan guru untuk mengikuti format secara kaku. Komponen dalam RPP
terlalu banyak karena guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci yang biasanya

02

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Guru lebih banyak mengahabiskan banyak waktu
dalam pembuatan RPP.

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Arahan kebijakan baru : kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi

ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Untuk presentasenya :
- Jalur zonasi : minimal 50%
- Jalur afrimasi : minimal 15%
- Jalur perpindahan : maksimal 5%
- Jalur prestasi sebesar sisanya (0-30%) disesuaikan dengan kondisi daerahnya

Dalam pelaksanaannya daerah berwenang menentukan proporsi final dan
menetapkan wilayah zonasi. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya seperti
redistribusi(distribusi ulang) guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan tujuan
pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Situasi saat ini : PPDB zonasi memiliki tujuan untuk memberikan akses pendidikan
yang berkualitas, mewujudkan tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat)
dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Untuk presentase pembagian zonasi :

- Jalur zonasi : minimal 80%
- Jalur prestasi : maksimal 15%
- Jalur perpindahan : maksimal 5%

Dalam pelaksanaannya peraturan yang berkaitan dengan PPDB kurang
mengakomodir perbedaan situasi daerah, belum terimplementasi dengan lancar di
semua daerah Indonesia, belum dibarengi dengan pemerataan jumlah guru.

C. D. Inovasi Baru Terkait Fenomena Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan sebuah inovasi dari program unggulan yang
dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Maksud dari
merdeka belajar disini ialah terkait dengan bagaimana kebijakan yang strategis dan
termuat untuk kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional
(UN), serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Sistem Zonasi yang
bersangkutan dengan penerimaan peseta didik baru (PPDB). Namun demikian, bahwa
konsep dari merdeka belajar bukan hanya proses pembelajaran yang dilakukan di ruang
kelas yang selalu menjadi bagian pertanyaan dari para pendidik. Akan tetapi, merdeka
belajar memiliki cita-cita yang luhur dalam mewujudkan harapan bangsa tanpa
melampaui batas dunia (Putra,2019).

Dalam hal ini pendidik juga memiliki kemerdekaan dalam mengajar. Walaupun
konsep awal dari merdeka belajar ini adalah suatu tindakan dengan karakteristik
kebebasan, namun harus tetap melaksanakan belajar pada batas dan kritikan yang ada
tanpa harus melunturkan cita-cita luhur dan juga moral bagi pelaku pendidikan.

Istilah merdeka belajar dan belajar merdeka tidak memiliki perbedaan karena
kedua istilah tersebut sama saja ynag membedakan hanya metode dan sistemnya.

03

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Merdeka belajar adalah salah satu program yang harapannya dapat menciptakan
suasana belajar yang baik bagi peserta didik agar mendapatkan suasana belajar yang
menyenangkan, karena pada dasarnya prinsip merdeka belajar adalah menciptakan
suasana belajar yang bahagia tanpa adanya beban yang berat akibat dari tuntutan
pencapaian belajar.

D. E. Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum
apalagi di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan
literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos
kepada berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah
lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi).

Secara filosofis, kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa
menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti
luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan,
kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan umat
manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan
bangsa Indonesia.

Relevansi kurikulum dengan kesadaran identitas tercermin melalui pemaknaan
yang mendalam bahwa pendidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan dengan
kurikulum yang mengarah pada pembangunan Indonesia menjadi negara bangsa yang
maju, modern, bermoral, berdisiplin, beretos kerja tinggi, menguasai kemampuan
teknis dan profesional, memiliki sikap rasional dan kemampuan intelektual,
demokratis, bertanggung jawab, serta makmur dan sejahtera.

Dalam perspektif pembelajaran inovatif, kurikulum harus sesuai dengan prinsip
proses perkuliahan (kesesuaian proses dengan karakteristik mata kuliah, keberagaman
metode yang mengakomodasi perbedaan individu mahasiswa, penataan tingkat
kesulitan, mengatur interaksi dan partisipasi mahasiswa, menekankan berbagai variasi
bel ajar, dan mendorong kemampuan baru) serta dapat lebih mengaktifkan interaksi
kelas (Sukmadinata, 2013:152-153). Untuk mencapai perspektif tersebut, model
pembelajaran dalam kurikulum haruslah memiliki berbagai alternatif pembelajaran,
bentuk pembelajaran (kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktikum) dan metode
perkuliahan (berbasis masalah, berbasis proyek, penelitian, dan pengabdian). Hal ini
sejalan dengan hakikat kurikulum bahwa kurikulum merupakan komponen utama
pendidikan dan sebagai pedoman pembelajaran. Jika antarsubkomponen kurikulum
disusun secara baik, proses pembelajaran akan selalu merujuk kepada kurikulum yang
baik.

