PERBAIKAN DRAFT BUKU POLITIK DALAM NEGERI

DRAFT
BUKU DIGITAL POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021

BAB I
GAMBARAN UMUM

I. LETAK GEOGRAFIS
Kabupaten Nunukan berdiri pada tahun 1999 yang merupakan wilayah pemekaran dari

Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Kabupaten
Nunukan merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten
Malinau, dengan luas wilayah 14.247,5 Km2. Kabupaten Nunukan berbatasan dengan langsung
dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia di sebelah utara; berbatasan dengan Laut Sulawesi dan
Selat Makassar di sebelah timur; berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten
Malinau di sebelah selatan; dan berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia di sebelah
barat. Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dan memiliki fungsi pertahanan keamanan.
Panjang batas daerah antara Kabupaten Nunukan dengan Negara Malaysia sekitar 502 Km. selain
strategis karena berbatasan dengan Negara Malaysia, kabupaten Nunukan juga berada pada Laut
Sulawesi dan Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional atau Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang merupakan jalur laut tersibuk.

II. KAWASAN STRATEGIS
Kawasan Strategis Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan

Nomor 19 Tahun 2013, terbagi menjadi :
1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan

Strategis Nasional (KSN) berupa Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk dua
pulau kecil terluar dengan Negara Malaysia dan Philipina meliputi Pulau Sebatik dan Pulau
Gosong Makassar;
2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi berupa Kawasan Strategis
Nasional dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi : KSN Kawasan Andalan Tarakan
– Tanjung Palas – Nunukan – Pulau Bunyu – Malinau (TATAPAN BUMA); KSK Pelabuhan

1

Perikanan Nusantara (PPN) Mansapa; KSK Coastal Road / Jalan Lingkar Pulau Nunukan;
KSK Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Pulau Sebatik; KSK Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Seimenggaris; Kawasan Pertambangan batubara di Linuang Kayam Kecamatan Sembakung;
wilayah Seimenggaris di Kecamatan Seimenggaris dan Kecamatan Sebuku; Kawasan
Pertambangan minyak dan gas bumi di Sebaung Kecamatan Nunukan dan Desa Tepian
Kecamatan Sembakung; Kawasan industry pabrik kelapa sawit di Kecamatan Sebuku,
Seimenggaris dan Lumbis; Kawasan Transmisi Kabel Bawah Laut dari wilayah Desa Tepian
ke Pulau Nunukan, dan dari wilayah Sedadap Pulau Nunukan ke Liang Bunyu Pulau Sebatik;
Kawasan Strategis perlindungan dan pelestarian alam yaitu Taman Nasional Kayan
Mentarang.

III. VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2021-2026
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021, Visi : “ Mewujudkan Kabupaten
Nunukan yang Aman, Adil dan Sejahtera”
Misi :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infratrsuktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung
pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya
lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi
birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan, dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

IV. PENJABARAN MISI PADA BAKESBANGPOL KABUPATEN NUNUKAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memiliki fungsi menjabarkan Misi

Bupati dan Wakil Bupati yang ke-6 yaitu “Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang
aman, tertib dan tenteram. Tujuan dari Misi ke-6 adalah Mencapai kondisi aman, tertib dan tenteram.

2

Tatanan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram merupakan modal penting dalam
pembangunan daerah, dimana kondisi masyarakat yang dinamis dan kondusif akan mendukung
pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan kehidupan sosial ekonomi yang produktif
yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri yaitu terwujudnya
kesehateraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram menjadi penting bagi
Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan negara, sehingga menguatnya karakter
kebangsaan merupakan upaya yang perlu menjadi prioritas untuk menjaga keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. WILAYAH ADIMINISTRATIF DAN JUMLAH PENDUDUK
Saat ini di Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 232 Desa. Jumlah

penduduk terbanyak berada di Kecamatan Nunukan dan paling sedikit berada di Kecamatan Lumbis
Hulu, berikut rincian jumlah penduduk di masing-masing kecamatan :

NO KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN LUAS WILAYAH PENDUDUK
1 Krayan Selatan Long Layu 760,24 1.448
2 Krayan Tengah Binuang 997,42 1.427
3 Krayan Long Bawan 254,35 3.458
4 Krayan Timur Long Umung 1.597
5 Krayan Barat Lembudud 1.273,17 2.944
6 Lumbis Ogong Samunti 307,22 3.079
7 Lumbis Pansiangan Labang 1.844
8 Lumbis Hulu Tantu Libing 1.647,42 773
9 Lumbis Mansalong 769,62 6.550
10 Sembakung Atulai Saduman 939,97 2.771
11 Sembakung Atap 290,23 6.673
12 Sebuku Pembeliangan 277,72 11.936
13 Tulin Onsoi Sekikilan 10.915
14 Sei Menggaris Srinanti 1.764,94 10.275
15 Nunukan Nunukan Barat 1.608,48 64.241
16 Nunukan Selatan Nunukan Selatan 1.513,36 21.588
17 Sebatik Barat Binalawan 10.903
18 Sebatik Tanjung Karang 850,48 6.453
19 Sebatik Timur Sungai Nyamuk 564,5 14.171
20 Sebatik Tengah Aji Kuning 181,77 8.250
21 Sebatik Utara Pancang 93,27 7.794
51,07
39,17 199.090
41,71
15,39
14.247,50

VI. KONDISI SOSIAL POLITIK
Sosial dan politik mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui, bahwa

dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial masyarakat . Masyarakat menjadi penghubung

3

antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiaatn politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi
masyarakat karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya,
dalam kehidupan sosial kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik(Fisipol UGM Yogyakarta, 21
Agustus 2017).

A. DINAMIKA POLITIK

Sejak berdirinya Kabupaten Nunukan telah bergulir beberapa kepemimpinan, berikut

adalah Daftar Kepala Daerah yang telah menjabat di Kabupaten Nunukan sejak Tahun 1999

hingga sekarang :

NO NAMA BUPATI NAMA WAKIL BUPATI PERIODE KETERANGAN

1 Drs. BUSTAMAN ARHAM - 12.10.1999 – Pj. BUPATI
30.05.2001

2 H.ABDUL HAFID ACHMAD Drs.KASMIR FORET, 30.05.2001 – BUPATI TERPILIH

MM 30.05.2011

3 H.ABDUL HAFID ACHMAD Drs.KASMIR FORET, 30.05.2011 – BUPATI TERPILIH

MM 30.05.2016

4 Drs.H.BASRI, M.Si Hj.ASMAH GANI 30.05.2011 – BUPATI TERPILIH
30.05.2016

5 Hj.ASMIN LAURA HAFID, Ir.H.FARIDIL MURAD, 01.06.2016 - BUPATI TERPILIH

SE, MM SE, MT 01.06.2021

6 Hj.ASMIN LAURA HAFID, H.HAFAIAH, SE, MM 01.06.2021 - BUPATI TERPILIH
SE, MM 01.06.2026

Kondisi sosial politik di Kabupaten Nunukan masih terkendala dengan masih kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap pemahaman politik. Keterbatasan anggaran akibat pandemi
Covid-19, menyebabkan pihak-pihak pemangku kebijakan di sektor sosial politik mengalami
keterbatasan pula dalam mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman
dan wawasan masyarakat terhadap pengetahuan sosial dan politik.

Bakesbangpol Kabupaten Nunukan sebagai salah satu pemangku kebijakan di bidang
sosial dan politik secara umum menyarankan agar kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat di bidang sosial politik dapat ditingkatkan melalui usulan-usulan masyarakat yang
didorong oleh para Camat setempat melalui Musrenbang sehingga penganggaran untuk giat

4

tersebut memadai, kaitannya dengan peningkatan wawasan dan pemahaman masyarakat
terhadap sosial politik.

Kabupaten Nunukan yang memiliki kondisi geografis berupa pulau-pulau terpisah,
merupakan kendala dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun
hubungan dan penguatan konsolidasi demokrasi dengan masyarakatnya. Disini sekali lagi
peran para Camat dan Lurah/Kepala Desa sekali lagi menjadi ujung tombak terdepan dalam
mengamankan berbagai hal di masyarakat.

Bakesbangpol Kabupaten Nunukan sebagai salah satu pemangku kebijakan dalam hal
tersebut, menyarankan agar koordinator para Camat dan Lurah/Kepala Desa yang ditunjuk,
dalam hal ini Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan, dapat selalu berkoordinasi aktif
agar bersama dapat membangun dan berkegiatan bersama sehingga membangun sinergi yang
diperlukan.

Dalam rangka membangun hubungan yang harmonis dan memperkuat konsolidasi
demokrasi, Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol Kabupaten Nunukan secara rutin
mengampu Forum-Forum yang diperlukan antara Pemda dan masyarakat, seperti Forum
Kewaspadaan Dini Masyrakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan
sejenisnya. Di dalamnya berisi giat-giat yang mengarahkan agar hubungan antar masyarakat
dan Pemda dapat terus harmonis.

Selain forum bersama masyarakat, Bakesbangpol juga mengampu Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang sudah barang tentu, giat di dalamnya mengarah kepada
penguatan konsolidasi dan koordinasi demokrasi di Kabupaten Nunukan.

Bakesbangpol Kabupaten Nunukan juga berperan aktif dalam menjembatani komunikasi
dengan Partai-Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPR RI melalui program Bantuan
Keuangan Partai Politik tiap tahunnya. Pelayanan terhadap Organisasi Masyarakat juga
dikedepankan oleh Bakesbangpol, yang sesuai tupoksinya sekaligus sebagai kepanjangan
tangan Pemerintah Daerah berkomunikasi aktif dalam meningkatkan wawasan dan
pemahaman Ormas, LSM, dan sejenisnya dalam turut memberdayakan masyarakat sesuai
bidangnya, terutama dalam rangka menjaga keharmonisan dan meningkatkan konsolidasi
demokrasi.

5

Selama perjalanannya, Bakesbangpol Kabupaten Nunukan belum menemukan kejadian-
kejadian menonjol yang berkaitan dengan kurang harmonisnya hubungan antar masyarakat
dan Pemerintah Daerah.

B. KONDISI SOSIAL

1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT TAHUN 2020

NO KECAMATAN ISLAM PROTESTAN KATHOLIK HINDU BUDHA LAINNYA
1 1
1 Krayan Selatan 7 1.351 5 174
80 11 7 75
2 Krayan Tengah 3 1.017 3 2 181 1
44 37 77
3 Krayan 205 2.973 1.737 13

4 Krayan Timur 3 1.412 1.141 68
677
5 Krayan Barat 40 2.690
539
6 Lumbis Ogong 44 3.199 1.175
2.397
7 Lumbis 528
4.307
Pansiangan 1.700
368
8 Lumbis Hulu
5
9 Lumbis 1.919 3.090 7
621
10 Sembakung 616 1.397
15.330
Atulai

11 Sembakung 4.796 714

12 Sebuku 6.171 2.251

13 Tulin Onsoi 4.088 1.964

14 Sei Menggaris 7.471 1.068

15 Nunukan 48.838 8.072

16 Nunukan Selatan 17.669 815

17 Sebatik Barat 9.477 217

18 Sebatik 6.291 22

19 Sebatik Timur 13.407 10

20 Sebatik Tengah 7.004 96

21 Sebatik Utara 7.406 25

135.455 32.383

Data : BPS, Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2021.

2. ANGKA KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh faktor

ekonomi. Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan

kesehatan. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah presentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2020. :

NO INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan
Rata-Rata (%
1 Garis Rupiah 351.479 377.736 403.045 430.630 450.718
Kemiskinan 000 jiwa 9,63 11,91 13,38 12,69 13,76 / Tahun)
6,41
2 Jumlah
9,33

6

Penduduk
Miskin

3 Persentase Persen 5,25 6,22 6,71 6,11 6,36 4,91
Penduduk 93,29 93,89 93,64 -0,29
Miskin

4 Persentase Persen 94,75 93,78

Penduduk di
Atas Garis
Kemiskinan

Data : BPS, Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2021.

