1 A. Peralihan Orde Baru Menuju Reformasi Peralihan dari Orde Baru ke Reformasi terjadi pada tahun 1998 tepatnya tanggal 21 Mei pukul 09.00 WIB. Peralihan tersebut dikarenakan Presiden Soeharto di mana masa pemerintahannya terkenal dengan era Orde Baru menyatakan berhenti dari jabatannya setelah memimpin selama 32 tahun. Selama masa pemerintahannya, Soeharto berhasil meraih kesuksesan. Dibalik kesuksesannya, cara memimpin Soeharto terkenal dengan represif seperti tidak menerima kritik, pembatasan pers. Hal tersebut mengakibatkan rakyat Indonesia melaksanakan demo besar-besaran pada tahun 1998 untuk menuntut mundurnya Soeharto. Akhirnya, Soeharto mundur dari jabatannya dan wakil presidennya yakni B.J Habibie diangkat menjadi presiden. Pengangkatan B.J Habibie menjadi presiden menuai banyak perdebatan karena Soeharto secara sepihak menyerahkan jabatannya kepada Habibie. Terdapat beberapa kelompok yang menunjukkan sikap penolakan karena Habibie merupakan produk Orde Baru. Namun, terdapat beberapa kelompok yang bersikap netral karena saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima semua sementara jabatan presiden tidak boleh kosong. Kemudian, menurut mahasiswa penyerahan kekuasaan kepada Habibie itu sah dan konstitusional (Firnandus, 2015) Presiden B.J Habibie menjabat dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pelantikannya sebagai presiden dianggap tidak sah karena dilakukan di Istana Merdeka bukan di gedung MPR sehingga secara de facto BJ Habibie merupakan presiden Indonesia, tetapi secara de jure belum. Namun, menurut UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 UUD 1945 serta Tap MPR II/MPR/1973, pelantikan B.J Habibie tidaklah menyalahi aturan apapun. Hanya saja kejadian ini sangat jarang terjadi dan bisa dikatakan kurang etis atau bahkan tidak sah (Krishayanto 2000) B. Kebijakan B.J Habibie Selama masa pemerintahannya, Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan baik di berbagai bidang. Berikut beberapa kebijakan pada masa pemerintahan BJ Habibie 1. Kebijakan Ekonomi Presiden B.J Habibie menjabat selama 17 bulan meskipun terbilang singkat ternyata masa kepemimpinannya mampu merubah tatanan pada masa Orde Baru. Konteks merubah disini bukan hanya memberi tambahan tetapi juga memperbaiki dan berupaya memaksimalkan tujuan. Habibie mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk memperbaiki krisis moneter yang muncul sejak akhir masa kepemimpinan Soeharto sehingga saat Habibie menjabat presiden, Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Kurs mata uang rupiah saat itu mengalami penurunan drastis atas dollar AS sejak
2 pertengahan 1997 (Dewi 2019). Masa kepemimpinan B.J Habibie merupakan sebuah fase baru dalam perekonomian serta kepemimpinan atas dasar reformasi. Pada pertengahan tahun 1998-akhir Juni 1998 sebanyak 56% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. B.J Habibie memusatkan kebijakan ekonominya pada penguatan serta pemulihan ekonomi setelah terjadi krisis moneter. Salah satu dampak terjadinya krisis moneter adalah PHK(Pemutusan Hubungan Kerja). Kegiatan PHK ini dilakukan oleh berbagai usaha yang mengalami kebangkrutan. Akibat dari PHK ini yakni meningkatnya angka kriminalitas. Peningkatan ini dikarenakan kondisi ekonomi rakyat Indonesia memburuk sehingga banyak rakyat yang memilih jalur kriminal untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, B.J Habibie mengeluarkan kebijakan ekonominya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia serta menangani permasalahan yang timbul akibat terjadinya krisis moneter. Kebijakan ini dimulai dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis (Hakim & Giovani, 2012) a. Pengesahan Undang-Undang Salah satu kebijakan B.J Habibie yakni mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia walaupun hasilnya tidak signifikan, tetapi telah terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi penduduk dari angka -7,7% menjadi 5% (Dewi, 2019). Keberadaan UndangUndang ini menjadi yang pertama secara eksplisit yang menjelaskan posisi Bank Indonesia sebagai lembaga independen (Murdadi, 2012). Undang-Undang tersebut yakni UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Setelah menjadi lembaga independen diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. B.J Habibie juga melakukan pengawasan Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN dan lembaga yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia. BJ Habibie juga mengesahkan Undang-Undang tentang perbankan yakni perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 (Wijaya & Permatasari, 2018). Melalui pasal 22 ayat 1, B.J Habibie memberikan peluang kepada WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau Badan Hukum Indonesia (Syam, 2010) Terdapat Undang-Undang tentang larangan monopoli dalam perekonomian nasional yang berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian (Dewi, 2019).
