RANCANGAN AKTUALISASI

SILAPO (SISTEM INFORMASI LAPORAN OPT) DI UPT
PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

WILAYAH KERJA MADIUN

Nama : Devi Febriana Putri, S.P.

NIP : 19930214 2020 12 2 016

NDH : CXLVI/ 13

Profesi : Penyuluh Pertanian

Instansi/OPD : UPT Proteksi TanamanPangan dan Hortikultura

LEMBAR PERSETUJUAN

RANCANGAN AKTUALISASI

Telah disempurnakan berdasarkan masukan dari Coach,Mentor, dan Penguji pada
Seminar Rancangan Aktualisasi, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021
Di Islamic CenterSurabaya Provinsi Jawa Timur

ii

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu, 21 Agustus 2021 telah dilaksanakan Presentasi Pelaksanaan
Evaluasi Rancangan Aktualisasi bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III

Angkatan Ke- CXLVI Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Nama : DEVI FEBRIANA PUTRI, S.P.
NDH : 13
Judul : Silapo (Sistem Informasi Laporan OPT) Di UPT Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Kerja Madiun
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh:

iii

Kata Pengantar

iv

DAFTAR ISI i
ii
HALAMAN JUDUL iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
BERITA ACARA vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR 1
3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan dan Manfaat 6
1.3 Ruang Lingkup 8
8
BAB II GAMBARAN UNIT KERJA 8
2.1 Deskripsi Organisasi 8
2.2 Tugas Pokok 8
2.3 Visi 9
2.4 Misi 10
2.5 Tujuan 13
2.6 Sasaran
2.7 Susunan Organisasi 14
2.8 Uraian Tugas 21
2.9 Instalasi Pendukung 22
25
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 25
3.1 Internalisasi Pembelajaran 29
3.2 Penetapan Isu yang Diangkat 34
3.2.1 Identifikasi Isu
3.2.2 Penetapan Isu 35
3.3 Gagasan Pemecahan Isu
3.4 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi
3.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

DAFTAR PUSTAKA

vi

DAFTAR TABEL 18
22
Tabel 2.1 Nilai-Nilai Dasar ASN 24
Tabel 3.1 Seleksi Isu Menggunakan Metode AKPL 29
Tabel 3.2 Tabel Seleksi Isu Menggunakan Metode USG 34
Tabel 3.3 Tabel Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi
Tabel 3.4 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

vii

DAFTAR GAMBAR 6
6
Gambar 2.1 UPT Proteksi TPH 7
Gambar 2.2 Gedung UPT Proteksi TPH 7
Gambar 2.3 Wilayah Kerja PTPH Madiun 9
Gambar 2.4 Gedung Wilayah Kerja PTPH Madiun
Gambar 2.5 Susunan Organisasi UPT Proteksi TPH

viii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kedudukan dan peranan ASN dalam setiap organisasi pemerintahan

sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka memberikan
Pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber
Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran
tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi
masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika
mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam pasal 10 dan 11 UU ASN dijelaskan bahwa salah satu fungsi pegawai
ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN bertugas dan berperan untuk
mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa
menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan
negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Oleh karena itu,
berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan
Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) terintegrasi
bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan.

Selama masa percobaan satu tahun, CPNS diwajibkan mengikuti Pendidikan
Latihan Dasar (Latsar) seperti yang telah diatur dalam PERLAN Nomor 1 tahun
2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan Dasar CPNS
bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara
terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap
perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan
tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN dalam
kerangka

1

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan kompetensi
teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Sementara terintegrasi berarti
penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan
nonklasikal; dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi Bidang.

Kegiatan latsar terdiri dari materi on campus (materi di dalam kelas oleh
Badan Diklat) dan off campus (Habituasi di Instansi masing-masing). Kegiatan
habituasi dilakukan setelah materi on campus selesai dengan tujuan agar peserta
dapat mengaktualisasikan kegiatan yang telah dirancang oleh CPNS. Dalam
pelaksanaan agenda habituasi diharapkan CPNS mampu membiasakan diri
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yang telah disampaikan dalam
Latsar sehingga terbentuk karakter ASN yang menjiwai unsur-unsur Akuntabel,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi (ANEKA) yang
diwujudkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Wilker Madiun merupakan salah satu dari instalasi pendukung bagi Unit
Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT Proteksi TPH)
dan juga menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi
Jawa Timur yang mempunyai tugas dalam bidang proteksi tanaman pangan dan
hortikultura di wilayah kerja Madiun yang meliputi Kab/ Kota Madiun, Magetan,
Ngawi, Ponorogo dan Pacitan. Sebagai institusi yang menangani masalah
perlindungan tanaman di tingkat lapangan, wilker Madiun diharapkan dapat
mengembangkan teknologi perlindungan tanaman mencakup kegiatan pengamatan,
peramalan dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), pemberian
pelayanan kepada masyarakat melalui klinik tanaman, serta pengawasan atas
peredaran, penyimpanan, penggunaan dan dampak negatif penggunaan pestisida.

Pada kegiatan pengamatan, petugas lapang diwajibkan melaporkan hasil
pengamatan setiap hari. Pengamatan yang dilakukan meliputi jumlah tunas tanaman
sampel, populasi OPT (tikus, penggerek batang, Xanthomonas oryzae, Wereng
Batang Coklat, dll) serta populasi musuh alami (Kumbang kubah spot, Cyrtorhinus,
laba-laba,dll). Hasil pengamatan petugas lapang setiap kecamatan dilaporkan ke
tingkat kab/ kota. Laporan dari tingkat kab/ kota kemudian dilaporkan ke tingkat
wilker (wilayah kerja). Selama ini pelaporan dari petugas lapang ke tingkat kab/
kota menggunakan media google form. Sebelum dimasukkan di google form petugas
lapang membuat laporan secara konvensional yaitu dengan selembar kertas, dimana
formatnya sudah ditentukan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman

2

Pangan melalui petunjuk teknis pengamatan dan pelaporan Organisme Pengganggu
Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim (OPT-DPI). Dalam melakukan pengamatan
hama dan penyakit tanaman petugas lapang harus turun ke sawah dengan membawa
selembar kertas blangko pengamatan. Pencatatan data pengamatan harian dengan
menggunakan selembar kertas terkadang bisa terjadi human eror seperti kertas hasil
pengamatan hilang atau basah terkena air yang ada di pertanaman padi.