Terdapat implikasi yang kuat bagi peningkatan mutu pembelajaran jika
kurikulum dapat dirancang secara optimal. Kondisi demikian berelasi dengan konsepsi-
konsepsi perkembangan IPTEKS. Seperti dipahami bersama bahwa universitas tidak
steril dari tuntutan dan perkembangan zaman. Kemampuan menyikapi tantangan dan
kecenderungan zaman menjadi standar bagi sebuah universitas untuk tetap kompetitif.

04

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Tantangan dan kecenderungan memaksa dan mengharuskan universitas untuk
menerapkan logika korporasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi
pembiayaan, perhitungan resiko, dan kemampuan prediktif. Untuk itulah, diperlukan
pengerahan segenap potensi sumber daya universitas untuk melakukan inovasi.

1. Latar Belakang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi

jawaban atas berbagai tuntutan perkembangan zaman. Dalam rangka menyiapkan
mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan
teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih fleksibel.
Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran
mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu
relevan.

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang
otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak
mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu:
kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan
tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak
belajar tiga semester di luar program studi.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu
perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered
learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan
tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas,
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam
mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan
seperti persyaratan kemampuan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri,
tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang
diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan
terbentuk dengan kuat.

2. Konsep Dasar dan Tujuan Merdeka Belajar
Dapat disimpulkan, konsep dasar dari Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

adalah mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran selama lima semester di
program studi sendiri dan tiga semester belajar di luar program studi. Mahasiswa
diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di
maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program
studi di dalam kampus dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar
perguruan tinggi (belajar di luar kampus dengan program studi yang sama di
Perguruan Tinggi lain ataupun di masyarakat/lembaga/instansi lain).

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong
mahasiswa dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang
keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan

05

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Pelaksanaan kebijakan Merdeka
Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi
semakin otonom dan fleksibel.

3. Kebijakan Utama Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama

yaitu:
a. Otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk

melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini
diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah
melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk
dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi
kesehatan dan pendidikan. Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan
akreditasi C.
b. Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang
bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan
tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah
ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap
berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan
re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan
akreditasi yang terakhir kali.
c. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan
Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan
Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU
dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.
d. Akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di
luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).
Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela
(boleh mengambil ataupun tidak): (1) Sks di luar kampusnya sebanyak dua
semester atau setara dengan 40 sks. (2) Ditambah, mahasiswa juga dapat
mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari
total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa

untuk mengambil tiga semester kegiatan pembelajaran di luar program studi.
Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020
Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi
meliputi:

A. Pertukaran Pelajar
Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak
dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit
yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit
jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap

06

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai
keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka
pertukaran belajar adalah sebagai berikut.
a. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama
b. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang

berbeda
c. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

B. Magang / Praktik Kerja
Selama ini mahasiswa dinilai kurang mendapat pengalaman kerja di
industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang
berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan
pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa.
Tujuan program magang antara lain: Program magang 1-2 semester,
memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di
tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan
hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun
soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).

C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
Berdasarkan PISA pada tahun 2018, kualitas pendidikan dasar dan menengah
di Indonesia masih sangat rendah yakni peringkat no 7 dari bawah. Jumlah satuan
pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan
pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam
bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti
sekolah dasar, menengah, maupun atas.

D. Penelitian/Riset
Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat
diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui
penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat
dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Bagi
mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset,
peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan.

E. Proyek Kemanusiaan
Bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami,
bencana hidrologi, dsb banyak terjadi di Indonesia. Perguruan tinggi selama ini
banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan.
Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek.

07

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot
soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan baik di Indonesia maupun di luar
negeri.

F. Kegiatan Wirausaha
Indonesia memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan,
atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei oleh Global Entrepreneurship Index
(GEI) pada tahun 2018. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun
2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha.
Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola
dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan
minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

G. Studi/Proyek Independen
Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang
dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya,
studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang
sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat
menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam
jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas.
Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas
disiplin keilmuan. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau
pengganti mata kuliah yang harus diambil.