3 Masa kepemimpinan B.J Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik politik serta persaingan yang tidak sehat dan UndangUndang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi kedua UndangUndang tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Namun, adanya UndangUndang tersebut meminimalisir keuntungan pribadi dari sebuah perusahaan yang dikelola secara mandiri serta mengurangi pengelolaan pasar secara otoriter. Oleh sebab itu, menurut beberapa masyarakat masa pemerintahan B.J Habibie lebih baik dibanding masa Orde Baru. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan B.J Habibie itu sebagai presiden bayangan Soeharto sehingga masih ada masyarakat yang tidak mempercayai kepemimpinannya (Afiyah, 2021) b. Restrukturisasi perbankan Perbaikan serta pemulihan fiskal dan moneter terus digalakkan oleh B.J Habibie. Selain itu, juga melakukan rekapitulasi perbankan, membubarkan bank yang memiliki masalah dan meningkatkan nilai tukar rupiah yang menurun. c. Program Pemberdayaan rakyat Salah satu program pemerintahan B.J Habibie adalah membangun sistem ekonomi yang berjiwa kerakyatan, targetnya adalah memperkokoh sistem ekonomi rakyat sehingga menciptakan masyarakat kelas kecil menengah mencapai jumlah mayoritas (Pratiknya, 1999). Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UKM terdapat dalam TAP MPR NO.X dan TAP MPR NO.XVI / MPR/ 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Presiden B.J. Habibie telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk UKM(Usaha Kecil Menengah) dan koperasi. Pada tahun 1998-1999 dana yang disediakan untuk program UKM dan KUT(Kredit Usaha Tani) sebesar Rp. 8,8 triliun yang diberikan kepada 5,13 juta petani melalui 189 ribu kelompok petani, dan 9,5 ribu koperasi di seluruh wilayah Indonesia (Habibie, 2006). Jadi, berkembangnya UKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kebijakan Presiden B.J. Habibie berpusat pada proses pemulihan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 (Wijaya, 2020). d. Pemanfaatan BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi. Hal pertama yang dilakukan B.J Habibie dalam mereformasi BUMN yakni dengan menyusun 3 kebijakan pokok yaitu restrukturisasi atau peningkatan data saing perusahaan melalui penajaman fokus
4 bisnis, profitisasi atau peningkatan efisiensi perusahaan hingga nilai yang optimum, dan privatisasi atau peningkatan kepemilikan kepada masyarakat dan swasta asing guna terbukanya pendanaan, pasar dll. Menurut B.J Habibie apabila program swastanisasi BUMN dan optimalisasi penerimaan pajak dapat dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan maka Indonesia secara bertahap akan mampu meminimalisir ketergantungan pada utang luar negeri bahkan mampu membiayai pembangunan secara mandiri (Pamungkas, 2019). 2. Kebijakan Politik Kebijakan politik yang dikeluarkan B.J Habibie selama menjabat sebagai presiden yakni mengubah lima paket Undang-Undang dan tiga diubah menjadi demokratis, memberikan kebebasan setiap rakyat untuk menyampaikan pendapat dan saran, memberi kebebasan kepada pers, memberi kesempatan berupa jejak pendapat terkait persengketaan wilayah Timor-Timur, memberikan hak terhadap 18 tahanan dan narapidana politik dengan diberikan abolisi, keanggotaan MPR yang diisi ABRI dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang, dan Polri berpisah dengan ABRI lalu menjadi Kepolisian RI, kebebasan membentuk partai politik, pelaksanaan pemilu tahun 1999 (Pradono, 2018). a. Kebebasan Pers Pada masa Orde Baru, pers tidak mendapatkan kebebasan