Laporan yang masih menggunakan cara konvensional/ manual di selembar
kertas yang setiap hari dibawa petugas lapang di lahan tersebut perlu dimodifikasi
menjadi laporan harian petugas lapang berbasis Teknologi Informasi. Pada aplikasi
Silapo petugas lapang diharuskan memasukkan data sampel tanaman mulai dari
sampel 1-30 rumpun tanaman sesuai dengan petunjuk teknis pengamatan dan
pelaporan OPT-DPI. Hal tersebut akan mempermudah petugas lapang dalam
merekap hasil pengamatan yangdilakukan setiap hari. Selain itu, jika sewaktu-waktu
atasan meminta data hasil pengamatan, petugas lapang tinggal mencari data yang ada
di aplikasi silapo karena semua data hasil pengamatan tersimpan di aplikasi tersebut.
Di aplikasi Silapo juga terdapat fitur pemetaan. Data yang ditampilkan dalam bentuk
peta diharapkan lebih dapat dipahami oleh pembaca.

1.2 Tujuan dan Manfaat Aktualisasi
1.2.1 Tujuan Aktualisasi

1. Tujuan Jangka Pendek
1. Terciptanya aplikasi Silapo (Sistem Informasi Pelaporan OPT) di UPT
Proteksi TPH wilker Madiun.
2. Terimplementasinya aplikasi Silapo (Sistem Informasi Pelaporan OPT)
di UPT Proteksi TPH wilker Madiun.
3. Terwujudnya pelaporan harian petugas lapang berbasis teknologi
informasi di UPT Proteksi TPH wilker Madiun.

2. Tujuan Jangka Menengah
1. Digunakannya aplikasi Silapo oleh semua petugas lapang di UPT
Proteksi TPH wilker Madiun.

2. Terwujudnya penyajian data pengamatan dalam bentuk peta di UPT
Proteksi TPH wilker Madiun khususnya di Kab. Madiun.

3

3. Tujuan Jangka Panjang

1. Terwujudnya pelaporan harian petugas lapang berbasis teknologi
informasi di UPT Proteksi TPH Jawa Timur.

1.2.2 Manfaat Aktualisasi

Manfaat yang akan diperoleh dalam perancangan Aktualisasi ini, adalah:

1. Manfaat bagi Peserta Latsar
Dapat menciptakan individu sebagai Aparatur Sipil Negara yang dapat
melakukan kinerjanya dengan didasari 5 nilai-nilai dasar ASN yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Nasionalisme, dan Anti Korupsi
(ANEKA).

2. Manfaat bagi Instansi
Terwujudnya pelaporan harian petugas lapang berbasis teknologi informasi
di UPT Proteksi TPH wilker Madiun.

3. Manfaat bagi Petugas Lapang
Mempermudah petugas lapang dalam merekap hasil pengamatan yang
dilakukan setiap hari.

4. Manfaat bagi Petani
Keberadaan hama dan penyakit tanaman di lahan petani dapat terpantau
dengan baik sehingga kemungkinan terjadi ledakan hama dan penyakit
sangat minim.

1.3 Ruang Lingkup Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2021 sampai 26
September 2021 di UPT Proteksi TPH Wilker Madiun. Adapun tahapan
kegiatan aktualisasi antara lain:

1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor
2. Melakukan konsultasi dengan Coach atau pembimbing
3. Koordinasi dengan Koordinator wilayah kerja (korwil) UPT ProteksiTPH Wilker

Madiun
4. Koordinasi dengan semua Koordinator (kortikab) UPT Proteksi TPH Wilker

Madiun
5. Pembuatan aplikasi Silapo (Sistem Informasi Pelaporan OPT)
6. Legalisasi Aplikasi Silapo
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait cara penggunaan aplikasi Silapo

4

8. Penerapan Aplikasi Silapo di UPT Proteksi TPH wilker Madiun
9. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi Silapo
10. Menyusun laporan akhir aktualisasi

5

BAB II
GAMBARAN UNIT KERJA
Gambar 2.1 UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Gambar 2.2 Gedung UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

6

Gambar 2.3 Wilayah Kerja PTPH Madiun
Gambar 2.4 Gedung Wilayah Kerja PTPH Madiun

2.1 DESKRIPSI ORGANISASI

Nama Satuan : UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

Alamat : Jl. Pagesangan II No. 58

Desa/Kelurahan : Pagesangan

Kecamatan : Jambangan

Kabupaten/Kota : Kota Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Telp : (031) 8282970

Website : proteksi.pertanian.jatimprov.go.id

7

2.2 TUGAS POKOK
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengamatan, peramalan, serta

penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, ketatausahaan
dan pelayanan masyarakat.

2.3 VISI
Terwujudnya produksi tanaman pangan dan hortikultura yang mantap, aman,

dan berkelanjutan.

2.4 MISI
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani tentang

Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu.
2. Menekan resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI.
3. Meminimalisir resiko dari dampak penggunaan sarana perlindungan.
4. Melaksanakan pembelajaran aktif kreatif inovatif dan menyenangkan.
5. Menerapkan pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan dengan

strategi manajemen tanaman sehat (MTS)

2.5 TUJUAN
1. Meminimalisir kerugian hasil akibat OPT dan DPI
2. Meminimalisasi residu pestisida pada produk pertanian
3. Meningkatkan produksi secara kontinue, kuantitas & kualitas tinggi serta

berdaya saing tinggi

2.6 SASARAN
1. Menurunnya serangan OPT dan resiko Dampak Perubahan Iklim
2. Berkembangnya penerapan PHT / Teknologi ramah lingkungan
3. Efisiensi biaya usaha tani

8

2.7 SUSUNAN ORGANISASI

Sebagai implementasi Pergub Nomor 61 tahun 2018 tanggal 10 juli 2018
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa Timur. Susunan Organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :

