PERATURAN UMUM & KODE ETIK ORGANISASI JARINGAN LASKAR NUSANTARA BANTEN BAB I Pendahuluan Peraturan umum dan kode etik Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Melindungi kepentingan anggota Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pengurus Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 2. Memudahkan pengurus Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), dalam rangka memajukan dan menjalankan kinerja Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 3. Mengatur dan melindungi kepentingan (hukum) pengurus Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), dari tindakan pihak lain yang berakibat merugikan organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 4. Menegaskan hubungan antar anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 5. Menjaga dan melindungi kepentingan organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), dan anggota Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 6. Memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua pengurus Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 7. Mengatur standar sopan santun atau etika berusaha dan tanggungjawab diantara para anggota Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), 8. Menjelaskan hak, tanggungjawab dan kewajiban para anggota Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), dalam menjalankan tugasnya.
BAB II Istilah dan Pengertian Untuk menyamakan persepsi dalam memahami peraturan tata tertib dan etika organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) dipandang perlu memberikan penjelasan tentang istilah dan pengertian yang dipergunakan dalam peraturan tata tertib dan etika organisasi. 1. Organisasi ini bersifat Sosial 2. Organisasi ini adalah organisasi Masyarakat yang berkedudukan di Jalan Salak V RT.004 RW. 004 No.10 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Proinsi Banten 3. Pengurus inti organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB), adalah KSB (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Laskar Nusantara Banten dan memilki kekuatan hukum yang kuat 4. Pengurus organisasi adalah Masyarakat yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Tangerang Selatan Provinsi Banten 5. Pengurus yang menduduki organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) adalah benar-benar tercatat sebagai masyarakat kota Tangerang Selatan dan atau sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. 6. Bidang cakupan organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) adalah lingkungan Masyarakat Banten pada umumnya dan khususnya Masyarakat Kota Tangerang Selatan BAB III Persyaratan menjadi Anggota Syarat keanggotaan Organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) 1. Setiap warga negara Indonesia 2. Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi. 3. Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota. 4. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota
BAB IV Peraturan Organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (Tata Tertib Organisasi) TATA TERTIB DALAM ORGANISASI 1. Siap hadir sesuai dengan komando Ketua atau wakil ketua jika diperlukan 2. Tidak mencampuri Tugas Pokok dan Fungsi Bidang lain 3. Siap membantu dan atau berkolaborasi dengan bidang lain jika diperlukan 4. Bersedia membantu saweran untuk anggota yang sedang sakit minimal Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) atau lebih setiap kali pertemuan dan atau sesuai kemampuan tanpa unsur keterpaksaan 5. Tidak diperkenankan adanya ketertarikan sesama anggota dan atau hubungan percintaan dalam kegiatan atau ranah organisasi kecuali atas dasar hubungan pribadi diluar organisasi 6. Tidak diperkenankan terjadinya perselisihan diantara anggota maupun pengurus organisasi, akan tetapi jika hal tersebut terjadi maka perlu adanya komunikasi dan klarifikasi yang melibatkan KSB agar perselisihan tersebut dapat diputuskan secara baik tanpa ada permasalahan dikemudian hari dari pihak yang berselisih 7. Mengutamakan kebersamaan, persaudaraan, dan ukhuwah islamiyah yang lebih baik
TATA TERTIB DALAM PERKUMPULAN RUTIN 1. Saat Perkumpulan dilaksanakan wajib hadir, kecuali ada kegiatan lain. 2. Bila dalam ruangan masih longgar, semua anggota harus masuk dan berbaur 3. Tidak boleh meninggalkan ruangan selama perkumpulan berlangsung, jika terpaksa keluar ruangan harus menjadapat ijin dari ketua dan atau wakil ketua. 4. Pada saat perkumpulan handphone dimatikan atau di modus diam (silent). 5. Setiap anggota yang hendak mengemukakan pendapat harus mengacungkan jari telunjuk sebagai tanda, dan boleh berpendapat jika sudah diijinkan oleh ketua dan atau wakil ketua. 6. Kesopanan dalam berpendapat, dan bisa menghargai pendapat orang lain. 7. Setiap anggota berkewajiban menjaga suasana yang kondusif pada saat perkumpulan berlangsung. TATA TERTIB NYINOM 1. Datang tepat waktu, sesuai dengan komando ketua dan atau wakil ketua. 2. Berpakaian rapi sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh ketua dan wakil ketua. 3. Berperilaku sopan. 4. Bertanggung Jawab atas tugasnya TATA TERTIB DALAM KEMASYARAKATAN 1. Menjaga kesopanan dalam pergaulan dengan masyarakat. 2. Tidak membuat keresahan dalam masyarakat. 3. Dapat menjaga nama baik Organisasi JLNB. 4. Tidak boleh mengatasnamakan Organisasi JLNB untuk kepentingan pribadi. 5. Ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, baik atas nama Organisasi JLNB maupun pribadi.