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan
dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di
tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat
mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu
mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada
di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama
tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam
mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Diharapkan setelah
pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya
beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

5. Orientasi Kurikulum Merdeka Belajar
Seiring dengan perkembangan industri 4.0 yang kemudian memunculkan

education 4.0, pendidikan berbasis luaran atau dikenal sebagai Outcome-Based
Education (OBE) saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan.

Secara umum terdapat dua kategori instrumen pengukuran pendidikan, yakni
pendidikan berbasis input dan pendidikan berbasis outcomes. Pendidikan berbasis
input diukur berdasarkan indikator kepemilikan “harta kekayaan” suatu lembaga
pendidikan, seperti keuangan, sarana-prasarana, ruang kelas, perpustakaan, jumlah
dosen, dan sebagainya, sedangkan OBE bertumpu pada luaran pendidikan, seperti

08

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

jumlah lulusan, IPK, dan tingkat keberhasilan lulusan. Artinya, yang diukur adalah
kompetensi lulusannya sesuai dengan capaian yang direncanakan (Karnakata,
2015). Dalam bahasa yang lebih populer, proses pengajaran bukan sekedar
mengawal konten, namun bagaimana mahasiswa dapat mendapatkan capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu orientasi kurikulum merdeka belajar adalah OBE. OBE adalah proses
pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret yang ditentukan
(pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan dan perilaku). OBE adalah
proses yang melibatkan penataan kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan
dalam pendidikan yang mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan
tingkat tinggi daripada akumulasi kredit. Terdapat lima prinsip OBE, yakni (1)
fokus pada Capaian Pembelajaran, (2) rancangan kurikulum menyeluruh, (3)
memfasilitasi kesempatan belajar, (4) sesuai dengan pembelajaran konstruktif, dan
(5) menggunakan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA).

Pertama, capaian pembelajaran harus disusun berdasarkan visi dan misi PT dan
tujuan program studi serta sesuai dengan Profil Lulusan dengan selalu
menyesuaikan pada para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). CP yang
sudah sesuai menjadi tumpuan dalam merumuskan CPL, CPMK, dan sub-CPMK.

Kedua, rancangan kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh: CP, design
asesmen, dan learning activities yang terpusat pada mahasiswanya (student
centered), sehingga pada akhirnya sistem pembelajaran saling bersesuaian.

Ketiga, kesempatan belajar mahasiswa difasilitasi sampai pada bentuk tugas,
projek, praktik, e-learning, dan mentoring.

Keempat, hal ini senada dengan sistem pembelajaran 4.0, yakni pembelajaran
konstruktif yang dapat memfasilitasi terjadinya kesesuian antara CPL/CPMK
dengan aktivitas pembelajaran dan asesmen.

Terakhir, siklus pendidikan berbasis capaian program meliputi disain
kurikulum, peta kurikulum, implementasi pembelajaran, asesmen MK dan CPL,
benchmarking, tindak lanjut dan peningkatan mutu, sampai kemudian merevisi
CPL yang terukur. Seluruh siklus tersebut dituangkan dalam dokumen kurikulum,
RPS MK, Portofolio MK, dan Portofolio Prodi.

09

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

RANGKUMAN

Kurikulum Merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan
nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah,
guru dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif,
dimana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan
nasional. Konsep dari merdeka belajar ialah sejatinya belum menentukan sebuah arah
dari tujuan pendidikan di Indonesia, namun konsep dari merdeka belajar membawa arah
guna mampu berkontribusi dengan baik dalam menuntut peningkatan ekonomi bagi
peserta didik sehingga dapat berjalan dengan bebas. Pemahaman konsep dari merdeka
belajar saat ini ialah kemerdekaan dalam berpikir. Terdapat empat pokok kebijakan
merdeka belajar yaitu salah satunya adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional
(USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta yang
terakhir adalah Peraturan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Zonasi.

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum
apalagi di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan
literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos
kepada berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah
lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi).