1. Kepala UPT
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Jabatan Teknis di UPT. Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura terdiri atas :
1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT – PHP)
2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
3. Penyuluh Pertanian

Gambar 2.5 Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS KEPALA UPT PROTEKSI
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

FUNGSIONAL

POPT PHP PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PENYULUH PERTANIAN

9

2.8 URAIAN TUGAS

2.8.1 Kepala UPT

Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pengamatan, peramalan, serta penerapan teknik pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

2.8.2 Sub Bagian Tata Usaha
1. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor
5. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
6. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga
7. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan
8. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

2.8.3 Seksi Pelayanan Teknis
1. Menyusun perencanaan kegiatan seksi pelayanan teknis proteksi tanaman

pangan dan hortikultura;
2. Melaksanakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan

informasi OPT dan faktor iklim;
3. Melaksanakan peramalan OPT secara spesifik lokasi dalam rangka

pemberian rekomendasi pengendalian OPT;
4. Melaksanakan pengkajian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi;
5. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis/ peringatan dinipengendalian

OPT yang bersifat insidentil;
6. Melaksanakan pendampingan teknis dan gerakan pengendalian OPT;
7. Melaksanakan pengujian pupuk dan pestisida;

10

8. Menyiapkan, mengumpulkan, melaporkan dan mendokumentasikan
data-data kegiatan teknis proteksi;

9. Mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis
proteksi;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

2.8.4 Kelompok Jabatan Fungsional
A . Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
Tugas :

Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan,
mengevaluasi membimbing dan melaporkan pengamatan, analisis,peramalan dan
pengendalian OPT serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan
pupuk bersubsidi serta bahan pengendali OPT

Fungsi :
1. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan Iklim (DPI)
2. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian / penanggulangan

OPT dan DPI;
3. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan OPT dan DPI;
4. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian / penanggulangan OPT

dan DPI dalam gerakan “Spot – stop” yang mengacu PHT
5. Pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana

definitif kebutuhan kelompok (RDKK) di tingkat kelompok tani;
6. Monitoring harga dan peredaran pupuk bersubsidi, serta

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
7. Identifikasi rekomendasi penggunaan pupuk;
8. Pengawasan dalam penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat

petani;
9. Pelaporan hasil pengamatan serangan OPT, DPI dan hasil monitoring

peredaran pupuk bersubsidi serta penggunaan pupuk dan bahan pengendali
OPT.

11

B. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
Tugas :

Melakukan Pengamatan Mutu Hasil Pertanian, Pengujian Mutu Hasil
Pertanian, Pengembangan Sistem dan Metoda Pengawasan Serta Pengujian
Mutu Hasil Pertanian.
Fungsi :
1. Melaksanakan pengujian mutu pestisida secara fisiko kimia
2. Melaksanakan pengujian residu pestisida pada hasil pertanian
3. Melaksanakan pembinaan dan monitoring mutu dan residu pestisida
4. Melaksanakan pemantauan dan pengambilan contoh pestisida di kios

pestisida
5. Melaksanakan pemantauan dan pengambilan contoh produk khususnya

tanaman pangan dan hortikultura
6. Memberikan bimbingan teknis manajemen terkait pengujian mutu dan residu

pestisida kepada masyarakat umum yang membutuhkan.

C. Penyuluh Pertanian
Fungsi :
1. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten
2. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat provinsi
3. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota
4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian
5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/bukleet
6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide
7. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk materi Pameran
8. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani perorangan
9. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada kelompok tani
10. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani secara massal
11. Melaksanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha
12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran
13. Mengajar kursus tani
14. Mengembangkan kelompok tani dari Madya ke Utama

12

15. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan di tingkat Kabupaten
2.9 INSTALASI PENDUKUNG
Dalam Melaksanakan Tugas, UPT Proteksi TPH Jatim memiliki instalasi
pendukung, yaitu :
1. Laboratorium Pengujian Pestisida dan Pupuk Surabaya
2. Laboratorium Agens Hayati Surabaya
3. Wilker Pandaan – Pasuruan
4. Wilker Mojokerto
5. Wilker Bojonegoro
6. Wilker Pamekasan
7. Wilker Tanggul – Jember
8. Wilker Tulungagung
9. Wilker Madiun

13

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Internalisasi Pembelajaran
1. Sikap Perilaku Bela Negara

a. Wawasan Kebangsaan

Wawasan adalah hasil mewawas, tinjauan, dan pandangan atau konsepsi cara pandang kita.
Karena itu, wawasan kebangsaan ini identik dengan wawasan Nusantara dalam arti sebagai cara
pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang meliputi perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan
Sinaga: 2006).

Kebangsaan dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal
keturunan, adat, sejarah, serta pemerintahannya sendiri. Kata kebangsaan itu mengandung ciri-ciri
golongan suatu bangsa atau dapat juga berarti kesadaran diri sebagai satu warga dari suatu negara.
Konsep wawasan kebangsaan itu jelas sekali menunjukkan konsep sebagai cara pandang yang dilandasi
kesadaran diri, sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Prof Muladi almarhum pernah menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara
pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan
wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau
integrasi nasional tersebut bersifat kultural, mengandung satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya,
ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Semua terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa.
Baik lahir maupun batin, semua bersatu dalam satu rangkaian emas kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam hal ini terdapat tiga maksud dari mewujudkan wawasan kebangsaan itu. Pertama,
wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah,
sosiobudaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanan negara ini dalam mencapai cita-cita dan
menjamin kepentingan nasional. Kedua, wawasan kebangsaan menentukan bangsa ini dalam
menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa
lain di dunia internasional. Ketiga, wawasan kebangsaan mengandung semangat persatuan untuk
menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki adanya
pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang.