3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya

mencakup bidang perekonomian saja. Masalah pengangguran mempunyai hubungan erat

dengan bidang sosial dan pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan

untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena

merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

NO INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
6.818 4.812 3.870 4.038
1 Jumlah Orang -
Pengangguran 94.137 99.233 98.891 97.570
Terbuka Usia 7,24 4,85 3,91 4,14

Angkatan Kerja

2 Jumlah penduduk Orang -
angkatan kerja

3 Tingkat Persen 5,51
Pengangguran
Terbuka

Data : BPS, Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2021.

7

BAB II
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NUNUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di Bagian Penjelasan, disebutkan bahwa :

“Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus
dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai
Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem
politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan
Partai Politik diarahkan pada dua hal utama yaitu Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik
yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar
demokrasi. Hal ini ditujukan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan
rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan
politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap Negara
maupun Fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen
politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang
politik”.

Kemudian pada pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak
dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945” dan pasal 1 ayat (4) berbunyi “Pendidikan Politik adalah proses
pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap Warga Negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Sementara pada pasal 3 ayat (1) berbunyi “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk
menjadi badan hukum”. Dan pada pasal 3 ayat (2) berbunyi : “Untuk menjadi badan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai :

a. Akta Notaris pendirian Partai Politik;

8

b. Nama, lambing, atau gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama, lambing, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh
Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari
jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per
seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilihan umum; dan

e. Rekening atas nama Partai Politik”.

I. PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NUNUKAN
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Partai Politik harus terverifikasi oleh

KPU setempat sebelum mengikuti Pemilihan Umum. Atas dasar itulah, untuk melengkapi data Partai
Politik di Kabupaten Nunukan, Bakesbangpol Kabupaten Nunukan berkoordinasi dengan KPU
Kabupaten Nunukan. Namun, sesuai tusi, Bakesbangpol Kabupaten Nunukan melaksanakan
fasilitasi penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD
Kabupaten Nunukan. Sehingga Bakesbangpol Kabupaten Nunukan dapat secara aktif melibatkan
Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Nunukan agar memutakhirkan data
secara mandiri melalui link bit.ly yang disediakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Nunukan secara
berkala. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Rincian Partai Politik yang ada di Kabupaten Nunukan
Tahun 2021, setelah melalui pengumpulan data melalui KPU Kabupaten Nunukan dan pemutakhiran
data mandiri oleh Partai Politik yang difasilitasi Bakesbangpol Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

NO NAMA PARTAI ALAMAT SEKRETARIAT NAMA PENGURUS

1 PARTAI HATI NURANI Jl.Bahari No.85, RT.019, Ketua : Hj. Leppa

RAKYAT Kelurahan Nunukan Barat, Kec. Sekretaris : M.Husni Yunus

Nunukan Bendahara : Hj. Nikmah

2 PARTAI DEMOKRASI Jl. Sei Fatimah RT.021, Kelurahan Ketua : Lewi, S.Sos

PERJUANGAN INDONESIA Nunukan Barat, Kec. Nunukan Sekretaris : H. Abbas Turi

Bendahara : Joni Sabindo, SE

3 PARTAI GOLONGAN Jl. Pesantren RT.08 No.27, Ketua : Siti Raudah Arsyad,

KARYA Kelurahan Nunukan Tengah, Kec. ST

Nunukan Sekretaris : Alibaba

Bendahara : Fandi Wirawan

4 PARTAI GERAKAN Jl. Sei Jepun, Kelurahan Ketua : Hj. Nursan, SH

INDONESIA RAYA Mansapa, Kec. Nunukan Selatan Sekretaris : Abd. Rasyid,

S.Sos

Bendahara : H. Nuardi

5 PARTAI NASIONAL Jl. Gajah Mada RT.10 Kelurahan Ketua : Ati Gunawan

DEMOKRAT Nunukan Tengah. Sekretaris : Adi Wijaya,

9

S.Farm, Apt

Wakil Bendahara : Andriana

Tandri Ruru

6 PARTAI KEADILAN Jl. Angkasa RT.10, Kelurahan Ketua : Burhanuddin, S.Hi

SEJAHTERA Nunukan Tengah, Kec. Nunukan Sekretaris : Hazlan

Bendahara : Ariffudin, SE

7 PARTAI PERSATUAN Jl. P.Antasari RT.14, Kelurahan Ketua : H.Andi Mutamir, SE,

PEMBANGUNAN Nunukan Tengah, Kec. Nunukan MM

Sekretaris : Muh. Amir, S.KM

Bendahara : Hj.Rabyah

8 PARTAI BULAN BINTANG Jl.RE.Martadinata No.118, RT.05, Ketua : Andre Pratama

KNU Sekretaris : Taufik Johan

Bendahara : Ratna

9 PARTAI DEMOKRAT Jl.Pelabuhan Baru RT.12, Ketua : H.Danni Iskandar

Kelurahan Nunukan Timur, Kec. Sekretaris : Drs. Yoseph

Nunukan Murang, M.Si

Bendahara : H. Hamka, SH

10 PARTAI PERSATUAN Jl.Pahlawan RT.10, Kelurahan Ketua : Arif Sudarwan, S.IP,

INDONESIA Nunukan Barat M.A.

Sekretaris : A.Solihin Halid

Bendahara : Amrin Sitanggang

11 PARTAI KEBANGKITAN Jl.Antasari RT.10 KNTH Ketua : Suharto

BANGSA Sekretaris : Suriansyahh, S.Pi

Bendahara : Hj. Umi Darojah

12 PARTAI GARUDA Jl. Perintis RT.01 Desa Binusan, Ketua : Muhammad Arsyad

Kec. Nunukan Sekretaris : Rosita

Bendahara : Norma

13 PARTAI AMANAT Jl.Muh.Hatta Ketua : H.M.Dahlan, S.Pd.I

NASIONAL Sekretaris : Ramli, SH

Bendahara : Nuraini BT.

Mustarich

14 PARTAI SOLIDARITAS Jl. Sutanto Ketua : Yohanes Ruruk Linting

INDONESIA Sekretaris : Ardy Syahputra

Samma

Bendahara : Albertin Nora

15 PARTAI BERKARYA Jl.Tanjung, KNB Ketua : Muh. Nurdin

Sekretaris : Rusli

Bendahara : Hj. Muhani

16 PARTAI KEADILAN DAN Jl. Cut Nyak Dien RT.05 Ketua : Samadik, SH

PERSATUAN INDONESIA. Sekretaris : Octavianus

Simatupang

Bendahara : Meriana Proda

Keban, S.Sos

II. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PILEG TAHUN 2019
Kabupaten Nunukan terbagi dalam 3 (tiga) Daerah Pemilihan/Dapil, yaitu :
1. Dapil 1 : Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.
2. Dapil 2 : Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur,
Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah.
3. Dapil 3 : Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan
Sebuku, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi,

10

Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Krayan Tengah,
Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.
Berdasarkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/VII/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019, sebagai berikut :

NO NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK DAPIL 1 RINCIAN DAPIL 3 JUMLAH
NUNUKAN DAPIL 2 NUNUKAN AKHIR
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0 NUNUKAN 0 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 0 0 0 1
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 1 1 1 2
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 1 0 1 2
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0 0 1 1
7 PARTAI BERKARYA 0 0 0 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 0 0 0
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2 0 1 4
10 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 1 1 1
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1 0 0 1
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 0
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 0 0 0
14 PARTAI DEMOKRAT 3 0 2 7
15 PARTAI BULAN BINTANG 3 2 1 5
16 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 0 1 0 1
0 1 0 0
INDONESIA 0
JUMLAH ALOKASI KURSI 11
6 8 25

III. TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Nunukan telah mengikuti 2 (dua) Pemilihan yang diselenggarakan secara

serentak, pertama Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan yang kedua adalah
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Berikut ini adalah rekapitulasi Tingkat Partisipasi dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Nunukan :

PEMILU TAHUN 2019

Data Pemilih Pengguna Tingkat Jumlah TPS Sumber Data
Tetap (DPT) Hak Pilih
Partisipasi SK KPU Kab. Nunukan
144.787 98.538 (%) No.70/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-
Kab/V/2019 ttg Penetapan
68,05% 756 Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPRD Kabupaten
Nunukan Tahun 2019, tgl. 04 Mei
2019.

11

PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Data Pemilih Pengguna Tingkat Jumlah TPS Sumber Data
Tetap (DPT) Hak Pilih
Partisipasi
117.763
93.378 79,29% 541 Berita Acara KPU Kabupaten
Nunukan Nomor : 119/PL.02.1-BA/

6503 /KPU-Kab/X/2021 tentang
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
dan Penetapan DPT Pemilihan

Serentak Lanjutan Tahun 2020
Kabupaten Nunukan, tgl.15 Oktober

2020.

12

IV. PETA PERSEBARAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PILEG TAHUN 2019 PER
KECAMATAN
1. KECAMATAN NUNUKAN

KECAMATAN NUNUKAN PKB (1,75%)
GERINDRA (3,13%)
4 PDI-P (6,5%)
GOLKAR (5,3%)
NASDEM (3,8%)
PGPI (0,08%)
BERKARYA (0,72%)
PKS (14,5%)
PERINDO (1,39%)
PPP (5,04%)
PSI (0,39%)
PAN (0,92%)
HANURA (21,7%)
DEMOKRAT (29,2%)
PBB (3,7%)
PKPI (416)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di

Kecamatan Nunukan seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 485

2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 864

3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 1.808

4 PARTAI GOLONGAN KARYA 1.479

5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 1.070

6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 23

7 PARTAI BERKARYA 201

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4.005

9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 386

10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1.393

11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 109

12 PARTAI AMANAT NASIONAL 256

13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 5.994

14 PARTAI DEMOKRAT 8.065

15 PARTAI BULAN BINTANG 1.037

16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 416

TOTAL SUARA 27.591

13

2. KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

PKB (3,4%)
GERINDRA (3,1%)
PDI-P (5,2%)
GOLKAR (5,1%)
NASDEM (2,2%)
PGPI (0,15%)
BERKARYA (0,96%)
PKS (11,7%)
PERINDO (1,3%)
PPP (6,7%)
PSI (0,14%)
PAN (2,8%)
HANURA (23,3%)
DEMOKRAT (27,4%)
PBB (5,4%)
PKPI (0,6%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Nunukan Selatan seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 304
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 279
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 470
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 462
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 204
7 PARTAI BERKARYA 14
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 86
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 1.048
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 118
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 604
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 13
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 253
14 PARTAI DEMOKRAT 2.088
15 PARTAI BULAN BINTANG 2.453
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 483
56
TOTAL SUARA 8.935

14

3. KECAMATAN SEBATIK

KECAMATAN SEBATIK PKB (0,9%)
GERINDRA (19%)
PDI-P (6,5%)
GOLKAR (4,1%)
NASDEM (3,8%)
PGPI (0,09%)
BERKARYA (0,66%)
PKS (6,16%)
PERINDO (0,06%)
PPP (1,8%)
PSI (0,06%)
PAN (0%)
HANURA (30,7%)
DEMOKRAT (12%)
PBB (13,4%)
PKPI (0,03%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sebatik seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 29
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 572
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 198
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 124
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 117
7 PARTAI BERKARYA
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 3
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 20
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 185
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 57
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2
14 PARTAI DEMOKRAT 0
15 PARTAI BULAN BINTANG 923
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 363
405
TOTAL SUARA 1
3.001