10

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

STUDI KASUS

Perluas pemahaman Anda mengenai kurikulum Merdeka Belajar dengan mengerjakan
soal studi kasus di bawah ini!
1. Salah satu komponen proses yang paling mendasar dalam sistem pendidikan ialah
kurikulum, sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh
suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan
diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Terkait
kurikulum Merdeka Belajar, analisislah perbedaan mendasar dengan kurikulum yang ada
sekarang yakni kurikulum 2013 serta relevansi keduanya, kurikulum 2013 dengan konsep
merdeka belajar!
2. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum apalagi di era
Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni
literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada berakhlak mulia.
Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar
bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Pendidikan Tinggi). Analisislah bagaimana kebijakan ini dapat menjawab tantangan
pendidikan di era Industri 4.0!
3. Merdeka belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam
artian yang hakiki. Istilah ini berangkat dari banyak fenomena yang terjadi di negara kita,
seperti fungsi dan tugas-tugas guru dan siswa yang begitu banyak sehingga mengabaikan
fungsi pokoknya karena kurang fokus lagi. Banyak lagi persoalan lain, yang secara nyata
kita menyaksikan dan menilai telah terjadi kolonialisme dalam pendidikan. Untuk itu,
pemerintah bersama dengan stakeholder telah bersepakat untuk mencanangkan program
“Merdeka Belajar”. Analisislah bagaimana merdeka belajar dapat menjadi efektif untuk
menghadapi fenomena-fenomena dalam dunia pendidikan yang telah disebutkan diatas!

11

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

LEMBAR JAWABAN

1. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

12

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

UJI KOMPETENSI

Pilihlahjawaban yang paling tepatuntuksoal-soal di bawahini!

1. Program Merdeka Belajar merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, yang terdiridariempatpokokkebijakan di bidangpendidikan.
XY

1) KebijakanUjianSekolahBerstandar 1)
Nasional (USBN) KebijakanPeraturanPenerimaanPeser
taDidikBaru (PPDB)Zonasi

2) Kebijakan Dana (BOS) 2) KebijakanUjian Nasional (UN)

3)KebijakanPenyusunanRencanaPelaksanaa 3)Kebijakan program re-akreditasi
nPembelajaran (RPP)
Manakah yang termasuk kedalam empat pokok kebijakan pendidikan pada program
merdeka belajar adalah…
a. X1), X2), Y1), Y2)
b. X1), X3), Y1), Y2)
c. X1), X2), Y2), Y3)
d. X1), X3), Y2), Y3)
e. X2), X3), Y2), Y3)

2. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Pertukaran Pelajar
2) Magang / PraktikKerja
3) Kegiatan Disvestasi
4) Membangun Kota
5) Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan
6) Penelitian / Riset
7) Proyek Kesusilaan
8) Proyek Independen

Pernyataan yang sesuai dengan bentuk kegiatan merdeka belajar adalah…

a. 1,2,3,4,5
b. 1,2,4,6,7
c. 1,2,5,6,8
d. 1,2,6,7,8
e. 1,2,3,5,7

3. Nadiem Makarim yang merupakan Menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan
gebrakan baru yaitu dengan meluncurkan kebijakan merdeka belajar yang ditujukan
pada pendidikan tinggi yang bertajuk Kampus Merdeka. Kebijakan kampus merdeka

13

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

merupakan lanjutan dari konsep merdeka belajar yang memiliki empat poin kebijakan
yaitu…
a. Penetapan program studi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan

hak belajar di luar program studi
b. Pembaharuan program studi yang ada, sistem akreditasi perguruan tinggi,

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan hak belajar tiga semester
di luar program studi
c. Pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahaan
menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan hak belajar tiga
semester di luar program studi
d. Pembaharuan program studi yang ada, sistem akreditasi manual, kebebasa nmenjadi
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan hak belajar empat semester
di luar program studi
e. Pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahaan
menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan hak belajar empat
semester di luar program studi

4. Perhatikanpernyataanberikut:
1) Merdeka belajar membuat siswa menentukan pilihan
2) Kebebasan siswa menjadi syarat merdeka belajar
3) Keterlibatan siswa merupakan kunci merdeka belajar
4) Pembatasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam berinovasi
5) Penekanan proses pembelajaran difokuskan pada pembentukan karaktersiswa.
Pernyataan yang sesuai dengan konsep merdeka belajar adalah…
a. 1, 2, 3
b. 2, 3, 5
c. 1, 3, 5
d. 1, 2, 5
e. 3, 4, 5