14

b. Analisis Isu Kontemporer

Selain materi wawasan kebangsaan, CPNS juga diharuskan paham tentang materi analisis isu
kontemporer. CPNS harus peka terhadap isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan sekitar. Dengan
paham materi analisis isu kontemporer diharapkan CPNS mampu memahami konsepsi perubahan
lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis CPNS dengan
menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam
menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN yang
profesional sebagai pelayan masyarakat. Isu-isu yang ada diharapkan para ASN mampu memberikan
solusi yang konkrit dan tepat untuk kepentingan bangsa dan negara.

c. Kesiapsiagaan Bela Negara

Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik
secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan
berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa
raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan
Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara antara lain, dapat membentuk sikap
disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas
antar sesama rekan seperjuangan, serta membentuk mental dan fisik yang tangguh.

1. Cinta Tanah Air

Yaitu mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya agar selalu waspada dan siap membela
Tanah Air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang
dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan darimanapun.
Hal tersebut bisa diaktualisasikan dalam bentuk:

a. Melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar baik di lingkungan kerja maupun di
rumah.

b. Menggunakan produk dalam negeri.
c. Menjaga nama baik dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.
d. Memahami wilayah nusantara dengan baik.

15

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia dapat diaktualisasikan dalam bentuk tingkah laku,
sikap dari kehidupan secara pribadi dalam kehidupan sesuai dengan kepribadian bangsa, selalu
mengaitkan dirinya dengan pencapaian cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia, membina
kesadaran kesatuan dan persatuan serta mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan
kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal tersebut bisa diaktualisasikan
dalam bentuk :

a. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas.
b. Menghargai dan menghormati sesama rekan kerja.
c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
d. Bangga terhadap bangsa dan negara.
e. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat.
f. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Setia Kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Yakin akan kesaktian pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan
negara, yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara guna tercapainya tujuan nasional. Hal tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk:

a. Menjalankan kewajiban agama islam secara baik dan benar.
b. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti: menjalankan kewajiban agama dengan baik dan benar, mengembangkan
sikap saling mencintai kepada siapapun, rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, saling
menghargai dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah, suka bekerja keras, serta mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
c. Meyakini pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan pancasila sebagai
pemersatu bangsa dan negara.
d. Saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur
pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Seperti yang sedang dialami seluruh rakyat
Indonesia sekarang ini yaitu bersama-sama mengurangi penyebaran Covid-19

16

dengan cara menaati semua aturan pemeritah serta tidak mengucilkan tetangga yang
terkena covid.

4. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara yaitu secara mental memiliki sifat-sifat disiplin, ulet,
kerja keras, percaya akan kemampuan sendiri, jujur dan bertanggung jawab untuk mencapai
tujuan nasional. Secara fisik memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan yang dapat
mendukung kemampuan awal bela negara. Hal tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk:

a. Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting.
b. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan.
c. Menepati janji.
d. Jujur namun tetap rendah hati.
e. Berusaha mengembangkan lingkungan kerja yang berintegritas.
f. Menjaga kesehatan fisik dan mental.

5. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Rela berkorban untuk bangsa adalah rela berkorban waktu, tenaga, pikiran dan harta
benda untuk kepentingan bangsa. Rela berkorban untuk negara adalah rela berbakti tanpa
pamrih kepada tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut
dapat diaktualisasikan dalam bentuk:

a. Menolong tetangga yang sedang terkena musibah.
b. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan

golongan.
c. Membuat suatu inovasi untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan

negara.
d. Mengerjakan tugas sebagai penyuluh pertanian dengan penuh tanggung jawab dan

tanpa pamrih.

17

2. Nilai-Nilai Dasar ASN

Nilai Dasar ASN Tabel 2.1 Nilai-Nilai Dasar ASN
Akuntabilitas Keterangan
Nasionalisme
Tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral,
Etika Publik mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan,
Komitmen Mutu konsisten, partisipatif.
Anti Korupsi Ketuhanan: Religius, toleran, etos kerja, transparan,
Pelayanan Publik amanah
Whole Of Kemanusiaan: Humanis, tenggang rasa, persamaan
Government derajat, saling menghormati, tidak diskriminatif.
Persatuan: Cinta tanah air, rela berkorban, menjaga
ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, gotong
royong.
Kerakyatan: Musyawarah mufakat, kekeluargaan,
menghargai pendapat, bijaksana.
Keadilan: Bersikap adil, tidak serakah, tolong
menolong, kerja keras, sederhana
Jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi, cermat,
disiplin, hormat, sopan, taat pada peraturan, taat
perintah, menjaga rahasia,
Efektivitas, efisiensi, inovasi, berorientasi mutu.
Jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, mandiri, adil, berani, peduli.
Service excellent, 10 Prinsip Pelayanan Publik.
Koordinasi, kolaborasi, integritas, komunikasi

18

3. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
a. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada dasarnya, Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki peran yang
sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dibutuhkan pegawai ASN yang bertalenta. Dalam hal ini adalah pegawai ASN yang memiliki
performa, kompetensi, dan kinerja yang tinggi, serta profesionalisme, sehingga mereka dapat
mendukung pembangunan nasional dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas
pegawai ASN yaitu melalui manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan suatu proses
implementasi dari strategi atau sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan
kerja dengan mengembangkan proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan
mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat dalam rangka memenuhi kebutuhan
organisasi di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang.

Adanya manajemen ASN sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Manajemen ASN
mengutamakan kompetensi dan kinerja. Misalnya terkait rekrutmen dan promosi jabatan saya rasa
akan lebih adil dan terbuka. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan
kompetisinya. Dengan adanya manajemen ASN aplikasi dari pancasila sila ke 5 yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin terealisasi.

b.Pelayanan Publik

Menurut UU no.25 Tahun 2009 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara umum penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik mencakup lingkup pelaksanaan yang
luas dan kompleks, rumit serta dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling berkaitan dengan
kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit/instansi yang satu dengan lainnya. Saat ini paradigma baru
dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik yang lebih demokratis dan transparan tersebut adalah
pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan. Artinya kebijakan Pemerintah dalam bidang pelayanan

19

umum harus disesuaikan dengan kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat dalam
rangka memenuhi segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik harus
terus dikaji dan ditinjau ulang serta perlu untuk ditingkatkan kualitasnya melalui analisis terhadap
kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga telah dapat benar-benar memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong kreativitas dari masyarakat di segala bidang.
Oleh sebab itu, jika “pelayanan publik” dikaitkan dengan analisis kebijakan sebagai satu disiplin ilmu
sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan
memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan, sebagaimana dapat dimanfaatkan di
tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan (Dunn, 1981: 34). Artinya
bahwa wilayah kebijakan publik merupakan domain kepentingan publik, sehingga hasil analisis
kebijakan semata-mata diukur sejauhmana “pelayanan publik” dapat diwujudkan dengan sebaik
mungkin. Apabila output maupun outcome dari suatu “kebijakan” sudah mampu mengakomodir
“pelayanan publik” dengan prima maka sering disebut suatu keberhasilan kebijakan atau disebut “good
policy”.