15

4. KECAMATAN SEBATIK BARAT PKB (1,3%)
KECAMATAN SEBATIK BARAT GERINDRA (12,9%)
PDI-P (3,3%)
GOLKAR (4,3%)
NASDEM (2,1%)
PGPI (0,26%)
BERKARYA (0,46%)
PKS (17,1%)
PERINDO (0,2%)
PPP (1,08%)
PSI (0,04%)
PAN (0,12%)
HANURA (24,3%)
DEMOKRAT (16,5%)
PBB (15,6%)
PKPI (0,04%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sebatik Barat seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 67
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 645
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 166
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 215
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 108
7 PARTAI BERKARYA 13
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 23
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 856
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 54
12 PARTAI AMANAT NASIONAL
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2
14 PARTAI DEMOKRAT 6
15 PARTAI BULAN BINTANG 1.216
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 829
784
TOTAL SUARA 2
4.996

16

5. KECAMATAN SEBATIK TIMUR PKB (1,4%)
KECAMATAN SEBATIK TIMUR GERINDRA (23,1%)
PDI-P (5,9%)
GOLKAR (7,6%)
NASDEM (7,5%)
PGPI (0,11%)
BERKARYA (0,4%)
PKS (8,7%)
PERINDO (0,1%)
PPP (2,2%)
PSI (0,02%)
PAN (0,10%)
HANURA (24,3%)
DEMOKRAT (15,7%)
PBB (2,08%)
PKPI (0,10%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sebatik Timur seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 103
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 1.590
4 PARTAI GOLONGAN KARYA
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 406
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 523
7 PARTAI BERKARYA 521
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 8
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 33
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 604
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 12
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 157
14 PARTAI DEMOKRAT 2
15 PARTAI BULAN BINTANG 7
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 1.673
1.081
TOTAL SUARA 143
7
6.870

17

6. KECAMATAN SEBATIK UTARA PKB (1,1%)
SEBATIK UTARA GERINDRA (25,7%)
PDI-P (6,2%)
GOLKAR (3,03%)
NASDEM (2,3%)
PGPI (0,25%)
BERKARYA (1,4%)
PKS (6,4%)
PERINDO (0,3%)
PPP (3,8%)
PSI (0,02%)
PAN (0,02%)
HANURA (19,1%)
DEMOKRAT (25,6%)
PBB (4,2%)
PKPI (0,02%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sebatik Utara seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 40
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 900
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 220
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 106
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 83
7 PARTAI BERKARYA
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 50
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 224
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 11
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 136
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1
14 PARTAI DEMOKRAT 1
15 PARTAI BULAN BINTANG 671
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 896
149
TOTAL SUARA 1
3.498

18

7. KECAMATAN SEBATIK TENGAH PKB (4,09%)
KECAMATAN SEBATIK TENGAH GERINDRA (14,6%)
PDI-P (5,9%)
GOLKAR (4,9%)
NASDEM (4,1%)
PGPI (0,5%)
BERKARYA (0,4%)
PKS (5,8%)
PERINDO (0,3%)
PPP (6,7%)
PSI (0,05%)
PAN (0,16%)
HANURA (26%)
DEMOKRAT (20,6%)
PBB (5,3%)
PKPI (0,13%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sebatik Tengah seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 150
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 535
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 219
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 181
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 151
7 PARTAI BERKARYA 20
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 16
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 213
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 12
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 246
12 PARTAI AMANAT NASIONAL
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2
14 PARTAI DEMOKRAT 6
15 PARTAI BULAN BINTANG 952
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 757
194
TOTAL SUARA 5
3.659

19

8. KECAMATAN SEMBAKUNG PKB (0%)
KECAMATAN SEMBAKUNG GERINDRA (0,7%)
PDI-P (14%)
GOLKAR (2,5%)
NASDEM (1,9%)
PGPI (0,05%)
BERKARYA (1,5%)
PKS (8,7%)
PERINDO (3,6%)
PPP (21,9%)
PSI (0,10%)
PAN (2,6%)
HANURA (26%)
DEMOKRAT (12,4%)
PBB (0,1%)
PKPI (2,6%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sembakung seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 28
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 549
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 100
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 78
7 PARTAI BERKARYA 2
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 60
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 343
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 143
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 858
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 4
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 103
14 PARTAI DEMOKRAT 1.047
15 PARTAI BULAN BINTANG 486
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 7
104
TOTAL SUARA 3.912

20

9. KECAMATAN LUMBIS

KECAMATAN LUMBIS PKB (0,08%)
GERINDRA (0,9%)
PDI-P (3,4%)
GOLKAR (15,5%)
NASDEM (22,7%)
PGPI (0,1%)
BERKARYA (0,3%)
PKS (0,4%)
PERINDO (3,7%)
PPP (8,7%)
PSI (0,1%)
PAN (7,5%)
HANURA (13,9%)
DEMOKRAT (10,4%)
PBB (5,5%)
PKPI (6,06%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Lumbis seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 35
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 124
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 563
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 823
7 PARTAI BERKARYA 7
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 12
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 16
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 136
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 316
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 6
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 271
14 PARTAI DEMOKRAT 505
15 PARTAI BULAN BINTANG 376
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 200
219
TOTAL SUARA 3.612

21

10. KECAMATAN KRAYAN

KECAMATAN KRAYAN PKB (0,03%)
GERINDRA (7,7%)
PDI-P (16,5%)
GOLKAR (15%)
NASDEM (15,4%)
PGPI (0%)
BERKARYA (0,2%)
PKS (0,3%)
PERINDO (8,6%)
PPP (0,10%)
PSI (0,13%)
PAN (0,03%)
HANURA (19,6%)
DEMOKRAT (15,6%)
PBB (0,13%)
PKPI (0,30%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Krayan seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 1
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 229
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 491
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 446
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 459
7 PARTAI BERKARYA
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 6
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 258
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 3
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 4
14 PARTAI DEMOKRAT 1
15 PARTAI BULAN BINTANG 582
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 466
4
TOTAL SUARA 9
2.969

22

11. KECAMATAN SEBUKU

KECAMATAN SEBUKU

PKB (0%)
GERINDRA (5,4%)
PDI-P (2,8%)
GOLKAR (2,4%)
NASDEM (1,01%)
PGPI (0,3%)
BERKARYA (0,5%)
PKS (5,1%)
PERINDO (12%)
PPP (1,5%)
PSI (0,07%)
PAN (0,5%)
HANURA (36,8%)
DEMOKRAT (5,15%)
PBB (8,8%)
PKPI (17,3%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sebuku seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 276
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 144
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 123
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 52
7 PARTAI BERKARYA 16
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 30
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 262
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 612
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 78
12 PARTAI AMANAT NASIONAL
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 4
14 PARTAI DEMOKRAT 26
15 PARTAI BULAN BINTANG 1.881
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 263
449
TOTAL SUARA 884
5.100

23

12. KECAMATAN KRAYAN SELATAN PKB (0%)
KECAMATAN KRAYAN SELATAN GERINDRA (9,1%)
PDI-P (3,5%)
GOLKAR (4,01%)
NASDEM (1,07%)
PGPI (0%)
BERKARYA (0%)
PKS (0%)
PERINDO (3,1%)
PPP (0,09%)
PSI (0%)
PAN (0%)
HANURA (0,4%)
DEMOKRAT (78,4%)
PBB (0,09%)
PKPI (0%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Krayan Selatan seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 93
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 36
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 41
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 11
7 PARTAI BERKARYA 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 0
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 32
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 0
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0
14 PARTAI DEMOKRAT 5
15 PARTAI BULAN BINTANG 801
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 1
0
TOTAL SUARA 1.021

24

13. KECAMATAN SEIMENGGARIS
KECAMATAN SEIMENGGARIS

PKB (0,08%)
GERINDRA (2,6%)
PDI-P (2,8%)
GOLKAR (1,8%)
NASDEM (1,3%)
PGPI (4)
BERKARYA (23)
PKS (1.386)
PERINDO (139)
PPP (71)
PSI (20)
PAN (18)
HANURA (634)
DEMOKRAT (710)
PBB (245)
PKPI (53)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Seimenggaris seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 97
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 103
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 66
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 49
7 PARTAI BERKARYA 4
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 23
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 1.386
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 139
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 71
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 20
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 18
14 PARTAI DEMOKRAT 634
15 PARTAI BULAN BINTANG 710
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 245
53
TOTAL SUARA 3.621

25

14. KECAMATAN TULIN ONSOI
KECAMATAN TULIN ONSOI

PKB (0,08%)
GERINDRA (1,4%)
PDI-P (4,6%)
GOLKAR (2,5%)
NASDEM (5,6%)
PGPI (0,10%)
BERKARYA (0,5%)
PKS (2,9%)
PERINDO (4,2%)
PPP (1,01%)
PSI (0,14%)
PAN (0,51%)
HANURA (66,5%)
DEMOKRAT (6,1%)
PBB (2,07%)
PKPI (1,2%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Tulin Onsoi seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 4
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 69
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 225
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 123
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 273
7 PARTAI BERKARYA 5
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 25
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 143
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 206
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 49
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 7
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 25
14 PARTAI DEMOKRAT 3.210
15 PARTAI BULAN BINTANG 299
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 100
61
TOTAL SUARA 4.824

26

15. KECAMATAN LUMBIS OGONG
KECAMATAN LUMBIS OGONG

PKB (0,02%)
GERINDRA (0,8%)
PDI-P (3,3%)
GOLKAR (2,7%)
NASDEM (10,8%)
PGPI (0%)
BERKARYA (0,02%)
PKS (0%)
PERINDO (0,78%)
PPP (0,89%)
PSI (0,05%)
PAN (20,6%)
HANURA (24%)
DEMOKRAT (14,9%)
PBB (12,1%)
PKPI (8,6%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Lumbis Ogong seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 1
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 29
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 119
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 98
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 387
7 PARTAI BERKARYA 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 0
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 28
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 32
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 2
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 735
14 PARTAI DEMOKRAT 858
15 PARTAI BULAN BINTANG 532
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 433
307
TOTAL SUARA 3.562

27

16. KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI
KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI

PKB (0%)
GERINDRA (0,4%)
PDI-P (10,5%)
GOLKAR (3,3%)
NASDEM (3,1%)
PGPI (0,05%)
BERKARYA (0,10%)
PKS (1,4%)
PERINDO (4,2%)
PPP (3,6%)
PSI (0%)
PAN (16,3%)
HANURA (13,5%)
DEMOKRAT (22,8%)
PBB (1,01%)
PKPI (19,1%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Sembakung Atulai seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 9
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 198
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 62
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 59
7 PARTAI BERKARYA 1
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 27
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 80
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 68
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 0
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 306
14 PARTAI DEMOKRAT 253
15 PARTAI BULAN BINTANG 428
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 19
358
TOTAL SUARA 1.870

28

17. KECAMATAN KRAYAN TENGAH
KECAMATAN KRAYAN TENGAH

PKB (0%)
GERINDRA (4,8%)
PDI-P (7,9%)
GOLKAR (2,7%)
NASDEM (0%)
PGPI (0%)
BERKARYA (0,08%)
PKS (0,08%)
PERINDO (2,2%)
PPP (0%)
PSI (0,08%)
PAN (0%)
HANURA (3,3%)
DEMOKRAT (77,5%)
PBB (1,16%)
PKPI (0%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Krayan Tengah seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 58
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 95
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 33
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0
7 PARTAI BERKARYA 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 1
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 27
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 1
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0
14 PARTAI DEMOKRAT 40
15 PARTAI BULAN BINTANG 932
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 14
0
TOTAL SUARA 1.202

29

18. KECAMATAN KRAYAN TIMUR
KECAMATAN KRAYAN TIMUR

PKB (0%)
GERINDRA (21,6%)
PDI-P (6,6%)
GOLKAR (33,8%)
NASDEM (4,4%)
PGPI (0%)
BERKARYA (3,04%)
PKS (0%)
PERINDO (71%)
PPP (0,06%)
PSI (0%)
PAN (0%)
HANURA (13,4%)
DEMOKRAT (9,3%)
PBB (0,33%)
PKPI (0%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Krayan Timur seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0
3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 320
4 PARTAI GOLONGAN KARYA 99
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 500
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 66
7 PARTAI BERKARYA
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0
9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 45
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 105
12 PARTAI AMANAT NASIONAL 1
13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0
14 PARTAI DEMOKRAT 0
15 PARTAI BULAN BINTANG 199
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 138
5
TOTAL SUARA 0
1.478