dan dituntut untuk mengikuti pendapat pemerintah, apabila tidak mematuhi peraturan maka akan diberikan hukuman. Dalam masa pemerintahan B.J Habibie terdapat penyederhanaan Surat Izin Usaha Penerbitan. b. Pemisahan TNI dan Polri Presiden B.J Habibie juga melakukan pemisahan antara TNI dan Polri. Pada masa Orde Baru, Soeharto memberikan kekuasaan yakni “dwifungsi” bagi ABRI. Namun, pada masa Habibie kekuasaan tersebut dihilangkan. Melalui Tap MPR No VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, maupun UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, B.J Habibie menghilangkan peran ABRI dalam bidang sosial-politik karena menurutnya ABRI merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pertahanan negara sehingga ABRI harus menjalankan fungsinya dengan baik (Asana, 2016). c. Pemilu tahun 1999 Pada masa pemerintahan B.J Habibie juga dilaksanakan sebuah pemilu tahun 1999. Pelaksanaan pemilu ini tidak lepas dari Undang-Undang No 3 Tahun 1999
5 bentukan DPR RI periode 1997-1999 bersama Presiden BJ Habibie. Dalam penyusunannya terdapat perbedaan di antara pakar kebijakan itu. Perbedaan terletak pada sistem pemilu yang akan diterapkan. Pihak pemerintah mengusulkan untuk menggunakan sistem distrik yang digabung dengan sistem proporsional karena paling akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara teori dan praktek. Sementara itu, pihak DPR sangat menginginkan sistem yang sudah diterapkan pada masa Orde Baru yaitu sistem proporsional tertutup karena masyarakat belum terbiasa dengan sistem distrik dan kondisi geopolitik di Indonesia yang tersebar ke berbagai pulau (Pahlevi, 2014) Jumlah partisipasi partai politik pemilu pada tahun 1999 berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru karena pemilu tahun 1999 menerapkan sistem multipartai. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu dengan menyusun Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau tim sebelas. Awalnya terdapat 60 partai politik yang terdaftar secara administrative. Namun, setelah tim P3KPU melakukan verifikasi hanya tercatat ada 48 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 1999 dan 12 partai politik gagal lulus verifikasi (Reiza et al., 2001). Banyaknya jumlah partai politik sebagai peserta pemilu menjadikan masyarakat terdapat banyak pilihan dalam memilih partai politik yang sesuai dengan keinginannya walaupun di lain sisi masyarakat terdapat kebingungan dalam memilih (Pahlevi, 2014) Pertama kalinya sejak pemilu 1971, pada pemilu 1999 pelaksananya bukan pemerintah melainkan Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk sebagai ketua pemilu. Melalui Keppres No. 77/M/1999 tanggal 10 yang menyatakan pengangkatan 5 wakil dari pemerintah dan 48 wakil dari partai politik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi, berakhir pula tugas Lembaga Pemilihan Umum (LPU) (Reiza et al., 2001). Menurut KPU, pada pemilu tahun 1999 terdapat 306 kabupaten/kota administratif, 4.029 kecamatan, 61.668 kelurahan/desa dan sekitar 200.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdaftar saat itu (Arinanto, 2017). Asas yang digunakan dalam pemilu tahun 1999 yaitu Luber Jurdil. Langsung, yang bermakna bahwa setiap pemilih mempunyai hak dalam memilih secara langsung sesuai hati nuraninya, tanpa adanya pihak lain atau perantara. Umum yang bermakna, ketika sudah berusia 17 tahun dan diatas 21 tahun sudah memiliki hak dalam memilih. Bebas yang bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memilih tanpa adanya intervensi ataupun paksaan oleh pihak manapun.