Dengan demikian, reformasi dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar Pemerintah
senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan perubahan dalam masyarakat, termasuk kebutuhan
akan pelayanan prima, dan memungkinkan administrasi publik berperan secara optimal dalam menata
kembali penyelenggaraan kegiatan umum dan pemerintahan. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka
pemikiran upaya terstruktur untuk memberdayakan fungsi pelayanan publik agar lebih sesuai dengan
perkembangan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

c. Whole Of Government

Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang
mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan
maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam
pemecahan sebuah isu yang muncul. Pendekatan WOG berfokus kepada pengembangan kebijakan ,
manajemen program dan pelayanan publik.

Konsep WOG atau Joint up Government pada intinya adalah merupakan solusi permasalahan
klasik yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu komunikasi antar lembaga dan
koordinasi. Dalam prakteknya WOG sering diartikan sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan
memahami koordinasi antar sektor.

20

Contoh dalam bidang pertanian adalah kerjasama antara Petrokimia Kayaku yaitu BUMN yang
berjalan di sektor pembuatan pestisida dengan UPT Proteksi TPH. Dalam ilmu PHT (Pengendalian
Hama Penyakit Terpadu) aplikasi pestisida diperbolehkan jika hama atau penyakit sudah diatas ambang
ekonomi/ ambang pengendalian. Dalam pengadaan pestisida ini UPT Proteksi TPH bekerjasama
dengan Petrokimia Kayaku untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Hal tersebut merupakan
salah satu contoh kolaborasi antar instansi yaitu BUMN dengan UPT Proteksi untuk tujuan yang sama
yaitu mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Contoh lain penerapan WOG di Indonesia adalah Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan memalui situs resminya
(2016) memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko
PMK dilakukan dengan beberapa instansi dan lembaga serta kementerian lain seperti Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3.2 Penetapan Isu yang Diangkat
a. Unit Kerja:
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur – UPT ProteksiTanaman
Pangan dan Hortikultura – Wilayah Kerja PTPH Madiun.
Jabatan :
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
b. Pekerjaan/ Uraian Tugas:
Berdasarkan Permenpan RB Nomor : Per/02/M.PAN.2/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten
2. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat provinsi
3. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota
4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian
5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/bukleet
6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide
7. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk materi Pameran
8. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani perorangan
9. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada kelompok tani
10. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani secara massal

21

11. Melaksanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha
12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran
13. Mengajar kursus tani
14. Mengembangkan kelompok tani dari Madya ke Utama
15. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan di tingkat Kabupaten
3.2.1 Identifikasi Isu:

Berdasarkan isu-isu yang sudah penulis pilih dan menganalisis menggunakan
metode AKPL dan USG, isu yang terpilih akan dijabarkan menjadi serangkaian
kegiatan-kegiatan, perintah pimpinan maupun gagasan yang penulis ciptakan untuk
mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman
melaksanakan tugas terdapat beberapa isu diantaranya yaitu:

1. Pelaporan harian pengamatan hama dan penyakit tanaman oleh petugas
lapang di UPT Proteksi TPH wilayah kerja Madiun masih menggunakan
cara konvensional/ manual.

2. Petugas lapang mengirimkan laporan yang sama setiap hari terkait hasil
pengamatan hama dan penyakit tanaman yaitu melalui google form dan
via Whatsapp.

3. Proses lapor dan rekap data lapang di wilker perlu waktu ekstra.
4. Belum ada platform untuk pemusatan data laporan petugas lapang.
5. Keterbatasan tenaga penyuluh pertanian di lapangan.

Dari beberapa isu diatas, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan isu
mana yang akan menjadi prioritas utama yang dapat dicari solusi berdasarkan
Tupoksi. Selanjutnya penulis menganalisis isu tersebut menggunakan Metode AKPL
yaitu A (Aktual), K (Kekhalayakan), P (Problematik), L (Kelayakan) untuk
mengetahui isu mana yang dominan nilai AKPL, serta menggunakan analisis USG.

Tabel 3.1 Seleksi Isu Menggunakan Metode AKPL

SKOR
NO ISU A K P L

TOTAL
1. Pelaporan harian pengamatan hama dan

penyakit tanaman oleh petugas lapang di UPT 4 3 4 5 16
Proteksi TPH wilayah kerja Madiun masih
menggunakan cara konvensional/ manual.

22

2. Petugas lapang mengirimkan laporan yang sama

setiap hari terkait hasil pengamatan hama dan 4 3 4 4 15

penyakit tanaman yaitu melalui google form dan

via Whatsapp.

3. Belum ada platform untuk pemusatan data 4 3 4 4 15
laporan petugas lapang.

4. Proses lapor dan rekap data lapang di wilker 3 3 4 4 14

perlu waktu ekstra.