30

19. KECAMATAN KRAYAN BARAT
KECAMATAN KRAYAN BARAT

PKB (0%)
GERINDRA (4,2%)
PDI-P (1,9%)
GOLKAR (35,5%)
NASDEM (6,3%)
PGPI (0%)
BERKARYA (0,11%)
PKS (0,03%)
PERINDO (11,9%)
PPP (0,15%)
PSI (0%)
PAN (0,03%)
HANURA (20,5%)
DEMOKRAT (18,9%)
PBB (0,03%)
PKPI (0%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
Kecamatan Krayan Barat seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI GOLONGAN KARYA
2 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 948
3 PARTAI DEMOKRAT 548
4 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 504
5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 319
6 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 169
7 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 112
8 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 52
9 PARTAI BERKARYA
10 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4
11 PARTAI AMANAT NASIONAL 3
12 PARTAI BULAN BINTANG 1
13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1
14 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 1
15 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0
16 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 0
0
TOTAL SUARA 0
2.662

31

20. TOTAL SUARA DI SELURUH KECAMATAN

TOTAL SUARA DI SELURUH KECAMATAN

PKB (2,3%)
GERINDRA (7%)
PDI-P (6%)
GOLKAR (6,4%)
NASDEM (4,9%))
PGPI (0,1%)
BERKARYA (0,6%)
PKS (9,7)
PERINDO (2,7%)
PPP (4,3%)
PSI (0,1%)
PAN (2,1%)
HANURA (24,4%)
DEMOKRAT (21,3%)
PBB (4,9%)
PKPI (2,5%)

Berdasarkan diagram dia atas dapat kita lihat besaran perolehan suara Partai Politik di
seluruh Kecamatan seperti tabel di bawah ini :

NO NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 23.279
2 PARTAI DEMOKRAT 20.379
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9.324
4 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 6.740
5 PARTAI GOLONGAN KARYA 6.193
6 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN 5.722
7 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 4.680
8 PARTAI BULAN BINTANG 4.673
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4.128
10 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2.636
11 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA 2.433
12 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2.218
13 PARTAI AMANAT NASIONAL 2.015
14 PARTAI BERKARYA 637
15 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 179
16 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 125
95.361
TOTAL SUARA
32

V. PENGURUS PARTAI POLITIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO PARTAI POLITIK PENGURUS INTI JENIS KELAMIN
1 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA LAKI-LAKI PEREMPUAN
KETUA
(GERINDRA) SEKRETARIS 1
2 PARTAI PERJUANGAN DEMOKRASI BENDAHARA 1
PENGURUS 1
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) HARIAN 11 6
3 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KETUA
SEKRETARIS 1
4 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) BENDAHARA 1
PENGURUS 1
5 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) HARIAN 75
KETUA
6 PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) SEKRETARIS 1
BENDAHARA 1
7 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PENGURUS 1
HARIAN 22 7
8 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KETUA
SEKRETARIS 1
9 PARTAI DEMOKRAT BENDAHARA 1
PENGURUS
10 PARTAI BULAN BINTANG (PBB) HARIAN 1
KETUA 79
SEKRETARIS
BENDAHARA 1
PENGURUS 1
HARIAN 1
KETUA -2
SEKRETARIS
BENDAHARA 1
PENGURUS 1
HARIAN 1
KETUA 93
SEKRETARIS
BENDAHARA 1
PENGURUS 1
HARIAN
KETUA 1
SEKRETARIS 26 13
BENDAHARA
PENGURUS 1
HARIAN 1
KETUA
SEKRETARIS 12 5
BENDAHARA
PENGURUS 1
HARIAN 1
KETUA 1
SEKRETARIS 70 35
BENDAHARA
PENGURUS 1
1

1
17 5

33

HARIAN

11 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KETUA 1

SEKRETARIS 1

BENDAHARA 1

KETUA 1

12 PARTAI GARUDA SEKRETARIS 1

BENDAHARA 1

KETUA 1

13 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) SEKRETARIS 1

BENDAHARA 1

KETUA 1

14 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) SEKRETARIS 1

BENDAHARA 1

KETUA 1

15 PARTAI BERKARYA SEKRETARIS 1

BENDAHARA 1

16 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KETUA 1
INDONESIA SEKRETARIS 1
BENDAHARA
1

TOTAL 216 102

VI. JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NUNUKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Berikut ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Periode 2019 – 2024 berdasarkan

jenis kelamin :

NO Asal Partai Politik Laki-Laki Perempuan Total
1 Partai GERINDRA 1
2 Partai PDI-P - 1
3 Partai GOLKAR 2 - 2
4 Partai NASDEM 1 1 2
5 Partai PKS 1 1
6 Partai PERINDO 2 - 4
7 Partai PPP 1 2 1
8 Partai HANURA 1 1
9 Partai DEMOKRAT 4 - 7
10 Partai PBB 4 5
1 - 1
Jumlah 17 3 25
1

-
8

VII. JUMLAH ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

NO INSTANSI ANGGARAN
(Rp)
1 KPU KABUPATEN NUNUKAN
2 BAWASLU NUNUKAN 27.700.000.000
3 POLRES NUNUKAN 12.800.000.000
5.609.890.000
TOTAL 45.409.890.000

34

VIII. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik merupakan salah satu program nasional yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Bantuan Keuangan bagi Partai Politik merupakan salah satu bentuk hibah, namun tidak sama

dengan hibah bantuan sosial lainnya, sehingga dalam pencairannya tidak menggunakan
kelengkapan NPHD.
Berdasarkan SK Bupati Nunukan Nomor 188.45/36/I/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

NO PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA NILAI BANTUAN JUMLAH BANTUAN
SUARA (Rp) (Rp)

1 Partai Gerakan Indonesia Raya 6.740 9.921,29 66.869.494,60

2 Partai Demokrasi Indonesia – 5.722 9.921,29 56.769.621,38
Perjuangan

3 Partai Golongan Karya 6.193 9.921,29 61.442.548,97

4 Partai Nasional Demokrat 4.680 9.921,29 46.431.637,20

5 Partai Keadilan Sejahtera 9.324 9.921,29 92.506.107,96

6 Partai Persatuan Indonesia 2.636 9.921,29 26.152.520,44

7 Partai Persatuan Pembangunan 4.128 9.921,29 40.955.085,12

8 Partai Hati Nurani Rakyat 23.279 9.921,29 230.957.709,91

9 Partai Demokrat 20.379 9.921,29 202.185.968,91

10 Partai Bulan Bintang 4.673 9.921,29 46.362.188,17

TOTAL BANTUAN 870.632.882,62

IX. PRODUK HUKUM TERKAIT POLITIK

NO KEBIJAKAN STRATEGIS DASAR HUKUM TUJUAN / MASALAH YANG

DISELESAIKAN

1 Meningkatnya wawasan Peraturan Bupati Nomor 45 Memberikan keseragaman

dan pemahaman Tahun 2020 tentang pemahaman dan tindakan

masyarakat di Bidang Penanganan Konflik bagi Perangkat Daerah dan

Politik Kepentingan di Lingkungan Unit Kerja maupun

Pemerintah Kabupaten Pejabat/Pegawai di

Nunukan lingkungan Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan

penanganan konflik

kepentingan.

Keterangan :

Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari masyarakat yang

memerlukan peningkatan wawasan pemahaman di bidang politik. Salah satu contoh kasus yang

memiliki potensi konflik kepentingan adalah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Maka,

Pemda selain membuat Perbup tentang Penanganan Konflik Kepentingan, juga mengingatkan

para pejabat/pegawainya melalui Surat Edaran Bupati Nunukan Nomor : P/157/ORG, tanggal 24

Juli 2020 tentang Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pilkada 2020 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

35

X. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat

perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat pencapaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan
dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga
demokrasi.

Pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu target sektoral
dalam RPJMN 2020 – 2024. IDI merupakan alat ukur obyektif dan empiric terhadap kondisi
demokrasi pada tingkat provinsi, pengukurannya bersifat country specific (berciri khas Indonesia),
dibangun dengan latar belakang perkembangan politik di Indonesia. Penyusunan IDI bertujuan untuk
membantu pemerintah dalam menganalisis dan merumuskan prioritas perencanaan pembangunan
di bidang politik di tingkat nasional maupun provinsi.

IDI merupakan usaha bersama sejak 2009 antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Sumber
Data IDI berasal dari : Dokumen (Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran,dsb); Surat Kabar (satu per
provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas); Focus Group Discussion/FGD (untuk
mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder); Wawancara mendalam (Untuk
mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli).

Berikut perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara;

No TAHUN NILAI PERINGKAT NASIONAL
1 2017 81,06 3
2 2018 81,07 4
3 2019 83,45 2

XI. LAYANAN PARTAI POLITIK PADA BAKESBANGPOL KABUPATEN NUNUKAN

a. Dasar Hukum
 Permendagri No.78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No.36 Tahun 2018 ttg
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik;

36

 SK KPU Kabupaten Nunukan No.74/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/VII/2019 ttg Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Nunukan Tahun
2019;

 SK Bupati Nunukan No.188.45/36/I/2021, tgl 04 Januari 2021 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021;

 SK Bupati Nunukan No.188.45/35/I/2021, tgl tentang Pembentukan Tim Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021.

b. Persyaratan Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

NO KELENGKAPAN
1 Surat Permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris atau sebutan lainnya, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada KPU
Kabupaten Nunukan & Kepala Bakesbangpol Kabupaten Nunukan.
2 Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD Partai Politik tingkat
Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum & Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik
atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
masing-masing Partai Politik.
3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4 Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum
DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan.
5 Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pesyaratan pembukaan rekening dari bank
yang bersangkutan.
6 Rencana penggunaan dan bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik.
7 Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK
8 Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-
undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris &
Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
9 Fotocopi KTP Pengurus Partai Politik

37

c. SOP Bantuan Keuangan Partai Politik
38

BAB III

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN NUNUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 berbunyi : “Organisasi
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
Organisasi Kemasyarakatan terbagi menjadi :
1. Berbadan Hukum

Legal standing diproses tidak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melainkan langsung ke
Kementrian Hukum dan HAM RI.
Jika legal standing telah diterbitkan oleh Kemenkumham, barulah Ormas melaporkan ke Badan
Kesbangpol setempat, sehingga akan diterbitkanlah Surat Keterangan Lapor/SKL;
Ormas berbadan hukum disebut : perkumpulan, yayasan.
2. Tidak Berbadan Hukum (Khusus Ormas Dalam Negeri)
Legal standing diproses di Kementerian Dalam Negeri RI melalui Bakesbangpol setempat;
Bakesbangpol Kabupaten Nunukan memproses semua usulan dari Ormas sesuai ketentuan dan
syarat yang berlaku, sedangkan pembinaan Ormas dilaksanakan oleh OPD sesuai bidang ormas
masing-masing (pendidikan, agama, kepemudaan, dsb);
Organisasi Kemasyarakatan dari Luar Negeri/Asing diproses di Kementerian Luar Negeri;
Ormas tidak berbadan hukum disebut: LSM, Ormas.

I. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) ORMAS/LSM BERDASARKAN MASA BERLAKU
A. TAHUN 2016 – 2021

NO NAMA ORMAS NO SKT TANGGAL TANGGAL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG PENERBIT SKT

BERLAKU BERAKHIR KEPENGURUSAN Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
SKT SKT Kabupaten Nunukan
Badan Kesatuan
1 Majelis Dzikir “Al Inaabah” Gobi Ormas No.44, 26.05.2016 26.05.2021 Ketua : H.Hermansyah,HR Masjid Al-Azis, Jl.RA Kartini RT. 05 Kel. Keagamaan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan
Kabupaten Nunukan Data tidak tersedia di Sekretaris : Akhmad, S.IP Nunukan Tengah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
arsip Bendahara : Suparlan Kasmin Kabupaten Nunukan
Badan Kesatuan
2 Generasi Hijau Nunukan 00-64-03/0003/V/2016 11.05.2016 11.05.2021 Ketua : Muliadi Jl. Keramat RT. 02 Kel. Nunukan Utara Lingkungan Hidup Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan
(GNH) Borneo Sekretaris : Alamsyah Kab. Nunukan
39
Bendahara : Ulfa Rahmiani

3 Majelis Ta’lim Muallaf 00-64-03/0005/V/2016 26.05.2016 26.05.2021 Ketua : H.Hermansyah,HR Masjid Al-Azis, Jl.RA Kartini RT. 05 Kel. Keagamaan
“Husnul Khotimah” Sekretaris : Suparlan Kasim Nunukan Tengah

Bendahara : Nana Sukarna

4 Angkatan Muda Brigader 00-65-03/0007/VII/2016 21.07.2016 21.07.2021 Ketua : Riduansyah Jl. Patimuara RT.02 Kel. Nunukan Sosial Budaya

Adat Tidung Kalimantan Sekretaris : Taufik Timur HP. 081346434454

Utara (AMBATKU) Bendahara : Arbain

Kabupaten Nunukan

5 Pengurus Cabang Majelis 00-65-03/0009/IX/2016 02.09.2016 02.09.2021 Ketua : Naldy Surya Effendy Jl. Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Keagamaan Badan Kesatuan

Agama Budha Trevada Sekretaris : Herdani,S.Ag Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Bangsa dan Politik

Indonesia (MAGABUDHI) Bendahara : Andrea W Kabupaten Nunukan

Nunukan

6 The North Borneo 00-65-03/0010/IX/2016 07.09.2016 07.09.2021 Ketua : Zulkarnain Masri Jl. Tengku Umar No. 12 RT. 12 Lingkungan, SDM Badan Kesatuan

Adventure (TNBA) Sekretaris : Sulaiman Nunukan Tengah Bangsa dan Politik

Kabupaten Nunukan Bendahara : Noor Atifa Ab Kabupaten Nunukan

7 Perkumpulan Lintas Hijau 00-65-03/0011/IX/2016 13.09.2016 13.09.2021 Ketua : Kamiruddin Jl. Bhayangkara Kampung Jawa RT. 11 Lingkungan, SDM Badan Kesatuan

Kalimantan Utara Sekretaris : Niko Ruru No. 33, Kel. Nnk Tengah Bangsa dan Politik

Bendahara : Samuel Kabupaten Nunukan

8 Asosiasi Nelayan Pelagis 00-65-03/0012/IX/2016 15.09.2016 15.09.2021 Ketua : Muh.Jafar Jl. Ahmad Yani RT. 08 Dusun Perikanan dan Badan Kesatuan

Sebatik Sekretaris : Asri, SE Sejahtera Desa Sei Nyamuk Kec. Kelautan Bangsa dan Politik

Bendahara : Mansur Sebatik Timur Kab. Nnk Kabupaten Nunukan

9 Perkumpulan Majelis Dzikir 00-65-03/0013/IX/2016 22.09.2016 22.09.2021 Ketua : H.Ali Imam Jl. Cik Di Tiro RT. 16 Kel. Nunukan Keagamaan Badan Kesatuan

Manaqib Nuru Muttaqin Sekretaris : Muhammad Timur Bangsa dan Politik

Saifuddin Kabupaten Nunukan

Bendahara : Nikun Mustafa

10 Lembaga Kesejahteraan 00-65-03/0014/X/2016 05.10.2016 05.10.2021 Ketua : Farida Lattabo, S.Pd Jl. Ujang Dewa RT. 01 RW 01 Kel. Nnk Pendidikan Badan Kesatuan
Sekretaris : Jufri, S.Ag Selatan Bangsa dan Politik
Sosial Anak “ Al – Kautsar Bendahara : Miftahul Khaer Kabupaten Nunukan

“

11 Lembaga Penjaringan 00-65-03/0015/XII/2016 14.12.2016 14.12.2021 Ketua : Syaharuddin, SH Jl. Bhayangkara Rt. 11 Dusun Damai Sosial Badan Kesatuan

Suara Demokrasi (LPSD) Sekretaris : Fahry Ramadhan Desa Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Bangsa dan Politik

Bendahara : Muharram Kabupaten Nunukan

Di tahun 2016 dan sebelumnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas & LSM

diterbitkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 33 Tahun 2012 ttg Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kemudian peraturan terkait

pendaftaran Ormas diperbaharui dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 ttg Pendaftaran

dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, yang pada pasal 44 berbunyi:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKT yang telah diterbitkan dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya”.

Hal tersebut dapat kita pahami bahwa kebijakan penerbitan SKT Ormas ditarik

kewenangannya tidak lagi pada daerah, melainkan terpusat di Kementerian Dalam Negeri RI

dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, SKT yang telah terbit sebelum peraturan

terakhir berlaku, maka SKT Ormas tersebut masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa

berlaku yaitu selama 5 (lima) tahun.

11 (sebelas) Ormas tersebut dalam tabel di atas memiliki masa berlaku dari tahun 2016

hingga 2021, maka jika tidak mengajukan kembali permohonan pendaftaran Ormas kepada

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Bakesbangpol Kabupaten Nunukan di

tahun 2021 ini, secara otomatis akan terhapus dari sistem data Ormas di Kabupaten Nunukan.

Oleh karena itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Nunukan telah memberitahukan melalui

surat resmi kepada masing-masing Ormas di atas untuk mengingatkan batas waktu masa

berlaku Ormas Ybs, agar dapat memperbaharui Surat Keterangan Terdaftarnya.

40

B. TAHUN 2017 – 2022

NO NAMA ORMAS NO SKT TANGGAL TANGGAL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG PENERBIT SKT

BERLAKU BERAKHIR KEPENGURUSAN Badan Kesatuan
SKT SKT Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan
1 Kelompok Tani Bina Desa 00-65-03/0005/I/2017 03.01.2017 03.01.2022 Ketua : H.Suardi Jl. Pangeran Antasari Rt. 014 Kel. Nnk Seni dan budaya Badan Kesatuan
Tengah Kab. Nnk Bangsa dan Politik
Hutan Seruyung Kab. Sekretaris : Mariana Kabupaten Nunukan
Badan Kesatuan
Nunukan Bendahara :Sarina Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan
2 Laskar Pemuda Adat 00-65-03/0001/IV/2017 25.04.2017 25.04.2022 Ketua : Marli Kamis Jl. R.A Kartini Rt.05 No 91 Kel.Nnk Sosial Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dayak Kalimantan Timur Sekretaris : Hendri Simon Tengah Kabupaten Nunukan

(LPADKT) Bendahara :Helmi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3 Lembaga Adat Taka Ulun 00-65-03/0002/IV/2017 25.04.2017 25.04.2022 Ketua : H.M.Basran Jl. Tanjung RT.02 Kel Nunukan Barat Sosial Kabupaten Nunukan
Badan Kesatuan
Pagun Kabupaten Sekretaris : Johansyah,SE Bangsa dan Politik
Nunukan (LATUP) Bendahara : Asniah Kabupaten Nunukan

4 Pimpinan Distrik Komando 00-65-03/0002/IV/2017 25.04.2017 25.04.2022 Ketua : Rustam Surang Jl. R.A.Bessing RT.05 RW.02 Kel Sosial Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Pengawal Pusaka Adat Sekretaris : Edi Chandra, SP Selisun Kec.Nnk Selatan Kabupaten Nunukan
Badan Kesatuan
Dayak Borneo (Koppad Bendahara :Fendis Now Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan
Borneo) Kab.Nunukan
Badan Kesatuan
5 Pusat kegiatan Belajar 00-65-03/0004/IV/2017 25.04.2017 25.04.2022 Ketua : Darmia,SE Jl. Ujang Dewa RT.01 Kel. Nnk Pendidikan Bangsa dan Politik
Selatan Kabupaten Nunukan
Masyarakat (PKBM) “TUT Sekretaris : Mariana Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
WURI HANDAYANI “ Bendahara : Sarina Kabupaten Nunukan

6 Forum Komunikasi 00-65-03/0012/VII/2017 05.05.2017 05.05.2022 Ketua : Ir.H.Dian Kusumanto Jl. PLN Lama RT. 17 No. 43 Kel. Sosial

Keluarga Jawa (FKKJ) Sekretaris : Suparjono,SH Nunukan Barat
Nunukan Bendahara : Dyah

Lestari,S.IP

7 Lingkar Seni Merah Satu 00-65-03/0007/V/2017 29.05.2017 29.05.2022 Ketua : Arianti Jl. Patimura RT. 08 No. 20 Kelurahan Kependudukan
Nunukan Tengah Telp. 0556 – 21452
(LISEN SATU) Sekretaris : Fiar Aprillah M

Bendahara : Widia Sadilah F

8 My Trip My Abengnong 00-65-03/0008/V/2017 29.05.2017 29.05.2022 Ketua : Dedy Sumarsono Jl. Iskandar Muda RT.15 Ke. Nnk Barat Lingkungan Hidup

Kab. Nunukan Sekretaris : Muh.Rifqi Hidayat

Bendahara : Jerimanto

Lamapaha

9 Persekutuan sangkutu’ 00-65-03/0008/V/2017 29.05.2017 29.05.2022 Ketua : Rudi Buyang Jl. Teratai RT.011 Desa Srinanti Kec. Sosial
Sei Menggaris
Banne Kec. Semenggaris Sekretaris : Ramadi, S.Hut

Bendahara : Hermin Matande

10 DPC. Persekutuan Suku 00-65-03-0010/VII/2017 10.07.2017 10.07.2022 Ketua : l.jhoni Agung,B.Sc JLn.TVRI Rt.11 No.64 Nunukan Timur Sosial

Asli Kalimantan (PUSAKA) Sekretaris : Ramli Telp.0556-21431

Kab. Nunukan Bendahara : Mujahiddin HP.08125896035

11 Yamaha Vixion Club 00-65- 10.07.2017 10.07.2022 Ketua : Nurdin Jl. Angkas Gang Mandor Beddu 10 Sosial Badan Kesatuan
Iundonesia Regional
Kalimantan Utara 03/0011/VIII/2017 Sekretaris : Suwandi RT.10 Kel.Nnk Timur Bangsa dan Politik

Bendahara : Sofian Kabupaten Nunukan

Pada tabel di atas dapat kita lihat di tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Nunukan masih menerbitkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas

karena peraturan tentang penerbitan SKT oleh Kemendagri baru terbit. Maka kesebelas SKT

Ormas yang diterbitkan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis yaitu di tahun

2022.