BAB V Kode Etik Organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) 1. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan, Agama dan Kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing anggota. 2. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) Selalu menjunjung tinggi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) memegang teguh prinsip organisasi tanpa kecuali. 4. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) harus mematuhi Hukum-hukum, peraturan dan undang- undang yang berlaku dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan/bisnis/pekerjaan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh negara dan hukum serta melanggar norma kesusilaan dan norma keagamaan atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) 5. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) Selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan kebijaksanaan guna tercapainya visi dan misi serta program kerja organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) 6. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) wajib melaksanakan tanggung jawab dengan penuh keseriusan 7. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) wajib menyajikan informasi secara benar dan tidak berlebihan sesuai dengan fakta dan realita. 8. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) dilarang keras menyalahgunakan jabatan organisasi atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi 9. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) tidak dibenarkan menjelek-jelekkan sesama anggota atau organisasi lain dengan alasan apapun. 10. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) wajib mentaati peraturan umum (tata tertib) dan kode etik organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) 11. Anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) tanpa kecuali memiliki dan atau mengetahui peraturan umum (tata tertib) organisai Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB)
BAB VI Sanksi 1. Sanksi dan Hukuman dibuat secara bersama dengan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh ketua. 2. Ketua dan Pengurus Harian Organisasi atas pertimbangan bersama berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu, terhadap semua pengurus organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) tanpa terkecuali apabila terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan masukan rekomendasi. 3. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik, maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa : • Himbauan. • Peringatan. • Peringatan keras. • Penghentian sementara keanggotaan organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) • Pencabutan status anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB). 4. Dalam hal sanksi pencabutan keanggotaan dilakukan oleh ketua apabila anggota organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) melakukan kesalahan sebagai berikut : • Melanggar kode etik dan peraturan organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi organisasi JLNB • Mencemarkan nama baik sesama anggota atau organisasi lain alasan apapun. • Menyalahgunakan jabatan organisasi atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi. • Perbuatan–perbuatan bentuk lain yang dapat merugikan organisasi dalam artian yang luas. 5. Dalam kasus dimana terjadi pencabutan keanggotaan, maka ketua berhak mengangkat anggota baru untuk menempati kekosongan organisasi.
BAB VII Pengunduran Diri 1. Anggota Organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) berhak mengundurkan diri di sebabkan tidak mendapatkan izin dari Keluarga (orang tua/suami/istri/anak) 2. Anggota Organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) berhak mengundurkan diri di sebabkan kesibukan pekerjaan lain sehingga tidak dapat membagi waktu 3. Anggota Organisasi Jaringan Laskar Nusantara Banten (JLNB) berhak mengundurkan diri di sebabkan memiliki penyakit bawaan ataupun lainnya yang dapat merugikan kesehatan anggota itu sendiri BAB VIII Penutup 1. Peraturan dan kode etik ini merupakan rujukan bersama dan dibuat oleh KSB beserta wakilnya, serta dapat ditinjau dan dirubah setiap saat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kondisi. 2. Peraturan dan ketetapan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan umum dan kode etik. 3. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.