5 Keterbatasan tenaga penyuluh pertanian 3 3 3 2 11
dilapangan

Adapun kriteria penetapan Indikator AKPL, yaitu:
Aktual :
Skore:
5 Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan.
4 Benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaraan.
3 Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan.
2 Benar-benar sering terjadi.
1 Pernah benar-benar terjadi.
Kekhalayakan
Skore :
5 Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak.
4 Menyangkut hajat hidup orang banyak
3 Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak
2 Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak
1 Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak
Problematik
Skore :
5 Masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya
4 Masalah kompleks
3 Masalah cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan solusi
2 Masalah kurang kompleks
1 Masalah sederhana

23

Kelayakan
Skore :
5 Masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan

masalahnya.
4 Masuk akal dan realistis
3 Cukup masuk akal dan realistis
2 Realistis
1 Masuk akal

Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan teknik AKPL, diperoleh 3
isu yang dominan yang selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan analisa
metode USG (Urgency, Seriosness, Growth).

Tabel 3.2. Seleksi Isu Menggunakan Metode USG

No Isu U S G Total

1. Pelaporan harian pengamatan hama dan penyakit 4 3 4 11
tanaman oleh petugas lapang di UPT Proteksi TPH
wilayah kerja Madiun masih menggunakan cara
konvensional/ manual.

2. Belum ada platform untuk pemusatan data laporan 3 3 3 9
petugas lapang.

3. Petugas lapang mengirimkan laporan yang sama 3 2 3 8
setiap hari terkait hasil pengamatan hama dan
penyakit tanaman yaitu melalui google form dan via
Whatsapp.

Adapun kriteria penetapan indicator USG, yaitu :

Urgency :

1 : tidak penting

2 : kurang penting

3 : cukup penting

4 : penting

5 : sangat penting

24

Seriousness :
1 : akibat yang ditimbulkan tidak serius
2 : akibat yang ditimbulkan kurang serius
3 : akibat yang ditimbulkan cukup serius
4 : akibat yang ditimbulkan serius
5 : akibat yang ditimbulkan sangat serius

Growth :
1 : tidak berkembang
2 : kurang berkembang
3 : cukup berkembang
4 : berkembang
5 : sangat berkembang

Berdasarkan hasil analisa dengan metode USG, maka dapat dilihat bahwa isu yang
dominan dan harus diprioritaskan dalam penanganannya adalah “Pelaporan harian
pengamatan hama dan penyakit tanaman oleh petugas lapang di UPT Proteksi TPH
wilayah kerja Madiun masih menggunakan cara konvensional/ manual”.

3.2.2 Penetapan Isu
Berdasarkan isu yang di uji dengan menggunakan metode AKPL dan USG,

maka dapat diperoleh isu prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu, yaitu
Pelaporan harian pengamatan hama dan penyakit tanaman oleh petugas lapang di
UPT Proteksi TPH wilayah kerja Madiun masih menggunakan cara konvensional/
manual. Pemilihan isu tersebut dilakukan dengan analisis dampak jika hal tersebut
tidak ditangani maka akan berdampak pada hal berikut:
1. Pelaporan pengamatan harian petugas lapang di UPT Proteksi TPH

wilayah kerja Madiun yang masih menggunakan cara konvensional/
manual terkadang bisa terjadi human eror.

Dari isu yang diambil, apabila tidak segera ditangani, masalah tersebut akan
berdampak di tingkatan kelas yang lebih tinggi.

3.3 Gagasan Pemecahan Isu

Merujuk pada permasalahan di atas, maka penulis mengusulkan sebuah gagasan untuk

25

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara pembuatan aplikasi berbasis teknologi informasi
untuk memudahkan petugas lapang dalam melakukan pelaporan hama dan penyakit tanaman
serta mengurangi terjadinya human eror. Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan
beberapa rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar di tempat kerja.
Rangkaian kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor
2. Melakukan konsultasi dengan Coach atau pembimbing
3. Koordinasi dengan Koordinator wilayah kerja (korwil) UPT ProteksiTPH Wilker Madiun
4. Koordinasi dengan semua Koordinator (kortikab) UPT Proteksi TPH Wilker Madiun
5. Pembuatan aplikasi Silapo (Sistem Informasi Pelaporan OPT)
6. Legalisasi Aplikasi Silapo
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi
8. Penerapan Aplikasi Silapo di UPT Proteksi TPH wilker Madiun
9. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi Silapo
10. Menyusun laporan akhir aktualisasi

26

Diagram Alur Kegiatan Pemecahan Isu
Proses kegiatan pemecahan isu dapat dilihat dari diagram alur di bawah ini:

Melakukan Konsultasi dengan Mentor

Melakukan konsultasi dengan Coach atau pembimbing

Koordinasi dengan Koordinator wilayah kerja (korwil) UPT
ProteksiTPH Wilker Madiun

Koordinasi dengan semua Koordinator (kortikab) UPT
Proteksi TPH Wilker Madiun

Pembuatan aplikasi Silapo (Sistem Informasi Pelaporan
OPT)

Legalisasi Aplikasi Silapo

Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Penerapan Aplikasi Silapo di UPT Proteksi TPH wilker
Madiun

Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi Silapo

Menyusun laporan akhir aktualisasi

27

3.4 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

Nama : Devi Febriana Putri, S.P.

Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

UPT Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura – Wilker
PTPH Madiun

Identifikasi Isu :
1. Pelaporan harian pengamatan hama dan penyakit

tanaman oleh petugas lapang di UPT Proteksi

TPH wilayah kerja Madiun masih menggunakan

cara konvensional/ manual.

2. Petugas lapang mengirimkan laporan yang sama

setiap hari terkait hasil pengamatan hama dan

penyakit tanaman yaitu melalui google form dan

via Whatsapp.

3. Proses lapor dan rekap data lapang di wilker perlu

waktu ekstra.

4. Belum ada platform untuk pemusatan data

laporan petugas lapang.

5. Keterbatasan tenaga penyuluh pertanian di

lapangan.

Isu yang diangkat : Pelaporan harian pengamatan hama dan
Gagasan Pemecahan Isu penyakit tanaman oleh petugas lapang di UPT
Proteksi TPHwilayah kerja Madiun masih
menggunakan cara konvensional/ manual.
: Pembuatan aplikasi berbasis teknologi informasi
untuk memudahkan petugas lapang dalam
melakukanpelaporan harian hasil pengamatan
hama dan penyakit tanaman.