C. TAHUN 2018 – 2023

NO NAMA ORMAS NO SKT TANGGAL TANGGAL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG PENERBIT SKT

BERLAKU BERAKHIR KEPENGURUSAN

SKT SKT

1 Kerukunan Keluarga 3403-00-00/070/II/2018 06.02.2018 06.02.2023 Ketua : H.Abdullah, T.B.A Jl. Kramat RT.06 No 36 Nnk Utara Pendidikan, Kesenian, Kementerian Dalam

Sulawesi Utara (KKSU) Sekretaris : Jouke Jonatan W telpon 085252140710 Sosial, SDM Negeri Republik

Bendahara : Geertje Jualen E Indonesia

2 Paguyuban Keluarga 3403-00- 04.04.2018 04.04.2023 Ketua : Edi Mulyanto, SH Jl. Teuku Umar Gg Fisabilillah Rt.12 Sosial budaya Kementerian Dalam

Warga Jawa (Pakuwaja) 00/171/IV/2018 Sekretaris : Wahyu M.Lestari Kel.Nnk Tengah Negeri Republik

Bendahara : Dyah Lestari, Indonesia

S.IP

3 Gerakan Pemuda 3403-00- 03.08.2018 03.08.2023 Ketua : Herison, S.Pd Jl. Tanjung Batu RT.18, KNB Pendidikan, Sosial, Kementerian Dalam

Mahasiswa Rumpun 00/376/VIII/2018 Sekretaris : Chandra Eka Ekonomi, Budaya Negeri Republik

Tidung (Gadamaruti) Putra Indonesia

Kabupaten Nunukan Bendahara : Muh. Ridwan

Pada tahun 2018, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas & LSM mulai diterbitkan oleh

Kemendagri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun

2017 ttg Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Saat itu

merupakan masa transisi,dimana informasi masih tergolong tidak secepat saat ini sehingga
hanya terdaftar 3 (tiga) Ormas di Kabupaten Nunukan. Selain itu, jauhnya jangkauan

Kabupaten Nunukan ke Kantor Kemendagri cukup membebani penganggaran Bakesbangpol

Kabupaten Nunukan untuk dapat memfasilitasi pendaftaran Ormas kala itu.

41

D. TAHUN 2019 – 2024

NO NAMA ORMAS NO SKT TANGGAL TANGGAL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG PENERBIT SKT

BERLAKU BERAKHIR KEPENGURUSAN

SKT SKT

1 Lembaga Adat Tidung dan 3403-00-00/003/I/2019 10.01.2019 10.01.2024 Ketua : Abdul Razak Jl. Aji Muda Rt. 02 Desa Binusan Kec. Pendidikan, Sosial, Kementerian Dalam

Adat Dayak Kabupaten Sekretaris : M.Untung Nunukan Budaya, Kepemudaan Negeri Republik

Nunukan Bendahara : Abdul Hamid Indonesia

2 Paguyuban Wong 3403-00- 10.04.2019 10.04.2024 Ketua : Budi Utomo Jl. Teuku Umar Kel. Nunukan Tengah Sosial, Agama Kementerian Dalam

Bojonegoro (PWB) 00/291/IV/2019 Sekretaris : Ahmad Kewirausahaan Negeri Republik

Kabupaten Nunukan Abd.Rohman Indonesia

Bendahara : Yusuf

3 Gabungan Organisasi 3403-00- 16.04.2019 10.04.2024 Ketua : Rustiningsih, S.Pd Jl. RA. Bessing RT.05 RW.02 Kel. Sosial Kemasyarakatan Kementerian Dalam

Wanita (GOW) Kabupaten 00/318/IV/2019 Sekretaris : Nurlaila, S.Pd Selisun Kec. Nunukan Selatan Negeri Republik

Nunukan Bendahara : Hj.Hadara, Indonesia

SE,MM

4 Lembaga Swadaya dan 3403-00-00/594/X/2019 15.10.2019 15.10.2024 Ketua : Fadly Wira Kusuma Jl.Tien Soeharto No.41, RT.17, Advokasi, Sosial Kementerian Dalam

Pemberdayaan Sekretaris : Nirwan Hasan Kelurahan Nunukan Timur (Telp.0056- Kemasyarakatan Negeri Republik

Masyarakat Lidik Bendahara : Yudi Dharmawan 23771) Indonesia

Perbatasan Kabupaten

Nunukan

5 Forum Komunikasi 3403-00- 05.12.2019 05.12.2024 Ketua : Lisran, S.AP, M.AP Jl. Imam Bonjol RT. 18 Kel. Nunukan Kemasyarakatan Kementerian Dalam

Pemuda Nusa Tenggara 00/532/XII/2019 Sekretaris : Karolus Sabon, Tengah Kec. Nunukan Pemuda NTT Negeri Republik

Timur Kabupaten Nunukan SS Indonesia

Bendahara : Darwin Ama

Sabon T.

Pada tahun 2019, Bakesbangpol Kabupaten Nunukan kembali memfasilitasi pendaftaran

SKT Ormas ke Kemendagri dan terbitlah 5 (lima) SKT Ormas seperti terinci pada tabel di atas.

Tahun 2019, Kemendagri mulai menggunakan sistem pendaftaran Ormas menggunakan

aplikasi online Si-Ormas yang kemudian diperbaharui menjadi aplikasi online Si-Ola yang dapat

diakses dimana saja menggunakan jaringan internet.

E. TAHUN 2020 – 2025

NO NAMA ORMAS NO SKT TANGGAL TANGGAL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG PENERBIT SKT

BERLAKU BERAKHIR KEPENGURUSAN

SKT SKT

1 LSM Green of Borneo 3403-00-00/025/I/2020 27.01.2020 27.01.2025 Ketua : Nelwan Krisna W Jl.Tien Soeharto No.41, RT.17, Advokasi, Sosial Kementerian Dalam

(GOB) Sekretaris : Darwis Kelurahan Nunukan Timur (Telp.0056- Kemasyarakatan Negeri Republik

Bendahara : Norma 23771) Indonesia

2 Forum Komunikasi 3403-00-00/026/I/2020 27.01.2020 27.01.2025 Ketua : Kastari Jl. Patimura Rt. 08 No. 117 Kel Sosial, Kewirausahaan Kementerian Dalam

Pedagang Kaki Lima Sekretaris : Ismail Nunukan Tengah Negeri Republik

(FKPKL) Tunggal Rasa Bendahara : Sutarto Indonesia

Kabupaten Nunukan

3 Sanggar Seni Kirana 3403-00-00/174/X/2020 22.10.2020 22.10.2025 Ketua : Ratna Rahayu Jl.Ujang Dewa RT.003, Sedadap, Seni Budaya Kementerian Dalam

Sekretaris : Jumardiana Kelurahan Nunukan Selatan, Negeri Republik

Bendahara : Dani Kecamatan Nunukan Selatan Indonesia

Romawijaya

4 Lembaga Adat Besar 3403-00-00/187/X/2020 23.10.2020 23.10.2025 Ketua : Kristian Pantalon Jl. Pantolan Rt. 02 Desa Tanjung Hilir Kesenian, Kebudayaan Kementerian Dalam

Dayak Agabag Lumbis Sekretaris : Yohanes Maluin Kec. Lumbis Negeri Republik

Bendahara : Sengki Indonesia

5 Lembaga Adat Besar 3403-00-00/188/X/2020 23.10.2020 23.10.2025 Ketua : Silvester Sukian Jl. Pembangunan Rt. 02 Desa Kebudayaan, Adat Kementerian Dalam
Dayak Agabag Wilayah Sekretaris : Marselinus kalunsayan Kec. Tulin Onsoi Istiadat
Adat Sungai Tulin Bendahara : Kornelis Seau Negeri Republik

Indonesia

6 Dewan Adat Dayak 3403-00- 02.11.2020 02.11.2025 Ketua : Kuwing Surang Jl. Sei Kalayat Rt. 07 Dera Sekaduyan Seni Kementerian Dalam
Sekretaris : Ihin Ncau Taka Kec. Sei. Menggaris
Kenyah Kabupaten 00/0223/XI/2020 Bendahara : Irau Merang Negeri Republik

Nunukan Indonesia

Dari tabel di atas dapat kita lihat ada 6 (enam) Ormas yang terdaftar melalui fasilitasi

Bakesbangpol Kabupaten Nunukan ke Kemendagri, yang telah memperbaharui sistem layanan

online-nya menggunakan aplikasi Si-Ormas. Fitur-fitur di dalam aplikasi diperkaya sehingga

isian item kelengkapan persyaratanpun mengikuti petunjuk dari Kemendagri.

42

F. TAHUN 2021 – 2026

NO NAMA ORMAS NO SKT TANGGAL TANGGAL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG PENERBIT SKT

BERLAKU BERAKHIR KEPENGURUSAN

SKT SKT

1 Pemuda Pecinta Alam 3403-00- 15.03.2021 15.03.2026 Ketua : Achmad Martoni Jl.H.Beddu Rahim RT.08 Desa Sosial Kementerian Dalam

Sebatik 00/075/III/2021 Sekretaris : Taslim, S.Pdi Pancang, Kecamatan Sebatik Utara Negeri Republik

Bendahara :Jumria Indonesia

2 Kerukunan Keluarga Bugis 3403-00- 02.07.2021 02.07.2026 Ketua : Abdul Hafid Jl. Teratai I No.281 RT.11 Desa Sosial Kementerian Dalam

Bone (KMBB) 00/0159/VII/2021 Sekretaris : Erwin Gunawan Srinanti Kecamatan Seimenggaris Negeri Republik

Seimenggaris Bendahara : A.Rahayu Indonesia

3 Kerukunan Keluarga 3403-00- 02.07.2021 02.07.2026 Ketua : Abdani Jl.Ujang Dewa RT.06 RW.01, Sosial, Masyarakat dan Kementerian Dalam

Wakatobi Kabupaten 00/0160/VII/2021 Sekretaris : Armin Hasan Kelurahan Nunukan Selatan Budaya Negeri Republik

Nunukan Bendahara : Aziri Indonesia

4 Lembaga Adat Besar 3403-00- 30.08.2021 30.08.2026 Ketua : Yohanes Sukuan Jl.Desa Pagar Kecamatan Sembakung Hukum Adat, Kementerian Dalam

Agabag Sembakung 00/0193/VIII/2021 Sekretaris : Ardi Cornelius Kebudayaan dan adat Negeri Republik

Bendahara : Robert istiadat Indonesia

Hingga Oktober 2021, Ormas yang telah diterbitkan SKT-nya oleh Kemendagri melalui

fasilitasi Bakesbangpol Kabupaten Nunukan sebanyak 4 (empat) Ormas, dan masih sementara

berjalan proses verifikasi beberapa Ormas yang mengajukan pendaftaran. Bakesbangpol

Kabupaten Nunukan dalam memfasilitasi, juga menjalankan proses verifikasi berkas dan

verifikasi lapangan guna meninjau lokasi 43sset43ariat Ormas yang dipersyaratkan dalam

peraturan pendaftaran Ormas oleh Kemendagri, setelah itu kemudian Bakesbangpol Kabupaten

Nunukan akan menginputkan semua scan berkas kelengkapan persyaratan pendaftaran Ormas

pada aplikasi yang telah disediakan Kemendagri.

Kemendagri akan memverifikasi berkas yang diinputkan oleh seluruh Kantor Kesbangpol
di Indonesia, jika berkas lolos verifikasi maka admin pada masing Kesbangpol Kabupaten/Kota
akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan tentang hasil verifikasi dari Kemendagri, apakah
diterima atau ditolak. Jika diterima, maka Kesbangpol akan segera menerima sertifikat SKT
Ormas untuk diberikan kepada Ormas yang bersangkutan. Saat ini, fitur dalam aplikasi yang
disediakan Kemendagri memungkinkan Kesbangpol Kabupaten/Kota mencetak sendiri sertifikat
SKT Ormas karena sudah menggunakan pengesahan tandatangan melalui barcode.

Jika verifikasi dari Kemendagri menyatakan menolak berkas maka Kesbangpol
Kabupaten/Kota akan menerima pemberitahuan alasan dan rincian penolakan, dan Kesbangpol
akan melanjutkan pemberitahuan tersebut kepada Ormas yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti melalui perbaikan berkas.