6 Rahasia yang bermakna yaitu setiap warga negara dijamin pilihannya bahwa tidak ada yang mengetahui pilihannya sama sekali. Jujur yang bermakna bahwa setiap orang yang terlibat dalam pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang ada. dil yaitu orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mendapat perlakuan yang sama (Wijaya & Permatasari, 2018) Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih yang berpartisipasi dalam pemilu tanggal 7 Juni 1999 sebesar 89,84. Hasil akhir ditandatangani pada 26 Juli 1999 oleh 17 dari 48 partai dan 5 perwakilan pemerintah. Partai yang menolak menandatangani hasil pemilu disebabkan menurutnya pemilu belum terlaksana dengan jujur dan adil sehingga mengajukan keberatan ketika rapat pleno. Setelah itu hasil pleno diberikan presiden kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Keputusan Panwaslu menyatakan hasil pemilu sah karena partai yang mengajukan penolakan tidak menyertai data tertulis untuk menguatkan persoalannya (Sembiring et al., 2013). d. Referendum Timor Timur Pada masa pemerintahan BJ Habibie pernah terjadi pelaksanaan referendum Timor-Timur. Penyebab pelaksanaan referendum ini adalah keinginan Timor Timur untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Awalnya pemerintahan BJ Habibie memberikan otonomi khusus. Namun, pemberian otonomi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Timor Timur akhirnya mencari dukungan dari Australia sehingga dunia internasional khususnya Australia, Amerika dan UniEropa membawa permasalahan Timor Timur dalam agenda Internasional. Oleh sebab itu, permasalahan Timor Timur selalu menjadi agenda rutin dalam sidang PBB. Akibat desakan dari dunia internasional, tuntutan dari rakyat Timor Timur dan berbagai konflik yang terjadi di Timor Timur sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa maka Presiden BJ Habibie harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanggal 29 Januari 1999, Pemerintah Indonesia memberikan dua opsi kepada Timor Timur di mana opsi pertama diberikan otonomi khusus yang berarti masih bergabung dalam kesatuan RI dan opsi kedua adalah merdeka atau lepas dari wilayah kesatuan RI (Suartika, 2015) Kemudian, tanggal 16 Februari 1999 untuk menindaklanjuti penyelesaian permasalahan tersebut diadakan pertemuan segitiga antara Pemerintah Indonesia, PBB dan Portugal yang bertempat di markas PBB, New York. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa status Timor Timur harus ditentukan oleh rakyat Timor
7 Timur sendiri melalui jajak pendapat. Tanggal 12 Maret 1999 dilaksanakan perundingan yang menghasilkan naskah kesepakatan antara Indonesia dan Portugal untuk melaksanakan pemungutan suara secara langsung (Makka, 2012). Jajak pendapat diawasi oleh 6 negara yang terlibat dalam misi PBB untuk Timor Timur (United Nations Assesement Mission in East Timor – UNAMET) yakni Amerika Serikat, Jepang, Filipina, jerman, Inggris dan Australia Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan hasil jajak pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya yakni sebanyak 344.580 suara (78,2%) memilih berpisah dari Indonesia, dan sebanyak 94.388 suara (21,8%) memilih otonomi khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Timor Timur menginginkan berpisah dari Indonesia dan menjadi negara yang berdaulat. Pemerintah Indonesia menghormati hasil keputusan tersebut karena jajak pendapat yang telah diumumkan merupakan perwakilan dari aspirasi seluruh rakyat Timor Timur (Suartika, 2015) e. Pembebasan Tahanan Politik Melalui Keppres No 80 tahun 1998 tentang pemberian amnesti atau abolisi, BJ Habibie membebaskan tahanan politik yakni Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada 1994), para aktivis petisi 50, para tahanan insiden Tanjung Priok, tahanan yang dianggap PKI. Kemudian, tanggal 10 Juni 1998 para demonstran yang menentang kebijakan Orde Baru di Timor Timur dibebaskan. Lalu tanggal, 24 Juli 1998, sebanyak 50 tahanan politik termasuk terduga pelaku