28

Tabel 3.3 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Output Keterkaitan Kontribusi Penguatan
Kegiatan /Hasil Substansi Mata Nilai
Pelatihan terhadapVisi Organisasi

12 3 [4] 5 - Misi 7
1 Melakukan 1. Integritas
1. Menghubungi Rancanga 1. Akuntabilitas Organisasi 2. Profesional
Konsultasi Mentor n (tanggung jawab, 3. Keterbukaa
dengan aktualisas kerja sama, 6
Mentor 2. Memap i yang transparan) n
arkan disetujui 2. Etika Kegiatan ini
2 Melakukan permas oleh Publik berkontribusi
Konsultasi alahan mentor (komunikatif, pada visiUPT
dengan dan jujur, sopan Proteksi TPH
Coach atau pemeca santun,disipli yaitu:
pembimbi han isu n) 1.
ng 3.Nasionalis Terwujudn
3. Memapark me ya
an rencana (saling menghargai) produksi
aktualisasi 4. WOG tanaman
(koordinas pangan
4. Meminta i, dan
bimbingan integritas, hortikultur
dansaran dari komunikas a yang
mentor serta i) mantap,
persetujuan aman, dan
mengenai berkelanju
rancangan tan.
aktualisasi
Rancanga 1. Akuntabilitas Kegiatan ini 1. Integritas
1. Menghubungi n (tanggung jawab, berkontribusi 2. Profesional
Coach aktualisas kerja sama, pada visiUPT 3. Keterbukaa
i yang transparan) Proteksi TPH
2. Memap disetujui 2. Etika yaitu: n
arkan oleh Publik 1.
permas coach (komunikatif, Terwujudn
alahan jujur, sopan ya
dan santun,disipli produksi
pemeca n) tanaman
han isu 3.Nasionalis pangan
me dan
3. Memapark (saling menghargai) hortikultur
an rencana 4. WOG a yang
aktualisasi (koordinas mantap,
i, aman, dan
4. Meminta integritas, berkelanju
bimbingan komunikas tan.
dansaran dari i)
pembimbing
serta
persetujuan
mengenai
rancangan
aktualisasi

29

No Kegiatan Tahapan Output/ Keterkaitan Kontribusi Penguatan
Kegiatan Hasil Substansi Mata Nilai
Pelatihan terhadapVisi - Organisasi

12 3 4 5 Misi 7
1. Integritas
3 Koordinasi 1. Menghubungi Duk 1. Akuntabilitas Organisasi 2. Profesional
unga (tanggung jawab, 3. Keterbukaa
dengan koordinator n kerja sama, 6
kegi transparan) n
Koordinator wilayah kerja atan 2. Etika Kegiatan ini
sosia Publik berkontribusi
wilayahkerja (korwil) UPT lisasi (komunikatif, pada visiUPT
jujur, sopan Proteksi TPH
(korwil) UPT Proteksi TPH santun,disiplin) yaitu:
3.Nasionalism 1.
Proteksi TPH wilker Madiun e Terwujudny
(saling menghargai) a produksi
Wilker 2. Memaparka 4. WOG tanaman
(koordinasi, pangan dan
Madiun n rencana integritas, hortikultura
komunikasi) yang
aktualisasi mantap,
1. Akuntabilitas aman, dan
3. Meminta (tanggung jawab, berkelanjut
kerja sama, an.
persetujuan dan transparan)
2. Etika
bimbingan Publik
(komunikatif,
mengenai jujur, sopan
santun,disiplin)
rancangan 3.Nasionalism
e
aktualisasi (saling menghargai)
4. WOG
4 Koordinasi 1. Menghubun Duk (koordinasi, Kegiatan ini 1. Integritas
unga integritas, berkontribusi 2. Profesional
dengan semua gi semua n komunikasi) pada visiUPT 3. Keterbukaa
kegi Proteksi TPH
Koordinator koordinator atan yaitu: n
sosia 1.
(kortikab) (kortikab) lisasi Terwujudny
a produksi
UPT Proteksi UPT tanaman
pangan dan
TPH Wilker Proteksi hortikultura
yang
Madiun TPH Wilker mantap,
aman, dan
Madiun berkelanjut
an.
2. Memaparkan

rencana

aktualisasi

30

No Kegiatan Tahapan Output/ Keterkaitan Kontribusi Penguatan
Kegiatan Hasil Substansi Mata
12 Pelatihan terhadapVisi - Nilai
5 Pembuatan 3
4 5 Misi Organisasi
aplikasi 1. Menyusun
Silapo desain Terbentukn 1.Akuntabilitas Organisasi 7
(Sistem rancangan ya aplikasi (tanggung jawab,
Informasi menu Silapo kerja sama, 6 1. Tanggung
Pelaporan dashboard (Sistem transparan) jawab
OPT) Informasi 2.Etika Kegiatan ini
2. Mengajukan Pelaporan berkontribusi 2. Krea
6 Legalisasi desain OPT) Publik pada visiUPT tif
Aplikasi rancangan ke (komunikat Proteksi TPH dan
Silapo Koordinator if, jujur, yaitu: Inov
wilayah kerja sopan 1. atif
(korwil) UPT santun,disip Terwujudn
Proteksi TPH lin) ya produksi
wilker Madiun 3.Nasionalis tanaman
me pangan dan
3. Melakukan (saling menghargai) hortikultura
koordinasi 4. WOG yang
dengan tim (koordinasi, mantap,
programmer integritas, aman, dan
komunikasi) berkelanjut
4. Programmer 5. Komitmen mutu an.
membuat (Efektifitas,
aplikasi sesuai efisiensi, inovasi)
hasil diskusi
dan acc korwil Koordinato 1.Akuntabilitas Kegiatan ini 1. Tanggung
r wilayah (tanggung jawab, berkontribusi jawab
1. Meminta kerja kerja sama, pada visiUPT
persetujuan (Korwil) transparan) Proteksi TPH 2. Krea
koordinator setuju 2.Etika yaitu: tif
wilayah kerja untuk 1. dan
(korwil) menerapka Publik Terwujudn Inov
Madiun untuk n aplikasi (komunikat ya produksi atif
menerapkan Silapo di if, jujur, tanaman
aplikasi Silapo UPT sopan pangan dan
di UPT Proteksi santun,disip hortikultura
Proteksi TPH TPH wilker lin) yang
wilker Madiun Madiun 3.Nasionalis mantap,
me aman, dan
(saling menghargai) berkelanjut
4.WOG an.
(koordinasi,
integritas,
komunikasi)