43

Dari penjabaran di atas, maka dapat kita simpulkan jumlah SKT Ormas / LSM yang terbit
sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 40 (empat puluh) buah seperti yang
dapat kita lihat pada tabel rekapitulasi di bawah ini :

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) ORMAS/LSM/YAYASAN

NO TAHUN TERBIT JUMLAH
1 2016
2 2017 11
3 2018 11
4 2019 3
5 2020 5
6 2021 (masih bergerak) 6
4
TOTAL 40

II. SURAT KETERANGAN LAPOR (SKL) ORMAS/LSM, YAYASAN DAN PERKUMPULAN
BERDASARKAN TAHUN TERBIT
A. SKL ORMAS/LSM
1. TAHUN 2016

NO NAMA NO & TANGGAL SKT / BADAN NO & TANGGAL SKL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG KETERANGAN
HUKUM KEPENGURUSAN Keagamaan
1 Himpunan 220.01/261/BKP- Ketua : Sahrijal Jl. Pesantren RT.08 Nunukan Timur.Email : SKT dari
Mahasiswa Islam AHU-122.AH.01.06 Tahun 2008 IV/IX/2016 Sekretaris : Jumadi Arisal komisariattarbiyah_tarakan@yahoo.com Kemenkumham RI
(HMI) Cabang 18.12.2008 07.09.2016 Bendahara : Rahmawati
Tarakan

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa Bakesbangpol Kabupaten Nunukan pada
tahun 2016 menerbitkan 1 (satu) Surat Keterangan Lapor (SKL) Ormas HMI Cabang
Tarakan yang SKT nya diterbitkan dari Kemenkumham RI. Kemudian pada tahun 2017,
tidak ada penerbitan SKL oleh Bakesbangpol Kabupaten Nunukan.

2. TAHUN 2018

NO NAMA NO & TANGGAL SKT / BADAN NO & TANGGAL SKL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG KETERANGAN
KEPENGURUSAN
HUKUM 002/BKBP- Ketua : Drs.H.Halisa Dinyatakan diakui
IV/220/XI/2018 Sekretaris : Kaharuddin, sebagai 44sset bangsa
1 Pimpinan Daerah Tercatat dalam Besluit 2 September 26.11.2018 SS Jl. Mulawarman Rt. 07 Kel Nunukan Timur Kec. Keagamaan dan tidak perlu
Bendahara : H.Usman Bin Nunukan mengajukan SKT lagi
Muhammadiyah 1921 No.36, hal : Rechtpersoon (Surat Mendagri Saleh baik ke Pemerintah
Kabupaten Nunukan No.220/2742/Polpum tgl Pusat maupun
Muhammadijah (Badan Hukum) 30 Juni 2016, perihal : Pemerintah Daerah,
Penjelasan Organisasi karena berdiri sebelum
Muhammadiyah Proklamasi
sebagai Badan Hukum) Kemerdekaan RI &

44

konsisten

mempertahankan NKRI

2 Nahdatul Ulama Tercatat dalam Besluit Surat Dirjen Polpum Ketua : Drs.Ibrahim Jl. Patimura RT. 08 No. 20 Kelurahan Nunukan Keagamaan Dinyatakan diakui

Kab. Nunukan Rechtspersoon No.IX Tahun 1930. Kemendagri Sekretaris : Hermansyah Tengah Telp. 0556 – 21452 sebagai 45sset bangsa

06.02.1930 (Badan Hukum) No.450.7/1003/POLPU Bendahara :H.Rasyid dan tidak perlu

M, tgl 10 Maret 2016, mengajukan SKT lagi

perihal : Penjelasan baik ke Pemerintah

Organisasi Nahdlatul Pusat maupun

Ulama (NU) sebagai Pemerintah Daerah,

badan Hukum. karena berdiri sebelum

Proklamasi

Kemerdekaan RI &

konsisten

mempertahankan NKRI

3 Pimpinan Daerah C-07.HT.01.06 Tahun 2007 21A-BKBP- Ketua : Khairul Jl.Mudjadji RT.02 Desa Bambangan Kec. Keagamaan SKT dari

Persatuan Islam 25.01.2007 IV/220/I/2018 Sekretaris : Bukhari Sebatik Barat Kemenkumham RI

(PERSIS) 18.01.2018 Bendahara :Muhammad

Saat L.

4 DPD Komite AHU-0001403.AH.01 262-BKBP- Ketua : Tamara Moriska Jl. Ujang Dewa Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Nnk Kepemudaan SKT dari

Nasional Pemuda 02.06.2015 IV/2020/IX/2018 Sekretaris : Mustafa,ST Selatan Kemenkumham RI

Indonesia (KNPI) 24.09.2018 Bendahara : Nelly

Kabupaten Nunukan Karlina,S.Pdi

5 Majelis Ulama AHU-0000085.AH.01.08 Tahun 2017 117-BKBP- Ketua : Drs.H.Ibrahim Jl. Tawakal Kompleks Madrasah Al Khairat Rt. Keagamaan SKT dari

Indonesia (MUI) 14.02.2017 IV/220/III/2018 Sekretaris : H.Darsan 07 Kel Nnk Barat. Kemenkumham RI

27.03.2018 Ahmad W.

Bendahara : H.Muhammad

Dahlan, S.Pd

6 Dharma Wanita 01-00-00/0014/D.III.4 154-BKBP- Ketua : Katrina Sopha Jl. R.A.Bessing RT.05 RW.01 Kel Selisun Pendidikan, Ekonomi & SKT dari Kemendagri

Persatuan 15.09.2014 IV/220/V/2018 Juana Kec.Nnk Selatan Sosial Budaya

Kabupaten Nunukan 09.05.2018 Sekretaris : Tri Hastuti Nur

Susanti

Bendahara : Tuti Margini

Nana S.

7 DPD Kaukus AHU-0001767.AH.01.07 Tahun 2017 255-BKBP- Ketua : Hj.Andi Kartini, SE Jl. Iskandar Muda Rt. 15 Kel. Nnk Barat Organisasi SKT dari

Perempuan Politik 01.02.2017 IV/220/IX/2018 Sekretaris : Ponimah kemasyarakatan dan Kemenkumham RI

17.09.2018 Bendahara :Rugayah Y. Politik

8 Lembaga Dakwah AHU-0000032.AH.01.08 Tahun 2018 001/BKBP- Ketua : Khusnul Yakin, Jl. Moh Hatta Rt. 02 Rw. 01 Keluran Selisun Keagamaan SKT dari

Islam Indonesia 12.01.2018 IV/220/X/2018 S.Pdi Kec. Nnk Selatan Kemenkumham RI

(LDII) 17.10.2018 Sekretaris : Tamrin Tappa

Bendahara : Awaluddin

9 Dewan Pimpinan 01-00-00/021/D.IV.1/I/2016 003/BKBP- Ketua : Andrial Imran Jl. Gang Damai Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Keagamaan SKT dari Kemendagri

Daerah Wahdah 22.01.2016 IV/220/XII/2018 Sekretaris : Junawan, Selisun Kec. Nnk Selatan.

Islamiyah (WI) 04.12.2018 S.Pdi

Bendahara : Andi Alam

10 Dewan Pimpinan 00-65-03-0010/VII/2017 004/BKBP-220/XII/2018 Ketua : Issuardi Sosial Budaya SKT dari Bakesbangpol

Anak Cabang 10.07.2017 21.12.2018 Sekretaris : Irwansyah Jl. Ujang Dewa Rt. 02 Rw. 1 Kel Nunukan Kabupaten Nunukan
Persekutuan Suku Bendahara : Abdul Kusmir Selatan
Asli Kalimantan

(PUSAKA)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Nunukan menerbitkan 10 (sepuluh) SKL pada tahun 2018. Dari kesepuluh

Ormas di atas, terdiri dari 5 (lima) Ormas yang memiliki SKT dari Kemenkumham, 4

(empat) Ormas yang memiliki SKT dari Kemendagri dan 1 (satu) Ormas yang penerbitan

SKT-nya masih dari Bakesbangpol Kabupaten Nunukan tahun 2017.

45

3. TAHUN 2019

NO NAMA NO & TANGGAL SKT / BADAN NO & TANGGAL SKL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG KETERANGAN

HUKUM KEPENGURUSAN

1 Dewan Masjid 001/BKBP- Ketua : Drs.Iman Malik Jl. Angkasa RT.10 Kec. Nunukan Timur Kec. Keagamaan SKT dari Bakesbangpol

Indonesia IV/220/I/2019 Sekretaris : Muh.Yusri, Nunukan Kabupaten Nunukan

11.01.2019 S.Ag

Bendahara : H.Rasyid

2 Brigader 828 00-65-03-0010/VII/2017 004/BKBP- Ketua : Irwan Budaya SKT dari Bakesbangpol

(PUSAKA) 10.07.2017 IV/220/III/2019 Sekretaris : L.Samadu Jl. Bahari RT.19 Kel. Nunukan Barat Kabupaten Nunukan

Persekutuan Suku 29.03.2019 Bendahara : Syaiful

Asli Kalimantan

Utara

3 Senktra Komunikasi AHU-0009392.AH.01.07 Tahun 2015 002/BKBP- Ketua : Sudarsono, S.IP Jl.Ujang Dewa RT.002 RW.001 Kecamatan Informasi Pengamanan SKT dari

Mitra Polisi 16.10.2015 IV/220/II/2019 Sekretaris : Hidayat Nunukan Selatan Kemenkumham RI

(SENKOM MP) 04.02.2019 Bendahara : Awaluddin,

AP

4 Perkumpulan AHU-0061806.AH.01.07 Tahun 2016 P/007/BKBP-IV/220 Ketua : Armilawati,S.Hut Jl. Gajah Madah Rt. 08 Kel. Nunukan Tengah Sosial Keagamaan SKT dari

Persaudaraan 07.06.2016 07.11.2019 Sekretaris : Erna,S.Pi Kemenkumham RI

Muslimah Bendahara :

(SALIMAH) Mardiana,S.STP

5 DPC. Perkumpulan AHU-0020330.AH.01.07 Tahun 2016 006/BKBP- Ketua : Idris Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 03 Desa Seberang Sosial Ekonomi SKT dari

Masyarakat Adat 15.08.2019 IV/220/VIII/2019 Sekretaris : Kurniawan Kec. Sebatik Utara Kemenkumham RI

Nusantara 15.08.2019 Bendahara : Herman

(DPC. PERMADA-

N)

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan

menerbitkan 5 (lima) SKL yang terdiri dari 2 (dua) memiliki SKT dari Bakesbangpol

Kabupaten Nunukan dan 3 (tiga) memiliki SKT dari Kemekumham RI.

4. TAHUN 2020

NO NAMA NO & TANGGAL SKT / BADAN NO & TANGGAL SKL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG KETERANGAN
LP-KPK
HUKUM KEPENGURUSAN

AHU-0000669.AH.01.08 Tahun 2017 03/BKBP- Ketua : Abdul Kadir Jl. Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Dugaan Tipikor SKT dari

07.12.2017 IV/220/IX/2020 Sekretaris : Indra Gaib Kecamatan Nunukan Selatan. Kemenkumham RI

09.09.2020 Bendahara : Lusiana

Bakesbangpol Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hanya menerbitkan 1 (satu)

SKL Ormas LP-KPK yang SKT nya terbit dari Kemenkumham RI di tahun 2017.

5. TAHUN 2021

NO NAMA NO & TANGGAL SKT / BADAN NO & TANGGAL SKL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG KETERANGAN
KEPENGURUSAN SKT dari
HUKUM 01/BKBP-IV/220/I/2021 Ketua : Sudasianto Kemenkumham RI
28.01.2021 Sekretaris : Selo Suryoto
1 DPC. Persatuan AHU.0000540.AH.01.08 Tahun Bendahara : Usnawati Jl. Limau Gg. Halimah RT.03 RW.01 Kelurahan Sosial SKT dari Kemendagri
Nusa, Kecamatan Nunukan Selatan
Purnawirawan dan 2016.

Warakawuri TNI dan 26.10.2016

POLRI (DPC.