pemberontakan PKI dibebaskan. Tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD) seperti Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari dan pemimpin gerakan kemerdekaan Timor Timur yakni Xanana Gusmao juga dibebaskan (Pamungkas, 2019). f. Kebebasan berpendapat Pada era Soeharto, setiap orang tidak bisa mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan BJ Habibie masing-masing orang diberikan kebebasan untuk berpendapat. Pada masa itu, rakyat Indonesia juga bebas mendirikan organisasi tanpa ada ketentuan yang mengikat. Menurut BJ Habibie, rakyat Indonesia diberikan kebebasan berpendapat selagi tidak menganggu ketertiban umum dan masih berada pada batas hukum yang diatur
8 konstitusi. Presiden BJ Habibie juga mengesahkan UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Melalui kebijakan kebebasan berpendapat ini muncul berbagai partai politik. Hal ini terbukti pada pemilu tahun 1999 terdapat 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu (Pamungkas, 2019) g. Penyelesaian masalah Aceh Permasalahan di Aceh mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sejak pemerintahan Soeharto. Oleh sebab itu, BJ Habibie membentuk sebuah lembaga yakni Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh. Pemerintah Indonesia juga memperhatikan keinginan masyarakat Aceh mengenai berbagai masalah di daerahnya. Presiden BJ Habibie juga mengesahkan UU No 44 mengenai keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh yang berarti rakyat di Aceh memiliki kebebasan yang luas untuk mengelola kehidupan agama, pendidikan dan adat istiadat. Kebijakan otonomi daerah pada saat itu juga membantu rakyat Aceh mengembangkan kehidupannya (Pamungkas, 2019). 3. Kebijakan Hukum Pemerataan pembangunan di Indonesia menjadi permasalahan sejak masa pemerintahan Soeharto. Pemerintah Indonesia memiliki harapan supaya pembangunan tidak dinikmati oleh beberapa masyarakat di wilayah tertentu saja, tetapi dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih sulit untuk terwujud. Jadi, Presiden BJ Habibie menyarankan untuk membuat undangundang baru dengan tujuan untuk mendorong inisiatif pembangunan dari tatanan terendah dan memperkokoh peran politisi lokal dalam mengelola daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, disusun undang-undang baru yaitu UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pamungkas, 2019). Selama masa pemerintahannya, BJ Habibie mengesahkan 4 ketetapan yang menjawab tuntutan reformasi dan 12 ketetapan MPR (Direktorat Pelindungan Kebudayaan, 2015). Empat ketetapan MPR: a. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. b. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal.
9 c. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan. d. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode. Dua Belas Ketetapan MPR: a. Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan Negara b. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. c. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia d. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah e. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. f. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM). g. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR h. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum i. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum. j. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN k. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila l. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). 4. Kebijakan Sosial Budaya Presiden B.J. Habibie pada saat itu mendapat tekanan berat di mana masyarakat sebesar 100 juta orang berada dibawah kemiskinan pada tahun 1998. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program bantuan langsung di bidang sosial budaya sesuai TAP MPR NO.X / MPR / 1998 tentang penanggulangan dampak krisis ekonomi (Habibie, 2006). Program JPS(Jaring Pengaman Sosial) berpusat pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.