5. Motto dari kebijakan merdeka belajar adalah “Merdeka Belajar Guru Penggerak”. Guru
Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuhkembang siswa
secaraholistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Berikut
peran penting Guru Penggerak di era 4.0, kecuali…
a. Guru penggerak menjadi teladan bagi siswa dan menjadi problem solver dalam
setiap sumbatan pengetahuan dan wacana bagi orang-orang di sekitarnya.
b. Sebagai guru penggerak, bukan hanya sekedar mengajarkan keilmuan tertentu,
tetapi juga harus dapat menjadi instrumen perekat nilai-nilai kebangsaan,
nasionalisme, cintatanah air, nilai religiusitas dan spiritualitas.
c. Sebagai fasilitator dalam mengajarkan yang kreatif, efektif, dan menyenangkan.
d. Guru yang apaadanya dan tidak ingin mengembangkan dirinya.
e. Guru yang bisa diandalkan untuk memenuhi tuntutan zaman yang melahirkan
disrupsi di berbagai bidang.

6. Berikut yang bukan merupakan tujuan diterapkannya kebijakan merdeka belajar di
kampus adalah…

14

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

a. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban
atas berbagai tuntutan perkembangan zaman.

b. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya,
dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus
disiapkan untuk lebih fleksibel.

c. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran
secara optimal dan selalu relevan.

d. Kebijakan Merdeka Belajar dinilai belum mampu mewujudkan pembelajaran di
perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang
inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

e. Hard skills dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

7. Arahan kebijakan baru: Ujian 2020 USBN digantikan dengan ujian (assesmen) serta
survei karakter yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Bentuk penilaian lain yang
lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan berupa tugas kelompok, karya
tulis, esai, dan lain sebagainya. Di bawahini yang merupakan tujuan dari penerapan
sistem asesmen adalah ...
a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran
b. Mengembangkan dan mengikuti peraturan kurikulum baru
c. Memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan
d. Memperbarui asesmen sebelumnya
e. Mengikuti arahan pemerintah

8. Program merdeka belajar – kampus merdeka memiliki beberapa kebijakan utamanya.
Salah satu kebijakannya yakni bertujuan mendorong mahasiswa dalam menguasai
berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing
dalam dunia global serta menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan selaras
dengan kebutuhan era industri 4.0 merupakan kebijakan merdeka belajar dalam hal...
a. Otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan
pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru
b. Program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat
sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat
c. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker)
untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH)
d. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi
e. Melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

9. Seiring dengan perkembangan industri 4.0 yang kemudian memunculkan education 4.0,
pendidikan berbasis luaran atau dikenal sebagai Outcome-Based Education (OBE) saat
ini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan. OBE adalah proses yang
melibatkan penataan kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan dalam pendidikan
yang mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada
akumulasi kredit. Dibawah ini yang merupakan salah satu prinsip dari OBE adalah ...

15

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
a. Fokus pada standar kelulusan
b. Rancangan kurikulum sederhana atau dibatasi
c. Menampung kesempatan belajar
d. Berbeda dari pembelajaran konstruktif
e. Menggunakan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA)

10. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar - kampus merdeka adalah
magang / praktik kerja. Selama ini mahasiswa dinilai kurang mendapat pengalaman
kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga dinilai kurang siap bekerja. Berikut bukan
merupakan tujuan yang tepat dari program magang/praktik kerja adalah...
a. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada
mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning).
b. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills maupun soft skills
c. Industri mendapatkan talenta yang nantinya apabila cocol bisa langsung di-recruit,
sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi
d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan
e. Meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di
perguruan tinggi akan makin relevan

16

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

DAFTAR PUSTAKA

Marista, M. (2021). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0. Jurnal Sejarah,
Pendidikan dan Humaniora, (5)1, 72-77.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kebijakan Merdeka Belajar 1: Empat Pokok
Kebijakan Merdeka Belajar. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/empat-
pokok-kebijakan-merdeka-belajar. Diakses pada 26 Agustus 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan

Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-

kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka. Diakses pada 26 Agustus 2021.

Suryaman, Maman. 2020. Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. Prosiding
Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020. Hal 20 – 21.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus
Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.

Hendri, Nofri. 2020. Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. Jurnal Imiah
Teknologi Pendidikan. 8(1): 1-29. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/e-
tech/article/view/107288/pdf . Diakses pada 27 Agustus 2021.

Hasim, Evi. 2020. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi di Masa Pandemi
COVID-19. Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo, 14 Juli 2020. Hal 68 – 74.

17