31

No Kegiatan Tahapan Outpu Keterkaitan Kontribusi Penguatan
Kegiatan t/Hasil Substansi Mata terhadap Nilai
12 Pelatihan Visi - Misi Organisasi
7 Melaksana 34 Organisasi
5 7
kan 1. Membuat link 1. Daftar 1. Akuntabilitas 6 1. Transpara
kegiatan zoom untuk hadir (tanggung jawab,
sosialisasi kegiatan kerja sama, Kegiatan ini n
sosialisasi 2. Foto transparan) berkontribusi 2. T
8 Penerapan aplikasi dokument 2. Etika pada visiUPT
aplikasi Silapo dengan Publik Proteksi TPH an
Silapo di sesama asi (komunikatif, yaitu: g
UPT petugas 3. Manu jujur, sopan 1. g
Proteksi lapang/ rekan santun,disipli Terwujud u
TPH wilker kerja al n) nya n
Madiun book 3.Nasionalis produksi g
2. Membagi me tanaman ja
manual book Aplikasi (saling menghargai) pangan w
cara Silapo dan ab
penggunaan digunaka 1. hortikultu 3. Kre
aplikasiSilapo n oleh Akuntabilita ra yang atif
(Sistem petugas s mantap, dan
Informasi lapang (Bertanggung aman, dan Ino
Pelaporan jawab dan berkelanju vati
OPT) kepada transparan tan. f
rekan kerja di terhadap
wilker hasil) Kegiatan ini 1. Transpara
Madiun berkontribusi n
pada visiUPT
3. Memaparkan Proteksi TPH 2. Profesion
cara yaitu: al
penggunaan 1.
aplikasi Terwujud 3. Bert
Silapo nya angg
(Sistem produksi ung
Informasi tanaman jawa
Pelaporan pangan b
OPT) dan
hortikultu
Uji coba aplikasi ra yang
Silapo oleh mantap,
petugas lapang di aman, dan
UPT Proteksi berkelanju
TPH wilker tan.
Madiun selama 1
minggu

32

No Kegiatan Tahapan Outpu Keterkaitan Kontribusi Penguatan
Kegiatan t/Hasil Substansi Mata
Pelatihan terhadap Nilai

12 3 4 5 Visi - Misi Organisasi

9 Monitoring Saran dan kritik Finalisasi 1. Akuntabilitas Organisasi 7
dan dari rekan kerja aplikasi (Bertanggung
evaluasi digunakan Silapo jawab dan 6 1. Transpara
penggunaan sebagai bahan transparan n
aplikasi pertimbangan terhadap Kegiatan ini
Silapo untuk hasil) berkontribusi 2. Profesion
memperbaiki pada visiUPT al
aplikasi Silapo Proteksi TPH
(Sistem Informasi yaitu: 3. Berta
PelaporanOPT) 1. nggu
Terwujud ng
nya jawa
produksi b
tanaman
pangan
dan
hortikultu
ra yang
mantap,
aman, dan
berkelanju
tan.

10 Menyusun 1. Mengumpulk Draft 1. Akuntabilitas Kegiatan ini 1. Transpara
laporan an data dan laporan n
akhir bukti aktualis (Tanggung berkontribusi
aktualisasi pendukung asi 2. Profesion
laporan jawab, pada visiUPT al

2. Melakukan transparan,dan Proteksi TPH 3. Berta
konsultasi nggu
dengan kejelasan yaitu: ng
mentor dan jawa
coach target) 1. b
mengenai
hasil 2. Komitmen Mutu Terwujud 4. Inov
aktualisasi atif
(Efektif, nya dan
3. Mence krea
tak efisien, produksi tif
lapora
n inovasi dan tanaman
kegiata
n berorientasi pangan

pada mutu) dan

3. Anti korupsi hortikultu

(Tepat waktu) ra yang

mantap,

aman, dan

berkelanju

tan.

33

3.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi
Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2021 sampai
dengan 26 September 2021 di UPT Proteksi TPH WilkerMadiun.
Tabel 3.4 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No Kegiatan Agustus September

minggu 4 minggu 5 minggu 1 minggu 2 minggu 3

1 Melakukan konsultasi dengan Mentor

2 Melakukan konsultasi dengan
Coach ataupembimbing

3 Koordinasi dengan Koordinator
wilayah kerja(korwil) UPT Proteksi

TPH Wilker Madiun

4 Koordinasi dengan semua Koordinator
(kortikab)UPT Proteksi TPH Wilker

Madiun

5 Pembuatan aplikasi Silapo (Sistem
InformasiPelaporan OPT)

6 Legalisasi aplikasi Silapo

7 Melaksanakan kegiatan sosialisasi

8 Penerapan Aplikasi Silapo di UPT
Proteksi TPH wilker Madiun

9 Monitoring dan evaluasi penggunaan
Aplikasi Silapo

10 Penyusunan laporan akhir aktualisasi

34

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara. 2014. Akuntabilitas: ModulDiklat Prajabatan
Golongan III. Jakarta: Lembaga AdmintrasiNegara.

Lembaga Administrasi Negara. 2014. Nasionalisme: ModulDiklat Prajabatan
Golongan III. Jakarta: Lembaga AdmintrasiNegara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik : ModulDiklat Prajabatan
Golongan III. Jakarta: Lembaga AdmintrasiNegara.

Lembaga Administrasi Negara.2014. Komitmen Mutu: ModulDiklat Prajabatan
Golongan III. Jakarta: Lembaga AdmintrasiNegara.

Lembaga Administrasi Negara. 2014. Anti Korupsi: Modul Diklat
Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Pemerintah Indonesia, 2014, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara”, Sekretariat Negara, Jakarta.

35