10 Dalam bidang kesehatan Presiden B.J. Habibie memberikan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang mencapai 36 ribu desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden B.J. Habibie dalam memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, memberikan bantuan makanan tambahan bagi 8 juta anak (Habibie, 2006). Sementara itu, dalam pendidikan Presiden B.J. Habibie juga memberikan beasiswa kepada 4 juta anak yang terancam putus sekolah, dan bantuan operasional bagi 130 ribu sekolah di seluruh Indonesia (Manning et al, 2000). Dengan program bantuan langsung dari pemerintah secara bertahap meminimalisir akibat krisis bagi masyarakat miskin. Selain itu, BJ Habibie juga mengeluarkan kebijakan mengenai etnis Tionghoa di mana pada masa Orde Baru sering mengalami diskriminasi. Kebijakan tersebut yakni etnis Tionghoa diperbolehkan mendirikan partai, salah satu partai nya bernama Partai Reformasi Tionghoa (Parti) kemudian diperbolehkan kembali penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu etnis Tionghoa. Selain itu, majalah berbahasa Tionghoa serta kamus bahasa mandarin dapat diperjualbelikan secara bebas di Jakarta. Pada tahun 1999 terdapat 10 koran berbahasa cina dapat terbit setelah dilaksanakan pemilihan umum. Dalam menguatkan kebijakan tersebut, Presiden B. J Habibie mengeluarkan dua kebijakan terkait dengan etnik Tionghoa yakni Inpres No 26 tahun 1998 yang menghapus istilah pribumi dan non pribumi. Selain itu, Inpres No 4 tahun 1999 yang berisi tentang pelaksanaan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) (Zaenal & Winarni, 2017). C. Pendekatan Kepemimpinan B.J Habibie Menurut Sugiharto (2017), B.J Habibie menggunakan beberapa pendekatan dalam kepemimpinannya yakni pendekatan dialog di mana Habibie sebelum mengambil keputusan dilakukan proses diskusi terlebih dahulu dengan anggota kabinet. Habibie juga melaksanakan rapat secara demokratis. Kemudian, proses relaksasi yang merupakan bagian dari pengelolaan krisis yang bertujuan untuk mengubah keadaan yang rumit menjadi terkendali. Selaniutnya, Aprosimaksi merupakan metode memecahkan masalah melalui pendekatan perkiraan panjang. Lalu, Redundansi yakni mengoptimalkan kesuksesan suatu kebijakan dengan memanfaatkan cadangan pengaman seefisien mungkin, tetapi dapat menjamin stabilitas dan keamanannya. Terakhir, menghindari polemik yang dianggap tidak
11 menguntungkan serta memanfaatkan underestimate sebagai peluang bagi dirinya untuk berbuat tanpa harus menghadapi gangguan dari pihak tersebut (Habibie, 2006). D. Akhir pemerintahan B.J. Habibie Setelah didapatkan partai politik yang menang pada pemilu tanggal 7 Juni 1999 dan setiap partai politik yang menang mempunyai perwakilan untuk duduk di bangku DPR maka dilaksanakan Sidang Umum MPR mengenai pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1999. Kemudian, BJ Habibie menyatakan pidato pertanggungjawaban pada tanggal 14 Oktober 1999. Namun, pidato tersebut ditolak oleh MPR melalui rapatnya pada tanggal 20 Oktober 1999. Dalam rapat tersebut melalui voting menghasilkan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah (Wijaya & Permatasari, 2018). Alasan penolakan tersebut karena BJ Habibie melakukan kesalahan besar yakni mengenai permasalahan Timor Timur. Namun, permasalahan ini bukan semata-mata kesalahan dari BJ Habibie karena Habibie sudah berusaha mempertahankan Timor Timur dengan memberikan otonomi khusus, tetapi rakyat Timor Timur tetap menginginkan untuk merdeka atau lepas dari wilayah Indonesia. Keputusan tersebut diambil melalui jajak pendapat sehingga hasilnya merupakan pilihan dari hati nurani rakyat Timor Timur. Walaupun pada akhirnya BJ Habibie dianggap sudah melanggar sumpahnya pada saat pelantikkan presiden 1998 yakni berkewajiban mempertahankan keutuhan NKRI Oleh sebab itu, pidato pertanggungjawaban BJ Habibie ditolak MPR sehingga BJ Habibie tidak dapat mencalonkan kembali menjadi presiden dalam pemilu. Kemudian, didapatkan presiden dan wakil presiden yang terpilih yakni Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri yang menjabat dari tanggal 20 Oktober 1999-23 Juli 2001 (Fahmi, 2021). E. Kesimpulan Masa pemerintahan B.J Habibie terbilang cukup singkat, tetapi selama menjabat sebagai presiden, Habibie dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuduhan karena pernah bekerja sama dengan Soeharto yakni menjadi wakil presiden. Pidato pertanggungjawaban Habibie juga ditolak karena permasalahan Timor Timur. Dibalik itu semua, pemerintahan Habibie berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu yakni pada Orde Baru. Hal tersebut dibuktikan dengan dibebaskannya pres dan pembentukan partai politik sebagai peserta pemilu.