Pepabri) Kabupaten

Nunukan

2 Lembaga Adat 3400-00-00/319/IV/2019 02/BKBP- Ketua : Herry Agung Alang Jl.Pembangunan RT.10 KNB Sosial Budaya
IV/220/III/2021 Sekretaris : Elia Banasip Adat Istiadat
Dayak Kabupaten 16.04.2019 Bendahara : Kinda Lenjau

Nunukan

3 Kerukunan Keluarga AHU.0000013.AH.01.07 Tahun 03/BKBP- Ketua : Ahmad Kurniawan Jl.Anggrek RT.07 Desa Srinanti Sosial SKT dari
IV/220/IV/2021 Sekretaris : Sriady Faisal, Kec.Seimenggaris Kemenkumham RI
Bulukumba 2020.
46

09.01.2020 S.Pd

Bendahara : Irwan Jaya,

A.Md,Kg

4 PAKUWAJA 3403-00-00/171/IV/2018 04/BKBP-IV/220/V/2021 Ketua : Muji Jl.Melati RT.09 Desa Srinanti Sosial Kemasyarakatan SKT dari Kemendagri

Seimenggaris 04.04.2018 Sekretaris : Endhang Kec.Seimenggaris & Kebudayaan

Irawati

Bendahara : Suratmi

5 Pemantau AHU.0000042.AH.01.08 05/BKBP- Ketua : Muh.Yahya Jl.Gang Haji Hasnah RT.03 Desa Pancang, Sosial Budaya SKT dari

Keuangan Negara 17.01.2020 IV/220/VI/2021 Sekretaris : Asrudi Kec.Sebatik Timur Kemenkumham RI

Bendahara : Sirajuddin

6 Perkumpulan AHU.004207.AH.01.07 Tahun 2017. 06/BKBP- Ketua : Adharsyah Jl.Pembangunan RT.09 Kel.Nunukan Barat Lingkungan Hidup SKT dari

Penggemar Bonsai 19.03.2017 IV/220/VI/2021 Sekretaris : Sriady Faisal Kec.Nunukan Kemenkumham RI

Indonesia Bendahara : Ari Agung

Sopian, SE, MM

Dari tabel di atas dapat kita lihat ada 6 (enam) SKL yang diterbitkan Bakesbangpol

Kabupaten Nunukan pada tahun 2021, dan sementara masih berjalan di tahun 2021

menunggu permintaan pelayanan SKL hingga Desember 2021.

Dengan demikian pelayanan SKL Ormas/LSM di Kabupaten Nunukan dapat kita
simpulkan sebanyak 19 (Sembilan belas) SKL dengan rincian dalam tabel sebagai
berikut :

SURAT KETERANGAN LAPOR (SKL) ORMAS/LSM JUMLAH
NO TAHUN TERBIT
1 2016 1
2 2017 -
3 2018 10
4 2019 5
5 2020 1
6 2021 (masih bergerak) 6
19
TOTAL B

B. SKL YAYASAN TAHUN 2016 – 2021

NO NAMA NO & TANGGAL SKT / BADAN NO & TANGGAL SKL SUSUNAN DOMISILI SEKRETARIAT BIDANG KETERANGAN
HUKUM KEPENGURUSAN
1 Yayasan Anak SKL No. Ketua : Asri Muh. Sere, SE Jl.Kantor Pos RT.09 Desa Sungai Pancang Sosial dan pendidikan SKT dari
Perbatasan Badan Hukum No. 0065/BKBP- Sekretaris : Irwansyah Kecamatan Sebatik Utara. Kemenkumham RI
Indonesia (YAPI) AHU.0031118.AH.01.04 Tahun 2016 IV/220/VII/2019 Bendahara : Nurmi, S.Pd
08.08..2016 19.08.2019
2 Yayasan Citra SKL No.003/BKBP- Ketua : Yohanes Saga Jl.RE Martadinata RT.05 KNU Sosial keagamaan SKT dari
Insan Nusantara Badan Hukum No.. AHU- IV/220/III/2019. Erap Jl.Sei Sembilan RT.16 KNB Kemenkumham RI
Jaya 0000647.AH.01.04 Tahun 2019 05.03.2019 Sekretaris : Yulius
25.03.2019 Bendahara : Lili Magdalena
3 Yayasan Ketua : Drs.Imam Malik
Perjuangan Badan Hukum No.: AHU- SKL No. Sekretaris : Riwayadi, SP Keagamaan, SKT dari
Wahidiyah dan 9371.AH.01.04 Tahun 2011 01/BKBP- Bendahara : Subambang pendidikan, sosial Kemenkumham RI
Pondok Pesantren 30.12.2011 IV/220/VI/2020 Riwanto
Kedunglo 17.06.2020
Kabupaten
Nunukan

47

4 Yayasan Badan Hukum No.: AHU. SKL No. Ketua : H.Syamsuddin HN. JL.Nurul Iman RT.06 Tanjung Harapan, Pendidikan, RA, MI, SKT dari
Sekretaris : Darwis Kecamatan Sebatik Timur Mts, & SMK Kemenkumham RI
Pendidikan Islam 0008250.AH.01.04 Tahun 2019 02/BKBP- Bendahara : Hj.Aminah AB
Sosial SKT dari
Nurul Iman Sebatik 17.06.2019 IV/220/VII/2020 Kemenkumham RI &
Bakesbangpol Kab.
Timur 02.07.2020 Nunukan

5 LKSA Panti MGR SKT No. SKL No.04/BKBP- Ketua : Cristina Peni Jl.Antasari RT.13 RW.01 Kelurahan Selisun,
Sekretaris : Sr.M.Yuliana, Kecamatan Nunukan Selatan
Gabril Manek 00-64-03/0002/IV/2016 IV/220/X/2020 PRR
Bendahara : Sr.M.Sipriana,
Nunukan (Yayasan 11.04.2016 PRR

Santa Maria

Protagente) Badan Hukum No.

AHU.0016943.AH.01.04 Tahun 2017

15.11.2017

6 Yayasan Santa Badan Hukum No.: SKL No. 05/BKBP- Ketua : Rosmina Nini Jl.Kampung Lourdes RT.12 Dusun Berjoko Sosial SKT dari
Syura (Sr.M.Mikaella, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Kemenkumham RI
Maria Protegente AHU.0016943.AH.01.04 Tahun 2017 IV/220/XII/2020 PRR) Tengah Pendidikan,
Sekretaris : Marselinus keagamaan SKT dari
(LKSA Maria 15.11.2017 14.12.2020 Huba Lajar Jl. Liem Hie Djung Kompleks Ruko Tanah Kemenkumham RI
Bendahara : Elisabeth Merah No.7 RT.01, KNU
Protegente Lourdes Deran Key.
Ketua : Bambang Galih
Kecamatan Sebatik Setiawan, S.Pd
Sekretaris : Netti, SE
Tengah) Bendahara : Adinda
Sasmitasari
7 Yayasan Izzatul Badan Hukum No.: SKL No. 06/BKBP-
Qur’an Nunukan AHU.0005190.AH.01.04 Tahun 2019 IV/220/XII/2020
01.04.2019 23.12/2020

8 Yayasan Ibnu Roup Badan Hukum No.: AHU- SKL No. 07/BKBP- Ketua : DR.Sholeh Jl. Dawling RT.005 Desa Liang Bunyu Pendidikan, keagamaan SKT dari

Sebatik 0025965.AH.01.04 Tahun 2020 IV/220/XII/2020 SP.A,M.Kes Kecamatan Sebatik Barat kesehatan. Kemenkumham RI

23.12.2020 28.12.2020 Sekretaris : Jamil

Bendahara : Zahrah

9 Lembaga Amil AHU.AH.01.06.0012580 SKL No.07/BKBP- Ketua : M.Yamin Jl.Teuku Umar RT.22 Kelurahan Nunukan Sosial, kegamanaan SKT dari

Zakat Infaq dan IV/220/X/2021 Sekretaris : Saifuddin, S.IP Tengah Kemenkumham RI

Shadaqah NU-Care Bendahara : Husni

Lazism Kabupaten Mubarak

Nunukan

10 Yayasan Asmin AHU.0023441.AH.01.04 Tahun 2021 SKL No.08/BKBP- Ketua : Hj.Asmin Laura, Jl.Antasari Baru RT.010 Kelurahan Selisun, Sosial, Kemanusiaan, SKT dari

Laura Hafid Pdeduli IV/220/X/2021 SE,MM Kecamatan Nunukan Selatan Keagamaan Kemenkumham RI

Sekretaris : Rismanto,

ST,MT, MPSDA

Bendahara : Hj.Nikmah

Dari tabel di atas dapat kita lihat, khusus untuk Yayasan, Bakesbangpol Kabupaten

Nunukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 telah menerbitkan 9 (Sembilan) SKL, maka

rekapitulasinya per tahun dapat kita lihat sebagai berikut :

SURAT KETERANGAN LAPOR (SKL) YAYASAN JUMLAH
NO TAHUN TERBIT
1 2016 -
2 2017 -
3 2018 -
4 2019 2
5 2020 6
6 2021 (masih bergerak) 1
9
TOTAL C

48

C. SKL PERKUMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten
Nunukan telah menerbitkan 19 (Sembilan belas) SKL untuk Ormas/LSM dan 9 (Sembilan)
SKL untuk Yayasan di Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk SKL bagi Perkumpulan,
hingga saat ini, Bakesbangpol Kabupaten Nunukan belum menerbitkan produk tersebut
karena belum ada permohonan masuk. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel
berikut ini :

NO TAHUN TERBIT JUMLAH

SURAT KETERANGAN LAPOR (SKL) ORMAS/LSM 1
1 2016 -
2 2017 10
3 2018 5
4 2019 1
5 2020 6
6 2021 (masih bergerak) 19
TOTAL A

SURAT KETERANGAN LAPOR (SKL) YAYASAN -
1 2016 -
2 2017 -
3 2018 2
4 2019 6
5 2020 1
6 2021 (masih bergerak) 9
TOTAL B 28
TOTAL A + B

III. REKAPITULASI JUMLAH ORMAS/LSM, YAYASAN DAN PERKUMPULAN TAHUN 2016 – 2021
Tabel berikut di bawah ini adalah jumlah keseluruhan layanan SKT dan SKL di Kabupaten

Nunukan baik itu Ormas/LSM dan Yayasan sejak tahun 2016 hingga 2021 :

NO LAYANAN TAHUN

1 SKT 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 SKL ORMAS/LSM 4
3 SKL YAYASAN 11 11 3 5 6 6
1
TOTAL TERDAFTAR 1 - 10 5 1
11
- - -26
72
12 11 13 12 13

TOTAL KESELURUHAN TERDAFTAR TAHUN 2016 – 2021

49

Pada tabel di atas dapat kita jabarkan hal-hal sebagai berikut :
1. SKT Ormas/LSM pada tahun 2016 yang berjumlah 11 SKT akan habis masa berlakunya di akhir

tahun 2021, maka di tahun 2022 mendatang ke-11 Ormas tersebut akan dinyatakan tidak aktif
atau tidak terdaftar sebagai Ormas di Indonesia sampai dengan kembali mengajukan
permohonan SKT ke Kemendagri / Kemenkumham;
2. SKL Ormas/LSM pada tahun 2016 akan tetap berlaku sampai dengan pihak Kemenkumham
menyatakan bahwa Ormas yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi terdaftar sebagai Ormas di
Indonesia;
3. Pergerakan jumlah Ormas/LSM dan Yayasan yang memiliki SKT dan SKL di tahun 2021, masih
menunggu permohonan pelayanan hingga Desember 2021, data kemungkinan bertambah atau
tetap.

IV. PEMILAHAN ORMAS BERDASARKAN BIDANG KEGIATAN

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
disebutkan penjelasan sebagai berikut ini :
Pasal 4 : Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis.
Pasal 5 : Ormas bertujuan untuk :

a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam

masyarakat;
e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan

bermasyarakat;
g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan;
h. Mewujudkan tujuan Negara.
Pasal 6 : Ormas berfungsi sebagai sarana :
a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. Penyalur aspirasi masyarakat;
d. Pemberdayaan masyarakat;
e. Pemenuhan pelayanan sosial;

50