12 DAFTAR PUSTAKA Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. Sejarah dan Budaya, 15(2) Arinanto, S. (2017). Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(1), 1– 16. Asana, R. (2016). Kebijakan Pertahanan Indonesia terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan Kedaulatan Negara (Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo). [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana] Dewi, I. D. (2019). Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999. [Skripsi, Universitas Jambi.] https://repository.unja.ac.id/8521/1/upload repository.pdf. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. (2015). Bacharuddin Jusuf Habibie. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/bacharuddin-jusuf-habibie/ Fahmi. (2021). Habibie pada sidang umum MPR RI tahun 1999: Masalah di Timur selesai di Jakarta. Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 01(01) Firnandus, A. F. (2015). Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) Kebijakan Politik Dalam Negeri. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Habibie, B. J. (2006). Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri. Hakim, A & Giovani, G. (2012). Perbandingan Perekonomian dari Masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009). Journal of Innovation in Business and Economics, 3 (2): 161–80. Krishayanto, E. 2000. “Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J Habibie Sebaga Presiden III Republik Indonesia.” Perspektif V (1): 1–14. http://www.junalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/228. Makka, M. (2012). Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie; Dari Ilmuwan ke Negarawan Sampai ‘Minandito’. Jakarta: THC Mandiri. Manning, C. & Diermen P.V. (2000). Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis. Penerjemah: Landung Simatumpang. Yogyakarta: LKIS.
13 Murdadi, B. (2012). Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan. Value Addedi Majalah Ekonomi dan Bisnis, 9(1): 1–15 Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. Politica, 5(2). Pamungkas, M. F. (2019). Warisan Habibie untuk Indonesia. Historia, https://historia.id/politik/articles/warisan-habibie-untuk-indonesia-vqmxr/page/1 Pradono, A., L., A. S., & S, Z. (2018). Sejarah Indonesia. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pratiknya, A. W. (1999). Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie. Buku Satu. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Reiza, D., Yuniadi, A., & Agusta, D. (2001). Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid: Sebuah Penelitian Awal. Sosiohumaniora, 3(3), 177. Sembiring, F. M. B., Saiman, M., & Tugiman. (2013). Kebijakan Politik Presiden B. J. Habibie Tahun 1998-1999. Universitas Riau Suartika, T. (2015). Korban jajak pendapat di Timor Timur, 1999. Avatara, e-Journal Pendidikan, 3(1). Sugiharto, R. T. (2017). Biografi Politik Habibie: Dari Malari Sampai Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo. Syam, N. (2010). Jejak Reformasi dalam Lintasan Sosio-Historis. Retrieved From Uinsby: Http//Digilib.Uinsby.Ac.Id/14244, 1–11. https://core.ac.uk/download/pdf/146816868.pdf. Wijaya, H. J & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Megawati di Indonesia. Cakrawala : Jurnal Litbang Kebijakan, 12(2): 196–207. Wijaya, A. M., Marjono., & Sugiyanto. (2020). The Role of President B.J. Habibie In Overcoming Economic Crisis in Indonesia in The 1998-1999. Jurnal Historica, 1(3). Zaenal, M & Winarni, R. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kota Malang Tahun 1967-2000. Publika Budaya, 5(2). 95-101